Trend Keperawatan Sekarang dan Masa Depan

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di segala bidang termasuk bidang kesehatan,

peningkatan status ekonomi masyarakat, peningkatan perhatian terhadap pelaksanaan hak

asasi manusia, kesadaran masyarakan akan kebutuhan kesehatan mengakibatkan masyarakat

semakin sadar akan pentingnya hidup sehat dan melahirkan tuntutan akan pelayanan

kesehatan yang berkualitas.

Pergeseran akan fenomena tersebut, telah mengubah sifat pelayanan keperawatan dari

pelayanan fokasional yang hanya berdasarkan keterampilan belaka kepada pelayanan

profesional yang berpijak pada penguasaan iptek keperawatan dan spesialisasi dalam

pelayanan keperawatan.

Fokus peran dan fungsi perawat bergeser dari penekanan aspek kuratif kepada peran aspek

preventif dan promotif tanpa meninggalkan peran kuratif dan rehabilitatif.

Kondisi ini menuntut uapaya kongkrit dari profesi keperawatan, yaitu profesionalisme

keperawatan. Proses ini meliputi pembenahan pelayanan keperawatan dan mengoptimalkan

penggunaan proses keperawatan, pengembangan dan penataan pendidikan keperawatan dan

juga antisipasi organisasi profesi (PPNI).

1.Pengembangan dan Penataan Pendidikan Keperawatan

Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan keperawatan yang profesional, telah

memicu perawat untuk terus mengembangkan dirinya dalam berbagai bidang, terutama

penataan sistem pendidikan keperawatan. Oleh karena itu profesi keperawatan dengan

landasan yang kokoh perlu memperhatikan wawasan keilmuan, orientasi pendidikan dan

kerangka konsep pendidikan

a.Wawasan Keilmuan

Pada tingkat pendidikan akademi, penggunaan kurikulum D III keperawatan 1999,

merupakan wujud dari pembenahan kualitas lulusan keperawatan. Wujud ini dapat dilihat

dengan adanya:

•Mata Kuliah Umum (MKU), yaitu: Pendidikan Agama, Pancasila, Kewiraan dan Etika

Umum)

•Mata Kuliah Dasar Keahliah (MKDK), yaitu: Anatomi, Fisiologi dan Biokimia,

Mikrobiologi dan Parasitologi, Farmakologi, Ilmu Gizi dan Patologi.

•Mata Kuliah Keahlian (MKK), yaitu: KDK, KDM I dan II, Etika Keperawatan, Komunikasi

Dalam Keperawatan, KMB I, II, III, IV dan V, Keperawatan Anak I dan II, Keperawatan

Maternitas I dan II, Keperawatan Jiwa I dan II, Keperawatan Komunitas I, II dan III,

Keperawatan Keluarga, Keperawatan gawat Darurat, Keperawatan Gerontik, Kepemimpinan

dan Manajemen Keperawatan, Keperawatan Profesional dan Pengantar Riset Keperawatan.

Demikian juga halnya dengan tingkat pendidikan S1 Keperawatan, yaitu dengan berlakunya

kurikulum Ners pada tahun 1998. Sementara itu di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas

Indonesia (FIK-UI) telah dibuka S2 Keperawatan untuk Studi Manajemen Keperawatan,

Keperawatan Maternitas dan Keperawatan Komunitas. Dan selanjutnya akan dibuka Studi S2

Keperwatan Jiwa dan Keperawatan Medikal Bedah. Dapat disimpulkan bahwa saat ini

perkembangan keperawatan diarahkan kepada profesionalisme dengan spesialisasi bidang

keperawatan.

b.Orientasi Pendidikan

Pendidikan keperawatan bagaimanapun akan tetap berorientasi pada pengembangan

pengetahuan dan teknologi, artinya pengalaman belajar baik kelas, laboratorium dan lapangan

tetap mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memanfaatkan segala

sumber yang memungkinkan penguasaan iptek. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan

pelayanan keperawatan dan persaingan global.

c.Kerangka Konsep

Berpikir ilmiah, pembinaan sikap dan tingkah laku profesional, belajar aktif mandiri,

pendidikan dilingkungan masyarakat serta penguasaan iptek keperawatan merupakan

karakteristik dari pendidikan profesional keperawatan.

2.Perkembangan Pelayanan Keperawatan

Perubahan sifat pelayanan dari fokasional menjadi profesional dengan fokus asuhan

keperawatan dengan peran preventif dan promotif tanpa melupakan peran kuratif dan

rehabilitatif harus didukung dengan peningkatan sumber daya manusia di bidang

keperawatan. Sehingga pada pelaksanaan pemberian asuhan keperawatan dapat terjadinya

pelayanan yang efisien, efektif serta berkualitas. Selanjutnya, saat ini juga telah berkembang

berbagai model prakti keperawatan profesional, seperti:

•Praktik keperawatan di rumah sakit fasilitas kesehatan

•Praktik keperawatan di rumah (home care)

•Praktik keperawatan berkelompok (nursing home = klinik bersama, dan

•Praktik keperawatan perorangan, yaitu melalui keputusan Kepmenkes No. 647 tahun 2000,

yang kemudian di revisi menjadi Kepmenkes No. 1239 tahun 2001 tentang Registrasi dan

Praktik Keperawatan.

Daftar Pustaka

Alimul, A.H. (2002), Pengantar pendidikan keperawatan. Sagung Seto: Jakarta

Effendy, N. (1995), Pengantar proses keperawatan. EGC: Jakarta

Gaffar, L.O.J. (1999), Pengantar praktik keperawatan professional. EGC: Jakarta

http://ayusceeliia.blogspot.com/2010/10/trend-dan-issue-dalam-keperawatan.html

Trend Dan Issue Dalam Keperawatan

2.1 Definisi Trend

Trend adalah sesuatu yang sedang di bicarakan oleh banyak orang saat ini dan kejadiannya

berdasarkan fakta.

Setelah tahun 2000, dunia khususnya bangsa Indonesia memasuki era globalisasi, pada tahun

2003 era dimulainya pasar bebas ASEAN dimana banyak tenaga professional keluar dan masuk ke

dalam negeri. Pada masa itu mulai terjadi suatu masa transisi/pergeseran pola kehidupan masyarakat

dimana pola kehidupan masyarakat tradisional berubah menjadi masyarakat yang maju. Keadaan itu

menyebabkan berbagai macam dampak pada aspek kehidupan masyarakat khususnya aspek kesehatan

baik yang berupa masalah urbanisaasi, pencemaran, kecelakaan, disamping meningkatnya angka

kejadian penyakit klasik yang berhubungan dengan infeksi, kurang gizi, dan kurangnya pemukiman

sehat bagi penduduk. Pergeseran pola nilai dalam keluarga dan umur harapan hidup yang meningkat

juga menimbulkan masalah kesehatan yang berkaitan dengan kelompok lanjut usia serta penyakit

degeneratif.

Pada masyarakat yang menuju ke arah moderen, terjadi peningkatan kesempatan untuk

meningkatkan pendidikan yang lebih tinggi, peningkatan pendapatan dan meningkatnya kesadaran

masyarakat terhadap hukum dan menjadikan masyarakat lebih kritis. Kondisi itu berpengaruh kepada

pelayanan kesehatan dimana masyarakat yang kritis menghendaki pelayanan yang bermutu dan

diberikan oleh tenaga yang profesional. Keadaan ini memberikan implikasi bahwa tenaga kesehatan

khususnya keperawatan dapat memenuhi standart global internasional dalam memberikan pelayanan

kesehatan/keperawatan, memiliki kemampuan professional, kemampuan intelektual dan teknik serta

peka terhadap aspek social budaya, memiliki wawasan yang luas dan menguasi perkembangan Iptek.

Namun demikian upaya untuk mewujudkan perawat yang professional di Indonesia masih belum

menggembirakan, banyak factor yang dapat menyebabkan masih rendahnya peran perawat

professional, diantaranya :

1. Keterlambatan pengakuan body of knowledge profesi keperawatan. Tahun 1985 pendidikan S1

keperawatan pertama kali dibuka di UI, sedangkan di negara barat pada tahun 1869.

2. Keterlambatan pengembangan pendidikan perawat professional.

3. Keterlambatan system pelayanan keperawatan., ( standart, bentuk praktik keperawatan, lisensi )

Menyadari peran profesi keperawatan yang masih rendah dalam dunia kesehatan akan

berdampak negatif terhadap mutu pelayanan kesehatan bagi tercapainya tujuan kesehatan “ sehat

untuk semua pada tahun 2010 “, maka solusi yang harus ditempuh adalah :

1. Pengembangan pendidikan keperawatan.

Sistem pendidikan tinggi keperawatan sangat penting dalam pengembangan perawatan

professional, pengembangan teknologi keperawatan, pembinaan profesi dan pendidikan keperawatan

berkelanjutan. Akademi Keperawatan merupakan pendidikan keperawatan yang menghasilkan tenaga

perawatan professional dibidang keperawatan. Sampai saat ini jenjang ini masih terus ditata dalam hal

SDM pengajar, lahan praktik dan sarana serta prasarana penunjang pendidikan.

2. Memantapkan system pelayanan perawatan professional

Depertemen Kesehatan RI sampai saat ini sedang menyusun registrasi, lisensi dan sertifikasi

praktik keperawatan. Selain itu semua penerapan model praktik keperawatan professional dalam

memberikan asuhan keperawatan harus segera di lakukan untuk menjamin kepuasan konsumen/klien.

3. Penyempurnaan organisasi keperawatan

Organisasi profesi keperawatan memerlukan suatu perubahan cepat dan dinamis serta

kemampuan mengakomodasi setiap kepentingan individu menjadi kepentingan organisasi dan

mengintegrasikannya menjadi serangkaian kegiatan yang dapat dirasakan manfaatnya. Restrukturisasi

organisasi keperawatan merupakan pilihan tepat guna menciptakan suatu organisasi profesi yang

mandiri dan mampu menghidupi anggotanya melalui upaya jaminan kualitas kinerja dan harapan akan

masa depan yang lebih baik serta meningkat.

Komitmen perawat guna memberikan pelayanan keperawatan yang bermutu baik secara mandiri

ataupun melalui jalan kolaborasi dengan tenaga kesehatan lain sangat penting dalam terwujudnya

pelayanan keperawatan professional. Nilai professional yang melandasi praktik keperawatan dapat di

kelompokkan dalam :

1. Nilai intelektual

Nilai intelektual dalam prtaktik keperawatan terdiri dari

a. Body of Knowledge

b. Pendidikan spesialisasi (berkelanjutan)

c. Menggunakan pengetahuan dalam berpikir secara kritis dan kreatif.

2. Nilai komitmen moral

Pelayanan keperawatan diberikan dengan konsep altruistic, dan memperhatikan kode etik

keperawatan. Menurut Beauchamp & Walters (1989) pelayanan professional terhadap masyarakat

memerlukan integritas, komitmen moral dan tanggung jawab etik.

Aspek moral yang harus menjadi landasan perilaku perawat adalah :

a. Beneficience

selalu mengupayakan keputusan dibuat berdasarkan keinginan melakukan yang terbaik dan tidak

merugikan klien. (Johnstone, 1994)

b. Fair

Tidak mendeskriminasikan klien berdasarkan agama, ras, social budaya, keadaan ekonomi dan

sebagainya, tetapi memprlakukan klien sebagai individu yang memerlukan bantuan dengan keunikan

yang dimiliki.

c. Fidelity

Berperilaku caring (peduli, kasih sayang, perasaan ingin membantu), selalu berusaha menepati

janji, memberikan harapan yang memadahi, komitmen moral serta memperhatikan kebutuhan spiritual

klien.

3. Otonomi, kendali dan tanggung gugat

Otonomi merupakan kebebasan dan kewenangan untuk melakukan tindakan secara mandiri. Hak

otonomi merujuk kepada pengendalian kehidupan diri sendiri yang berarti bahwa perawat memiliki

kendali terhadap fungsi mereka. Otonomi melibatkan kemandirian, kesedian mengambil resiko dan

tanggung jawab serta tanggung gugat terhadap tindakannya sendiribegitupula sebagai pengatur dan

penentu diri sendiri.

Kendali mempunyai implikasi pengaturan atau pengarahan terhadap sesuatu atau seseorang. Bagi

profesi keperawatan, harus ada kewenangan untuk mengendalikan praktik, menetapkan peran, fungsi

dan tanggung jawab anggota profesi.

Tanggung gugat berarti perawat bertanggung jawab terhadap setiap tindakan yang dilakukannya

terhadap klien.

2.2  Definisi issue

Issue adalah sesuatu yang sedang di bicarakan oleh banyak namun belum jelas faktannya atau

buktinya. Beberapa issue keperawatan pada saat ini :

v  EUTHANASIA

Membunuh bisa dilakukan secara legal. Itulah euthanasia, pembuhuhan legal yang sampai kini

masih jadi kontroversi. Pembunuhan legal ini pun ada beragam jenisnya.

Secara umum, kematian adalah suatu topik yang sangat ditakuti oleh publik. Hal demikian tidak

terjadi di dalam dunia kedokteran atau kesehatan. Dalam konteks kesehatan modern, kematian

tidaklah selalu menjadi sesuatu yang datang secara tiba-tiba. Kematian dapat dilegalisir menjadi

sesuatu yang definit dan dapat dipastikan tanggal kejadiannya. Euthanasia memungkinkan hal tersebut

terjadi.

Euthanasia adalah tindakan mengakhiri hidup seorang individu secara tidak menyakitkan, ketika

tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai bantuan untuk meringankan penderitaan dari individu yang

akan mengakhiri hidupnya.

Ada empat metode euthanasia:

Euthanasia sukarela: ini dilakukan oleh individu yang secara sadar menginginkan kematian.

Euthanasia non sukarela: ini terjadi ketika individu tidak mampu untuk menyetujui karena

faktor umur, ketidak mampuan fisik dan mental. Sebagai contoh dari kasus ini adalah

menghentikan bantuan makanan dan minuman untuk pasien yang berada di dalam keadaan

vegetatif (koma).

Euthanasia tidak sukarela: ini terjadi ketika pasien yang sedang sekarat dapat ditanyakan

persetujuan, namun hal ini tidak dilakukan. Kasus serupa dapat terjadi ketika permintaan

untuk melanjutkan perawatan ditolak.

Bantuan bunuh diri: ini sering diklasifikasikan sebagai salah satu bentuk euthanasia. Hal ini

terjadi ketika seorang individu diberikan informasi dan wacana untuk membunuh dirinya

sendiri. Pihak ketiga dapat dilibatkan, namun tidak harus hadir dalam aksi bunuh diri tersebut.

Jika dokter terlibat dalam euthanasia tipe ini, biasanya disebut sebagai ‘bunuh diri atas

pertolongan dokter’. Di Amerika Serikat, kasus ini pernah dilakukan oleh dr. Jack Kevorkian.

·         Euthanasia dapat menjadi aktif atau pasif:

Euthanasia aktif menjabarkan kasus ketika suatu tindakan dilakukan dengan tujuan untuk

menimbulkan kematian. Contoh dari kasus ini adalah memberikan suntik mati. Hal ini ilegal

di Britania Raya dan Indonesia.

Euthanasia pasif menjabarkan kasus ketika kematian diakibatkan oleh penghentian tindakan

medis. Contoh dari kasus ini adalah penghentian pemberian nutrisi, air, dan ventilator.

Ø  Argumen Pro Euthanasia

Kelompok pro euthanasia, yang termasuk juga beberapa orang cacad, berkonsentrasi untuk

mempopulerkan euthanasia dan bantuan bunuh diri. Mereka menekankan bahwa pengambilan

keputusan untuk euthanasia adalah otonomi individu. Jika seseorang memiliki penyakit yang tidak

dapat disembuhkan atau berada dalam kesakitan yang tak tertahankan, mereka harus diberikan

kehormatan untuk memilih cara dan waktu kematian mereka dengan bantuan yang diperlukan.

Mereka mengklaim bahwa perbaikan teknologi kedokteran merupakan cara untuk meningkatkan

jumlah pasien yang sekarat tetap hidup. Dalam beberapa kasus, perpanjangan umur ini melawan

kehendak mereka.

Mereka yang mengadvokasikan euthanasia non sukarela, seperti Peter Singer, berargumentasi

bahwa peradaban manusia berada dalam periode ketika ide tradisional seperti kesucian hidup telah

dijungkir balikkan oleh praktek kedokteran baru yang dapat menjaga pasien tetap hidup dengan

bantuan instrumen. Dia berargumen bahwa dalam kasus kerusakan otak permanen, ada kehilangan

sifat kemanusian pada pasien tersebut, seperti kesadaran, komunikasi, menikmati hidup, dan

seterusnya. Mempertahankan hidup pasien dianggap tidak berguna, karena kehidupan seperti ini

adalah kehidupan tanpa kualitas atau status moral.

Falsafah Utilitarian Singer menekankan bahwa tidak ada perbedaan moral antara membunuh dan

mengizinkan kematian terjadi. Jika konsekuensinya adalah kematian, maka tidak menjadi masalah

jika itu dibantu dokter, bahkan lebih disukai jika kematian terjadi dengan cepat dan bebas rasa sakit.

Ø  Oposisi terhadap Euthanasia

Banyak argumen anti euthanasia bermula dari proposisi, baik secara religius atau sekuler, bahwa

setiap kehidupan manusia memiliki nilai intrinsik dan mengambil hidup seseorang dalam kondisi

normal adalah suatu kesalahan. Advokator hak-hak orang cacad menekankan bahwa jika euthanasia

dilegalisasi, maka hal ini akan memaksa beberapa orang cacad untuk menggunakannya karena

ketiadaan dukungan sosial, kemiskinan, kurangnya perawatan kesehatan, diskriminasi sosial, dan

depresi. Orang cacad sering lebih mudah dihasut dengan provokasi euthanasia, dan informed consent

akan menjadi formalitas belaka dalam kasus ini. Beberapa orang akan merasa bahwa mereka adalah

beban yang harus dihadapi dengan solusi yang jelas. Secara umum, argumen anti euthanasia adalah

kita harus mendukung orang untuk hidup, bukan menciptakan struktur yang mengizinkan mereka

untuk mati.

Ø  Eutanasia menurut hukum dibeberapa negara

Sejauh ini eutanasia diperkenankan yaitu dinegara Belanda, Belgia serta ditoleransi di negara

bagian Oregon di Amerika, Kolombia dan Swiss dan dibeberapa negara dinyatakan sebagai kejahatan

seperti di Spanyol, Jerman dan Denmark

- Amerika

Eutanasia agresif dinyatakan ilegal dibanyak negara bagian di Amerika. Saat ini satu-satunya

negara bagian di Amerika yang hukumnya secara eksplisit mengizinkan pasien terminal ( pasien yang

tidak mungkin lagi disembuhkan) mengakhiri hidupnya adalah negara bagian Oregon, yang pada

tahun 1997 melegalisasikan kemungkinan dilakukannya eutanasia dengan memberlakukan UU

tentang kematian yang pantas (Oregon Death with Dignity Act). Tetapi undang-undang ini hanya

menyangkut bunuh diri berbantuan, bukan euthanasia. Syarat-syarat yang diwajibkan cukup ketat,

dimana pasien terminal berusia 18 tahun ke atas boleh minta bantuan untuk bunuh diri, jika mereka

diperkirakan akan meninggal dalam enam bulan dan keinginan ini harus diajukan sampai tiga kali

pasien, dimana dua kali secara lisan (dengan tenggang waktu 15 hari di antaranya) dan sekali secara

tertulis (dihadiri dua saksi dimana salah satu saksi tidak boleh memiliki hubungan keluarga dengan

pasien). Dokter kedua harus mengkonfirmasikan diagnosis penyakit dan prognosis serta memastikan

bahwa pasien dalam mengambil keputusan itu tidak berada dalam keadaan gangguan mental.

Hukum juga mengatur secara tegas bahwa keputusan pasien untuk mengakhiri hidupnya tersebut tidak

boleh berpengaruh terhadap asuransi yang dimilikinya baik asuransi kesehatan, jiwa maupun

kecelakaan ataupun juga simpanan hari tuanya.

Belum jelas apakah undang-undang Oregon ini bisa dipertahankan di masa depan, sebab dalam

Senat AS pun ada usaha untuk meniadakan UU negara bagian ini. Mungkin saja nanti nasibnya sama

dengan UU Northern Territory di Australia. Bulan Februari lalu sebuah studi terbit tentang

pelaksanaan UU Oregon selama tahun 1999.

Sebuah lembaga jajak pendapat terkenal yaitu polling (Gallup Poll) menunjukkan bahwa 60%

orang Amerika mendukung dilakukannya eutanasia.

- Indonesia

Berdasarkan hukum di Indonesia maka eutanasia adalah sesuatu perbuatan yang melawan

hukum, hal ini dapat dilihat pada peraturan perundang-undangan yang ada yaitu pada Pasal 344 Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa "Barang siapa menghilangkan nyawa orang

lain atas permintaan orang itu sendiri, yang disebutkannya dengan nyata dan sungguh-sungguh,

dihukum penjara selama-lamanya 12 tahun". Juga demikian halnya nampak pada pengaturan pasal-

pasal 338, 340, 345, dan 359 KUHP yang juga dapat dikatakan memenuhi unsur-unsur delik dalam

perbuatan eutanasia. Dengan demikian, secara formal hukum yang berlaku di negara kita memang

tidak mengizinkan tindakan eutanasia oleh siapa pun.

Ketua umum pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Farid Anfasal Moeloek dalam suatu

pernyataannya yang dimuat oleh majalah Tempo Selasa 5 Oktober 2004  menyatakan bahwa :

Eutanasia atau "pembunuhan tanpa penderitaan" hingga saat ini belum dapat diterima dalam nilai dan

norma yang berkembang dalam masyarakat Indonesia. "Euthanasia hingga saat ini tidak sesuai

dengan etika yang dianut oleh bangsa dan melanggar hukum positif yang masih berlaku yakni KUHP.

Ø  Eutanasia menurut ajaran agama islam

Seperti dalam agama-agama Ibrahin lainnya (Yahudi dan Kristen), Islam mengakui hak

seseorang untuk hidup dan mati, namun hak tersebut merupakan anugerah Allah kepada manusia.

Hanya Allah yang dapat menentukan kapan seseorang lahir dan kapan ia mati (QS 22: 66; 2: 243).

Oleh karena itu, bunuh diri diharamkan dalam hukum islam meskipun tidak ada teks dalam Al-

Quranmaupun Hadist yang secara eksplisit melarang bunuh diri. Kendati demikian, ada sebuah ayat

yang menyiratkan hal tersebut, "Dan belanjakanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu

menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah

menyukai orang-orang yang berbuat baik." (QS 2: 195), dan dalam ayat lain disebutkan, "Janganlah

engkau membunuh dirimu sendiri," (QS 4: 29), yang makna langsungnya adalah "Janganlah kamu

saling berbunuhan." Dengan demikian, seorang Muslim (Dokter) yang membunuh seorang Muslim

lainnya (pasien) disetarakan dengan membunuh dirinya sendiri. 

Eutanasia dalam ajaran Islam disebut qatl ar-rahmah atau taisir al-maut (eutanasia), yaitu suatu

tindakan memudahkan kematian seseorang dengan sengaja tanpa merasakan sakit, karena kasih

sayang, dengan tujuan meringankan penderitaan si sakit, baik dengan cara positif maupun negatif.

Pada konferensi pertama tentang kedokteran Islam di Kuwait tahun 1981, dinyatakan bahwa tidak ada

suatu alasan yang membenarkan dilakukannya eutanasia ataupun pembunuhan berdasarkan belas

kasihan (mercy killing) dalam alasan apapun juga.

·         Eutanasia positif

 Yang dimaksud taisir al-maut al-fa'al (eutanasia positif) ialah tindakan memudahkan kematian si

sakit --karena kasih sayang-- yang dilakukan oleh dokter dengan mempergunakan instrumen (alat).

Memudahkan proses kematian secara aktif (eutanasia positif)adalah tidak diperkenankan oleh

syara'. Sebab dalam tindakan ini seorang dokter melakukan suatu tindakan aktif dengan tujuan

membunuh si sakit dan mempercepat kematiannya melalui pemberian obat secara overdosis dan ini

termasuk pembunuhan yang haram hukumnya, bahkan termasuk dosa besar yang membinasakan.

Perbuatan demikian itu adalah termasuk dalam kategori pembunuhan meskipun yang

mendorongnya itu rasa kasihan kepada si sakit dan untuk meringankan penderitaannya. Karena

bagaimanapun si dokter tidaklah lebih pengasih dan penyayang daripada Yang Menciptakannya.

Karena itu serahkanlah urusan tersebut kepada Allah Ta'ala, karena Dia-lah yang memberi kehidupan

kepada manusia dan yang mencabutnya apabila telah tiba ajal yang telah ditetapkan-Nya. 

·         Eutanasia negatif

Eutanasia negatif disebut dengan taisir al-maut al-munfa'il. Pada eutanasia negatif tidak

dipergunakan alat-alat atau langkah-langkah aktif untuk mengakhiri kehidupan si sakit, tetapi ia hanya

dibiarkan tanpa diberi pengobatan untuk memperpanjang hayatnya. Hal ini didasarkan pada

keyakinan dokter bahwa pengobatan yang dilakukan itu tidak ada gunanya dan tidak memberikan

harapan kepada si sakit, sesuai dengan Sunnatullah (hukum Allah terhadap alam semesta) dan hukum

sebab-akibat.

Diantara masalah yang sudah terkenal di kalangan ulama syara' ialah bahwa mengobati atau

berobat dari penyakit tidak wajib hukumnya menurut Jumhur Fuqaha dan imam-imam mahzab.

Bahkan menurut mereka, mengobati atau berobat ini hanya berkisar pada hukum mubah. Dalam hal

ini hanya segolongan kecil yang mewajibkannya seperti yang dikatakan oleh sahabat-sahabat Imam

Syafi'i dan Imam Ahmad sebagaimana dikemukakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah,, dan

sebagian ulama lagi menganggapnya mustahab (sunnah).

Beberapa kasus menarik

ü  Kasus Hasan Kusuma – Indonesia

Sebuah permohonan untuk melakukan eutanasia pada tanggal 22 oktober 2004 telah diajukan oleh

seorang suami bernama Hassan Kusuma karena tidak tega menyaksikan istrinya yang bernama Agian

Isna Nauli, 33 tahun, tergolek koma selama 2 bulan dan disamping itu ketidakmampuan untuk

menanggung beban biaya perawatan merupakan suatu alasan pula. Permohonan untuk melakukan

eutanasia ini diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kasus ini merupakan salah satu contoh

bentuk eutanasia yang diluar keinginan pasien. Permohonan ini akhirnya ditolak oleh Pengadilan

Negeri Jakarta Pusat, dan setelah menjalani perawatan intensif maka kondisi terakhir pasien (7 Januari

2005) telah mengalami kemajuan dalam pemulihan kesehatannya.

ü  Kasus seorang wanita New Jersey - Amerika Serikat

Seorang perempuan berusia 21 tahun dari New Jersey, Amerika Serikat, pada tanggal 21 April

1975 dirawat di rumah sakit dengan menggunakan alat bantu pernapasan karena kehilangan kesadaran

akibat pemakaian alkohol dan zat psikotropika secara berlebihan.Oleh karena tidak tega melihat

penderitaan sang anak, maka orangtuanya meminta agar dokter menghentikan pemakaian alat bantu

pernapasan tersebut. Kasus permohonan ini kemudian dibawa ke pengadilan, dan pada pengadilan

tingkat pertama permohonan orangtua pasien ditolak, namun pada pengadilan banding permohonan

dikabulkan sehingga alat bantu pun dilepaskan pada tanggal 31 Maret 1976. Pasca penghentian

penggunaan alat bantu tersebut, pasien dapat bernapas spontan walaupun masih dalam keadaan koma.

Dan baru sembilan tahun kemudian, tepatnya tanggal 12 Juni 1985, pasien tersebut meninggal akibat

infeksi paru-paru (pneumonia).

Ø  ABORSI

Aborsi berasal dari bahasa latin abortus yaitu berhentinya kehamilan sebelum usia kehamilan 20

minggu yang mengakibatkan kematian janin.

Aborsi yaitu tindakan pemusnahan yang melanggar hukum , menyebabkan lahir prematur fetus

manusia sebelum masa lahir secara alami.

Aborsi telah dilakukan oleh manusia selama berabad-abad, tetapi selama itu belum ada undang-

undang yang mengatur mengenai tindakan aborsi. Peraturan mengenai hal ini pertama kali

dikeluarkan pada tahun 4 M di mana telah ada larangan untuk melakukan aborsi. Sejak itu maka

undang-undang mengenai aborsi terus mengalami perbaikan, apalagi dalam tahun-tahun terakhir ini di

mana mulai timbul suatu revolusi dalam sikap masyarakat dan pemerintah di berbagai negara di dunia

terhadap tindakan aborsi. Hukum abortus di berbagai negara dapat digolongkan dalam beberapa

kategori sebagai berikut:

·         Hukum yang tanpa pengecualian melarang aborsi, seperti di Belanda.

·         Hukum yang memperbolehkan aborsi demi keselamatan kehidupan penderita (ibu), seperti di

Perancis dan Pakistan.

·         Hukum yang memperbolehkan aborsi atas indikasi medik, seperti di Kanada, Muangthai dan Swiss.

·         Hukum yang memperbolehkan aborsi atas indikasi sosio-medik, seperti di Eslandia, Swedia, Inggris,

Scandinavia, dan India.

·         Hukum yang memperbolehkan aborsi atas indikasi sosial, seperti di Jepang, Polandia, dan

Yugoslavia.

·         Hukum yang memperbolehkan aborsi atas permintaan tanpa memperhatikan indikasi-indikasi lainnya

(Abortion on requst atau Abortion on demand), seperti di Bulgaris, Hongaria, USSR, Singapura.

·         Hukum yang memperbolehkan abortus atas indikasi eugenistis (aborsi boleh dilakukan bila fetus yang

akan lahir menderita cacat yang serius) misalnya di India

·         Hukum yang memperbolehkan aborsi atas indikasi humanitarian (misalnya bila hamil akibat

perkosaan) seperti di Jepang

·         Negara-negara yang mengadakan perubahan dalam hukum abortus pada umumnya mengemukakan

salah satu alasan/tujuan seperti yang tersebut di bawah ini:

ü  Untuk memberikan perlindungan hukum pada para medisi yang melakukan abortus atas indikasi medik.

ü  Untuk mencegah atau mengurangi terjadinya abortus provocatus criminalis.

ü  Untuk mengendalikan laju pertambahan penduduk.

ü  Untuk melindungi hal wanita dalam menentukan sendiri nasib kandungannnya.

ü  Untuk memenuhi desakan masyarakat.

Statistik baru-baru ini diterbitkan oleh Departemen Kesehatan (DH) mengungkapkan bahwa pada

tahun 2008, untuk wanita penduduk di Inggris dan Wales, jumlah dari aborsi adalah 195.296 (DH,

2009). Media pelaporan

sekitar statistik terfokus pada 'kejam' naik dari laju mengulangi aborsi (Daily Mail, 2009),

danmasyarakat umum dengan cepat mengomentari seperti artikel, sehingga menimbulkan putaran lagi

perdebatan tentang hak-hak dan kesalahan aborsi. Perdebatan aborsi bukanlah hal baru. 

Meskipun ini adalah sebuah negara di mana hampir 200.000 kehamilan yang berakhir melalui

aborsi setiap tahun, dan di mana aborsi telah hukum selama lebih dari 40 tahun, prosedur ini masih

dikelilingi oleh kontroversi dan membagi masyarakat umum, kesehatan profesional dan

politisi. Akibatnya, aborsi tidak berbicara tentang dalam percakapan sehari-hari, dan sedikitwanita

mengakui telah punya satu - itu hanya terlalu pribadi, terlalu tabu (Hadley, 2006). Alasan

mengapa perempuan mungkin memilih melakukan aborsi sangat kompleks dan bervariasi, namun

masalah tetap diperdebatkan, dan masih ada besar keengganan untuk terlibat dalam pemeriksaan

terbuka dan jujur tentang praktek aborsi dan tempatnya dalam masyarakat kita Sebagai perawat di

Marie penasihat Stopes International, salah satu  dari penyedia terkemuka Inggris seksual dan

reproduksi  jasa-jasa perawatan kesehatan, saya sehari-hari berurusan dengan klien yang telah aborsi

dipilih untuk berbagai macam alasan, tapi yang  merasa terisolasi dan setan untuk

melakukannya. Memutuskan  untuk mengakhiri kehamilan dapat menjadi salah satu yang paling

sulit  keputusan seorang wanita untuk membuat, dan ketika membuat ini  keputusan saya percaya

bahwa perempuan harus memiliki akses ke  dukungan dan nasihat untuk memungkinkan mereka

untuk membuat suatu  pilihan. Aku merasa sangat yakin bahwa kita perlu membasmi  rasa malu yang

berhubungan dengan aborsi sehingga perempuan  dapat memilih prosedur tanpa menjadi

lebih  pengalaman menyedihkan daripada perlu.

Di negara-negara di mana aborsi ilegal atau sangat terbatas,  aborsi yang tidak aman tetap

menjadi penyebab utama kematian,  dan menyebabkan sampai 67.000 kematian setiap

tahunnya. Aborsi  disahkan di Inggris dan Wales pada tahun 1967, dan hukum jika  dua dokter setuju

bahwa alasan wanita untuk mencari 

aborsi memenuhi persyaratan UU Aborsi. Hukum persyaratan dari Undang-undang tidak mengizinkan

perawat untuk mengotorisasi  aborsi, tapi Royal College of Nursing (RCN)  mengakui bahwa

pembangunan inovatif menyusui  berarti bahwa peran perawat sekarang merencanakan,

memimpin  dan mengelola proporsi yang signifikan perawatan untuk wanita  mencari dan / atau

mengalami aborsi (RCN, 2008).  Sebagai hasil dari perubahan dalam praktik dan maju  peran perawat

dalam menyediakan pelayanan aborsi, perawat  berada dalam posisi yang ideal untuk membentuk cara

aborsi  layanan yang disediakan di masa depan (RCN, 2008), dan  memastikan bahwa wanita merasa

didukung daripada dipermalukan  ketika menghadapi kehamilan yang tidak diinginkan. Contoh  peran

yang perawat bisa memainkan meliputi: Penilaian pra-aborsi. Menghadapi kehamilan yang tidak

diinginkan  cenderung menjadi sangat menegangkan waktu bagi seorang wanita. Karena  dari sifat

sensitif konsultasi awal, itu adalah  ide yang bagus untuk melihat wanita sendiri, sehingga ia

dapat  memberikan jawaban yang akurat dan mengungkapkan perasaan-perasaannya tanpa  merasa

dihambat oleh pasangan atau orangtua  Pra-dan pasca-aborsi konseling. Sangat penting

untuk  memberi wanita kesempatan untuk mempertimbangkan  pilihan dalam sebuah rahasia dan tidak

menghakimi  lingkungan. Sistem seharusnya berada di tempat untuk merujuk  perempuan untuk

kehamilan spesialis konseling, ketika  ini diperlukan. Tetapi kita juga harus mengenali

perempuan  hak otonomi dalam pengambilan keputusan mereka. 

Ø  CONFIDENTIALITY

Yang dimaksud confidentiality adalah menjaga privasi atau rahasia klien, segala sesuatu

mengenai klien boleh diketahui jika digunakan untuk pengobatan klien atau mendapat izin dari klien.

Sebagai perawat kita hendaknya menjaga rahasia pasien itu tanpa memberitahukanya kepada orang

lain maupun perawat lain.

Perawat memiliki komitmen menyeluruh tentang perlunya mempertahankan privasi dan

kerahasiaan pasien sesuai kode etik keperawatan. Beberapa hal terkait isu ini yang secara fundamental

mesti dilakuakan dalam merawat pasien adalah:

a.    Jaminan kerahasiaan dan jaminan pelayanan dari informasi kesehatan yang diberikan harus tetap

terjaga

b.    Individu yang menyalahgunakan kerahsiaan, keamanan, peraturan dan informasi dapat dikenakan

hukuman/ legal aspek

Ø  INFORMED CONSENT

Tujuan dari informed consent adalah agar pasien mendapat informasi yang cukup untuk dapat

mengambil keputusan atas terapi yang akan dilaksanakan. Informed consent juga berarti mengambil

keputusan bersama. Hak pasien untuk menentukan nasibnya dapat terpenuhi dengan sempurna apabila

pasien telah menerima semua informasi yang ia perlukan sehingga ia dapat mengambil keputusan

yang tepat. Kekecualian dapat dibuat apabila informasi yang diberikan dapat menyebabkan

guncangan psikis pada pasien.

Dokter harus menyadari bahwa informed consent memiliki dasar moral dan etik yang kuat.

Menurut American College of Physicians’ Ethics Manual, pasien harus mendapat informasi dan

mengerti tentang kondisinya sebelum mengambil keputusan. Berbeda dengan teori terdahulu yang

memandang tidak adanya informed consent menurut hukum penganiayaan, kini hal ini dianggap

sebagai kelalaian. Informasi yang diberikan harus lengkap, tidak hanya berupa jawaban atas

pertanyaan pasien.

2.3  Trend dan issue kesejagatan dalam keperawatan

12 Mei 2008 adalah Hari Keperawatan Sedunia. International Council of Nurses (ICN)

mengangkat tema”Delivering Quality, Serving Communities: Nurses Leading Primary Health Care”.

Tema tersebut sesungguhnya sangat relevan dengan kondisi Bangsa Indonesia karena Pertama,

Pemerintah dan seluruh elemen masyarakat turut bertanggung jawab untuk mewujudkan derajat

kesehatan setinggi tingginya.

Pada tahun 2004-2009, Pemerintah telah menetapkan kebijakan pembangunan kesehatan yang

diarahkan pada peningkatan jumlah, jaringan dan kualitas puskesmas, peningkatan kualitas dan

kuantitas tenaga kesehatan, pengembangan sistem jaminan kesehatan terutama bagi penduduk miskin,

peningkatan sosialisasi kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat, peningkatan pendidikan kesehatan

pada masyarakat sejak usia dini serta pemerataan dan peningkatan kualitas fasilitas kesehatan dasar.

Bahkan, pada tahun 2006, Menteri Kesehatan RI menetapkan flatform baru, terutama inisiatif

nasional untuk mobilisasasi sosial dan pemberdayaan masyarakat serta meningkatkan kinerja sistem

kesehatan.

Kedua, Berbagai cara dilakukan oleh pemerintah tetapi masalah kesehatan justru semakin

kompleks. Krisis ekonomi dan berbagai bencana alam menyebabkan terpuruknya kondisi masyarakat

termasuk masalah kesehatan. Sebagian masyarakat tidak lagi mampu membiayai pelayanan

kesehatannya sendiri. Pola pelayanan kesehatan dasar sebagian besar masih di bawah standar

pelayanan minimum (Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat Bappenas). Padahal, Pelayanan

Kesehatan Dasar sangat diperlukan untuk menanggulangi berbagai masalah kesehatan yang

berkembang di masyarakat. Hal ini mengakibatkan penyakit tidak menular meningkat drastis.

Di Jawa dan Bali, sekitar 20 juta orang menderita penyakit jantung, dan 30% penyakit ini

menyebabkan kematian. Disisi lain, penyakit menular masih tinggi. Sekitar 22% kematian disebabkan

oleh penyakit menular dan parasit. Demikian juga angka kematian ibu 248/100,000 kelahiran hidup,

angka kematian bayi 26.9/1,000 kelahiran hidup (Data Pusat Statistik, 2007). Hal ini sangat

memprihatinkan, mengingat di Vietnam hanya 18, Thailand, 17, Filipina, 26, Malaysia, 5.5, dan

Singapura, 3. padahal angka-angka tersebut merupakan indikator kesehatan suatu bangsa.

Masalah gizi juga sangat memprihatinkan. Pada tahun 2007, penderita gizi kurang mencapai

21.9%. Pada tahun 2005 terdapat sekitar 5 juta anak menderita gizi kurang dimana 1,5 juta

diantaranya menderita gizi buruk, dan 150,000 diantaranya mengalami gizi buruk berat (marasmus,

kwashiorkor dan marasmus-kwashiorkor). Ada sekitar 232 balita meninggal dunia karena masalah

pada periode Januari-November 2005. Kondisi ini mengakibatkan pertahanan tubuh lemah sehingga

penyakit menular seperti TB Paru, Malaria, dan demam berdarah cenderung meningkat. Bahkan,

angka kesakitan TB Paru mencapai 102/100,000.

Hal yang sama juga terjadi pada lanjut usia (lansia). Lansia akan tumbuh sebesar 7%. Pada tahun

1990 sampai 2025, Indonesia akan mengalami kenaikan lansia hingga 414%. Angka ini menjadikan

kita menduduki peringkat ke-3 dunia, setelah Cina dan India (Bureau of the Cencus USA, 1993). Pada

awal abad ke 21 ini diperkirakan mencapai 15 juta orang dan pada tahun 2020 jumlah lanjut usia

tersebut akan meningkat sekitar 30-40 juta orang.

Ketiga, Alokasi anggaran kesehatan kita masih di bawah standar WHO, yaitu minimal 5%.

Anggaran sekecil itu oleh pemerintah diarahkan pada bantuan Jaminan Kesehatan Masyarakat bagi

yang sakit, bukan pada upaya promotif dan preventif. Disisi lain, kemampuan fiskal daerah tidak

menjamin alokasi biaya kesehatan, terutama public goods, disaat kemampuan masyarakat miskin

untuk menjangkau pelayanan kesehatannya masih rendah. Hal ini mengakibatkan kita tertinggal

dalam pencapaian berbagai indikator kesehatan dasar.

Keempat, seluruh potensi profesi kesehatan belum dioptimalkan. Sejak dulu hingga sekarang,

profesi kesehatan selalu diarahkan untuk pelayanan pengobatan (kuratif). Perawat sesungguhnya

memiliki kemampuan dan kompetensi untuk memimpin pelayanan kesehatan primer. Perawat mampu

memberdayakan keluarga dan masyarakat untuk membantu mengatasi masalah kesehatannya sendiri.

Ø  Undang-Undang Praktik Keperawatan.

Tetapi, dalam peringatan Hari Perawat Sedunia ini Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI)

lebih mendorong disahkannya Undang-Undang Praktik Keperawatan. Hal ini karena pertama,

Keperawatan sebagai profesi memiliki karateristik yaitu, adanya kelompok pengetahuan (body of

knowledge) yang melandasi keterampilan untuk menyelesaikan masalah dalam tatanan praktik

keperawatan; pendidikan yang memenuhi standar dan diselenggarakan di Perguruan Tinggi;

pengendalian terhadap standar praktik; bertanggungjawab dan bertanggungugat terhadap tindakan

yang dilakukan; memilih profesi keperawatan sebagai karir seumur hidup, dan; memperoleh

pengakuan masyarakat karena fungsi mandiri dan kewenangan penuh untuk melakukan pelayanan dan

asuhan keperawatan yang beriorientasi pada kebutuhan sistem klien (individu, keluarga, kelompok

dan komunitas).

Kedua, Kewenangan penuh untuk bekerja sesuai dengan keilmuan keperawatan yang dipelajari

dalam suatu sistem pendidikan keperawatan yang formal dan terstandar menuntut perawat untuk

akuntabel terhadap keputusan dan tindakan yang dilakukannya. Kewenangan yang dimiliki

berimplikasi terhadap kesediaan untuk digugat, apabila perawat tidak bekerja sesuai standar dan kode

etik. Oleh karena itu, perlu diatur sistem registrasi, lisensi dan sertifikasi yang ditetapkan dengan

peraturan dan perundang-undangan.

Sistem ini akan melindungi masyarakat dari praktik perawat yang tidak kompeten, karena Konsil

Keperawatan Indonesia yang kelak ditetapkan dalam Undang Undang Praktik Keperawatan akan

menjalankan fungsinya. Konsil Keperawatan melalui uji kompetensi akan membatasi pemberian

kewenangan melaksanakan praktik keperawatan hanya bagi perawat yang mempunyai pengetahuan

yang dipersyaratkan untuk praktik. Sistem registrasi, lisensi dan sertifikasi ini akan meyakinkan

masyarakat bahwa perawat yang melakukan praktik keperawatan mempunyai pengetahuan yang

diperlukan untuk bekerja sesuai standar.

Ketiga, perawat telah memberikan konstribusi besar dalam peningkatan derajat kesehatan.

Perawat berperan dalam memberikan pelayanan kesehatan mulai dari pelayanan pemerintah dan

swasta, dari perkotaan hingga pelosok desa terpencil dan perbatasan. Tetapi pengabdian tersebut pada

kenyataannya belum diimbangi dengan pemberian perlindungan hukum, bahkan cenderung menjadi

objek hukum.

Perawat juga memiliki kompetensi keilmuan, sikap rasional, etis dan profesional, semangat

pengabdian yang tinggi, berdisiplin, kreatif, terampil, berbudi luhur dan dapat memegang teguh etika

profesi. Disamping itu, Undang-Undang ini memiliki tujuan, lingkup profesi yang jelas, kemutlakan

profesi, kepentingan bersama berbagai pihak (masyarakat, profesi, pemerintah dan pihak terkait

lainnya), keterwakilan yang seimbang, optimalisasi profesi, fleksibilitas, efisiensi dan keselarasan,

universal, keadilan, serta kesetaraan dan kesesuaian interprofesional (WHO, 2002).

Keempat, Kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan khususnya pelayanan keperawatan

semakin meningkat. Hal ini karena adanya pergeseran paradigma dalam pemberian pelayanan

kesehatan, dari model medikal yang menitikberatkan pelayanan pada diagnosis penyakit dan

pengobatan, ke paradigma sehat yang lebih holistik yang melihat penyakit dan gejala sebagai

informasi dan bukan sebagai fokus pelayanan (Cohen, 1996). Disamping itu, masyarakat

membutuhkan pelayanan keperawatan yang mudah dijangkau, pelayanan keperawatan yang bermutu

sebagai bagian integral dari pelayanan kesehatan, dan memperoleh kepastian hukum kepada

pemberian dan penyelenggaraan pelayanan keperawatan.

Negara-negara ASEAN seperti Philippines, Thailand, Singapore, Malaysia, sudah memiliki

Undang Undang Praktik Keperawatan (Nursing Practice Acts) sejak puluhan tahun yang lalu. Mereka

siap untuk melindungi masyarakatnya dan lebih siap untuk menghadapi globalisasi perawat asing

yang masuk ke negaranya dan perawatnya bekerja di negara lain. Ketika penandatanganan Mutual

Recognition Arrangement di Philippines tahun 2006, posisi Indonesia, bersama dengan Vietnam, Laos

dan Myanmar, yang belum memiliki Konsil Keperawatan. Semoga apa yang dilakukan oleh PPNI

dapat mengangkat derajad bangsa ini dengan negara lain, khususnya dalam pelayanan keperawatan.

2.4  Globalisasi dalam keperawatan

Tantangan internal profesi keperawatan adalah meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia

(SDM) tenaga keperawatan sejalan dengan telah disepakatinya keperawatan sebagai suatu profesi

pada lokakarya nasional keperawatan tahun 1983, sehingga keperawatan dituntut untuk memberikan

pelayanan yang bersifat professional.

Tantangan eksternal profesi keperawatan adalah kesiapan profesi lain untuk menerima paradigma

baru yang kita bawa.

Globalisasi adalah suatu proses tatanan masyarakat yang mendunia dan tidak mengenal batas

wilayah.Globalisasi pada hakikatnya adalah suatu proses dari gagasan yang dimunculkan, kemudian

ditawarkan untuk diikuti oleh bangsa lain yang akhirnya sampai pada suatu titik kesepakatan bersama

dan menjadi pedoman bersama bagi bangsa- bangsa di seluruh dunia. (Menurut Edison A. Jamli

dkk.Kewarganegaraan.2005)

Professional keperawatan adalah proses dinamis dimana profesi keperawatan yang telah

terbentuk (1984) mengalami perubahan dan perkembangan karakteristik sesuai dengan tuntutan

profesi dan kebutuhan masyarakat.

Globalisasi yang akan berpengaruh terhadp perkembangan pelayanan kesehatan termasuk

pelayanan keperawatan ada 2 yaitu ;

a.    Tersedianya alternatif pelayanan

b.    persaingan penyelenggaraan pelayanan untuk menarik minat pemakai jasa pemakai kualitas untuk

memberikan jasa pelayanan kesehatan yang terbaik.

Untuk hal ini berarti tenaga kesehatan, khususnya tenaga keperawatan diharapkan untuk dapat

memenuhi standar global dalam memberikan pelayanan / asuhan keperawatan. Dengan demikian

diperlukan perawat yang mempunyai kemampuan professional dengan standar internasional dalam

aspekintelektual,interpersonal dan teknikal, bahkan peka terhadap perbedaan social budaya dan

mempunyai pengetahuan transtrutural yang luas serta mampu memanfaatkan alih IPTEK.

Datangnya era globalisasi tidak dapat dan memang tidak perlu kita cegah, yang lebih penting

adalah bagaimana kita menyikapi dampak positif dan mencegah dampak negatifnya. Usaha

peningkatan kompetensi individual dan daya saing nasional merupakan pilihan utama agar para

manajer pelayanan kesehatan Indonesia tetap kukuh sebagai tuan rumah di negara sendiri. Di samping

itu, pemerintah seharusnya senantiasa memfasilitasi dalam bentuk penyusunan kebijakan, peraturan

perundangan, dan pengawasan yang efektif serta efisien.

2.5  Liberalisasi perdagangan jasa pelayanan kesehatan

Indonesia merupakan negara yang cukup diminati oleh negara asing. Pertama karena memiliki

potensi pasar yang besar terkait dengan jumlah penduduk yang besar. Kedua, sekarang ini kondisi

pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup menjanjikan. Dengan potensi pasar yang besar tidak

mengherankan jika kelak banyak dokter atau tenaga kesehatan asing yang berniat bekerja di

Indonesia. Hal ini tampaknya menakutkan profesi kesehatan, karena ketakutan untuk bersaing, seperti

kita ketahui kualitas sumber daya manusia kesehatan kita rendah serta penguasaan teknologi yang

terbatas pula.

Dalam bidang kesehatan era globalisasi lebih banyak diartikan pada perdagangan jasa pelayanan

kesehatan, seperti yang tercantum dalam perjanjian GATS, poin nomor 4 dari perjanjian mengenai

masuknya tenaga profesional kesehatan ke Indonesia. Perdagangan jasa pada era globalisasi

berlangsung secara bebas. Pembatasan yang bersifat protektif, misal melalui lisensi yang dikeluarkan

oleh pemerintah, seperti yang dilakukan oleh negara-negara berkembang lainnya, namun hal tersebut

sudah tidak boleh dilakukan.

Seharusnya liberalisasi pada bidang kesehatan justru menjadi cambuk bagi kita, dimana kita

perlu pemusatan diri untuk meningkatkan mutu atau profesionalisme sehingga apapun yang terjadi di

masa mendatang dokter Indonesia tidak perlu takut lagi di negeri sendiri dan diluar negeri. Bila

Indonesia dapat menambah jumlah, jenis serta dapat meningkatkan mutu dokter, dokter spesialis,

maka akan turun minat rumah sakit asing di Indonesia mempekerjakan dokter asing, karena Indonesia

sudah dapat memenuhi kuota dokter atau dokter spesialis dan biaya yang dikeluarkanpun relatif

murah, sebab biaya mempekerjakan dokter asing lebih mahal. Kalau dianalisis dari sudut pandang

yang lain, sebenarnya dokter Indonesia tidak perlu takut dengan masuknya dokter asing karena ada

kemungkinan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh dokter asing tidak sesuai dengan

kebutuhan dan tuntutan kesehatan masyarakat Indonesia sebagai akibat dari sistem pendidikan serta

latar belakang sosial budaya yang berbeda.

Bila pemerintah Indonesia tidak segera memperbaiki sistem pendidikan dan kebijakan dalam

bidang kesehatan maka tenaga kesehatan Indonesia dalam menghadapi era globalisasi akan

dihadapkan pada dua pilihan : Jadi tuan rumah di negeri sendiri, atau tergusur. Atau jadi tuan rumah

di negeri sendiri serta tamu terhormat di luar negeri.

BAB IPENDAHULUANA. LATAR BELAKANG Peran perawat adalah menjaga pasien mempertahankan kondisi terbaiknya terhadap masalah kesehatan yang menimpa dirinya (Florence Nigthingale dalam bukunya What it is and What it is not)Perawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang di dasarkan ilmu dan kiat keperawatan, berbentuk pelayanan bio-psiko-sosio-spritual yang komprehensif serta di tujukan kepada individu, keluarga, dan masyarakat baik sakit maupun sehat yg mencakup seluruh siklus kehdpan manusia (Lokakarya keperawatan Nasional 1986)Keperawatan sebagai bagian intergral dari pelayanan kesehatan, ikut menentukan menentukan mutu dari pelayanan kesehatan. Tenaga keperawatan secara keseluruhan jumlahnya mendominasi tenaga kesehatan yang ada, dimana keperawatan memberikan konstribusi yang unik terhadap bentuk pelayanan kesehatan sebagai satu kesatuan yang relatif, berkelanjutan, koordinatif dan advokatif. Keperawatan sebagai suatu profesi menekankan kepada bentuk pelayanan professional yang sesuai dengan standart dengan memperhatikan kaidah etik dan moral sehingga pelayanan yang diberikan dapat diterima oleh masyarakat dengan baik.Perawat dalam menjalankan peran dan tanggungjawabnya sangat dituntut memiliki pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang baik yang dapat menunjang tindak prilaku profesionalnya . Pengetahuan, ketrampilan, dan sikap yang baik akan dapat diperoleh dalam lingkungan perguruan tinggi yang memiliki komitmen yang kuat untuk mencetak perawat yang profesional.Dekade ini begitu banyak perguruan tinggi keperawatan yang berdiri dengan mekanisme yang ada. Perguruan tinggi ini tentunya memiliki andil dalam pembangunan bangsa utamanya dunia keperawatan untuk mencetak sumber daya keperawatan yang profesional, dan itu patut kita acungi jempol atas segala upayanya. Namun disatu sisi bahwa dengan maraknya

perguruan tinggi keperawatan tersebut.B. TUJUAN1. Mengidentifikasi trend dalam keperawatan medikal di Indonesia2. Mengidentifikasi isu dalam keperawatan medikal di Indonesia3. Mengetahui implikasi trend dan isu keperawatan medikal terhadap perawat di Indonesia.

C. MANFAATMeningkatkan pemahaman perawat terhadap perkembangan trend dan isu keperawatan medikal bedah di Indonesia. BAB IIISIA. ISU KEPERAWATANTelenursing akan berkaitan dengan isu aspek legal, peraturan etik dan kerahasiaan pasien sama seperti telehealth secara keseluruhan. Di banyak negara, dan di beberapa negara bagian di Amerika Serikat khususnya praktek telenursing dilarang (perawat yang online sebagai koordinator harus memiliki lisensi di setiap resindesi negara bagian dan pasien yang menerima telecare harus bersifat lokal) guna menghindari malpraktek perawat antar negara bagian. Isu legal aspek seperti akontabilitas dan malprakatek, dsb dalam kaitan telenursing masih dalam perdebatan dan sulit pemecahannya.Dalam memberikan asuhan keperawatan secara jarak jauh maka diperlukan kebijakan umum kesehatan (terintegrasi) yang mengatur praktek, SOP/standar operasi prosedur, etik dan profesionalisme, keamanan, kerahasiaan pasien dan jaminan informasi yang diberikan. Kegiatan telenursing mesti terintegrasi dengan startegi dan kebijakan pengembangan praktek keperawatan, penyediaan pelayanan asuhan keperawatan, dan sistem pendidikan dan pelatihan keperawatan yang menggunakan model informasi kesehatan/berbasis internet.Perawat memiliki komitmen menyeluruh tentang perlunya mempertahankan privasi dan kerahasiaan pasien sesuai kode etik keperawatan. Beberapa hal terkait dengan isu ini, yang secara fundamental mesti dilakukan dalam penerapan tehnologi dalam bidang kesehatan dalam merawat pasien adalah :1. Jaminan kerahasiaan dan jaminan pelayanan dari informasi kesehatan yang diberikan harus tetap terjaga2. Pasien yang mendapatkan intervensi melalui telehealth harus diinformasikan potensial resiko (seperti keterbatasan jaminan kerahasiaan informasi, melalui internet atau telepon) dan keuntungannya3. Diseminasi data pasien seperti identifikasi pasien (suara, gambar) dapat dikontrol dengan membuat informed consent (pernyataan persetujuan) lewat email4. Individu yang menyalahgunakan kerahasiaan, keamanan dan peraturan dan penyalah gunaan informasi dapat dikenakan hukuman/legal aspek.Setelah tahun 2000, dunia khususnya bangsa Indonesia memasuki era globalisasi, pada tahun 2003 era dimulainya pasar bebas ASEAN dimana banyak tenaga professional keluar dan masuk ke dalam negeri. Pada masa itu mulai terjadi suatu masa transisi/pergeseran pola kehidupan masyarakat dimana pola kehidupan masyarakat tradisional berubah menjadi masyarakat yang maju. Keadaan itu menyebabkan berbagai macam dampak pada aspek kehidupan masyarakat khususnya aspek kesehatan baik yang berupa masalah urbanisaasi, pencemaran, kecelakaan, disamping meningkatnya angka kejadian penyakit klasik yang berhubungan dengan infeksi, kurang gizi, dan kurangnya pemukiman sehat bagi penduduk. Pergeseran pola nilai dalam keluarga dan umur harapan hidup yang meningkat juga menimbulkan masalah kesehatan yang berkaitan dengan kelompok lanjut usia serta penyakit degeneratif.

Pada masyarakat yang menuju ke arah moderen, terjadi peningkatan kesempatan untuk meningkatkan pendidikan yang lebih tinggi, peningkatan pendapatan dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hukum dan menjadikan masyarakat lebih kritis. Kondisi itu berpengaruh kepada pelayanan kesehatan dimana masyarakat yang kritis menghendaki pelayanan yang bermutu dan diberikan oleh tenaga yang profesional. Keadaan ini memberikan implikasi bahwa tenaga kesehatan khususnya keperawatan dapat memenuhi standart global internasional dalam memberikan pelayanan kesehatan/keperawatan, memiliki kemampuan professional, kemampuan intelektual dan teknik serta peka terhadap aspek social budaya, memiliki wawasan yang luas dan menguasi perkembangan Iptek.Namun demikian upaya untuk mewujudkan perawat yang professional di Indonesia masih belum menggembirakan, banyak factor yang dapat menyebabkan masih rendahnya peran perawat professional, diantaranya:1. Keterlambatan pengakuan body of knowledge profesi keperawatan. Tahun 1985 pendidikan S1 keperawatan pertama kali dibuka di UI, sedangkan di negara barat pada tahun 1869.2. Keterlambatan pengembangan pendidikan perawat professional.3. Keterlambatan system pelayanan keperawatan ( standart, bentuk praktik keperawatan, lisensi)

B. TREND KEPERAWATAN DAN IMPLIKASINYA DI INDONESIAPerkembangan trend keperawatan di Indonesia terjadi dalam berbagai bidang yang meliputi:a. Telenursing (Pelayanan Asuhan Keperawatan Jarak Jauh)Menurut Martono, telenursing (pelayanan asuhan keperawatan jarak jauh) adalah upaya penggunaan tehnologi informasi dalam memberikan pelayanan keperawatan dalam bagian pelayanan kesehatan dimana ada jarak secara fisik yang jauh antara perawat dan pasien, atau antara beberapa perawat. Keuntungan dari teknologi ini yaitu mengurangi biaya kesehatan, jangkauan tanpa batas akan layanan kesehatan, mengurangi kunjungan dan masa hari rawat, meningkatkan pelayanan pasien sakit kronis, mengembangkan model pendidikan keperawatan berbasis multimedia (Britton, Keehner, Still & Walden 1999). Tetapi sistem ini justru akan mengurangi intensitas interaksi antara perawat dan klien dalam menjalin hubungan terapieutik sehingga konsep perawatan secara holistik akan sedikit tersentuh oleh ners. Sistem ini baru diterapkan dibeberapa rumah sakit di Indonesia, seperti di Rumah Sakit Internasional. Hal ini disebabkan karena kurang meratanya penguasaan teknik informasi oleh tenaga keperawatan serta sarana prasarana yang masih belum memadai.b. Bagaimana aplikasi dan keuntungan telenursingAplikasi telenursing tersedia di rumah, rumah sakit, melalui telenursing centre dan melalui unit mobile. Telepon triage dan home care saat ini merupakan aplikasi yang tumbuh yang paling cepat. Perawat home care menggunakan sistem yang memberikan ijin untuk melakukan monitoring parameter fisiologi di rumah, seperti tekanan darah, glukosa darah, pernapasan, dan menimbang berat badan, via internet. Melalui sistem video interaktif, pasien menghubungi perawat bertugas dan menyusun suatu konsultasi melalui video untuk menunjukkan permasalahan yang dihadapi; sebagai contoh, bagaimana cara mengganti balutan luka, memberi suntikan hormon insulin atau mendiskusikan peningkatan nafas pendek (sesak nafas). Hal ini sangat membantu orang dewasa dan anak-anak dengan kondisi-kondisi kronis dan macam-macam penyakit yang melemahkan, terutama sekali mereka yang mempunyai cardiopulmonary diseases.Telenursing membantu pasien dan keluarganya untuk berpartisipasi aktif dalam perawatan, terutama sekali untuk self management pada penyakit kronis. Hal itu memungkinkan perawat untuk menyediakan informasi secara akurat dan tepat waktu dan memberikan dukungan secara langsung (online). Kesinambungan pelayanan ditingkatkan dengan memberi

kesempatan kontak yang sering antara penyedia pelayanan kesehatan dan pasien dan keluarga-keluarga merekTelenursing saat ini semakin berkembang pesat di banyak negara, terkait dengan beberapa faktor seperti mahalnya biaya pelayanan kesehatan, banyak kasus penyakit kronik dan lansia, sulitnya mendapatkan pelayanan kesehatan di daerah terpencil, rural, dan daerah yang penyebaran pelayanan kesehatan belum merata. Dan keuntungannya, telenursing dapat menjadi jalan keluar kurangnya jumlah perawat (terutama di negara maju), mengurangi jarak tempuh, menghemat waktu tempuh menuju pelayanan kesehatan, mengurangi jumlah hari rawat dan jumlah pasien di RS, serta menghambat infeksi nosokomial.Telenursing dapat mengurangi biaya perawatan, mengurangi hari rawat di RS, peningkatan jumlah cakupan pelayanan keperawatan dalam jumlah yang lebih luas dan merata, dan meningkatkan mutu pelayanan perawatan di rumah (home care). Aplikasi telenursing di Denmark pada perawat yang bekerja di poliklinik (OPD – outpatient) yang mempertahankan kontak dengan pasien melalui telepon, maka jumlah kunjungan ke RS, dan hari rawat berkurang setengahnya. Di Islandia, dengan penduduk yang terpencar, pelayanan asuhan keperawatan berbasis telepon dapat mensuport ibu yang kelelahan dan stress merawat bayinya. Dan beberapa program telenursing dapat membantu mengurangi hipertensi pada ibu bersalin dengan eklamsia. Bahkan di Irlandia utara telenursing untuk perawatan luka diabetik telah menjadi alternatif pelayanan keperawatan untuk pasien penderita diabetik ulcer. 4)Aplikasi telenursing juga dapat diterapkan dalam model hotline/call centre yang dikelola organisasi keperawatan, untuk melakukan triage pasien, dengan memberikan informasi dan konseling dalam mengatur kunjungan RS dan mengurangi kedatangan pasien di ruang gawat darurat. Telenursing juga dapat digunakan dalam aktifitas penyuluhan kesehatan, telekonsultasi keperawatan, pemeriksaan hasil lab dan uji diagnostik, dan membantu dokter dalam mengimplementasikan protokol penanganan medis.8.)Telenursing melalui telepon triage dan home care merupakan bentuk aplikasi yang berkembang pesat saat ini. Dalam perawatan pasien di rumah, maka perawat dapat memonitor tanda-tanda vital pasien seperti tekanan darah, gula darah, berat badan, peak flow pernapasan pasien melalui internet. Dengan melakukan video conference, pasien dapat berkonsultasi dalam perawatan luka, injeksi insulin dan penatalaksanaan sesak napas.Pada akhirnya telenursing dapat meningkatkan partisipasi aktif pasien dan keluarga, terutama dalam manajemen pribadi penyakit kronik. Dapat memberikan pelayanan akurat, cepat dan dukungan online, perawatan yang berkelanjutan dan kontak antara perawat dan pasien yang tidak terbatas.Menurut Britton, Keehner, Still & Walden 1999 ada beberapa keuntungan telenursing adalah yaitu :1. Efektif dan efisiensi dari sisi biaya kesehatan, pasien dan keluarga dapat mengurangi kunjungan ke pelayanan kesehatan (dokter praktek, ruang gawat darurat, RS dan nursing home)2. Dengan sumber daya minimal dapat meningkatkan cakupan dan jangkauan pelayanan keperawatan tanpa batas geografis3. Telenursing dapat mengurangi jumlah kunjungan dan masa hari rawat di RS4. Dapat meningkatkan pelayanan untuk pasien kronis, tanpa memerlukan biaya dan meningkatkan pemanfaatan tehnologi5. Dapat dimanfaatkan dalam bidang pendidikan keperawatan (model distance learning) dan perkembangan riset keperawatan berbasis informatika kesehatan. Telenursing dapat pula digunakan dalam pembelajaran di kampus, video conference, pembelajaran online dan multimedia distance learning. Ketrampilan klinik keperawatan dapat dipelajari dan dipraktekkan melalui model simulasi lewat secara interaktif.c. Keuntungan

Telenursing dapat mengurangi biaya perawatan, mengurangi hari rawat di RS, peningkatan jumlah cakupan pelayanan keperawatan dalam jumlah yang lebih luas dan merata, dan meningkatkan mutu pelayanan perawatan di rumah (home care).BAB IIIPENUTUP

A. KESIMPULANa. Trend Keperawatan Medikal dan Dampaknya di Indonesia.Beberapa trend yang terjadi dalam Keperawatan di Indonesia, diantaranya adalah: telenursing, Prinsip Moisture Balance dalam Perawatan Luka, Pencegahan HIV-AIDS pada Remaja dengan Peer Group, Program sertifikasi perawat keahlian khusus, Hospice Home Care, One Day Care, Klinik HIV, Klinik Rawat Luka, Berdirinya organisasi profesi keperawatan kekhususan, Pengembangan Evidence Based Nursing Practice di Lingkungan Rumah Sakit dalam Lingkup Keperawatan. Disadari bahwa semua trend tersebut belum seutuhnya diterapkan dalam pelayanan keperawatan di seluruh Indonesia.b. Isu dalam Keperawatan Medikal dan Dampaknya di IndonesiaBeberapa isue yang berkembang dalam Keperawatan Medikal di Indonesia, antara lain: Pemakaian tap water (air keran) dan betadine yang diencerkan pada luka, Belum ada dokumentasi keperawatan yang baku sehingga setiap institusi rumah sakit mengunakan versi atau modelnya sendiri-sendiri, Prosedur rawat luka adalah kewenangan dokter, Euthanasia: suatu issue kontemporer dalam keperawatan, Pengaturan sistem tenaga kesehatan, Lulusan D3 Keperawatan lebih banyak terserap di Rumah sakit pemerintah dibandingkan S1, dan Peran dan tanggung jawab yang belum ditetapkan sesuai dengan jenjang pendidikan sehingga implikasi di rs antara DIII, S1 dan Spesialis belum jelas terlihat.

 B. SARANa. Seluruh perawat agar meningkatkan pemahamannya terhadap berbagai trend dan isu keperawatan medikal bedah di Indonesia sehingga dapat dikembeangkan dalam tatanan layanan keperawatan.b. Diharapkan agar perawat bisa menindaklanjuti trend dan isu tersebut melalui kegiatan riset sebagai dasar untuk pengembangan Evidence Based Nursing Practice di Lingkungan Rumah Sakit dalam Lingkup Keperawatan Medikal Bedah.

 DAFTAR PUSTAKA

1. http://id.wikipedia.org/wiki/Keperawatan2. http://abdalle.wordpress.com/2007/09/29/bagaimana-sarjana-keperawatan-kelak/3. http://keperawatanadil.blogspot.com/2007/11/keperawatan-profesional.html4. http://perawattegal.wordpress.com/2009/08/29/konsep-dasar-keperawatan-perkembangan-konsep-dan-tren-keperawatan/5. file:///D:/mata%20kuliah/KD/TREN%20DAN%20ISSUE%20LEGAL%20DALAM%20KEPERAWATAN%20PROFESIONAL%20%C2%AB%20FORUM%20MASYARAKAT%20SEHAT%20DAN%20SEJAHTERA.htm