Trend Dan Issue Dalam Keperawatan

2.1 Definisi Trend

Trend adalah sesuatu yang sedang di bicarakan oleh banyak orang saat ini dan kejadiannya

berdasarkan fakta.

Setelah tahun 2000, dunia khususnya bangsa Indonesia memasuki era globalisasi, pada tahun

2003 era dimulainya pasar bebas ASEAN dimana banyak tenaga professional keluar dan masuk

ke dalam negeri. Pada masa itu mulai terjadi suatu masa transisi/pergeseran pola kehidupan

masyarakat dimana pola kehidupan masyarakat tradisional berubah menjadi masyarakat yang

maju. Keadaan itu menyebabkan berbagai macam dampak pada aspek kehidupan masyarakat

khususnya aspek kesehatan baik yang berupa masalah urbanisaasi, pencemaran, kecelakaan,

disamping meningkatnya angka kejadian penyakit klasik yang berhubungan dengan infeksi,

kurang gizi, dan kurangnya pemukiman sehat bagi penduduk. Pergeseran pola nilai dalam

keluarga dan umur harapan hidup yang meningkat juga menimbulkan masalah kesehatan yang

berkaitan dengan kelompok lanjut usia serta penyakit degeneratif.

Pada masyarakat yang menuju ke arah moderen, terjadi peningkatan kesempatan untuk

meningkatkan pendidikan yang lebih tinggi, peningkatan pendapatan dan meningkatnya

kesadaran masyarakat terhadap hukum dan menjadikan masyarakat lebih kritis. Kondisi itu

berpengaruh kepada pelayanan kesehatan dimana masyarakat yang kritis menghendaki

pelayanan yang bermutu dan diberikan oleh tenaga yang profesional. Keadaan ini memberikan

implikasi bahwa tenaga kesehatan khususnya keperawatan dapat memenuhi standart global

internasional dalam memberikan pelayanan kesehatan/keperawatan, memiliki kemampuan

professional, kemampuan intelektual dan teknik serta peka terhadap aspek social budaya,

memiliki wawasan yang luas dan menguasi perkembangan Iptek.

Namun demikian upaya untuk mewujudkan perawat yang professional di Indonesia masih belum

menggembirakan, banyak factor yang dapat menyebabkan masih rendahnya peran perawat

professional, diantaranya :

1. Keterlambatan pengakuan body of knowledge profesi keperawatan. Tahun 1985 pendidikan

S1 keperawatan pertama kali dibuka di UI, sedangkan di negara barat pada tahun 1869.

2. Keterlambatan pengembangan pendidikan perawat professional.

3. Keterlambatan system pelayanan keperawatan., ( standart, bentuk praktik keperawatan,

lisensi )

Menyadari peran profesi keperawatan yang masih rendah dalam dunia kesehatan akan

berdampak negatif terhadap mutu pelayanan kesehatan bagi tercapainya tujuan kesehatan “ sehat

untuk semua pada tahun 2010 “, maka solusi yang harus ditempuh adalah :

1. Pengembangan pendidikan keperawatan.

Sistem pendidikan tinggi keperawatan sangat penting dalam pengembangan perawatan

professional, pengembangan teknologi keperawatan, pembinaan profesi dan pendidikan

keperawatan berkelanjutan. Akademi Keperawatan merupakan pendidikan keperawatan yang

menghasilkan tenaga perawatan professional dibidang keperawatan. Sampai saat ini jenjang ini

masih terus ditata dalam hal SDM pengajar, lahan praktik dan sarana serta prasarana penunjang

pendidikan.

2. Memantapkan system pelayanan perawatan professional

Depertemen Kesehatan RI sampai saat ini sedang menyusun registrasi, lisensi dan sertifikasi

praktik keperawatan. Selain itu semua penerapan model praktik keperawatan professional dalam

memberikan asuhan keperawatan harus segera di lakukan untuk menjamin kepuasan

konsumen/klien.

3. Penyempurnaan organisasi keperawatan

Organisasi profesi keperawatan memerlukan suatu perubahan cepat dan dinamis serta

kemampuan mengakomodasi setiap kepentingan individu menjadi kepentingan organisasi dan

mengintegrasikannya menjadi serangkaian kegiatan yang dapat dirasakan manfaatnya.

Restrukturisasi organisasi keperawatan merupakan pilihan tepat guna menciptakan suatu

organisasi profesi yang mandiri dan mampu menghidupi anggotanya melalui upaya jaminan

kualitas kinerja dan harapan akan masa depan yang lebih baik serta meningkat.

Komitmen perawat guna memberikan pelayanan keperawatan yang bermutu baik secara mandiri

ataupun melalui jalan kolaborasi dengan tenaga kesehatan lain sangat penting dalam terwujudnya

pelayanan keperawatan professional. Nilai professional yang melandasi praktik keperawatan

dapat di kelompokkan dalam :

1. Nilai intelektual

Nilai intelektual dalam prtaktik keperawatan terdiri dari

a. Body of Knowledge

b. Pendidikan spesialisasi (berkelanjutan)

c. Menggunakan pengetahuan dalam berpikir secara kritis dan kreatif.

2. Nilai komitmen moral

Pelayanan keperawatan diberikan dengan konsep altruistic, dan memperhatikan kode etik

keperawatan. Menurut Beauchamp & Walters (1989) pelayanan professional terhadap

masyarakat memerlukan integritas, komitmen moral dan tanggung jawab etik.

Aspek moral yang harus menjadi landasan perilaku perawat adalah :

a. Beneficience

selalu mengupayakan keputusan dibuat berdasarkan keinginan melakukan yang terbaik dan tidak

merugikan klien. (Johnstone, 1994)

b. Fair

Tidak mendeskriminasikan klien berdasarkan agama, ras, social budaya, keadaan ekonomi dan

sebagainya, tetapi memprlakukan klien sebagai individu yang memerlukan bantuan dengan

keunikan yang dimiliki.

c. Fidelity

Berperilaku caring (peduli, kasih sayang, perasaan ingin membantu), selalu berusaha menepati

janji, memberikan harapan yang memadahi, komitmen moral serta memperhatikan kebutuhan

spiritual klien.

3. Otonomi, kendali dan tanggung gugat

Otonomi merupakan kebebasan dan kewenangan untuk melakukan tindakan secara mandiri. Hak

otonomi merujuk kepada pengendalian kehidupan diri sendiri yang berarti bahwa perawat

memiliki kendali terhadap fungsi mereka. Otonomi melibatkan kemandirian, kesedian

mengambil resiko dan tanggung jawab serta tanggung gugat terhadap tindakannya

sendiribegitupula sebagai pengatur dan penentu diri sendiri.

Kendali mempunyai implikasi pengaturan atau pengarahan terhadap sesuatu atau seseorang. Bagi

profesi keperawatan, harus ada kewenangan untuk mengendalikan praktik, menetapkan peran,

fungsi dan tanggung jawab anggota profesi.

Tanggung gugat berarti perawat bertanggung jawab terhadap setiap tindakan yang dilakukannya

terhadap klien.

2.2 Definisi issue

Issue adalah sesuatu yang sedang di bicarakan oleh banyak namun belum jelas faktannya atau

buktinya. Beberapa issue keperawatan pada saat ini :

v EUTHANASIA

Membunuh bisa dilakukan secara legal. Itulah euthanasia, pembuhuhan legal yang sampai kini

masih jadi kontroversi. Pembunuhan legal ini pun ada beragam jenisnya.

Secara umum, kematian adalah suatu topik yang sangat ditakuti oleh publik. Hal demikian tidak

terjadi di dalam dunia kedokteran atau kesehatan. Dalam konteks kesehatan modern, kematian

tidaklah selalu menjadi sesuatu yang datang secara tiba-tiba. Kematian dapat dilegalisir menjadi

sesuatu yang definit dan dapat dipastikan tanggal kejadiannya. Euthanasia memungkinkan hal

tersebut terjadi.

Euthanasia adalah tindakan mengakhiri hidup seorang individu secara tidak menyakitkan, ketika

tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai bantuan untuk meringankan penderitaan dari individu

yang akan mengakhiri hidupnya.

Ada empat metode euthanasia:

* Euthanasia sukarela: ini dilakukan oleh individu yang secara sadar menginginkan kematian.

* Euthanasia non sukarela: ini terjadi ketika individu tidak mampu untuk menyetujui karena

faktor umur, ketidak mampuan fisik dan mental. Sebagai contoh dari kasus ini adalah

menghentikan bantuan makanan dan minuman untuk pasien yang berada di dalam keadaan

vegetatif (koma).

* Euthanasia tidak sukarela: ini terjadi ketika pasien yang sedang sekarat dapat ditanyakan

persetujuan, namun hal ini tidak dilakukan. Kasus serupa dapat terjadi ketika permintaan untuk

melanjutkan perawatan ditolak.

* Bantuan bunuh diri: ini sering diklasifikasikan sebagai salah satu bentuk euthanasia. Hal ini

terjadi ketika seorang individu diberikan informasi dan wacana untuk membunuh dirinya sendiri.

Pihak ketiga dapat dilibatkan, namun tidak harus hadir dalam aksi bunuh diri tersebut. Jika

dokter terlibat dalam euthanasia tipe ini, biasanya disebut sebagai ‘bunuh diri atas pertolongan

dokter’. Di Amerika Serikat, kasus ini pernah dilakukan oleh dr. Jack Kevorkian.

· Euthanasia dapat menjadi aktif atau pasif:

* Euthanasia aktif menjabarkan kasus ketika suatu tindakan dilakukan dengan tujuan untuk

menimbulkan kematian. Contoh dari kasus ini adalah memberikan suntik mati. Hal ini ilegal di

Britania Raya dan Indonesia.

* Euthanasia pasif menjabarkan kasus ketika kematian diakibatkan oleh penghentian tindakan

medis. Contoh dari kasus ini adalah penghentian pemberian nutrisi, air, dan ventilator.

Ø Argumen Pro Euthanasia

Kelompok pro euthanasia, yang termasuk juga beberapa orang cacad, berkonsentrasi untuk

mempopulerkan euthanasia dan bantuan bunuh diri. Mereka menekankan bahwa pengambilan

keputusan untuk euthanasia adalah otonomi individu. Jika seseorang memiliki penyakit yang

tidak dapat disembuhkan atau berada dalam kesakitan yang tak tertahankan, mereka harus

diberikan kehormatan untuk memilih cara dan waktu kematian mereka dengan bantuan yang

diperlukan. Mereka mengklaim bahwa perbaikan teknologi kedokteran merupakan cara untuk

meningkatkan jumlah pasien yang sekarat tetap hidup. Dalam beberapa kasus, perpanjangan

umur ini melawan kehendak mereka.

Mereka yang mengadvokasikan euthanasia non sukarela, seperti Peter Singer, berargumentasi

bahwa peradaban manusia berada dalam periode ketika ide tradisional seperti kesucian hidup

telah dijungkir balikkan oleh praktek kedokteran baru yang dapat menjaga pasien tetap hidup

dengan bantuan instrumen. Dia berargumen bahwa dalam kasus kerusakan otak permanen, ada

kehilangan sifat kemanusian pada pasien tersebut, seperti kesadaran, komunikasi, menikmati

hidup, dan seterusnya. Mempertahankan hidup pasien dianggap tidak berguna, karena kehidupan

seperti ini adalah kehidupan tanpa kualitas atau status moral.

Falsafah Utilitarian Singer menekankan bahwa tidak ada perbedaan moral antara membunuh dan

mengizinkan kematian terjadi. Jika konsekuensinya adalah kematian, maka tidak menjadi

masalah jika itu dibantu dokter, bahkan lebih disukai jika kematian terjadi dengan cepat dan

bebas rasa sakit.

Ø Oposisi terhadap Euthanasia

Banyak argumen anti euthanasia bermula dari proposisi, baik secara religius atau sekuler, bahwa

setiap kehidupan manusia memiliki nilai intrinsik dan mengambil hidup seseorang dalam kondisi

normal adalah suatu kesalahan. Advokator hak-hak orang cacad menekankan bahwa jika

euthanasia dilegalisasi, maka hal ini akan memaksa beberapa orang cacad untuk

menggunakannya karena ketiadaan dukungan sosial, kemiskinan, kurangnya perawatan

kesehatan, diskriminasi sosial, dan depresi. Orang cacad sering lebih mudah dihasut dengan

provokasi euthanasia, dan informed consent akan menjadi formalitas belaka dalam kasus ini.

Beberapa orang akan merasa bahwa mereka adalah beban yang harus dihadapi dengan solusi

yang jelas. Secara umum, argumen anti euthanasia adalah kita harus mendukung orang untuk

hidup, bukan menciptakan struktur yang mengizinkan mereka untuk mati.

Ø Eutanasia menurut hukum dibeberapa negara

Sejauh ini eutanasia diperkenankan yaitu dinegara Belanda, Belgia serta ditoleransi di negara

bagian Oregon di Amerika, Kolombia dan Swiss dan dibeberapa negara dinyatakan sebagai

kejahatan seperti di Spanyol, Jerman dan Denmark

- Amerika

Eutanasia agresif dinyatakan ilegal dibanyak negara bagian di Amerika. Saat ini satu-satunya

negara bagian di Amerika yang hukumnya secara eksplisit mengizinkan pasien terminal ( pasien

yang tidak mungkin lagi disembuhkan) mengakhiri hidupnya adalah negara bagian Oregon, yang

pada tahun 1997 melegalisasikan kemungkinan dilakukannya eutanasia dengan memberlakukan

UU tentang kematian yang pantas (Oregon Death with Dignity Act). Tetapi undang-undang ini

hanya menyangkut bunuh diri berbantuan, bukan euthanasia. Syarat-syarat yang diwajibkan

cukup ketat, dimana pasien terminal berusia 18 tahun ke atas boleh minta bantuan untuk bunuh

diri, jika mereka diperkirakan akan meninggal dalam enam bulan dan keinginan ini harus

diajukan sampai tiga kali pasien, dimana dua kali secara lisan (dengan tenggang waktu 15 hari di

antaranya) dan sekali secara tertulis (dihadiri dua saksi dimana salah satu saksi tidak boleh

memiliki hubungan keluarga dengan pasien). Dokter kedua harus mengkonfirmasikan diagnosis

penyakit dan prognosis serta memastikan bahwa pasien dalam mengambil keputusan itu tidak

berada dalam keadaan gangguan mental. Hukum juga mengatur secara tegas bahwa keputusan

pasien untuk mengakhiri hidupnya tersebut tidak boleh berpengaruh terhadap asuransi yang

dimilikinya baik asuransi kesehatan, jiwa maupun kecelakaan ataupun juga simpanan hari

tuanya.

Belum jelas apakah undang-undang Oregon ini bisa dipertahankan di masa depan, sebab dalam

Senat AS pun ada usaha untuk meniadakan UU negara bagian ini. Mungkin saja nanti nasibnya

sama dengan UU Northern Territory di Australia. Bulan Februari lalu sebuah studi terbit tentang

pelaksanaan UU Oregon selama tahun 1999.

Sebuah lembaga jajak pendapat terkenal yaitu polling (Gallup Poll) menunjukkan bahwa 60%

orang Amerika mendukung dilakukannya eutanasia.

- Indonesia

Berdasarkan hukum di Indonesia maka eutanasia adalah sesuatu perbuatan yang melawan

hukum, hal ini dapat dilihat pada peraturan perundang-undangan yang ada yaitu pada Pasal 344

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa "Barang siapa menghilangkan

nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri, yang disebutkannya dengan nyata dan

sungguh-sungguh, dihukum penjara selama-lamanya 12 tahun". Juga demikian halnya nampak

pada pengaturan pasal-pasal 338, 340, 345, dan 359 KUHP yang juga dapat dikatakan memenuhi

unsur-unsur delik dalam perbuatan eutanasia. Dengan demikian, secara formal hukum yang

berlaku di negara kita memang tidak mengizinkan tindakan eutanasia oleh siapa pun.

Ketua umum pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Farid Anfasal Moeloek dalam suatu

pernyataannya yang dimuat oleh majalah Tempo Selasa 5 Oktober 2004 menyatakan bahwa :

Eutanasia atau "pembunuhan tanpa penderitaan" hingga saat ini belum dapat diterima dalam nilai

dan norma yang berkembang dalam masyarakat Indonesia. "Euthanasia hingga saat ini tidak

sesuai dengan etika yang dianut oleh bangsa dan melanggar hukum positif yang masih berlaku

yakni KUHP.

Ø Eutanasia menurut ajaran agama islam

Seperti dalam agama-agama Ibrahin lainnya (Yahudi dan Kristen), Islam mengakui hak

seseorang untuk hidup dan mati, namun hak tersebut merupakan anugerah Allah kepada

manusia. Hanya Allah yang dapat menentukan kapan seseorang lahir dan kapan ia mati (QS 22:

66; 2: 243). Oleh karena itu, bunuh diri diharamkan dalam hukum islam meskipun tidak ada teks

dalam Al-Quranmaupun Hadist yang secara eksplisit melarang bunuh diri. Kendati demikian,

ada sebuah ayat yang menyiratkan hal tersebut, "Dan belanjakanlah (hartamu) di jalan Allah, dan

janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena

sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik." (QS 2: 195), dan dalam ayat lain

disebutkan, "Janganlah engkau membunuh dirimu sendiri," (QS 4: 29), yang makna langsungnya

adalah "Janganlah kamu saling berbunuhan." Dengan demikian, seorang Muslim (Dokter) yang

membunuh seorang Muslim lainnya (pasien) disetarakan dengan membunuh dirinya sendiri.

Eutanasia dalam ajaran Islam disebut qatl ar-rahmah atau taisir al-maut (eutanasia), yaitu suatu

tindakan memudahkan kematian seseorang dengan sengaja tanpa merasakan sakit, karena kasih

sayang, dengan tujuan meringankan penderitaan si sakit, baik dengan cara positif maupun

negatif.

Pada konferensi pertama tentang kedokteran Islam di Kuwait tahun 1981, dinyatakan bahwa

tidak ada suatu alasan yang membenarkan dilakukannya eutanasia ataupun pembunuhan

berdasarkan belas kasihan (mercy killing) dalam alasan apapun juga.

· Eutanasia positif

Yang dimaksud taisir al-maut al-fa'al (eutanasia positif) ialah tindakan memudahkan kematian si

sakit --karena kasih sayang-- yang dilakukan oleh dokter dengan mempergunakan instrumen

(alat).

Memudahkan proses kematian secara aktif (eutanasia positif)adalah tidak diperkenankan oleh

syara'. Sebab dalam tindakan ini seorang dokter melakukan suatu tindakan aktif dengan tujuan

membunuh si sakit dan mempercepat kematiannya melalui pemberian obat secara overdosis dan

ini termasuk pembunuhan yang haram hukumnya, bahkan termasuk dosa besar yang

membinasakan.

Perbuatan demikian itu adalah termasuk dalam kategori pembunuhan meskipun yang

mendorongnya itu rasa kasihan kepada si sakit dan untuk meringankan penderitaannya. Karena

bagaimanapun si dokter tidaklah lebih pengasih dan penyayang daripada Yang Menciptakannya.

Karena itu serahkanlah urusan tersebut kepada Allah Ta'ala, karena Dia-lah yang memberi

kehidupan kepada manusia dan yang mencabutnya apabila telah tiba ajal yang telah ditetapkan-

Nya.

· Eutanasia negatif

Eutanasia negatif disebut dengan taisir al-maut al-munfa'il. Pada eutanasia negatif tidak

dipergunakan alat-alat atau langkah-langkah aktif untuk mengakhiri kehidupan si sakit, tetapi ia

hanya dibiarkan tanpa diberi pengobatan untuk memperpanjang hayatnya. Hal ini didasarkan

pada keyakinan dokter bahwa pengobatan yang dilakukan itu tidak ada gunanya dan tidak

memberikan harapan kepada si sakit, sesuai dengan Sunnatullah (hukum Allah terhadap alam

semesta) dan hukum sebab-akibat.

Diantara masalah yang sudah terkenal di kalangan ulama syara' ialah bahwa mengobati atau

berobat dari penyakit tidak wajib hukumnya menurut Jumhur Fuqaha dan imam-imam mahzab.

Bahkan menurut mereka, mengobati atau berobat ini hanya berkisar pada hukum mubah. Dalam

hal ini hanya segolongan kecil yang mewajibkannya seperti yang dikatakan oleh sahabat-sahabat

Imam Syafi'i dan Imam Ahmad sebagaimana dikemukakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah,,

dan sebagian ulama lagi menganggapnya mustahab (sunnah).

Beberapa kasus menarik

ü Kasus Hasan Kusuma – Indonesia

Sebuah permohonan untuk melakukan eutanasia pada tanggal 22 oktober 2004 telah diajukan

oleh seorang suami bernama Hassan Kusuma karena tidak tega menyaksikan istrinya yang

bernama Agian Isna Nauli, 33 tahun, tergolek koma selama 2 bulan dan disamping itu

ketidakmampuan untuk menanggung beban biaya perawatan merupakan suatu alasan pula.

Permohonan untuk melakukan eutanasia ini diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kasus

ini merupakan salah satu contoh bentuk eutanasia yang diluar keinginan pasien. Permohonan ini

akhirnya ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan setelah menjalani perawatan intensif

maka kondisi terakhir pasien (7 Januari 2005) telah mengalami kemajuan dalam pemulihan

kesehatannya.

ü Kasus seorang wanita New Jersey - Amerika Serikat

Seorang perempuan berusia 21 tahun dari New Jersey, Amerika Serikat, pada tanggal 21 April

1975 dirawat di rumah sakit dengan menggunakan alat bantu pernapasan karena kehilangan

kesadaran akibat pemakaian alkohol dan zat psikotropika secara berlebihan.Oleh karena tidak

tega melihat penderitaan sang anak, maka orangtuanya meminta agar dokter menghentikan

pemakaian alat bantu pernapasan tersebut. Kasus permohonan ini kemudian dibawa ke

pengadilan, dan pada pengadilan tingkat pertama permohonan orangtua pasien ditolak, namun

pada pengadilan banding permohonan dikabulkan sehingga alat bantu pun dilepaskan pada

tanggal 31 Maret 1976. Pasca penghentian penggunaan alat bantu tersebut, pasien dapat bernapas

spontan walaupun masih dalam keadaan koma. Dan baru sembilan tahun kemudian, tepatnya

tanggal 12 Juni 1985, pasien tersebut meninggal akibat infeksi paru-paru (pneumonia).

Ø ABORSI

Aborsi berasal dari bahasa latin abortus yaitu berhentinya kehamilan sebelum usia kehamilan 20

minggu yang mengakibatkan kematian janin.

Aborsi yaitu tindakan pemusnahan yang melanggar hukum , menyebabkan lahir prematur fetus

manusia sebelum masa lahir secara alami.

Aborsi telah dilakukan oleh manusia selama berabad-abad, tetapi selama itu belum ada undang-

undang yang mengatur mengenai tindakan aborsi. Peraturan mengenai hal ini pertama kali

dikeluarkan pada tahun 4 M di mana telah ada larangan untuk melakukan aborsi. Sejak itu maka

undang-undang mengenai aborsi terus mengalami perbaikan, apalagi dalam tahun-tahun terakhir

ini di mana mulai timbul suatu revolusi dalam sikap masyarakat dan pemerintah di berbagai

negara di dunia terhadap tindakan aborsi. Hukum abortus di berbagai negara dapat digolongkan

dalam beberapa kategori sebagai berikut:

· Hukum yang tanpa pengecualian melarang aborsi, seperti di Belanda.

· Hukum yang memperbolehkan aborsi demi keselamatan kehidupan penderita (ibu), seperti

di Perancis dan Pakistan.

· Hukum yang memperbolehkan aborsi atas indikasi medik, seperti di Kanada, Muangthai

dan Swiss.

· Hukum yang memperbolehkan aborsi atas indikasi sosio-medik, seperti di Eslandia,

Swedia, Inggris, Scandinavia, dan India.

· Hukum yang memperbolehkan aborsi atas indikasi sosial, seperti di Jepang, Polandia, dan

Yugoslavia.

· Hukum yang memperbolehkan aborsi atas permintaan tanpa memperhatikan indikasi-

indikasi lainnya (Abortion on requst atau Abortion on demand), seperti di Bulgaris, Hongaria,

USSR, Singapura.

· Hukum yang memperbolehkan abortus atas indikasi eugenistis (aborsi boleh dilakukan

bila fetus yang akan lahir menderita cacat yang serius) misalnya di India

· Hukum yang memperbolehkan aborsi atas indikasi humanitarian (misalnya bila hamil

akibat perkosaan) seperti di Jepang

· Negara-negara yang mengadakan perubahan dalam hukum abortus pada umumnya

mengemukakan salah satu alasan/tujuan seperti yang tersebut di bawah ini:

ü Untuk memberikan perlindungan hukum pada para medisi yang melakukan abortus atas

indikasi medik.

ü Untuk mencegah atau mengurangi terjadinya abortus provocatus criminalis.

ü Untuk mengendalikan laju pertambahan penduduk.

ü Untuk melindungi hal wanita dalam menentukan sendiri nasib kandungannnya.

ü Untuk memenuhi desakan masyarakat.

Statistik baru-baru ini diterbitkan oleh Departemen Kesehatan (DH) mengungkapkan bahwa

pada tahun 2008, untuk wanita penduduk di Inggris dan Wales, jumlah dari aborsi adalah

195.296 (DH, 2009). Media pelaporan

sekitar statistik terfokus pada 'kejam' naik dari laju mengulangi aborsi (Daily Mail, 2009),

danmasyarakat umum dengan cepat mengomentari seperti artikel, sehingga menimbulkan

putaran lagi perdebatan tentang hak-hak dan kesalahan aborsi. Perdebatan aborsi bukanlah hal

baru.

Meskipun ini adalah sebuah negara di mana hampir 200.000 kehamilan yang berakhir melalui

aborsi setiap tahun, dan di mana aborsi telah hukum selama lebih dari 40 tahun, prosedur ini

masih dikelilingi oleh kontroversi dan membagi masyarakat umum, kesehatan profesional dan

politisi. Akibatnya, aborsi tidak berbicara tentang dalam percakapan sehari-hari, dan

sedikitwanita mengakui telah punya satu - itu hanya terlalu pribadi, terlalu tabu (Hadley, 2006).

Alasan mengapa perempuan mungkin memilih melakukan aborsi sangat kompleks dan

bervariasi, namun masalah tetap diperdebatkan, dan masih ada besar keengganan untuk terlibat

dalam pemeriksaan terbuka dan jujur tentang praktek aborsi dan tempatnya dalam masyarakat

kita Sebagai perawat di Marie penasihat Stopes International, salah satu dari penyedia

terkemuka Inggris seksual dan reproduksi jasa-jasa perawatan kesehatan, saya sehari-hari

berurusan dengan klien yang telah aborsi dipilih untuk berbagai macam alasan, tapi yang merasa

terisolasi dan setan untuk melakukannya. Memutuskan untuk mengakhiri kehamilan dapat

menjadi salah satu yang paling sulit keputusan seorang wanita untuk membuat, dan ketika

membuat ini keputusan saya percaya bahwa perempuan harus memiliki akses ke dukungan dan

nasihat untuk memungkinkan mereka untuk membuat suatu pilihan. Aku merasa sangat yakin

bahwa kita perlu membasmi rasa malu yang berhubungan dengan aborsi sehingga perempuan

dapat memilih prosedur tanpa menjadi lebih pengalaman menyedihkan daripada perlu.

Di negara-negara di mana aborsi ilegal atau sangat terbatas, aborsi yang tidak aman tetap

menjadi penyebab utama kematian, dan menyebabkan sampai 67.000 kematian setiap tahunnya.

Aborsi disahkan di Inggris dan Wales pada tahun 1967, dan hukum jika dua dokter setuju

bahwa alasan wanita untuk mencari

aborsi memenuhi persyaratan UU Aborsi. Hukum persyaratan dari Undang-undang tidak

mengizinkan perawat untuk mengotorisasi aborsi, tapi Royal College of Nursing (RCN)

mengakui bahwa pembangunan inovatif menyusui berarti bahwa peran perawat sekarang

merencanakan, memimpin dan mengelola proporsi yang signifikan perawatan untuk wanita

mencari dan / atau mengalami aborsi (RCN, 2008). Sebagai hasil dari perubahan dalam praktik

dan maju peran perawat dalam menyediakan pelayanan aborsi, perawat berada dalam posisi

yang ideal untuk membentuk cara aborsi layanan yang disediakan di masa depan (RCN, 2008),

dan memastikan bahwa wanita merasa didukung daripada dipermalukan ketika menghadapi

kehamilan yang tidak diinginkan. Contoh peran yang perawat bisa memainkan meliputi:

Penilaian pra-aborsi. Menghadapi kehamilan yang tidak diinginkan cenderung menjadi sangat

menegangkan waktu bagi seorang wanita. Karena dari sifat sensitif konsultasi awal, itu adalah

ide yang bagus untuk melihat wanita sendiri, sehingga ia dapat memberikan jawaban yang

akurat dan mengungkapkan perasaan-perasaannya tanpa merasa dihambat oleh pasangan atau

orangtua Pra-dan pasca-aborsi konseling. Sangat penting untuk memberi wanita kesempatan

untuk mempertimbangkan pilihan dalam sebuah rahasia dan tidak menghakimi lingkungan.

Sistem seharusnya berada di tempat untuk merujuk perempuan untuk kehamilan spesialis

konseling, ketika ini diperlukan. Tetapi kita juga harus mengenali perempuan hak otonomi

dalam pengambilan keputusan mereka.

Ø CONFIDENTIALITY

Yang dimaksud confidentiality adalah menjaga privasi atau rahasia klien, segala sesuatu

mengenai klien boleh diketahui jika digunakan untuk pengobatan klien atau mendapat izin dari

klien. Sebagai perawat kita hendaknya menjaga rahasia pasien itu tanpa memberitahukanya

kepada orang lain maupun perawat lain.

Perawat memiliki komitmen menyeluruh tentang perlunya mempertahankan privasi dan

kerahasiaan pasien sesuai kode etik keperawatan. Beberapa hal terkait isu ini yang secara

fundamental mesti dilakuakan dalam merawat pasien adalah:

a. Jaminan kerahasiaan dan jaminan pelayanan dari informasi kesehatan yang diberikan harus

tetap terjaga

b. Individu yang menyalahgunakan kerahsiaan, keamanan, peraturan dan informasi dapat

dikenakan hukuman/ legal aspek

Ø INFORMED CONSENT

Tujuan dari informed consent adalah agar pasien mendapat informasi yang cukup untuk dapat

mengambil keputusan atas terapi yang akan dilaksanakan. Informed consent juga berarti

mengambil keputusan bersama. Hak pasien untuk menentukan nasibnya dapat terpenuhi dengan

sempurna apabila pasien telah menerima semua informasi yang ia perlukan sehingga ia dapat

mengambil keputusan yang tepat. Kekecualian dapat dibuat apabila informasi yang diberikan

dapat menyebabkan guncangan psikis pada pasien.

Dokter harus menyadari bahwa informed consent memiliki dasar moral dan etik yang kuat.

Menurut American College of Physicians’ Ethics Manual, pasien harus mendapat informasi dan

mengerti tentang kondisinya sebelum mengambil keputusan. Berbeda dengan teori terdahulu

yang memandang tidak adanya informed consent menurut hukum penganiayaan, kini hal ini

dianggap sebagai kelalaian. Informasi yang diberikan harus lengkap, tidak hanya berupa jawaban

atas pertanyaan pasien.

2.3 Trend dan issue kesejagatan dalam keperawatan

12 Mei 2008 adalah Hari Keperawatan Sedunia. International Council of Nurses (ICN)

mengangkat tema”Delivering Quality, Serving Communities: Nurses Leading Primary Health

Care”. Tema tersebut sesungguhnya sangat relevan dengan kondisi Bangsa Indonesia karena

Pertama, Pemerintah dan seluruh elemen masyarakat turut bertanggung jawab untuk

mewujudkan derajat kesehatan setinggi tingginya.

Pada tahun 2004-2009, Pemerintah telah menetapkan kebijakan pembangunan kesehatan yang

diarahkan pada peningkatan jumlah, jaringan dan kualitas puskesmas, peningkatan kualitas dan

kuantitas tenaga kesehatan, pengembangan sistem jaminan kesehatan terutama bagi penduduk

miskin, peningkatan sosialisasi kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat, peningkatan

pendidikan kesehatan pada masyarakat sejak usia dini serta pemerataan dan peningkatan kualitas

fasilitas kesehatan dasar.

Bahkan, pada tahun 2006, Menteri Kesehatan RI menetapkan flatform baru, terutama inisiatif

nasional untuk mobilisasasi sosial dan pemberdayaan masyarakat serta meningkatkan kinerja

sistem kesehatan.

Kedua, Berbagai cara dilakukan oleh pemerintah tetapi masalah kesehatan justru semakin

kompleks. Krisis ekonomi dan berbagai bencana alam menyebabkan terpuruknya kondisi

masyarakat termasuk masalah kesehatan. Sebagian masyarakat tidak lagi mampu membiayai

pelayanan kesehatannya sendiri. Pola pelayanan kesehatan dasar sebagian besar masih di bawah

standar pelayanan minimum (Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat Bappenas). Padahal,

Pelayanan Kesehatan Dasar sangat diperlukan untuk menanggulangi berbagai masalah kesehatan

yang berkembang di masyarakat. Hal ini mengakibatkan penyakit tidak menular meningkat

drastis.

Di Jawa dan Bali, sekitar 20 juta orang menderita penyakit jantung, dan 30% penyakit ini

menyebabkan kematian. Disisi lain, penyakit menular masih tinggi. Sekitar 22% kematian

disebabkan oleh penyakit menular dan parasit. Demikian juga angka kematian ibu 248/100,000

kelahiran hidup, angka kematian bayi 26.9/1,000 kelahiran hidup (Data Pusat Statistik, 2007).

Hal ini sangat memprihatinkan, mengingat di Vietnam hanya 18, Thailand, 17, Filipina, 26,

Malaysia, 5.5, dan Singapura, 3. padahal angka-angka tersebut merupakan indikator kesehatan

suatu bangsa.

Masalah gizi juga sangat memprihatinkan. Pada tahun 2007, penderita gizi kurang mencapai

21.9%. Pada tahun 2005 terdapat sekitar 5 juta anak menderita gizi kurang dimana 1,5 juta

diantaranya menderita gizi buruk, dan 150,000 diantaranya mengalami gizi buruk berat

(marasmus, kwashiorkor dan marasmus-kwashiorkor). Ada sekitar 232 balita meninggal dunia

karena masalah pada periode Januari-November 2005. Kondisi ini mengakibatkan pertahanan

tubuh lemah sehingga penyakit menular seperti TB Paru, Malaria, dan demam berdarah

cenderung meningkat. Bahkan, angka kesakitan TB Paru mencapai 102/100,000.

Hal yang sama juga terjadi pada lanjut usia (lansia). Lansia akan tumbuh sebesar 7%. Pada tahun

1990 sampai 2025, Indonesia akan mengalami kenaikan lansia hingga 414%. Angka ini

menjadikan kita menduduki peringkat ke-3 dunia, setelah Cina dan India (Bureau of the Cencus

USA, 1993). Pada awal abad ke 21 ini diperkirakan mencapai 15 juta orang dan pada tahun 2020

jumlah lanjut usia tersebut akan meningkat sekitar 30-40 juta orang.

Ketiga, Alokasi anggaran kesehatan kita masih di bawah standar WHO, yaitu minimal 5%.

Anggaran sekecil itu oleh pemerintah diarahkan pada bantuan Jaminan Kesehatan Masyarakat

bagi yang sakit, bukan pada upaya promotif dan preventif. Disisi lain, kemampuan fiskal daerah

tidak menjamin alokasi biaya kesehatan, terutama public goods, disaat kemampuan masyarakat

miskin untuk menjangkau pelayanan kesehatannya masih rendah. Hal ini mengakibatkan kita

tertinggal dalam pencapaian berbagai indikator kesehatan dasar.

Keempat, seluruh potensi profesi kesehatan belum dioptimalkan. Sejak dulu hingga sekarang,

profesi kesehatan selalu diarahkan untuk pelayanan pengobatan (kuratif). Perawat sesungguhnya

memiliki kemampuan dan kompetensi untuk memimpin pelayanan kesehatan primer. Perawat

mampu memberdayakan keluarga dan masyarakat untuk membantu mengatasi masalah

kesehatannya sendiri.

Ø Undang-Undang Praktik Keperawatan.

Tetapi, dalam peringatan Hari Perawat Sedunia ini Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI)

lebih mendorong disahkannya Undang-Undang Praktik Keperawatan. Hal ini karena pertama,

Keperawatan sebagai profesi memiliki karateristik yaitu, adanya kelompok pengetahuan (body of

knowledge) yang melandasi keterampilan untuk menyelesaikan masalah dalam tatanan praktik

keperawatan; pendidikan yang memenuhi standar dan diselenggarakan di Perguruan Tinggi;

pengendalian terhadap standar praktik; bertanggungjawab dan bertanggungugat terhadap

tindakan yang dilakukan; memilih profesi keperawatan sebagai karir seumur hidup, dan;

memperoleh pengakuan masyarakat karena fungsi mandiri dan kewenangan penuh untuk

melakukan pelayanan dan asuhan keperawatan yang beriorientasi pada kebutuhan sistem klien

(individu, keluarga, kelompok dan komunitas).

Kedua, Kewenangan penuh untuk bekerja sesuai dengan keilmuan keperawatan yang dipelajari

dalam suatu sistem pendidikan keperawatan yang formal dan terstandar menuntut perawat untuk

akuntabel terhadap keputusan dan tindakan yang dilakukannya. Kewenangan yang dimiliki

berimplikasi terhadap kesediaan untuk digugat, apabila perawat tidak bekerja sesuai standar dan

kode etik. Oleh karena itu, perlu diatur sistem registrasi, lisensi dan sertifikasi yang ditetapkan

dengan peraturan dan perundang-undangan.

Sistem ini akan melindungi masyarakat dari praktik perawat yang tidak kompeten, karena Konsil

Keperawatan Indonesia yang kelak ditetapkan dalam Undang Undang Praktik Keperawatan akan

menjalankan fungsinya. Konsil Keperawatan melalui uji kompetensi akan membatasi pemberian

kewenangan melaksanakan praktik keperawatan hanya bagi perawat yang mempunyai

pengetahuan yang dipersyaratkan untuk praktik. Sistem registrasi, lisensi dan sertifikasi ini akan

meyakinkan masyarakat bahwa perawat yang melakukan praktik keperawatan mempunyai

pengetahuan yang diperlukan untuk bekerja sesuai standar.

Ketiga, perawat telah memberikan konstribusi besar dalam peningkatan derajat kesehatan.

Perawat berperan dalam memberikan pelayanan kesehatan mulai dari pelayanan pemerintah dan

swasta, dari perkotaan hingga pelosok desa terpencil dan perbatasan. Tetapi pengabdian tersebut

pada kenyataannya belum diimbangi dengan pemberian perlindungan hukum, bahkan cenderung

menjadi objek hukum.

Perawat juga memiliki kompetensi keilmuan, sikap rasional, etis dan profesional, semangat

pengabdian yang tinggi, berdisiplin, kreatif, terampil, berbudi luhur dan dapat memegang teguh

etika profesi. Disamping itu, Undang-Undang ini memiliki tujuan, lingkup profesi yang jelas,

kemutlakan profesi, kepentingan bersama berbagai pihak (masyarakat, profesi, pemerintah dan

pihak terkait lainnya), keterwakilan yang seimbang, optimalisasi profesi, fleksibilitas, efisiensi

dan keselarasan, universal, keadilan, serta kesetaraan dan kesesuaian interprofesional (WHO,

2002).

Keempat, Kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan khususnya pelayanan keperawatan

semakin meningkat. Hal ini karena adanya pergeseran paradigma dalam pemberian pelayanan

kesehatan, dari model medikal yang menitikberatkan pelayanan pada diagnosis penyakit dan

pengobatan, ke paradigma sehat yang lebih holistik yang melihat penyakit dan gejala sebagai

informasi dan bukan sebagai fokus pelayanan (Cohen, 1996). Disamping itu, masyarakat

membutuhkan pelayanan keperawatan yang mudah dijangkau, pelayanan keperawatan yang

bermutu sebagai bagian integral dari pelayanan kesehatan, dan memperoleh kepastian hukum

kepada pemberian dan penyelenggaraan pelayanan keperawatan.

Negara-negara ASEAN seperti Philippines, Thailand, Singapore, Malaysia, sudah memiliki

Undang Undang Praktik Keperawatan (Nursing Practice Acts) sejak puluhan tahun yang lalu.

Mereka siap untuk melindungi masyarakatnya dan lebih siap untuk menghadapi globalisasi

perawat asing yang masuk ke negaranya dan perawatnya bekerja di negara lain. Ketika

penandatanganan Mutual Recognition Arrangement di Philippines tahun 2006, posisi Indonesia,

bersama dengan Vietnam, Laos dan Myanmar, yang belum memiliki Konsil Keperawatan.

Semoga apa yang dilakukan oleh PPNI dapat mengangkat derajad bangsa ini dengan negara lain,

khususnya dalam pelayanan keperawatan.

2.4 Globalisasi dalam keperawatan

Tantangan internal profesi keperawatan adalah meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia

(SDM) tenaga keperawatan sejalan dengan telah disepakatinya keperawatan sebagai suatu

profesi pada lokakarya nasional keperawatan tahun 1983, sehingga keperawatan dituntut untuk

memberikan pelayanan yang bersifat professional.

Tantangan eksternal profesi keperawatan adalah kesiapan profesi lain untuk menerima

paradigma baru yang kita bawa.

Globalisasi adalah suatu proses tatanan masyarakat yang mendunia dan tidak mengenal batas

wilayah.Globalisasi pada hakikatnya adalah suatu proses dari gagasan yang dimunculkan,

kemudian ditawarkan untuk diikuti oleh bangsa lain yang akhirnya sampai pada suatu titik

kesepakatan bersama dan menjadi pedoman bersama bagi bangsa- bangsa di seluruh dunia.

(Menurut Edison A. Jamli dkk.Kewarganegaraan.2005)

Professional keperawatan adalah proses dinamis dimana profesi keperawatan yang telah

terbentuk (1984) mengalami perubahan dan perkembangan karakteristik sesuai dengan tuntutan

profesi dan kebutuhan masyarakat.

Globalisasi yang akan berpengaruh terhadp perkembangan pelayanan kesehatan termasuk

pelayanan keperawatan ada 2 yaitu ;

a. Tersedianya alternatif pelayanan

b. persaingan penyelenggaraan pelayanan untuk menarik minat pemakai jasa pemakai kualitas

untuk memberikan jasa pelayanan kesehatan yang terbaik.

Untuk hal ini berarti tenaga kesehatan, khususnya tenaga keperawatan diharapkan untuk dapat

memenuhi standar global dalam memberikan pelayanan / asuhan keperawatan. Dengan demikian

diperlukan perawat yang mempunyai kemampuan professional dengan standar internasional

dalam aspekintelektual,interpersonal dan teknikal, bahkan peka terhadap perbedaan social

budaya dan mempunyai pengetahuan transtrutural yang luas serta mampu memanfaatkan alih

IPTEK.

Datangnya era globalisasi tidak dapat dan memang tidak perlu kita cegah, yang lebih penting

adalah bagaimana kita menyikapi dampak positif dan mencegah dampak negatifnya. Usaha

peningkatan kompetensi individual dan daya saing nasional merupakan pilihan utama agar para

manajer pelayanan kesehatan Indonesia tetap kukuh sebagai tuan rumah di negara sendiri. Di

samping itu, pemerintah seharusnya senantiasa memfasilitasi dalam bentuk penyusunan

kebijakan, peraturan perundangan, dan pengawasan yang efektif serta efisien.

2.5 Liberalisasi perdagangan jasa pelayanan kesehatan

Indonesia merupakan negara yang cukup diminati oleh negara asing. Pertama karena memiliki

potensi pasar yang besar terkait dengan jumlah penduduk yang besar. Kedua, sekarang ini

kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup menjanjikan. Dengan potensi pasar yang besar

tidak mengherankan jika kelak banyak dokter atau tenaga kesehatan asing yang berniat bekerja

di Indonesia. Hal ini tampaknya menakutkan profesi kesehatan, karena ketakutan untuk bersaing,

seperti kita ketahui kualitas sumber daya manusia kesehatan kita rendah serta penguasaan

teknologi yang terbatas pula.

Dalam bidang kesehatan era globalisasi lebih banyak diartikan pada perdagangan jasa pelayanan

kesehatan, seperti yang tercantum dalam perjanjian GATS, poin nomor 4 dari perjanjian

mengenai masuknya tenaga profesional kesehatan ke Indonesia. Perdagangan jasa pada era

globalisasi berlangsung secara bebas. Pembatasan yang bersifat protektif, misal melalui lisensi

yang dikeluarkan oleh pemerintah, seperti yang dilakukan oleh negara-negara berkembang

lainnya, namun hal tersebut sudah tidak boleh dilakukan.

Seharusnya liberalisasi pada bidang kesehatan justru menjadi cambuk bagi kita, dimana kita

perlu pemusatan diri untuk meningkatkan mutu atau profesionalisme sehingga apapun yang

terjadi di masa mendatang dokter Indonesia tidak perlu takut lagi di negeri sendiri dan diluar

negeri. Bila Indonesia dapat menambah jumlah, jenis serta dapat meningkatkan mutu dokter,

dokter spesialis, maka akan turun minat rumah sakit asing di Indonesia mempekerjakan dokter

asing, karena Indonesia sudah dapat memenuhi kuota dokter atau dokter spesialis dan biaya yang

dikeluarkanpun relatif murah, sebab biaya mempekerjakan dokter asing lebih mahal. Kalau

dianalisis dari sudut pandang yang lain, sebenarnya dokter Indonesia tidak perlu takut dengan

masuknya dokter asing karena ada kemungkinan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh

dokter asing tidak sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan kesehatan masyarakat Indonesia

sebagai akibat dari sistem pendidikan serta latar belakang sosial budaya yang berbeda.

Bila pemerintah Indonesia tidak segera memperbaiki sistem pendidikan dan kebijakan dalam

bidang kesehatan maka tenaga kesehatan Indonesia dalam menghadapi era globalisasi akan

dihadapkan pada dua pilihan : Jadi tuan rumah di negeri sendiri, atau tergusur. Atau jadi tuan

rumah di negeri sendiri serta tamu terhormat di luar negeri.

2.1 Definisi Trend

Trend adalah sesuatu yang sedang di bicarakan oleh banyak orang saat ini dan

kejadiannya berdasarkan fakta.

Setelah tahun 2000, dunia khususnya bangsa Indonesia memasuki era globalisasi,

pada tahun 2003 era dimulainya pasar bebas ASEAN dimana banyak tenaga

professional keluar dan masuk ke dalam negeri. Pada masa itu mulai terjadi suatu

masa transisi/pergeseran pola kehidupan masyarakat dimana pola kehidupan

masyarakat tradisional berubah menjadi masyarakat yang maju. Keadaan itu

menyebabkan berbagai macam dampak pada aspek kehidupan masyarakat khususnya

aspek kesehatan baik yang berupa masalah urbanisaasi, pencemaran, kecelakaan,

disamping meningkatnya angka kejadian penyakit klasik yang berhubungan dengan

infeksi, kurang gizi, dan kurangnya pemukiman sehat bagi penduduk. Pergeseran pola

nilai dalam keluarga dan umur harapan hidup yang meningkat juga menimbulkan

masalah kesehatan yang berkaitan dengan kelompok lanjut usia serta penyakit

degeneratif.

Pada masyarakat yang menuju ke arah moderen, terjadi peningkatan kesempatan

untuk meningkatkan pendidikan yang lebih tinggi, peningkatan pendapatan dan

meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hukum dan menjadikan masyarakat

lebih kritis. Kondisi itu berpengaruh kepada pelayanan kesehatan dimana masyarakat

yang kritis menghendaki pelayanan yang bermutu dan diberikan oleh tenaga yang

profesional. Keadaan ini memberikan implikasi bahwa tenaga kesehatan khususnya

keperawatan dapat memenuhi standart global internasional dalam memberikan

pelayanan kesehatan/keperawatan, memiliki kemampuan professional, kemampuan

intelektual dan teknik serta peka terhadap aspek social budaya, memiliki wawasan yang

luas dan menguasi perkembangan Iptek.

Namun demikian upaya untuk mewujudkan perawat yang professional di Indonesia

masih belum menggembirakan, banyak factor yang dapat menyebabkan masih

rendahnya peran perawat professional, diantaranya :

1. Keterlambatan pengakuan body of knowledge profesi keperawatan. Tahun 1985

pendidikan S1 keperawatan pertama kali dibuka di UI, sedangkan di negara barat pada

tahun 1869.

2. Keterlambatan pengembangan pendidikan perawat professional.

3. Keterlambatan system pelayanan keperawatan., ( standart, bentuk praktik

keperawatan, lisensi )

Menyadari peran profesi keperawatan yang masih rendah dalam dunia kesehatan

akan berdampak negatif terhadap mutu pelayanan kesehatan bagi tercapainya tujuan

kesehatan “ sehat untuk semua pada tahun 2010 “, maka solusi yang harus ditempuh

adalah :

1. Pengembangan pendidikan keperawatan.

Sistem pendidikan tinggi keperawatan sangat penting dalam pengembangan

perawatan professional, pengembangan teknologi keperawatan, pembinaan profesi dan

pendidikan keperawatan berkelanjutan. Akademi Keperawatan merupakan pendidikan

keperawatan yang menghasilkan tenaga perawatan professional dibidang keperawatan.

Sampai saat ini jenjang ini masih terus ditata dalam hal SDM pengajar, lahan praktik

dan sarana serta prasarana penunjang pendidikan.

2. Memantapkan system pelayanan perawatan professional

Depertemen Kesehatan RI sampai saat ini sedang menyusun registrasi, lisensi dan

sertifikasi praktik keperawatan. Selain itu semua penerapan model praktik keperawatan

professional dalam memberikan asuhan keperawatan harus segera di lakukan untuk

menjamin kepuasan konsumen/klien.

3. Penyempurnaan organisasi keperawatan

Organisasi profesi keperawatan memerlukan suatu perubahan cepat dan dinamis

serta kemampuan mengakomodasi setiap kepentingan individu menjadi kepentingan

organisasi dan mengintegrasikannya menjadi serangkaian kegiatan yang dapat

dirasakan manfaatnya. Restrukturisasi organisasi keperawatan merupakan pilihan tepat

guna menciptakan suatu organisasi profesi yang mandiri dan mampu menghidupi

anggotanya melalui upaya jaminan kualitas kinerja dan harapan akan masa depan yang

lebih baik serta meningkat.

Komitmen perawat guna memberikan pelayanan keperawatan yang bermutu baik

secara mandiri ataupun melalui jalan kolaborasi dengan tenaga kesehatan lain sangat

penting dalam terwujudnya pelayanan keperawatan professional. Nilai professional

yang melandasi praktik keperawatan dapat di kelompokkan dalam :

1. Nilai intelektual

Nilai intelektual dalam prtaktik keperawatan terdiri dari

a. Body of Knowledge

b. Pendidikan spesialisasi (berkelanjutan)

c. Menggunakan pengetahuan dalam berpikir secara kritis dan kreatif.

2. Nilai komitmen moral

Pelayanan keperawatan diberikan dengan konsep altruistic, dan memperhatikan

kode etik keperawatan. Menurut Beauchamp & Walters (1989) pelayanan professional

terhadap masyarakat memerlukan integritas, komitmen moral dan tanggung jawab etik.

Aspek moral yang harus menjadi landasan perilaku perawat adalah :

a. Beneficience

selalu mengupayakan keputusan dibuat berdasarkan keinginan melakukan yang

terbaik dan tidak merugikan klien. (Johnstone, 1994)

b. Fair

Tidak mendeskriminasikan klien berdasarkan agama, ras, social budaya, keadaan

ekonomi dan sebagainya, tetapi memprlakukan klien sebagai individu yang memerlukan

bantuan dengan keunikan yang dimiliki.

c. Fidelity

Berperilaku caring (peduli, kasih sayang, perasaan ingin membantu), selalu

berusaha menepati janji, memberikan harapan yang memadahi, komitmen moral serta

memperhatikan kebutuhan spiritual klien.

3. Otonomi, kendali dan tanggung gugat

Otonomi merupakan kebebasan dan kewenangan untuk melakukan tindakan

secara mandiri. Hak otonomi merujuk kepada pengendalian kehidupan diri sendiri yang

berarti bahwa perawat memiliki kendali terhadap fungsi mereka. Otonomi melibatkan

kemandirian, kesedian mengambil resiko dan tanggung jawab serta tanggung gugat

terhadap tindakannya sendiribegitupula sebagai pengatur dan penentu diri sendiri.

Kendali mempunyai implikasi pengaturan atau pengarahan terhadap sesuatu atau

seseorang. Bagi profesi keperawatan, harus ada kewenangan untuk mengendalikan

praktik, menetapkan peran, fungsi dan tanggung jawab anggota profesi.

Tanggung gugat berarti perawat bertanggung jawab terhadap setiap tindakan yang

dilakukannya terhadap klien.

2.2  Definisi issue

Issue adalah sesuatu yang sedang di bicarakan oleh banyak namun belum jelas

faktannya atau buktinya. Beberapa issue keperawatan pada saat ini :

  EUTHANASIA

Membunuh bisa dilakukan secara legal. Itulah euthanasia, pembuhuhan legal yang

sampai kini masih jadi kontroversi. Pembunuhan legal ini pun ada beragam jenisnya.

Secara umum, kematian adalah suatu topik yang sangat ditakuti oleh publik. Hal

demikian tidak terjadi di dalam dunia kedokteran atau kesehatan. Dalam konteks

kesehatan modern, kematian tidaklah selalu menjadi sesuatu yang datang secara tiba-

tiba. Kematian dapat dilegalisir menjadi sesuatu yang definit dan dapat dipastikan

tanggal kejadiannya. Euthanasia memungkinkan hal tersebut terjadi.

Euthanasia adalah tindakan mengakhiri hidup seorang individu secara tidak

menyakitkan, ketika tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai bantuan untuk

meringankan penderitaan dari individu yang akan mengakhiri hidupnya.

Ada empat metode euthanasia:

Euthanasia sukarela: ini dilakukan oleh individu yang secara sadar menginginkan

kematian.

Euthanasia non sukarela: ini terjadi ketika individu tidak mampu untuk menyetujui

karena faktor umur, ketidak mampuan fisik dan mental. Sebagai contoh dari

kasus ini adalah menghentikan bantuan makanan dan minuman untuk pasien

yang berada di dalam keadaan vegetatif (koma).

Euthanasia tidak sukarela: ini terjadi ketika pasien yang sedang sekarat dapat

ditanyakan persetujuan, namun hal ini tidak dilakukan. Kasus serupa dapat

terjadi ketika permintaan untuk melanjutkan perawatan ditolak.

Bantuan bunuh diri: ini sering diklasifikasikan sebagai salah satu bentuk

euthanasia. Hal ini terjadi ketika seorang individu diberikan informasi dan

wacana untuk membunuh dirinya sendiri. Pihak ketiga dapat dilibatkan, namun

tidak harus hadir dalam aksi bunuh diri tersebut. Jika dokter terlibat dalam

euthanasia tipe ini, biasanya disebut sebagai ‘bunuh diri atas pertolongan

dokter’. Di Amerika Serikat, kasus ini pernah dilakukan oleh dr. Jack Kevorkian.

         Euthanasia dapat menjadi aktif atau pasif:

Euthanasia aktif menjabarkan kasus ketika suatu tindakan dilakukan dengan

tujuan untuk menimbulkan kematian. Contoh dari kasus ini adalah memberikan

suntik mati. Hal ini ilegal di Britania Raya dan Indonesia.

Euthanasia pasif menjabarkan kasus ketika kematian diakibatkan oleh

penghentian tindakan medis. Contoh dari kasus ini adalah penghentian

pemberian nutrisi, air, dan ventilator.

  Argumen Pro Euthanasia

Kelompok pro euthanasia, yang termasuk juga beberapa orang cacad,

berkonsentrasi untuk mempopulerkan euthanasia dan bantuan bunuh diri. Mereka

menekankan bahwa pengambilan keputusan untuk euthanasia adalah otonomi individu.

Jika seseorang memiliki penyakit yang tidak dapat disembuhkan atau berada dalam

kesakitan yang tak tertahankan, mereka harus diberikan kehormatan untuk memilih

cara dan waktu kematian mereka dengan bantuan yang diperlukan. Mereka mengklaim

bahwa perbaikan teknologi kedokteran merupakan cara untuk meningkatkan jumlah

pasien yang sekarat tetap hidup. Dalam beberapa kasus, perpanjangan umur ini

melawan kehendak mereka.

Mereka yang mengadvokasikan euthanasia non sukarela, seperti Peter Singer,

berargumentasi bahwa peradaban manusia berada dalam periode ketika ide tradisional

seperti kesucian hidup telah dijungkir balikkan oleh praktek kedokteran baru yang dapat

menjaga pasien tetap hidup dengan bantuan instrumen. Dia berargumen bahwa dalam

kasus kerusakan otak permanen, ada kehilangan sifat kemanusian pada pasien

tersebut, seperti kesadaran, komunikasi, menikmati hidup, dan seterusnya.

Mempertahankan hidup pasien dianggap tidak berguna, karena kehidupan seperti ini

adalah kehidupan tanpa kualitas atau status moral.

Falsafah Utilitarian Singer menekankan bahwa tidak ada perbedaan moral antara

membunuh dan mengizinkan kematian terjadi. Jika konsekuensinya adalah kematian,

maka tidak menjadi masalah jika itu dibantu dokter, bahkan lebih disukai jika kematian

terjadi dengan cepat dan bebas rasa sakit.

  Oposisi terhadap Euthanasia

Banyak argumen anti euthanasia bermula dari proposisi, baik secara religius atau

sekuler, bahwa setiap kehidupan manusia memiliki nilai intrinsik dan mengambil hidup

seseorang dalam kondisi normal adalah suatu kesalahan. Advokator hak-hak orang

cacad menekankan bahwa jika euthanasia dilegalisasi, maka hal ini akan memaksa

beberapa orang cacad untuk menggunakannya karena ketiadaan dukungan sosial,

kemiskinan, kurangnya perawatan kesehatan, diskriminasi sosial, dan depresi. Orang

cacad sering lebih mudah dihasut dengan provokasi euthanasia, dan informed consent

akan menjadi formalitas belaka dalam kasus ini. Beberapa orang akan merasa bahwa

mereka adalah beban yang harus dihadapi dengan solusi yang jelas. Secara umum,

argumen anti euthanasia adalah kita harus mendukung orang untuk hidup, bukan

menciptakan struktur yang mengizinkan mereka untuk mati.

  Eutanasia menurut hukum dibeberapa negara

Sejauh ini eutanasia diperkenankan yaitu dinegara Belanda, Belgia serta ditoleransi

di negara bagian Oregon di Amerika, Kolombia dan Swiss dan dibeberapa negara

dinyatakan sebagai kejahatan seperti di Spanyol, Jerman dan Denmark

- Amerika

Eutanasia agresif dinyatakan ilegal dibanyak negara bagian di Amerika. Saat ini

satu-satunya negara bagian di Amerika yang hukumnya secara eksplisit mengizinkan

pasien terminal ( pasien yang tidak mungkin lagi disembuhkan) mengakhiri hidupnya

adalah negara bagian Oregon, yang pada tahun 1997 melegalisasikan kemungkinan

dilakukannya eutanasia dengan memberlakukan UU tentang kematian yang pantas

(Oregon Death with Dignity Act). Tetapi undang-undang ini hanya menyangkut bunuh

diri berbantuan, bukan euthanasia. Syarat-syarat yang diwajibkan cukup ketat, dimana

pasien terminal berusia 18 tahun ke atas boleh minta bantuan untuk bunuh diri, jika

mereka diperkirakan akan meninggal dalam enam bulan dan keinginan ini harus

diajukan sampai tiga kali pasien, dimana dua kali secara lisan (dengan tenggang waktu

15 hari di antaranya) dan sekali secara tertulis (dihadiri dua saksi dimana salah satu

saksi tidak boleh memiliki hubungan keluarga dengan pasien). Dokter kedua harus

mengkonfirmasikan diagnosis penyakit dan prognosis serta memastikan bahwa pasien

dalam mengambil keputusan itu tidak berada dalam keadaan gangguan mental.

Hukum juga mengatur secara tegas bahwa keputusan pasien untuk mengakhiri

hidupnya tersebut tidak boleh berpengaruh terhadap asuransi yang dimilikinya baik

asuransi kesehatan, jiwa maupun kecelakaan ataupun juga simpanan hari tuanya.

Belum jelas apakah undang-undang Oregon ini bisa dipertahankan di masa depan,

sebab dalam Senat AS pun ada usaha untuk meniadakan UU negara bagian ini.

Mungkin saja nanti nasibnya sama dengan UU Northern Territory di Australia. Bulan

Februari lalu sebuah studi terbit tentang pelaksanaan UU Oregon selama tahun 1999.

Sebuah lembaga jajak pendapat terkenal yaitu polling (Gallup Poll) menunjukkan

bahwa 60% orang Amerika mendukung dilakukannya eutanasia.

- Indonesia

Berdasarkan hukum di Indonesia maka eutanasia adalah sesuatu perbuatan yang

melawan hukum, hal ini dapat dilihat pada peraturan perundang-undangan yang ada

yaitu pada Pasal 344 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa

"Barang siapa menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri, yang

disebutkannya dengan nyata dan sungguh-sungguh, dihukum penjara selama-lamanya

12 tahun". Juga demikian halnya nampak pada pengaturan pasal-pasal 338, 340, 345,

dan 359 KUHP yang juga dapat dikatakan memenuhi unsur-unsur delik dalam

perbuatan eutanasia. Dengan demikian, secara formal hukum yang berlaku di negara

kita memang tidak mengizinkan tindakan eutanasia oleh siapa pun.

Ketua umum pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Farid Anfasal Moeloek

dalam suatu pernyataannya yang dimuat oleh majalah Tempo Selasa 5 Oktober

2004  menyatakan bahwa : Eutanasia atau "pembunuhan tanpa penderitaan" hingga

saat ini belum dapat diterima dalam nilai dan norma yang berkembang dalam

masyarakat Indonesia. "Euthanasia hingga saat ini tidak sesuai dengan etika yang

dianut oleh bangsa dan melanggar hukum positif yang masih berlaku yakni KUHP.

  Eutanasia menurut ajaran agama islam

Seperti dalam agama-agama Ibrahin lainnya (Yahudi dan Kristen), Islam mengakui

hak seseorang untuk hidup dan mati, namun hak tersebut merupakan anugerah

Allah kepada manusia. Hanya Allah yang dapat menentukan kapan seseorang lahir dan

kapan ia mati (QS 22: 66; 2: 243). Oleh karena itu, bunuh diri diharamkan dalam hukum

islam meskipun tidak ada teks dalam Al-Quranmaupun Hadist yang secara eksplisit

melarang bunuh diri. Kendati demikian, ada sebuah ayat yang menyiratkan hal tersebut,

"Dan belanjakanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu

sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah

menyukai orang-orang yang berbuat baik." (QS 2: 195), dan dalam ayat lain disebutkan,

"Janganlah engkau membunuh dirimu sendiri," (QS 4: 29), yang makna langsungnya

adalah "Janganlah kamu saling berbunuhan." Dengan demikian, seorang Muslim

(Dokter) yang membunuh seorang Muslim lainnya (pasien) disetarakan dengan

membunuh dirinya sendiri. 

Eutanasia dalam ajaran Islam disebut qatl ar-rahmah atau taisir al-

maut (eutanasia), yaitu suatu tindakan memudahkan kematian seseorang dengan

sengaja tanpa merasakan sakit, karena kasih sayang, dengan tujuan meringankan

penderitaan si sakit, baik dengan cara positif maupun negatif.

Pada konferensi pertama tentang kedokteran Islam di Kuwait tahun 1981, dinyatakan

bahwa tidak ada suatu alasan yang membenarkan dilakukannya eutanasia ataupun

pembunuhan berdasarkan belas kasihan (mercy killing) dalam alasan apapun juga.

         Eutanasia positif

 Yang dimaksud taisir al-maut al-fa'al (eutanasia positif) ialah tindakan

memudahkan kematian si sakit --karena kasih sayang-- yang dilakukan oleh dokter

dengan mempergunakan instrumen (alat).

Memudahkan proses kematian secara aktif (eutanasia positif)adalah tidak

diperkenankan oleh syara'. Sebab dalam tindakan ini seorang dokter melakukan suatu

tindakan aktif dengan tujuan membunuh si sakit dan mempercepat kematiannya melalui

pemberian obat secara overdosis dan ini termasuk pembunuhan yang haram

hukumnya, bahkan termasuk dosa besar yang membinasakan.

Perbuatan demikian itu adalah termasuk dalam kategori pembunuhan meskipun

yang mendorongnya itu rasa kasihan kepada si sakit dan untuk meringankan

penderitaannya. Karena bagaimanapun si dokter tidaklah lebih pengasih dan

penyayang daripada Yang Menciptakannya. Karena itu serahkanlah urusan tersebut

kepada Allah Ta'ala, karena Dia-lah yang memberi kehidupan kepada manusia dan

yang mencabutnya apabila telah tiba ajal yang telah ditetapkan-Nya. 

         Eutanasia negatif

Eutanasia negatif disebut dengan taisir al-maut al-munfa'il. Pada eutanasia negatif

tidak dipergunakan alat-alat atau langkah-langkah aktif untuk mengakhiri kehidupan si

sakit, tetapi ia hanya dibiarkan tanpa diberi pengobatan untuk memperpanjang

hayatnya. Hal ini didasarkan pada keyakinan dokter bahwa pengobatan yang dilakukan

itu tidak ada gunanya dan tidak memberikan harapan kepada si sakit, sesuai dengan

Sunnatullah (hukum Allah terhadap alam semesta) dan hukum sebab-akibat.

Diantara masalah yang sudah terkenal di kalangan ulama syara' ialah bahwa

mengobati atau berobat dari penyakit tidak wajib hukumnya menurut Jumhur

Fuqaha dan imam-imam mahzab. Bahkan menurut mereka, mengobati atau berobat ini

hanya berkisar pada hukum mubah. Dalam hal ini hanya segolongan kecil yang

mewajibkannya seperti yang dikatakan oleh sahabat-sahabat Imam Syafi'i dan Imam

Ahmad sebagaimana dikemukakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah,, dan sebagian

ulama lagi menganggapnya mustahab (sunnah).

Beberapa kasus menarik

  Kasus Hasan Kusuma – Indonesia

Sebuah permohonan untuk melakukan eutanasia pada tanggal 22 oktober

2004 telah diajukan oleh seorang suami bernama Hassan Kusuma karena tidak tega

menyaksikan istrinya yang bernama Agian Isna Nauli, 33 tahun, tergolek koma selama

2 bulan dan disamping itu ketidakmampuan untuk menanggung beban biaya perawatan

merupakan suatu alasan pula. Permohonan untuk melakukan eutanasia ini diajukan ke

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kasus ini merupakan salah satu contoh bentuk

eutanasia yang diluar keinginan pasien. Permohonan ini akhirnya ditolak oleh

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan setelah menjalani perawatan intensif maka

kondisi terakhir pasien (7 Januari 2005) telah mengalami kemajuan dalam pemulihan

kesehatannya.

  Kasus seorang wanita New Jersey - Amerika Serikat

Seorang perempuan berusia 21 tahun dari New Jersey, Amerika Serikat, pada

tanggal 21 April 1975 dirawat di rumah sakit dengan menggunakan alat bantu

pernapasan karena kehilangan kesadaran akibat pemakaian alkohol dan zat

psikotropika secara berlebihan.Oleh karena tidak tega melihat penderitaan sang anak,

maka orangtuanya meminta agar dokter menghentikan pemakaian alat bantu

pernapasan tersebut. Kasus permohonan ini kemudian dibawa ke pengadilan, dan pada

pengadilan tingkat pertama permohonan orangtua pasien ditolak, namun pada

pengadilan banding permohonan dikabulkan sehingga alat bantu pun dilepaskan pada

tanggal 31 Maret 1976. Pasca penghentian penggunaan alat bantu tersebut, pasien

dapat bernapas spontan walaupun masih dalam keadaan koma. Dan baru sembilan

tahun kemudian, tepatnya tanggal 12 Juni 1985, pasien tersebut meninggal akibat

infeksi paru-paru (pneumonia).

  ABORSI

Aborsi berasal dari bahasa latin abortus yaitu berhentinya kehamilan sebelum usia

kehamilan 20 minggu yang mengakibatkan kematian janin.

Aborsi yaitu tindakan pemusnahan yang melanggar hukum , menyebabkan lahir

prematur fetus manusia sebelum masa lahir secara alami.

Aborsi telah dilakukan oleh manusia selama berabad-abad, tetapi selama itu belum

ada undang-undang yang mengatur mengenai tindakan aborsi. Peraturan mengenai hal

ini pertama kali dikeluarkan pada tahun 4 M di mana telah ada larangan untuk

melakukan aborsi. Sejak itu maka undang-undang mengenai aborsi terus mengalami

perbaikan, apalagi dalam tahun-tahun terakhir ini di mana mulai timbul suatu revolusi

dalam sikap masyarakat dan pemerintah di berbagai negara di dunia terhadap tindakan

aborsi. Hukum abortus di berbagai negara dapat digolongkan dalam beberapa kategori

sebagai berikut:

         Hukum yang tanpa pengecualian melarang aborsi, seperti di Belanda.

         Hukum yang memperbolehkan aborsi demi keselamatan kehidupan penderita (ibu),

seperti di Perancis dan Pakistan.

         Hukum yang memperbolehkan aborsi atas indikasi medik, seperti di Kanada,

Muangthai dan Swiss.

         Hukum yang memperbolehkan aborsi atas indikasi sosio-medik, seperti di Eslandia,

Swedia, Inggris, Scandinavia, dan India.

         Hukum yang memperbolehkan aborsi atas indikasi sosial, seperti di Jepang, Polandia,

dan Yugoslavia.

         Hukum yang memperbolehkan aborsi atas permintaan tanpa memperhatikan indikasi-

indikasi lainnya (Abortion on requst atau Abortion on demand), seperti di Bulgaris,

Hongaria, USSR, Singapura.

         Hukum yang memperbolehkan abortus atas indikasi eugenistis (aborsi boleh dilakukan

bila fetus yang akan lahir menderita cacat yang serius) misalnya di India

         Hukum yang memperbolehkan aborsi atas indikasi humanitarian (misalnya bila hamil

akibat perkosaan) seperti di Jepang

         Negara-negara yang mengadakan perubahan dalam hukum abortus pada umumnya

mengemukakan salah satu alasan/tujuan seperti yang tersebut di bawah ini:

  Untuk memberikan perlindungan hukum pada para medisi yang melakukan abortus atas

indikasi medik.

  Untuk mencegah atau mengurangi terjadinya abortus provocatus criminalis.

  Untuk mengendalikan laju pertambahan penduduk.

  Untuk melindungi hal wanita dalam menentukan sendiri nasib kandungannnya.

  Untuk memenuhi desakan masyarakat.

Statistik baru-baru ini diterbitkan oleh Departemen Kesehatan (DH)

mengungkapkan bahwa pada tahun 2008, untuk wanita penduduk di Inggris dan Wales,

jumlah dari aborsi adalah 195.296 (DH, 2009). Media pelaporan

sekitar statistik terfokus pada 'kejam' naik dari laju mengulangi aborsi (Daily Mail, 2009),

danmasyarakat umum dengan cepat mengomentari seperti artikel, sehingga

menimbulkan putaran lagi perdebatan tentang hak-hak dan kesalahan

aborsi. Perdebatan aborsi bukanlah hal baru. 

Meskipun ini adalah sebuah negara di mana hampir 200.000 kehamilan yang

berakhir melalui aborsi setiap tahun, dan di mana aborsi telah hukum selama lebih dari

40 tahun, prosedur ini masih dikelilingi oleh kontroversi dan membagi masyarakat

umum, kesehatan profesional dan politisi. Akibatnya, aborsi tidak berbicara tentang

dalam percakapan sehari-hari, dan sedikitwanita mengakui telah punya satu - itu hanya

terlalu pribadi, terlalu tabu (Hadley, 2006). Alasan mengapa perempuan mungkin

memilih melakukan aborsi sangat kompleks dan bervariasi, namun masalah tetap

diperdebatkan, dan masih ada besar keengganan untuk terlibat dalam pemeriksaan

terbuka dan jujur tentang praktek aborsi dan tempatnya dalam masyarakat kita Sebagai

perawat di Marie penasihat Stopes International, salah satu  dari penyedia terkemuka

Inggris seksual dan reproduksi  jasa-jasa perawatan kesehatan, saya sehari-hari

berurusan dengan klien yang telah aborsi dipilih untuk berbagai macam alasan, tapi

yang  merasa terisolasi dan setan untuk melakukannya. Memutuskan  untuk mengakhiri

kehamilan dapat menjadi salah satu yang paling sulit  keputusan seorang wanita untuk

membuat, dan ketika membuat ini  keputusan saya percaya bahwa perempuan harus

memiliki akses ke  dukungan dan nasihat untuk memungkinkan mereka untuk membuat

suatu  pilihan. Aku merasa sangat yakin bahwa kita perlu membasmi  rasa malu yang

berhubungan dengan aborsi sehingga perempuan  dapat memilih prosedur tanpa

menjadi lebih  pengalaman menyedihkan daripada perlu.

Di negara-negara di mana aborsi ilegal atau sangat terbatas,  aborsi yang tidak

aman tetap menjadi penyebab utama kematian,  dan menyebabkan sampai 67.000

kematian setiap tahunnya. Aborsi  disahkan di Inggris dan Wales pada tahun 1967, dan

hukum jika  dua dokter setuju bahwa alasan wanita untuk mencari 

aborsi memenuhi persyaratan UU Aborsi. Hukum persyaratan dari Undang-undang

tidak mengizinkan perawat untuk mengotorisasi  aborsi, tapi Royal College of Nursing

(RCN)  mengakui bahwa pembangunan inovatif menyusui  berarti bahwa peran perawat

sekarang merencanakan, memimpin  dan mengelola proporsi yang signifikan

perawatan untuk wanita  mencari dan / atau mengalami aborsi (RCN, 2008).  Sebagai

hasil dari perubahan dalam praktik dan maju  peran perawat dalam menyediakan

pelayanan aborsi, perawat  berada dalam posisi yang ideal untuk membentuk cara

aborsi  layanan yang disediakan di masa depan (RCN, 2008), dan  memastikan bahwa

wanita merasa didukung daripada dipermalukan  ketika menghadapi kehamilan yang

tidak diinginkan. Contoh  peran yang perawat bisa memainkan meliputi: Penilaian pra-

aborsi. Menghadapi kehamilan yang tidak diinginkan  cenderung menjadi sangat

menegangkan waktu bagi seorang wanita. Karena  dari sifat sensitif konsultasi awal, itu

adalah  ide yang bagus untuk melihat wanita sendiri, sehingga ia dapat  memberikan

jawaban yang akurat dan mengungkapkan perasaan-perasaannya tanpa  merasa

dihambat oleh pasangan atau orangtua  Pra-dan pasca-aborsi konseling. Sangat

penting untuk  memberi wanita kesempatan untuk mempertimbangkan  pilihan dalam

sebuah rahasia dan tidak menghakimi  lingkungan. Sistem seharusnya berada di

tempat untuk merujuk  perempuan untuk kehamilan spesialis konseling, ketika  ini

diperlukan. Tetapi kita juga harus mengenali perempuan  hak otonomi dalam

pengambilan keputusan mereka. 

  CONFIDENTIALITY

Yang dimaksud confidentiality adalah menjaga privasi atau rahasia klien, segala

sesuatu mengenai klien boleh diketahui jika digunakan untuk pengobatan klien atau

mendapat izin dari klien. Sebagai perawat kita hendaknya menjaga rahasia pasien itu

tanpa memberitahukanya kepada orang lain maupun perawat lain.

Perawat memiliki komitmen menyeluruh tentang perlunya mempertahankan privasi

dan kerahasiaan pasien sesuai kode etik keperawatan. Beberapa hal terkait isu ini yang

secara fundamental mesti dilakuakan dalam merawat pasien adalah:

a.    Jaminan kerahasiaan dan jaminan pelayanan dari informasi kesehatan yang diberikan

harus tetap terjaga

b.    Individu yang menyalahgunakan kerahsiaan, keamanan, peraturan dan informasi dapat

dikenakan hukuman/ legal aspek

  INFORMED CONSENT

Tujuan dari informed consent adalah agar pasien mendapat informasi yang cukup

untuk dapat mengambil keputusan atas terapi yang akan dilaksanakan. Informed

consent juga berarti mengambil keputusan bersama. Hak pasien untuk menentukan

nasibnya dapat terpenuhi dengan sempurna apabila pasien telah menerima semua

informasi yang ia perlukan sehingga ia dapat mengambil keputusan yang tepat.

Kekecualian dapat dibuat apabila informasi yang diberikan dapat menyebabkan

guncangan psikis pada pasien.

Dokter harus menyadari bahwa informed consent memiliki dasar moral dan etik

yang kuat. Menurut American College of Physicians’ Ethics Manual, pasien harus

mendapat informasi dan mengerti tentang kondisinya sebelum mengambil keputusan.

Berbeda dengan teori terdahulu yang memandang tidak adanya informed consent

menurut hukum penganiayaan, kini hal ini dianggap sebagai kelalaian. Informasi yang

diberikan harus lengkap, tidak hanya berupa jawaban atas pertanyaan pasien.

2.3  Trend dan issue kesejagatan dalam keperawatan

12 Mei 2008 adalah Hari Keperawatan Sedunia. International Council of Nurses

(ICN) mengangkat tema”Delivering Quality, Serving Communities: Nurses Leading

Primary Health Care”. Tema tersebut sesungguhnya sangat relevan dengan kondisi

Bangsa Indonesia karena Pertama, Pemerintah dan seluruh elemen masyarakat turut

bertanggung jawab untuk mewujudkan derajat kesehatan setinggi tingginya.

Pada tahun 2004-2009, Pemerintah telah menetapkan kebijakan pembangunan

kesehatan yang diarahkan pada peningkatan jumlah, jaringan dan kualitas puskesmas,

peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan, pengembangan sistem jaminan

kesehatan terutama bagi penduduk miskin, peningkatan sosialisasi kesehatan

lingkungan dan pola hidup sehat, peningkatan pendidikan kesehatan pada masyarakat

sejak usia dini serta pemerataan dan peningkatan kualitas fasilitas kesehatan dasar.

Bahkan, pada tahun 2006, Menteri Kesehatan RI menetapkan flatform baru,

terutama inisiatif nasional untuk mobilisasasi sosial dan pemberdayaan masyarakat

serta meningkatkan kinerja sistem kesehatan.

Kedua, Berbagai cara dilakukan oleh pemerintah tetapi masalah kesehatan justru

semakin kompleks. Krisis ekonomi dan berbagai bencana alam menyebabkan

terpuruknya kondisi masyarakat termasuk masalah kesehatan. Sebagian masyarakat

tidak lagi mampu membiayai pelayanan kesehatannya sendiri. Pola pelayanan

kesehatan dasar sebagian besar masih di bawah standar pelayanan minimum

(Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat Bappenas). Padahal, Pelayanan Kesehatan

Dasar sangat diperlukan untuk menanggulangi berbagai masalah kesehatan yang

berkembang di masyarakat. Hal ini mengakibatkan penyakit tidak menular meningkat

drastis.

Di Jawa dan Bali, sekitar 20 juta orang menderita penyakit jantung, dan 30%

penyakit ini menyebabkan kematian. Disisi lain, penyakit menular masih tinggi. Sekitar

22% kematian disebabkan oleh penyakit menular dan parasit. Demikian juga angka

kematian ibu 248/100,000 kelahiran hidup, angka kematian bayi 26.9/1,000 kelahiran

hidup (Data Pusat Statistik, 2007). Hal ini sangat memprihatinkan, mengingat di

Vietnam hanya 18, Thailand, 17, Filipina, 26, Malaysia, 5.5, dan Singapura, 3. padahal

angka-angka tersebut merupakan indikator kesehatan suatu bangsa.

Masalah gizi juga sangat memprihatinkan. Pada tahun 2007, penderita gizi kurang

mencapai 21.9%. Pada tahun 2005 terdapat sekitar 5 juta anak menderita gizi kurang

dimana 1,5 juta diantaranya menderita gizi buruk, dan 150,000 diantaranya mengalami

gizi buruk berat (marasmus, kwashiorkor dan marasmus-kwashiorkor). Ada sekitar 232

balita meninggal dunia karena masalah pada periode Januari-November 2005. Kondisi

ini mengakibatkan pertahanan tubuh lemah sehingga penyakit menular seperti TB Paru,

Malaria, dan demam berdarah cenderung meningkat. Bahkan, angka kesakitan TB Paru

mencapai 102/100,000.

Hal yang sama juga terjadi pada lanjut usia (lansia). Lansia akan tumbuh sebesar

7%. Pada tahun 1990 sampai 2025, Indonesia akan mengalami kenaikan lansia hingga

414%. Angka ini menjadikan kita menduduki peringkat ke-3 dunia, setelah Cina dan

India (Bureau of the Cencus USA, 1993). Pada awal abad ke 21 ini diperkirakan

mencapai 15 juta orang dan pada tahun 2020 jumlah lanjut usia tersebut akan

meningkat sekitar 30-40 juta orang.

Ketiga, Alokasi anggaran kesehatan kita masih di bawah standar WHO, yaitu

minimal 5%. Anggaran sekecil itu oleh pemerintah diarahkan pada bantuan Jaminan

Kesehatan Masyarakat bagi yang sakit, bukan pada upaya promotif dan preventif. Disisi

lain, kemampuan fiskal daerah tidak menjamin alokasi biaya kesehatan, terutama public

goods, disaat kemampuan masyarakat miskin untuk menjangkau pelayanan

kesehatannya masih rendah. Hal ini mengakibatkan kita tertinggal dalam pencapaian

berbagai indikator kesehatan dasar.

Keempat, seluruh potensi profesi kesehatan belum dioptimalkan. Sejak dulu hingga

sekarang, profesi kesehatan selalu diarahkan untuk pelayanan pengobatan (kuratif).

Perawat sesungguhnya memiliki kemampuan dan kompetensi untuk memimpin

pelayanan kesehatan primer. Perawat mampu memberdayakan keluarga dan

masyarakat untuk membantu mengatasi masalah kesehatannya sendiri.

  Undang-Undang Praktik Keperawatan.

Tetapi, dalam peringatan Hari Perawat Sedunia ini Persatuan Perawat Nasional

Indonesia (PPNI) lebih mendorong disahkannya Undang-Undang Praktik Keperawatan.

Hal ini karena pertama, Keperawatan sebagai profesi memiliki karateristik yaitu, adanya

kelompok pengetahuan (body of knowledge) yang melandasi keterampilan untuk

menyelesaikan masalah dalam tatanan praktik keperawatan; pendidikan yang

memenuhi standar dan diselenggarakan di Perguruan Tinggi; pengendalian terhadap

standar praktik; bertanggungjawab dan bertanggungugat terhadap tindakan yang

dilakukan; memilih profesi keperawatan sebagai karir seumur hidup, dan; memperoleh

pengakuan masyarakat karena fungsi mandiri dan kewenangan penuh untuk

melakukan pelayanan dan asuhan keperawatan yang beriorientasi pada kebutuhan

sistem klien (individu, keluarga, kelompok dan komunitas).

Kedua, Kewenangan penuh untuk bekerja sesuai dengan keilmuan keperawatan

yang dipelajari dalam suatu sistem pendidikan keperawatan yang formal dan terstandar

menuntut perawat untuk akuntabel terhadap keputusan dan tindakan yang

dilakukannya. Kewenangan yang dimiliki berimplikasi terhadap kesediaan untuk

digugat, apabila perawat tidak bekerja sesuai standar dan kode etik. Oleh karena itu,

perlu diatur sistem registrasi, lisensi dan sertifikasi yang ditetapkan dengan peraturan

dan perundang-undangan.

Sistem ini akan melindungi masyarakat dari praktik perawat yang tidak kompeten,

karena Konsil Keperawatan Indonesia yang kelak ditetapkan dalam Undang Undang

Praktik Keperawatan akan menjalankan fungsinya. Konsil Keperawatan melalui uji

kompetensi akan membatasi pemberian kewenangan melaksanakan praktik

keperawatan hanya bagi perawat yang mempunyai pengetahuan yang dipersyaratkan

untuk praktik. Sistem registrasi, lisensi dan sertifikasi ini akan meyakinkan masyarakat

bahwa perawat yang melakukan praktik keperawatan mempunyai pengetahuan yang

diperlukan untuk bekerja sesuai standar.

Ketiga, perawat telah memberikan konstribusi besar dalam peningkatan derajat

kesehatan. Perawat berperan dalam memberikan pelayanan kesehatan mulai dari

pelayanan pemerintah dan swasta, dari perkotaan hingga pelosok desa terpencil dan

perbatasan. Tetapi pengabdian tersebut pada kenyataannya belum diimbangi dengan

pemberian perlindungan hukum, bahkan cenderung menjadi objek hukum.

Perawat juga memiliki kompetensi keilmuan, sikap rasional, etis dan profesional,

semangat pengabdian yang tinggi, berdisiplin, kreatif, terampil, berbudi luhur dan dapat

memegang teguh etika profesi. Disamping itu, Undang-Undang ini memiliki tujuan,

lingkup profesi yang jelas, kemutlakan profesi, kepentingan bersama berbagai pihak

(masyarakat, profesi, pemerintah dan pihak terkait lainnya), keterwakilan yang

seimbang, optimalisasi profesi, fleksibilitas, efisiensi dan keselarasan, universal,

keadilan, serta kesetaraan dan kesesuaian interprofesional (WHO, 2002).

Keempat, Kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan khususnya pelayanan

keperawatan semakin meningkat. Hal ini karena adanya pergeseran paradigma dalam

pemberian pelayanan kesehatan, dari model medikal yang menitikberatkan pelayanan

pada diagnosis penyakit dan pengobatan, ke paradigma sehat yang lebih holistik yang

melihat penyakit dan gejala sebagai informasi dan bukan sebagai fokus pelayanan

(Cohen, 1996). Disamping itu, masyarakat membutuhkan pelayanan keperawatan yang

mudah dijangkau, pelayanan keperawatan yang bermutu sebagai bagian integral dari

pelayanan kesehatan, dan memperoleh kepastian hukum kepada pemberian dan

penyelenggaraan pelayanan keperawatan.

Negara-negara ASEAN seperti Philippines, Thailand, Singapore, Malaysia, sudah

memiliki Undang Undang Praktik Keperawatan (Nursing Practice Acts) sejak puluhan

tahun yang lalu. Mereka siap untuk melindungi masyarakatnya dan lebih siap untuk

menghadapi globalisasi perawat asing yang masuk ke negaranya dan perawatnya

bekerja di negara lain. Ketika penandatanganan Mutual Recognition Arrangement di

Philippines tahun 2006, posisi Indonesia, bersama dengan Vietnam, Laos dan

Myanmar, yang belum memiliki Konsil Keperawatan. Semoga apa yang dilakukan oleh

PPNI dapat mengangkat derajad bangsa ini dengan negara lain, khususnya dalam

pelayanan keperawatan.

2.4  Globalisasi dalam keperawatan

Tantangan internal profesi keperawatan adalah meningkatkan kualitas Sumber

Daya Manusia (SDM) tenaga keperawatan sejalan dengan telah disepakatinya

keperawatan sebagai suatu profesi pada lokakarya nasional keperawatan tahun 1983,

sehingga keperawatan dituntut untuk memberikan pelayanan yang bersifat professional.

Tantangan eksternal profesi keperawatan adalah kesiapan profesi lain untuk

menerima paradigma baru yang kita bawa.

Globalisasi adalah suatu proses tatanan masyarakat yang mendunia dan tidak

mengenal batas wilayah.Globalisasi pada hakikatnya adalah suatu proses dari gagasan

yang dimunculkan, kemudian ditawarkan untuk diikuti oleh bangsa lain yang akhirnya

sampai pada suatu titik kesepakatan bersama dan menjadi pedoman bersama bagi

bangsa- bangsa di seluruh dunia. (Menurut Edison A. Jamli

dkk.Kewarganegaraan.2005)

Professional keperawatan adalah proses dinamis dimana profesi keperawatan yang

telah terbentuk (1984) mengalami perubahan dan perkembangan karakteristik sesuai

dengan tuntutan profesi dan kebutuhan masyarakat.

Globalisasi yang akan berpengaruh terhadp perkembangan pelayanan kesehatan

termasuk pelayanan keperawatan ada 2 yaitu ;

a.    Tersedianya alternatif pelayanan

b.    persaingan penyelenggaraan pelayanan untuk menarik minat pemakai jasa pemakai

kualitas untuk memberikan jasa pelayanan kesehatan yang terbaik.

Untuk hal ini berarti tenaga kesehatan, khususnya tenaga keperawatan diharapkan

untuk dapat memenuhi standar global dalam memberikan pelayanan / asuhan

keperawatan. Dengan demikian diperlukan perawat yang mempunyai kemampuan

professional dengan standar internasional dalam aspekintelektual,interpersonal dan

teknikal, bahkan peka terhadap perbedaan social budaya dan mempunyai pengetahuan

transtrutural yang luas serta mampu memanfaatkan alih IPTEK.

Datangnya era globalisasi tidak dapat dan memang tidak perlu kita cegah, yang

lebih penting adalah bagaimana kita menyikapi dampak positif dan mencegah dampak

negatifnya. Usaha peningkatan kompetensi individual dan daya saing nasional

merupakan pilihan utama agar para manajer pelayanan kesehatan Indonesia tetap

kukuh sebagai tuan rumah di negara sendiri. Di samping itu, pemerintah seharusnya

senantiasa memfasilitasi dalam bentuk penyusunan kebijakan, peraturan perundangan,

dan pengawasan yang efektif serta efisien.

2.5  Liberalisasi perdagangan jasa pelayanan kesehatan

Indonesia merupakan negara yang cukup diminati oleh negara asing. Pertama

karena memiliki potensi pasar yang besar terkait dengan jumlah penduduk yang besar.

Kedua, sekarang ini kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup menjanjikan.

Dengan potensi pasar yang besar tidak mengherankan jika kelak banyak dokter atau

tenaga kesehatan asing yang berniat bekerja di Indonesia. Hal ini tampaknya

menakutkan profesi kesehatan, karena ketakutan untuk bersaing, seperti kita ketahui

kualitas sumber daya manusia kesehatan kita rendah serta penguasaan teknologi yang

terbatas pula.

Dalam bidang kesehatan era globalisasi lebih banyak diartikan pada perdagangan

jasa pelayanan kesehatan, seperti yang tercantum dalam perjanjian GATS, poin nomor

4 dari perjanjian mengenai masuknya tenaga profesional kesehatan ke Indonesia.

Perdagangan jasa pada era globalisasi berlangsung secara bebas. Pembatasan yang

bersifat protektif, misal melalui lisensi yang dikeluarkan oleh pemerintah, seperti yang

dilakukan oleh negara-negara berkembang lainnya, namun hal tersebut sudah tidak

boleh dilakukan.

Seharusnya liberalisasi pada bidang kesehatan justru menjadi cambuk bagi kita,

dimana kita perlu pemusatan diri untuk meningkatkan mutu atau profesionalisme

sehingga apapun yang terjadi di masa mendatang dokter Indonesia tidak perlu takut

lagi di negeri sendiri dan diluar negeri. Bila Indonesia dapat menambah jumlah, jenis

serta dapat meningkatkan mutu dokter, dokter spesialis, maka akan turun minat rumah

sakit asing di Indonesia mempekerjakan dokter asing, karena Indonesia sudah dapat

memenuhi kuota dokter atau dokter spesialis dan biaya yang dikeluarkanpun relatif

murah, sebab biaya mempekerjakan dokter asing lebih mahal. Kalau dianalisis dari

sudut pandang yang lain, sebenarnya dokter Indonesia tidak perlu takut dengan

masuknya dokter asing karena ada kemungkinan pelayanan kesehatan yang

diselenggarakan oleh dokter asing tidak sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan

kesehatan masyarakat Indonesia sebagai akibat dari sistem pendidikan serta latar

belakang sosial budaya yang berbeda.

Bila pemerintah Indonesia tidak segera memperbaiki sistem pendidikan dan

kebijakan dalam bidang kesehatan maka tenaga kesehatan Indonesia dalam

menghadapi era globalisasi akan dihadapkan pada dua pilihan : Jadi tuan rumah di

negeri sendiri, atau tergusur. Atau jadi tuan rumah di negeri sendiri serta tamu

terhormat di luar negeri.