transparansi sistem pelaksanaan dana hibah desa 1 milyar dalam upaya revolusi mental di kabupaten...

7/23/2019 TRANSPARANSI SISTEM PELAKSANAAN DANA HIBAH DESA 1 MILYAR DALAM UPAYA REVOLUSI MENTAL di KABUPATEN

1/76

PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

JUDUL :

TRANSPARANSI SISTEM PELAKSANAAN DANA HIBAH DESA 1

MILYAR DALAM UPAYA REVOLUSI MENTAL di KABUPATEN

SITUBONDO

BIDANG KEGIATAN:

PKM-AI

Diusukan oleh:

Gian Dika Pratama Islam 120910301086

Endah Savitri 120910301067

Dhaifi Rohmawati 130910301042

UNIVERSITAS JEMBER

JEMBER

2015


2/76


3/76


4/76

TRANSPARANSI SISTEM PELAKSANAAN DANA HIBAH DESA 1

MILYAR DALAM UPAYA REVOLUSI MENTAL di KABUPATEN

SITUBONDO.

Oleh

Gian Dika P.I, Endah Savitri & Dhaifi Rohmawati (Jl.KalimantanKampus

Bumi Tegalboto/ Universitas Jember)

Abstrak

Dengan adanya Undang-Undang tentang desa yang telah disahkan. maka

desa akan mendapatkan potensi transfer tunai dari pemerintah pusat sebesar Rp 1

miliar per desa, dan ada kesempatan bagi warga desa untuk menentukan

penggunaan anggaran yang dimiliki oleh desanya sesuai isi dari UU desa yang

menjelaskan didalamnya. Penggunaan anggaran untuk pembangunan desa

seharusnya mampu menumbuhkembangkan semangat bermusyawarah dengan

bijak dan adil, perangkat desa juga memiliki kapasitas untuk melakukan

perencanaan partisipatif yang melibatkan warga secara aktif.

Tujuan dari penelitian ini untuk melihat serta mendiskripsikan dan

menganalisa objek penelitian. Bagaimana Transparansi Sistem Pelaksanaan Dan

Perencanaan Dana Hibah Desa 1 milyar dalam Upaya Revolusi Mental diKabupaten Situbondo.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dimana metode

penelitian kualitatif cenderung bersifat deskriptif, naturalistik dan berhubungan

dengan sifat datayang murni kualitatif. Oleh karena itu untuk memahami

fenomena, penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif untuk

mengumpulkan data. Dengan demikian metode adalah cara yang digunakan oleh

peneliti baik dalam mengumpulkan data maupun dalam analisis data untuk

memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah kebenarannya

serta dapat memahami fenomena-fenomena yang diteliti.

Kesimpulan dari seluruh kegiatan penelitian yang telah dilaksanakan. Yaitu

bisa dikatakan bahwa penggunaan ADD belum bersifat transparansi tepatnya pada

persoalan penggelontoran Dana Progam 1 milyar Desa. Bisa diasumsikan bahwa

Kabupaten situbondo masih Belum siap dalam pengelolaan alokasi dana desa

yang bersifat partisipatif dengan pertimbangan aspek transparansi yang terjadi

desa-desa tersebut.

Kata kunci : transparansi, dana, desa


5/76

Abstract

As the law of village has been validated, so every village will earn the

opportunity of one billion transfer cash from the central goverment and every

villagers have chances to determine the use of the budget in accordance with the

contents of the village law which has been explained there. The use of the budget

which is used for the village development should be able to increase the spirit of

wise and fair deliberation. The village orgware laso has the capacity in doing the

participative planning which involves the active villagers.

The purpose of this research is to look, describe and also analyse the objects

of the research. The research is about how does the transparancy system of

implementation and planning grants amounting to one billion village in Mental

Revolution Efforts in Situbondo city.

The study is using descriptive qualitative which delas more with description,

naturalystic and the data is purely qualitative. To understand the phenomenon, this

study will use the qualitative research in collecting the data. Thereby, method is

one way which is used the rearcher whether in collecting the data or analysing the

data to get the result that can be justified scientifically and all the phenomenon are

easy to be examined.

The conclusion of the research is that the using of ADD is not transparency

yet especially in the case of spending the grants amounting to one billion village

program. It can be assumed that Situbondo city is not ready yet in managing the

participative grants village fund with the consideration of transparancy aspect

which is happened in that village itself.

Keywords:transparancy, fund, village.


6/76

1

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki wilayah yang sangat luas,

dan memiliki ribuan desa. Menurut data Kemendagri buku induk kode dan data

wilayah administrasi pemerintahan per provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan

seluruh Indonesia tahun 2013, terdapat 72.944 wilayah administrasi desa dan

8.309 wilayah administrasi kelurahan. Sehingga total wilayah administrasi

setingkat desa dan kelurahan 81.253. Rancangan Undang-Undang tentang Desa

disahkan menjadi UU oleh DPR. DPR mengetuk palu mengesahkan undang-

undang baru tersebut dalam rapat paripurna ke-14. Pengesahan UU ini dipercaya

akan memberikan perubahan signifikan bagi pembangunan Indonesia ke depan.

Akan ada harapan perubahan orientasi pembangunan dari sebelumnya cenderung

meng-anak-emas-kan kota, kini diharapkan bisa melihat desa sebagai tulang

punggung pembangunan manusia dan ekonomi Indonesia (dalam media informasi

swasta dihttp://www.indosiar.com).

Dengan adanya Undang-Undang tentang desa yang telah disahkan ini desa

akan memiliki perangkat yang dijamin kesejahteraannya oleh pemerintah,pendirian Badan Permusyawaratan Desa (BPD), potensi transfer tunai dari

pemerintah pusat maupun daerah hingga Rp 1 miliar per desa, dan ada

kesempatan bagi warga desa untuk menentukan penggunaan anggaran yang

dimiliki oleh desanya. Keberadaan BPD yang diharapkan sebagai wadah

menampung aspirasi warga akan penggunaan anggaran untuk pembangunan desa

seharusnya mampu menumbuhkembangkan semangat bermusyawarah dengan

bijak dan adil, perangkat desa juga memiliki kapasitas untuk melakukan

perencanaan partisipatif yang melibatkan warga secara aktif.

Dalam dekade terakhir, ada beberapa program pemerintah yang telah

mencoba mensimulasikan implementasi UU Desa, salah satunya adalah PNPM

Mandiri Perdesaan. Tentu dari program yang telah berjalan ini, pemerintah bisa

memetik pembelajaran hal apa saja yang perlu didukung agar UU Desa ini menuai

hasil efektif dan efesien, seperti pelatihan penganggaran, skema perencanaan

partisipatif, dan juga pola pengawasan dalam desa. Kita tentu berharap dengan
http://www.indosiar.com/http://www.indosiar.com/


7/76

2

keberadaan UU Desa ini dapat memberikan kekuatan kepada desa agar semakin

berdaya dan mampu menarik warga muda untuk berkarya dan mengembangkan

desa.

Besar harapan dari proses penganggaran di desa bisa menelurkan program

bersifat produktif dan berorientasi jangka panjang, seperti inisiasi potensi

ekonomi, peningkatan kualitas pendidikan, dan perbaikan infrastruktur dasar. UU

Desa telah disahkan, ini bukanlah akhir dari perjuangan untuk membangun

Indonesia dengan kekuatan desa. Justru ini adalah babak baru yang perlu

disiapkan secara komprehensif oleh seluruh potensi keilmuan dan kebijakan

Indonesia.

Dana hibah untuk desa akan mulai diluncurkan pada tahun ini, dana

tersebut turun ke kabupaten lalu dikucurkan ke setiap desa yang ada di kabupaten

tersebut. Di provinsi Jawa Timur terdapat 29 kabupaten dan 9 kota. Salah satu

kabupaten di provinsi Jawa Timur yang masih dalam taraf menengah bawah

dilihat dari angka Indeks Pembangunan Manusianya adalah kabupaten Situbondo,

dengan IPM 65,13% pada tahun 2013 yang bersumber dari data BPS kabupaten

Situbondo. (Situbondo Dalam Angka tahun 2012, Bappeda.situbondo.gp.id)

Kabupaten Situbondo terletak di ujung timur Pulau Jawa bagian utara.

Terkenal dengan sebutan daerah waisata pantai pasir putih. Sebelah utara

berbatasan dengan Selat Madura, sebelah timur berbatasan dengan Selat Bali,

sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso dan Banyuwangi, serta

sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo. Luas Kabupaten

Situbondo adalah 1.638,50 km2bentuknya memanjang dari Barat ke Timur lebih

kurang 150 km (Situbondo Dalam Angka tahun 2012, Bappeda.situbondo.gp.id).

Upaya peningkatan pembangunan di kabupaten Situbondo terus dilakukan.

Hal ini selaras dengan beberapa penghargaan yang di dapat seperti penghargaan

adipura pada tahun 2014, penghargaan BKKBN, dan penghargaan PERTURA.

Program-program yang berhasil di kabupaten Situbondo antara lain Partisipasi KB

Kaum Pria Baru 1,5 Persen dan pelayananan inovatif. (Dalam surat kabar di

http://regional.kompas.com)
http://regional.kompas.com/http://regional.kompas.com/


8/76

3

Alokasi Dana Desa atau ADD adalah bagian keuangan desa yang

diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan

keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten. Menurut Peraturan

Menteri Dalam Negeri nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Desa pada Pasal 18 bahwa Alokasi Dana Desa berasal dari APBD

kabupaten/kota yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat

dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10%.

Dana desa yang telah di luncurkan ke desa-desa kini menuai banyak

permasalahan, dana yang sebenernya dialokasikan untuk desa guna memajukan

pembangunan di desa malah masuk ke kantong pribadi para perangkat desa,

seperti yang terjadi di Desa Sumbertengah kabupaten Situbondo, Kepala Desa

menilap dana ADD sebesar Rp.50 Juta. (Dalam surat kabar di

http://regional.kompas.com).

Dari uraian permasalahan diatas tentang sistem pengalokasian dana yang

masih kurang serta sumber daya manusia tidak mampu mengelola sehingga dapat

menimbulkan permasalahan pada upaya penyelewengan dana oleh pemerintah

desa. Sehingga perlu dikaji dan ditelaah lebih dalam lagi tentang bagaimana

transparasi sistem pelaksanaan dan perencanaan dana hibah desa.

Rumusan Masalah

Berdasarkan ungkapan di latar belakang diatas maka dijelaskan bahwa

ternyata ADD di situbondo masih rawan korupsi, dimana sistem tidak siap

sehingga perlu lagi ditelaah lebih dalam tentang transparansi. Berdasarkan itu

maka peneliti membentuk suatu rumusan masalah untuk mengungkap fenomena

yang terjadi.

Secara ilmiah Perumusan masalah diperlukan dalam suatu penelitian untuk

mencapai hasil yang diharapkan. Perumusan masalah timbul karena adanya

tantangan, kesangsian ataupun kebingungan terhadap suatu hal atau fenomena.

Dari fenomena tersebut maka rumusan masalah yang dirumuskan oleh peneliti

adalah mendiskripsikan Bagaimana Transparansi Sistem Pelaksanaan Dan

Perencanaan Dana Hibah Desa 1 milyar dalam Upaya Revolusi Mental di

Kabupaten Situbondo.
http://regional.kompas.com/http://regional.kompas.com/


9/76

4

Fokus Kajian

Rawannya perilaku korupsi yang terjadi pada lembga eksekutif,legeslatif

dan yudikatif menjadi sebuah permasalahan yang kompleks di negara ini.

Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh para elite politik ternyata tak cukup

kuat untuk menekan kasus korupsi yang terjadi. Hal tersebut berdampak pada

kejenuhan politik yang di rasakan oleh rakyat, menurunnya rasa kepercayaan

rakyat terhadap sistem pemerintah. Sehingga perilaku apatis terhadap politik ini

menjadi salah satu indikator tidak berhasilnya program-program yang di

berlakukan oleh pemerintah yang tujuannya adalah untuk membangun bangsa.

Program dana hibah Desa 1 milyar telah disahkan, dengan tujuan

membangun upaya revolusi mental. Dan bagaimana upaya pemerintah dalam

menarik partisipasi masyarakat terhadap program ini. Realisasi yang seperti apa

dalam menanggapi program tersebut. Agar kepercayaan rakyat terhadap sistem

pemerintah ada atau muncul, terlebih lagi pada golongan masyarakat Desa yang

mayoritas masih awam akan berpolitik. Oleh karenanya yang menjadi fokus

dalam fenomena ini adalah Bagaimana Transparansi Sistem Pelaksanaan Dan


Kabupaten Situbondo dilakukan.

Transparansi yang dikemukakan oleh Krina (2003-24)Menjelaskan bahwa

Transparansi merupakan Prisip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap

orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni

informasi menegenai kebijakan, proses pembuatan, pelaksanaan, dan hasil yang

dicapai. prinsip ini menekankan kepada dua aspek:

1.

Komunikasi publik oleh pemerintah

2. Hak masyarakat terhadap akses informasi

Sama halnya dengan pendapat Mardiasmo (2002-54), transparansi adalah

keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan

aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan

informasi.


10/76

5

Tujuan Penelitian

Secara ilmiah Tujuan penelitian merupakan suatu hakekat mengapa

penelitian harus dilakukan. Tujuan penelitian diarahkan untuk memenuhi

fenomena sosial.

Penelitian dilakukan bertujuan untuk melihat, mendiskripsikan dan

menganalisa objek penelitian. Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun

tujuan dari peneliti ini berusaha untuk mendiskripsikan dan mengkaji sebuah

permasalahan yaitu Mendiskripsikan Transparansi Sistem Pelaksanaan Dan


Kabupaten Situbondo. Dalam fokus utamanya mendiskripsikan lebih detail

sesuai tolok ukur indikator transparansi menurut Krina & Mardiasmo.

Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah memaparkan kegunaan hasil dari penelitian yang

akan dicapai, baik untuk kepentingan ilmu, pemerintah ataupun masyarakat luas.

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.

Menambah informasi bagi Pemerintah Daerah terhadap keberlangsungansistem perangkat Desa dalam mengoptimalkan program.

2. Mendukung Pemerintah Daerah dalam menciptakan ruang demokratis

melalui partisipasi aktif bagi masyarakat.

3. Menambah wawasan berpolitik bagi masyarakat Desa.

Mampu menumbuhkan jiwa kritis dikalangan Masyarakat Desa terhadap

Pemerintah.


11/76

6

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Irawan

(2006:52), metode penelitian kualitatif cenderung bersifat deskriptif, naturalistik

dan berhubungan dengan sifat datayang murni kualitatif. Oleh karena itu untuk

memahami fenomena di atas, penelitian ini akan menggunakan metode penelitian

kualitatif untuk mengumpulkan data. Dengan demikian metode adalah cara yang

digunakan oleh peneliti baik dalam mengumpulkan data maupun dalam analisis

data untuk memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah

kebenarannya serta dapat memahami fenomena-fenomena yang diteliti.

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan

diskriptif. Dimana pendekatan diskriptif digunakan untuk menggambarkan dan

memahami kondisi sosial secara keseluruhan. Tujuan pendekatan diskriptif untuk

dapat menguraikan tentang karakteristik suatu keadaan, sehingga penelitian ini

hanya pada taraf pengumpulan fakta-fakta semata. Dalam hubungannya denngan

upaya revolusi mental yang terjadi di desa yang dilakukan melalui adanya

transparansi sistem dana hibah desa yang dilakukan oleh desa. Sehingga dapat

mendiskripsikan proses terjadinya hal tersebut.

Lokasi Penelitian

Kabupaten Situbondo merupakan salah satu Kabupaten di Jawa timur yang

cukup dikenal dengan sebutan Daerah Wisata Pantai Pasir Putih yang letaknya

berada di ujung Timur pulau Jawa bagian Utara dengan posisi di antara 735 - 7

44 Lintang Selatan dan 11330 - 114 42 Bujur Timur.

Letak Kabupaten Situbondo, disebelah utara berbatasan dengan Selat

Madura, sebelah Timur berbatasan dengan Selat Bali, sebelah selatan berbatasan

dengan Kabupaten Bondowoso dan Banyuwangi, serta sebelah barat berbatasan

dengan Kabupaten Probolinggo.

Luas Kabupaten Situbondo adalah 1.638,50 km2 atau 163.850 Ha, bentuknya

memanjang dari Barat ke Timur lebih kurang 150 km. Pantai Utara umumnya

berdataran rendah dan disebelah Selatan berdataran tinggi dengan rata-rata lebar


12/76

7

wilayah lebih kurang 11 km. Luas wilayah menurut Kecamatan, terluas adalah

Kecamatan Banyuputih 481,67 km2 disebabkan oleh luasnya hutan jati di

perbatasan antara Kecamatan Banyuputih dan wilayah Banyuwangi Utara.

Sedangkan luas wilayah yang terkecil adalah Kecamatan Besuki yaitu 26,41 km 2

Dari 17 kecamatan yang ada, diantaranya terdiri dari 14 kecamatan memiliki

pantai dan 4 Kecamatan tidak memiliki pantai, yaitu Kecamatan Sumbermalang,

Kecamatan Jatibanteng, Kecamatan Situbondo dan Kecamatan Panji (situbondo

dalam angka, Bappeda 2013).

Dalam penelitian ini obyek yang dijadikan wilayah sebagai tempat

penelitian adalah Kabupaten Situbondo, dengan memilah menjadi 3 (tiga)

keterwakilan daerah. Dimana desa yang dipilih berdasarkan karakteristik yang

ditentukan oleh peneliti. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan yang dipilih

maka yang menjadi pertimbangan karakteristik desa adalah desa yang tergolong :

Desa Maju, Desa Berkemabang, dan Desa Tertinggal. Karakteristik tersubut

diukur melalui indikator dari perkembangan perekonomian, kepadatan

penduduknya dan Aset transportasi yang dimiliki masyarakat.

Waktu Penelitian

Waktu penelitian selama 30 Hari atau selama 1 Bulan (13 februari sampai

13 Maret 2015). Adapun susunan Kegiatan yang akan dilakukan berdasarkan

capaian sesuai jadwal skedjul yang ditentukan.

Jadwal tahapan pekerjaan kegiatan Penelitian mingguan. Disajikan pada tabel 1

No Kegiatan Penelitian

(capaian)

Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4

1. Menyiapkan Perangkat

(Instrumen)Atau

Panduan Pelaksanaan

2. Uji Coba Instrument

Secara Internal (dalam

Lingkungan Peneliti)

dan Penyempurnaan

Instrumen.

3. Praktek Pengumpulan

Data dan Informasi

4. Audit trial tim internal


13/76

8

5. Analisa Data dan

Informasi

6. Kesimpulan HasilPenelitian di Lapangan

Metode untuk memperoleh data dan analisis yang akan dilakukan. Secara

terperinci penelitian kualitatif tersebut akan dilakukan dengan tahapan sebagai

berikut:

1) Menyiapkan Perangkat (Instrumen) Atau Panduan Pelaksanaan

Penelitian.

Antara lain panduan wawancara terstruktur, panduan observasi,

penetapan sasaran-sasarannya, baik tujuan maupun informan. Teknik

penarikan sampel menggunakan Pur-posive Sampling dimana desa yang

dipilih berdasarkan karakteristik yang ditentukan oleh peneliti.

Karakteristiknya obyek yaitu :

a. Mewakili desa, di tiga wilayah Kabupaten Situbondo. Tiga

wilayah terbagi menjadi Situbondo Timur, Tengah dan Barat.

Situbondo timur di wakili oleh kecamatan Banyuputih

dimana secara geografis lokasi berada pada wilayah

bagian paling timur dari Kabupaten Situbondo.

Situbondo Tengah diwakili oleh kecamatan Panarukan


bagian tengah dari Kabupaten Situbondo

Situbondo Barat diwakili oleh kecamatan Banyuglugur


bagian paling barat dari Kabupaten Situbondo

b. Desa dikondisi kedalam tiga aspek: Maju, Berkembang dan

Tertinggal.

c. Desa dengan kondisi aktifitas perkonomian misalnya mata

pencarian masyarakat yang berbeda-beda sesuai tingkatakan

(Maju, Berkembang, & Tertinggal).


14/76

9

Berdasarkan 3 karakteristik maka peneliti memilih tiga desa yang akan

mewakili menjadi lokasi penelitian di Kabupaten Situbondo :

1) Desa Kilensari mewakili wilayah Kabupaten Situbondo tengah,

di kecamatan Panarukan.

Wilayah Situbondo tengah atau kota yang terwakili oleh

Kecamatan Panarukan. keterwakilan desa oleh Desa Kilensari

Dimana desa yang tergolong dalam kategori Maju. Secara

karakteristik desa berada dalam lingkup akses sentral karena

berada di pusat kota. Dan mata pencarian masyarakat juga

beragam, mulai dari produksi pertanian, tanaman pangan,

perkebunan, peternakan dan sarana perdagangan.

2) Desa Sumber Anyar mewakili wilayah Kabupaten Situbondo

Timur, di kecamatan Banyuputih.

Wilayah Situbondo Timur yang terwakili oleh Kecamatan

Banyuputih, dan keterwakilan desa oleh Desa Sumber Anyar.

Dimana desa yang tergolong dalam kategori Berkembang.

Secara karakteristik desa berada dalam lingkup akses yang baik

dimana masih dalam lintas jalan pantura. Dan mata pencarian

masyarakat tidak bergantung pada lahan pertanian saja namun

juga memiliki sarana perdagangan.

3) Desa Selobanteng mewakili wilayah Kabupaten Situbondo

Timur, di kecamatan Banyuglugur.

Wilayah Situbondo Barat yang terwakili oleh Kecamatan

Banyuglugur, serta keterwakilan desa oleh Desa Selobanteng.

Dimana desa yang tergolong dalam kategori Tertinggal.

Secara karakteristik desa berada jauh dari pusat perkotaan

(lemah secara akses). Dan mata pencarian masyarakat sebagian

besar masih bergantung pada lahan pertanian.

1) Panduan wawancara terstruktur.

Panduan wawancara berstruktur disusun sesuai dengan kesesuaian

dari beberapa isi UU No 06 Tahun 2014. UU ini terdiri dari 16 Bab


15/76

10

dan 122 pasal yang mengatur di dalamnya. Secara garis besar bisa di

katagorikan dalam Bab dan pasal-pasal yang sifatnya pokok seperti

dibawah ini.

No Ketentuan sesuai BAB Ketentuan

PASAL

1. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 3 sampai 4

2. BAB III PENATAAN DESA Pasal 7

3. BAB V PENYELENGGARAAN

PEMERINTAH DESA

Pasal 23, Pasal 26

sampai 27 c & d

4. BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN DAN

MASYARAKAT DESA

Pasal 67 sampai

68

5. BAB VIII KEUANGAN DESA DAN ASETDESA Pasal 72 sampai73 &

Pasal 78

6. BAB IX PEMBANGUNAN DESA DAN

PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Pasal 78 sampai

83 serta

Pasal 85 & 86

7. BAB X BADAN USAHA MILIK DESA Pasal 87 sampai

90

8. BAB XI KERJASAMA DESA Pasal 91 sampai

93

9. BAB XII LEMBAGA KEMASYARAKATAN

DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA

Semua pasal

dalam Bab

tersebut.10. BAB XIV PEMBINAAN DAN

PENGAWASAN

Pasal 112 &

Pasal 113

2) Observasi Non-partisipan

Datang ke lokasi penelitian secara tidak formal, dimana peneliti

tidak mengikuti secara langsung kegiatan-kegiatan yang terjadi

disekitar wilayah atau lingkungan. Disini peneliti hanya melakukan

penilaian secara subyektif dengan ketentuan apa yang dilihatnya

dan berdasarkan pada temuan-temuan sementara.

lokasi meliputi:

Kantor Desa

Lingkungan Desa

Kondisi Sosial Masyarakat Desa.

3) Penetapan key informan.

Karakteristik Penentuan informan dipilih secara mewakali desa

meliputi :


16/76

11

Informan pokok adalah :

- Pemerintah Desa

Key informan dikarenakan Pemerintah Desa merupakan

penerima dana ADD dari program 1 Milyar. Dan sebagai

pelaksana dari sistem itu sendiri.

Informan tambahan adalah :

-

Tokoh Agama

Key informan dikarenakan secara karakteristik Daerah, tokoh

agama merupakan unsur dari kearifan lokal.

- Tokoh Masyarakat

Key informan dikarenakan dari kalangan masyarakat Desa

memiliki unsur menghormati sesama warga yang dimana

tokoh masyarakat tersebut memiliki kapabilitas tinggi di

sebuah Desa tersebut.

- Tokoh Pemuda

Key informan dikarenakan unsur pemuda tidak bisa lepas

dari proses partisipasi publik terlebih lagi golongan-golangan

terpelajar dan berpendidikan.

- Unsur Masyarakat Marjianl (miskin, perempuan)

Key informan dikarenakan unsur masyarakat Marjinal lebihbanyak yang tergolong sebagai penerima program.

2) Uji coba Instrument Secara Internal (dalam Lingkungan Peneliti) dan

Penyempurnaan Instrumen.

Uji coba instrument secara internal ini bertujuan menyempurnakan

instrumen penelitian yang akan dipakai di lapangan sehingga hasil data

dan informasi penelitian ini bisa sesuai dengan yang diharapkan dalam

tujuan penelitian ini, lebih focus dan sistematis.Pengujian instrument dengan TIM dimana mencocokkan serta

mengkoreksi ulang bahan instrument yang akan digunakan dalam

penlitian. Adapun bahan instrument yang akan di bahas meliputi:

rancangan dari Wawancara terstruktur, Panduan Observasi dan Penetapan

Informan.

Kesesuaian Wawancara tersrtuktur

Panduan Observasi

Penetapan Informan


17/76

12

3) Praktek Pengumpulan Data dan Informasi

Data dan informasi yang dikumpulkan adalah:

a.

Data sekunder diambil dari desa.

Data sekunder berupa bukti-bukti autentik seperti dokumen,

browsur, gambar (foto), dan material lain. Data ini didapatkan

melalui Pemerintah Desa (Kantor Desa). Ketika data sekunder yang

didapat telah mampu menjawab rumusan masalah & mengarah pada

fokus kajian. Maka untuk pengambilan data primer bisa dilewati

namun dengan ketentuan ada klarifikasi data, dari data sekunder oleh

data primer.

b.

Data primer dilakukan melalui:

Guide Interview dalam wawancara terstruktur. Wawancara

terstruktur disesuaikan dengan Fokus Kajian yang akan di bahas

serta untuk menjawab Rumusan Masalah.

4) Audit trial tim internal

Pengadaan diskusi kembali oleh TIM, dimana diskusi ini dilakukan untuk

melihat ketepatan , kelengkapan, dan akurasi informasi dan data. Jika data

dianggap kurang lengkap maka tim akan melakukan penggalian data ulang

ke lokasi penelitian.

5) Analisa Data dan Informasi

Analisa dilakukan dengan melakukan check dan cross check atas

informasi yang diterima untuk melihat persamaan dan keselarasan,

dan juga perbedaan pembuatan rangkuman secara deskriptif, dengan melihat

persamaan dan perbedaaan pendapat dan pandangan yang ada di

masyarakat.

6) Kesimpulan Hasil Penelitian di Lapangan

Proses pembuatan kesimpulan tersebut harus melalui kredibilitas data

sehingga data dan informasi yang diterima bisa teruji validitasnya.

Mengkredibilitaskan data peneliti akan menggunakan :


18/76

13

1. Trianggulasi Data

Dengan trianggulasi data peneliti akan :

a. Membandingkan antara data dan hasil pengamatan dengan data dan

hasil wawancara dan kuisioner

b. Membandingkan data berdasarkan pendapat umum dengan data yang

berdasarkan data pribadi

c. Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian

dengan apa yang dikatakan sepa njang waktu

d. Membandingkan keadaan prespektif seseorang dengan berbagai

pendapat dan pandangan orang lain serta membandingkan antara

hasil wawancara dengan dokumen.

Dengan trianggulasi data peneliti akan hal ini bertujuan

untuk Membandingkan antara data dan hasil pengamatan dengan

data dan hasil wawancara terstruktur. Pengumpulan Data sekuler

yang didapat dari pemerintah Desa baik yang bersifat media,

dokumen, gambar atau foto dll. Maka setelah itu di cocokkan atau

membandingkannya dengan hasil wawancara terstruktur.

2. Pengambilan Kesimpulan

Menyimpulkan data yang telah didapatkan setelah

dilakukannya trianggulasi data dan trianggulasi metode.

Pengambilan kesimpulan menggunakan metode induktif dari hasil

penelitian yang dilakukan agar mendapatkan sebuah kesimpulan

yang reliable (terhindar dari bias).


19/76

14

Jadwal tahapan-tahapan pekerjaan kegiatan penelitian. Disajikan pada tabel 2

Tabel 2. Jadwal kegiatan Penelitian Transparansi Sistem Pelaksanaan Dana

Hibah Desa 1 Milyar Dalam Upaya Revolusi Mental di Kabupaten Situbondo

Tahun 2015-2016.

Jenis KegiatanHari ke

1 2 3 4 5 6 7

MINGGU 1

Menyiapkan Perangkat (Instrumen)AtauPanduan Pelaksanaan penelitian.

1.

Menyusun kerangka wawancara

terstruktur yang meliputi (angket

wawancara)

2.Menyusun Panduan observasi

Penelitian.

3.Melakukan Penetapan sasaran-sasaran

(objek penelitian), dan informan.Uji Coba Instrument Secara Internal (dalam

Lingkungan Peneliti) dan Penyempurnaan

Instrumen.1. Pengujian instrument yang sudah

terkumpul (angket wawancara, panduan

observasi, data penetapan informan)

MINGGU 2

Praktek Pengumpulan Data dan Informasi

1. Pengambilan data sekunder dari Kantor

Desa.2. Pengambilan data primer melalu

Wawancara berstruktur.

MINGGU 3

Audit trial tim internal

1. Tim Berkumpul melakukan diskusi,

serta pengumpulan data kemudian

memberikan pemaparan dari data yang


20/76

15

telah didapatkan.

Analisa Data dan Informasi

1.Pengokreksian data yang dilakukan

Tim, setelah dilakukannya Audit trial tim

2.pembuatan rangkuman secara

deskriptif, dengan melihat persamaan dan

perbedaaan pendapat dan pandangan yang

ada di masyarakat.

MINGGU 4

Kesimpulan Hasil Penelitian di Lapangan

1. Mengkredibilitaskan data dengan cara

trianggulasi data.

2. Mengkredibilitaskan data dengan cara

trianggulasi metode.

3. pengambilan Kesimpulan.


21/76

16

HASIL DAN PEMBAHASAN

A.

Profil Desa

1. Desa Selobanteng

Desa Selobanteng (Katagori Desa Tertinggal). Desa Selobanteng

memiliki karakteristik luas wilayah 14.73 km2 dengan jumlah penduduk 1.852

jiwa serta memiliki kepadatan penduduk 126 jiwa/km2. Terlihat kerapatan

penduduk yang belum merata dan belum tersebar di wilayah desa tersebut

sehingga tingkat adapun aktivitas perekonomian Desa Selobanteng tergolong

rendah. Dari data mata pencaharian penduduk warga Desa Selobanteng

didominasi oleh sektor pertanian. Hal ini juga merupakan faktor yang menunjang

Desa Selobanteng dikatakan sebagai desa swadaya karena penduduknya yang

jarang dan mata pencaharian yang homogen dan bersifat agraris.


22/76

17

Keterangan : Kondisi Rumah warga di desa Selobanteng

Keseharian pekerjaan masyarakat Desa Selobangteng adalah bertani, dari

pukul 06.00 pagi sampai 12.00 atau bahkan menjelang sore. Seperti gambar

berikut yang kami ambil dari salah satu pentduduk yang ingin pergi menuju

ladang sawahnya.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.


23/76

18

keterangan : Hasil panen Jagung yang dipilah, dan siap untuk dijual

Keterangan : sawah pertanian yang ditanami jagung & siap panen. Ada pula

anak-anak Desa yang sedang inngin bermain kesawah

Desa Selobanteng di Kecamatan Banyuglugur sebagai salah satu desa

yang tergolong tertinggal karena memiliki indikator kapasitas yang rendah.

Dikatakan memiliki kapasitas rendah dilihat dari sarana pendukung perdagangan

desa yang belum memenuhi kebutuhan aktivitas perekonomian di desa tersebut.


24/76

19

Di desa ini tidak memiliki pasar tradisional. Masyarakat desa Selobanteng

bergantung pada warung-warung kecil dan penjual sayur keliling dalam menjalani

aktivitas perekonomian untuk memenuhi kebutuhan pangan dan sebagainya.

Keterangan : kios kecil dan aktifitas belanja sayur mayur penduduk desa

Ketertinggalan fasilitas penunjang sarana aset perekonomian desa juga

menjadi faktor mengapa Desa tersebut dalam kondisi tertinggal. Hal ini

dibuktikan dengan belum adanya Koperasi Untuk Desa (KUD) yang juga


25/76

20

merupakan sarana pendukung perdagangan untuk aktivitas ekonomi. Kemudian

sektor perhubungan yang tidak kalah pentingnya dalam rangka menunjang

pembangunan desa di Kecamatan Banyuglugur. Desa Selobanteng juga belum

memiliki sarana perhubungan seperti kantor pos pembantu, wartel dan telepon

umum dalam taraf desa.

Ditambah lagi dengan Akses jalan di desa yang juga tergolong

memprihatinkan, banyak jalan rusak dan sangat tidak nyaman untuk dilalui.

Masyarakat desa pula masih memiliki kebiasaan menggunakan MCK secara

bersamaan seperti yang terjadi pada gambar berikut.

Keterangan : tempat MCK masyarakat Desa dan area jalan di Desa


26/76

21

2. Desa Sumber Anyar

Desa Sumberanyar (Katagori Desa Berkembang). Desa Sumberanyar

memiliki karakteristik luas wilayah 97.71 km2dengan jumlah penduduk sebesar

16.014 jiwa serta memiliki kepadatan penduduk 163.89 jiwa/km2. Terlihat jumlah

penduduk dan luas wilayah yang seimbang. Desa ini tepat berada pada area jalan

raya (Jalur Pantura). Sehingga sekilas aktifitas lebih ramai dari Desa Selobanteng.

Keterangan : Kondisi perumahan Desa Sumber Anyar

Dari data mata pencaharian penduduk Desa Sumberanyar didominasi oleh

produksi pertanian tanaman pangan dan peternakan. Dan desa ini juga memiliki

pasar tradisional yang bisa melancarkan transaksi perkonomian baik secara


27/76

22

pemasaran hasil tani maupun peternakannya. Desa Sumber Anyar memiliki dua

pasar desa dan 51 toko serta 362 kios/warung.

Keterangan : sektor pertanian Desa Sumber Anyar

Sepinggir jalan dari Desa Sumber Anyar merupakan kawasan persawahan

warga. Pada saat ini adalah masa penanaman padi. Cukup luas area persawahan di

desa ini, oleh karena terbilang masih banyak warga yang melakukan aktifitas

pejerjaannya sebagai petani.


28/76

23

(Keterangan : Pasar tradisional Di desa Sumber Anyar)

Desa Sumberanyar pada Kecamatan Banyuputih sebagai salah satu desa

yang tergolong berkembang karena memiliki kapasitas yang sedang. Dikatakan

memiliki kapasitas sedang dilihat dari perkembangan jumlah sarana perdagangan

yang merupakan salah satu pendukung kebutuhan aktivitas ekonomi di desa

tersebut.


29/76

24

keterangan bebarapa kios-kios kecil di pinggir jalan dan pedagang kaki

lima

Warung-warung kecil banyak berada disepinggir jalan, lalu-lalai dari

keramaian menjadi menguntungkan bagi mereka untuk mejajaki peruntungan

dalam mencari nafkah.


30/76

25

3. Desa Kilensari

Desa Kilensari (Dalam Katagori Desa Maju). Desa Kilensari memiliki

karakteristik luas wilayah 3.92 km2 dengan jumlah penduduk 12.684 jiwa serta

memiliki kepadatan penduduk 3.236 jiwa/km2. Terlihat kerapatan penduduk yang

merata dan tersebar di wilayah desa Kilensari sehingga dapat diasumsikan bahwa

terjadinya aktivitas perekonomian desa tergolong tinggi dan ramai. Dari data mata

pencaharian penduduk warga Desa Kilensari beragam yaitu sektor pertanian

tanaman pangan (padi swah, jagungm kacang tanah dan kedelai), perkebunan

(kelapa dan tebu), perikanan (nelayan dan tamabk udang) dan peternakan (ternaksapi,kerbau, dan kambing). Hal ini juga merupakan faktor yang menunjang Desa

Kilensari dikatakan sebagai desa maju karena beragamnya mata pencarian warga

Desa.

Keterangan : Kantor Desa Kilensari


31/76

26

Keterangan : kondisi rumah di Desa Kilensari

Keterangan : kondisi rumah di Desa Kilensari

Kondisi rumah yang ditempati oleh kebanyakan pendudukpun sudah

terkesan layak huni atau dalam taraf mapan. Seperti contoh gambar diatas. Desa

Kilensari terletak di sepanjang jalur Pantura. Sehingga memudahkan akses

transportasi dan transaksi perekonomian.


32/76

27

Keterangan : Pasar desa dan toko modern (indomaret)

Aktifitas di pasar tradisional ketika siang hari di desa Kilensari. Dan

nampak suasana seperti kecamatan bukan lagi desa. indomaretpun telah

beroperasi di Desa Kilensari. Seperti yang tercuplik pada salah satu gambar

diatas. Desa Kilensari benar-benar tergolong maju secara infrastruktur dan

kegiatan perekonomiannya. Terleebih lagi aktifitas desa yang tergolong ramai di

lokasi ini. Buktinya saja seperti apa yang telah tergambarkan oleh kondisi diatas.


33/76

28

B. Transparansi

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi

setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan,

yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta

hasil-hasil yang dicapai. Transparansi berarti terbukanya akses bagi semua pihak

yang berkepentingan terhadap setiap informasi terkait seperti berbagai peraturan

dan perundang-undangan serta kebijakan pemerintah. Tranparansi juga dibangun

atas pijakan kebebasan arus informasi yang memadai disediakan untuk dipahami

dan dapat dipantau. Dengan ketersediaan informasi, masyarakat dapat ikut

sekaligus mengawasi sehingga kebijakan public yang muncul bisa memberikan

hasil yang optimal bagi masyarakat, serta mencegah terjadinya kecurangan dan

manipulasi yang hanya akan menguntungkan salah satu kelompok masyarakat

saja secara tidak proporsional.

Menurut Krina (2003) dan Mardiasmo (2002) indikator-indikator dari

transparasansi adalah sebagai berikut:

1.

Penyediaan informasi yang jelas tetang tanggung jawab

2.

Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan dilanggar

atau peraturan untuk membayar uang suap

3.

Kemudahan akses informasi.

4. Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa

dan lembaga non pemerintah.

5.

Terdapat pengumuman kebijakan mengenai pendapatan, pengelolaan

keuangan dan asset daerah.

6.

Tersedia laporan mengenai pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset

daerah yang mudah diakses.

7. Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu.

8. Tersedianya sarana untuk suara dan usulan rakyat.

9. Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik.

Secara garis besar dari kesimpulan mengenai indikator-indikator

transparansi yang dikemukakan oleh Krina dan Mardiasmo adalah memuat pada

dua aspek sebagai berikut:


34/76

29

a.

Komunikasi publik oleh pemerintah

b. Hak masyarakat terhadap akses informasi

Adapun perolehan temuan yang didapatkan terkait dari kedua aspek di atas

adalah sebagai berikut:

1) Transparansi Desa Selobanteng

a) Komunikasi publik oleh pemerintah

Bentuk komunikasi publik tidak mendukung pada arah terjadinya

transparansi di Desa Selobanteng. Hal ini dibuktikan dengan bebarapa data

yang diambil di kantor Desa Selobanteng dimana desa tidak memiliki.

Tidak adanya sosialisasi progam-program tekait. Kepada masyarakat

mengenai kegiatan pembangunan Desa, atau Agenda Pemerintah Desa.

Sosialisasi mengenai pembangunan Desa atau Agenda pemerintah

Desa tidak pernah dilakukan. Selama kepala Desa menjabat sampai masa

saat ini, tidak ada hal semacam sosialisasi di Desa Selobanteng.

Hal ini juga dibenarkan oleh beberapa pernyataan dari 3 orang

warga Desa. yaitu AR, BP, AD. AR adalah merupakan tokoh masyarakat

di Desa Selobanteng, BP adalah seorang pemuda dan AD merupakan

masyarakat biasa.

gak pernah ada Dek, jangankan sosialisasi acara memperingati

17 agustus aja gak ada. Apalagi kegiatan sosialisasi!.. (pak AR,

06 Maret 2015)

tidak pernah ada Dek, jangankan untuk acara sosialisasi untuk

memperingati acara 17 agustus saja tidak pernah ada.. apalagi

kegiatan sosialisasi!.. (pak.AR, 06 Maret 2015)

gak tau yah kak, tapi seingatku gak pernah tu ada acarasosialisasi-sosialisasi.. kalau disini tentram kak, gak ada kegiatan

apa-apa.. hehe adem ayem pokoknya... (BP, 06 Maret 2015)

tidak tahu yah kak, tapi seingat saya tidak pernah ada acara

sosialisasi disini. Kalau disini tentram (tidak ada kegiatan), hehe..

sepi tidak ada agenda pokoknya... (BP, 06 Maret 2015)

tadek lek, tadek pah-apah reah neng dinnak. Yeh ngakreah lah

seppeh.. kantor disah beih wak ngakruah seppeh.. (AD, 06 Maret

2015)


35/76

30

tidak ada Dek, disini tidak ada kegiatan apa-apa.. yah seperti ini

sudah ligkungannya sepi, Kantor Desa saja sepi... (AD, 06 Maret

2015)

Pernyataan dari ketiga informan diatas semakin memperkuat data

yang telah didapatkan. Dan semakin memperjelas bahwa Tidak adanya

sosialisasi kepada masyarakat mengenai kegiatan pembangunan Desa, atau

Agenda Pemerintah Desa. Kemudian ketika direfleksi pada indikator

transparansi oleh Mardiasmo (2002) yaitu terdapat pengumuman

kebijakan mengenai pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah.

Dan banyak warga desa yang masih tidak mengetahui atau tidak pernahmendapatkan kegiatan sosialisasi seperti yang ditekankan.

Tidak adanya sosialisasi mengenai Progam Dana Hibah Desa 1 Milyar, di

Desa Selobanteng.

Tidak ada sosialisasi progam dana hibah desa satu milyar, rata-rata

dari penduduk Desa Selobanteng tidak mengetahui tentang alokasi dana

desa ADD, ada bebarapa kalangan yang sekilas tahu tentang program

tersebut itupun mengetahuinya melalui berita di televisi. Kala itu pasca

pengesahan UU desa, dan alokasi dana satu milyar untuk desa.

Fakta ini juga searah dengan pernyataan dari 5 orang warga desa.

yaitu AR, BP, AD, Pak NI dan bu ST AR adalah merupakan tokoh

Masyarakat di Desa Selobanteng, BP adalah seorang Pemuda, Pak NI

penjual kopi, Bu ST seorang Janda (lansia) dan AD merupakan

masyarakat biasa,

ohh.. iyah tahu Dek, janjinya Pak.Jokowi itu pas kampanye yah..

tapi apa benar itu bakalan ada, sepertinya tidak akan terjadi, yahwalaupun ada! Pasti yang enak orang-orang atas.. (pak.AR, 06

Maret 2015)

ohh..iyah tahu Dek, janji dari bapak Jokowi ketika berkampanye

yah.. tapi apa benar itu akan terealisasikan, sepertinya tidak akan

terjadi.. yaah walaupun benar terjadi! Yang akan menikmati pasti

oarang-orang elit politik (legislatif dan eksekutif).. (pak.AR, 06

Maret 2015)

iyah tahu kak, yang di berita tv-tv itu kan.. satu Desa dapat 1

milyar katanya. Tapi kalau disini gak ada kabar tu... hahahaha ..

(BP, 06 Maret 2015)


36/76

31

iyah tahu kak, ada berita di televisi itu kan.. satu Desa dapat 1

Milyar katanya. Tapi kalau disini tidak ada kabar tu...hahahaha..

(BP, 06 Maret 2015)

tak taoh jek lek,apah roh .. bantuan ta?.. tadek reah neng dinnak,

tadek pa apah koh..tak taoh kok (AD, 06Maret 2015)

tidak tahu Dek, apa itu.. bantuan pemerintah ta?.. disini tidak ada

apa-apa kok.. saya tidak tahu mengenai itu.. (AD, 06 Maret 2015)

tak taoh jek kok cong, tadek program-program mon e dinnak..mon

bedheh yeh paleng se arassah begien oreng atas (pak NI, 07

Maret 2015)

tidak tahu saya nak, tidak ada program semacam itu disini..

kalaupun ada pasti yang menikmati dana adalah golongan aparatDesa (pak NI,07 Maret 2015)

tak oning buleh cong, aponapah geruah.. guleh pon seppo,

eparengih sehat gi pon ontong... (bu ST, 07 Maret 2015)

tidak tahu saya nak, apalagi saya sudah tua.. diberikan kesehatan

saja sudah senang... (bu ST, 07 Maret 2015)

Pernyataan dari kelima informan diatas semakin memperkuat data

yang telah didapatkan. Dan semakin memperjelas bahwa tidak adanya

sosialisasi mengenai Progam dana hibah desa satu milyar, di Desa

Selobanteng. Kemudian ketika direfleksi pada indikator transparansi oleh

Mardiasmo (2002) yaitu: Terdapat pengumuman kebijakan mengenai

pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah.Dan banyak warga

Desa yang masih tidak mengetahui atau tidak pernah mendapatkan

kegiatan sosialisasi seperti yang yang seharusnya mengatur dalam UU

Desa.

Ketidak berfungsian BPD sebagai lembaga chek and balanceingpemerintahan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa yang seharusnya menjadi kontrol

dan media dari penyampai aspirasi warga ternyata tidak diketahui secara

jelas perannya apa dan sebagai apa di Desa Selobanteng ini. Diungkapkan

oleh bebarapa informan warga desa. yaitu AR, BP, AD. Sebagai berikut:


37/76

32

Dulu disini ada Dek BPD itu, semasa waktu kakek saya masih

hidup.. beliau adalah anggota BPD Desa Selobanteng, tapi gak tau

yah sekarang.. gak ada kabar tu BPD... (pak. AR, 06 Maret 2015)

Dulu keberadaan BPD masih aktif, saat kakek saya masih hidup..

beliau adalah salah satu anggota BPD Desa Selobanteng, tapi kalau

sekarang, tidak tahu itu bagaimana BPD.. (pak. AR, 06 Maret

2015)

hahaha...jangan ditanya kak, gak aktif blas... (BP, 06 Maret

2015)

hahaha..(tertawa), jangan ditanya kalau soal BPD, disini tidak

aktif sama sekali... (BP, 06 Maret 2015)

gak ada Dek, gak da Kerjanya BPD disini.. tapi gak tau yah.. itu

anggotanya juga sapa aja... (AD,06 Maret 2015)

tidak ada Dek, tidak aktif BPD disini.. tidak tahu juga siapa

anggotanya.. (AD, 06 Maret 2015)

Ketidak berfungsian BPD di Desa Selobanteng telah terungkap dengan

pembenaran argument atau informasi yang disampaikan oleh beberapa unsur

masyarakat Desa.

Tidak adanya publikasi mengenai penggunaan Alokasi Dana Desa.

Publikasi mengenai penggunaan alokasi dana desa tidak pernah terjadi

di Desa Selobanteng. Sudah jelas terjadi ketika melihat kondisi kantor desa

yang tidak memiliki selembar kertas tempel informasi, terlebih lagi dengan

melakukan publikasi masal hal itu tidak pernah terjadi. Fakta ini turut

dibenarkan oleh pernyataan salah satu tokoh masyarakat.

memang gak kok Dek, dan gak pernah diadakan publikasi-

publikasi gitu.. biasalah kayak yang gak tau politik.. hahahaha

(tertawa)... (pak AR, 06 Maret 2015)

memang tidak ada Dek, dan tidak pernah diadakan publikasi -

publikasi tersebut... sudah menjadi lumrah dalam dunia politik..

hahaha (tertawa)... (pak AR, 06 Maret 2015)


38/76

33

Menjadi cukup jelas adanya fakta bahwa desa selobanteng tidak

pernah mengadakan kegiatan mempublikasikan penggunaan Alokasi Dana

Desa tersebut.

b) Hak masyarakat terhadap akses informasi

Tidak tersedianya akses terhadap informasi dari setiap kegiatan yang

dilakukan oleh pemerintah desa. Dan hal ini menjadi gambaran bagaimana

transparansi yang terjadi di Desa Selobanteng. Adapun hal berikut macamnya:

Tidak pernah ada laporan pertanggung jawaban tahunan dari

aparat Desa kepada Warganya tentang Dana Desa.

Laporan pertanggungjawaban yang seharusnya menjadi agenda

rutin tahunan dari pemangku kebijakan atau pelaksana kebijakan

terutamanya sistem, sama halnya dengan pemerintahann desa. juga perlu

memiliki laporan pertanggungjawaban dari rekam jejak keberlangsungan

daerahnya. Dan kalangan masyarakat desa mayoritas tidak tahu apa itu

LPJ kecuali bagi tokoh akademisi dan tokoh masyarakat. Mereka tahu

mengenai apa LPJ itu. Namun mereka membenarkan bahwa Pemerintah

Desa tidak pernah melibatkan warga desa dalam kegiatan laporan

perrtanggung jawaban. Adapun pernyataan dari keduanya ialah pak AR

dan BP.

gak pernah ada Dek, kayak gitu itu.. kegiatannya aja gk pernah

tau saya..gimana mau ngajak warga Desa.. (AR, 06 Maret 2015)

tidak pernah ada Dek, LPJ itu.. kegiatan saja tidak ada..lalu

bagaimana mau melibatkan warga Desa.. (AR, Maret 2015)

tidak ada tu.. LPJ-LPJ.. takut kali .. hahaha (tertawa) (BP, 06

Maret 2015)

Tidak ada LPJ-LPJ di Desa ini.. mungkin takut mereka (aparatpemerintah).. (BP, 06 Maret 2015)

Ketidakberanian warga untuk melaporkan praktek money politic

di Desa.

Money politic menjadi tradisi di Desa Selobanteng, setiap dekade

pemilihan baik itu caleg (calon legislatif), kepala Desa (terutamanya) dan

Cabub (calon bupati). Paraktek money politik masih marak sekali di

tempat ini. Dan warga sudah Desa sudah terbiasa dengan kondisi seperti


39/76

34

itu. Namun masih terdapat pula warga desa yang tidak suka dengan

kebiasaan ini. Diantaranya adalah pak AR dan AD.

disini (Pemerintah Desa) jarang atau bahkan gak mengadakan

kegiatan untuk warga Dek... yah kalau pas pemilihan aja, baru

banyak yang Hot.. panas-panasan antara calon satu dengan yang

lain tambah besar uang sama plus-plusnya...hahahaha

(tertawa),..coba aja pas pemilihan gitu adek maen kesini, biar

tahu.. (pak AR, 06Maret 2015)

pemerintah Desa disini jearang atau bahkan tidak pernah

mengadakan kegiatan untuk warga Dek.. yah kalau saat pemilu

(pemilihan) saja, baru banyak yang Hot.. panas-panasan (tendensi)

kandidat pemilu satu dengan yang lain sehingga tambah banyak

uang yang diberikan serta tambahan lainnya ...hahaha (tertawa)..coba saja ketika pemilihan adek berkunjung kesini agar tahu

kondisinya... (pak AR, 06 Maret 2015)

iyah memank.. kalau pas pemilihan aja yang rame disini, selain

itu gak da wes.. gak da kegiatan apa-apa.. dan gak maen-maen

kalau soal serangan fajar disini dek.. tapi mau gimana yah kadang

kita sadar itu gak bener yah.. toh mau kita laporin, kita juga gak

berani dengan lingkungan sekitar.. dikira sok-sokan bersih...

(AD, 06 Maret 2015)

iyah memang.. kalau saat pemilihan saja yang ada kegiatan

disini..selain itu tidak ada, dan tidak segan-segan kalau untuk

serangan fajar disini dek.. tapi mau gimana lagi terkadang kita

sadar itu hal yang tidak baik yah.. lagi pula mau dilaporkan, kita

juga tidak berani, melihat lingkungan sekitar... terus dianggap sok-

sokan saja nantinya... (AD, 06 Maret 2015)

Tidak semua warga desa menikmati tradisi politik uang yang terjadi,

nyatanya masih ada beberapa warga desa yang jenuh dengan kondisi

seperti ini. Dan ada yang tidak tahu bagaimana cara mereka untuk

berpartisipatif dalam menangani hal ini.

Tidak adanya Publikasi serta penggandaan buku Pedoman

penyusunan pembangunan untuk dibagikan ke bebarapa kalangan

masyarakat terkait.

Pedoman publikasi penyusunan pembangunan tidak pula ada di desa

tersebut. Sehingga banyak atau bahkan mayoritas penduduk desa tidak tau

mengenai agenda pembangunan dan bagaimana proses berjalannya baik

secara penyusunan perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan.


40/76

35

Hal ini diselaraskan dengan bebarapa pembenaran dari masyarakat

desa jika tidak adanya sarana penyampaian informasi atau papan info dan

publikasi pedoman penyusunan pembangunan dari aparat desa (kantor

Desa). Berikut yaitu AR, BP.

Gak ada Dek, coba saja adek liat sendiri di Kantor Desa kalau

ada hal seperti itu.. tidak ada kan! Lagian penduduk sini juga

mana paham sama hal seperti itu,.. mereka sudah bisa kerja dan

panen memuaskan sudah senang.. (AR, 07 Maret 2015)

Tidak ada Dek, coba saja adek melihatnya sendiri kekantor Desa

mengenai papan info atau pedoman.. tidak ada kan! Dan juga

penduduk disini juga tidak mengerti tentang papan info ataupedoman.. mereka bisa bekerja dan hasil panennya bagus, sudah

senang .. (AR, 07 Maret 2015)

tidak ada lah mas, boro-boro papan info sama buku pedoman..

ngasik hiburan pas acara 17 agustus aja dari pemerintah Desa gak

ada.. (BP, 07 Maret 2015)

tidak ada mas, jangankan papan info sama buku pedoman,

mengadakan acara kegiatan 17 agustusan tidak pernah ada dari

pemerintah Desa.. (BP, 07 Maret 2015)

Pernyataan dari kedua informan diatas semakin memperkuat data


papan informasi dan publikasi serta penggandaan buku pedoman

penyusunan pembangunan untuk dibagikan ke bebarapa kalangan

masyarakat terkait di Desa Selobanteng. Serta menjadi kontens ketika

direfleksi pada indikator transparansi Menurut Krina (2003) Penyediaan

informasi yang jelas tetang tanggung jawab dan Kemudahan akses

informasi

Maka dari itu masih kebanyakan warga desa masih tidak mengetahui

tentang informasi-informasi mengenai desa dan kebijakan progam-program.

Serta pedoman-pedoman pengelolaan anggaran desa.

Kemudian yang lebih mengejutkan lagi adalah, adanya

pembangunan gedung baru namun informasi mengenai penganggaran dari

APBD daerah tidak ada. Akan tetapi pembangunan gedung baru ini

dihasilkan oleh dana bantuan pihak luar. Adapun bukti gambar yang kami

ambil seperti dibawah ini.


41/76

36

(Keterangan Kantor Desa tampak samping)

Pembangunan atau rehab gedung yang dilakukan, di danai oleh Bantuan

PT.IPMOMI - PAITON ENERGY pada November 2011.

Masyarakat desa membenarkan jika tidak adanya bantuan-bantuan

yang sering didapat dari perusahaan-perusahaan Pembangkit Listrik Tenaga

Uap (PLTU). Salah satunya adalah pembangunan bebarapa gedung di

kantor desa. Berikut pernyataan dari warga AR, BP. AD & pak NI.

iah bener Dek, kalau bantuan-bantuan gitu disni paling sering

biasanya di kasik oleh perusahaan-perusahaan yang ada di PLTU,

yah contoh nyatanya bangun kantor Desa depan rumah ini

sudah.. (AR, 07 Maret 2015)


42/76

37

iyah benar Dek, kalau bantuan-bantuan sosial dan semacamnya

biasanya ada dan yang memebrikan itu adalah perusahaan yang ada

di PLTU.. contohnya saja bangunan kantor Desa yang ada di depanrumah saya ini sudah.. (AR, 08 Maret)

iah kak, bener kalau itu... disini sering dibantu sama perusahaan-

perusahaan gitu.. (BP, 08 Maret 2015)

iyah mas. Benar kalau itu.. disini sering diberi bantuan

perusahaan-perusahaan.. (BP, 08 Maret 2015)

engghi bendher lek, mon bentoan bentoan kassak biasanah se

segut jet derih perusahaan, nggi engak pembangunan gedung

Disah genikah pon contonah... (AD, 08 Maret 2015)

iyah benar Dek, kalau bantuan-bantuan biasanya sering dariperusahaan, iyah contohnya seperti Kantor Desa itu sudah.. (AD,

08 Maret)

ohhh.. gedung kantor disah kassak gi cong, engghi jet caen olle

bentoan dherih PLTU.. genikah mon tak kaleroh se ebangun taon

2011 bik taon berrik, 2013 mon tak kleroh.. (pak NI, 08 Maret

2015)

ohh..iyah memang benar kalau gedung Kantor Desa mendapat

bantuan dari PLTU,. Kalau tidak salah pada tahun 2011 dan

sebelahnya itu masih barusan, tahun 2013.. (pak NI, 08 Maret

2015)

Pernyataan dari keempat informan diatas semakin memperkuat

data yang telah didapatkan. Dan semakin memperjelas bahwa bantuan-

bantuan yang sering ada di Desa Selobanteng berasal dari pihak luar yaitu

perusahaan bukan pemerintah daerah setempat.

Dibuktikan dengan Tidak adanya papan informasi yang di miliki oleh

Kantor Desa.


43/76

38

Keterangan : kantor Desa Selobanteng

Fasilitas media penyampaian aspirasi warga Desa, baik secara lisan dan

tulisan. Seperti bentuk Kotak saran.

Keterangan dari kantor Desa Selobanteng, Kecamatan Banyuglugur


44/76

39

Dan nampak terjadi dari gambar yang diambil, menunjukkan

bahwa tidak ada aktifitas kerja, dari aparat pemerintah desa. Hal ini

diselaraskan dengan bebarapa pembenaran dari masyarakat Desa jika

jarang mereka melihat aktifitas kerja dari aparat Desa. Berikut pernyataan

dari pak JP dan bu MN. Pak JP dan Bu MN bekerja sebagai petani.

tadek lek, mon kepala Disah biasanah bedhe e bungkonah,

deddinah mon bedheh perloh apah yeh entar ka bungkonah..

makeh dekyeh jet lakoh seppeh kantor Disah reah.. tadek pah apah

neng e dinnak ...(JP, 05 Maret 2015)

tidak ada Dek, kalau kepala Desa biasanya selalu dirumah, jadikalau ada keperluan apa-apa biasanya warga langsung

kerumahnya.. lagi pula di kantor Desa memang selalu sepi, tidak

ada kegiatan apa-apa.. (JP, 05 Maret 2015)

tak taoh jek cong, mon engak bek abeen tak taoh pa apah ka

urusan jiyeh.. lah can se endik kuasah, mon bedeh ye norrok mon

tadek yeh neng neng.. (MN, 05 Maret 2015)

tidak tau Nak, kayak ibu tidak tau apa-apa kalau urusan seperti

itu.. kita ikut saja apa kata yang menjabat (Kepala Desa) sekarang

ini, kalau ada himbauan kita ikuti kalau tidak ada kita diam.. (MN,

05Maret 2015)

Pernyataan dari kedua informan diatas semakin memperkuat data


fasilitas media penyampaian aspirasi warga desa, baik secara lisan dan

tulisan. Seperti bentuk kotak saran, kemudian ketika direfleksi pada

indikator transparansi oleh Mardiasmo (2002) dimana salah satunya adalah

tersedianya sarana untuk suara dan usulan rakyat. Itu tidak terjadi diDesa Selobanteng saat ini.


45/76

40

2) Transparansi Desa Sumber Anyar

Bentuk komunikasi publik tidak mendukung pada arah terjadinya

transparansi di Desa Sumber Anyar. Hal ini didukung dengan bebarapa data yang

diambil di kantor Desa Sumber Anyar:

keterangan : Kantor Desa Sumber Anyar

Di sebelah kiri,

Lembaga terkait dalam mendukung kinerja

Pemerintah Desa. Yang terdiri BPD, PKK,

LPM, HIPPA SIDO MAKMUR, MUTIARA

BANGSA.

a) Komunikasi publik oleh pemerintah Desa

Bentuk komunikasi publik yang dibangun oleh pemerintah desa tidak

mendukung pada arah terjadinya transparansi di Desa Sumber Anyar. Hal ini

didukung dengan bebarapa data yang diambil di kantor Desa Sumber Anyar

dimana sebagai berikut :


46/76

41

sosialisasi progam-program tekait. Kepada masyarakat mengenai

kegiatan pembangunan Desa, atau Agenda Pemerintah Desa terjadi tidak

melibatkan warga secara aktif.

Sosialisasi mengenai pembangunan desa atau agenda pemerintah

desa tidak pernah dilakukan secara terbuka untuk warga desa. kegiatan

sosialisasi atau pemaparan program-program terkait agenda pemerintah

desa biasanya hanya diikuti oleh aparat desa dan lembaga terkait. Hal ini

senada dengan pernyataan dari salah satu aparat desa. yaitu:

ohh .. kalau itu ada Dek, rapat koordinasi seperti itu, yah

pesertanya aparat desa dan lembaga terkait seperti BPD, PKK dan,LPM.. kalau warga Desa kan sudah diwakilkan BPD, tapi untuk

keberlanjutan warga Desa tau atau tidak tentang program kita itu

wewenang BPD dalam mempublikasikan.. (pak HP, 06 Maret

2015).

ohh..kalau itu ada dek, namanya rapat koordinasi.. dan peserta

rapat adalah aparat Desa dan lembaga terkait seperti BPD, PKK

dan ,LPM.. kalau warga Desa sudah terwakilkan oleh BPD, tapi

untuk keberlanjutan warga Desa untuk mrngetahui atau tidak

tentang program kita itu wewenang BPD dalam mempublikasikan..

(pak HP, 06 Maret 2015).

Pernyataan dari aparat desa selaku informan diatas semakin memperkuat

data yang telah didapatkan. Dan semakin memperjelas bahwa tidak adanya

keterlibatan aktif masyarakat mengenai kegiatan pembangunan desa, atau agenda

pemerintah desa. Kemudian ketika direfleksi pada indikator transparansi oleh

sehingga masih banyak warga desa yang tidak mengetahui atau tidak pernah

mendapatkan kegiatan sosialisasi seperti yang ditekankan.

Tidak adanya sosialisasi mengenai UU Desa yang mengatur Progam

Dana Hibah Desa 1 Milyar, di Desa Sumber Anyar.

Tidak ada kegiatan sosialisasi mengenai progam dana hibah desa satu

milyar kepada warga desa, di benarkan adanya oleh aparat desa. Yaitu oleh

bapak HP. Dalam salah satu perbincangan. Sumber ini menjadi informasi

kunci dalam tahap wawancara kala itu, sebab data atau fakta bermuara dari

aparat sistem. Oleh karenanya tidak perlu melanjutkan pada informan

tambahan. Berikut pernyataan dari pak HP.


47/76

42

gak da tu Dek, untuk agenda sosialisasimengenai Progam Dana

Hibah Desa 1 Milyar kita tidak mengagendakan kepada

masyarakat Desa, tapi bukankah suara mereka sudah diwakilkanoleh keterlibatan Badan Permusyawarahan Desa (BPD).. jadi saya

rasa itu sudah cukup.. (HP, 09 Maret 2015)

tidak ada Dek, untuk agenda sosialisasi mengenai program dana

Desa 1 milyar.. kita tidak mengadakan kepada masyarakat Desa.

karena mereka sudah diwakilkan oleh keterlibatan Badan

Permusyawarahan Desa (BPD).. jadi saya rasa itu sudah cukup..

(HP, 09 Maret 2015)

Pernyataan dari pak HP selaku informan, diatas semakin

memperkuat data dan fakta yang ada. Dan semakin memperjelas bahwaTidak adanya sosialisasi mengenai progam dana hibah desa satu milyar, di

Desa Sumber Anyar. Kemudian ketika direfleksi pada indikator transparansi

oleh Mardiasmo (2002) yaitu: Terdapat pengumuman kebijakan mengenai

pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah.

Kegiatan sosialisasi tidak pernah diadakan dan akibatnya masih

banyak warga desa yang tidak mengetahui mengenai dana desa. Kegiatan

sosialisasi seperti yang seharusnya bertujuan untuk memenuhi atau

mencapai dari apa yang menjadi isi UU No. 06 2014 Tantang Desa.

Pembatasan ruang demokrasi terhadap peran BPD sebagai lembaga

chek andbalanceingdi pemerintahan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa yang seharusnya menjadi kontrol

dan media dari penyampai aspirasi warga ternyata tidak memiliki ruang

bebas dalam perannya sebagai penyampai aspirasi warga desa. hal ini juga

diungkapkan oleh bebarapa informan warga desa yang pernah menjadi

anggota BPD beberapa tahun silam. yaitu pak.TN. Sebagai berikut:

BPD itu tidak diberi ruang oleh kantor Desa secara leluasa, itu

benar Dek, seakan-akan mereka itu tidak mau kita pantau.. dalam

agenda rapat-rapat atau terjun lapangan kita jarang diikutkan..

yah kalau rapat memang sering kita ikut, tapi kalau sudah

dilapangan kita (BPD) itu gak dapat kabar.... (pak.TN, 10 Maret

2015).


48/76

43

BPD itu tidak diberi ruang oleh kantor Desa secara leluasa, itu

benar Dek, seakan-akan mereka itu tidak mau kita pantau.. dalam

agenda rapat-rapat atau terjun lapangan kita jarang diikutkan.. yah

kalau rapat memang sering kita ikut, tapi kalau sudah dilapangan

kita (BPD) itu gak dapat kabar.... (pak.TN, 10 Maret 2015).

Singkronisasi antara BPD dan aparat Desa Sumber Anyar menjadi

fakta yang mengejutkan dengan pembenaran argument atau informasi yang

disampaikan oleh pak TN mantan anggota BPD Desa Sumber Anyar.

Tidak adanya publikasi mengenai penggunaan Alokasi Dana Desa.

Publikasi mengenai penggunaan alokasi dana desa tidak pernah ada di

Desa Sumber Anyar. Sudah jelas terjadi ketika melihat kondisi kantor desa

yang tidak memiliki kotak saran dan papan informasi yang tidak digunakan,

terlebih lagi dengan melakukan publikasi masal hal itu tidak pernah terjadi.

Fakta ini turut dibenarkan oleh salah satu aparat Desa Sumber Anyar tersebut.

kalau saya ia-ia saja Dek, toh tidak ada aturan dari pusat untuk

mempublis penggunaan ADD, kalau seandainya ada aturan dari

kabupaten mungkin kita lakukan.. tapi begini Dek, apa iyaa?? Apa

Kepala Desa berani..hahahaha (tertawa)..itu sama saja kita buka

aib daerah,.. (pak HP, 09Maret 2015)

kalau saya sendiri ia-ia saja untuk mempublikasikan anggaran,

tapi nyatanya juga tidak ada aturan dari pusat untuk melakukan itu.

Kalau seandaianya ada aturan yang mengharuskan maka kita

lakukan.. namun apa iyaa?? Dan apa kepala Desa mau dan bersedia

(berani) hahaha (tertawa)... itu sama saja kita membuka aib daerah

(pak HP 09 Maret 2015)

Menjadi cukup jelas adanya fakta bahwa desa Sumber Anyar tidak

pernah mengadakan kegiatan mempublikasikan penggunaan alokasi dana

desa tersebut. Terlebih lagi mereka tidak siap dengan konskensi dari upaya

publikasi tersebut dan juga aparat desa merasa tidak ada aturan khusus yang

mengharuskan mereka mempublikasikan penggunaan alokasi dana desa.

b) Hak masyarakat terhadap akses informasi

Tidak pernah ada laporan pertanggung jawaban tahunan dari aparat

Desa kepada Warganya tentang Dana Desa.


49/76

44

Laporan pertanggungjawaban yang seharusnya menjadi agenda

rutin tahunan dari pemangku kebijakan atau pelaksana kebijakan

terutamanya sistem, sama halnya dengan pemerintahann desa. juga perlu

memiliki laporan pertanggungjawaban dari rekam jejak keberlangsungan

daerahnya. Dan kalangan masyarakat desa mayoritas tidak tahu apa itu

LPJ. Dan hal tersebut dibenarkan oleh pernyataan salah satu aparat desa

yang mengatakan.

gak pernah ada Dek, kalau LPJ pas ngajak warga gitu itu... yah

kalau LPJ cukup bagian aparat Desa saja, toh BPD kalau ikut

didalamnya juga bisa dianggap keterwakilan dari warga Desakan.. (pak.HP ,09 Maret 2015)

tidak pernah ada Dek kalau mengenai LPJ kemudian mengikut

sertakan warga Desa.. sebab LPJ itu merupakan kegiatan aparat

Desa saja kalaupun BPD ikut didalamnya bukankah itu sudah

mewakili dari suara (keterlibatan warga Desa).... (pak.HP,09

Maret 2015)

Cukup jelas sudah bahwa secara kontekstual keseluruhan, aparat

Desa tidak pernah mengikut sertakan langsung warga Desa dalam acara

kegiatan laporan pertanggung jawaban di Desa Sumber Anyar tersebut.

Ketidakberanian warga untuk melaporkan praktek money politic di

Desa.

Keberdaan Money politic juga pula ada di Desa Sumber Anyar,

setiap dekade pemilihan baik itu caleg (calon legislatif), kepala desa

(terutamanya) dan Cabub (calon bupati). Paraktek politik uang masih

marak sekali di tempat ini. Dan warga desa sudah terbiasa dengan kondisi

seperti itu. Namun masih terdapat pula warga desa yang geram (tidak

suka) dengan kebiasaan ini. Diantaranya adalah pak PT (tokoh

masyarakat) dan BD (tokoh pemuda)

sama lah Dek...hahahaha (tertawa),..didesa manapun selama itu

Situbondo pasti ada yang namanya politik uang itu (pak PT,09

Maret 2015)

sama saja ya Dek...hahaha (tertawa).. desa dimana saja selama itu

masih kabupaten Situbondo, yang namanya politik uang itu pasti

ada (pak PT, 09 Maret 2015)


50/76

45

iyah memank ada pas pemilihan kades kemaren.. tapi gak

sama sih, ada yang 20 ribu dapatnya, ada yang 15 ribu macem-

macem sudah... (BD, 09 Maret 2015)

iyah memang ada waktu pemilihan kepala Desa tahun lalu ..

tetapi tidak sama jumlah yang diberikan, ada yang sebesar 20 ribu

kemudian ada 15 ribu, bermacam-macam kalau untuk membeli

suara itu (BD, 09 Maret 2015)

Tidak semua warga desa menikmati tradisi politik uang yang terjadi,

nyatanya masih ada beberapa warga desa yang jenuh dengan kondisi seperti

ini. Dan ada yang tidak tahu bagaimana cara mereka untuk berpartisipatif

dalam menangani hal ini. Tidak adanya Publikasi serta penggandaan buku Pedoman penyusunan

pembangunan untuk dibagikan ke bebarapa kalangan masyarakat terkait.

Pedoman publikasi penyusunan pembangunan ada namun tidak ada

sosialisasi terhadap masyarakat desa. Sehingga banyak atau bahkan mayoritas

penduduk desa tidak tau mengenai agenda pembangunan dan bagaimana

proses berjalannya baik secara penyusunan perencanaan maupun pelaksanaan

pembangunan. Hal serupa juga dibenarkan adanya oleh aparat desa bapak HP.

Dalam salah satu perbincangan.

kita ada buku pedoman penyusunan pembangunan beserta

anggaran yang ditetapkan. RKPD 2016.. tapi tidak perlulah

masyarakat tahu semua, lagian untuk apa coba?.. ini cukup

pemerintah Desa yang tahu, tapi kalau ada yang bersedia minta

yah saya kasi tapi atas ijin bapak Kepala desa dulu.. (HP, 09

Maret 2015)

kita ada buku pedoman penyusunan pembangunan beserta

anggaran yang ditetapkan. RKPD 2016.. tapi tidak perlu juga untuk

dipublikasikan kepada masyarakat. Lagi pula untuk apa hal itumereka tahu?.. ini cukup pemerintah Desa yang tahu, tapi kalau ada

yang bersedia minta bisa saya berikan tapi atas ijin bapak Kepala

desa terlebih dahulu.. (HP, 09 Maret 2015)

hahahahaha..kalau seandainya APBDes harus dipublikasikan,

mana mungkin bisa terjadi Dek, pertanyaannya adalah Apakah

Kepala Desa Bersedia??.. itu sama saja kita membuka aib

Daerah.. kita harus realistis sekarang, apa beliau mau... (HP, 09

Maret 2015)

hahahahaha..kalau seandainya APBDes harus dipublikasikan,

mana mungkin bisa terjadi Dek, pertanyaannya adalah Apakah


51/76

46

Kepala Desa Bersedia??.. itu sama saja kita membuka aib Daerah..

kita harus realistis sekarang, apa beliau mau... (HP, 09 Maret

2015)

Pernyataan dari pak HP selaku informan pokok semakin

memperjelas fakta yang ada. Bahwa tidak adanya papan informasi dan

Publikasi atau penggandaan buku pedoman penyusunan pembangunan

untuk dibagikan ke bebarapa kalangan masyarakat terkait di Desa Sumber

Anyar. Karena dirasa tidak ada kewajiban yang mengatur untuk melakuka

hal tersebut dan lagi jika hal tersebut dilakukan, ada ketakutan sistematis

dari aparat pemerintah daerah. Hal ini menjadi salah satu bentuk tidakterjadinya transparansi jika direfleksi pada indikator transparansi menurut

Krina (2003) sebagai berikut:

1. Penyediaan informasi yang jelas tetang tanggung jawab

2. Kemudahan akses informasi

Maka dari itu masih banyak (mayoritas) warga desa masih tidak

mengetahui tentang informasi-informasi mengenai desa dan kebijakan

progam-program. Serta pedoman-pedoman pengelolaan anggaran dana desa

Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2016. Sudah dibentuk

namun tidak ada publikasi dari dokumen ini.

keterangan: hard copy RKP-Des Tahun Anggaran 2016


52/76

47

Di Kantor Desa Sumber Anyar memil;iki Rencana Kerja

Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2016 (RKPD 2016). Sengaja tidak

dipublikasikan dengan alih karena tidak ada himbauan dari pusat maupun

kepala desa untuk mempublikasikan atau mensosialisasikan pedoman Rencana

Kerja Pembangunan Desa Tahun Anggar an 2016 (RKPD 2016).

Penggunaan papan informasi tidak produktif dan kebanyakan warga tidak

tahu peran serta fungsinya sebagaimana.

Di Desa Sumber Anyar, terjadinya tidak berdaya fungsi dari akses

terhadap informasi pada setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Desa.

Pemerintah menyediakan papan Informasi akan tetapi itu tidak digunakan

untuk penyampaian keterkaitan agenda kegiatan, atau kabar-kabar strategis

tentang desa. Justru papan Informasi hanya sekedar papan yang ada sebagai

bentuk formalitas saja.

(Keterengan : Tampak Depan

bersebalahan dengan kantor Kepala Desa)


53/76

48

Keterangan :papan informasi tidak tepat guna, kertas yang tertempel

merupakan informasi PNPM 2012

Papan informasi yang dimiliki Kantor Desa Sumber Anyar, tidak

dalam penggunaan secara optimal. Tidak ada informasi yang bersangkutan

dengan desa, kertas-kertas yang tertempel adalah milik dari PNPM yang

terdahulu.

Hal serupa juga dibenarkan adanya oleh aparat desa oleh bapak HP.

Berikut pernyataan dari pak HP.

papan informasi yah.. ada kayaknya, tapi kita yah gak pernah

pakek tu Dek...hahaha. itu bahkan lebih sering di pakek samabagian PNPM.. gak tau nempel apa!.. (HP, 09 Maret 2015)

papan informasi yah.. ada sepertinya, tapi kita (Pemerintah Desa)

jarang menggunakannya dan sepertinya belum kita gunakan itu

Dek...hahaha. itu bahkan lebih sering di pakek sama bagian

PNPM.. tidak tahu untuk penyampain informasi apa!.. (HP, 09

Maret 2015)

Fasilitas media penyampaian aspirasi warga Desa, baik secara lisan dan

tulisan. Seperti bentuk Kotak saran.

keterangan : tampak depan balai Kantor Desa Sumber Anyar


54/76

49

keterangan : tampak samping balai Kantor Desa Sumber Anyar

Tidak tersedianya Kotak saran sebagai media aspirasi bagi masyarakat

Desa, juga dibenarkan adanya oleh aparat Desa.

iyah tidak ada memang Dek.. kita tidak menyediakan Kotak

saran..lagian untuk apa coba, warga tidak akan

menggunakannya.. (HP, 09 Maret 2015)iyah tidak ada memang Dek.. kita (Pemerintah Desa) tidak

menyediakan kotak saran.. lagi pula untuk apa, warga juga tidak

akan menggunakannya.. (HP, 09 Maret)

Pernyataan dari pak HP selaku informan, diatas semakin memperkuat data

dan fakta yang ada. Bahwa tidak memiliki fasilitas media penyampaian aspirasi

warga desa, baik secara lisan dan tulisan, seperti bentuk kotak saran. Kemudian

ketika direfleksi pada indikator transparansi oleh Mardiasmo (2002) dimana salah

satunya adalah tersedianya sarana untuk suara dan usulan rakyat. Dan itu tidak

ada di Desa Sumber Anyar tersebut.


55/76

50

3) Transparansi Desa Kilensari

Perkembangan pada Desa Kilensari sebagai katagori desa maju maka dalam

urusan transparansi sistem seharusnya menjadi contoh bagi desa lain yang masuk

dalam katagori tertinggal atau berkembang. Proses terjaminnya akses atau

kebebasan bagi setiap orang (Masyarakat Desa) untuk memperoleh informasi

tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi menegenai kebijakan,

proses pembuatan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai. Di Desa Kilensari

seharusnya menjadi contoh terjadinya transparansi Sistem yang bisa dikatakan

baik. transparansi, yang harus menekankan kepada dua aspek seperti:

a) Komunikasi publik oleh pemerintah Desa

Bentuk komunikasi publik ternyata tidak mendukung pada arah terjadinya

transparansi di Desa Kilensari Hal ini dibuktikan dengan bebarapa data yang

diambil di kantor Desa Kilensari sebagai berikut :

Adanya Sosialisasi progam-program tekait atau agenda pemerintah Desa

hanya melibatkan aparat Desa dan keterwakilan lembaga.

Sosialisasi program yang dilakukan Desa Kilensari terkait agenda

pemerintah daerah nyatanya hanya dilakukan oleh jajaran aparat desa dan

keterwakilan lembaga. Peran aktif dari masyarakat atau keikut sertakan

masyarakat atau warga tidak diberikan kesempatan. Aparat desa menganggap

suara mereka sudah diwakilkan dengan adanya lembaga seperti PKK dan

BPD. Hal ini dibenarkan adanya oleh pernyataan bebarapa informan yaitu

Bu.FS (Tokoh Marjinal) dan Pak FZ (Masyarakat Biasa) mengatakan.

sebenernya memang bener Dek, itu sudah diwakilkan sama ibu-

ibu PKK biasanya kalau rapat-rapat gitu, tapi orang - orang kayakkita ini gak tau apa-apa Dek.. jadi ikut-ikuttan saja wes.. (Bu.Fs

12 Maret 2015)

Memang bener Dek, kalau ibu-ibu PKK yang mengikuti rapat

sebagai keterwakilan dari kaum perempuan. Tetapi orang - orang

pinggiran seperti kita ini tidak tahu apa-apa tentang itu Dek..

jadinya hanya mengikuti saja kepeutusannya.. (Bu.Fs 12 Maret

2015)

iyah sudah BPD itu yang ikut Dek.. tapi yah gak tau juga Dek.. isi

rapatnya apa, dan kegiatannya apa... buktinya kita begini-begini

saja tidak ada apa-apa.. (pak FZ, 12 Maret 2015)


56/76

51

iyah memang BPD yang mengikuti kegiatan-kegiatan Dek.. tetapi

tidak tahu mengenai apa Dek.. isi rapatnya apa, dan kegiatannya

apa... buktinya kita tetap saja seperti ini, tidak ada apa-apa.. (pakFZ, 12 Maret 2015)

Keterlibatan warga secara langsung akan akses kegiatan masih rendah,

terlebih lagi dalam mengikuti kegitan sosialisasi progam-program tekait atau

agenda pemerintah desa dimana keterlibatan keterwakilan lembaga belum juga

menjadikan sistem benar-benar teransparansi. Buktinya saja masih ada warga

desa yang tidak mau tahu akan hal tersebut.

Tidak adanya sosialisasi mengenai Progam Dana Hibah Desa 1 Milyar, diDesa Kilensari.

Ternyata banyak dari warga yang tidak mengetahui mengenai

ADD satu milyar di Desa Kilensari. Dari lima warga yang saya temui dan

berlokasi tinggal didekat kantor desa mereka menyatakan tidak tau tentang

pengguanaan ADD. Diantaranya adalah Pak NK (tokoh Masyarakat), FT

(tokoh pemuda), ZN (tokoh masyarakat biasa), Bu. JM (tokoh marjinal)

dan Bu. SM (masyarakat umum). Berikut pernyataan mereka.

tidak percaya saya kalau program 1 milyar Desa bisa berjalan,

mana buktinya.. masyarakat disini yah gitu-gitu aja, adek lihat saja

sendiri.. itu hanya janji palsu pemerintah saja Dek, demi

mengambil simpati masyarakat.. yah politik pasti gitu sudah...

(pak NK, 12 Maret 2015)

tidak percaya saya kalau program 1 milyar Desa bisa berjalan,

mana buktinya.. masyarakat disini tetap saja tidak ada perubahan,

bisa adek lihat sendiri.. itu hanya janji palsu pemerintah saja Dek,

demi menarik simpati masyarakat.. yah politik selalu seperti itu

sudah (kekecewaan terhadap sistem)... (pak NK, 12 Maret 2015)

boh..bantuan lagi mas, mana yah kok gak ada... gak denger saya

mas. Yah kalau ada semoga benar-benar digunakan untuk warga

lah kedepannya... (FT, 12 Maret 2015)

boh..bantuan lagi mas, mana yah kok tidak ada...saya tidak pernah

mendengar tentang bantuan itu. Yah kalau ada semoga benar-benar

digunakan untuk warga lah kedepannya...(FT, 12 Maret 2015)

program 1 milyar untuk Desa memang sudah di Sah kan yah

setau saya baca berita waktu itu.. tapi saya tidak yakin akan

berjalan efektif mas kalau disini.. saya rasa semua daerah sama

yah, kalau bantuannya berupa uang ujung-ujungnya pasti ada


57/76

52

main dibelakang.. sudah jadi hal yang umum kayak itu mas...

(ZN, 12 Maret 2015)

program 1 milyar untuk Desa memang sudah di Sah kan yah,

setau saya baca berita waktu itu.. tapi saya tidak yakin akan

berjalan efektif mas kalau disini (Desa Kilensari).. saya rasa semua

daerah sama yah, kalau bantuannya berupa uang ujung-ujungnya

pasti ada main dibelakang (korupsi).. sudah jadi hal yang umum

kayak itu mas... (ZN, 12 Maret 2015)

Ibu gak tahu tu Dek.. itu bantuan dari siapa emanknya Dek,

kalau seperti ibu ini dapet gak ya biasanya...... (JM, 11 Maret

2015)

ibu tidak tahu Dek.. itu bantuan dari siapa memangnya Dek, kalau

seperti ibu ini dapet gak ya biasanya...... (JM, 11 Maret 2015)

gak tau yah Dek.. gak pernah denger tu ada program itu.. kalau

bantuan BBM itu tau sih, tapi ibu gak dapet.. pedahal ibu yah

butuh... (SM, 12 Maret 2015)

tidak tahu Dek.. tidak pernah mendenger kalau ada program itu..

kalau bantuan BBM itu tau sih, tapi ibu tdak terkenai program..

pedahal ibu juga membutuhkan... (SM, 12Maret 2015)

Ternyata masih belum ada sosialisasi dari pemerintah desa kepada

masyarakat umum mengenai bantuan ADD satu milyar desa. Sehingga

mayoritas penduduk desa tidak mengetahui tentang daya serap anggaran,

sedikit yang mengetahui tentang program satu milyar untuk desa itu

mengetahui dari pemebritaan di televisi.

Pernyataan dari kelima informan diatas semakin memperkuat data

yang telah didapatkan. Dan semakin memperjelas bahwa Tidak adanya

sosialisasi mengenai progam dana hibah desa satu milyar, di Desa Kilensari.

Kemudian ketika direfleksi pada indikator transparansi oleh Mardiasmo

(2002) Terdapat pengumuman kebijakan mengenai pendapatan,

pengelolaan keuangan dan asset daerah.

Pada Desa Kilensari bisa dikatakan tidak terjadinya tansparansi

tersebut. Buktinya saja banyak warga desa yang masih tidak mengetahui

atau tidak pernah mendapatkan kegiatan sosialisasi seperti yang yang

seharusnya mengatur dalam isi UU No. 06 2014 Tantang Desa.


58/76

53

keberadaan BPD sebagai lembaga chek and balanceing pemerintahan

Desa tidak didukung oleh peran aktif warga Desa.

beberapa warga Desa Kilensari tidak mengetahui peran BPD, hal

tersebut dikemukakan oleh beberapa informan (pak FZ) yang mengatakan.

ndak tahu yah Dek, tapi selama saya jadi tukang ojek didepan

kantor Desa ini.. saya gak tahu tu tugasnya BPD apa??.. lagian

untuk apa ngurus-ngurus gituan.. politik itu kotor Dek... (pak FZ,

12 Maret 2015)

tidak tahu saya Dek apa kegunaannya dari BPD, selama saya kerja

didekat Kantor Desa ini, saya tidak tahu tugasnya BPD apa??.. lagi

pula untuk apa juga saya mengurus itu.. politik itu kotor Dek..(

transparansi sistem pelaksanaan dana hibah desa 1 milyar dalam upaya revolusi mental di kabupaten...

Documents