tranformasi dan akselerasi pembangunan daerah dalam … · sektor-sektor strategis ekonomi domestik...

TRANFORMASI DAN AKSELERASI

PEMBANGUNAN DAERAH DALAM

MENGURANGI KESENJANGAN PEMBANGUNAN

Oleh:

Drs. Sumedi Andono Mulyo, MA, Ph.D

Direktur Daerah tertinggal, Transmigrasi dan Perdesaan

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas

OUTLINE

PENDAHULUAN

BENCHMARKING PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DESA DAN KAWASAN PERDESAAN

MEKANISME PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

STRATEGI PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN BERKELANJUTAN

LAMPIRAN

PENDAHULUAN

AGENDA PEMBANGUNAN (NAWACITA)

Agenda pembangunan (Nawa Cita) yang tercantum dalam RPJMN 2015-2019 menegaskan tentang pentingnya kebijakan, program dan kegiatan yang nyata dan terukur untuk mendorong percepatan pembangunan desa dan daerah: Nawa Cita 3: Membangun Indonesia DARI PINGGIRAN dengan MEMPERKUAT

DAERAH-DAERAH DAN DESA dalam kerangka Negara Kesatuan Nawa Cita 6: Meningkatkan PRODUKTIVITAS RAKYAT dan DAYA SAING di pasar

internasional; Nawa Cita 7:Mewujudkan KEMANDIRIAN EKONOMI dengan menggerakan

SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS EKONOMI DOMESTIK Daya saing nasional ditentukan oleh daya saing daerah Daya saing daerah

ditentukan oleh DESA dan KAWASAN PERDESAAN yang MAJU, PRODUKTIF, BERNILAI TAMBAH dan BERDAYA SAING TINGGI;

Percepatan pembangunan desa, kawasan perdesaan, daerah tertinggal, transmigrasi dan perbatasan hanya dapat dilakukan dengan memperkuat kerjasama dan kemitraan yang kuat antara Kementerian/Lembaga dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat, Pergurun tinggi dan Swasta yang solid dan berkelanjutan.

5

TRANSFORMASI KEUNGGULAN

5

DAYA SAING BERBASIS FAKTOR INPUT

DAYA SAING BERBASIS EFISIENSI

DAYA SAING BERBASIS INOVASI

•Sumber Daya Alam: Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Pertambangan •Pariwisata: Wisata Alam, Wisata Seni dan Budaya, Wisata Kuliner

•SDM terampil dan terdidik •Infrastruktur dasar: jalan, air bersih, listrik, telekomunikasi dan informasi •Infrastruktur ekonomi: pasar, bank, pusat perdagangan •Jaringan transportasi darat, laut dan udara

• Ekonomi kreatif • Pusat Inovasi, Riset dan

Pengembangan Daerah • Tenaga profesional • Kerjasama: Pemda-Universitas dan

Swasta

Diadaptasi dari: The Global Competitiveness Report 2011-2012 (World Economic Forum)

Keunggulan Komparatif

Keunggulan Kompetitif

Keunggulan Kompetitif

2020

2025

2013

Aset sosial

Aset SDA dan Lingkungan

Aset ekonomi

Aset sosial

Aset SDA dan Lingkungan

Aset ekonomi

t0 tn

PEMBANGUNAN SEBAGAI PROSES AKUMULASI MODAL (ASET)

• Akumulasi modal sosial (Social Capital Accumulation) • Akumulasi modal fisik (Physical Capital Accumulation) • Akumulasi modal ekonomi (Economic Capital Accumulation) • Akumulasi modal pengetahuan (Knowledge Capital Accumulation)

SDA

SDM

Pertanian dan Pertambangan

Manufaktur dan Jasa

Pe

nin

gk

ata

n K

ap

ab

ilit

as

(Da

ya

Sa

ing

, D

aya

Ta

rik

d

an

Da

ya

Le

sta

ri)

Berburu dan Pengumpul

Berpindah dan Bertani

Masyarakat Maju Masyarakat Tradisional

Masyarakat Berkembang

TRANSFORMASI SOSIAL, BUDAYA, EKONOMI DAN SUMBER DAYA

Sintesis dan Daur Ulang

Prasarana

Informasi

Teknologi

Ruang (darat dan laut)

Jawa dan Sumatera Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Kalimantan Kalimantan dan Sulawesi

Kemajuan suatu daerah ada Perbedaaan Arah (Direction), Besaran (Magnitude) dan Kecepatan (Speed)

Institusi

POTENSI DAERAH

•Perikanan dan Kelautan •Pertanian dan Perkebunan • Industri pengolahan •Pariwisata •Jasa

MASALAH DAERAH

• Kemiskinan • Pengangguran • Ketertinggalan • Keterisolasian • Rawan bencana

RPJMN 2015-2019 (TRISAKTI DAN NAWA

CITA)

STARTEGI DAN KEBIJAKAN

PROGRAM DAN KEGIATAN

Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Kesempatan Kerja, Perdagangan, Pendapatan, Daya Saing dan Keunggulan Daerah

Pendapatan

Budidaya Produksi

TRANFORMASI DAN AKELERASI PEMBANGUNAN • Pelayanan Dasar • Sumber Daya Manusia • Prasarana dan Sasarana • Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Manajemen • Tata Kelola

FAKTOR PENENTU • Kesesuaian RTRW • Kesiapan Lahan • Keterlibatan Masyarakat • Kesiapan Pemda • Kerjasama Perguruan Tinggi dan

Kerjasama Swasta

MANAJEMEN KINERJA PEMDA • Regulasi • Pengorganisasin • Perencanaan • Penganggaran • Pelaksanaan dan Pelaporan • Pengendalian dan Evaluasi

Destinasi Wisata

Pendapatan

Jasa (Akomodasi, Transportasi, Kerajinan dan

Festival)

Pemasaran (Media, Promosi,

Networking)

Pengolahan (Iptek, Prasarana dan Sarana)

Pemasaran (Media, Promosi, Networking)

EVALUASI PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN

RPJMN 2015-2019

RPJMN 2015-2019

2015 2016 2017 2018 2019

EVA

LUA

SI

MO

NIT

OR

ING

PER

SIA

PAN

REN

CA

NA

REN

CA

NA

Keterkaitan program dan kegiatan dalam mendukung

pencapaian tujuan dan sasaran RPJMN 2015-2019.

MID-TERM REVIEW RPJMN 2015-2019

2

Tercapai/on-track/ on-trend

Perlu kerja keras

Sangat sulit tercapai

SASARAN NASIONAL

1. Berkurangnya Daerah tertinggal dari 122 menjadi 42 kabupaten

2. Meningkatnya rata-rata pertumbuhan ekonomi daerah tertinggal menjadi 7,24%

3. Berkurangnya persentase penduduk miskin daerah tertinggal menjadi 14%

4. Meningkatnya IPM daerah tertinggal menjadi 69,6 5. Berkurangnya 4.500 desa tertinggal menjadi

desa berkembang 6. Meningkatnya 1.800 desa berkembang menjadi

desa mandiri 7. Menguatnya keterkaitan desa-kota dan ekonomi

di 39 kawasan perdesaan untuk percepatan desa mandiri

8. Terbangunnya dan berkembangnya 130 kawasan transmigrasi/65 satuan permukiman transmigrasi untuk percepatan desa berkembang

9. Menurunnya Indeks Risiko Bencana sebesar 30% di 136 kabupaten/kota pusat pertumbuhan yang memiliki risiko bencana tinggi

SASARAN RPJMN 2015-2019

INDIKATOR 2014

2015 2016 2017 2018 2019 (Baseline)

SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL & KAWASAN PERBATASAN

Persentase pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal (%) 6.89 6.96 7.02 7.08 7.15 7.24

Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal (%) 16.42 16 15.42 14.9 14.43 14

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal 67.46 68.13 68.49 68.84 69.18 69.59

Pengembangan Pusat Ekonomi Kawasan Perbatasan 3 PKSN 10 PKSN 10 PKSN 10 PKSN 10 PKSN 10 PKSN

Pembangunan Kecamatan lokpri kawasan perbatasan 111 lokpri 50 lokpri 100 lokpri 150 lokpri 187 lokpri 187 lokpri

Pembangunan infrastruktur pendukung PLBN (Gedung Inti PLBN) -- 7 PLBN 7 PLBN 7 PLBN 7 PLBN 7 PLBN

SASARAN PEMBANGUNAN PERDESAAN

Pengurangan desa tertinggal menjadi desa berkembang -- 500 desa 1.500 desa 3.000 desa 4.500 desa 5.000 desa

Peningkatan desa berkembang menjadi desa mandiri -- 200 desa 600 desa 1.200 desa 1.800 desa 2.000 desa

Peningkatan Keterkaitan Desa-Kota dan ekonomi kawasan perdesaan untuk percepatan desa mandiri

14 Kaw 28 Kaw 39 Kaw 39 Kaw

--

Pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi untuk percepatan desa berkembang

14 Kaw/ 7 SP 43 Kaw/ 22 SP 86 Kaw/ 43 SP 130 Kaw/ 65

SP 144 Kaw/ 72

SP

SASARAN REFORMA AGRARIA

Pengukuran dan Pemetaan Dasar 14.960.000 14.985.000 5.690.000 330.000 12.670.000 18.100.000

Sertipikat Prona 877.777 922.155 2.513.702 7.646.605 7.726.555

Sertipikat Redistribusi TORA -- 92.274 66.973 23.925 23.925 23.925

Sertipikat Konsolidasi Tanah 1.850 11.500 2.170 2.520 2.680

SASARAN PENURUNAN IRBI

Rata-rata Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Nasional 156.3 151.6 146.9 142.2 137.5 132.8

Rata-rata IRBI 136 Kabupaten/Kota sasaran prioritas nasional 169.4 164.3 159.2 154.1 149 144

Sasaran Satuan 2014

(baseline)

2015 2016 Target

2019

Perkiraan Capaian

2019 (Notifikasi) Target Ralisasi Target Ralisasi

Jumlah Daerah Tertinggal Kabupaten

122

(termasuk

9 DOB)

*) - *) - 42

Kabupaten terentaskan Kabupaten - *) - *) - 80

Rata-rata pertumbuhan

ekonomi di daerah tertinggal persen

7,10

6.96 6.55 7.02

Belum tersedia

data 7.24

Rata-rata persentase

penduduk miskin di daerah

tertinggal

(%) 16.64

16.00

18.77

15.42

Belum tersedia

data 14.00

Indeks Pembangunan

Manusia (IPM) di daerah

tertinggal

68.46 68.13** 59.87*** 68.49** Belum tersedia

data 69.59**

Tidak dapat

diperbandingkan

Pengembangan Pusat

Ekonomi Perbatasan (Pusat

Kegiatan Strategis

Nasional/PKSN

PKSN 3 - 2 10 9 10

PLBN - - - 7 7 7

Lokpri

Kecamatan 111 50 50 100 78 150

Peningkatan keamanan dan

kesejahteraan masyarakat

perbatasan

Pulau-Pulau

Kecil Terluar 12 10 10 30 20 32

*) Berdasarkan PP 78/2014, penetapan daerah tertinggal dilakukan 5 (lima) tahun sekali, sehingga target jumlah

daerah tertinggal dan kabupaten terentaskan tidak dapat dirinci per tahun

**) Menggunakan perhitungan IPM metode lama sesuai baseline dan target dalam RPJMN 2015-2019.

***) Menggunakan perhitungan IPM metode baru.

7 PLBN (Entikong, Paloh-Aruk, Nanga Badau, Motaain, Motamasin, Wini, Skouw)

10 PKSN (Entikong, Paloh-Aruk, Nanga Badau, Atambua, Jayapura, Sabang, Ranai, Nunukan, Tahuna, Saumlaki)

REV

ISI T

AR

GET

Terdapat perubahan

asumsi dasar makro

& tahun dasar

Terdapat

penyesuaian data

dengan nasional

Terdapat perubahan

metode perhitungan

CAPAIAN TARGET RPJMN 2015-2019

PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN KAWASAN PERBATASAN

On track/on trend/

tercapai

Perlu kerja keras Sangat sulit tercapai

4

Sasaran Satuan 2014

(baseline)

2015 2016 Target

2019

Perkiraan Capaian

2019 (Notifikasi) Target Ralisasi Target Ralisasi

Jumlah Daerah Tertinggal Kabupaten

122

(termasuk

9 DOB)

*) - *) - 42

Kabupaten terentaskan Kabupaten - *) - *) - 80

Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal

persen 7,10

6.96 6.55 7.02

Belum tersedia

data 7.24

Rata-rata persentase penduduk miskin di daerah tertinggal

(%) 16.64

16.00

18.77 15.42

Belum tersedia

data 14.00

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal

68.46 68.13** 59.87*** 68.49** Belum tersedia

data 69.59**

Tidak dapat

diperbandingkan

Pengembangan Pusat Ekonomi Perbatasan (Pusat Kegiatan Strategis Nasional/PKSN

PKSN 3 - 2 10 9 10

PLBN - - - 7 7 7

Lokpri Kecamatan

111 50 50 100 78 150

Peningkatan keamanan dan kesejahteraan masyarakat perbatasan

Pulau-Pulau Kecil Terluar

12 10 10 30 20 32

*) Berdasarkan PP 78/2014, penetapan daerah tertinggal dilakukan 5 (lima) tahun sekali, sehingga target jumlah daerah tertinggal dan kabupaten terentaskan tidak dapat dirinci per tahun

**) Menggunakan perhitungan IPM metode lama sesuai baseline dan target dalam RPJMN 2015-2019. ***) Menggunakan perhitungan IPM metode baru. 7 PLBN (Entikong, Paloh-Aruk, Nanga Badau, Motaain, Motamasin, Wini, Skouw) 10 PKSN (Entikong, Paloh-Aruk, Nanga Badau, Atambua, Jayapura, Sabang, Ranai, Nunukan, Tahuna, Saumlaki)

REV

ISI T

AR

GET

Terdapat perubahan asumsi dasar makro

& tahun dasar

Terdapat penyesuaian data dengan nasional

Terdapat perubahan metode perhitungan

PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN KAWASAN PERBATASAN

On track/on trend/ tercapai Perlu kerja keras Sangat sulit tercapai

4


Sasaran Satuan 2014

(baseline)

2015 2016 Target

2019

Perkiraan Capaian

2019 (Notifikasi) Target Realisasi Target Realisasi

1. mengurangi jumlah desa tertinggal sampai 5.000 desa

desa 20.432 *) 500 N/A**) 1.000 N/A**) 5.000

2. meningkatkan jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa

desa 50.763 *) 400 N/A**) 400 N/A**) 2.000

3. menguatkan 39 pusat pertumbuhan dalam rangka meningkatkan keterkaitan kota dan desa

pusat pertumbuhan

- ***) ***) 14 14 39

4. membangunan dan mengembangkan kawasan transmigrasi untuk percepatan desa berkembang

kawasan transmigrasi

619 14 37 43 54 144

PEMBANGUNAN PERDESAAN

4

*) Jumlah desa tertinggal dan berkembang (pada tahun baseline 2014) sebagaimana tertuang dalam Indeks

Pembangunan Desa. **) Pencapaian target belum dapat diidentifikasi mengingat data yang diperlukan menggunakan data Potensi

Desa yang dikeluarkan BPS setiap 3 tahun sekali. ***) Pencapaian target belum dapat didentifikasi karena pedoman umum pembangunan kawasan perdesaan

baru disahkan pada awal tahun 2016 dan menjelang akhir tahun 2016 pemerintah pusat dan pemerintah daerah sedang menyelesaikan 14 dokumen masterplan pengembangan kawasan perdesaan.



15

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

15

Sasaran Satuan

2014 2015 2016 Target 2018*

Target 2019*

Perkiraan Capaian 2019

(Notifikasi) (baseline) Target * Realisasi Target* Realisasi

Mengurangi Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Nasional

% 156.3 151.6 **) 146.9

Belum

tersedia

data

137.5 132.8

Mengurangi Indeks Risiko Bencana di 136 Kab/Kota Sasaran Prioritas Nasional

% 169.4 164.3 **) 159.2

Belum

tersedia

data

149.0 144

*) Target Penurunan Indeks Risiko Bencana sebesar 30% sampai dengan 2019 dengan melakukan peningkatan indeks kapasitas di Kabupaten/Kota **) Pencapaian target belum dapat didentifikasi karena perhitungan Indeks Risiko Bencana baru dilakukan pada awal tahun 2016 dan membutuhkan monitoring evaluasi penilaian kapasitas perangkat daerah dengan mengisi kuesioner yang terdiri dari 71 Indikator sebagai metode pengukuran


1 3 : 2

Keterangan


16

PERMASALAHAN PENCAPAIAN TARGET PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL RPJMN 2015-2019 (1/2)

6.89 6.96 7.02 7.08 7.15 7.24

5.39

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Perubahan Target RPJMN 2015-2019 Laju Pertumbuhan Ekonomi di Dating

Semula Menjadi

6,0-6,2 6,4-6,6

6,7-6,9

Terdapat perubahan asumsi dasar makro Perkiraan pertumbuhan ekonomi tahun 2017 5,1 persen

Terdapat perubahan tahun dasar tahun 2000 menjadi 2010

Mempertimbangkan capaian tahun 2015 = sebesar 6,55% (sumber: Tinjauan Regional PDRB Kabupaten/Kota 2011-2015, BPS), maka ditargetkan perekonomian daerah tertinggal dapat tumbuh rata-rata 6,3% per tahun & ditargetkan tahun 2019 sebesar 6,9-7,1%

Perlu adanya treatment khusus pada daerah tertinggal yang mengalami kontraksi perekonomian tinggi seperti di Kalimantan, Papua dan juga daerah tertinggal dengan PDRB yang rendah

5,6-5,8

6,9-7,1

17

Terdapat penyesuaian data kemiskinan tahun dasar dengan data nasional (sumber data: Data & Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2015, BPS) Sejalan dengan kondisi nasional, pada

tahun 2015 terjadi peningkatan persentase penduduk miskin di daerah tertinggal. Oleh karena itu diperlukan upaya

penanggulangan kemiskinan secara lebih fokus pada daerah tertinggal yang mengadapi tingkat kemiskinan tinggi (>target RKP 2018 10%) dan pengangguran yang tinggi (>target RKP 2018 5,5%)

16.4% 16.0%

15.4% 14.9%

14.4% 14.0%

18.0%

18.8%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

18.0%

20.0%

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Perubahan Target RPJMN 2015-2019 Kemiskinan di Daerah Tertinggal

Semula Menjadi

15,5-16%

17,5-18%

16-16,5%

15-15,5%

No Wilayah Kabupaten Kemiskinan

2015 >10%

Penangguran 2015 >5,5%

1 Sumatera Aceh Singkil 21,72 7,03

2 Jawa Pandeglang 10,43 10,22

3 Nusra Lombok Tengah 16,26 7,42

4 Nusra Lombok Timur 19,14 6,46

5 Nusra Dompu 15,11 5,56

6 Nusra Sumbawa Barat 16,97 7,98

7 Kalimantan Landak 13,51 5,81

8 Sulawesi Sigi 12,75 5,74

9 Sulawesi Konawe 16,09 10,70

10 Sulawesi Gorontalo Utara 18,93 5,61

11 Kep Maluku Maluku Tengah 22,1 12,75

No Wilayah Kabupaten Kemiskinan

2015 >10%

Penangguran 2015 >5,5%

12 Kep Maluku Seram Bagian Barat

26,35 8,21

13 Kep Maluku Seram Bagian Timur

25,37 6,18

14 Kep Maluku Buru Selatan 17,58 9,14

15 Papua Teluk Bintuni 36,66 6,87

16 Papua Sorong 33,35 5,66

17 Papua Raja Ampat 20,94 5,59

18 Papua Merauke 11,1 9,08

19 Papua Nabire 24,37 10,14

20 Papua Biak Numfor 27,23 10,08

21 Papua Supiori 39,25 10,75

22 Papua Deiyai 45,74 5,64

67.46 68.13 68.49 68.84 69.18

69.59

59.23 59.87 60.63

61.34 62.06

62.78

52.00

56.00

60.00

64.00

68.00

72.00

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Perubahan Target RPJMN 2015-2019 IPM di Daerah Tertinggal

Semula Menjadi

Terdapat perbedaan metode perhitungan IPM Target dihitung berdasarkan data back

casting IPM per kabupaten dengan metode baru periode 2010-2015 (sumber data: http://ipm.bps.go.id/data/nasional) Strategi peningkatan IPM difokuskan pada

kabupaten dating dengan IPM rendah (<rata2 59,87) dengan laju rata-rata kenaikan IPM 2010-2014 yang rendah (<rata2 1,3% atau dibawah 2 point) sesuai dengan capaian aspek pembentuk IPM yang rendah

No Pulau Kab/Kota IPM Rata-rata Laju Kenaikan

IPM 2010-2015

1 Sumatera Nias Barat 58,25 1,25%

2 Sumatera Kepulauan Mentawai 57,41 0,62%

3 Nusa Tenggara Alor 58,50 1,08% 4 Nusa Tenggara Rote Nda 58,32 1,26% 5 Nusa Tenggara Sumba Barat Daya 57,91 0,56% 6 Nusa Tenggara Manggarai Timur 56,83 0,93% 7 Nusa Tenggara Malaka 57,51 1,21% 8 Maluku Maluku Barat Daya 58,64 1,01% 9 Maluku Pulau Morotai 59,27 1,15% 10 Maluku Pulau Taliabu 58,26 1,23% 11 Papua Maybrat 55,78 1,15% 12 Papua Paniai 54,20 0,62% 13 Papua Boven Digoel 59,02 1,01% 14 Papua Mappi 56,11 0,74% 15 Papua Lanny Jaya 44,18 1,27% 16 Papua Deiyai 48,28 1,15%

PERMASALAHAN PENCAPAIAN TARGET PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DALAM RPJMN 2015-2019 (2/2)

http://ipm.bps.go.id/data/nasional









Investasi baik dalam negeri maupun asing masih TERPUSAT di JAWA-BALI dengan share yang sangat besar dan menunjukkan ketimpangan yang sangat besar dengan wilayah Maluku dan Papua

18

WILAYAH

Dana Alokasi Khusus (DAK) Dana Desa

2012 2017 2015 2016

(Rp. Juta) (%) (Rp. Juta) (%) (Rp. Miliar) % (Rp. Miliar) %

SUMATERA 6.851.757 26 13.900.538 28% 6.257 30% 17.997 30% JAWA-BALI 7.742.110 30 10.090.094 20% 6.699 32% 19.187 32% KALIMANTAN 2.255.279 9 5.583.367 11% 1.812 9% 5.258 9% SULAWESI 3.815.923 15 8.590.687 17% 2.376 11% 6.873 11% NUSA TENGGARA 1.891.945 7 4.731.792 9% 1.115 5% 3.225 5% MALUKU 951.193 4 2.522.538 5% 625 3% 1.794 3% PAPUA 2.607.741 10 4.491.047 9% 1.883 9% 5.665 9% TOTAL 26.115.948 100 49.910.063 100% 20.766 100,00 60.000 100,00

WILAYAH

Investasi PMA Investasi PMDN Kredit Perbankan

2010 2015 2010 2015 2010 2015

(US$ Juta) % (US$ Juta) % (US$ Juta) % (US$ Juta) % (Rp. Juta) % (Rp. Juta) %

SUMATERA 747 5% 3.733 13% 4.224 7% 37.752 21% 2.909.267 15% 6.956.623 15% JAWA-BALI 11.777 73% 15.929 54% 35.454 58% 105.009 59% 13.878.402 72% 33.076.014 71% KALIMANTAN 224 1% 769 3% 1.806 3% 1.644 1% 1.107.361 6% 2.865.978 6% SULAWESI 2.011 12% 5.843 20% 14.576 24% 20.007 11% 858.798 4% 2.241.382 5% NUSA TENGGARA 859 5% 1.560 5% 4.338 7% 13.668 8% 201.939 1% 565.480 1% MALUKU 249 2% 286 1% - 0% 48 0.03% 68.124 0.4% 184.122 0.4% PAPUA 347 2% 1.156 4% 229 0.4% 1.339 1% 119.017 1% 386.138 1% TOTAL 16.215 100% 29.276 100% 60.626 100% 179,466 100% 19.142.909 100% 46.275.737 100%

ALOKASI SUMBERDAYA ANTARWILAYAH TAHUN 2016

Alokasi dana transfer daerah (DAK dan Dana Desa) TIDAK

MEMIHAK (AFIRMATIF) terhadap wilayah timur

Indonesia. Alokasi KBI jauh lebih besar dibanding KTI terutama Nusa Tenggara,

Maluku, dan Papua

PERTANYAAN KRITIS

19

1. Bagaimana membangun desa, kawasan dan daerah sebagai bentuk pelaksanaan NAWA CITA secara NYATA, TERUKUR dan SISTEMATIK?

2. Bagaimana STRATEGI, RENCANA dan TAHAPAN INVESTASI PENGEMBANGAN DESA, KAWASAN dan DAERAH?

3. Bagaimana mengukur PERKIRAAN MANFAAT dan DAMPAK pengembangan DESA, KAWASAN dan DAERAH?

4. Bagaimana membangun KERJASAMA, KOORDINASI dan SINERGI PEMERINTAH, PEMDA, PERGURUAN TINGGI, SWASTA dan MASYARAKAT yang solid?

5. Bagaimana POLA MANAJEMEN ASSET DAERAH dan MANAJEMEN KAWASAN PERDESAAN yang BAIK, ADIL, MENGUNTUNGKAN dan BERKELANJUTAN?

6. Bagaimana BERBAGI PENGETAHUAN (knowledge sharing) dan MANAJEMEN PENGETAHUAN (knowledge management) pembagunan desa, kawasan dan daerah.

20

PERSIAPAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN 2017

SINKRONISASI DAN SINERGI KEGIATAN TAHUN 2017

1. RKP 2017 sebagai ACUAN UTAMA dengan pendekatan MONEY FOLLOW GOALS and PROGRAMS;

2. Setiap program dan kegiatan mempunyai TARGET KINERJA yang BENAR-BENAR JELAS, TERUKUR dan BERKAITAN LANGSUNG dengan 1) AKSELERASI (PERCEPATAN) peningkatan PRODUKSI, NILAI

TAMBAH dan PENDAPATAN MASYARAKAT dan DAERAH 2) TRANSFORMASI (PERUBAHAN) KEHIDUPAN SOSIAL, EKONOMI dan

BUDAYA MASYARAKAT DESA menjadi lebih MAJU, SEJAHTERA dan BERMARTABAT;

3. Sinkronisasi LOKASI, KELOMPOK SASARAN dan KEGIATAN dengan menggunakan pendekatan WILAYAH Papua, Maluku, Nusa tenggara, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera dan Jawa-Bali;

4. Pelaksanaan program dan kegiatan benar-benar memperhatikan KARAKTERISTIK SOSIAL, BUDAYA, dan EKONOMI DAERAH.

5. Perbadingan atau BENCHMARKING tentang manfaat dan dampak.

BENCHMARKING PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

INDONESIA JEPANG

tranformasi dan akselerasi pembangunan daerah dalam … · sektor-sektor strategis ekonomi domestik...

Documents