tkpk prov jabar

12

Click here to load reader

Upload: ben-haryo

Post on 25-Jun-2015

204 views

Category:

Documents


2 download

TRANSCRIPT

Page 1: TKPK Prov Jabar

Menimbang

Meng:ngat

KEPUTUSAN GUBERNUR lAWA bARAT

NOMOR : 465.85/Kep.367-BPMPD/2010

TENTANG

TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

GUBERNUR lAV.JA BARAT,

a. bahwa dalam rangka sinergitas pelaks3naan penanggulangan kemiskinan di Jawa Barat, telah dib2ntuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemisxinan Daerah yang ditetapkan herdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Bilrat Nomor 465!Kep.555/Bpr~D!2007;

b. bahwa sehubungan dengiln ditetapkannya Deraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pecoman Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kerniskinan Pravinsi dan Kabupaten/Kota, perlu dilaksanakiln peninjauan kemtJali atas Keputusan Guberrlu( lowe Bardi Nomur 465/Kep.555/BPt·jD/2007 sebagaimana dimaksud pada pertif',bangan huruf a, yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat;

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pernbentukan Provinsl lawa Barat (Berita Negara Republik Indonesi3 tang gal 4 lull 1950) lo. Undang-Undang Nomor 2G Tuhun 1900 ten tang Pemerintahan lakarta Raya (Lembaran Negara Republ:k : i.ldonesia Tahufl 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Repu~l;k Indonesia Nornor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir den9an Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentai.lg Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negera Republii< Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lernboran Negara RepL'blik Indonesia Nomar 4744) dan Undcn'l-Ur'dar,g Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan 1',0v;nSI Banten (Lembaran ~Jegara Republik Indonesia Tahun 2000 Norno. 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010):

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangafl Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tallun 2003 Nomor 47, Tarnbahan Lernbaran Negara Republlk Jndanesia Nornar 428();

3. Undang-U ndang Nornor 1 Tahun 2004 tentang Perbenddharaan Negara (Lernbaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2004 NJrnor 5, Tambahan Lembaran Negara RepLiblik Indonesia NomOi .q35~j);

Page 2: TKPK Prov Jabar

/ /'

/

2

4. Undang-Undang Namar 32 Tahun 200~ tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomar 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang­Undang Narnor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Namar 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indon~sia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Nega,.a Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kese,ahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoc,esia Nomor 4967);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 69);

7. Pera:uran Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14U, Tambahan Lembar2n !'egara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang PE'mbagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahar Daerah Provirisi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembara:l Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republil<'Indonesia Nomar 4737);

9. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2U06 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri r,amor ;3 Tahun 20U6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebilgaimana tel,h diu bah dengan Peraturan Menteri Dalam Ncgeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menter! Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penang;Julangan Kemiskinan Provinsi can :(abupaten/Kota;

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 200B tentang Reneana Penlbangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lemberan Daerah Tahun 2008 Nemol' 8 Ser; E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);

13. Peraturan Daerah Pro·,insi Jawd Barat Namor lU Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Pravinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2U08 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomar 46);

14. Peraturan Daerah Provinsl Jawa Barat NOMor 12 Tahull 2008 tentang Pokok· pokok Pengelolaan Yeuangan Daerah (L2mbaran DJcrah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);

15, Peraturan Daerah Provlnsl Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 !entang Reneana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provin"i Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 2 Seri E T hi.... ... • ~ ,.., '

Page 3: TKPK Prov Jabar

Men~tapkan

KESATU

KEDUA

KmGA

KEEMPAT

KEUMA

I<EENAM

MEMUTUSKAN :

, -'

Meneabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 465/Kep.555-BPMD/ 2007 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.

Membentuk kembali Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi, dengan susunan personalia, uraian tuga~ dar. bzgci: struktui organiscsi sebagcli mana tcrcantum daiam Lampiran I, II, dan III, sebaga: bogian yallg tidak terpisarlkan dari Keputusan ini.

Tim Koordinasi sebagdimana dimcksud pada Diktum KEDUA mempunyai tugas mengkoordinasikan keoijakan dan program penanggulangan Kemiskinan di Jawa Barat. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KmGA, Tim Koordinasi mempunyai fungsi :

a. pengkoordinasian penyusunan strategi penanggulangan kemiskinan Daerah sebagai dasar penyusunan ReCieana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di bidang penanggulangan kemiskinan;

b. pengkoordinasian Organisasi Perangkat Dilerah yang membidangi penanggulangan kemiskinan dalam penyusunan Reneana Strategi (Renstra ) Organisasi Perangkat Daerah, Reneana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Reneana Kerja (Renla) Organisasi Ferangkat Daerah;

e. pengevaluasian pelaksanaan perumusan dokumen reneana pembangunan Daerah bidang penanggulangan kemiskinan;

d. pengkoordinasian pemar,tauan, supeNisi diln tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penang9ulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan Doerah;

e. pengkoordinasian pemantauan pelaksanaan kelompok program penanggulangan kemiskinan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang meliputi realisasi peneapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi;

f. penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program dan/ atau kegi'ltan pena~ggulangan kemiskinan seea,a pcriodik;

g. pengkoordinasian evaluasi pClaksanaan program dan/atau kegiatan penanggulangan kegiatan penanggulangar. kemisk!nan; dan

t,. pengkocrdinasian penanganan pengaduan rnasyarakat bidang penanggulangan kemiskinan .

Ketua Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi sebaga,mana dimaksud pada Dlktum KmGA dan KEEMPAT kepada Gubernur Jawa Barat seeara berkala setlap 6 (enam) bulan sekall atau sewaktu -waktu apabila dlpandang perlu, untuk selanJutnya dltlndaklanjutl denga:1 laporan Gubernur Jawa Barot kepada Menteri Dalam Negeri.

Pemblayaan yang dlperlukan untuk pelaksanacln tU9(lS dan fungsi Tim l<oonJIf1osl scllogolmMD dlf1wksud pod" Dlklufll KET 1(·;/\ dilfl KEEMP/\T, dlbebankan pada Ang aran PendaDatan dan Rplpnip n,~"" 0"","",

Page 4: TKPK Prov Jabar

KETUJUH

KEDELAPAN

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keplitusan ini sepanJarog mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Ketua Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di rJandul1g nggal 5 Peb ruari 2010

4

Page 5: TKPK Prov Jabar

Pembina

Ketua

Wakil Ketua Bide ng Koordinasi Pererlcanaan

Wakil Ketua Bid3ng Koord inasi Pelaksanaan

Sekretaris

Wakll Sekretarls

Kelompok ProGram

LAMPJRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 465.85/;(ep.367-BPMPD/2010 TANGGAL 5 PEBRUARI 2010 TENTANG TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN

KEMISKINAN.

SUSUNAN PERSONALIA

1. Gubercur Jawa Barat

2. Wakil Gubernur Jawa Barat.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.

1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.

2. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerail Provinsi Jawa Barat.

Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daera 1 Provinsi Jawa Barat.

Sekretarls Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pernerintahan D~sa Provinsi Jawa Barat.

A. Program Bantuan dan Peri indungan Sosial

Ketua

Anggota

Kepala Dinas Sosial Pro'linsi Jawa Bara!..

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;

2. Kepala Diilas Kesehatan Provinsi Jawa Barat;

3. Kepala Biro Pengembangan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;

4. Kepala Siro Pelayanan Sosi,,1 Dasar Sekrelariat Daerah Provinsi Jawa Barat;

5. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi jawa Barat;

6. Kepala K;;nv:iI Badan Koordinasi Keluarga Berencana Na~ional Provinsi Jawa Barat;

7. i\epala Divisi regional Bulog III Wilayah Jawa Barat dan Santen.

B. Program Pemberdayaan Masyarakat

Ketua

Anggota

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerlntah Desa Provinsi Jawa Barat.

1. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat;

2. Kepala Dinas Permukiman dan Perumahan Provlnsl Jawa Barat;

3. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya

Page 6: TKPK Prov Jabar

/'

/ 4. Kepaia Dinas Pertanian Tanaman Pang3r. Provinsi Jaw? Barat;

5. Kepala Dinas Peternilkan Provinsi Jawa Barat;

6. Kepala Dinas Perikallan dan Kelautan Provinsl Jawa Barat;

7. Kepala Dinas Kehut?niln Provinsi Jawa Barat;

8. Kepala Dinas Peil(ebur,an Provinsi Jawa 83rat;

9. Kepala Dlnas Kornuni"asi dan Informatika Pravinsi Jawil Bar?t;

10. Kepala Badan Ket"haran Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat;

11. Kepala Badan Pemb2rdayoan Perempuan dan Keluarga Berencar.a Provinsi Jawa Barat;

12. Kepala Biro Bina Produksi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;

13. Kepala Biro Otonor'li Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;

14. Ketua Lembaga Pengabdian ~ asyarakat i nstitut Teknologi Bandung;

15. Ketua Lembaga Pengabdian f'lcsyarakat Universitas Pendidi kan Indonesia;

16. Ketua Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas PadjadJaran;

17. Ketua Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Winaya i~ukti;

18. Ketua Lembo';)a Pengabdian Masyarakat 5ekolah Tinggi Kesejahteraan 50sial .:

19.Ketua L~mbaga Pengabdian lV'asyarakat Universitas Islam Negeri Bandung;

20 . Ketua DPD Asosiasi Lembaga Pemllerdayaan Masyara<at (LPM) Provinsi Jawa Barat:

21. Ketua Pusut Pengembangail Per:damping Usaha Keeil dan Mer.engah Jawa Barat;

22. Ketua Badan Amil Zakat Daerah Pravinsi Jawa Barat.

C. Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Keeil

Ketua

Anggota

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Keeil dan Menengah Provinsi Jawa Barat.

1. Kepaia Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat;

2. Kepala Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Pravinsi Jawa Barat;

3. Pimplnan Bank Indonesia Wilayah Jawa Barat

Page 7: TKPK Prov Jabar

Kelompok Kelja

5, P'mpinan Bank Mandi ri Wilayar Jawa Barat;

6, Direktur Utama PT. Pos Indonesia;

7, Eksekutif General Manager PT. TI:LKOM Divisi Regional III;

8, Koordinator Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBLi Badal\ Usaha Milik Negara (BW1N),

9, Pimpinan Wilayar Xl Perum Pegilda !an Wilayah Bandung;

10, Ketua Kamar Dac;:ang Indonesia Daerah Provil"l si Jawa Barat;

11. Ketua Himpunan I(elompok Tani Indonesia Provinsi Jawa Barat.

A, Pendataan dan Sistem Informasi

Ketua

Anggota

Kepala Bidang Penel i: i2n, Pengendililan dan Evaluasi pada Badan P'2rencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat,

1. Kepala Bidang Silruna Komuni'<asi dan Diseminasi Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat;

2, Unsur Badan Pusat Stctistik Pl ovinsi Jawa Barat;

3, Unsur Teievisi Republik Indones a (TYRI) Bandung;

4. Unsur Radjl) Republik indonesia BandUr"lg;

5, Unsur Harian Umum Pikiran Rakyot.

B, Pengembangan Kemitraan

Ketua Kepala Bagian Koperasi, KUKM dan BUMD pada Biro Administrasi Perekonomian ,;ekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

Anggota 1. Kepala Bagian Kerjasama Dalam Ne,eri pdOa Biro Otor.oml Daerah dan I(erjasama Sekretariat Daf-ref! Provinsi J2wa Ba 'c,t;

2, Kepala 6idang Penguatal\ Kelembagaan dan Partisipasi pada Badan Pemilerdayaan Masyarakat dan PePlerintahan Des, Provinsi Jawa Barat,

C. Pengaduan ~Iasyarakat

Ketua Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi

Anggota

Masyarakat palju Gadan Peml>erdayaan Mil5Yil rilkill lIun Pemerlnlilhiln Desa Provlnsi Jawa Barat.

1. Direktorat Intelkam Satuan Ekonomi Kepolisian Daerah Jawa Barat;

2, Kepala Bagian Bantuan Hukum dan Hak Azasi Manusia pada Biro Hukum dan Hak Azasi

Page 8: TKPK Prov Jabar

Sekretariat

3. Kepaia Bagian Administrasi Pembangunan Perekonomian pada Biro Administrasi Pembangllnan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;

4. Unsur Divis; REgional Sulog I!I Wilayah Jawa Barat dan Banten.

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Pravinsi Jawa Barat.

Page 9: TKPK Prov Jabar

9

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNJR JAWA BARAT NO~IOR : 465.85/Kep.367-BDMPD/2010 TANGGAL : 5 PEBRUARI 2010 TENTANG : TIM KOORDINASI PENANGGULANGA

KH~ISKINAN.

URAIAN TUGAS

1. PEMBINA:

Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan penanggulilngan kemiskinan di Proyinsi Jawa Barat yang meliputi pemberian bimbinga,l, supervisi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan kerniskinan.

2. KCTUA:

MeMberikan arahan, mengkocrdinasikan, dan mensinergikan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

3. WAy.jL KETUA BIDANG KOORDINASi PERENCANAAN :

a. t1enyiapkan dan merumuskan kebijakan, penanggulangan kemiskinan, bersama anggota kepada Kctua dan Pembina;

p;ogram ,ebagai

dan bahan

kegiatan masukan

b. Mengkoordinasikan dan mensinergikan pereneanaan Program Pen'lgulangan Kemlskinan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan;

c. Menyusun Strategi Penggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Bilrat yang dltuangkan dalam Dokumen Strategl Penanggulangan Kemiskinan;

d. Menyusun Reneana Aksi Penanggulangan Kerniskinan Jawa Barat.

4. WAKIL KETUA BIDANG KOORDINASI PELAKSANAAN :

a. Menylapkan dan merumuskan langkah-!an9kaI1 strategis dalam penanggulangan kemiskinan bersama an9gota, sebagai bahan maSUK31l kepada Ketua dan Pembina;

b. Ilengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan penan(jgulangan kemiskinan, baik program yang dil'Jneurkan oleh Pemerintah Pusa·: maupun Pemerintah ProYinsi Jawa Barat;

e. ~Iensinergikan pelaksanaan program dan kegiatan penanqgulangan kemiskinan, baik Program Pemerintah Pusat maupun Pemerintal , Provinsi .'JJwa Barat;

d. ,v,engevaluasi dan melaporkan pelaksanaan Program/Kegiatan Pen~nggulangan Kemiskinan, baik Program Pemerintah Pusat maupun P5merlntah Provlnsl Jawo Barot.

5, SEKR~TARIS:

c, Molok.onokOil lugo, yung dlbcrlkon olel, Wakll Kelua Oldang I(o,)(dlnasl Perencanaan;

Page 10: TKPK Prov Jabar

10

b. Membantu Waki l Ketua Bidang Koordinasi Pereneanaan dalam menyiapkan dan merull1uskan kelJijakan, program dan kegiata~ dalam pemnggulangan kemisklnan, bersama anggota sebagai bahan masukan kepada Ketua dan Pembina;

e. Membantu Wakil Ketua Bidang Koordinasi Perencanaan dalam rnengkoordinasikan :Ian mensinergikan oerencanaan progr3m Penanggulangan Kemiskinan sesuai dengan kebijakan yang teidh d it~tapk3n ;

d. Membantu Wakil Ketua Bidang Koordinosi PereneJnaan dalam menyusun Strategi Penanggulangan Kemiskinan Provi nsi Jawa Barat yong ( ituangkan dalam Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Barat;

e. Membantu Wakil Ketua Bidang Koordinasi Pereneanaan dalam llenyusun Reneana Aksi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jowa Barat.

6. WAKIL SEKRETARIS :

a. Melaksanakan tugas yang diberikan Wakil Ketua Bidang Koordinasl Pelaksanaan;

b. Membantu Wakil Ketua Bidang Koordinasi Pelaksana,:n dalam menyiapkan dan merumoskan langkah-Iangkah strategis dalam penanggulangan k~miskinan bersama anggota sebagai bahan masukan kepada l(p.tU(1 dan Pembine;

e. Membantu Wakil Ketua Bidang Koordlnilsi Pelaksanaan dalam .nengkoordinasikan pelaksanaan Program dan Krglatan Penan'l4ulangan Kemlsklnan, balk Program Pemerlntah PU5at maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat;

d. Membantu Wakil Ketua Bidang Koordinasi Pelaksanaan dalam m~nsinergikan pelaksanaan Program dan Kegiatan Penangguld~gan Kemiskinan, baik Program Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Prcvinsi Jawa Barat;

e. Membantu Waki l Ketua Bidang Koordinasi Pelaksanaan dalam mengevalcasi dan melaporkan pelaksanaan Program/Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan, baik Program Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Bacat.

7. KETUA KELO~lPOK PROGRAM:

A. PROGRAM BANTUAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL :

Mengkoordinasikan kebijakan dan Program Penanggulangan Kemiskinan serta pengendalian pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan di bidang Jantuan dan perlindungan sosial.

B. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT:

Mengkoordinasikan kebijakan dan Program Penanggulangan Kemiskinan serta pengendalian pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan ji bidang pemberdayaan masyaraka t.

C. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO DAN KECIL :

~1engkoordinasikan kebijakan dan Program Pena~ggulangan Kemiskinan serta . ~engendalian pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan .ji bidang oemberdayaan usaha mikro dan keeil.

Page 11: TKPK Prov Jabar

l I

8.

II

ANGGOTA KELOMPOK PROGRAM: , a. Melaksanakan Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan sesuai

bidang tllgas unit kerja masing-masing;

D. Memberi masukan data/informdsi kepada Ketua Kelompok Kerja tentang pelaksanaan penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan pada unit kerja r(,asing-masing;

c. Merumuskun kebijakan dan perencanaan program dan Kegiatdn Tim Koordinasi bersama Ketua.

9. KELOMPOK KERJA :

A. rrNDATAAN DAN SISTEM INFORMASI :

Melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Tim Koordinasi dalam mengelola data dan sistem informasi penanggulangan kemiskinan.

S. I'ENGEMSANGAN KEMfTRAAN :

Melaksanakan sebagian tuga, Sekretariat Tim Koordinasi dalaf'l mengelola dan mengembangkan kemitraan dalam penanggulangal1 kemiskinan .

C. PENGADUAN MASY ARAKA T :

Helaksanakan sebagian tugas Sekretaciat lim Koordinasi dalaCl menangani pengadllan masyarakat.

10. SEKP.ETARlAT:

Mer~berikan dukungan administrasi teknis kepada Tim Koordinasi.

Page 12: TKPK Prov Jabar

/' 12

LAMPIRAN III : KEPUllJSAN GUBERNUR JAWA BAR!IT NOM OR : 465.85/Kep.36-' -Bfl'lPD/2010 TANGGAL : 5 PEBHUARI 2010 TENTANG . TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN

• KEMISKINAN

BAGAN STRUKTUR ORGANlSA51

PEMBINA

WAKIL KETUA BIDANG

KOORDINASI PERENCANAAN

KETUA

WAKIL KETUA BIDANG

KOORDINASI PELAKSANAAN

---I Q EKRETARIS

~~ SEKRETARIS .===--, ~EKR:TARIAT

KELOMPOK KERlft.

PE~GEMBANGAN PENGADUAN Ki:MlTRAAN M f\~YARAKAT

KELOMPOK KELOMPOK KELOMPOK

._PR.Cl.G_~M ._ __P_~OGRA_~ . ... 1 FHOGRAM PROGRAM PROGRAM

BANTUAN DAN PROGRAM PEMBE~DAYAAN '1 PERLlNDUNGftN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO DAN ' ___ _ SO~lAL __ .I_ ~ASY~RAKA~ _ ._. KEOL I

.,en-_~~

i.3i . R JAWA BARAT,

(!) 'II C:~1 ;