tjahjo kumolo pada musrenbangnas tahun 2015€¢ tingkatkan peran gubernur sebagai wakil pemerintah...

11
1 KEMENTERIAN DALAM NEGERI KEMENTERIAN DALAM NEGERI KEMENTERIAN DALAM NEGERI Jakarta, 29 April 2015 Disampaikan oleh: Disampaikan oleh: TJAHJO KUMOLO TJAHJO KUMOLO Pada Musrenbangnas Tahun Pada Musrenbangnas Tahun 201 2015 Disampaikan oleh: Disampaikan oleh: TJAHJO KUMOLO TJAHJO KUMOLO Pada Musrenbangnas Tahun Pada Musrenbangnas Tahun 201 2015 1 KEMENTERIAN DALAM NEGERI KEMENTERIAN DALAM NEGERI KEMENTERIAN DALAM NEGERI 1 TEMA : “Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Meletakkan Fondasi Pembangunan yang Berkualitas “ TEMA : “Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Meletakkan Fondasi Pembangunan yang Berkualitas “ Pra Musrenbangnas K/L & PEMDA PROV (16 s.d 28 April 2015) Pra Musrenbangnas K/L & PEMDA PROV (16 s.d 28 April 2015) Pertumbumbuhan PDB 6,6%, Inflasi 4%, penurunan tingkat Kemiskinan 9,0%- 10% & pengangguran 5,2%-5,5% Pertumbumbuhan PDB 6,6%, Inflasi 4%, penurunan tingkat Kemiskinan 9,0%- 10% & pengangguran 5,2%-5,5% Program & Kegiatan Pusat dan Daerah Tahun 2016 Program & Kegiatan Pusat dan Daerah Tahun 2016 SASARAN RKP 2016 SASARAN RKP 2016 GUB/BUPATI/ WALIKOTA Mendukung pencapaian sasasaran pembangunan nasional Tahun 2016 MUSRENBANGNAS RKP Tahun 2016 PENDAHULUAN PENDAHULUAN PENDAHULUAN PENDAHULUAN mewujudkan KESEPAKATAN

Upload: dinhthu

Post on 17-May-2018

217 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

1

KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI

Jakarta, 29 April 2015

Disampaikan oleh:Disampaikan oleh:TJAHJO KUMOLOTJAHJO KUMOLO

Pada Musrenbangnas TahunPada Musrenbangnas Tahun 20120155

Disampaikan oleh:Disampaikan oleh:TJAHJO KUMOLOTJAHJO KUMOLO

Pada Musrenbangnas TahunPada Musrenbangnas Tahun 20120155

1

KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI

1

TEMA :“Mempercepat Pembangunan

Infrastruktur untuk MeletakkanFondasi Pembangunan yang

Berkualitas “

TEMA :“Mempercepat Pembangunan

Infrastruktur untuk MeletakkanFondasi Pembangunan yang

Berkualitas “

Pra MusrenbangnasK/L & PEMDA PROV

(16 s.d 28 April 2015)

Pra MusrenbangnasK/L & PEMDA PROV

(16 s.d 28 April 2015)

PertumbumbuhanPDB 6,6%, Inflasi 4%,

penurunan tingkatKemiskinan 9,0%-

10% & pengangguran5,2%-5,5%

PertumbumbuhanPDB 6,6%, Inflasi 4%,

penurunan tingkatKemiskinan 9,0%-

10% & pengangguran5,2%-5,5%

Program & KegiatanPusat dan Daerah

Tahun 2016

Program & KegiatanPusat dan Daerah

Tahun 2016

SASARAN RKP 2016SASARAN RKP 2016

GUB/BUPATI/WALIKOTA

Mendukung pencapaiansasasaran pembangunan

nasional Tahun 2016

GUB/BUPATI/WALIKOTA

Mendukung pencapaiansasasaran pembangunan

nasional Tahun 2016

MUSRENBANGNASRKP Tahun 2016

MUSRENBANGNASRKP Tahun 2016

PENDAHULUANPENDAHULUANPENDAHULUANPENDAHULUAN

mewujudkan

KESEPAKATANKESEPAKATAN

2

2

KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI

2

UU NO. 23 TAHUN 2014ttg PEMDA

MDN melakukan pembinaan danpengawasan umum

penyelenggaraan pemda secaranasional

POROSPemerintahan & Politik

Dalam Negeri

• pelayanan &pemberdayaanmasyarakat• pembangunan daerah,• demokrasi,• penegakan hokum dankesatuan bangsa• pelayanan &pemberdayaanmasyarakat• pembangunan daerah,• demokrasi,• penegakan hokum dankesatuan bangsa

menjaminkeberlangsungan

menjaminkeberlangsungan

• Penjabaran Visi, Misi, danProgram sesuai dgn agendaprioritas NAWA CITA PresidenRI Jokowi-JK dlm PERPRES 2Thn 2015 ttg RPJMN 2015-2019;• Penjabaran ProgramOperasional KEMENDAGRI;• Koordinasi antar K/L secaraterpadu.

berlandaskan

PERANPERAN STRATEGISSTRATEGIS KEMENDAGRIKEMENDAGRIPERANPERAN STRATEGISSTRATEGIS KEMENDAGRIKEMENDAGRI

melaksanakanprogram secara efektif,efisien, bersihberwibawa dlm rangkamemperkokoh NKRImelaksanakanprogram secara efektif,efisien, bersihberwibawa dlm rangkamemperkokoh NKRI

komitmen bersama &partisipasi masyarakat

gubernur,bupati/walikotamengelola, & memecahkanberbagai isu-isu strategismengelola, & memecahkanberbagai isu-isu strategis

SASARANPEMBANGUNAN

NASIONAL TAHUN 2016

SASARANPEMBANGUNAN

NASIONAL TAHUN 2016

3

KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI

3

ISU STRATEGIS PEMDA MENDUKUNG PENCAPAIAN SASARAN RKP TAHUN 2016ISU STRATEGIS PEMDA MENDUKUNG PENCAPAIAN SASARAN RKP TAHUN 2016

• PERSIAPAN PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHANDAERAH MULAI TAHUN 201711

• PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH22

• PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA33

• PENEGASAN BATAS ANTAR DAERAH DAN PENINGKATAN PENGELOLAAN BATAS ANTAR NEGARA44

• PERCEPATAN PENYELESAIAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)55

• PENYELESAIAN & KONSISTENSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGANGGARAN DAERAH66

• PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH77

• PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI88

• PENYELENGGARAAN PEMILUKADA SERENTAK TAHUN 201599

• PENANGANAN STABILITAS POLITIK DALAM NEGERI1010

3

4

KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI

4

PERSIAPAN PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

PERSIAPAN PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

UU NO. 23TAHUN 2014

pengalihan urusanantartingkatanpemerintahanpengalihan urusanantartingkatanpemerintahangubernur,

bupati/walikota

Menyelesaikan inventarisasi Personel, Pendanaan,Prasarana dan Sarana serta Dokumen (P3D),antartingkatan pemerintahan paling lambat 31 Maret2016 & serah terima personel, sarana dan prasaranaserta dokumen paling lambat tgl 2 Oktober 2016Menyelesaikan inventarisasi Personel, Pendanaan,Prasarana dan Sarana serta Dokumen (P3D),antartingkatan pemerintahan paling lambat 31 Maret2016 & serah terima personel, sarana dan prasaranaserta dokumen paling lambat tgl 2 Oktober 2016inventarisasi P3D menjadi dokumen & dasarpenyusunan RKPD, KUA/PPAS & RANPERDA ttg APBDProv/Kab/Kota TA 2017inventarisasi P3D menjadi dokumen & dasarpenyusunan RKPD, KUA/PPAS & RANPERDA ttg APBDProv/Kab/Kota TA 2017s.d Oktober 2016 pelayanan kpd masyarakat tdk bolehberhenti, harus ttp dilaksanakan oleh tingkatanpemerintahan yg saat ini menyelenggarakan urusanpemerintahan yg akan dialihkan antartingkatanpemerintahan dari kab/kota ke provinsi atau kepadaPemerintah Pusats.d Oktober 2016 pelayanan kpd masyarakat tdk bolehberhenti, harus ttp dilaksanakan oleh tingkatanpemerintahan yg saat ini menyelenggarakan urusanpemerintahan yg akan dialihkan antartingkatanpemerintahan dari kab/kota ke provinsi atau kepadaPemerintah Pusat

mengambillangkah-langkah

5

KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI

5

NO NEGARATahun 2013-2014 Tahun 2014-2015

KETRANKING SCORE RANKING SCORE

1 SINGAPURA 2 5,61 2 5,65 TETAP2 MALAYSIA 24 5,03 20 5,16 NAIK3 THAILAND 37 4,54 31 4,66 NAIK4 INDONESIA 38 4,53 34 4,57 NAIK5 PHILIPINA 59 4,29 52 4,40 NAIK6 VIETNAM 70 4,18 68 4,23 NAIK7 LAOS 81 4,08 93 3,91 TURUN8 KAMBOJA 88 4,01 95 3,89 NAIK9 MYANMAR 139 3,23 134 3,24 NAIK

10 TIMOR LESTE 138 3,25 136 3,17 NAIK

PERINGKAT DAYA SAING INDONESIA DIANTARANEGARA-NEGARA ASEAN TAHUN 2014-2015

PERINGKAT DAYA SAING INDONESIA DIANTARANEGARA-NEGARA ASEAN TAHUN 2014-2015

PENINGKATAN DAYA SAING DAERAHPENINGKATAN DAYA SAING DAERAH

World Economic Forum (WEF) dalam Global Competitiveness Report Tahun 2014–2015World Economic Forum (WEF) dalam Global Competitiveness Report Tahun 2014–2015

sumber : The Gobal Competitiveness Report 2014-2015, World Economi Forum diolah

4

6

KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI

6

DOING BUSINESS RANK TAHUN 2014-2015DOING BUSINESS RANK TAHUN 2014-2015

NO. NEGARA

TAHUN 2014 TAHUN 2015

RANKING EASEDOING

BUSINESS

STARTING A BUSINESS RANKING EASEDOING

BUSINESS

STARTING A BUSINESS

RANKING Time(day­s) RANKING Time

(day­s)

1 Singapura 1 3 2,5 1 6 2,5

2 Malaysia 6 16 6 18 13 5,5

3 Thailand 18 91 27,5 26 75 27,5

4 BruneiDarussalam 59 137 101 101 179 15

5 Vietnam 99 109 34 78 125 34

6 Philipina 108 170 35 95 161 34

7 Indonesia 120 175 48 114 155 52,58 Kamboja 137 184 104 135 184 1019 Laos 159 85 92 148 154 92

10 Timor Leste 172 154 94 172 96 10

11 Myanmar 182 189 72 177 189 72

Sumber: International Finance Corporation & World Bank 2014-2015

7

KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI

7

HASIL EVALUASI PTSP S.D. APRIL 2015HASIL EVALUASI PTSP S.D. APRIL 2015

• terdapat 47 pemda atau 8,62% yang belum memilikikomitmen untuk membentuk dan melimpahkankewenangan perizinan dan non perizinan kepada PTSP.

• Kewenangan penandatangan masih tetap berada padaKDH dan/atau Kepala Perangkat Daerah.

• Belum menetapkan dan melaksanakan sepenuhnya SOPPTSP. sehingga belum ada kepastian waktupenyelesaian dan biaya perizinan dan non perizinan.

• terdapat 47 pemda atau 8,62% yang belum memilikikomitmen untuk membentuk dan melimpahkankewenangan perizinan dan non perizinan kepada PTSP.

• Kewenangan penandatangan masih tetap berada padaKDH dan/atau Kepala Perangkat Daerah.

• Belum menetapkan dan melaksanakan sepenuhnya SOPPTSP. sehingga belum ada kepastian waktupenyelesaian dan biaya perizinan dan non perizinan.

HAMBATAN

• Bagi daerah yang belum membentuk PTSP palinglambat akhir bulan Juni Tahun 2015 sudah membentukPTSP, sekaligus melimpahkan kewenangan perizinandan non perizinan serta tetapkan SOP.

• Limpahkan sepenuhnya proses & penetapan perizinandan non perizinan serta SOP PTSP

• Tingkatkan peran gubernur sebagai wakil pemerintahdi daerah melalui pembinaan dan pengawasan PTSPsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

• Wujudkan penyelesaian perizinan dengan efisiensimenjadi maksimal 7 (tujuh) Hari, agar mampu bersaingdengan negara tetangga dalam penyelesaian perizinansecara cepat, tepat, mudah dan murah bagi parainvestor yang akan memulai atau perluasan usaha

• Bagi daerah yang belum membentuk PTSP palinglambat akhir bulan Juni Tahun 2015 sudah membentukPTSP, sekaligus melimpahkan kewenangan perizinandan non perizinan serta tetapkan SOP.

• Limpahkan sepenuhnya proses & penetapan perizinandan non perizinan serta SOP PTSP

• Tingkatkan peran gubernur sebagai wakil pemerintahdi daerah melalui pembinaan dan pengawasan PTSPsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

• Wujudkan penyelesaian perizinan dengan efisiensimenjadi maksimal 7 (tujuh) Hari, agar mampu bersaingdengan negara tetangga dalam penyelesaian perizinansecara cepat, tepat, mudah dan murah bagi parainvestor yang akan memulai atau perluasan usaha

TINDAK LANJUT

PROPORSIPROPORSI 498498 DAERAH YANG SUDAH MEMBENTUK PTSPDAERAH YANG SUDAH MEMBENTUK PTSPPROPORSIPROPORSI 498498 DAERAH YANG SUDAH MEMBENTUK PTSPDAERAH YANG SUDAH MEMBENTUK PTSP

PROPORSI 355 DRH YG TELAH MELIMPAHKANPROPORSI 355 DRH YG TELAH MELIMPAHKANIZIN & NON IZIN KPD PTSPIZIN & NON IZIN KPD PTSP

PROPORSI 355 DRH YG TELAH MELIMPAHKANPROPORSI 355 DRH YG TELAH MELIMPAHKANIZIN & NON IZIN KPD PTSPIZIN & NON IZIN KPD PTSP

192192 PTSPPTSP YG TELAH MENETAPKAN SOPYG TELAH MENETAPKAN SOP192192 PTSPPTSP YG TELAH MENETAPKAN SOPYG TELAH MENETAPKAN SOP

34(100%)

372(89,6%)

92(98,9%)0100200300400

PROVINSI KABUPATEN KOTA

28(82,4%)

257(69,1%)

70(76,1%)0100200300

PROVINSI KABUPATEN KOTA

9(4,69%)

142(73,96%)

41,(21,35%)

050100150

PROVINSI KABUPATEN KOTA

5

8

KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI

8

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESAPENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Desa mempunyai kedudukansangat strategis yaitu memilikihak asal usul dan haktradisional dalam mengaturdan mengurus urusankepentingan masyarakatsetempat dan berperanmewujudkan cita-citakemerdekaan berdasarkanUUD 1945

Desa mempunyai kedudukansangat strategis yaitu memilikihak asal usul dan haktradisional dalam mengaturdan mengurus urusankepentingan masyarakatsetempat dan berperanmewujudkan cita-citakemerdekaan berdasarkanUUD 1945

thn 2015 Pemerintah telahmengalokasikan dana transferAPBN sejumlah Rp. 20,7Triliun dan tahun-tahunberikutnya cenderunngmeningkat

thn 2015 Pemerintah telahmengalokasikan dana transferAPBN sejumlah Rp. 20,7Triliun dan tahun-tahunberikutnya cenderunngmeningkat

UU NOMOR 6TAHUN 2014 TTG DESA Pemerintahan desa yang bersih, efektif,

demokratis & terpercayaPemerintahan desa yang bersih, efektif,

demokratis & terpercaya

• Tingkatkan kapasitas aparatur pemda di bidangperencanaan pembangunan desa, keuangan dan assetdesa, administrasi pemerintahan desa, penyusunanpedoman standar jabatan, BUMDES dan produk hukum.

• Tingkatkan kapasitas aparat badan permusyawaratandesa melalui pendidikan dan pelatihan.

• Latih, bimbing, bina kelembagaan masyarakat desa.• Fasilitasi penataan desa dan evaluasi serta pelaporan

penyelenggaraan pemerintahan desa

• Tingkatkan kapasitas aparatur pemda di bidangperencanaan pembangunan desa, keuangan dan assetdesa, administrasi pemerintahan desa, penyusunanpedoman standar jabatan, BUMDES dan produk hukum.

• Tingkatkan kapasitas aparat badan permusyawaratandesa melalui pendidikan dan pelatihan.

• Latih, bimbing, bina kelembagaan masyarakat desa.• Fasilitasi penataan desa dan evaluasi serta pelaporan

penyelenggaraan pemerintahan desa

PERAN GUBERNUR , BUPATI/WALIKOTA

9

KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI

PENEGASAN BATAS ANTAR DAERAHPENEGASAN BATAS ANTAR DAERAH

Pemekaran daerah danketidaksinkronan antara undang-undang pembentukan satu daerahdengan daerah lainnya

Pemekaran daerah danketidaksinkronan antara undang-undang pembentukan satu daerahdengan daerah lainnya

Tingkatkan koordinasi untuk mengatasi hambatan dan memecahkan permasalahan dengan berpedoman padaPERMENDAGRI Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, sehingga penegasan batas daerahdi wilayah masing-masing dapat diselesaikan.

Tingkatkan koordinasi untuk mengatasi hambatan dan memecahkan permasalahan dengan berpedoman padaPERMENDAGRI Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, sehingga penegasan batas daerahdi wilayah masing-masing dapat diselesaikan.

966(100%)

321(33%)

645(67%)

Muncul konflik perebutan sumber daya ekonomi baikSDA maupun potensi ekonomi wilayah

Penyelesian Permasalahan

Jmlh segmenJmlh segmenmembutuhkan kerjasama intensif antara

pemerintah dgn PEMDA & peningkatankoordinasi tim penegasan batas daerah

membutuhkan kerjasama intensif antarapemerintah dgn PEMDA & peningkatankoordinasi tim penegasan batas daerah

Telah ditetapkan dgn245 Permendagri

Telah ditetapkan dgn245 Permendagri

Permasalahan batas antar daerah Akibat

penetapan batas antar daerah yang berjumlah966 segmen batas daerah

Upaya

REALISASI PENETAPAN BATAS ANTAR DAERAH s.d APRIL 2015

6

10

KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI

• Aspek penyelesaian dan penegasan bataswilayah negara: belum selesainya prosespenyelesaian dan penyepakatan batas dengannegara tetangga pada beberapa segmen;

• Aspek pertahanan dan keamanan sertapenegakan hukum: belum optimalnya aspekpengawasan perbatasan laut dan udara & banyaknyakegiatan illegal di Lokasi Prioritas (LOKPRI), sepertiillegal fishing, illegal entry, illegal logging, humantrafficking;

• Aspek infrastruktur: rendahnya pelayananinfrastuktur transportasi regional dan lokal, sertaminimnya akses terhadap pelayanan sarana danprasarana dasar di LOKPRI;• Aspek kelembagaan: belum optimalnyamekanisme dan pelaksanaan koordinasi, integrasi,sinkronisasi dan sinergi program pengelolaanperbatasan Negara baik di tingkat pusat maupundaerah, serta terbatasnya sumber daya, saranaprasarana pendukung, serta SDM lembaga pengelolaperbatasan.

• Aspek penyelesaian dan penegasan bataswilayah negara: belum selesainya prosespenyelesaian dan penyepakatan batas dengannegara tetangga pada beberapa segmen;

• Aspek pertahanan dan keamanan sertapenegakan hukum: belum optimalnya aspekpengawasan perbatasan laut dan udara & banyaknyakegiatan illegal di Lokasi Prioritas (LOKPRI), sepertiillegal fishing, illegal entry, illegal logging, humantrafficking;

• Aspek infrastruktur: rendahnya pelayananinfrastuktur transportasi regional dan lokal, sertaminimnya akses terhadap pelayanan sarana danprasarana dasar di LOKPRI;• Aspek kelembagaan: belum optimalnyamekanisme dan pelaksanaan koordinasi, integrasi,sinkronisasi dan sinergi program pengelolaanperbatasan Negara baik di tingkat pusat maupundaerah, serta terbatasnya sumber daya, saranaprasarana pendukung, serta SDM lembaga pengelolaperbatasan.

PENGELOLAAN BATAS ANTAR NEGARAPENGELOLAAN BATAS ANTAR NEGARA

Permasalahan

1. Penetapan dan penegasan bataswilayah negara;

2. Peningkatan pertahanan dankeamanan serta penegakanhukum;

3. Pemantapan pelayanan lintas batasnegara;

4. Penataan ruang kawasanperbatasan;

5. Peningkatan penyediaaninfrastruktur kawasan perbatasan;

6. Pengembangan/pertumbuhanekonomi kawasan perbatasan;

7. Peningkatan pelayanan sosialdasar kawasan perbatasan; dan

8. Penguatan/penataan kelembagaan

1. Penetapan dan penegasan bataswilayah negara;

2. Peningkatan pertahanan dankeamanan serta penegakanhukum;

3. Pemantapan pelayanan lintas batasnegara;

4. Penataan ruang kawasanperbatasan;

5. Peningkatan penyediaaninfrastruktur kawasan perbatasan;

6. Pengembangan/pertumbuhanekonomi kawasan perbatasan;

7. Peningkatan pelayanan sosialdasar kawasan perbatasan; dan

8. Penguatan/penataan kelembagaan

Rencana Induk PengelolaanPerbatasan Tahun 2015-2019PENANGANANPENANGANANPENANGANANPENANGANAN

11

KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI

PERCEPATAN PENYELESAIAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)PERCEPATAN PENYELESAIAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)

1. Keharmonisan antara lingkungan alam danlingkungan buatan;

2. Keterpaduan penggunaan sumber daya alamdan sumber daya buatan denganmemperhatikan sumber daya manusia; dan

3. Perlindungan fungsi ruang dan pencegahandampak negatif terhadap lingkungan akibatpemanfaatan ruang.

1. Keharmonisan antara lingkungan alam danlingkungan buatan;

2. Keterpaduan penggunaan sumber daya alamdan sumber daya buatan denganmemperhatikan sumber daya manusia; dan

3. Perlindungan fungsi ruang dan pencegahandampak negatif terhadap lingkungan akibatpemanfaatan ruang.

PERDA RTRWmewujudkan

REALISASI PENETAPAN PERDA RTRW PROVINSI, KABUPATEN & KOTA s.d April 2015

76,47%

23,53%

PROVINSI

79,04%

20,96%

KABUPATEN

91,40%

8,60%KOTA

SUDAH BELUM

• Mempercepat pembahasan & penetapanPerda ttg RTRW

• Meningkatkan kinerja BKPRD untukmempercepat proses penyusunan danpersetujuan substansi serta mengatasipermasalahan/konflik pemanfaatan ruang.

• Penyelesaian perbedaan thd penetapan polaruang antar K/L

PENYELESAIAN RTRW

7

12

KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI

12

PENYELESAIAN PENETAPAN DOKUMENRENCANA PEMBANGUNAN DAERAH & RENCANA PERANGKAT DAERAH (PD)

PENYELESAIAN PENETAPAN DOKUMENRENCANA PEMBANGUNAN DAERAH & RENCANA PERANGKAT DAERAH (PD)

Hasil Evaluasi Penyusunan/Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah TahunHasil Evaluasi Penyusunan/Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 20120144

• Tetapkan Perda RPJPD agar daerah memiliki arahkebijakan dan sasaran pembangunan jangka panjangserta landasan penyusunan visi dan misi calonkepala daerah.

• Tetapkan segera Perda RPJMD sebagai pedomanpenyusunan RKPD Tahun 2016.

• Tetapkan Perkada RKPD 2016 dan capaikesepakatan KUA-PPAS dengan DPRD tepat waktuagar APBD TA 2016 dilaksanakan 1 Januari 2016.

• Tetapkan Renstra PD selaras dengan RPJMD, & RenjaPD 2016 selaras dengan RKPD 2016.

KEWAJIBAN GUBERNUR, BUPATI/WALIKOTA BERSAMAKEWAJIBAN GUBERNUR, BUPATI/WALIKOTA BERSAMADPRD, SESUAI DGN AMANAT UU NODPRD, SESUAI DGN AMANAT UU NO 2323 THNTHN 20142014

100% 94%82% 72%

0% 6% 8% 18%

RPJPD RPJMD RENSTRA RENJA

PENETAPAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNANDAERAH PROVINSI

SUDAH MENETAPKAN BELUM MENETAPKAN

80% 83% 76% 74%

20% 17% 24% 26%

RPJPD RPJMD RENSTRA RENJA

PENETAPAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNANDAERAH KABUPATEN/KOTA

SUDAH MENETAPKAN BELUM MENETAPKAN

82% 76%

18%24%

PROVINSI KAB./KOTA

PENETAPAN RKPD TAHUN 2015

TEPAT WAKTU TERLAMBAT

13

KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI

13

KEWAJIBAN GUBERNUR, BUPATI/WALIKOTABERSAMA DPRD, SESUAI DGN AMANAT

UU NO 23 THN 2014

• Tempatkan perencanaan sebagai fungsiutama manajemen pemerintahan daerahuntuk mewujudkan good governance.

• Tingkatkan konsistensi penjabaran RPJMDkedalam RKPD untuk mewujudkan visi,melaksanakan misi & programpembangunan daerah sesuai dengan janjidan harapan masyarakat.

• Susun program & kegiatan ke-dlm KUA-PPAS 2016 berdasarkan RKPD Thn 2016sebagai landasan penyusunan APBD TA2016.

• Tingkatkan pengendalian perumusankebijakan perencanaan, pelaksanaanrencana dan anggaran, evaluasi hasilrencana pembangunan daerah & rencanaPD setiap triwulan.

RJMD – RKPD RPJMD - PPAS RPJMD - APBD RKPD - APBDSelisih Selisih Selisih Selisih

Program Pagu Program Pagu Program Pagu Program Pagu- 725

(12,96%)54,03 T

(35,75%)- 171

(3,06%)77.33 T

(51,16%)56

(1,00%)79.04 T

(52,30%)781

(13,96%)25.01 T

(16,54%)

0,00%5,00%10,00%15,00%20,00%25,00%30,00%

RPJMD-RKPD RPJMD-PPAS RPJMD-APBD RKPD-APBD

23,11% 24,38%25,69%

22,08%23,00%

15,00%

23,00% 23,00%

PROGRAM PAGU

KONSISTENSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGANGGARAN DAERAHKONSISTENSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGANGGARAN DAERAH

8

14

KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI

84,85%94,12%

15,15%5,88%0,00%10,00%20,00%30,00%40,00%50,00%60,00%70,00%80,00%90,00%100,00%

2011 2015

39,13%

87,10%

60,87%

12,90%

0,00%10,00%20,00%30,00%40,00%50,00%60,00%70,00%80,00%90,00%100,00%

2011 2015

31,08%

84,58%68,92%

15,42%

0,00%10,00%20,00%30,00%40,00%50,00%60,00%70,00%80,00%90,00%

2011 2015

PROVINSIPROVINSI KABUPATENKABUPATEN

KOTAKOTA

Penetapan Perda APBD TepatPenetapan Perda APBD Tepat Waktu TAWaktu TA 20112011 -- 20152015Penetapan Perda APBD TepatPenetapan Perda APBD Tepat Waktu TAWaktu TA 20112011 -- 20152015

TEPAT WAKTU TDK TEPAT WAKTU

PPembahasanembahasan RancanganRancangan PeraturanPeraturan DaerahDaerahtentangtentang APBDAPBD TahunTahun AnggaranAnggaran 20162016 supayasupayadilaksanakandilaksanakan sesuaisesuai jadwaljadwal dandan tahapantahapan yangyangtelahtelah ditetapkanditetapkan dalamdalam peraturanperaturan perundangperundang--undangan,undangan, sehinggasehingga pelaksanaanpelaksanaan programprogram dandankegiatankegiatan pembangunanpembangunan daerahdaerah bersinergibersinergidengandengan agendaagenda pembangunanpembangunan NasionalNasional TahunTahun20162016..

15

KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI

TREN PROPORSI BELANJA PEGAWAI TERHADAP TOTAL BELANJATREN PROPORSI BELANJA PEGAWAI TERHADAP TOTAL BELANJA

44% 42% 40% 39%

25%20% 18% 17%

51% 51% 49% 47%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2011 2012 2013 2014Prov/Kab/Kota Provinsi Kab/Kota

TREN PROPORSI BELANJA MODAL TERHADAP TOTAL BELANJATREN PROPORSI BELANJA MODAL TERHADAP TOTAL BELANJA

PROPORSI BELANJAPROPORSI BELANJA PEGAWAIPEGAWAI & MODAL TERHADAP& MODAL TERHADAP TOTAL BELANJATOTAL BELANJAPROVINSI, KABUPATEN DAN KOTAPROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA TATA 20112011 -- 20142014

PROPORSI BELANJAPROPORSI BELANJA PEGAWAIPEGAWAI & MODAL TERHADAP& MODAL TERHADAP TOTAL BELANJATOTAL BELANJAPROVINSI, KABUPATEN DAN KOTAPROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA TATA 20112011 -- 20142014

• Belanja APBD prov, kab dan kotaselama 4 thn rata-ratamenunjukkan perbaikan.

• Porsi belanja pegawai Thn 2011sebesar 44% dan Thn 2014 turunmenjadi 39%.

• Porsi belanja modal Thn 2011sebesar 22% dan Thn 2014meningkat menjadi 25%.

• Belanja modal pada Thn 2016 supaya ditingkatkan gunamendorong pembangunan infrastruktur, menstimuluspeningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi daerahuntuk penurunan angka kemiskinan dan pengangguran sertamemberikan multiplier effect bagi peningkatankesejahteraan masyarakat.

• Penurunan porsi belanja pegawai thd total belanja APBD agarterus menerus dilakukan melalui penataan kelembagaanperangkat daerah & pegawai, melakukan efisiensi tambahanpenghasilan atas pertimbangan objektif sesuai dengankemampuan keuangan daerah.

9

16

KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI

BPD & PDAM Belum diberdayakandengan menerapkan prinsip-prinsip goodcorporate governance (transparansi,akuntabilitas, pertanggungjawaban,kemandirian dan kewajaran) sehinggakontribusinya berupa deviden ataubagian laba usaha kepada pemerintahdaerah belum optimal.

BPD & PDAM Belum diberdayakandengan menerapkan prinsip-prinsip goodcorporate governance (transparansi,akuntabilitas, pertanggungjawaban,kemandirian dan kewajaran) sehinggakontribusinya berupa deviden ataubagian laba usaha kepada pemerintahdaerah belum optimal.

PENINGKATAN TATA KELOLA BPDPENINGKATAN TATA KELOLA BPD dandan PDAMPDAMPENINGKATAN TATA KELOLA BPDPENINGKATAN TATA KELOLA BPD dandan PDAMPDAM

Tatakelola ke-2 BUMD supaya terusditingkatkan dan dikembangkanuntuk memberikan kontribusi yangmaksimal bagi peningkatan PAD.

Tatakelola ke-2 BUMD supaya terusditingkatkan dan dikembangkanuntuk memberikan kontribusi yangmaksimal bagi peningkatan PAD.

SEHAT KURANG SEHAT SAKIT

51% 29% 21%

HASIL EVALUASI KINERJA PDAM TAHUN 2014HASIL EVALUASI KINERJA PDAM TAHUN 2014HASIL EVALUASI KINERJA PDAM TAHUN 2014HASIL EVALUASI KINERJA PDAM TAHUN 2014

1. beban hutang akibat mismanagement,2. rendahnya profesionalisme,3. Lack of capacity4. Tarif tidak kompetitif;5. Tingkat kebocoran air minum relatif sangat

tinggi (40%).

1. beban hutang akibat mismanagement,2. rendahnya profesionalisme,3. Lack of capacity4. Tarif tidak kompetitif;5. Tingkat kebocoran air minum relatif sangat

tinggi (40%).

FAKTOR PENYEBABNYA

menerapkan grand strategy pengelolaan PDAMsecara keseluruhan yang menyorotipembiayaan/pendanaan, restrukturisasi hutang,skala usaha, air baku, manajemen, tarif pemulihanbiaya secara penuh (Full Cost Recovery/ FCR), sertaregulasi dan komitmen.

menerapkan grand strategy pengelolaan PDAMsecara keseluruhan yang menyorotipembiayaan/pendanaan, restrukturisasi hutang,skala usaha, air baku, manajemen, tarif pemulihanbiaya secara penuh (Full Cost Recovery/ FCR), sertaregulasi dan komitmen.

PENYEHATAN PDAM

17

KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI

Perkembangan Opini BPK Hasil Audit LKPDPerkembangan Opini BPK Hasil Audit LKPDTahunTahun 20092009 -- 20132013

Perkembangan Opini BPK Hasil Audit LKPDPerkembangan Opini BPK Hasil Audit LKPDTahunTahun 20092009 -- 20132013

2009 2010 2011 2012 2013WTP 1 6 10 17 16WDP 25 22 19 11 15TW 1 0 0 0 0TMP 6 5 4 5 205

1015202530 PROVINSI

2009 2010 2011 2012 2013WTP 15 32 57 112 140WDP 303 315 303 283 193TW 46 26 6 31 2TMP 106 111 39 9 7050100150200250300350 KABUPATEN/KOTA

• pemerintah daerah yang telah memperoleh opini WTP supaya tetap dipertahankan,• yang memperoleh opini WDP supaya ditingkatkan menjadi WTP.• terhadap 3% LKPD yang masih memperoleh opini TMP dan TW supaya melakukan

langkah peningkatan atau perbaikan pengelolaan keuangan daerah menuju WTP

10

18

KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI

18

Pencegahan dan Pemberantasan KorupsiPencegahan dan Pemberantasan KorupsiPencegahan dan Pemberantasan KorupsiPencegahan dan Pemberantasan Korupsi

41,18%

9,25%

58,82%

90,75%

0,00%10,00%20,00%30,00%40,00%50,00%60,00%70,00%80,00%90,00%100,00%

PROVINSI KABUPATEN/KOTA

MEMUASKAN MENGECEWAKAN

Hasil evaluasi aksi daerah pencegahanHasil evaluasi aksi daerah pencegahanpemberantasan korupsi (ADpemberantasan korupsi (AD--PPK)PPK) s.ds.d

DesemberDesember TahunTahun 20142014

Hasil evaluasi aksi daerah pencegahanHasil evaluasi aksi daerah pencegahanpemberantasan korupsi (ADpemberantasan korupsi (AD--PPK)PPK) s.ds.d

DesemberDesember TahunTahun 20142014

gubernur, bupati dan walikotagubernur, bupati dan walikotagubernur, bupati dan walikotagubernur, bupati dan walikota

• lanjutkan pelaksanaan dan pelaporan aksipencegahan dan pemberantasan korupsi (aksi-PPK) pemerintah daerah Tahun 2016

• Tingkatkan pengendalian atas area potensi/rawankorupsi, meliputi: (a) penyusunan anggaran; (b)perizinan; (c) pajak dan retribusi daerah; (d)pengadaan barang dan jasa; dan (e) belanja hibahdan bantuan sosial.

• Bangun komitmen anti korupsi di seluruh lini,melalui penerapan zona integritas, unitpengendalian gratifikasi dan whistle blowersystem.

• Mantapkan reformasi birokrasi pada areapelayanan publik

• Optimalkan penerapan sistem akrual basis dalampengelolaan keuangan daerah sesuai dengan PPNomor 71 Thn 2010 ttg Sistem AkuntansiPemerintah Daerah.

19

KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI

19

Penyelenggaraan Pemilukada Serentak Tahun 2015Penyelenggaraan Pemilukada Serentak Tahun 2015

UU NOMOR 8TAHUN 2015 TTG PERUBAHAN UUNO 1THN 2015 TTG PENETAPAN

PERPU NOMOR 1 TAHUN 2014TTG PILGUB, BUP & WALKOT

MENJADI UNDANG-UNDANG

Menyebutkan :pemungutan suara serentak periode pertama akandilaksanakan pada bulan Desember 2015, untuk 269kepala daerah yang terdiri dari: 9 gubernur dan wakilgubernur, 224 bupati dan wakil bupati serta 36 walikotadan wakil walikotaMenyebutkan :pemungutan suara serentak periode pertama akandilaksanakan pada bulan Desember 2015, untuk 269kepala daerah yang terdiri dari: 9 gubernur dan wakilgubernur, 224 bupati dan wakil bupati serta 36 walikotadan wakil walikota

• Menyerahkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) dan Daftar PendudukPotensial Pemilih Pemilihan (DP4) kepada KPUD, yang telah dikonsolidasikan, diverifikasidan divalidasi oleh Kementerian Dalam Negeri dengan menggunakan Sistem InformasiAdministrasi Kependudukan (SIAK).

• Mengalokasikan dana hibah dari pemerintah daerah kepada KPU provinsi, kabupaten dankota, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten dan Kota sesuai dengan kebutuhan.

• Pengalokasian dilakukan atas dasar pola sharing yang mengutamakan pertimbanganefisiensi, efektifitas dan akuntabilitas.

• Pengalokasian dana hibah tersebut sesuai dgn SE MDN Nomor 900/1196/SJ Tanggal 9Maret 2015 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati danWalikota Tahun 2015.

• Menyerahkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) dan Daftar PendudukPotensial Pemilih Pemilihan (DP4) kepada KPUD, yang telah dikonsolidasikan, diverifikasidan divalidasi oleh Kementerian Dalam Negeri dengan menggunakan Sistem InformasiAdministrasi Kependudukan (SIAK).

• Mengalokasikan dana hibah dari pemerintah daerah kepada KPU provinsi, kabupaten dankota, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten dan Kota sesuai dengan kebutuhan.

• Pengalokasian dilakukan atas dasar pola sharing yang mengutamakan pertimbanganefisiensi, efektifitas dan akuntabilitas.

• Pengalokasian dana hibah tersebut sesuai dgn SE MDN Nomor 900/1196/SJ Tanggal 9Maret 2015 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati danWalikota Tahun 2015.

HalHal--hal yang perlu ditindak lanjuti :hal yang perlu ditindak lanjuti :HalHal--hal yang perlu ditindak lanjuti :hal yang perlu ditindak lanjuti :

11

20

KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI

20

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Target PDB , tingkat inflasi, penurunanangka pengangguran dan kemiskinan

dalam RKP dan RKPD Tahun 2016

Target PDB , tingkat inflasi, penurunanangka pengangguran dan kemiskinan

dalam RKP dan RKPD Tahun 2016

Tercipta stabilitas politik dankeamanan di wilayah dan daerah

masing-masing

Tercipta stabilitas politik dankeamanan di wilayah dan daerah

masing-masing

• Tingkatkan koordinasi Forumkomunikasi Pimpinan Daerah(FORKOMPIMDA)

• libatkan unsur terkait dilingkunganpemerintah daerah provinsi, kabupaten,kota, kecamatan dan desa

• Tingkatkan koordinasi Forumkomunikasi Pimpinan Daerah(FORKOMPIMDA)

• libatkan unsur terkait dilingkunganpemerintah daerah provinsi, kabupaten,kota, kecamatan dan desa

tetap diperlukan upaya maksimalagar potensi konflik dapat dicegah

dan frekuensi konflik dapat ditekanserendah mungkin

tetap diperlukan upaya maksimalagar potensi konflik dapat dicegah

dan frekuensi konflik dapat ditekanserendah mungkin

Penanganan Stabilitas Politik Dalam NegeriPenanganan Stabilitas Politik Dalam Negeri

PENURUNAN FREKUENSI KONFLIK• 128 peristiwa pada Tahun 2012• 92 peristiwa pada tahun 2013• 58 peristiwa pada tahun 2014

PENURUNAN FREKUENSI KONFLIK• 128 peristiwa pada Tahun 2012• 92 peristiwa pada tahun 2013• 58 peristiwa pada tahun 2014

Keberhasilan Pemerintah bersamaPEMDA menciptakan stabilitas politik

dalam negeri yang kondusif

Keberhasilan Pemerintah bersamaPEMDA menciptakan stabilitas politik

dalam negeri yang kondusif

21

KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI

21

TERIMA KASIHTERIMA KASIHTERIMA KASIHTERIMA KASIH