tinjauan tentang pengajuan kasasi oleh …/tinjauan...perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id...

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

i

TINJAUAN TENTANG PENGAJUAN KASASI OLEH PENUNTUTUMUM

TERHADAP PUTUSAN BEBAS DALAM PERKARATERORISME BOM HOTEL

JW. MARRIOT DAN RITZ CARLTONDENGAN TERDAKWA

AL KHELAIW ALI ABDULLAH A. ALIAS ALI

(Studi kasus dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2524K/Pid.Sus/2011)

Penulisan Hukum

(Skripsi)

Disusun dan Diajukan untuk

Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam

Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh

LIYA LISTIANA

NIM. E0008381

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA

2012


commit to user

ii


commit to user

iii


commit to user

iv


commit to user

v

MOTTO

Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keredhaan-

Nya ke jalan keselamatan, dan (dengan kitab itu pula) Allah mengeluarkan

orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang berderang dengan

seizin-Nya, dan menunjuki mereka kejalan yang lurus.

(Q.S. Al-Maidah: 16)

Jika kita dapat mensyukuri sukses kecil yang kita peroleh dan tetap mau melanjutkan

perjuangan secara konsisten, maka sukses besar pasti akan kita raih

(Andrie Wongso)

Hargai apa yang kamu miliki saat ini. Kebahagiaan tak akan pernah datang kepada

mereka yang tak menghargai apa yang telah dimiliki.

(Penulis)

Setiap saat dalam hidupmu adalah ibarat gambar yang belum pernah terlihat, dan

gambar yang tidak akan pernah terlihat lagi. Jadi, nikmati hidupmu dan jadikan

setiap momen menjadi indah.

(Penulis)


commit to user

vi

PERSEMBAHAN

Dengan segala keikhlasan dan kerendahan hati... sebuah karya yang sederhana

ini, penulis persembahkan kepada:

Dzat yang Maha Agung, هللا SWT, penguasa

alam semesta & pemilik hidupku

Nabi Muhammad SAW, teladan bagi umat

yang senantiasa kita nantikan safaatnya di

akhirat kelak

Ibu dan Bapak, doamu adalah semangatku

dan harapanmu adalah motivasiku

Teman-temanku angkatan 2008 , yang

selalu mendukungku

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Surakarta


commit to user

vii

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum wr. wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat

dan karunia-Nya sehingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan penulisan hukum

(skripsi) yang berjudul “TINJAUAN TENTANG PENGAJUAN KASASI OLEH

PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS DALAM PERKARA

TERORISME BOM HOTEL JW. MARRIOT DAN RITZ CARLTON

DENGAN TERDAKWA AL KHELAIW ALI ABDULLAH A. ALIAS ALI

(Studi kasus dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2524 K/Pid.Sus/2011)”.

Penulisan hukum ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi syarat

memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Surakarta. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini masih jauh dari

sempurna, oleh karena itu penulis dengan besar hati akan menerima segala masukan

yang dapat memperkaya pengetahuan penulis di kemudian hari.

Dengan selesainya penulisan hukum ini, maka dengan segala kerendahan hati

penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-

pihak yang telah memberikan bantuannya dalam penulisan hukum ini :

1. Ibu Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum. selaku Dekan, beserta Bapak/Ibu

Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II, Pembantu Dekan III Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ijin dalam

penyusunan penulisan hukum ini.

2. Bapak Bambang Santoso, S.H., M.Hum. yang telah memberikan segala ilmu dan

dengan penuh kesabaran membimbing serta mengarahkan penulis dalam

menyelesaikan penulisan hukum (Skripsi) ini dengan baik.

3. Bapak Edy Herdyanto, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Acara yang telah

membantu menyelesaikan penulisan hukum ini.


commit to user

viii

4. Bapak Ismunarno, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik yang telah

memberikan bimbingan, motivasi dan arahan selama penulis belajar di kampus

Fakultas Hukum UNS.

5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang

dengan keikhlasan dan kemuliaan hati telah memberikan bekal ilmu kepada

penulis selama penulis belajar di kampus Fakultas Hukum UNS.

6. Ayahanda Suwanto dan Ibunda Sri Jayati yang telah memberikan kasih sayang,

perhatian, pengajaran tentang hidup dan bersusah payah untuk memenuhi

kebutuhan penulis, hanya doa dan kepatuhan yang penulis dapat berikan, semoga

Allah membalas semua amal baik Ayahanda dan Ibunda tercinta.

7. Adik-adikku Wisnu Nanda Hutama dan Amandha Sheilla Rahma Z. tersayang

yang memberikan keceriaan dan kebahagiaan kepada penulis dengan penuh

keikhlasan, serta keluarga besar atas doa dan dukungan yang luar biasa kepada

penulis.

8. Prizky Darmawan Driandita, seseorang yang selalu ada dan direpotkan penulis

menyelesaikan penulisan ini, senantiasa membantu serta memberi dukungan

penuh kepada penulis, terima kasih atas setiap bantuan, doa yang selalu diberikan

kepada penulis.

9. Keluarga Besar M3 : Nisa Filia, Diannuri ayuningtyas, Ali lesmana, Maharto

Prastowo, S.H., Gegana Wisnu Yanotama, Imron Nurul Kolbi dan Ghiaz Yuniar

Mareta yang senantiasa berbagi senyum, tawa, canda serta bantuan-bantuan

kepada penulis yang tidak pernah ada putus-putusnya.

10. Nur Saefudin, S.H., Bambang Priyatno dan Corrie Pardosi, S.H. terima kasih atas

setiap bimbingan dan bantuan yang selalu diberikan kepada penulis.

11. Sahabat perjuangan skripsi yang berawal dari asisten dosen PLKH Pidana Dani

Yuli Azhari, S.H., Oki Trisnani, S.H., Gesti Kadhesta, Anisa Murtiyanti, S.H.

dan Adiputro Pangarso S.H.


commit to user

ix

12. Teman-teman kos ANGGUN : Nisa Filia, Shelma Yusmina Hajar, Very Puspita

Indriyati dan Niken yang selalu berbagi kebahagiaan, makanan dan selalu

membantu penulis dalam hal apapun.

13. Teman-teman yang selalu memberikan kebahagiaan, keceriaan, senyuman, dan

tawa di masa-masa kuliah : oktivia, mega titis, oni (hunny), kaka, prila, mbak

jeje, karlina dyah, goestania, bambink, dewa bebek, dani (jule), ika ,gesti, oki

(cimmy), dewi, dara, dani (botak), johan, titis, semangat teman, Semoga kita

menjadi orang-orang yang sukses.

14. Teman-teman BEM FH UNS dan KSP PRINCIPIUM FH UNS yang telah

memberikan kesempatan dan pengalaman yang tidak akan pernah terlupakan dan

tergantikan.

15. Teman-teman angkatan 2008 Fakultas Hukum. Tak pernah ada kata sesal pernah

berada diantara kalian, terima kasih atas kebahagiaan dan kegembiraan yang kita

rangkai, sukses buat kita semua kawan.

16. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan ini. Semoga

segala kebaikan bapak, ibu dan teman-teman semua mendapat balasan kebaikan

dari Allah SWT. Amin.

Demikian, semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan

ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

Surakarta, Juli 2012

Penulis

Liya Listiana


commit to user

x

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ............................................................................... i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ..................................... ii

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI ............................................... iii

HALAMAN PERNYATAAN ................................................................ iv

HALAMAN MOTTO ............................................................................. v

HALAMAN PERSEMBAHAN ............................................................. vi

KATA PENGANTAR ............................................................................ vii

DAFTAR ISI ........................................................................................... x

DAFTAR SKEMA .................................................................................. xii

DAFTAR LAMPIRAN ........................................................................... xiii

ABSTRAK .............................................................................................. xiv

BAB I. PENDAHULUAN ........................................................... 1

A. Latar Belakang Masalah ........................................... 1

B. Perumusan Masalah .................................................. 7

C. Tujuan Penelitian ...................................................... 7

D. Manfaat Penelitian .................................................... 8

E. Metode Penelitian ..................................................... 9

F. Sistematika Penelitian .............................................. 14

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA .................................................. 16

A. Kerangka Teori .......................................................... 16

1. Tinjauan Umum tentang Upaya Hukum Kasasi .. 16

2. Tinjauan Umum tentang Putusan Hakim ............ 21

3. Tinjauan Umum tentang Terorisme .................... 27

4. Tinjauan Umum tentang Terdakwa ..................... 36

B. Kerangka Pemikiran .................................................. 39


commit to user

xi

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ............... 41

A. Hasil Penelitian ......................................................... 41

1. Deskripsi Kasus ................................................... 41

2. Identitas Terdakwa .............................................. 44

3. Dakwaan Penuntut Umum................................... 44

4. Tuntutan Penuntut Umum ................................... 53

5. Amar Putusan Pengadilan Negeri........................ 55

6. Amar Putusan Pengadilan Tinggi ........................ 56

7. Alasan Pengajuan Kasasi..................................... 56

B. Pembahasan .............................................................. 59

1. Kesesuaian Alasan Pengajuan Kasasi terhadap

Putusan Bebas dalam Perkara Terorisme Bom

Hotel JW Marriot dan Ritz Carlton dengan

Terdakwa AL KHELAIW ALI ABDULLAH A.

Alias ALI dengan Ketentuan Pasal 244 KUHP. 59

2. Argumentasi Hukum Hakim Kasasi dalam

Memeriksa dan Memutus Pengajuan Kasasi

Terhadap Putusan Bebas dalam Perkara

Terorisme Bom Hotel JW Marriot dan Ritz

Carlton dengan Terdakwa AL KHELAIW ALI

ABDULLAH A. Alias ALI ............................... 67

BAB IV. PENUTUP ....................................................................... 78

A. Simpulan .................................................................... 78

B. Saran .......................................................................... 79

DAFTAR PUSTAKA ............................................................................. 80


commit to user

xii

DAFTAR SKEMA

Halaman

Skema 1. Skematik Kerangka Pemikiran .......................................... 39


commit to user

xiii

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1. Putusan Mahkamah Agung RI No. 2524 K/Pid.Sus/2011… 83


commit to user

xiv

ABSTRAK

Liya Listiana, E0008381. 2012. TINJAUAN TENTANG PENGAJUAN KASASI

OLEH PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS DALAM

PERKARA TERORISME BOM HOTEL JW. MARRIOT DAN RITZ

CARLTON DENGAN TERDAKWA AL KHELAIW ALI ABDULLAH A.

ALIAS ALI (Studi kasus dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2524

K/Pid.Sus/2011)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui argumentasi hukum hakim kasasi

dalam memeriksa dan memutus pengajuan kasasi terhadap putusan bebas dalam

perkara terorisme tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, bersifat preskriptif.Jenis

bahan yang digunakan adalah sumber hukum sekunder yang terdiri dari bahan hukum

primer dan bahan hukum sekunder.Teknik pengumpulan bahan hukum dalam

penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan melalui pengumpulan peraturan

perundang-undangan, buku, dan dokumen lain yang mendukung, diantaranya Putusan

Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2524 K/PID.SUS/2011. Dalam penulisan

hukum ini, penulis menggunakan analisis dengan metode deduksi yang berpangkal

dari pengajuan premis mayor yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan

Premis Minor yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. No. 2524

K/PID.SUS/2011.Dari kedua hal tersebut, kemudian dapat ditarik suatu konklusi

guna mendapatkan jawaban atas rumusan masalah apakah pengajuan kasasi terhadap

putusan bebas dalam perkara terorisme Bom Hotel JW. Marriot dan Ritz Carlton

dengan Terdakwa AL KHELAIW ALI ABDULLAH A. alias ALI tidak bertentangan

dengan ketentuan Pasal 244 KUHAP serta argumentasi hukum hakim kasasi dalam

memeriksa dan memutus pengajuan kasasi terhadap putusan bebas dalam perkara

terorisme tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan : Pertama,

Alasan pengajuan kasasi terhadap putusan bebas dalam perkara terorisme Bom Hotel

JW. Marriot dan Ritz Carlton denganTerdakwa AL KHELAIW ALI ABDULLAH A.

alias ALI adalah tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 244 KUHAP karena

adanya kesamaan antara Putusan No. 2524 K/ PID.SUS/ 2010 dengan yurisprudensi

Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 275 K/ Pid/ 1983 dalam kasus

Natalegawa. Kedua, argumentasi hukum hakim kasasi dalam memeriksa dan

memutus pengajuan kasasi terhadap putusan bebas dalam perkara terorisme Bom

Hotel JW. Marriot dan Ritz Carlton dengan Terdakwa AL KHELAIW ALI

ABDULLAH A. alias ALI sudah sesuai dengan KUHAP karena Mahkamah Agung

selaku pengadilan tertinggi yang mempunyai tugas dan wewenang membina dan

menjaga agar semua hokum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara

diterapkan secara tepat dan adil.

Kata kunci : Upaya Hukum Kasasi, Putusan Hakim, Terorisme, Terdakwa


commit to user

xv

ABSTRACT

Liya Listiana, E0008381. 2012. REVIEW OF THE PROSECUTOR GENERAL

appeals FREETO THE DECISIONSIN TERRORISM CASE JW HOTEL BOM.

Marriot and Ritz Carlton with the defendant AL KHELAIW ALI ABDULLAH A.

alias ALI (CASE STUDY THE VERDICT OF THE SUPREME COURT OF THE

REPUBLIC OF INDONESIA NO. No. 2524 K/Pid.Sus/2011). Law Faculty of

Surakarta Sebelas Maret University.

This studyaims to determinethe legal argumentsin the appeal judge shear and

rule onappeals against the acquittalin the case of terrorism.

This research is anormative legal research, to be prescriptive. Types of

materials used aresecondary legal sources which consistof primary legal materials

and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials in this

study is to study literature through the collection of laws, books, and other supporting

documents, including the Supreme Courtof the Republic of Indonesia No.

K/PID.SUS/20112524. Inlegal writing, the author uses themethod of analysis

deduction stemming from the major premise, namely the submission of the Book of

the Law of Criminal Law and the Minor Premise Supreme Court of the Republic of

Indonesia No. No.K/PID.SUS/20112524. Of the two,then aconclusioncan be drawnin

order toget answers to the formulation of the issue of whether the appeals against the

acquittalin the case of terrorist bombing of JW. Marriot and Ritz Carlton with the

defendant AL KHELAIW ALI ABDULLAH A. alias ALI does not conflict with the

provisions of Article 244 Criminal Procedure Codeandthe legal argumentsin the

appeal judges hear and rule onappeals against the acquittalin the case of terrorism.

Based on the results of research and discussion of the resulting conclusions:

First, thereason for filingan appeal against the acquittalin the case of terrorist

bombing of JW.Marriot and Ritz Carlton with the defendant AL KHELAIW ALI

ABDULLAH A. alias ALI is not contrary to the provisions of Article 244 Criminal

Procedure Code because of the similarities between the Decision No.

2524K/PID.SUS/2010 with the jurisprudence of the Supreme Court of Republic of

Indonesia. 275K/pid/1983 in the case Natalegawa. Second, the legal arguments in the

appeal judges hear and rule onappeals against the acquittalin the case of terrorist

bombings of JW. Marriot and Ritz Carlton with the defendant AL KHELAIW ALI

ABDULLAH A. alias ALI is in conformity with the Criminal Code because the

Supreme Courtas the supreme courth as the duty andauthority to establish and keep

all the law and the Constitutionin all regions of the State appliedaccurately and

fairly.

Keywords : Remedies Cassation, Verdict, Terrorism, Defendant


commit to user

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia menempatkan hukum dalam supremasi tertinggi serta menjamin

perlakuan yang sama di dalam hukum terhadap setiap warga negaranya tanpa

terkecuali (equality before the law). Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa segala

warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib

menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.Persamaan

kedudukan dalam hukum tersebut tidak hanya berlaku untuk hukum dalam arti

materiil namun juga berlaku dalam hukum dalam arti formil atau yang kita kenal

sebagai hukum acara. Hukum materiil dan hukum formil memiliki hubungan yang

sangat erat khususnya dalam penegakan hukum. Hukum materiil yang hanya berisi

substansi atau isi atau aturan-aturan hukum merupakan hukum yang diam, dan yang

menggerakkan hukum materiil yang diam tersebut untuk melaksanakan tugasnya

adalah hukum formil.

Salah satu hukum formil yang belaku sebagai hukum positif di Indonesia

adalah Hukum Acara Pidana yang ketentuannya diatur dalam Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

(KUHAP). Hukum acara pidana didefinisikan sebagai hukum yang mengatur

bagaimana alat-alat kelengkapan negara menjalankan kewenangannnya untuk

menegakkan hukum pidana materiil. Dari definisi yang telah disampaikan, sekilas

dapat dilihat bahwa hukum acara pidana hanya mengatur tentang alat-alat

kelengkapan negara yang memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum pidana

meliputi Penyelidik, Penyidik, Jaksa sebagai Penuntut Umum danHakim. Namun

ternyata didalam KUHAP juga diatur tentang tersangka, Terdakwa, maupun terpidana

terutama tentang hak-hak asasi mereka sebagai tersangka, Terdakwa dan terpidana.

Hal tersebut menunjukkan bahwa KUHAP menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan


commit to user

2

terutama hak asasi manusia dan menjunjung tinggi asas equality before the law.

KUHAP dalam menerapkan asas equality before the law diwujudkan salah satunya

dalam bentuk kesamaan hak antara Penuntut Umum dan Terdakwa/terpidana dalam

mengajukan upaya hukum, baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa.

Upaya hukum merupakan upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada

seseorang atau badan hukum untuk hal tertentu untuk melawan putusan hakim

sebagai tempat bagi pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan hakim yang

dianggap tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, tidak memenuhi rasa keadilan,

karena hakim juga seorang manusia yang dapat melakukan kesalahan/kekhilafan

sehingga salah memutuskan atau memihak salah satu pihak.Ada beberapa upaya

hukum biasa yang dapat diajukan oleh penuntut umum yakni pertama: upaya hukum

Banding. Secara formal ada dua jenis upaya hukum yang dapat diajukan untuk

diperiksa oleh Pengadilan Tinggi sebagai instansi pengadilan tingkat banding.Hal ini

perlu dijelaskan untuk mengetahui garis yang tegas antara dua upaya hukum tersebut,

sehingga pencari keadilan tidak mencampur aduk antara keduanya. Jadi, disamping

upaya hukum banding yang sedang dibahas, ada lagi upaya hukum lain yang dapat

diajukan ke Pengadilan Tinggi yang disebut “perlawanan” atau verzet. (M. Yahya

Harahap, 2008: 456)

Kedua,upaya hukum Kasasi, kata kasasi sendiri berasal dari bahasa Perancis

yakni Cassation, dengan kata kerja casser, yang berarti membatalkan atau

memecahkan putusan pengadilan, karena dianggap mengandung kesalahan dalam

penerapan hukum, yang tunduk pada kasasi hanyalah kesalahan-kesalahan di dalam

penerapan hukum saja. (Henry P. Panggabean, 2001 : 82). Sebagaimana disebutkan

dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, bahwa

salah satu tugas dan wewenang Mahkamah Agung adalah memeriksa dan memutus

permohonan kasasi. Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung

menyebutkan bahwa Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan

atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;


commit to user

3

b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku; dan

c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-

undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang

bersangkutan.

Menyadari hal ini dan lebih didasarkan pada peraturan yang ada saat ini yaitu

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum mengatur secara khusus serta

tidak cukup memadai untuk memberantas Tindak Pidana Terorisme, Pemerintah

Indonesia merasa perlu untuk membentuk Undang-Undang Pemberantasan Tindak

Pidana Terorisme, yaitu dengan menyusun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang (Perpu) nomor 1 tahun 2002, yang pada tanggal 4 April 2003 disahkan

menjadi Undang-Undang dengan nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Terorisme. (http://www.scribd.com/doc/4683235/terorisme-,diakses

tgl 20 September 2011, pukul 19.30 WIB).

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-

Undangmenerangkan bahwa seiring dengan berkembangnya teknologi dan informasi

global menjadikan dunia kriminalitas semakin beragam jenis dan bentuknya.Salah

satu perkembangan tindak kejahatan yang menjadi semakin kompleks adalah tindak

pidana terorisme.Perkembangan kejahatan terorisme telah menunjukkan peningkatan

yang cukup signifikan baik modus, kuantitas maupun kualitasnya, Indonesia tidak

lepas dari sasaran terorisme. Rangkaian peristiwa pemboman yang terjadi di wilayah

Negara Republik Indonesia telah menimbulkan rasa takut masyarakat secara luas,

mengakibatkan hilangnya nyawa serta kerugian harta benda, sehingga menimbulkan

pengaruh yang tidak menguntungkan pada kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan

hubungan Indonesia dengan dunia Internasional.

Sesuai Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-

Undang, peledakan bom tersebut merupakan salah satu modus pelaku terorisme yang

telah menjadi fenomena umum di beberapa negara. Terorisme merupakan suatu

http://www.scribd.com/doc/4683235/terorisme-


commit to user

4

kejahatan lintas negara, terorganisasi, dan bahkan merupakan tindak pidana

Internasional yang mempunyai jaringan luas, yang mengancam perdamaian dan

keamanan nasional maupun internasional.Selain ancaman terorisme, ancaman non

tradisional lainnya yang muncul saat ini telah merebak pula lewat pintu sendi

kehidupan bangsa.Aktifitas teroris telah membidik dan memanfaatkan ideologi serta

agama bagi masyarakat dunia sebagai garapan agar memihak kepada perjuangan

mereka.Oleh sebab itu perlu ditangani secara bijak.Untuk mencegah dan

menanggulangi segala bentuk tindakan dan kegiatan teroris, Pemerintah Indonesia

menyikapi fenomena terorisme secara arif, menganilisis berbagai aspek kehidupan

bangsa saat ini, guna memerangi aksi terorisme, bersama dunia internasional. Dengan

memanfaatkan kemampuan teknologi modern saat ini teroris dapat menghancurkan

sasaran yang diijinkan dari jarak jauh, seperti telepon genggam atau bom bunuh diri

seperti yang terjadi di Jakarta, Bali dan kota - kota lainnya.

Menurut Achmad Faesol Aksi penangkapan maupun penembakan anggota

teroris sebenarnya bukanlah hal yang baru karena sejak tragedi bom Bali, gerakan

terorisme menjadi musuh semua negara termasuk Indonesia. Sebagai bukti kongkrit

kesungguhan pemerintah dalam memberantas terorisme, maka dibentuklah tim dan

perundang-undangan khusus yang membahas terorisme. Sejak itu pula, aksi aksi

dramatis tim khusus anti teror ini senantiasa diliput media massa dalam proses

penangkapan anggota terorisme.

Setelah dibentuknya tim khusus yang memberantas terorisme oleh

pemerintah, apakah dapat dengan serta merta memusnahkan akar-akar terorisme?

Apakah setelah sekian banyak korban tewas dan sebagian pelaku tertangkap

pertumbuhan gerakan-gerakan teroris mulai redup? Ternyata persoalannya tidak

semudah itu. Terorisme bukanlah sekedar gerakan kekerasan yang terorganisir, tapi

aksi kekerasan termasuk pengeboman hanyalah bagian dari bentuk eksistensi gerakan

bukan jantung pertahanan dari terorisme itu sendiri. Apabila fokus pemerintah hanya

ertuju pada pelaku pengeboman an sich maka upaya memerangi terorisme itu ibarat

menghilangkan asap tanpa terlebih dahulu mematikan api yang menyebabkan


commit to user

5

munculnya asap itu (Asfar, 2003:39). Untuk itulah diperlukan pengetahuan yang

cukup tentang sebab-sebab munculnya terorisme sehingga upaya-upaya preventif bisa

berjalan maksimal, efektif dan efisien (Achmad Faesol. 2010.Rekonstruksi Kekuatan

Sosial Masyarakat Lokal Sebagai Strategi Preventif Menanggulangi Terorisme.Jurnal

Salam. Vol.13, No.1)

Terorisme adalah istilah yang digunakan berkaitan dengan tindak kekerasan

melawan hukum untuk tujuan politik dan ideologi, sebagaimana dikemukakan oleh

Jay Albanise sebagai berikut :

Terrorism is a term used to connote unlawful violence used for the purpose of

political or other ideological objectives. The violence is often inflicted on

noncombatants in order to create f e a r o r t e r r o r a m o n g

t h e g e n e r a l p u b l i c a n d d e s t a b i l i z e

e x i s t i n g g o v e r n m e n t a n d i n s t i t u t i o n a l

s t r u c t u r e s . I t h a s b e c o m e t h e p r o v i n c e

o f c r i m i n o l o g y , a s t e r r o r i s m h a s

s h i f t e d f r o m s t a t e - s p o n s o r e d a c t i v i t y

t o t h e a c t i o n s o f m o r e l o o s e l y - f o r m e d

n e t w o r k s a n d c e l l s l i n k e d b y

i d e o l o g y , r a t h e r t h a n b y g o v e r n m e n t

s p o n s o r s . T h i s s h i f t f r o m a f o c u s o n

“ o u t l a w n a t i o n s ” t o “ o u t l a w

i n d i v i d u a l s a n d n e t w o r k s ” h a s

c r e a t e d a n e w s p o t l i g h t o n t h e

m o t i v a t i o n s a n d a c t i o n s o f

i n d i v i d u a l s , r a t h e r t h a n s o l e l y o n t h e

a c t i o n s o f s t a t e s . T h e r e i s a l o n g

h i s t o r y i n c r i m i n o l o g y o f

e x p l a n a t i o n s w h i c h a t t e m p t (Albanise. 2008.


commit to user

6

N e w P e r s p e c t i v e o f T e r r o r i s m . Journal of

National Defense Studies. No. 6 May)

Terorisme adalah serangan-serangan terkoordinasi yang bertujuan

membangkitkan perasaan teror terhadap sekelompok masyarakat. Berbeda dengan

perang, aksi terorisme tidak tunduk pada tata cara peperangan seperti waktu

pelaksanaan yang selalu tiba-tiba dan target korban jiwa yang acak serta seringkali

merupakan warga sipil. Istilah teroris oleh para ahli kontraterorisme dikatakan

merujuk kepada para pelaku yang tidak tergabung dalam angkatan bersenjata yang

dikenal atau tidak menuruti peraturan angkatan bersenjata tersebut.Aksi terorisme

juga mengandung makna bahwa serang-serangan teroris yang dilakukan tidak

berperikemanusiaan dan tidak memiliki justifikasi, dan oleh karena itu para

pelakunya "teroris" layak mendapatkan pembalasan yang kejam

(http://id.wikipedia.org/wiki/Terorisme, diakses tanggal 20 September 2011 pukul

19:30 WIB).

Salah satu contoh kasus terorisme yang terjadi pada tahun 2003 silam yakni

kasus tindak pidana terorisme Bom Hotel JW.Marriot dan Ritz Carlton dengan

Terdakwa AL KHELAIW ALI ABDULLAH A. alias ALI. Dimana Terdakwa kasus

terorisme tersebut dinyatakan bersalah atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri

dan putusan Pengadilan Tinggi oleh putusan Mahkamah Agung atas upaya hukum

kasasi yang diajukan Penuntut Umum yang sebelumnya dalam Upaya Hukum yang

telah dijalaninya menyatakan bahwa Terdakwa bebas dan hanya terbukti melakukan

kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud pemberian ijin keimigrasian yang

diberikan kepadanya. Akibat dari meledaknya Bom Hotel JW. Marriot dan Ritz

Carlton, kerugian yang diderita kedua pihak Hotel sebesar Rp 18.500.000.000,-

(delapan belas miliar lima ratus juta rupiah) dan penurunan tingkat hunian mencapai

70 %. Sedangkan korban jiwa/meninggal dunia di Hotel JW.Marriot 8 (delapan)

orang dan di Hotel Ritz Carlton 3 (tiga) orang, dan jumlah luka- luka mencapai 36

(tiga puluh enam) orang. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam

http://id.wikipedia.org/wiki/Perang

http://id.wikipedia.org/wiki/Warga_sipil

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kontraterorisme&action=edit&redlink=1

http://id.wikipedia.org/wiki/Terorisme


commit to user

7

pidana dalam Pasal 13 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun

2003, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan tersebut di atas, maka penulis tertarik

untuk mengadakan penelitianlebih lanjut tentang Pengajuan Kasasi Oleh Penuntut

Umum Dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme melalui penulisan hukum yang

berjudul :TINJAUAN TENTANG PENGAJUAN KASASI OLEH PENUNTUT

UMUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS DALAM PERKARA TERORISME

BOM HOTEL JW. MARRIOT DAN RITZ CARLTON DENGAN

TERDAKWA AL KHELAIW ALI ABDULLAH ALIAS ALI (Studi kasus

dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2524 K/Pid.Sus/2011).

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, penulis merumuskan

masalah untuk dikaji secara lebih rinci. Adapun permasalahan yang akan dikaji dalam

penelitian iniyaitu :

1. Apakah pengajuan kasasi terhadap putusan bebas dalam perkara terorisme Bom


ABDULLAH A. alias ALI tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 244

KUHAP?

2. Bagaimanakah argumentasi hukum hakim kasasi dalam memeriksa dan memutus

pengajuan kasasi terhadap putusan bebas dalam perkara terorisme Bom Hotel

JW. Marriot dan Ritz Carlton dengan Terdakwa AL KHELAIW ALI

ABDULLAH A. alias ALI ?

C. Tujuan Penelitian

Setiap kegiatan penelitian haruslah mempunyai tujuan yang jelas sebagai

target yang ingin dicapai sebagai pemecahan atas permasalahan yang dihadapi (tujuan


commit to user

8

obyektif) maupun untuk memenuhi kebutuhan perorangan (tujuan subyektif).Adapun

tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Tujuan Obyektif

a. Untuk mengetahui secara jelas pengajuan kasasi terhadap putusan bebas

dalam perkara terorisme Bom Hotel JW. Marriot dan Ritz Carlton dengan

Terdakwa AL KHELAIW ALI ABDULLAH A. alias ALI tidak

bertentangan dengan ketentuan Pasal 244 KUHAP.

b. Untuk mengetahui secara jelas argumentasi hukum hakim kasasi dalam

memeriksa dan memutus pengajuan kasasi terhadap putusan bebas dalam

perkara terorisme Bom Hotel JW. Marriot dan Ritz Carlton dengan

Terdakwa AL KHELAIW ALI ABDULLAH A. alias ALI.

2. Tujuan Subyektif.

a. Untuk memperoleh data yang lengkap sebagai bahan utama guna

penyusunan penulisan hukum (skripsi) sebagai salah satu syarat untuk

memperoleh gelar kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Surakarta.

b. Untuk memperluas pengetahuan dan pengalaman serta pemahaman aspek

hukum di dalam teori dan praktek dalam lapangan hukum khususnya tentang

pengajuan pemeriksaan kasasi.

D. Manfaat Penelitian

Dalam suatu penelitian diharapkan akan memberikan manfaat yang berguna,

khususnya bagi ilmu pengetahuan bidang penelitian tersebut.Adapun manfaat yang

diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

a. Mengetahui deskripsi secara jelas mengenai pengajuan kasasi terhadap

putusan bebas dalam perkara terorisme Bom Hotel JW. Marriot dan Ritz


commit to user

9

Carlton dengan Terdakwa AL KHELAIW ALI ABDULLAH A. alias Ali

tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 244 KUHAP.

b. Mengetahui deskripsi secara jelas argumentasi hukum hakim Kasasi dalam

memeriksa dan memutus pengajuan kasasi terhadap putusan bebas dalam

perkara terorisme Bom Hotel JW. Marriot dan Ritz Carlton dengan

Terdakwa AL KHELAIW ALI ABDULLAH A. alias Ali.

2. Manfaat Praktis

a. Memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan

hukum pidana padakhususnya, yang berkaitan dengan pengajuan kasasi

terhadap putusan bebas dalam perkara terorisme Bom Hotel JW. Marriot dan

Ritz Carlton dengan Terdakwa AL KHELAIW ALI ABDULLAH A. alias

ALI tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 244 KUHAP.

b. Memberikan gambaran secara jelas mengenai argumentasi hukum hakim

Kasasi dalam memeriksa dan memutus pengajuan kasasi terhadap putusan

bebas dalam perkara terorisme Bom Hotel JW. Marriot dan Ritz Carlton

dengan Terdakwa AL KHELAIW ALI ABDULLAH A. alias ALI.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum,

prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum

yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori

atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi

(Peter Mahmud Marzuki, 2005: 35).

Dua syarat utama yang harus dipenuhi sebelum mengadakan penelitian ilmiah

dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan yakni peneliti harus terlebih dahulu

memahami konsep dasar ilmunya dan metodologi penelitian disiplin ilmunya (Johnny

Ibrahim, 2006: 26).Di dalam suatu penelitian, konsep ilmu hukum dan metodologi

yang digunakan memainkan peran yang sangat signifikan agar ilmu hukum beserta


commit to user

10

temuan-temuannya tidak terjebak dalam kemiskinan relevansi dan aktualitasnya

(Johnny Ibrahim, 2006: 28).

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan

metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Mengacu pada judul dan perumusan masalah, maka penelitian ini

termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif atau penelitian hukum

doktrinal (doctrinal research), yaitu penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum

(library based) yang berfokus pada membaca dan mempelajari bahan-bahan

hukum primer dan sekunder. Sehingga penelitian hukum normatif adalah suatu

prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika

keilmuan hukum dari sisi normatifnya (Johnny Ibrahim, 2006: 57).

Pendapat ini kemudian dipertegas oleh Sudikno Mertokusumo yang

menyatakan bahwa disiplin ilmiah dan cara kerja ilmu hukum normatif adalah

pada obyeknya, obyek tersebut adalah hukum yang terutama terdiri atas

kumpulan peraturan-peraturan hukum yang tampaknya bercampur aduk

merupakan chaos: tidak terbilang banyaknya peraturan perundang-undangan

yang dikeluarkan setiap tahunnya. Dan ilmu hukum (normatif) tidak melihat

hukum sebagai suatu yang chaos atau mass of rules, tetapi melihatnya sebagai

suatu structured whole of system (Johnny Ibrahim, 2006: 57).

Penulis memilih penelitian hukum normatif atau penelitian hukum

doktrinal (doctrinal research) karena menurut penulis, sumber penelitian yang

digunakan adalah sumber hukum sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer

dan bahan hukum sekunder. Selain itu, menurut Johnny Ibrahim, berkenaan

dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis mengenai kesesuaian alasan

pengajuan kasasi terhadap putusan bebas dalam perkara terorisme Bom Hotel

JW. Marriot dan Ritz Carlton dengan Terdakwa AL KHELAIW ALI

ABDULLAH A. alias ALI dengan ketentuan Pasal 244 KUHAP dan argumentasi

hukum hakim kasasi dalam memeriksa dan memutus pengajuan kasasi terhadap


commit to user

11

putusan bebas dalam perkara terorisme Bom Hotel JW. Marriot dan Ritz Carlton

dengan Terdakwa AL KHELAIW ALI ABDULLAH A. alias ALI, yang

mensyaratkan kemampuan penalaran dari aspek hukum normatif yang

merupakan ciri khas ilmu hukum normatif (Johnny Ibrahim, 2006: 127).Oleh

karena itu, berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa jenis penelitian

hukum normatif yang dipilih oleh penulis telah sesuai dengan obyek kajian atau

isu hukum yang diangkat.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian hukum ini tentunya sejalan dengan sifat ilmu hukum itu

sendiri. Ilmu hukum mempunyai sifat sebagai ilmu yang bersifat preskriptif.

Artinya sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan

hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan

norma-norma hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 22).

Dalam penelitian ini, penulis akan memberikan preskriptif mengenai

tinjauan tentang pengajuan kasasi oleh penuntut umum terhadap putusan bebas

dalam perkara terorisme Bom Hotel JW. Marriot Dan Ritz Carlton dengan

Terdakwa AL KHELAIW ALI ABDULLAH A. alias ALI (Studi kasus dalam

Putusan Mahkamah Agung No. 2524 K/Pid.Sus/2011).

3. Pendekatan Penelitian

Dalam kaitannya dengan penelitian hukum normatif, terdapat beberapa

pendekatan penelitian hukum, yaitu pendekatan undang-undang (statute

approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historical

approach), pendekatan komparatif (comparative approach), dan pendekatan

konseptual (conseptual approach) (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 93).

Dari beberapa pendekatan di atas, pendekatan yang digunakan dalam

penelitian ini adalah pendekatankasus (case approach), yaitu kasus tindak pidana

terorisme dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2524

K/Pid.Sus/2011.Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami


commit to user

12

oleh peneliti adalah ratio decidendi yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan

oleh hakim untuk sampai kepada putusannya (Peter Mahmud Marzuki, 2005:

119).

4. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-

sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan

hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat

autoritatif yang artinya mempunyai otoritas.Bahan-bahan hukum primer terdiri

dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan

perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.Sedangkan bahan-bahan

sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan

dokumen-dokumen resmi.Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks,

kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan

pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 141).

Jenis bahan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah sumber hukum

sekunder.Kemudian sumber bahan hukum penelitian adalah bahan hukum primer

dan bahan hukum sekunder. Dalam bukunya, Penelitian Hukum, Peter Mahmud

Marzuki mengatakan bahwa pada dasarnya penelitian hukum tidak mengenal

adanya data. Sehingga yang digunakan adalah bahan hukum. Dalam hal ini

adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (Peter Mahmud

Marzuki, 2005: 141).

a. Bahan Hukum Primer

”Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat

autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri

dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan

peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim” (Peter Mahmud

Marzuki, 2005: 141). Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian

ini adalah :

1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;


commit to user

13

2) Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNo. 2524

K/PID.SUS/2011.

b. Bahan Hukum Sekunder

”Bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang

bukan merupakan dokumen-dokumen resmi” (Peter Mahmud Marzuki, 2005:

141). Bahan hukum sekunder sebagai pendukung dari data yang akan

digunakan di dalam penelitian ini yaitu :

1) Buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum;

2) Jurnal-jurnal hukum;

3) Artikel; dan

4) Bahan dari media internet, dan sumber lainnya yang memiliki korelasi

untuk mendukung penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam suatu penelitian yang bersifat

preskriptif adalah sesuatu yang penting karena digunakan untuk memperoleh

bahan hukum, secara lengkap dan relevan. Prosedur pengumpulan bahan hukum

yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu

pengumpulan bahan hukum dengan cara mengumpulkan, membaca,

mempelajari dan mengutip dari bahan-bahan hukum yang meliputi peraturan

perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi maupun literatur-literatur yang

erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas berdasarkan bahan hukum

sekunder.

6. Teknik Analisis Data

Bahan-bahan hukum yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis dengan

metode deduksi.Penggunaan metode deduksi ini berpangkal dari pengajuan

premis mayor.Kemudian diajukan premis minor.Dari kedua premis ini kemudian

ditarik suatu kesimpulan atau conclusion.Selanjutnya,Hadjon dalam

pemaparannya mengemukakan bahwa di dalam logikasilogistik untuk penalaran


commit to user

14

hukum yang merupakan premis mayor adalah aturan hukum, sedangkan premis

minornya adalah fakta hukum.Dari kedua hal tersebut kemudian dapat ditarik

suatu konklusi (PeterMahmud Marzuki, 2005: 47).

Sehingga dalam penelitian hukum ini yang menjadi premis mayor adalah

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sedangkan premis

minornya adalah putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2524

K/Pid.Sus/2011. Dari kedua hal tersebut, kemudian dapat ditarik suatu konklusi

guna mendapatkan jawaban atas rumusan masalahapakah pengajuan kasasi

terhadap putusan bebas dalam perkara terorisme Bom Hotel JW. Marriot dan

Ritz Carlton dengan Terdakwa AL KHELAIW ALI ABDULLAH A. alias ALI

tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 244 KUHAP serta bagaimanakah

argumentasi hukum hakim kasasi dalam memeriksa dan memutus pengajuan

kasasi terhadap putusan bebas dalam perkara terorisme Bom Hotel JW. Marriot

dan Ritz Carlton dengan Terdakwa AL KHELAIW ALI ABDULLAH A. alias

ALI.

F. SISTEMATIKA PENULISAN HUKUM

Untuk menjabarkan gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika

penulisan hukum yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan hukum, maka

penulis menyiapkan suatu sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika ini

terdiri dari 4 (empat) bab. Tiap-tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang

dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian

ini. Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis memaparkan mengenai latar belakang masalah,

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode

penelitian dan sistematika penulisan hukum.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA


commit to user

15

Dalam bab ini memuat dua sub bab, yaitu kerangka teori dan

kerangka pemikiran. Kerangka teori tersebut meliputi tinjauan

umum tentang Upaya Hukum Kasasi, tinjauan umum tentang

Putusan Hakim, tinjauan umum tentang Terorisme, dan tinjauan

umum tentang Terdakwa.Sedangkan dalam kerangka pemikiran

penulis akan menampilkan skematik kerangka pemikiran yang

menggambarkan logika hukum untuk menjawab permasalahan

penelitian.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis membahas mengenai kesesuaian alasan

pengajuan kasasi terhadap putusan bebas dalam perkara terorisme

Bom Hotel JW. Marriot dan Ritz Carlton dengan Terdakwa AL

KHELAIW ALI ABDULLAH A. alias ALI dengan ketentuan Pasal

244 KUHAP dan argumentasi hukum hakim kasasi dalam

memeriksa dan memutus pengajuan kasasi terhadap putusan bebas

dalam perkara terorisme Bom Hotel JW. Marriot dan Ritz Carlton

dengan Terdakwa AL KHELAIW ALI ABDULLAH A. alias ALI.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai simpulan yang

diperoleh dari keseluruhan hasil penelitian dan pembahasan, serta

saran yang dapat penulis kemukakan kepada para pihak yang terkait

dengan pembahasan penulisan hukum ini.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


commit to user

16


commit to user

16

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum tentang Upaya Hukum Kasasi

a. PengertianUpayaHukum Kasasi

Upaya hukum adalah upaya atau alat untuk mencegah atau

memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan

(http://repository.ui.ac.id/contents/koleksi/pdf).Terhadap putusan Pengadilan,

Terpidana berhak melakukan upaya hukum berupa menerima atau menolak

putusan tersebut. Menurut Pasal 153 ayat (12) KUHAP, upaya hukum adalah

hak Terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan

yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk

mengajukan permohonan peninjauan kembali (PK) dalam hal serta menurut

cara yang diatur-dalam undang-undang ini.

Kasasi adalah suatu alat hukum yang merupakan wewenang dari

Mahkamah Agung untuk memeriksa kembali putusan-putusan dari

Pengadilan-pengadilan terdahulu, dan ini merupakan peradilan terakhir.

(J.C.T Simorangkir, 2000:81). Kasasi berarti pembatalan dan hanya dapat

dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagai pihak yang melakukan

pengawasan tertinggi atas perbuatan Pengadilan yang lain.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, oleh Departemen

Pendidikan dan Kebudayaan, kata “kasasi” diartikan: “pembatalan atau

pernyataan tidak sah oleh Mahkamah Agung terhadap putusan Hakim karena

putusan hakim itu tidak sesuai benar dengan undang-undang. Dengan

demikian apabila pengertian kasasi dan upaya hukum sebagaimana dijelaskan

diatas dihubungkan dengan Pasal 153 ayat (1), maka dapat dirumuskan

bahwa yang dimaksud upaya hukum kasasi adalah hak Terdakwa atau

http://repository.ui.ac.id/contents/koleksi/pdf


commit to user

17

Penuntut Umum untuk tidak menerima putusan Pengadilan pada tingkat

akhir, dengan cara mengajukan permohonan kepada Mahkamah Agung guna

membatalkan putusan Pengadilan tersebut, dengan alasan (secara alternatif

/kumulatif) bahwa dalam putusan yang dimintakan kasasi tersebut, peraturan

hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, cara

mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang,

Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya (Harun M. Husein, 1992:

47-48).

Menurut ketentuan Pasal 244 KUHAP, Terhadap putusan perkara

pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain

daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut umum dapat

mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung

kecuali terhadap putusan bebas.

b. Upaya Hukum Kasasi Merupakan Hak

Hak mengajukan permintaan kasasi diberikan Undang-Undang

kepada Terdakwa dan penuntut umum, dengan sendirinya hak tersebut

menimbulkan kewajiban bagi pejabat pengadilan untuk menerima

permintaan kasasi. Tidak ada alasan bagi pejabat pengadilan untuk menolak

permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung (M. Yahya Harahap,

1988:1101)

c. Tujuan Upaya Hukum Kasasi

Berdasarkan pemahaman tujuan ini kita akan dapat melihat

kegunaan dan sasaran yang hendak diwujudkan oleh putusan-putusan

Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi. Adapun tujuan utama dari

upaya hukum kasasi ini adalah :

(1) Koreksi terhadap kesalahan putusan pengadilan yang berada dibawahnya,

memperbaiki dan meluruskan kesalahan penerapan hukum, agar

peraturan hukum benar-benar diterapkan sebagaimana mestinya serta


commit to user

18

apakah cara mengadili perkara benar-benar dilakukan menurut peraturan

Undang-Undang.

(2) Menciptakan dan membentuk hukum baru, disamping tindakan koreksi

yang dilakukan Mahkamah Agung dalam peradilan kasasi ada kalanya

tindakan koreksi sekaligus menciptakan kaidah hukum baru dalam

bentuk yurisprudensi. Berdasarkan jabatan dan wewenang yang ada

padanya dalam bentuk judge making law, Mahkamah Agung

menciptakan hukum baru guna mengisi kekosongan hukum, maupun

dalam rangka mensejajarkan makna dan jiwa ketentuan Undang-Undang

sesuai dengan elastisitas pertumbuhan kebutuhan lajunya perkembangan

nilai dan kesadaran masyarakat.

(3) Pengawasan terciptanya keseragaman penerapan hukum, dengan adanya

putusan kasasi yang menciptakan adanya yurisprudensi, sedikit banyak

akan mengarahkan keseragaman pandangan dan titik tolak dalam

penerapan hukum.

d. Alasan-alasan Pengajuan Permohonan Upaya Hukum Kasasi

Alasan kasasi adalah dasar atau landasan dari pihak pemohon kasasi

terhadap putusan Pengadilan yang dimohonkan kasasinya kepada Mahkamah

Agung. Alasan alasan kasasi tersebut oleh pemohon kasasi diuraikan dalam

memori kasasi.

Ketentuan Pasal 248 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa pemohon

kasasi wajib mengajukan memori kasasi yang memuat alasan permohonan

kasasinya, maka sejalan dengan ketentuan tersebut pengajuan memori kasasi

harus secara jelas mengemukakan alasan-alasan permohonan kasasinya.

Terkabul atau tidaknya permohonan kasasi disamping digantungkan pada

syarat-syarat formil (tentang tata cara dan tenggang waktu pengajuan

permohonan kasasi) juga digantungkan pada syarat material, yaitu tentang

alasan-alasan kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP.


commit to user

19

Secara yuridis dikatakan bahwa alasan-alasan pengajuan

permohonan kasasi tersebut diatur dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP.

Berdasarkan ketentuan Pasal 253 (1) KUHAP tersebut, Pemeriksaan dalam

tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak

guna menentukan :

(1) Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan

tidak sebagaimana mestinya;

(2) Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan

undang-undang; dan

(3) Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Alasan-alasan kasasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 253 ayat

(1) KUHAP tersebut bersifat limitatif. Oleh karena pemohon kasasi baik

pihak Terdakwa/kuasa hukumnya maupun pihak jaksa penuntut umum yang

mengajukan permohonan kasasi harus menggunakan alasan-alasan

sebagaimana diatur dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP tersebut, pemohon

kasasi tidak dapat mempergunakan alasan-alasan lain selain dari yang telah

ditetapkan dalam Undang-Undang (Harun M. Husein, 1992: 74). Apabila

alasan-alasan yang digunakan diluar ketentuan yang diatur dalam Pasal 253

ayat (1) KUHAP atau dengan kata lain pemohon kasasi menggunakan alasan

lain selain yang telah ditentukan Undang-Undang maka Mahkamah Agung

tidak dapat melakukan pemeriksaan pada tingkat kasasi atas permohonan

tersebut karena kewenangan Mahkamah Agung pada pemeriksaan tingkat

kasasi hanya terbatas pada masalah-masalah penerapan hukum sebagaimana

dimaksud pada Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Jika yang demikian itu terjadi

maka secara yuridis alasan kasasi tersebut tidak dibenarkan oleh ketentuan

Undang-Undang sehingga alasan-alasan tersebut akan dinyatakan tidak

diterima oleh Mahkamah Agung.

Alasan-alasan kasasi yang dalam praktik sering digunakan tetapi

diluar ketentuan secara yuridis yaitu ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP,


commit to user

20

sehingga permohonan kasasi tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung,

diantaranya sebagai berikut :

(1) Pemohon kasasi keberatan atas penilaian hasil pembuktian yang

dilakukan oleh judex factie;

(2) Sifat permohonan kasasi adalah pengulangan fakta atau diajukannya

suatu bukti baru;

(3) Sifat memori kasasi yang tidak menyangkut persoalan atau materi

perkara; dan

(4) Memori kasasi terhadap berat ringannya pidana, jenis pidana, dan besar

kecilnya jumlah denda.

e. Tata Cara Pemeriksaan Kasasi

Prosedur dan tata cara pemeriksaan kasasi diatur dalam Pasal 253

ayat (2) KUHAP, tata cara pemeriksaan tersebut dapat dijabarkan sebagai

berikut :

(1) Pemeriksaan dilakukan sekurang-kurangnya oleh tiga orang hakim.

Dalam praktik tidak jarang dilakukan pemeriksaan tingkat kasasi oleh

lebih dari tiga orang hakim dan jika hal ini dilakukan maka disebut

dengan Majelis Lengkap; dan

(2) Pemeriksaan kasasi dilakukan atas dasar berkas perkara. Berdasarkan

ketentuan pasal 253 ayat (2) KUHAP, dalam berkas perkara yang

diterima oleh Mahkamah Agung terdapat hal sebagai berikut :

(a) Berita acara pemeriksaan penyidik;

(b) Berita acara pemeriksaan sidang di Pengadilan Negeri;

(c) Semua surat-surat yang timbul dalam persidangan yang berhubungan

dengan perkara yang bersangkutan;

(d) Putusan Pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri);

(e) Putusan tingkat banding (Pengadilan Tinggi) khususnya terhadap

perkara yang diputus dengan pemidanaan (veroordeling); dan


commit to user

21

(f) Jika dianggap perlu Mahkamah Agung dapat melakukan

pemeriksaan tambahan. Berdasarkan pada ketentuan Pasal 253 ayat

(3) KUHAP, pemeriksaan tambahan tersebut dapat dilakukan

dengan dua cara, yaitu:

(i) Dilakukan oleh Mahkamah Agung sendiri.

Apabila pemeriksaan tambahan dilakukan sendiri oleh

Mahkamah Agung, maka Mahkamah Agung mengeluarkan

putusan sela (tussen vonis) yang memerintahkan dirinya sendiri

untuk melakukan pemeriksaan tambahan dengan langsung

menunjuk melalui putusan sela itu majelis hakim yang akan

bertindak melakukan pemeriksaan tambahan tersebut.

(ii) Dilakukan oleh judex factie atas perintah dari Mahkamah Agung

melalui Putusan sela.

Majelis hakim di Mahkamah Agung disini tidak

mengeluarkan putusan, Mahkamah Agung akan memutus

perkara tersebut berdasarkan putusan Pengadilan Negeri

terdahulu dan hasil pemeriksaan tambahan sesuai isi perintah

putusan sela yang bersangkutan.

2. Tinjauan Umum tentang Putusan Hakim

a. Pengertian Putusan

Pengertian putusan menurut buku Peristilahan Hukum dan Praktik

yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung RI tahun 1985 adalah hasil atau

kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan

semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis ataupun lisan. Ada pula

yang mengartikan putusan sebagai terjemahan dari kata vonis, yaitu hasil

akhir dari pemeriksaan perkara di sidang pengadilan (Evi Hartanti, 2006:

52).


commit to user

22

Sedangkan pengertian putusan pengadilan menurut Pasal 1 butir 11

KUHAP adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan

terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas, atau lepas dari segala

tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-

undang ini.

Dalam Pasal 182 ayat (6) KUHAP diatur bahwa putusan sedapat

mungkin merupakan hasil musyawarah majelis dengan permufakatan yang

bulat, kecuali hal itu telah diusahakan sungguh-sungguh tidak tercapai, maka

ditempuh dengan dua cara :

a. putusan diambil dengan suara terbanyak.

b. jika yang tersebut pada huruf a tidak juga dapat diperoleh putusan, yang

dipilih ialah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi

Terdakwa.

Menurut Yahya Harahap bahwa putusan akan dijatuhkan pengadilan,

tergantung dari hasil mufakat musyawarah hakim berdasar penilaian yang

mereka peroleh dari surat dakwaan dihubungkan dengan segala sesuatu yang

terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan(M.Yahya Harahap, 2005:

347).

b. Jenis Putusan

Ada beberapa bentuk putusan yang dijatuhkan pengadilan pada

perkara pidana, yaitu sebagai berikut:

a) Putusan Bebas;

Putusan bebas, berarti Terdakwa dijatuhi hukuman bebas atau

dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (vrij spraak).Inilah pengertian

Terdakwa diputus bebas, Terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum,

dalam arti dibebaskan dari pemidanaan.Tegasnya Terdakwa “tidak

dipidana” (M.Yahya Harahap, 2000: 347).

Berdasarkan Pasal 191 KUHAP, ada 2 (dua) alasan Terdakwa

dapat diputus bebas:


commit to user

23

a. Perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan

meyakinkan

Hal ini terkait dengan pembuktian yang dilakukan oleh

penuntut umum pada persidangan. Dalam hal ini, dikarenakan

kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa sama sekali tidak

terbukti, atau, secara nyata hakim menilai pembuktian kesalahan

Terdakwa tidak memenuhi ketentuan batas minimum pembuktian

sesuai Pasal 183 KUHAP (misalnya, alat bukti yang diajukan hanya

terdiri dari seorang saksi saja), atau atas dasar penilaian kesalahan

yang terbukti itu tidak didukung oleh keyakinan hakim.

b. Perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi

perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana

Terhadap hal ini, maka Terdakwa diputus lepas dari segala

tuntutan hukum.Hal ini terkait dengan syarat-syarat pembebasan

atau pelepasan dari segala tuntutan hukum yang diatur dalam KUHP

(M. Yahya Harahap, 2000: 348). Dia antara lain:

1) Pasal 44, apabila perbuatan tindak pidana yang dilakukan

Terdakwa “tidak dapat dipertanggungjawabkan” kepadanya,

disebabkan:

a) Karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya (gebrekkige

ontwikkeling) atau mental disorder, sehingga akalnya tetap

sebagai anak-anak, atau

b) Jiwanya terganggu karena penyakit (zieklyk storing) seperti

sakit gila, hysteria, epilepsi, melankolik, dan sebagainya.

2) Pasal 45, perbuatan tindak pidana yang dilakukanolehorang yang

belum cukup umurnya 16 tahun.

3) Pasal 48, orang yang melakukan tindak pidana atau melakukan

perbuatan dalam keadaan “pengaruh daya paksa” (overmacht)

baik bersifat daya paksa, batin atau fisik.


commit to user

24

4) Pasal 49, orang yang terpaksa melakukan perbuatan pembelaan

karena ada serangan ancaman seketika itu juga baik terhadap diri

sendiri maupunterhadap orang lain atau terhadap kehormatan

kesusilaan.

5) Pasal 50, orang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan

ketentuan undang-undang, tidak dapat dipidana, Terdakwa harus

diputus dengan putusan bebas.

Perkembangan saat ini, praktiknya putusan bebas menjadi

diperbolehkan untuk diajukan upaya hukum kasasi dikarenakan “tidak

adil” jika hanya putusan “bersalah” saja yang boleh naik banding dan

kasasi. Putusan bebas/lepas pun bila perlu diwajibkan naik banding ke

pengadilan tinggi atau kasasi ke Mahkamah Agung. Kita bukan

bermaksud tidak percaya kepada putusan hakim tingkat bawah

(pengadilan tingkat pertama dan banding). Jika putusan bebas atau lepas

dianggap sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa harus naik

banding atau kasasi, kekhawatiran para hakim tingkat bawah akan

sering memutus bebas/lepas yang selalu dicurigai masyarakat (Binsar

Gultom, Polemik Putusan Bebas.

http://gagasanhukum.wordpress.com/tag/polemik-putusan-bebas/).

b) Putusan Pelepasan dari Segala Tuntutan Hukum;

Putusan ini dijatuhkan jika Pengadilan berpendapat bahwa

perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan

tersebut bukan tindak pidana, maka Terdakwa diputus lepas dari segala

tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) KUHAP). Terdakwa lepas dari

segala tuntutan hukum dapat disebabkan karena :

1) Materi hukum pidana yang didakwakan tidak cocok dengan tindak

pidana; dan

http://gagasanhukum.wordpress.com/tag/polemik-putusan-bebas/


commit to user

25

2) Terdapat keadaan-keadaan istimewa yang menyebabkan Terdakwa

tidak dapat dihukum. Keadaan istimewa tersebut antara lain :

(a) Tidak mampu bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP);

(b) Melakukan dibawah pengaruh daya paksa atau overmacht (Pasal

48 KUHP);

(c) Adanya pembelaan Terdakwa (Pasal 49 KUHP);

(d) Adanya ketentuan Undang-Undang (Pasal 50 KUHP); dan

(e) Adanya perintah jabatan (Pasal 51 KUHP).

c) Putusan Pemidanaan;

Pemidanaan dapat dijatuhkan jika pengadilan berpendapat

bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan

padanya (Pasal 193 ayat (1) KUHAP).Hakim dalam hal ini

membutuhkan kecermatan, ketelitian serta kebijaksanaan memahami

setiap yang terungkap dalam persidangan.

d) Penetapan Tidak Berwenang Mengadili;

Dalam hal menyatakan tidak berwenang mengadili ini dapat

terjadi setelah persidangan dimulai dan jaksa penuntut umum

membacakan surat dakwaan maka Terdakwa atau penasihat hukum

Terdakwa diberi kesempatan untuk mengajukan eksepsi (tangkisan).

Eksepsi tersebut antara lain dapat memuat bahwa Pengadilan Negeri

tersebut tidak berkompetensi (wewenang) baik secara relatif maupun

absolut. Jika majelis hakim berpendapat sama dengan penasehat hukum

maka dapat dijatuhkan putusan bahwa Pengadilan Negeri tidak

berwenang mengadili (Pasal 156 ayat (2) KUHAP).

e) Putusan yang Menyatakan dakwaan tidak dapat diterima;

Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan tidak dapat diterima

pada dasarnya termasuk kekurangcermatan penuntut umum sebab

putusan tersebut dijatuhkan karena :


commit to user

26

1) Pengaduan yang diharuskan bagi penuntutan dalam delik aduan,

tidak ada;

2) Perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa sudah pernah diadili

(ne bis in idem); dan

3) Hak untuk penuntutan telah hilang karena daluwarsa (verjaring).

f) Putusan yang Menyatakan Dakwaan Batal Demi Hukum

Dakwaan batal demi hukum dapat dijatuhkan karena Jaksa Penuntut

Umum dalam menyusun surat dakwaan tidak cermat, kurang jelas dan

tidak lengkap. Mengenai surat dakwaan yang batal demi hukum ini

dapat didasari oleh yurisprudensi yaitu Putusan Mahkamah Agung

Registrasi Nomor: 808/K/Pid/1984 tanggal 6 Juni yang menyatakan :

“Dakwaan tidak cermat, kurang jelas, dan tidak lengkap harus

dinyatakan batal demi hukum”.

c. Putusan yang Dapat Dikasasi

Berdasarkan Pasal 244 KUHAP, maka Terdakwa atau Penuntut

Umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah

Agung terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir

oleh pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung kecuali terhadap

Putusan Bebas.

Menurut M.Yahya Harahap (2000: 543-544), mengenai putusan yang

dapat dikasasi maka dapat diajukan pada semua putusan perkara pidana yang

diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan kecuali putusan bebas,

dijelaskan sebagai berikut:

1) Terhadap semua putusan Pengadilan Negeri yang dalam kedudukannya

sekaligus sebagai peradilan tingkat pertama dan terakhir, yang terhadap

putusan tidak dapat diajukan permohonan banding.

2) Terhadap semua putusan Pengadilan Tinggi yang diambilnya pada tingkat

banding, yang terhadap putusan tingkat banding tersebut, Pengadilan

Tinggi telah mengambil putusan pada tingkat banding, terhadap putusan


commit to user

27

banding tersebut diajukan permohonan kasasi. Putusan inilah yang

dikualifikasikan sebagai Putusan Pengadilan “Tingkat Terakhir”.

3) Terhadap Putusan Bebas, berdasarkan Pasal 244 KUHAP, terhadap

Putusan Bebas tidak dapat diajukan permohonan kasasi. Akan tetapi,

kenyataan praktek larangan Pasal 244 KUHAP tersebut telah disingkirkan

oleh Mahkamah Agung secara Contra Legem.

3. Tinjauan Umum tentang Terorisme

a. Pengertian Terorisme

Hingga saat ini, defenisi terorisme masih menjadi perdebatan

meskipun sudah ada ahli yang merumuskan dan dirumuskan didalam

peraturan perundang-undangan.Amerika Serikat sendiri yang pertama kali

mendeklarasikan”Perang melawan teroris” belum memberikan defenisi yang

yang gamblang dan jelas sehingga semua orang bisa memahami makna

sesungguhnya tanpa dilanda keraguan, tidak merasa didiskriminasikan serta

dimarjinalkan.Kejelasan defenisi ini diperlukan agar tidak terjadi salah

tangkap dan berakibat merugikan kepentingan banyak pihak, disamping

demi kepentingan atau target meresponsi hak asasi manusia (HAM) yang

seharusnya wajib dihormati oleh semua orang beradab.

Kata “teroris”(pelaku) dan terorisme (aksi) berasal dari kata

latin‟terrere‟ yang kurang lebih berarti membuat gemetar atau

menggetarkan.Kata „teror‟ juga bisa menimbulkan kengerian.Tentu saja,

kengerian dihati dan pikiran korbannya.Akan tetapi, hingga kini tidak ada

defenisi terorisme yang bisa diterima secara universal.Pada dasarnya, istilah

“terorisme” merupakan sebuah konsep yang memiliki konotasi yang sangat

sensitif karena terorisme menyebabkan terjadinya pembunuhan dan

penyengsaraan terhadap orang-orang yang tidak berdosa.


commit to user

28

Untuk memahami makna terorisme lebih jauh dan mendalam,

kiranya perlu dikaji terlebih dahulu terorisme yang dikemukakan baik oleh

beberapa lembaga maupun beberapa pakar ahli, yaitu :

a) Terorisme Act 2000, UK., Terorisme mengandung arti sebagai

penggunaan atau ancaman tindakan, dengan ciri-ciri:

1) Aksi yang melibatkan kekerasan serius terhadap seseorang , kerugian

berat terhadap harta benda, membahayakan kehidupan seseorang,

bukan kehidupan orang yang melakukan tindakan, menciptakan

resiko serius bagi kesehatan atau keselamatan publik atau bagi

tertentu yang didesain secara serius untuk campur tangan atau

menggangu sistem elektronik;

2) Penggunaan atau ancaman didesain untuk mempengaruhi pemerintah

atau untuk mengintimidasi publik atau bagian tertentu dari publik;

3) Penggunaan atau ancaman dibuat dengan tujuan politik, agama, atau

ideology;

4) Penggunaan atau ancaman yang masuk dalam subseksi yang

melibatkan senjata api dan bahan peledak.

b) Menurut Konvensi PBB, Terorisme adalah segala bentuk tindak

kejahatan yang ditujukan langsung kepada Negara dengan maksud

menciptakan bentuk teror tehadap orang-orang tertntu atau kelompok

orang atau masyarakat luas.

c) Dalam Kamus Bahasa Indonesia, Terorisme adalah penggunaan

kekerasan atau ancaman untuk menurunkan semangat, menakut-nakuti

dan menakutkan terutama untuk tujuan politik.

d) Dalam UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Terorisme, bahwa terorisme adalah perbuatan melawan hukum secara

sistematis dengan maksud untuk menghancurkan kedaulatan bangsa dan

Negara dengan membahayakan bagi badan, nyawa, moral, harta benda

dan kemerdekaan orang atau menimbulkan kerusakan umum atau


commit to user

29

suasana teror atau rasa tacit terhadap orang secara meluas, sehingga

terjadi kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, kebutuhan

pokok rakyat, lingkungan hidup, moral, peradaban, rahasia Negara,

kebudayaan, pendidikan, perekonomian, teknologi, perindustrian,

fasilitas umum, atau fasilitas internasional (Abdul Wahid, dkk, 2004: 29-

30).

Sedangkan berbagai pendapat dan pandangan mengenai pengertian

yang berkaitan dengan terorisme diatas dapat ditarik kesimpulan,

bahwasanya terorisme adalah kekerasan terorganisir, menempatkan

kekerasan sebagai kesadaran, metode berpikir sekaligus alat pencapaian

tujuan. Dari berbagai pengertian diatas, menurut pendapat para ahli

bahwasanya kegiatan terorisme tidak akan pernah dibenarkan karena ciri

utamanya, yaitu :

1) Aksi yang digunakan menggunakan cara kekerasan dan ancaman untuk

menciptakan ketakutan publik;

2) Ditujukan kepada Negara, masyarakat atau individu atau kelompok

masyarakat tertentu;

3) Memerintah anggota-anggotanya dengan cara teror juga;

4) Melakukan kekerasan dengan maksud untuk mendapat dukungan dengan

cara yang sistematis dan terorganisir.

Sedangkan terdapat perbedaannya yaitu mengenai tujuan daripada

gerakan terorisme bahwasanya ada yang mengecualikan selain dari tindakan

pidana politik, tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana politik,

tindak pidana dengan motif politik, dan juga seperti yang ada dalam perpu

terorisme yang telah berubah menjadi undang-undang. Dari berbagai

pengertian tersebut semua memasukkan apa yang disebut dengan unsur

kekerasan. Teror sendiri memiliki defenisi umum dan hal itu sesuai dengan

cirri utama diatas bahwasanya terorisme sebagai kekerasan atau ancaman


commit to user

30

kekerasan yang dilakukan untuk menciptakan rasa takut dikalangan sasaran,

biasanya pemerintahan, kelompok etnis, partai politik dan sebagainya.

b. Karakteristik Terorisme

Menurut Loudewijk F. Paulus, karakteristik terorisme ditinjau dari

4(empat) macam pengelompokan yaitu terdiri dari :

a) Karakteristik organisasi yang meliputi: organisasi, rekruitmen,pendanaan

dan hubungan internasional;

b) Karakteristik Operasi yang meliputi: perencanaan, waktu, taktik dan

kolusi;

c) Karakteristik perilaku yang meliputi: motivasi, dedikasi, disiplin,

keinginan membunuh dan keinginan menyerah hidup-hidup;

d) Karakteristik sumber daya yang meliputi: latihan/kemampuan,

pengalaman perorangan di bidang teknologi, persenjataan, perlengkapan

dan transportasi.

Motif terorisme, teroris terinspirasi oleh motif yang berbeda. Motif

terorisme dapat diklarifikasikan menjadi 3(tiga) katagori yaitu :

a) Rasional;

b) Psikologi;

c) Budaya.

Menurut Terrorism Act 2000 UK, bahwasanya terorisme

mengandung arti sebagai penggunaan atau ancaman tindakan dengan ciri-ciri

yaitu:

a) Aksi yang melibatkan kekeasan serius terhadap seseorang, kerugian berat

terhadap harta benda, membahayakan kehidupan seseorang, bukan

kehidupan orang yang melakukan tindakan, menciptakan resiko serius

bagi kesehatan atau keselamatan publik tertentu bagi publik atau didesain

secara serius untuk campur tangan atau menggangu sistem elektronik;

b) Penggunaan atau ancaman didesain untuk mempengaruhi pemerintah

atau untuk mengintimidasi publik atau bagian tertentu dari publik;


commit to user

31

c) Penggunaan atau ancaman dibuat dengan tujuan politik, agama atau

ideology;

d) Penggunaan atau ancaman yang masuk dalam subseksi yang melibatkan

senjata api dan bahan peledak.

Menurut Wilkinson, Tipologi terorisme ada beberapa macam antara

lain:

a) Terorisme Epifenomenal (teror dari bawah) dengan ciri-ciri tak rencana

rapi, terjadi dalam kontek perjuangan yang sengit;

b) Terorisme Revolusioner (teror dari bawah) yang bertujuan revolusi atau

perubahan radikal atas sistem yang ada dengan konspirasi, elemen para

militer;

c) Terorisme Sybrevolusioner (teror dari bawah) yang bermotifkan politis,

menekan pemerintah untuk mengubah kebijakan atau hukum, perang

politis dengan kelompok rival, menyingkirkan pejabat tertentu yang

mempunyai ciri-ciri dilakukan oleh kelompok kecil, bisa juga individu,

sulit diprediksi, kadang sulit dibedakan apakah psikopatologis atau

criminal;

d) Terorisme Represif (teror dari atas/terorisme Negara) yang bermotifkan

menindas individu atau kelompok yang tak dikehendaki oleh penindas

dengan cara likuidasi dengan ciri-ciriberkembang menjadi teror massa,

ada aparat teror, polisi rahasia, teknik penganiayaan, peyebaran rasa

kecurigaan dikalangan rakyat, wahana untuk paranoia pemimpin.

Menurut pendapat James H. Wolfe menyebutkan beberapa

karakteristik terorisme sebagai berikut:

a) Terorisme dapat didasarkan pada motivasi yang bersifat politis maupun

nonpolitis;

b) Sasaran yang menjadi objek aksi terorisme bisa sasaran sipil

(supermarket, mall, sekolah, tempat ibadah, rumah sakit dan fasilitas

umum lainnya) maupun sasaran non-sipil (fasilitas militer, kamp militer);


commit to user

32

c) Aksi terorisme dapat ditujukan untuk mengintimidasi atau mempengaruhi

kebijakan pemerintah Negara;

e) Aksi terorisme dilakukan melalui tindakan yang tidak menghormati

hukum internasional atau etika internasional. (Abdul Wahid, dkk, 2004:

29-30).

Kalau melihat ciri-ciri terorisme yang terdapat undang-undang

pemberantasan tindak pidana terorisme pasal 6 adalah bahwa suatu perbuatan

yang dilakukan dengan sengaja menggunakan kekeerasan atau ancaman

kekeerasan menimbul suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara

meluas atau menimbulkan korban yang bersifat masal, dengan cara

merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain,

atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital

yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas

internasional.

c. Bentuk-Bentuk Terorisme

Ada beberapa bentuk terorisme yang dikenal, yang perlu kita bahas

dari bentuk itu antara lain teror criminal dan teror politik. Kalau mengenai

teror criminal biasanya hanya untuk kepentingan pribadi atau memperkaya

diri sendiri. Teroris kriminal bisa menggunakan cara pemerasan dan

intimidasi. Mereka menggunakan kata-kata yang dapat menimbulkan

ketakutan atau teror psikis.Lain halnya dengan teror politik bahwasanya teror

politik tidak memilih-milih korban. Teroris politik selalu siap melakukan

pembunuhan terhadap orang-orang sipil: laki-laki, perempuan, dewasa atau

anak-anak dengan tanpa mempertimbangkan penilaian politik atau moral,

teror politik adalah suatu fenomena sosial yang penting. Sedangkan terorisme

politik memiliki karakteristik sebagai berikut:

a) Merupakan intimidasi koersif;

b) Memakai pembunuhan dan destruktif secara sistematis sebagai sarana

untuk tujuan tertentu;


commit to user

33

c) Korban bukan tujuan, melainkan sarana untuk menciptakan perang urat

syaraf, yakni “bunuh satu orang untuk menakuti seribu orang”;

d) Target aksi teror dipilih, bekerja secara rahasia, namun tujuannya adalah

publisitas;

e) Pesan aksi itu cukup jelas, meski pelaku tidak selalu menyatakan diri

secara personal;

f) Para pelaku kebanyakan dimotivasi oleh idealism yang cukup keras,

misalnya “berjuang demi agama dan kemanusiaan”, maka hard-core

kelompok teror adalah fanatikus yang siap mati (Juliet Lodge, 1988:49).

Kalau dilihat dari sejarahnya maka, tipologi terorisme terdiri dari

beberapa bentuk yaitu:

1) Terdiri atas pembunuhan politik terhadap pejabat pemerintah itu terjadi

sebelum perang dunia II;

2) Terorisme dimulai di Al-jazair ditahun limapuluhan, dilakukan oleh FLN

yang mempopulerkan “serangan yang bersifat acak” terhadap masyarakat

sipil yang tidak berdosa;

3) Terorisme muncul pada tahun enampuluhan dan terkenal dengan istilah

“terorisme media”, berupa serangan acak atau random terhadap siapa saja

dengan tujuan publisitas.

Mengenai tipologi terorisme, terdapat sejumlah versi penjelasan,

diantaranya tipologi yang dirumuskan oleh “National Advisory Committee”

(komisi kejahatan nasional Amerika) dalam The Report of the Task Force of

the on Disorders and Terrorism, yang mengemukakan sebagai berikut, ada

beberapa bentuk terorisme yaitu:

1) Terorisme Politik yaitu perilaku kekerasan criminal yang dirancang guna

menumbuhkan rasa ketakutan di kalangan masyarakat demi kepentingan

politik;


commit to user

34

2) Terorisme nonpolitis yakni mencoba menumbuhkan rasa ketakutan

dengan cara kekerasan, demi kepentingan pribadi, misalnya kejahatan

terorganisasi;

3) Quasi terorisme, digambarkan dengan “dilakukan secara incidental”,

namun tidak memiliki muatan ideology tertentu, lebih untuk tujuan

pembayaran contohnya dalam kasus pembajakan pesawat udara atau

penyanderaan dimana para pelaku lebih tertarik kepada uang tebusan

daripada motivasi politik;

4) Terorisme politik terbatas, diartikan sebagai teroris, yang memiliki motif

politik dan ideology, namun lebih ditujukan dalam mengendalikan

keadaan (Negara). Contohnya adalah perbuatan teroris yang bersifat

pembunuhan balas dendam (vadetta-type executions);

f) Terorisme Negara atau pemerintahan yakni suatu Negara atau

pemerintahan, yang mendasarkan kekuasaannya dengan ketakutan dan

penindasan dalam mengendalikan masyarakatnya. (Abdul Wahid, dkk,

2004: 29-30).

Terorisme yang dilakukan oleh Negara merupakan salah satu bentuk

kejahatan yang tergolong sangat istimewa. Sebab Negara adalah suatu

organisasi besar yang dipilari oleh kekuatan rakyat, namun disisi lain punya

kewajiban mengatur, melindungi, dan menyejahterakan kehidupan rakyat

secara material maupun non material. Tatkala Negara itu, melalui pejabat

pemerintahannya terlibat dalam tindakan criminal secara vertical, horizontal,

regional, nasional maupun internasional, maka otomatis rakyatlah yang

dikorbankan. (Abdul Wahid, dkk, 2004: 29-30).

d. Motif dilakukannya Terorisme

Tindak pidana terorisme merupakan tindak pidana yang unik, karena

motif dan faktor penyebab dilakukannya tindak pidana ini sangat berbeda

dengan motif-motif dari tindak pidana lain. Tidak jarang, tindak pidana

terorisme dilakukan berdasarkan motif-motif tertentu yang patut dihormati.


commit to user

35

A.C. Manullang menyatakan bahwa pemicu terorisme antara lain

adalah pertentangan agama, ideologi dan etnis serta makin melebar jurang

pemisah antara kaya-miskin. Salah satu pemicu dilakukannya terorisme

adalah kemiskinan dan kelaparan. Rasa takut akan kelaparan dan kemiskinan

yang ekstrim akan mudah menyulut terjadinya aksi-aksi kekerasan dan

konflik, yang juga merupakan lahar subur bagi gerakan terorisme.Terorisme

dan gerakan-gerakan radikal juga terjadi pada Negara-negara maju dan kaya.

Ketidakpuasan atau sikap berbeda akibat kecemburuan sosial yang terus

hadir dan berkembang antara kelompok yang dominan dan kelompok

minoritas dan terpinggirkan (dinegara maju), serta mengalami marginalisasi

secara kontinyu dalam jangka panjang akibat kebijakan pemerintah pusat,

terlebih lagi karena kebijakan multilateral yang membuat kelompok marginal

tersebut tidak dapat lagi mentoleransi keadaan tersebut melalui jalur-jalur

formal dan legal, memotivasi mereka secara lebih kuat lagi untuk mengambil

jalur alternative melalui aksi kekerasan.

Di samping itu, dengan mengingat latar belakang faktor dan motif

yang mendorong dilakukannya tindak pidana terorisme, yang notabene

berbeda dengan pelaku-pelaku kejahatan konvensional, maka kebijakan

legislasi perlu memperhatikan covering both side antara sisi pelaku dan

korban dalam perumusan kebijakan kriminalnya. Penanggulangan terorisme

akan lebih baik, apabila sebelum langkah penal ditempuh, diupayakan dahulu

langkah-langkah alternative nonpenal lainnya. Andaikan saja langkah penal

memang harus ditempuh, artinya diadakan kriminalisasi terhadap perbuatan

terorisme sebagaimana tertuang dalam undang-undang terorisme, haruslah

senantiasa diadakan pertimbangan dan kajian yang lebih masak, dan

komprehensif.Terorisme lebih sering dilakukan karena adanya motif-motif

yang patut dihormati.Tidak jarang terorisme terkait dengan tindak pidana

politik, tindak pidana dengan motif politik atau tindak pidana dengan tujuan


commit to user

36

politik (meskipun latarbelakang ini tidak diakui oleh undang-undang

terorisme). (Abdul Wahid, dkk, 2004: 29-30).

4. Tinjauan Umum tentang Terdakwa

a. Pengertian Terdakwa

Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa diadili

dan disidang pengadilan (Rusli Muhammad, 2007: 11).Sedangkan dalam

KUHAP dibedakan mengenai istilah “Tersangka” dan “Terdakwa”.

Perbedaan tersebut dapat ditemukan pada ketentuan Bab I tentang Ketentuan

Umum Pasal 1 angka 14 dan 15 KUHAP yang menentukan bahwa

:“Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya,

berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”

(Pasal 1 angka 14 KUHAP) dan“Terdakwa adalah seorang tersangka yang

dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan” (Pasal 1 angka 15

KUHAP).

Dari ketentuan tersebut dapatlah dijabarkan bahwa apabila seseorang

diduga melakukan suatu tindak pidana kemudian dilakukan penyelidikan

oleh pihak Kepolisian dan selanjutnya berkas perkara (BAP) diserahkan

kepada Penuntut Umum maka status orang tersebut masih sebagai

“Tersangka”, sedangkan apabila perkara itu telah dilimpahkan ke Pengadilan

untuk diperiksa, dituntut dan diadili maka berubahlah status “Tersangka” itu

menjadi “Terdakwa”. Apabila diperbandingkan penyebutan istilah

“Tersangka” atau “Terdakwa” ini, maka dalam ketentuan Wetboek van

Strafvordering Belanda (Ned.Sv.)kedua istilah tersebut tidak dibedakan,

akan tetapi hanya disebut dalam satu istilah saja yaitu “verdachte”.Pada

ketentuan Pasal 27 ayat (1) Ned.Sv.Istilah “Tersangka” ditafsirkan secara

lebih luas dan lugas yaitu dipandang sebagai orang karena fakta-fakta atau


commit to user

37

keadaan-keadaan menunjukan patut diduga bersalah melakukan suatu tindak

pidana.

b. Hak- hak Terdakwa

Dalam praktek pemeriksaan perkara pidana hal yang paling

mendasar dikedepankan adalah mengenai hak-hak Tersangka/Terdakwa baik

dari tingkat penyidikan sampai dengan tingkat peradilan. Mengenai hal ini,

KUHAP telah memberikan jaminan terhadap hak-hak Tersangka/Terdakwa

antara lain :

a) Hak untuk dengan segera mendapatkan pemeriksaan oleh Penyidik,

diajukan ke Penuntut Umum dan perkaranya dilimpahkan ke pengadilan

untuk diadili (Pasal 50 ayat (1), (2) dan (3) KUHAP);

b) Hak agar diberitahukan secara jelas dengan bahasa yang dimengerti

olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya dan didakwakan pada

waktu pemeriksaan (Pasal 51 butir (a) dan (b) KUHAP);

c) Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan

kepada hakim pada waktu tingkat penyidikan dan pengadilan (Pasal 52

KUHAP);

d) Hak untuk mendapatkan juru bahasa (Pasal 53 ayat (1) KUHAP);

e) Hak untuk mendapatkan bantuan Hukum guna kepentingan pembelaan

selama dan waktu dan setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54 KUHAP);

f) Hak untuk memilih Penasehat Hukumnya sendiri (Pasal 55 KUHAP)

serta dalam hal tidak mampu berhak didampingi Penasihat Hukum

secara cuma-cuma/prodeo sebagaimana dimaksudkan ketentuan Pasal

56 ayat (1) dan (2) KUHAP;

g) Hak tersangka apabila ditahan untuk dapat menghubungi Penasihat

Hukum setiap saat diperlukan dan hak tersangka/Terdakwa warga

negara asing untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan

negaranya (Pasal 57 ayat (1) dan (2) KUHAP);


commit to user

38

h) Hak tersangka atau Terdakwa apabila ditahan untuk menghubungi dan

menerima kunjungan dokter pribadinya (Pasal 58 KUHAP);

i) Hak agar diberitahukan kepada keluarganya atau orang lain yang

serumah denga tersangka/Terdakwa apabila ditahan untuk memperoleh

bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya dan hak

berhubungan dengan keluarga sesuai maksud di atas (Pasal 59 dan Pasal

60 KUHAP);

j) Hak tersangka atau Terdakwa secara langsung atau dengan perantaraan

penasihat Hukumnya menerima kunjungan sanak keluarganya guna

kepentingan pekerjaan atau kekeluargaan (Pasal 61 KUHAP);

k) Hak tersangka atau Terdakwa mengirim atau menerima surat dengan

Penasihat Hukumnya (Pasal 62 KUHAP);

l) Hak tersangka atau Terdakwa menghubungi dan menerima kunjungan

rohaniawan (Pasal 63 KUHAP);

m) Hak agar Terdakwa diadili di sidang pengadilan secara terbuka untuk

umum (Pasal 64 KUHAP);

n) Hak tersangka atau Terdakwa untuk mengajukan saksi dan ahli yang a

de charge (Pasal 65 KUHAP);

o) Hak tersangka atau Terdakwa agar tidak dibebani kewajiban

pembuktian (Pasal 66 KUHAP);

p) Hak tersangka atau Terdakwa mendapatkan ganti kerugian dan

rehabilitasi (Pasal 68 jo Pasal 95 ayat (1) jo Pasal 97 ayat (1) KUHAP);

q) Hak Terdakwa mengajukan keberataan tentang tidak berwenang

mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat

dakwaan harus dibatalkan (Pasal 156 ayat (1) KUHAP); dan

r) Hak Terdakwa untuk mengajukan banding, kasasi dan melakukan

Peninjauan kembAli (Pasal 67 jo Pasal 233, Pasal 244 dan Pasal 263

ayat (1) KUHAP).


commit to user

39

B. Kerangka Pemikiran

Gambar 1. Skematik Kerangka Pemikiran

Tindak Pidana

Terorisme

Pengadilan Negeri

Jakarta Selatan

Pengadilan Tinggi DKI

Jakarta

(Menguatkan Putusan PN

Jakarta Selatan)

Putusan Bebas

Mahkamah Agung Mengabulkan Permohonan

Kasasi dan Membatalkan Putusan Pengadilan

Tinggi DKI Jakarta No.

228/PID/2010/PT.DKI.jo Putusan Pengadilan

Negeri No. 190/Pid.B/2010/PN. Jkt Sel.

Kesesuaian dengan

Pasal 244 KUHAP

Argumentasi

Hukum Hakim

Kasasi


commit to user

40

Pada kasus diatas Penuntut Umum telah melakukan dua upaya hukum yakni

upaya hukum banding dan upaya hukum kasasi terhadapTerdakwaAL KHELAIW

ALI ABDULLAH A. alias ALI dalam kasus tindak pidana terorisme.Dimana masing-

masing putusan tersebut telah diputus bebas pada pengadilan tingkat pertama di

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor putusan 190/Pid.B/2010/PN.Jkt Sel

tertanggal 28 Juni 2010 kemudian Penuntut Umum mengajukan upaya hukum

banding pada Pengadilan tingkat dua di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang

menyatakan bahwa putusannya memperkuat putusan Pengadilan Negeri Jakarta

Selatan dengan nomor 228/PID/2010/PT.DKI tertanggal 08 September 2010.

Upaya hukum yang selanjutnya dilakukan Penuntut Umum adalah upaya

hukum kasasi dimana atas pertimbangan hakim Mahkamah Agung dan yurisprudensi

yang membatalan Putusan Pengadilan Tinggi sehingga Terdakwa diputus bersalah

berdasarkan putusan nomor 2524 K/PID.SUS/2010. Sesuai dengan hukum acara yang

berlaku di Indonesia yakni KUHAP dimana pada Pasal 244 menyatakan bahwa

“Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh

Pengadilan lain selain Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat

mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali

terhadap Putusan Bebas” maka hakim Mahkamah Agung sudah sepenuhnya

melaksanakan segala kewenangannya berdasarkan KUHAP.

KUHAP sebagai sumber hukum dalam melaksanakan dan menegakkan

hukum dalam persidangan kasus pidana harus menjadi acuan bagi hakim, penuntut

umum, dan penasehat hukum dalam melakukan kewenangannya, begitu pula pada

kasus tindak pidana terorisme dengan TerdakwaAL KHELAIW ALI ABDULLAH A.

alias ALI perlu mendapat kajian agar dapat diketahui apa saja yang menjadi argumen

dan dasar hukum hakim memberikan putusan bebas terhadap TerdakwaAL

KHELAIW ALI ABDULLAH A. alias ALI dan yang menjadi kewenangan hakim

Mahkamah Agung telah sesuai dengan KUHAP.


commit to user

41

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Kasus

Terdakwa AL KHELAIW ALI ABDULLAH A. alias ALI pertama kali

datang ke Indonesia pada bulan Nopember 2008 dengan menggunakan Visa

Turis dan Passport Saudi Arabia No. G 699287 atas nama AL KHELAIW ALI

ABDULLAH A. alias ALI dan Visa on Arrival di Bandara Soekarno Hatta yang

berlaku hanya untuk satu bulan saja, Terdakwa kemudian menginap di Hotel Alia

Matraman Jakarta, selanjutnya Terdakwa pergi ke Padang untuk bertemu dengan

ABU HAMZAH alias MUHAMAD ULIL ALBAB dan menginap di Hotel

Padang 1 (satu) hari, kemudian ke Solok selama 3 (tiga) hari dan kembali ke

Jakarta di jemput oleh ULIL ALBAB di Bandara Soekarno Hatta yang di temani

oleh SAEFUDIN ZUHRI yang kemudian menginap di rumahnya di Telaga

Kahuripan Parung. Dengan bantuan saksi FIRMAN, Terdakwa tinggal di sebuah

rumah kontrakan di daerah Bogor selama 3 (tiga) minggu, yang dikontrakkan

oleh SAEFUDIN ZUHRI.Terdakwa AL KHELAIW ALI ABDULLAH A. alias

ALI sekitar bulan Nopember 2008 melaksanakan Sholat Ied di Masjid Raya

Telaga Kahuripan bersama- sama dengan SAEFUDIN ZUHRI dan DANI DWI

PERMANA.

Pada sekitar akhir bulan Nopember 2008, Terdakwa AL KHELAIW ALI

ABDULLAH A. alias ALI diperkenalkan dengan saksi FIRMAN

KURNIAWAN alias YUSUF selaku pemilik Klinik Thibun Nabawi Al Iman di

Klinik Thibun Nabawi Al Iman di Jalan Pajajaran No. 43 B Bogor, kemudian

Terdakwa menyatakan keinginannya untuk menginvestasikan uangnya di Klinik

Thibun Nabawi Al Iman milik saksi FIRMAN KURNIAWAN senilai 30.000 US

$, untuk meyakinkan saksi FIRMAN KURNIAWAN,Terdakwa memperlihatkan


commit to user

42

uang tunai pecahan 100 US $ yang digulung kecil lebih dari 10 (sepuluh) lembar.

Kemudian pada tanggal 21 Desember 2008 untuk yang kedua kalinya Terdakwa

datang ke Indonesia, yang mana Terdakwa masuk melalui Malaysia dengan

mempergunakan Passport dan Visa Budaya yang disponsori oleh SAEFUDIN

ZUHRI yang berlaku untuk tinggal di Indonesia selama 6 (enam) bulan. Sekitar

bulan Desember 2008 atau Januari 2009 Terdakwa diperkenalkan dengan saksi

IWAN HERDIYANSYAH alias IWAN selaku pemilik toko mainan di Pasar

Cibingbin Kuningan, kemudian Terdakwa menyatakan keinginannya untuk

membeli toko mainan milik saksi IWAN seharga Rp 90.000.000,- (sembilan

puluh juta rupiah) tunai, namun saksi IWAN HERDIANSYAH alias IWAN

menolaknya dan menyarankan kepada Terdakwa untuk membuka usaha lain saja,

yaitu membuka warnet sambil jual- beli komputer.

Sekitar bulan Pebruari 2009, Terdakwa bersama SAEFUDIN ZUHRI

datang kembali ke Pasar Cibingbing dengan mengendarai mobil Daihatsu warna

hitam yang disopiri oleh AMIR ABDILAH alias AWAN alias FERY alias

AHMAD FERY RAMDHANI, bertemu dengan saksi IWAN HERDIANSYAH

alias IWAN, yang bertindak sebagai perantara sekaligus saksi adalah

SAEFUDIN ZUHRI dan saksi AMIR ABDILLAH alias JALI. Beberapa hari

kemudian Terdakwa mentransfer uang ke Rekening BNI Kuningan milik saksi

ENJUN JUNARI mertua laki- laki dari saksi IWAN HERDIANSYAH sebesar

Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 15 Desember 2008, selanjutnya

beberapa hari kemudian mentransfer kembali sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh

juta rupiah) tertanggal 24 Desember 2008, dan terakhir mentransfer kembali

sebesar Rp 34.000.000,- (tiga puluh empat juta) tertanggal 05 Januari 2009

sehingga seluruh jumlah uang yang ditransfer oleh Terdakwa kepada saksi

IWAN HERDIANSYAH alias IWAN adalah sebesar Rp 45.000.000,- (lima

puluh empat juta rupiah) dan telah ditarik tunai oleh saksi IWAN

HERDIANSYAH alias IWAN melalui ATM yang di antara lain terdapat uang

yang akan diserahkan kepada SAEFUDIN ZUHRI. Pada tanggal 06 Januari 2009


commit to user

43

sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang disetorkan ke

Rekening BCA dengan No. Rekening :4212438557 atas nama SAEFUDIN

ZUHRI. Satu bulan kemudian sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang

diserahkan langsung oleh saksi IWAN HERDIANSYAH alias IWAN kepada

SAEFUDIN ZUHRI. Sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu) yang diserahkan

langsung oleh saksi IWAN HERDIANSYAH alias IWAN kepada AMIR

ABDILAH untuk diserahkan kepada SAEFUDIN ZUHRI. Sekitar bulan April

2009 sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang diberikan langsung

oleh IWAN HERDIANSYAH alias IWAN untuk diserahkan kepada SAEFUDIN

ZUHRI.

Pada sekitar bulan Mei 2009 di Hotel Santi Jalan Sangkan Urip Kuningan

Jawa Barat di kamar No. 15, SAEFUDIN ZUHRI, IBRAHIM alias BO‟IM,

NOORDIN M. TOP dan DANI DWI PERMANA, mengadakan rapat dan dalam

rapat tersebut disepakati akan diadakan penyerangan di Hotel JW. Marriot

(DANI DWI PERMANA sebagai Bomber atau Eksekutor dalam penyerangan di

Hotel JW. Marriot) dan Hotel Ritz Carlton (NANA IKHWAN MAULANA alias

NANA SUPRIA TNA alias HERI sebagai bomber di Hotel Ritz Carlton)

tertanggal 17 Juli 2009.Akibat dari meledaknya bom di Hotel Ritz Carlton dan

JW. Marriot, kerugian yang diderita kedua pihak Hotel sebesar Rp

18.500.000.000,- (delapan belas miliar lima ratus juta rupiah) dan penurunan

tingkat hunian mencapai 70 %. Sedangkan korban jiwa / meninggal dunia di

Hotel JW.Marriot 8 (delapan) orang dan di Hotel Ritz Carlton 3 (tiga) orang, dan

jumlah luka- luka mencapai 36 (tiga puluh enam) orang. Perbuatan Terdakwa

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13 huruf (a) Undang-

Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2003, tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Terorisme.


commit to user

44

2. Identitas Terdakwa

Nama : AL KHELAIW ALI ABDULLAH A. alias ALI

Tempat lahir : Ar Raiss

Umur/tanggal lahir : 54 tahun / 23 Pebruari 1955

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Saudi Arabia

Tempat tinggal : Di Indonesia : Cirendang RT.16 / RW. 06,

Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan,

Jawa Barat ;

Di Saudi Arabia : Hy Mug Hara Zab, Ryaddh, Saudi Arabia

Agama : Islam

Pekerjaan : Pensiunan Guru

3. Dakwaan Penuntut Umum

TerdakwaAL KHELAIW ALI ABDULLAH A. alias ALI, diajukan ke

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa AL KHELAIW ALI ABDULLAH A.aliasALI , pada

hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar akhir Nopember 2008 atau

setidak- tidaknya pada bulan Nopember 2008 sampai dengan 14 Agustus 2009

atau setidak- tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008 sampai dengan tahun

2009, bertempat di Klinik Thibun Nabawi Al Iman, Jalan Pajajaran No. 43 B

Bogor, di Perumahan Telaga Kahuripan Gugus Candra loka CC - 3 / 10 RT. 005

/ RW. 010, Kelurahan Tegal, Kecamatan Kemang- Bogor, di Pasar Cibingbin

Kuningan Jawa Barat, berdasarkan Pasal 85 KUHAP dan Keputusan Mahkamah

Agung Republik Indonesia No. 018 / KMA / SK / I / 2010 tertanggal 20 Januari

2010, Memutuskan menetapkan :Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik

Indonesia tentang Penunjukkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk

memeriksa dan memutus perkara pidana Terdakwa : AL KHELAIW ALI


commit to user

45

ABDULLAH A. alias ALI, di mana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja

memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme,

dengan memberikan atau meminjamkan uang atau barang atau harta kekayaan

lainnya kepada pelaku tindak pidana terorisme, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Terdakwa AL KHELAIW ALI ABDULLAH A. alias

ALI, pertama kali datang ke Indonesia pada bulan Nopember 2008 dengan

menggunakan Visa Turis dan Passport Saudi Arabia No. G 699287 atas

nama : AL KHELAIW ALI ABDULLAH A. alias ALI dan Visa on Arrival

di Bandara Soekarno Hatta yang berlaku hanya untuk satu bulan saja, pada

saat itu di jemput oleh ALI IRFAN (WNI) kemudian menginap di Hotel Alia

Matraman Jakarta, selanjutnya Terdakwa pergi ke Padang untuk bertemu

dengan ABU HAMZAH alias MUHAMAD ULIL ALBAB dan menginap di

Hotel Padang 1 (satu) hari, kemudian ke Solok selama 3 (tiga) hari dan

kembali ke Jakarta di jemput oleh ULIL ALBAB di Bandara Soekarno Hatta

yang di temani oleh SAEFUDIN ZUHRI, kemudian menginap di rumahnya

di Telaga Kahuripan Parung. Selanjutnya dengan bantuan saksi FIRMAN,

Terdakwa tinggal di sebuah rumah kontrakan di daerah Bogor selama 3

(tiga) minggu, yang dikontrakkan oleh SAEFUDIN ZUHRI.

- Bahwa pada sekitar bulan Nopember 2008 di Perumahan Telaga Kahuripan

Gugus, Chandra Loka CC3 / 10 RT. 05 / RW. 10, Kelurahan Tegal,

Kecamatan Kemang Bogor, Terdakwa AL KHELAIW ALI ABDULLAH A.

alias ALI bersama- sama dengan SAEFUDIN ZUHRI dan DANI DWI

PERMANA bersama- sama melaksanakan Sholat Ied di Masjid Raya Telaga

Kahuripan.

- Pada sekitar akhir bulan Nopember 2008, Terdakwa AL KHELAIW ALI

ABDULLAH A. alias ALI diperkenalkan dengan saksi FIRMAN

KURNIAWAN alias YUSUF selaku pemilik Klinik Thibun Nabawi Al Iman

oleh SAEFUDIN ZUHRI di Klinik Thibun Nabawi Al Iman di Jalan


commit to user

46

Pajajaran No. 43 B Bogor, kemudian Terdakwa menyatakan keinginannya

untuk menginvestasikan uangnya di Klinik Thibun Nabawi Al Iman milik

saksi FIRMAN KURNIAWAN senilai 30.000 US $, untuk meyakinkan

saksi FIRMAN KURNIAWAN Terdakwa memperlihatkan uang tunai

pecahan 100 US $ yang digulung kecil lebih dari 10 (sepuluh) lembar.

- Bahwa selajutnya pada tanggal 21 Desember 2008 untuk yang kedua kalinya

Terdakwa datang ke Indonesia, yang mana Terdakwa masuk melalui

Malaysia dengan mempergunakan Passport dan Visa Budaya yang

disponsori oleh SAEFUDIN ZUHRI yang berlaku untuk tinggal di Indonesia

selama 6 (enam) bulan.

- Bahwa pada sekitar bulan Desember 2008 atau Januari 2009 Terdakwa

diperkenalkan dengan saksi IWAN HERDIYANSYAH alias IWAN selaku

pemilik toko mainan di Pasar Cibingbin Kuningan oleh SAEFUDIN ZUHRI,

kemudian Terdakwa menyatakan keinginannya untuk membeli toko mainan

milik saksi IWAN HERDIANSYAH alias IWAN seharga Rp 90.000.000,-

(sembilan puluh juta rupiah) tunai, namun saksi IWAN HERDIANSYAH

alias IWAN menolaknya dan menyarankan kepada Terdakwa untuk

membuka usaha lain saja, yaitu membuka warnet sambil jual- beli komputer,

kemudian SAEFUDIN ZUHRI menyatakan uang tunai senilai Rp

15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dapat digunakan untuk usaha apa, dan

di jawab oleh saksi IWAN HERDIANSYAH alias IWAN bahwa modal Rp

15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut baru cukup untuk sewa counter

saja, kemudian saksi menyarankan untuk membuka warnet sambil jual-beli

komputer yang diperkirakan membutuhkan modal minimal Rp 55.000.000,-

(lima puluh lima juta rupiah) dengan omset / pendapatan kotor sekitar Rp

5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulannya.

- Bulan sekitar bulan Pebruari 2009, SAEFUDIN ZUHRI menghubungi saksi

AMIR ABDILAH alias JALI untuk menjemput Terdakwa di stasiun Cirebon

kemudian mengantar ke daerah Cibingbing- Kuningan, setibanya di


commit to user

47

Kuningan keesokan harinya Terdakwa minta diantarkan ke Jalan Sangkan

Urip Kuningan dan kemudian Terdakwa menginap di salah satu Hotel.

- Bahwa selanjutnya, Terdakwa bersama SAEFUDIN ZUHRI datang kembali

ke Pasar Cibingbing dengan mengendarai mobil Daihatsu warna hitam yang

disopiri oleh AMIR ABDILAH alias AWAN alias FERY alias AHMAD

FERY RAMDHANI (Terdakwa dalam perkara terpisah), bertemu dengan

saksi IWAN HERDIANSYAH alias IWAN, yang bertindak sebagai

perantara sekaligus saksi adalah SAEFUDIN ZUHRI dan saksi AMIR

ABDILLAH alias JALI.

- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa mentransfer uang ke Rekening

BNI Kuningan milik saksi ENJUN JUNARI mertua laki- laki dari saksi

IWAN HERDIANSYAH sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

tertanggal 15 Desember 2008, selanjutnya beberapa hari kemudian

mentransfer kembali sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

tertanggal 24 Desember 2008, dan terakhir mentransfer kembali sebesar Rp

34.000.000,- (tiga puluh empat juta) tertanggal 05 Januari 2009 sehingga

seluruh jumlah uang yang ditransfer oleh Terdakwa kepada saksi IWAN

HERDIANSYAH alias IWAN adalah sebesar Rp 45.000.000,- (lima puluh

empat juta rupiah) dan telah ditarik tunai oleh saksi IWAN

HERDIANSYAH alias IWAN melalui ATM yang di antara lain terdapat

uang yang akan diserahkan kepada SAEFUDIN ZUHRI secara bertahap :

1. Pada tanggal 06 Januari 2009 sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat

ratus ribu rupiah) yang disetorkan ke Rekening BCA dengan No.

Rekening : 4212438557 atas nama SAEFUDIN ZUHRI.

2. Satu bulan kemudian sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang

diserahkan langsung oleh saksi IWAN HERDIANSYAH alias IWAN

kepada SAEFUDIN ZUHRI.


commit to user

48

3. Sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu) yang diserahkan langsung oleh

saksi IWAN HERDIANSYAH alias IWAN kepada AMIR ABDILAH

untuk diserahkan kepada SAEFUDIN ZUHRI.

4. Sekitar bulan April 2009 sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

yang diberikan langsung oleh IWAN HERDIANSYAH alias IWAN

untuk diserahkan kepada SAEFUDIN ZUHRI.

- Bahwa setelah mendapatkan uang dari Terdakwa tersebut, pada sekitar bulan

Mei 2009 di Hotel Santi Jalan Sangkan Urip Kuningan Jawa Barat di kamar

No. 15, SAEFUDIN ZUHRI, IBRAHIM alias BO‟IM, NOORDIN M. TOP

dan DANI DWI PERMANA, mengadakan rapat dan dalam rapat tersebut

disepakati akan diadakan penyerangan di Hotel JW.Marriot dan DANI DWI

PERMANA bersedia menjadi Bomber atau Eksekutor dalam penyerangan di

Hotel JW. Marriot, dalam rapat tersebut juga diputuskan bahwa tugas saksi

AMIR adalah untuk menjemput NOORDIN M. TOP di Ajibarang Cirebon

dengan menggunakan mobil Daihatsu Terios B 8442 MQ warna hitam

metalik bersama dengan SAEFUDIN ZUHRI, selain itu IBROHIM

menjelaskan teknik atau cara memasukkan bom kedalam Hotel JW. Marriot

dengan penyamaran dengan menggunakan busa atau spon, yang biasanya

digunakan oleh Floris untuk merangkai/menyusun/menata bunga dengan

ukuran panjang 100 cm x tinggi 60 cm x lebar 40 cm, busa/spon dibuat

lubang pada bagian tengahnya untuk menempatkan bom yang akan

dimasukkan ke Hotel yang menjadi target peledakan. Selanjutnya selesai

rapat saksi AMIR mengantarkan NOORDIN M. TOP dan SAEFUDIN

ZUHRI ke daerah Pekalongan dan selama dalam perjalanan NOORDIN M.

TOP menceritakan tentang Fatwa Osama bin Laden yang menyatakan “kita

harus menyerang Amerika dan sekutunya, tidak ada sipil, setiap orang

Amerika harus diserang atas perlakuan orang Amerika terhadap orang

Islam”. Selanjutnya SAEFUDIN ZUHRI mengatakan kepada saksi untuk

menunggu rencana selanjutnya.


commit to user

49

- Bahwa dalam kegiatan peledakan bom di Hotel JW. Marriot dan Hotel Ritz

Carlton pada tanggal 17 Juli 2009, dilakukan pembagian tugas, yaitu:

1. NORDIN M. TOP sebagai pimpinan kelompok yang mengatur seluruh

rencana peledakan yang akan dilakukan oleh kelompok khususnya

menyiapkan orang yang akan membuat bom rakitan yang diperlukan

untuk dilakukannya peledakan ;

2. SAEFUDIN ZUHRI sebagai kordinator lapangan pelaksana atas rencana

peledakan bom terhadap Hotel JW. Marriot dan Rizt Carlton Mega

Kuningan, meliputi :melakukan pembagian tugas atas anggota

kelompok; perekrutan/penyiapan calon Amaliah (bomber) survey atas

sasaran; memastikan orang/pihak yang akan membantu memasukkan

bom kedalam sasaran; menunjuk/memerintahkan orang yang akan

mengantar/menjemput/menyembunyikan anggota kelompok sebelum

dan sesudah peledakan bom termasuk orang yang

mencari/menyiapkanrumah/penampungan/persembunyian (save

house);mengatur cara bersembunyi atau melarikan diri;

3. DAYAT dan TONO adalah orang yang bertugas dan bertanggung jawab

atas kesiapan atas bom rakitan yang akan diledakkan, termasuk

menjelaskan cara-cara meledakkannya kesasaran, kepada calon Amaliah

(bomber);

4. IBROHIM alias BO‟IM alias MANSYUR adalah orang yang bertugas

dan bertanggung jawab untuk mengatur cara memasukkan bom rakitan

ke sasaran (Hotel) agar tidak terpantau oleh pengawas dan pemeriksaan

yang dilakukan oleh pihak Security Hotel, karena kebetulan karyawan

Floris yang sudah bisa keluar masuk di kedua Hotel yang menjadi

sasaran tersebut;

5. AMIR ABDILAH alias JALI alias AWAN alias FERY alias AHMAD

FERY RAMDHANI ditugaskan oleh SAEFUDIN ZUHRI sebagai yang

akan mengantar/menjemput/menyembunyikan anggota kelompok


commit to user

50

sebelum dan sesudah peledakan bom termasuk dalam orang yang

mencari/menyiapkan rumah penampungan/ persembunyian (save

house);

6. DANI DWI PERMANA dan NANA IKHWAN MAULANA sebagai

orang yang ditugaskan untuk membawa bom rakitan dan meledakkan ke

sasaran dengan cara melaksanakan bom bunuh diri (Amaliah) tersebut;

- Bahwa pada tanggal 16 Juli 2009 saksi AMIR ABDILAH alias JALI alias

AWAN alias FERY alias AHMAD FERY RAMDHANI menjemput

IBRAHIM alias BO‟IM dan SAEFUDIN ZUHRI dan pada keesokan

paginya di hari pelaksanaan eksekusi peledakan, yaitu tertanggal 17 Juli

2009 NANA IKHWAN MAULANA alias NANA SUPRIA TNA alias HERI

bertugas sebagai bomber di Hotel Ritz Carlton, DANI DWI PERMANA

alias IQBAL alias NUR SABIT bertugas sebagai bomber di Hotel JW.

Marriot, sedangkan SAEFUDIN ZUHRI bertugas sebagai kordinator

lapangan.

- Bahwa akibat dari meledaknya bom di Hotel Ritz Carlton dan JW. Marriot,

kerugian yang diderita kedua pihak Hotel sebesar Rp 18.500.000.000,-

(delapan belas miliar lima ratus juta rupiah) dan penurunan tingkat hunian

mencapai 70%. Sedangkan korban jiwa/meninggal dunia di Hotel

JW.Marriot 8 (delapan) orang dan di Hotel Ritz Carlton 3 (tiga) orang, dan

jumlah luka-luka mencapai 36 (tiga puluh enam) orang.Perbuatan Terdakwa

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13 huruf (a) Undang-

Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2003, tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Terorisme.

KEDUA

Bahwa TerdakwaAL KHELAIW ALI ABDULLAH A. alias ALI, pada

hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Nopember 2008

sampai dengan bulan Januari 2009 atau setidak- tidaknya pada suatu waktu


commit to user

51

dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, di Pasar Cibingbin Kuningan Jawa

Barat, atau setidak- tidaknya pada tempat- tempat lain dalam wilayah hukum

Pengadilan Negeri Kuningan, berdasarkan Pasal 85 KUHAP dan Keputusan

Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 018 / KMA / SK / I / 2010 tertanggal

20 Januari 2010, Memutuskan menetapkan : Keputusan Ketua Mahkamah Agung

Republik Indonesia tentang Penunjukkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Untuk Memeriksa Dan Memutus Perkara Pidana Terdakwa : AL KHELAIW ALI

ABDULLAH A. alias ALI, dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan

kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud pemberian ijin keimigrasian yang

diberikan kepadanya, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa TerdakwaAL KHELAIW ALI ABDULLAH A. alias ALI, pertama

kali datang ke Indonesia pada bulan Nopember 2008 dengan menggunakan

Visa Turis dan Passport Saudi Arabia No. G 699287 atas nama : AL

KHELAIW ALI ABDULLAH A. alias ALI dan visa on arrival di Bandara

Soekarno Hatta yang berlaku hanya untuk satu bulan saja, dan di jemput oleh

ALI IRFAN (WNI) menginap di Hotel Alia Matraman Jakarta, selanjutnya

Terdakwa pergi ke Padang untuk bertemu dengan ABU HAMZAH alias

MUHAMAD ULIL ALBAB dan menginap di Hotel Padang 1 (satu) hari,

kemudian ke Solok selama 3 (tiga) hari dan kembali ke Jakarta dijemput

oleh ULIL ALBAB di Bandara Soekarno Hatta yang ditemani oleh

SAEFUDIN ZUHRI, kemudian Terdakwa diajak menginap oleh

SAEFUDIN ZUHRI dirumahnya di Telaga Kahuripan Parung, selanjutnya

dengan bantuan saksi FIRMAN Terdakwa tinggal di rumah kontrakan di

Bogor selama 3 (tiga) minggu.

- Bahwa TerdakwaAL KHELAIW ALI ABDULLAH A. alias ALI di Klinik

Thibun Nabawi Al Iman di Jalan Pajajaran No. 43 B Bogor, diperkenalkan

oleh SAEFUDIN ZUHRI dengan saksi FIRMAN KURNIAWAN alias

YUSUF, yaitu pemilik KlinikThibun Nabawi Al Iman, kemudian Terdakwa

menyatakan keinginannya untuk investasi di Klinik Thibun Nabawi Al Iman


commit to user

52

milik saksi FIRMAN KURNIAWAN senilai 30.000 US $ (tiga puluh ribu

dollar Amerika) dan diperlihatkan uang tunai pecahan 100 US $ (seratus

dollar Amerika) yang digulung-gulung kecil lebih dari 10 (sepuluh) lembar.

- Bahwa kedatangan Terdakwa yang kedua kali ke Indonesia pada tanggal 21

Desember 2008, Terdakwa masuk dari Malaysia dengan mempergunakan

Passport dan Visa Budaya yang disponsori oleh SAEFUDIN ZUHRI yang

berlaku untuk tinggal di Indonesia selama 6 (enam) bulan.

- Pada sekitar bulan Desember 2008 atau Januari 2009, setelah Terdakwa

melihat toko mainan milik saksi IWAN di Pasar Cibingbin Kuningan,

Terdakwa diperkenalkan oleh SYAIFUDIN ZUHRI dengan saksi IWAN

HERDIANSYAH alias IWAN seorang pedagang mainan anak-anak,

kemudian Terdakwa menyatakan keinginannya untuk investasi dan

bermaksud membeli toko mainan milik seharga Rp 90.000.000,- (sembilan

puluh juta rupiah) tunai, namun saksi menolaknya dan menyarankan untuk

membuka usaha lainnya saja, yaitu membuka warnet sambil jual- beli

komputer. Kemudian SAEFUDIN ZUHRI menyatakan uang tunai senilai Rp

15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dapat digunakan untuk usaha apa, dan

dijawab oleh saksi IWAN HERDIANSYAH “bahwa modal Rp 15.000.000,-

(lima belas juta rupiah) tersebut baru cukup untuk sewa counter saja,

kemudian saksi menyarankan untuk membuka Warnet sambil jual beli

komputer yang diperkirakan membutuhkan modal minimal Rp 55.000.000,-

(lima puluh lima juta rupiah), dengan omset kotor sekitar Rp 5.000.000,-

(lima juta rupiah) perbulannya”.

- Bahwa sekitar dua minggu kemudian, SAEFUDIN ZUHRI bersama

Terdakwa datang kembali ke Pasar Cibingbin dengan mengendarai mobil

Daihatsu warna hitam yang disopiri oleh saksi AMIR ABDILAH alias JALI

alias AWAN alias FERY alias AHMAD FERY RAMDHANI, sepakat

membuat perjanjian kerjasama dengan pembagian keuntungan 50% dari

keuntungan bersih yang akan diperoleh, dan sebagai perantara sekaligus


commit to user

53

saksi adalah SAEFUDIN ZUHRI dan AMIR ABDILLAH, kemudian

sepuluh hari setelah tandatangan kontrak tersebut Terdakwa mentransfer

uang ke Rekening BNI Kuningan milik saksi ENJUN JUNARI mertua laki

dari saksi IWAN HERDIANSYAH sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta

rupiah) 15 Desember 2008 selanjutnya beberapa hari kemudian kembali

mentransfer Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) 24 Desember 2008 dan

terakhir mentransfer sebesar Rp 34.000.000,- (tiga puluh empat juta) pada

tanggal 05 Januari 2009 sehingga seluruh modal yang ditransfer oleh

Terdakwa kepada IWAN adalah sebesar Rp 54.000.000,- (lima puluh empat

juta rupiah) dan telah ditarik tunai melalui ATM oleh saksi IWAN.

Sedangkan SAEFUDIN ZUHRI mendapat komisi sebesar Rp 1.400.000,-

(satu juta empat ratus ribu rupiah) yang disetor melalui Rekening Bank BCA

Kuningan ke Rekening atas nama SAEFUDIN ZUHRI di BCA Parung, dan

komisi yang secara tunai diberikan oleh IWAN kepada SAEFUDIN ZUHRI,

yaitu Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebulan kemudian, Rp 500.000,-

(lima ratus ribu) diberikan melalui AMIR ABDILAH, dan terakhir sekitar

bulan April 2009 diberikan oleh IWAN kepada SAEFUDIN ZUHRI melalui

AMIR ABDILAH.

- Bahwa Terdakwa melakukan usaha membuka warnet dan jual- beli

komputer di Negara Republik Indonesia tidak sesuai dengan Passport dan

Visa Budaya dengan disponsori oleh SAEFUDIN ZUHRI, yang

dipergunakan oleh Terdakwa untuk masuk dan tinggal di Wilayah Republik

Indonesia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

50 Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian.

4. Tuntutan Penuntut Umum

Tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta

Selatan tanggal 21 Juni 2010 adalah sebagai berikut :


commit to user

54

1. Menyatakan TerdakwaAL KHELAIW ALI ABDULAH A. alias ALI,

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana

“memberikan bantuan ataukemudahan terhadap pelaku tindak pidana

Terorisme denganmemberikan atau meminjamkan uang sebagaimana

dalamdakwaan Pertama Pasal 13 huruf a Perpu RI No. 1 Tahun2002 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme jo. Pasal 1 Undang-Undang No. 15

Tahun 2003 tentangPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

UndangNo. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

menjadi Undang-Undang, dan Menyalahgunakanizin keimigrasian yang

diberikan, sebagaimana dakwaan Kedua Pasal 50 Undang-Undang Republik

Indonesia No. 9Tahun 1991, tentang Keimigrasian ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AL KHELAIW ALIABDULLAH

A. alias ALI, dengan pidana penjara selama 9(sembilan) tahun ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Akta Perjanjian Musyakarah tertanggal 22 Desember 2008antara

Terdakwa dengan IWAN HERDIANSYAH tentang UsahaWarnet ;

- ATM BCA No. 6019001 ;

- Formulir Pengiriman BNI tanggal 15 Desember 2008sebesar Rp

10.000.000,- (sepuluh jutarupiah) ;

- Formulir Pengiriman BNI tanggal 24 Desember 2008sebesar Rp

10.000.000,- (sepuluh jutarupiah) ;

- Formulir Pengiriman BNI tanggal 05 Januari 2009sebesar Rp

34.000.000,- (tigapuluh empat juta rupiah) ;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara

- 2 Unit CPU di rampas untuk Negara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa AL KHELAIWALI

ABDULLAH A. alias ALI masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu

rupiah).


commit to user

55

5. Amar Putusan Pengadilan Negeri

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.190 / Pid.B / 2010 / PN.Jkt

Sel tanggal 28 Juni 2010 yang amar lengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AL KHELAIW ALI ABDULLAH A. alias ALI

tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama;

2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan Pertama;

3. Menyatakan Terdakwa AL KHELAIW ALI ABDULLAH A. alias ALI

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Menyalahgunakan ijin Keimigrasian;

4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana

penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

5. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini

mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana

yang dijatuhkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

7. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Akta Perjanjian Musyakarah tertanggal 22 Desember 2008 antara

Terdakwa dengan IWAN HERDIANSYAH tentang Usaha Warnet;

2. ATM BCA No. 6019001 ;

3. Formulir Pengiriman BNI tanggal 15 Desember 2008 sebesar Rp

10.000.000, (sepuluh juta rupiah) ;

4. Formulir Pengiriman BNI tanggal 24 Desember 2008 sebesar Rp

10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

5. Formulir Pengiriman BNI tanggal 05 Januari 2009 sebesar Rp

34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 2 Unit CPU : digunakan untuk perkara lain ;


commit to user

56

8. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-

(lima ribu rupiah).

6. Amar Putusan Pengadilan Tinggi

Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 228 / PID / 2010 / PT.DKI tanggal

08 September 2010 yang amar lengkapnya adalah sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri

Jakarta Selatan tersebut ;

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, No.

190/Pid.B/2010/PN.Jkt Sel tanggal 28 Juni 2010 yang dimintakan banding

tersebut;

- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat

Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 2.000,- (dua

ribu rupiah).

7. Alasan Pengajuan Kasasi

Alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum pada

pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa judex factitelah salah dalam mempertimbangkan dakwaan

Pertama atas nama Terdakwa AL KHELAIW ALI ABDULLAH A. alias ALI

melanggar Pasal 13 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun

2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1

Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-

Undang sehingga judex factimembebaskan Terdakwa dari dakwaan Pertama

tersebut karena berdasarkan fakta persidangan, judex factitelah mengabaikan

dasar pertimbangan pada Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum, di mana dalam

putusan judex factilebih menitikberatkan kepada alat bukti keterangan Terdakwa


commit to user

57

dengan tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Ahli

serta alat bukti petunjuk dalam perkara ini sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa mengenal SAEFUDIN ZUHRI di Bandara Soekarno Hatta

dan menjadi sponsor bagi diri Terdakwasaat melakukan perpanjangan paspor

selama 2 (dua) bulandan memberikan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus

ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh saksi IWAN HERDIANSYAH

memberikan uang sebesar 4% dari uangnya sebesar Rp 54.000.000,- (lima

puluh empat juta rupiah) kepada SAEFUDIN ZUHRI sebagai jasa perantara

sebagaimana tertulis dalam Akta Perjanjian Musyakarah dalam Bahasa

Indonesia sementara dalam Akta Musyakarah dalam berbahasa Arab yang di

tandatangani tidak menyebutkan success fee untuk SAEFUDIN ZUHRI.

- Bahwa SAEFUDIN ZUHRI tidak pernah menceritakan kegiatannya tentang

Terorisme.

- Bahwa Terdakwa mengatakan jika mengetahui ada Terorisme di Indonesia,

maka Terdakwa tidak akan datang ke Indonesia.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang pemberian uang sebesar Rp

400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

dari IWAN kepada AMIR ABDULLAH.

Dengan pertimbangan-pertimbangan diatas judex factimenyatakan bahwa

Terdakwa AL KHELAIW ALI ABDULLAH A. alias ALI tidak terbukti

melanggar Pasal 13 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun

2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang No. 1

Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-

Undang dikarenakan unsur ke 2 (dua), yaitu “Sengaja” tidak terpenuhi sehingga

memebebaskan Terdakwa dari dakwaan Pertama tersebut.

Judex factisama sekali tidak mempertimbangkan keterangan saksi IWAN

HERDIANSYAH yang kembali diperiksa dipersidangan pasca pemeriksaan

Terdakwa hanya untuk menggali kebenaran apa menyebabkan 2 (dua) buah Akta


commit to user

58

Musyakarah dalam 2 (dua) bahasa Arab baik Indonesia maupun Arab bisa

berbeda saat itu saksi IWAN HERDIANSYAH menerangkan bahwa perbedaan

antara kedua Akta Musyakarah di mana dalam bahasa Indonesia yang

menyebutkan adanya fee sebesar 4% dari uang Rp 54.000.000,- (lima puluh

empat juta rupiah)sementara dalam Musyakarah berbahasa Arab tidak

dicantumkan diktum tersebut secara faktual atas pengetahuan dan seizin dari

Terdakwa AL KHELAIW ALI ABDULLAH A. alias ALI. Perbedaan itu terjadi

hanya karena Akta Musyakarah dalam bahasa Arab tidak sempat diganti saja

redaksionalnya dan Terdakwa membenarkan keterangan tersebut.

Sementara itu keterangan saksi / Ahli NASIR ABBAS sebagai mantan

Ketua WaMantiqi III Jamiatul Al- Islamiyah (JI) yang menerangkan bahwa

Anggota Jamiatul Al-Islamiyah (JI) tidak seorangpun yang berkewarganegaraan

Mesir atau Saudi Arabia namun hubungan kerjasama antara Jamiatul Al-

Islamiyah (JI) dengan Luar Negeri pernah terjadi saat Hambali mendapatkan

bantuan dalam aksi Bom Bali tahun 2000 dari Osama bin Laden. Saksi Ahli juga

menjelaskan pula bahwa secara kelompok mereka menerapkan jaring sel yang

terputus, yaitu menerapkan suatu pola yang dalam kelompok tersebut tidak boleh

saling mengenal dan tidak diperkenankan bagi anggota kelompok tersebut untuk

saling bertanya apa peran anggota lainnya dalam kegiatan Amaliyah (operasi)

yang akan atau telah mereka lakukan. Keterangan lain yang diberikan saksi, yaitu

bahwa gerakan yang mereka lakukan tersebut merupakan gerakan rahasia atau

yang biasa disebut Tanzim Sirri, sehingga antar satu kelompok kecil diantara

mereka dimungkinkan untuk tidak saling mengenal.

Bahwa judex factijuga tidak mempertimbangkan dan menggali alat bukti

petunjuk dari fakta persidangan seperti Terdakwa AL KHELAIW ALI

ABDULLAH A. alias ALI dari Arab Saudi datang ke Indonesia dengan sponsor

dari SAEFUDIN ZUHRI dan sebelumnya Terdakwa sewaktu menetap di rumah

Syahrir sering mengikuti pengajian bersama-sama dan beberapa kali bermalam di

rumah SAEFUDIN ZUHRI di Bumi Kahuripan Parung sebagaimana diterangkan


commit to user

59

saksi Amir Abdillah, IWAN HERDIANSYAH, NUR JAMALUDIN, REVIE

ACHEBA, kehadiran Terdakwa ditengah kehidupan para pelaku teror baik saat

keseharian maupun saat berusaha membuka bisnis di Indonesia via AMIR

ABDIILAH dan SAEFUDIN ZUHRIuntuk membuka warnet merupakan fakta

tak terbantahkan bahwaantara Terdakwa dan para pelaku pemboman Hotel JW.

Marriot dan Ritz Carlton memiliki kedekatan serta kesamaan kehendak dan

pengetahuan atas diri SAEFUDIN ZUHRI yang dikenal Terdakwa sejak pertama

kali di Indonesia bahkan menjadi sponsor bagi Terdakwa datang ke tanah air dan

fakta lain yang menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki kesengajaan melakukan

pembantuan keuangan kepada SAEFUDIN ZUHRI selaku otak pemboman Hotel

JW. Marriot dan Ritz Carlton adalah masalah izin masuk dan tinggal di Indonesia

yang hanya menggunakan Visa Kunjungan Budaya atau turis saja sebagaimana

diterangkan saksi LK. I RADEMOR GREG, SH., jika memang Terdakwa ingin

melakukan suatu usaha tentunya Terdakwa menyadari bahwa ia harus

menggunakan Visa Bisnis dan bukan Visa Turis, dan fakta yang tidak bisa

dibantah bahwa kedatangan Terdakwa ke Indonesia sponsornya adalah

SAEFUDIN ZUHRI.

B. Pembahasan

1. Kesesuaian Alasan Pengajuan Kasasi terhadap Putusan Bebas dalam

Perkara Terorisme Bom Hotel JW. Marriot dan Ritz Carlton dengan

TerdakwaAL KHELAIW ALI ABDULLAH A. alias ALI dengan Ketentuan

Pasal 244 KUHAP 2 Berdasarkan pengertian diatas bahwa terhadap putusan bebas tidak dapat

dilakukan upaya hukum kasasi.Hal ini juga diperkuat dengan adanya keputusan

dari Menteri Kehakiman dalam angka 19 Lampiran Keputusan Menteri

Kehakiman No.M.14-PW. 07.03 Tahun 1983 yang memberikan pedoman tentang

putusan bebas dalam hubungannya dengan banding dan kasasi.Petunjuk pedoman


commit to user

60

itu, tetap bertitik tolak dari ketentuan Pasal 67 dan Pasal 244 KUHAP. Dari

kedua ketentuan Pasal itu ditarik pedoman pelaksanaan yang harus diterapkan

dalam kehidupan peradilan yaitu :

1. Terhadap putusan bebas “tidak dapat diminta banding”;

2. Tetapi berdasar situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran,

terhadap putusan bebas “dapat diminta kasasi”;

3. Hal ini akan didasarkan pada yurisprudensi.

Pada tanggal 15 Desember 1983 Reg. No. 275 K/Pid/1983 Mahkamah

Agung menerima dan memeriksa serta memutus perkara dalam peradilan kasasi

terhadap putusan bebas pengadilan tingkat pertama dalam kasus Terdakwa

Natalegawa.Jika ditelusuri beberapa pertimbangan yang terungkap dalam

putusan ini hampir sejalan dengan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam

angka 19 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman tersebut antara lain:

1. Memang benar Pasal 244 KUHAP telah menegaskan putusan terakhir dari

pengadilan lain yang berupa putusan bebas, tidak dapat dimintakan kasasi;

2. Namun Mahkamah Agung berpendapat, Mahkamah Agung selaku

pengadilan tertinggi yang mempunyai tugas dan wewenang membina dan

menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah negara

diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila

ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan

bawahannya yang membebaskan Terdakwa, guna menetapkan sudah tepat

dan adilkah putusan bawahan itu.

Mengetahui lebih lanjut dalam menentukan apakah suatu putusan bebas

dapat dikasasi atau tidak, tampaknya Mahkamah Agung masih betitik tolak dari

jiwa yurisprudensi lama, yaitu meninjau apakah putusan itu bebas murni atau

tidak.Hanya terhadap putusan bebas yang tidak murni yang dapat diperiksa dan

diputus dalam pengadilan kasasi. Hal tersebut dapat dibaca dari pertimbangan

berikut ini, antara lain :


commit to user

61

1. Namun demikian sesuai dengan yurisprudensi yang ada, apabila ternyata

putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan

“pembebasan murni” sifatnya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 244

KUHAP, permohonan kasasi tersebut dinyatakan “tidak dapat diterima”;

2. Sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru

terhadap sebutan tindak pidana yang disebutkan dalam surat dakwaan dan

bukan didasarkan pada tidak terbuktinya unsur-unsur perbuatan yang

didakwakan atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah

melampaui batas wewenangnya dalam arti bukan saja wewenang yang

menyangkut kompetensi absolut dan relatif, tapi juga dalam hal apabila ada

unsur-unsur “nonyuridis” yang turut dipertimbangkan dalam putusan itu, hal

mana dalam melaksanakan wewenang pengawasannya, meskipun hal itu tidak

diajukan sebagai keberatan kasasi oleh jaksa, Mahkamah Agung wajib

menelitinya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang

murni, Mahkamah Agung harus menerima permohonan kasasi tersebut;

3. Dalam perkara banding ini jaksa dan memori bandingnya dianggap sebagai

permohonan dan memori kasasi. Oleh karena itu, menurut Mahkamah Agung

seharusnya terhadap putusan bebas yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri

itu, jaksa langsung mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung.

4. Mahkamah Agung selaku badan peradilan tertinggi mempunyai tugas untuk

membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh

wilayah negara diterapkan secara adil;

5. Demi melakukan tugas itu yang tak dimiliki oleh peradilan tinggi, suatu

putusan bebas yang mutlak tidak dapat banding, masih dapat dimohonkan

kasasi ke Mahkamah Agung.

Kekeliruan yang paling utama dijumpai Mahkamah Agung dalam putusan

pembebasan TerdakwaNatalegawa tersebut adalah :

1. Pengadilan Negeri telah keliru menafsirkan sebutan “melawan hukum”.

Pengadilan Negeri telah menafsirkan sebutan melawan hukum secara tidak


commit to user

62

tepat. Mahkamah Agung berpendapat, penafsiran terhadap sebutan melawan

hukum adalah tidak tepat jika hal itu hanya dihubungkan dengan

policyperkreditan direksi yang menurut Pengadilan Negeri tidak melanggar

peraturan hukum yang ada sanksi pidananya, akan tetapi sesuai dengan

pendapat yang sudah berkembang dalam ilmu hukum, seharusnya hal itu

diukur berdasarkan asas-asas hukum tak tertulis maupun asas-asas yang

bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat.

2. Mahamah Agung berpendapat, menurut kepatutan dalam masyarakat,

khususya dalam perkara tindak pidana korupsi, “apabila seorang pegawai

negeri menerima fasilitas yang berlebihan serta keuntungan lainnya dari

seorang lain” yang bermaksud agar pegawai negeri itu menggunakan

kekuasaannya atau wewenangnya yang melekat pada jabatannya secara

menimpang, hal itu sudah merupakan “perbuatan melawan hukum” karena

menurut kepatutan perbuatan itu merupakan perbuatan tercela atau perbuatan

yang menusuk perasaan hati masyarakat banyak.

Beberapa pertimbangan yang tertuang dalam putusan tanggal 15

Desember 1983 Reg. No. 275 K/Pid/1983.Yang ingin disoroti hanya dari segi

yuridis formalnya yakni dari segi hukum acara dikaitkan dengan Pasal 67 dan

Pasal 244 KUHAP. Bertitik tolak dari segi peninjauan ini :

1. Putusan bebas pengadilan tingkat pertama mutlak tidak dapat diminta

banding, tapi langsung dapat diminta permohonan kasasi,

2. Memang Pasal 244 KUHAP tidak memperkenankan putusan bebas diminta

kasasi sepanjang putusan bebas itu bersifat “pembebasan murni”, dan

permintaan kasasi terhadap putusan bebas yang bersifat pembebasan murni

harus dinyatakan tidak dapat diterima,

3. Jika sifat pembebasan itu “tidak murni”, putusan bebas tersebut dapat diminta

kasasi, demi melaksanakan tugas dan wewenangnya selaku badan peradilan

tertinggi dalam membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-

Undang di seluruh wilayah negara diterapkan secara adil,


commit to user

63

4. Suatu putusan bebas yang dianggap tidak bersifat pembebasan murni, antara

lain :

a. Apabila dalam putusan itu terdapat kekeliruan penafsiran terhadap sebutan

tindak pidana yang disebut dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan

pada tidak terbuktinya unsur-unsur perbuatan yang didakwakan, atau

b. Apabila dalam menjatuhkan putusan pengadilan telah melampaui batas

wewenangnya dalam arti bukan saja wewenang yang menyangkut

kompetensi absolut atau relatif, tapi juga dalam hal apabila ada unsur-unsur

“nonyuridis” yang turut dipertimbangkan dalam putusan pembebasan

dimaksud.

Apabila diperhatikan pengertian putusan pembebasan yang bersifat tidak

murni dalam putusan Mahkamah Agung ini, telah diperluas dari pengertian yang

selama ini dianut oleh yurisprudensi lama.Perluasan pengertian tersebut dalam

putusan ini, telah meliputi pelanggaran batas wewenang yang bukan hanya

melampaui batas wewenang dalam arti kompetensi absolut dan relatif, tapi

meliputi unsur-unsur nonyuridis.Artinya, jika putusan pembebasan didasarkan

pada alasan-alasan di luar hukum atau Undang-Undang, berarti pengadilan dalam

mengambil putusan telah dianggap melampaui batas wewenangnya.Memasukkan

unsur-unsur nonyuridis dalam putusan, dianggap sebagai tindakan yang

melampaui batas wewenang.Akibatnya putusan pembebasan tersebut tidak

bersifat pembebasan murni.Barangkali contoh yang paling mudah menanggapi

makna pertimbangan yang tidak berupa unsur nonyuridis ialah pembebasan

Terdakwa didasarkan atas alasan pertimbangan politik, perikemanusiaan, agama

dan sebagainya.Pemasukan unsur politik, perikemanusiaan atau agama menurut

keputusan tersebut, harus dianggap unsur nonyuridis, dan hal ini berarti

pengadilan dalam menjatuhkan putusan bebas, dianggap melampaui batas

wewenangnya.Putusan bebas itu harus dianggap tidak bersifat murni.

Melihatyurisprudensi lama masalah pembebasan murni boleh dikatakan

hanya berkisar pada masalah penilaian pembuktian dan lingkungan hukum atau


commit to user

64

peraturan perundang-undangan.Dari kedua titik tolak itu lahirlah pengertian

pembebasan tidak murni atau verkapte vrijspraak dan pelepasan dari segala

tuntutan hukum yang tidak murni atau verkapte onslag van rechts

vervolging.Menurut yurisprudensi lama :

1. Suatu putusan dianggap tidak bersifat pembebasan murni atau verkapte

vrijspraakapabila amar putusan menyatakan Terdakwa dilepas dari segala

tuntutan hukum, padahal amar putusan yang semestinya ialah membebaskan

Terdakwa. Misalnya, kesalahan yang didakwakan tidak terbukti sehingga

semestinya putusan harus berupa pembebasan Terdakwa. Akan tetapi

pengadilan berpendapat apa yang didakwakan bukan merupakan kejahatan

atau pelanggaran, oleh karena itu pengadilan menjatuhkan putusan dilepas

dari segala tuntutan hukum.

2. Suatu putusan diartikan sebagai pelepasan dari segala tuntutan hukum yang

tidak murni, apabila pengadilan dalam amar putusannya menjatuhkan putusan

bebas, padahal menurut semestinya harus berupa pelepasan dari segala

tuntutan hukum.

Semua hal itu dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan

permintaan kasasi terhadap putusan bebas pengadilan tingkat pertama baik dilihat

dari yurisprudensi baru maupun yurisprudensi lama.Sesuai pedoman petunjuk

angka 19 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman dan putusan Mahkamah

Agung Reg. No. 275 K/Pid/1983 tersebut, bersifat contra legematau bertentangan

dengan bunyi Undang-Undang yang diatur Pasal 67 dan Pasal 244 KUHAP.

Pasal 244 sendiri tegas menyatakan, terhadap putusan bebas tidak dapat

dimintakan kasasi.Secara redaksional angka 19 Lembaran Keputusan Menteri

Kehakiman dan putusan Mahkamah Agung tersebut contra legem, apabila hanya

melihat dari bunyi redaksi Undang-Undang.Akan tetapi, tinjauan terhadap

Undang-undang bukan semata-mata dari bunyi redaksi.Apalagi jika meninjau

redaksi itu sebagai kalimat mati.Jangan menjadikan bunyi Undang-undang

sebagai Kristal yang membeku.Sekalipun umur KUHAP masih baru, jangan


commit to user

65

dijadikan Kristal.Dari sejak kelahirannya harus diterapkan secara dinamis serta

aktual dan jangan statis. Oleh karena itu, agar KUHAP berdaya guna :

1. Harus diterapkan sesuai dengan dinamika yang nyata, kondisi dan keadaan

yang berkembang dalam jiwa dan perasaan masyarakat,

Secara nyata apabila dalam proses peradilan Teroris dinyatakan bebas begitu

saja oleh pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat kedua, maka

sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP, putusan itu final. Bukankah hal tersebut

lebih bertentangan dengan rasa keadilan dan kebenaran, serta keamanan dan

kenyamanan warga masyarakat akan sangat terganggu. Akan tetapi, hal itu

tidak akan terjadi lagi, sebab angka 19 Lampiran tadi, dan kemudian diperkuat

dengan yurisprudensi, kondisi yang meliputi pasal itu didinamisir, sehingga

Pasal 244 benar-benar dapat mengemban fungsinya mengoreksi kesalahan

yang dilakukan pengadilan tingkat pertama.

2. Juga suatu Undang-Undang yang aktual yang dapat menampung kepentingan

masyarakat ialah Undang-Undang yang mempunyai sifat “kekenyalan” atau

“elastisitas”. Undang-Undang yang dapat bernilai sebagai hukum yang aktual,

harus bersifat kenyal menampung kepentingan masyarakat, karena hukum itu

adalah “pakaian masyarakat”. Demikian yang diajarkan oleh sosiologi hukum.

Hukum sebagai pakaian masyarakat, harus cocok ukuran dan bahannya

dengan masyarakat yang bersangkutan. Baik secara rasional atau aktual,

ketentuan Pasal 67 dan Pasal 244 yang tidak memperkenankan putusan bebas

ditinjau kembali dalam pemeriksaan peradilan yang lebih tinggi, tidak sesuai

dengan rasa keadilan dan budaya bangsa. Kedua pasal itu hanya cocok dipakai

oleh masyarakat yang memuja individualisme secara ekstrem. Bagi

masyarakat yang menempatkan individualism diatas segalanya, memang

cocok memakai ukuran dan nilai yang demikian. Keadilan dikorbankan demi

pemujaan individu, barangkali disinilah letak dilema pembuat Undang-

Undang pada waktu merumuskan Pasal 67 dan Pasal 244. Mungkin pada saat

itu terjebak dan tergoda oleh hiruk pikuk tema-tema hak asasi yang


commit to user

66

dilontarkan oleh sementara pihak. Maka terperosok meniru dunia sana,

dengan mengambil alih pakaian yang tidak sesuai ukuran dan kondisi

warnanya dengan cita-cita keselarasan yang mereka taburkan dalam KUHAP.

Menurut pendapat Alm. Satjipto Raharjo Guru Besar Fakultas Hukum

Universitas Diponegoro, bahwa hukum dapat bersifat progresif yang artinya

bahwa seorang hakim dalam mengambil keputusan dapat melakukan terobosan-

terobosan hukum. Hal ini sebagaimana terdapat dalam putusan Mahkamah

Agung Republik Indonesia No. 2524 K/ PID.SUS/ 2010 dengan Terdakwa AL

KHELAIW ALI ABDULLAH A. alias ALI. Untuk menghindari adanya

ketidakkonsistenan hukum maka seorang hakim dalam mengambil keputusannya

dapat mengacu/melihat pada putusan-putusan sebelumnya, dalam hal ini yaitu

yurisprudensi pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 275 K/

Pid/ 1983 dalam kasus Terdakwa Natalegawa. Berdasarkan putusan tersebut,

bahwa seorang Penuntut Umum terhadap putusan bebas dapat mengajukan upaya

hukum kasasi meskipun hal tersebut tidak diperbolehkan menurut Pasal 244

KUHAP.

Mencermati putusan No. 2524 K/ PID.SUS/ 2010dengan Terdakwa AL

KHELAIW ALI ABDULLAH A. alias ALI dalam perkara tindak pidana

terorisme yang telah di proses pada pengadilan tingkat pertama yang dikuatkan

oleh pengadilan tingkat kedua tersebut adalah merupakan putusan bebas tidak

murni, hal ini jelas terlihat bahwa judex factitelah salah dalam

mempertimbangkan dakwaan Pertama atas nama AL KHELAIW ALI

ABDULLAH A. alias ALI melanggar Pasal 13 huruf a Undang-Undang

Republik Indonesia No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang sehingga judex factimembebaskan

Terdakwa dari dakwaan Pertama tersebut karena fakta persidangan, judex

factitelah mengabaikan dasar pertimbangan pada Tuntutan Jaksa/Penuntut

Umum, di mana dalam putusan judex factilebih menitikberatkan kepada alat


commit to user

67

bukti keterangan Terdakwa dengan tidak mempertimbangkan keterangan saksi-

saksi dan keterangan Ahli serta alat bukti petunjuk dalam perkara tersebut.

Dengan adanya kesamaan dalam Putusan No. 2524 K/PID.SUS/2010

dengan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 275K/Pid/1983 maka Penuntut

Umum dapat mengajukan upaya hukum kasasi terhadap perkara No. 2524 K/

PID.SUS/2010. hal ini dikuatkan dengan adanya yurisprudensi Mahkamah

Agung No. 275K/Pid/1983 dalam kasus Terdakwa Natalegawa. Sehingga

pengajuan upaya hukum Kasasi oleh Penuntut Umum terhadap putusan bebas

dengan Terdakwa AL KHELAIW ALI ABDULLAH A. alias ALI tidak

bertentangan dengan Pasal 244 KUHAP.

2. Argumentasi Hukum Hakim Kasasi dalam Memeriksa dan Memutus

Pengajuan Kasasi terhadap Putusan Bebas dalam Perkara Terorisme Bom

Hotel JW. Marriot dan Ritz Carlton dengan TerdakwaAL KHELAIW ALI

ABDULLAH A. alias ALI

Untuk mengetahui argumentasi hukum hakim kasasi dalam memeriksa

dan memutus pengajuan kasasi terhadap putusan bebas dalam perkara terorisme

bom hotel JW. Marriot dan Ritz Carlton dengan Terdakwa AL KHELAIW ALI

ABDULLAH A. alias ALI, sebelum penulis mencantumkan hal-hal yang

menjadi pertimbangan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam

putusannya, terlebih dahulu penulis mencantumkan alasan-alasan yang diajukan

oleh PemohonKasasi/Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa judex factitelah salah dalam mempertimbangkan dakwaan pertama

atas nama TerdakwaAL KHELAIW ALI ABDULLAH A. alias ALI

melanggar Pasal 13 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 15

Tahun 2003 tentang Penetapan Peratiran Pemerintah Pengganti Undang-

Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

menjadi Undang-Undang sehingga judex factimembebaskan Terdakwa dari


commit to user

68

dakwaan pertama tersebut karena berdasarkan fakta persidangan, judex

factitelah mengaaikan dasar pertimbangan pada Tuntutan Jaksa/Penuntut

Umum, dimana dalam putusan judex factilebih menitikberatkan kepada alat

bukti keterangan Terdakwa dengan tidak mempertimbangkan keterangan

saksi-saksi dan keterangan Ahli serta alat bukti petunjuk dalam perkara ini

sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengenal SAEFUDIN ZUHRI di Bandara Soekarno

Hatta dan menjadi sponsor bagi diri Terdakwa saat melakukan

perpanjangan paspor selama 2 (dua) bulan dan memberikan uang sebesar

Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh saksi IWAN HERDIANSYAH

memberikan uang sebesar 4% dari uangnya sebesar Rp. 54.000.000,-

(lima puluh empat juta rupiah) kepada SAEFUDIN ZUHRI sebagai jasa

perantara sebagaimana tertulis dalam Akta Perjanjian Musyakarah dalam

Bahasa Indonesia sementara dalam Akta Musyakarah dalam berbahasa

Arab yang ditandatangani tidak menyebutkan success fee untuk

SAEFUDIN ZUHRI.

- Bahwa SAEFUDIN ZUHRI tidak pernah menceritakan kegiatannya

tentang Terorisme.

- Bahwa Terdakwa mengatakan jika mengetahui ada Terorisme di

Indonesia, maka Terdakwa tidak akan datang ke Indonesia.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang pemberian uang sebesar Rp.

400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu

rupiah) dari IWAN kepada AMIR ABDULLAH.

Dengan pertimbangan-pertimbangan diatas judex factimenyatakan bahwa

TerdakwaAL KHELAIW ALI ABDULLAH A. alias ALI tidak terbukti

melanggar Pasal 13 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 15

Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang No. 1

Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi


commit to user

69

Undang-Undang dikarenakan unsur ke 2 (dua), yaitu “sengaja” tidak

terpenuhi sehingga membebaskan Terdakwa dari dakwaan pertama tersebut.

Judex factisama sekali tidak mempertimbangkan keterangan saksi

IWAN HERDIANSYAH yang kembali diperiksa di persidangan pasca

pemeriksaan Terdakwa hanya untuk menggali kebenaran apa menyebabkan 2

(dua) buah Akta Musyakarah dalam 2 (dua) bahasa Arab baik Indonesia

maupun Arab bias berbeda saat itu saksi IWAN HERDIANSYAH

menerangkan bahwa perbedaan antara kedua Akta Musyakarah dimana

dalam bahasa Indonesia yang menyebutkan adanya feesebesar 4 % dari uang

Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) sementara dalam

Musyakarah berbahasa Arab tidak dicantumkan dictum tersebut secara

faktual atas pengetahuan dan seizin dari Terdakwa AL KHEILAW ALI

ABDULLAH A. alias ALI. Perbedaan itu terjadi hanya karena Akta

Musyakarah dalam bahasa Arab tidak sempat diganti saja redaksionalnya dan

Terdakwa membenarkan keterangan tersebut.

Sementara itu keterangan saksi/Ahli NASIR ABBAS sebagai

mantan ketua WaMantiqi III Jamaitul Al-Islamiyah (JI) yang menerangkan

bahwa Anggota Jamaitul Al-Islamiyah (JI) tidak seorangpun yang

berkewarganegaraan Mesir atau Saudi Arabia namun hubungan kerjasama

antara Jamaitul Al-Islamiyah (JI) dengan Luar Negeri pernah terjadi saat

HAMBALI mendapatkan bantuan dalam aksi Bom Bali tahun 2000 dasi

OSAMA BIN LADEN. Saksi Ahli juga menjelaskan pula bahwa secara

kelompok mereka menerapkan jaring sel yang terputus, yaitu menerapkan

suatu pola yang dalam kelompok tersebut tidak boleh saling mengenal dan

tidak diperkenankan bagi anggota kelompok tersebut untuk saling bertanya

apa peran anggota lainnya dalam kegiatan Amaliyah (operasi) yang akan atau

telah mereka lakukan. Keterangan lain yang diberikan saksi, yaitu nahwa

gerakan yang mereka lakukan tersebut merupakan gerakan rahasia atau yang


commit to user

70

biasa disebut Tanzim Sirri, sehingga antar satu kelompok kecil diantara

mereka dimungkinkan untuk tidak saling mengenal.

Bahwa judex factijuga tidak mempertimbangkan dan menggali alat

bukti petunjuk dari fakta persidangan seperti TerdakwaAL KHELAIW ALI

ABDULLAH A. alias ALI dari Arab Saudi datang ke Indonesia dengan

sponsor dari SAEFUDIN ZUHRI dan sebelumnya Terdakwa sewaktu

menetap di rumah SYAHRIR sering mengikuti pengajian bersama-sama dan

beberapa kali bermalam di rumah SAEFUDIN ZUHRI di Bumi Kahuripan

Parung sebagaimana diterangkan Saksi AMIR ABDILLAH, IWAN

HERDIANSYAH, NUR JAMALUDIN,REVIE ACHEBA, kehadiran

Terdakwa di tengah kehidupan para pelaku teror baik saat keseharian

maupun saat berusaha membuka bisnis di Indonesia via AMIR ABDILLAH

dan SAEFUDIN ZUHRI untuk membuka warnet merupakan fakta tak

terbantahkan bahwa antara Terdakwa dan para pelaku pemboman Hotel JW.

Marriot dan Ritz Carlton memiliki kedekatan serta kesamaankehendak dan

pengetahuan atas diri SAEFUDIN ZUHRI yang dikenal Terdakwa sejak

pertama kali di Indonesia bahkan menjadi sponsor bagi Terdakwa datang ke

tanah air dan fakta lain yang menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki

kesengajaan melakukan pembantuan keuangan kepada SAEFUDIN ZUHRI

selaku otak pemboman Hotel JW. Marriot dan Ritz Carlton adalah masalah

ijin masuk dan tinggal di Indonesia yang hanya menggunakan Visa

Kunjungan Budaya atau turis saja sebagaimana diterangkan saksi LK.

Irademor Greg, SH., jika memang Terdakwa ingin melakukan suatu usaha

tentunya Terdakwa menyadari bahwa ia harus menggunakan Visa Bisnis dan

bukan Visa Turis, dan fakta yang tidak bias dibantah bahwa kedatangan

Terdakwa ke Indonesia sponsornya adalah SAEFUDIN ZUHRI.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung

Republik Indonesia berpendapat :


commit to user

71

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, judex factitelah

salah dalam menerapkan hukum, karena judex factitidak mempertimbangkan

fakta-fakta yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu :

1. Bahwa Terdakwa datang ke Indonesia pada Nopember tahun 2008 dengan

Visa Turis, dan dalam waktu singkat Terdakwa kenal dengan SAEFUDIN

ZUHRI (Teroris) dan bergaul, menginap dan kemudian dicarikan rumah

kontrakan oleh SAEFUDIN ZUHRI tersebut :

- Terdakwa juga kenal DANI DWI PERMANA (bom Hotel Marriot) dan

akrab ;

- Bahwa Terdakwa selama 1 (satu) bulan ini bergaul selalu dengan orang-

orang yang kemudian dikenal sebagai teroris :

2. Pada Desember 2008 Terdakwa datang lagi ke Indonesia dengan disponsori

oleh SAEFUDIN ZUHRI. Bahwa selama kunjungan Terdakwa yang kedua

ini, tidak pernah terungkap apa sebenarnya maksud kedatangan Terdakwa ke

Indonesia, yang jelas Terdakwa berada dalam lingkungan yang dikenal

sebagai Teroris dan Terdakwa beberapa kali mengikuti pengajian dan

bermalam dirumah SAEFUDIN ZUHRIdi Kahuripan Parung. Terdakwa

hidup ditengah kehidupan para Teroris dalam keseharian dengan mengikuti

kegiatan yang ada, Nampak adanya samen spel (kehidupan bersama yang

akrab) antara mereka, sehingga ada kesengajaan Terdakwa memberi bantuan

keuangan kepada SAEFUDIN ZUHRI sebagai otak pemboman Hotel JW.

Marriot dan Ritz Carlton ;

3. Bahwa Terdakwa ada menyalurkan uang sekitar Rp. 50.000.000,- (lima

puluh juta rupiah) dengan alasan membuka warnet dan dagang computer

bekas namun dalam kenyataannya, uang dari Terdakwa juga mengalir kepada

:

- Tanggal 06 Januari 2009 Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu

rupiah) ke Rekening BCA SAEFUDIN ZUHRI.


commit to user

72

- Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada SAEFUDIN ZUHRI via

AMIR ABDILLAH.

- April 2009 sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) melalui

IWAN HERDIANSYAH kepada SAEFUDIN ZUHRI.

4. Bahwa Terdakwajauh-jauh dari Arab datang ke Indonesia dengan alasan

akan menginvestasikan uangnya/berbisnis akan tetapi nyatanya modal bisnis

Terdakwa hanya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) adalah alasan

yang sangat ganjil, apalagi Terdakwa masuk ke Indonesia dengan

menggunakan Visa Turis, yang seharusnya apabila benar ia akan

menanamkan modal dengan berbisnis di Indonesia dari Arab Saudi tentu

Terdakwa menggunakan Visa Bisnis ;

5. Bahwa kedatangan Terdakwa ke Indonesia dengan sejumlah uang tertentu

adalah tidak jelas untuk apa, tetapi faktanya Terdakwa hidup/berada di

tengah-tengah manusia yang kita kenal kemudian sebagai Teroris yang

disergap/ditembak mati oleh Densus 88, apalagi jelas ada uang yang beredar

yang berasal dari Terdakwa ;

6. Perbuatan Terdakwa memberi bantuan atau kemudahan terhadap pelaku

tindak pidana Terorisme dengan memberikan atau meminjamkan uang dan

menyalahgunakan Ijin keimigrasian sebagaimana dakwaan Pertama dan

Kedua tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka

permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum harus

dikabulkan dan Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana dalam

dakwaan Pertama dan Kedua tersebut ;

Menimbang, bahwa namun demikian salah seorang Hakim Anggota

Majelis, yaitu Hakim Agung Dr. Salman Luthan, SH.MH. menyatakan

pendapat yang berbeda (dissenting opinion), maka sesuai dengan ketentuan

Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaaan

Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam hal sidang permusyawaratan


commit to user

73

tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda tersebut

wajib dimuat dalam putusan ;

Menimbang, bahwa Dr. Salman Luthan berpendapat bahwa

permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum harus ditolak dengan alasan

bahwa judex factitidak salah menerapkan hukum, karena pertimbangan

hukum dan putusan judex factitelah dibuat berdasarkan fakta- fakta hukum

yang benar, yaitu :

1. Bahwa tidak terdapat cukup bukti Terdakwa melakukan pembantuan

terhadap SAEFUDIN ZUHRI dalam kegiatan pengeboman Hotel JW.

Marriot yang dilakukan oleh DANI PERMANA ;

2. Terdakwa terbukti menyalahgunakan ijin keimigrasian, karena

Terdakwa yang masuk ke Indonesia dengan menggunakan Visa Turis

tetapi ternyata melakukan praktek bisnis di Indonesia ;

3. Bahwa alasan- alasan Pemohon Kasasi bahwa judex factitidak

mempertimbangkan keterangan saksi- saksi, Ahli, dan Alat bukti

petunjuk, alasan- alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena alasan

semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam tingkat kasasi, karena

pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak

diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak

diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak

dilaksanakan menurut ketentuan Undang- Undang, dan apakah

Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang

dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat diantara

Majelis Hakim tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 182 ayat (6)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Jo. Pasal 30

Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 14 Tahun

1985, Majelis setelah bermusyawarah telah mengambil putusan dengan


commit to user

74

suara terbanyak, yaitu mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon

Kasasi Jaksa / Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung

akan mempertimbangkan hal- hal yang memberatkan dan meringankan

sebagai berikut :

Hal- hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membahayakan terciptanya perdamaian dunia

Internasional dan Nasional khususnya di Indonesia ;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

- Perbuatan Terdakwa merugikan nama baik Indonesia di dunia

Internasional dan berakibat pada menurunnya pendapatan Negara

karena kurangnya rasa aman dan nyaman untuk berinvestasi dan

kunjungan pariwisata ;

Hal- hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan- alasan pertimbangan tersebut

diatas, Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi

DKI Jakarta No. 228/PID/2010/PT.DKI tanggal 08 September 2010 yang

menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 190/Pid.

B/2010/PN. Jkt. Sel tanggal 28 Juni 2010 tidak dapat dipertahankan lagi,

oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili

sendiri perkara tersebut seperti tertera dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut

Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi

pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan

kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang

No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana

yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun


commit to user

75

2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009

serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JAKSA/PENUNTUT

UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI

JakartaNo.228/PID/2010/PT.DKI.tanggal 08 September 2010 yangmenguatkan

putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.190/Pid.B/2010/PN.Jkt Sel tanggal 28

Juni 2010 ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Terdakwa AL KHELAIW ALI ABDULLAH A. alias ALI tersebut

diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

“MEMBERIKAN BANTUANATAU KEMUDAHAN TERHADAP PELAKU

TINDAK PIDANA TERORISME DENGAN MEMBERI ATAU

MEMINJAMKAN UANG DAN MENYALAHGUNAKAN IZIN

KEIMIGRASIAN YANG DIBERIKAN”,sebagaimana dakwaan Pertama dan

Kedua ;

- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa, dengan pidana penjara

selama 9 (sembilan) tahun ;

- Menetapkan bahwa masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

- Menetapkan barang bukti berupa :

- Akta Perjanjian Musyakarah tertanggal 22 Desember 2008 antara Terdakwa

dengan Iwan Herdiansyah tentang Usaha Warnet ;

- ATM BCA No. 6019001 ;

- Formulir Pengiriman BNI tanggal 15 Desember 2008 sebesar Rp



commit to user

76

- Formulir Pengiriman BNI tanggal 24 Desember 2008 sebesar Rp


- Formulir Pengiriman BNI tanggal 05 Januar i 2009 sebesar Rp 34.000.000,-

(tiga puluh empat juta rupiah) ;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara

- 2 Unit CPU dirampas untuk Negara.

- Membebankan kepada Termohon Kasasi/Terdakwa membayar biaya perkara

dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar

Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Sebagaimana yang menjadi pertimbangan hakim kasasi pada putusan kasasi

Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2524 k/Pid.Sus/2010 tanggal 12 Januari

2011, bahwajudex factitelah salah dalam mempertimbangkan dakwaan Pertama atas

nama AL KHELAIW ALI ABDULLAH A. alias ALI melanggar Pasal 13 huruf a

Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang sehingga judex

factimembebaskan Terdakwa dari dakwaan Pertama tersebut karena fakta

persidangan, judex factitelah mengabaikan dasar pertimbangan pada Tuntutan Jaksa /

Penuntut Umum, di mana dalam putusan judex factilebih menitikberatkan kepada alat

bukti keterangan Terdakwa dengan tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi

dan keterangan Ahli serta alat bukti petunjuk dalam perkara tersebut. Hal ini sama

seperti pertimbangan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 257 K/ Pid/ 1983 yang

menyatakan bahwa apabila pembebasan didasarkan pada penafsiran yang keliru

terhadap sebutan tindak pidana yang disebutkan dalam surat dakwaan dan bukan

didasarkan pada tidak terbuktinya unsur-unsur perbuatan yang didakwakan atau

apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas

wewenangnya dalam arti bukan saja wewenang yang menyangkut kompetensi absolut

dan relatif, tapi juga dalam hal apabila ada unsur-unsur “nonyuridis” yang turut

dipertimbangkan dalam putusan itu, hal mana dalam melaksanakan wewenang


commit to user

77

pengawasannya, meskipun hal itu tidak diajukan sebagai keberatan kasasi oleh jaksa,

Mahkamah Agung wajib menelitinya bahwa pembebasan itu bukan merupakan

pembebasan yang murni, Mahkamah Agung harus menerima permohonan kasasi

tersebut.

Mencermati putusan kasasi Mahkamah AgungRepublik Indonesia No.257 K/

Pid/ 1983 apabila dikaitkan dengan putusan kasasi Mahkamah Agung Republik

Indonesia No. 2524 k/Pid.Sus/2010 maka pengajuan kasasi yang dilakukan oleh

Penuntut Umum terhadap putusan bebas dengan Terdakwa AL KHELAIW ALI

ABDULLAH A. alias ALI adalah tidak bertentangan dengan Pasal 244 KUHAP.

Terhadap putusan No. 2524 k/Pid.Sus/2010 penulis berpendapat bahwa apa

yang menjadi pertimbangan majelis hakim kasasi dalam perkara No. 2524

k/Pid.Sus/2010telah sesuai dengan tugas dan kewenangan Mahkamah Agung selaku

pengadilan tertinggi yang harus membina dan menjaga agar semua adil, Mahkamah

Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi

terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, guna

menetapkan sudah tepat dan adilkah putusan bawahan itu. Hal demikian dikarenakan

meskipun Pasal 244 KUHAP melarang Penuntut Umum untuk mengajukan upaya

hukum kasasi terhadap putusan bebas, namun dalam hal ini telah ada yurisprudensi

Mahkamah Agung Republik Indonesia pada Putusan No. 257 K/Pid/1983 yang

membolehkan Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum kasasi terhadap

putusan bebas yaitu hanya terhadap putusan bebas tidak murni.


commit to user

78

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam bab sebelumnya, maka

penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Alasan pengajuan kasasi terhadap putusan bebas dalam perkara terorisme Bom


ABDULLAH A. alias ALI adalah tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 244

KUHAP karena adanya kesamaan antara Putusan No. 2524 K/PID.SUS/2010

dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 275K/Pid/1983

dalam kasus Natalegawa maka Penuntut Umum dapat mengajukan upaya hokum

kasasi. Memang benar Pasal 244 KUHAP telah menegaskan putusan terakhir dari

pengadilan lain yang berupa putusan bebas, tidak dapat dimintakan kasasi.

Namun dalam hal ini seorang hakim untuk memutuskan suatu perkara tidak harus

bersikap normatif, tetapi dapat bersikap progresif yaitu seorang hakim dalam

mengambil keputusan dapat mengacu/melihat pada putusan-putusan sebelumnya

atau seorang hakim dapat melakukan terobosan-terobosan hukum, seperti

mengacu pada yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.

275K/Pid/1983 dalam kasus Natalegawa.

2. Argumentasi hukum hakim kasasi dalam memeriksa dan memutus pengajuan

kasasi terhadap putusan bebas dalam perkara terorisme Bom Hotel JW. Marriot

dan Ritz Carlton dengan Terdakwa AL KHELAIW ALI ABDULLAH A. alias

ALI sudah sesuai dengan KUHAP karena Mahkamah Agung selaku pengadilan

tertinggi yang mempunyai tugas dan wewenang membina dan menjaga agar

semua hokum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara

tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang

mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang


commit to user

79

membebaskan Terdakwa, guna menetapkan sudah tepat dan adilkah putusan

bawahan itu. Dalam hal ini hakim Mahkamah Agung sudah tepat dalam

memberikan pendapat hukumnya, karena melihat putusan pengadilan negeri dan

pengadilan tinggi yang sebelumnya memutus perkara ini adalah judex facti telah

salah dalam menerapkan Pasal.

B. Saran

1. Terhadap ketentuan pasal 244 KUHAP yang bunyinya adalah “Terhadap putusan

perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain

Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan

permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap

Putusan Bebas”, harus segera dilakukan amandemen dikarenakan bunyi Pasal

tersebut telah menimbulkan kontroversi, sehingga untuk menciptakan univikasi

Pasal 244 KUHAP, harus ditambahkan “bahwa Penuntut Umum hanya dapat

mengajukan upaya hokum kasasi terhadap putusan bebas tidak murni”. Jadi

dengan penambahan pada Pasal 244 KUHAP itu nantinya tidak akan

menimbulkan multitafsir atas Pasal tersebut.

2. Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam memeriksa kasus terorisme

khususnya kasus terorisme Bom Hotel JW. Marriot dan Ritz Carlton dengan

Terdakwa AL KHELAIW ALI ABDULLAH A. alias ALI yang sedang ditangani,

meskipun sudah ada yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka

harus selalu dilakukan gelar perkara di Mahkamah Agung Republik Indonesia

terhadap kasus yang terjadi.


commit to user

80

DAFTAR PUSTAKA

Dari Buku:

Abdul Wahid, dkk. 2004. Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM, dan Hukum.

Bandung: PT. Rafika Aditama.

Harun M. Husein. 1992. Kasasi sebagai Upaya Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.

Henry P. Panggabean, 2001. Fungsi Mahkamah Agung dalam praktik sehari-hari

:upaya penanggulangan tunggakan perkara dan pemberdayaan fungsi

pengawasan MA .Jakarta :Pustaka Sinar Harapan, 2001

J.C.T Simorangkir, dkk. 2000. Kamus Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.

Johnny Ibrahim. 2006. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Jawa

Timur: Banyumedia Publishing.

M. YahyaHarahap. 2008. PembahasanPermasalahandanPenerapan KUHAP,

PemeriksaanSidang, Banding, Kasasi, danPeninjauanKembali,EdisiKedua.

Jakarta: SinarGrafika.

____________. 1988. PembahasanPermasalahandanPenerapan KUHAP,



____________. 2000.PembahasanPermasalahandanPenerapan KUHAP,



Peter Mahmud Marzuki. 2005. PenelitianHukum.

Cetakanpertama.Jakarta:KencanaPrenada Media Group.

Rusli Muhammad. 2007. HukumAcaraPidanaKontemporer. Bandung: Citra

AdityaBakti

Dari PeraturanPerundang-undangan :

Undang-UndangNomor 8 Tahun 1981 tentangHukumAcaraPidana;

Undang-UndangNomor 3 Tahun 2009 tentangMahkamahAgung;

http://catalogue.nla.gov.au/Record/2476500?lookfor=author:%22Panggabean,%20H.%20P.%20(Henry%20P.)%22&offset=1&max=7




commit to user

81

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang

PenetapanPeraturanPemerintahPenggantiUndang-UndangNomor 1 Tahun

2002 tentangPemberantasanTindakPidanaTerorismeMenjadiUndang-Undang.

Undang-Undang Nomo 48 Tahun 2009 tentangKekuasaanKehakiman.

PenetapanPeraturanPemerintahPenggantiUndang-UndangNomor 1 Tahun 2002

tentangPemberantasanTindakPidanaTerorisme, menjadiUndang-Undang; dan

PutusanMahkamahAgungNomor 2524 K/Pid.Sus/2010.

Dari Internet :

http://id.wikipedia.org/wiki/Terorisme, diaksestanggal 20 September 2011 pukul

19:30

http://www.hukumonline.com, diakses tanggal 20 September 2011 pukul 19.30 WIB

http://www.scribd.com/doc/4683235/terorisme-,diakses tanggal20 September

2011pukul 19.30 WIB

http://repository.ui.ac.id/contents/koleksi/pdf, diaksestanggal 20 September 2011,

pukul 19.30 WIB

BinsarGultom, PolemikPutusanBebas.

http://gagasanhukum.wordpress.com/tag/polemik-putusan-bebas/,

diaksestanggal5 Mei 2012 pukul 20.00 WIB

http://www.suaramerdeka.com/harian/kha1.htm> ,diaksestanggal 5 Mei 2012, pukul

20.00 WIB

Dari Jurnal

Achmad Faesol.

2010.RekonstruksiKekuatanSosialMasyarakatLokalSebagaiStrategiPreventif

MenanggulangiTerorisme.Jurnal Salam. Vol.13, No.1

Albanise. 2008. New Perspective of Terrorism. Journal of National Defense Studies.

No. 6 May

http://id.wikipedia.org/wiki/Terorisme

http://www.hukumonline.com/

http://www.scribd.com/doc/4683235/terorisme-

http://repository.ui.ac.id/contents/koleksi/pdf

http://gagasanhukum.wordpress.com/tag/polemik-putusan-bebas/

http://www.suaramerdeka.com/harian/kha1.htm

tinjauan tentang pengajuan kasasi oleh …/tinjauan...perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id...

Documents