tinjauan hukum islam terhadap konsep sukuk negara ritel …eprints.ums.ac.id/72910/10/naskah...

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KONSEP

SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-006 TAHUN 2014-2017

DI INDONESIA

Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Agama Islam

Oleh:

PUTRI NUR SEKARSARI

I.000.150.030

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2019

1

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KONSEP SUKUK NEGARA

RITEL SERI SR-006 TAHUN 2014 – 2017 DI INDONESIA

Abstrak

Sukuk ijarah adalah pembiayaan yang menggunakan sistem akad ijarah, atau surat

berharga yang berisi akad pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang

diterbitkan oleh perusahaan, pemerintah, atau institusi lainnya yang mewajibkan

pihak penerbit sukuk untuk membayar pendapatan kepada pemegang sukuk

berupa fee dari hasil penyewaan aset serta membayar kembali dana pokok sukuk

pada saat jatuh tempo

Berdasarkan permasalahan diatas, telah dilakukan kajian lebih mendalam

mengenai pelaksanaan akad sukuk ijarah ditinjau dari Fatwa DSN-MUI yakni

tinjauan hukum Islam terhadap konsep Sukuk Negara Ritel Seri SR-006 Tahun

2014 – 2017 di Indonesia.

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian

kualitatif. Penelitian kualitatif memiliki ciri-ciri yakni menerapkan analisa

induktif, mengutamakan makna di balik adanya realitas,melakukan konstruksi

terhadap realitas makna sosial budaya, melakukan interaksi antara peristiwa

dengan proses, melibatkan variabel-variabel yang kompleks dan susah diukur,

berkaitan erat dengan konteks, melibatkan peneliti secara penuh, memiliki latar

belakang ilmiah, menggunakan sampel purposif, serta selalu diuji untuk

mempertanyakan fakta.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan Fatwa

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 41/DSN-MUI/III/2004

tentang Obligasi Syariah Ijarah bahwa penerbitan sukuk negara ritel seri SR-006

telah bersesuaian dengan fatwa DSN MUI dan memenuhi ketentuan bahwa

obligasi syariah ijarah merupakan obligasi syariah berdasarkan akad ijarah

dengan memperhatikan substansi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama

Indonesia Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan syariah. Sukuk

Negara Ritel seri SR-006 telah mendapatkan Pernyataan Kesesuaian Syariah dari

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia dengan penerbitan opini

syariah dengan nomor : B-039/DSN-MUI/II/2014 tanggal 7 Februari 2014 atas

penerbitan Sukuk Negara Ritel seri SR-006. Dengan adanya fatwa dan opini

syariah DSN-MUI tersebut, terdapat jaminan khususnya bagi investor-syariah

bahwa investasi dalam bentuk Sukuk Negara Ritel seri SR-006, termasuk

melakukan pembelian dan memperdagangkannya di Pasar Sekunder, tidak

bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Kata kunci: sukuk, sukuk negara ritel, Fatwa DSN, sukuk seri SR-006

Abstract

Sukuk ijarah is a financing that uses an ijarah contract system, or securities that

contains a financing contract based on sharia principles issued by companies,

governments, or other institutions that require sukuk issuers to pay income to

2

sukuk holders in the form of rental assets and pay back sukuk principal funds at

maturity

Based on the above problems, a more in-depth study has been carried out on the

implementation of the sukuk ijarah contract in terms of the DSN-MUI Fatwa,

namely a review of Islamic law on the SR-006 2014 – 2017 th

Series State Retail

Sukuk in Indonesia.

The type of research used by the author in this study is qualitative research.

Qualitative research has the characteristics of applying inductive analysis,

prioritizing the meaning behind the existence of reality, constructing the reality of

socio-cultural meanings, interacting between events and processes, involving

complex and difficult to measure variables, closely related to context, involving

researchers in full, has a scientific background, uses purposive samples, and is

always tested to question facts.

Based on the results of the study, it can be concluded that based on the Fatwa of

the National Sharia Council of the Indonesian Ulama Council Number 41 / DSN-

MUI / III / 2004 concerning Ijarah Sharia Bonds that retail state sukuk issuance

series SR-006 is in accordance with the MUI DSN fatwa and fulfills the

requirement that Islamic bonds ijarah is a sharia bond based on the ijarah

agreement with regard to the substance of the Fatwa of the National Sharia

Council of the Indonesian Ulema Council Number 09 / DSN-MUI / IV / 2000

concerning Islamic finance. The Retail State Sukuk series SR-006 has obtained a

Sharia Compliance Statement from the National Sharia Council-Indonesian

Ulama Council with the issuance of sharia opinion with number: B-039 / DSN-

MUI / II / 2014 dated 7 February 2014 on the issuance of Retail State Sukuk

series 006. With the existence of the fatwa and DSN-MUI sharia opinion, there is

a guarantee especially for sharia investors that investments in the Retail State

Sukuk SR-006 series, including making purchases and trading them on the

Secondary Market, do not conflict with sharia principles.

Kata kunci: sukuk, retail state sukuk, Fatwa DSN, sukuk SR-006 series

1. PENDAHULUAN






pada saat jatuh tempo.1

1 Rianda Ajeng, “Pengaruh Penerbitan Sukuk Ijarah terhadap ROA, ROE, dan Earning Per Share

Emiten di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009-2013,” Jurnal JESTT, Vol. 2, No. 6, (Juni, 2015),

hlm. 461

3

Ada tiga pihak yang terlibat dalam akad sukuk ijarah. Akad-akadnya

adalah akad investasi yaitu antara investor (sukuk holder) dan pihak Special

Purpose Vehicle (SPV) atau kontrak investasi kolektif, akad jual beli antara pihak

SPV/KIK dan pihak suplier atau penjual aset (komoditi) dan akad sewa (ijarah)

atau jual beli antara pihak SPV/KIK dan perusaha atau penyewa aset. Penerbitan

Sukuk di bursa efek membutuhkan persiapan penerbitan sukuk, proses di

(Bapepam): dan penawaran umum dan proses pencatatan dan perdagangan di

bursa efek.2

Ada beberapa penggunaan akad Ijarah dalam penerbitan Sukuk Negara

yaitu:3

a. Akad Ijarah sederhana dan mudah dipahami

Diantara akad-akad yang digunakan dalam penerbitan sukuk, Ijarah

merupakan salah satu akad yang sederhana. Akad ini berdasarkan perikatan

sewa menyewa antara investor dan penerbit sukuk (emiten). Penggunaan akad

ijarah pada awal pengenalan sukuk negara diharapkan memudahkan calon

investor untuk memahami alur transaksi dalam Sukuk Ijarah. Dengan akad

yang mudah dipahami, diharapkan investor menjadi lebih mudah tertarik

untuk berinvestasi.

b. International best practice

Pemerintah atau korporasi yang menerbitkan sukuk pada awal tahun 2000

sebagian besar menggunakan akad Ijarah sehingga saat itu menjadi praktik

internasional terbaik yang ada. Data Direktorat Pembiayaan Syariah DJPPR

menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2006 sebesar 41% penerbitan

sukuk menggunakan akad Ijarah. Selain itu akad Mudharabah juga menjadi

akad yang banyak digunakan dalam penerbitan sukuk.

c. Memberikan imbalan tetap (fixed income) dengan risiko terendah (zero risk)

Mayoritas investor adalah investor rasional yang mengharapkan investasinya

terus berkembang dengan risiko seminimal mungkin. Selain itu sebagian besar

investor juga menginginkan agar hasil investasinya bersifat tetap sehingga

2 Ibid., hlm. 461

3 Ibid.

4

mudah untuk memprediksikan penerimaan di masa yang akan datang. Kondisi

yang diharapkan oleh investor tersebut sangat sesuai dengan penggunaan akad

ijarah, dimana nilai sewa dapat ditentukan di awal investasi dengan nilai tetap

sepanjang tenor sukuk. Karena Sukuk Negara merupakan surat berharga yang

diterbitkan oleh negara, maka pembayaran imbalan maupun pokok

investasinya dijamin oleh pemerintah sehingga dapat dikatakan bahwa

investasi pada Sukuk Negara risikonya nol (zero risk).4 Sukuk dengan akad

ijarah pertama kali digunakan oleh Obligasi Syariah I Matahari Putra Prima

setalah dikeluarkannya fatwa tentang obligasi syariah ijarah (Fatwa DSN-

MUI No.41/DSNMUI/ III/2004).5

Sukuk negara ritel lain yang dikeluarkan pemerintah adalah sukuk negara

ritel seri SR-006 yang merupakan bentuk SBSN tanpa warkat (scriptless) dan

dapat diperdagangkan di Pasar Sekunder dengan jenis Akad Ijarah Asset To Be

Leased. SBSN ini diterbitkan khusus untuk investor individu Warga Negara

Indonesia di Pasar Perdana, sehingga untuk selanjutnya disebut dengan sukuk

negara ritel seri SR-006. Karakteristik pokok dari sukuk negara ritel seri SR-006

ini adalah sebagai berikut, dimana jenis akad yang digunakan adalah dengan

menggunakan akad ijarah –Asset To Be leased, yang diterbitkan pada tanggal 5

Maret 2014 dengan tanggal jatuh tempo pada tanggal 5 Maret 2017. Nilai nominal

sukuk negara ritel seri SR-006 yang akan diterbitkan akan ditetapkan oleh

pemerintah berdasarkan hasil pelaksanaan penjualan, dengan nilai nominal per

unit sukuk negara ritel seri SR-006, ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta

rupiah) dengan imbalan berupa sewa yang jumlah pembayarannya bersifat tetap

(fixed-coupon), dengan penetapan imbalan atau kupon per unit sukuk negara ritel

seri SR-006 adalah sebesar 8,75% per tahun yang dibayarkan secara periodik

setiap bulan pada tanggal 5.

Fatwa dewan syari`ah Nasional No. 32/DSN-MUI/IX/2002, tentang

Obligasi syari`ah adalah surat berharga berjangka panjang berdasarkan prinsip

syariah yang dikelurkan emitten kepada pemegang obligasi syariah, tersebut

4 Eri Hariyanto, Penggunaan Akad Ijarah dalam Sukuk Negara, Makalah Lepas, hlm. 2

5 Rianda Ajeng, Op. Cit., hlm. 460

5

berupa bagi hasil/margin/fee, serta membyar kembali dana obligasi pada saat

jatuh tempo.” Karakteristik dan istilah sukuk merupakan pengganti dari istilah

sebelumnya yang memggunakan istilah bond, dimana istilah bond mempunyai

makna loan (hutang), dengan menambahkan Islamic maka kontradiktif maknanya

karena biasanya yang mendasari mekanisme hutang (loan) adalah interest,

sedangkan dalam Islam interest tersebut termasuk riba yang diharamkan. Untuk

itu sejak tahun 2007 istilah bond ditukar dengan istilah Sukuk sebagaimana

disebutkan dalam peraturan di Bapepam LK.6

Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 32/DSN- MUI/IX/2002, DSN masih

menggunakan istilah obligasi syariah, belum menggunakan istilah sukuk Mengacu

pada fatwa tersebut, yang dimaksud dengan obligasi syariah adalah “suatu surat

berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten

kepada pemegang obligasi syari’ah yang mewajibkan emiten untuk membayar

pendapatan kepada pemegang obligasi syari’ah berupa bagi hasil/margin/fee, serta

membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo”.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji

lebih dalam mengenai pelaksanaan akad sukuk ijarah ditinjau dari Fatwa DSN-

MUI. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Konsep Sukuk Negara Ritel Seri

SR-006 di Indonesia.

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah

penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif memiliki ciri-ciri yakni menerapkan

analisa induktif, mengutamakan makna di balik adanya realitas,melakukan

konstruksi terhadap realitas makna sosial budaya, melakukan interaksi antara

peristiwa dengan proses, melibatkan variabel-variabel yang kompleks dan susah

diukur, berkaitan erat dengan konteks, melibatkan peneliti secara penuh, memiliki

latar belakang ilmiah, menggunakan sampel purposif, serta selalu diuji untuk

mempertanyakan fakta.7

6 Najmuddin dan Faisal Amri, “Komparasi Obligasi dan Sukuk Sebuah Tinjauan Fenomenologis,”

Jurnal Tsarwah (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam), Vol. 1., No.1, (Januari-Juni, 2016), hlm. 124 7 Ahmad Iskandar, 2011, Obligasi Rekapitalisasi Perbankan, (Orang Miskin Membiayai Orang

Kaya), Jakarta: Dian Rakyat, hlm. 57-58

6

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan yakni penelitian yang

bersumber pada bahan-bahan yang didokumentasikan, baik berupa buku, laporan

hasil penelitian, makalah seminar, tulisan para ahli, dan semua peraturan yang

berkaitan dengan materi penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan

dalam penelitian ini adalah melalui dokumentasi melalui studi kepustakaan yang

mengkaji tentang tinjauan hukum islam terhadap konsep sukuk negara ritel seri


Analisa data dilakukan secara kualitatif yang berupa data dalam bentuk

kata-kata atau kalimat. Metode analisis data dilakukan dengan menggunakan

logika deduktif, untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi

kasus yang bersifat khusus atau individual.8 Proses analisis data yang diperoleh

dari penelitian lapangan melalui studi kepustakaan selanjutnya dianalisis secara

kualitatif. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif, untuk disusun

sebagai kesimpulan dalam menjawab permasalahan terkait dengan tinjauan

hukum islam terhadap konsep sukuk negara ritel seri SR-006 di Indonesia.

2. METODE


kualitatif. Penelitian kualitatif dalam penelitian ini dengan menjelaskan

berdasarkan sumber data yang telah diperoleh dari memorandum informasi sukuk

negara ritel seri SR-006 yang kemudian dilakukan analisis secara kualitatif.




berkaitan dengan materi penelitian.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

melalui dokumentasi melalui studi kepustakaan yang mengkaji tentang tinjauan

hukum islam terhadap konsep sukuk negara ritel seri SR-006 di Indonesia



8Jhonny Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Banyumedia

Publishing, hlm. 242

7


kasus yang bersifat khusus atau individual. Proses analisis data yang diperoleh

melalui studi kepustakaan selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi

Syariah di atas, bahwa penerbitan sukuk negara ritel SR-006 ditinjau dari aspek

syariah bahwa penerbitan sukuk tersebut telah bersesuaian dengan prinsip-prinsip

syariah. Dimana dalam ketentuan umum dijelaskan bahwa obligasi yang tidak

dibenarkan menurut syariah yaitu obligasi yang bersifat utang dengan kewajiban

membayar berdasarkan bunga dan obligasi yang dibenarkan menurut syariah yaitu

obligasi yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, sukuk negara

ritel SR-006 merupakan obligasi yang dibenarkan menurut syariah. Hal ini

didasarkan bahwa Sukuk Negara Ritel seri SR-006 telah mendapatkan Pernyataan

Kesesuaian Syariah dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

Nomor 41/DSN MUI/III/2004 tentang Obligasi Syariah Ijárah bahwa penerbitan

sukuk negara ritel seri SR-006 telah bersesuaian dengan fatwa DSN MUI dan

memenuhi ketentuan bahwa obligasi syariah ijárah merupakan obligasi syariah

berdasarkan akad ijárah dengan penerbitan opini syariah dengan nomor : B-

039/DSN-MUI/II/2014 tanggal 7 Februari 2014 atas penerbitan Sukuk Negara

Ritel seri SR-006. Dengan adanya fatwa dan opini syariah DSN-MUI tersebut,

terdapat jaminan khususnya bagi investor-syariah bahwa investasi dalam bentuk

Sukuk Negara Ritel seri SR-006, termasuk melakukan pembelian dan

memperdagangkannya di Pasar Sekunder, tidak bertentangan dengan prinsip-

prinsip syariah.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Tinjauan hukum Islam terhadap konsep sukuk negara ritel seri SR-006

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor

41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syariah Ijarah bahwa penerbitan sukuk

negara ritel seri SR-006 telah bersesuaian dengan fatwa DSN MUI dan memenuhi

8

ketentuan bahwa obligasi syariah ijarah merupakan obligasi syariah berdasarkan

akad ijarah dengan memperhatikan substansi Fatwa Dewan Syariah Nasional

Majelis Ulama Indonesia Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan

syariah bahwa pemegang obligasi syariah ijarah (OSI) dapat bertindak sebagai

Musta’jir (penyewa) dan dapat pula bertindak sebagai Mu’jir (pemberi sewa) dan

Emiten dalam kedudukannya sebagai wakil Pemegang OSI dapat menyewa

ataupun menyewakan kepada pihak lain dan dapat pula bertindak sebagai

penyewa. Sukuk Negara Ritel seri SR-006 telah mendapatkan Pernyataan

Kesesuaian Syariah dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia

dengan penerbitan opini syariah dengan nomor : B-039/DSN-MUI/II/2014 tanggal

7 Februari 2014 atas penerbitan Sukuk Negara Ritel seri SR-006. Dengan adanya

fatwa dan opini syariah DSN-MUI tersebut, terdapat jaminan khususnya bagi

investor-syariah bahwa investasi dalam bentuk Sukuk Negara Ritel seri SR-006,

termasuk melakukan pembelian dan memperdagangkannya di Pasar Sekunder,

tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

4.2 Saran

Sukuk negara ritel seri SR-006 merupakan surat berharga jangka panjang yang

dikeluarkan oleh pemerintah. Masyarakat yang membeli sukuk ini mendapatkan

pendapatan tetap setiap bulan (fixed coupon) serta potensi capital gain apabila

diperdagangkan kembali di pasar sekunder dengan jangka waktu sukuk adalah 3

tahun. Sukuk dengan akad ijarah ini tidak hanya menyasar pada investor besar

namun juga masyarakat umum. Sehingga harus dilakukan penyuluhan dan

sosialisasi ke depan kepada masyarakat berkaitan dengan produk-produk sukuk

yang dikeluarkan pemerintah, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan sebaik-

baiknya guna keperluan investasi dan mendapatkan jaminan kepastian investasi

yang tepat sebab produk sukuk merupakan produk yang aman dan mendapat

jaminan dari pemerintah. Sehingga dengan begitu, pemahaman dan wawasan

pemerintah terhadap produk sukuk ini akan semakin meningkat ke depan.

9

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal Ilmiah

Ajeng, Rianda. 2015. “Pengaruh Penerbitan Sukuk Ijarah terhadap ROA, ROE,

dan Earning Per Share Emiten di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009-

2013.” Jurnal JESTT. Vol. 2, No. 6

Angrum, Dedy , dan Rizky S. 2017. “Peran Sukuk Negara dalam Pembiayaan

Infrastuktur.” Al-Tijary, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam. Vol.2, No.2

Arikunto, Suharsini. 2002. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, Cet.

Ke-12. Jakarta: Rineka Cipta

Fasa, Iqbal. 2016. “Sukuk: Teori dan Implementasi”. Li Falah, Jurnal Studi

Ekonomi dan Bisnis Islam. Vol. 1, No.1

H. Salim dan Erlies. 2013. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan

Disertasi. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Hariyanto, Eri. 2017. Evaluasi Kebijakan Penerbitan Sukuk Negara Sebagai

Instrumen Pembiayaan APBN. Yogyakarta: Penerbit Gava Media

Hariyanto, Eri. 2017. Mengenal Sukuk Negara Instrumen Pembiayaan APBN dan

Sarana Investasi Masyarakat. Yogyakarta: Penerbit Gava Media

Khatimah, Husnul. 2017. “Sukuk dan Kontribusinya dalam Pembiayaan

Pembangunan.” Jurnal Optimal: Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan.

Vol.11, No.1

Memorandum Informasi Sukuk Negara Ritel Seri SR-006 dalam Mata Uang

Rupiah dengan Akad Ijarah Asset To Be Leased

Najmuddin dan Faisal. 2016. “Komparasi Obligasi dan Sukuk Sebuah Tinjauan

Fenomenologis,” Jurnal Tsarwah (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam).

Vol. 1., No.1

Rahmawaty dan Muhammad. 2016. “Analisis Kinerja Obligasi dan Sukuk Ijarah

Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.” Jurnal Dinamika

Akuntansi dan Bisnis. Vol. 3., No.1

Sitorus, Tormiden. 2015. Pasar Obligasi Indonesia: Teori dan Praktik. Jakarta:

PT. RajaGrafindo Persada

Soerjono dan Sri M. 2010. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat.

Jakarta: Raja Grafindo Persada

Sutedi, Adrian. 2009. Aspek Hukum Obligasi dan Sukuk. Jakarta: Penerbit Sinar

Grafika

10

Trisilo, Rudi. 2014. “Penerapan Akad Pada Obligasi Syariah dan Sukuk Negara

(Surat Berharga Syariah Negara /SBSN.” Economic: Jurnal Ekonomi dan

Hukum Islam. Vol. 4, No.1

Wahid, Nazaruddin Abdul. 2010. Sukuk: Memahami dan Membedah Obligasi

Pada Perbankan Syariah (Seri Disertasi). Yogyakarta: Ar-Ruzz Media

Widyanto, Handoyo. 2018. “Analisis Faktor Penyebab Gagal Bayar Obligasi

Syariah Sukuk Ijarah PT Berlian Laju Tanker.” Majalah llmiah Bahari

Jogja (MIBJ). Vol. 16, No.1

Peraturan Perundang-Undangan

Fatwa DSN MUI No. 32/DSNMUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah

Fatwa DSN-MUI No. 41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syariah Ijarah

1

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KONSEP SUKUK NEGARA

RITEL SERI SR-006 TAHUN 2014 – 2017 DI INDONESIA

Abstrak






pada saat jatuh tempo

Berdasarkan permasalahan diatas, telah dilakukan kajian lebih mendalam

mengenai pelaksanaan akad sukuk ijarah ditinjau dari Fatwa DSN-MUI yakni

tinjauan hukum Islam terhadap konsep Sukuk Negara Ritel Seri SR-006 Tahun

2014 – 2017 di Indonesia.


kualitatif. Penelitian kualitatif memiliki ciri-ciri yakni menerapkan analisa

induktif, mengutamakan makna di balik adanya realitas,melakukan konstruksi

terhadap realitas makna sosial budaya, melakukan interaksi antara peristiwa

dengan proses, melibatkan variabel-variabel yang kompleks dan susah diukur,

berkaitan erat dengan konteks, melibatkan peneliti secara penuh, memiliki latar

belakang ilmiah, menggunakan sampel purposif, serta selalu diuji untuk

mempertanyakan fakta.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan Fatwa

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 41/DSN-MUI/III/2004

tentang Obligasi Syariah Ijarah bahwa penerbitan sukuk negara ritel seri SR-006

telah bersesuaian dengan fatwa DSN MUI dan memenuhi ketentuan bahwa

obligasi syariah ijarah merupakan obligasi syariah berdasarkan akad ijarah

dengan memperhatikan substansi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama

Indonesia Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan syariah. Sukuk

Negara Ritel seri SR-006 telah mendapatkan Pernyataan Kesesuaian Syariah dari

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia dengan penerbitan opini

syariah dengan nomor : B-039/DSN-MUI/II/2014 tanggal 7 Februari 2014 atas

penerbitan Sukuk Negara Ritel seri SR-006. Dengan adanya fatwa dan opini

syariah DSN-MUI tersebut, terdapat jaminan khususnya bagi investor-syariah

bahwa investasi dalam bentuk Sukuk Negara Ritel seri SR-006, termasuk

melakukan pembelian dan memperdagangkannya di Pasar Sekunder, tidak

bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Kata kunci: sukuk, sukuk negara ritel, Fatwa DSN, sukuk seri SR-006

Abstract

Sukuk ijarah is a financing that uses an ijarah contract system, or securities that

contains a financing contract based on sharia principles issued by companies,

governments, or other institutions that require sukuk issuers to pay income to

2

sukuk holders in the form of rental assets and pay back sukuk principal funds at

maturity

Based on the above problems, a more in-depth study has been carried out on the

implementation of the sukuk ijarah contract in terms of the DSN-MUI Fatwa,

namely a review of Islamic law on the SR-006 2014 – 2017 th

Series State Retail

Sukuk in Indonesia.

The type of research used by the author in this study is qualitative research.

Qualitative research has the characteristics of applying inductive analysis,

prioritizing the meaning behind the existence of reality, constructing the reality of

socio-cultural meanings, interacting between events and processes, involving

complex and difficult to measure variables, closely related to context, involving

researchers in full, has a scientific background, uses purposive samples, and is

always tested to question facts.

Based on the results of the study, it can be concluded that based on the Fatwa of

the National Sharia Council of the Indonesian Ulama Council Number 41 / DSN-

MUI / III / 2004 concerning Ijarah Sharia Bonds that retail state sukuk issuance

series SR-006 is in accordance with the MUI DSN fatwa and fulfills the

requirement that Islamic bonds ijarah is a sharia bond based on the ijarah

agreement with regard to the substance of the Fatwa of the National Sharia

Council of the Indonesian Ulema Council Number 09 / DSN-MUI / IV / 2000

concerning Islamic finance. The Retail State Sukuk series SR-006 has obtained a

Sharia Compliance Statement from the National Sharia Council-Indonesian

Ulama Council with the issuance of sharia opinion with number: B-039 / DSN-

MUI / II / 2014 dated 7 February 2014 on the issuance of Retail State Sukuk

series 006. With the existence of the fatwa and DSN-MUI sharia opinion, there is

a guarantee especially for sharia investors that investments in the Retail State

Sukuk SR-006 series, including making purchases and trading them on the

Secondary Market, do not conflict with sharia principles.

Kata kunci: sukuk, retail state sukuk, Fatwa DSN, sukuk SR-006 series

1. PENDAHULUAN






pada saat jatuh tempo.1

1 Rianda Ajeng, “Pengaruh Penerbitan Sukuk Ijarah terhadap ROA, ROE, dan Earning Per Share

Emiten di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009-2013,” Jurnal JESTT, Vol. 2, No. 6, (Juni, 2015),

hlm. 461

3

Ada tiga pihak yang terlibat dalam akad sukuk ijarah. Akad-akadnya

adalah akad investasi yaitu antara investor (sukuk holder) dan pihak Special

Purpose Vehicle (SPV) atau kontrak investasi kolektif, akad jual beli antara pihak

SPV/KIK dan pihak suplier atau penjual aset (komoditi) dan akad sewa (ijarah)

atau jual beli antara pihak SPV/KIK dan perusaha atau penyewa aset. Penerbitan

Sukuk di bursa efek membutuhkan persiapan penerbitan sukuk, proses di

(Bapepam): dan penawaran umum dan proses pencatatan dan perdagangan di

bursa efek.2

Ada beberapa penggunaan akad Ijarah dalam penerbitan Sukuk Negara

yaitu:3

a. Akad Ijarah sederhana dan mudah dipahami

Diantara akad-akad yang digunakan dalam penerbitan sukuk, Ijarah

merupakan salah satu akad yang sederhana. Akad ini berdasarkan perikatan

sewa menyewa antara investor dan penerbit sukuk (emiten). Penggunaan akad

ijarah pada awal pengenalan sukuk negara diharapkan memudahkan calon

investor untuk memahami alur transaksi dalam Sukuk Ijarah. Dengan akad

yang mudah dipahami, diharapkan investor menjadi lebih mudah tertarik

untuk berinvestasi.

b. International best practice

Pemerintah atau korporasi yang menerbitkan sukuk pada awal tahun 2000

sebagian besar menggunakan akad Ijarah sehingga saat itu menjadi praktik

internasional terbaik yang ada. Data Direktorat Pembiayaan Syariah DJPPR

menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2006 sebesar 41% penerbitan

sukuk menggunakan akad Ijarah. Selain itu akad Mudharabah juga menjadi

akad yang banyak digunakan dalam penerbitan sukuk.

c. Memberikan imbalan tetap (fixed income) dengan risiko terendah (zero risk)

Mayoritas investor adalah investor rasional yang mengharapkan investasinya

terus berkembang dengan risiko seminimal mungkin. Selain itu sebagian besar

investor juga menginginkan agar hasil investasinya bersifat tetap sehingga

2 Ibid., hlm. 461

3 Ibid.

4

mudah untuk memprediksikan penerimaan di masa yang akan datang. Kondisi

yang diharapkan oleh investor tersebut sangat sesuai dengan penggunaan akad

ijarah, dimana nilai sewa dapat ditentukan di awal investasi dengan nilai tetap

sepanjang tenor sukuk. Karena Sukuk Negara merupakan surat berharga yang

diterbitkan oleh negara, maka pembayaran imbalan maupun pokok

investasinya dijamin oleh pemerintah sehingga dapat dikatakan bahwa

investasi pada Sukuk Negara risikonya nol (zero risk).4 Sukuk dengan akad

ijarah pertama kali digunakan oleh Obligasi Syariah I Matahari Putra Prima

setalah dikeluarkannya fatwa tentang obligasi syariah ijarah (Fatwa DSN-

MUI No.41/DSNMUI/ III/2004).5

Sukuk negara ritel lain yang dikeluarkan pemerintah adalah sukuk negara

ritel seri SR-006 yang merupakan bentuk SBSN tanpa warkat (scriptless) dan

dapat diperdagangkan di Pasar Sekunder dengan jenis Akad Ijarah Asset To Be

Leased. SBSN ini diterbitkan khusus untuk investor individu Warga Negara

Indonesia di Pasar Perdana, sehingga untuk selanjutnya disebut dengan sukuk

negara ritel seri SR-006. Karakteristik pokok dari sukuk negara ritel seri SR-006

ini adalah sebagai berikut, dimana jenis akad yang digunakan adalah dengan

menggunakan akad ijarah –Asset To Be leased, yang diterbitkan pada tanggal 5

Maret 2014 dengan tanggal jatuh tempo pada tanggal 5 Maret 2017. Nilai nominal

sukuk negara ritel seri SR-006 yang akan diterbitkan akan ditetapkan oleh

pemerintah berdasarkan hasil pelaksanaan penjualan, dengan nilai nominal per

unit sukuk negara ritel seri SR-006, ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta

rupiah) dengan imbalan berupa sewa yang jumlah pembayarannya bersifat tetap

(fixed-coupon), dengan penetapan imbalan atau kupon per unit sukuk negara ritel

seri SR-006 adalah sebesar 8,75% per tahun yang dibayarkan secara periodik

setiap bulan pada tanggal 5.

Fatwa dewan syari`ah Nasional No. 32/DSN-MUI/IX/2002, tentang

Obligasi syari`ah adalah surat berharga berjangka panjang berdasarkan prinsip

syariah yang dikelurkan emitten kepada pemegang obligasi syariah, tersebut

4 Eri Hariyanto, Penggunaan Akad Ijarah dalam Sukuk Negara, Makalah Lepas, hlm. 2

5 Rianda Ajeng, Op. Cit., hlm. 460

5

berupa bagi hasil/margin/fee, serta membyar kembali dana obligasi pada saat

jatuh tempo.” Karakteristik dan istilah sukuk merupakan pengganti dari istilah

sebelumnya yang memggunakan istilah bond, dimana istilah bond mempunyai

makna loan (hutang), dengan menambahkan Islamic maka kontradiktif maknanya

karena biasanya yang mendasari mekanisme hutang (loan) adalah interest,

sedangkan dalam Islam interest tersebut termasuk riba yang diharamkan. Untuk

itu sejak tahun 2007 istilah bond ditukar dengan istilah Sukuk sebagaimana

disebutkan dalam peraturan di Bapepam LK.6

Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 32/DSN- MUI/IX/2002, DSN masih

menggunakan istilah obligasi syariah, belum menggunakan istilah sukuk Mengacu

pada fatwa tersebut, yang dimaksud dengan obligasi syariah adalah “suatu surat

berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten

kepada pemegang obligasi syari’ah yang mewajibkan emiten untuk membayar

pendapatan kepada pemegang obligasi syari’ah berupa bagi hasil/margin/fee, serta

membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo”.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji

lebih dalam mengenai pelaksanaan akad sukuk ijarah ditinjau dari Fatwa DSN-

MUI. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Konsep Sukuk Negara Ritel Seri


Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah

penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif memiliki ciri-ciri yakni menerapkan

analisa induktif, mengutamakan makna di balik adanya realitas,melakukan

konstruksi terhadap realitas makna sosial budaya, melakukan interaksi antara

peristiwa dengan proses, melibatkan variabel-variabel yang kompleks dan susah

diukur, berkaitan erat dengan konteks, melibatkan peneliti secara penuh, memiliki

latar belakang ilmiah, menggunakan sampel purposif, serta selalu diuji untuk

mempertanyakan fakta.7

6 Najmuddin dan Faisal Amri, “Komparasi Obligasi dan Sukuk Sebuah Tinjauan Fenomenologis,”

Jurnal Tsarwah (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam), Vol. 1., No.1, (Januari-Juni, 2016), hlm. 124 7 Ahmad Iskandar, 2011, Obligasi Rekapitalisasi Perbankan, (Orang Miskin Membiayai Orang

Kaya), Jakarta: Dian Rakyat, hlm. 57-58

6




berkaitan dengan materi penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan

dalam penelitian ini adalah melalui dokumentasi melalui studi kepustakaan yang

mengkaji tentang tinjauan hukum islam terhadap konsep sukuk negara ritel seri





kasus yang bersifat khusus atau individual.8 Proses analisis data yang diperoleh

dari penelitian lapangan melalui studi kepustakaan selanjutnya dianalisis secara

kualitatif. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif, untuk disusun

sebagai kesimpulan dalam menjawab permasalahan terkait dengan tinjauan

hukum islam terhadap konsep sukuk negara ritel seri SR-006 di Indonesia.

2. METODE


kualitatif. Penelitian kualitatif dalam penelitian ini dengan menjelaskan

berdasarkan sumber data yang telah diperoleh dari memorandum informasi sukuk

negara ritel seri SR-006 yang kemudian dilakukan analisis secara kualitatif.




berkaitan dengan materi penelitian.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

melalui dokumentasi melalui studi kepustakaan yang mengkaji tentang tinjauan

hukum islam terhadap konsep sukuk negara ritel seri SR-006 di Indonesia



8Jhonny Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Banyumedia

Publishing, hlm. 242

7


kasus yang bersifat khusus atau individual. Proses analisis data yang diperoleh

melalui studi kepustakaan selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi

Syariah di atas, bahwa penerbitan sukuk negara ritel SR-006 ditinjau dari aspek

syariah bahwa penerbitan sukuk tersebut telah bersesuaian dengan prinsip-prinsip

syariah. Dimana dalam ketentuan umum dijelaskan bahwa obligasi yang tidak

dibenarkan menurut syariah yaitu obligasi yang bersifat utang dengan kewajiban

membayar berdasarkan bunga dan obligasi yang dibenarkan menurut syariah yaitu

obligasi yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, sukuk negara

ritel SR-006 merupakan obligasi yang dibenarkan menurut syariah. Hal ini

didasarkan bahwa Sukuk Negara Ritel seri SR-006 telah mendapatkan Pernyataan

Kesesuaian Syariah dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

Nomor 41/DSN MUI/III/2004 tentang Obligasi Syariah Ijárah bahwa penerbitan

sukuk negara ritel seri SR-006 telah bersesuaian dengan fatwa DSN MUI dan

memenuhi ketentuan bahwa obligasi syariah ijárah merupakan obligasi syariah

berdasarkan akad ijárah dengan penerbitan opini syariah dengan nomor : B-

039/DSN-MUI/II/2014 tanggal 7 Februari 2014 atas penerbitan Sukuk Negara

Ritel seri SR-006. Dengan adanya fatwa dan opini syariah DSN-MUI tersebut,

terdapat jaminan khususnya bagi investor-syariah bahwa investasi dalam bentuk

Sukuk Negara Ritel seri SR-006, termasuk melakukan pembelian dan

memperdagangkannya di Pasar Sekunder, tidak bertentangan dengan prinsip-

prinsip syariah.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Tinjauan hukum Islam terhadap konsep sukuk negara ritel seri SR-006

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor

41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syariah Ijarah bahwa penerbitan sukuk

negara ritel seri SR-006 telah bersesuaian dengan fatwa DSN MUI dan memenuhi

8

ketentuan bahwa obligasi syariah ijarah merupakan obligasi syariah berdasarkan

akad ijarah dengan memperhatikan substansi Fatwa Dewan Syariah Nasional

Majelis Ulama Indonesia Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan

syariah bahwa pemegang obligasi syariah ijarah (OSI) dapat bertindak sebagai

Musta’jir (penyewa) dan dapat pula bertindak sebagai Mu’jir (pemberi sewa) dan

Emiten dalam kedudukannya sebagai wakil Pemegang OSI dapat menyewa

ataupun menyewakan kepada pihak lain dan dapat pula bertindak sebagai

penyewa. Sukuk Negara Ritel seri SR-006 telah mendapatkan Pernyataan

Kesesuaian Syariah dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia

dengan penerbitan opini syariah dengan nomor : B-039/DSN-MUI/II/2014 tanggal

7 Februari 2014 atas penerbitan Sukuk Negara Ritel seri SR-006. Dengan adanya

fatwa dan opini syariah DSN-MUI tersebut, terdapat jaminan khususnya bagi

investor-syariah bahwa investasi dalam bentuk Sukuk Negara Ritel seri SR-006,

termasuk melakukan pembelian dan memperdagangkannya di Pasar Sekunder,

tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

4.2 Saran

Sukuk negara ritel seri SR-006 merupakan surat berharga jangka panjang yang

dikeluarkan oleh pemerintah. Masyarakat yang membeli sukuk ini mendapatkan

pendapatan tetap setiap bulan (fixed coupon) serta potensi capital gain apabila

diperdagangkan kembali di pasar sekunder dengan jangka waktu sukuk adalah 3

tahun. Sukuk dengan akad ijarah ini tidak hanya menyasar pada investor besar

namun juga masyarakat umum. Sehingga harus dilakukan penyuluhan dan

sosialisasi ke depan kepada masyarakat berkaitan dengan produk-produk sukuk

yang dikeluarkan pemerintah, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan sebaik-

baiknya guna keperluan investasi dan mendapatkan jaminan kepastian investasi

yang tepat sebab produk sukuk merupakan produk yang aman dan mendapat

jaminan dari pemerintah. Sehingga dengan begitu, pemahaman dan wawasan

pemerintah terhadap produk sukuk ini akan semakin meningkat ke depan.

9

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal Ilmiah

Ajeng, Rianda. 2015. “Pengaruh Penerbitan Sukuk Ijarah terhadap ROA, ROE,

dan Earning Per Share Emiten di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009-

2013.” Jurnal JESTT. Vol. 2, No. 6

Angrum, Dedy , dan Rizky S. 2017. “Peran Sukuk Negara dalam Pembiayaan

Infrastuktur.” Al-Tijary, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam. Vol.2, No.2

Arikunto, Suharsini. 2002. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, Cet.

Ke-12. Jakarta: Rineka Cipta

Fasa, Iqbal. 2016. “Sukuk: Teori dan Implementasi”. Li Falah, Jurnal Studi

Ekonomi dan Bisnis Islam. Vol. 1, No.1

H. Salim dan Erlies. 2013. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan

Disertasi. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Hariyanto, Eri. 2017. Evaluasi Kebijakan Penerbitan Sukuk Negara Sebagai

Instrumen Pembiayaan APBN. Yogyakarta: Penerbit Gava Media

Hariyanto, Eri. 2017. Mengenal Sukuk Negara Instrumen Pembiayaan APBN dan

Sarana Investasi Masyarakat. Yogyakarta: Penerbit Gava Media

Khatimah, Husnul. 2017. “Sukuk dan Kontribusinya dalam Pembiayaan

Pembangunan.” Jurnal Optimal: Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan.

Vol.11, No.1

Memorandum Informasi Sukuk Negara Ritel Seri SR-006 dalam Mata Uang

Rupiah dengan Akad Ijarah Asset To Be Leased

Najmuddin dan Faisal. 2016. “Komparasi Obligasi dan Sukuk Sebuah Tinjauan

Fenomenologis,” Jurnal Tsarwah (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam).

Vol. 1., No.1

Rahmawaty dan Muhammad. 2016. “Analisis Kinerja Obligasi dan Sukuk Ijarah

Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.” Jurnal Dinamika

Akuntansi dan Bisnis. Vol. 3., No.1

Sitorus, Tormiden. 2015. Pasar Obligasi Indonesia: Teori dan Praktik. Jakarta:

PT. RajaGrafindo Persada

Soerjono dan Sri M. 2010. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat.

Jakarta: Raja Grafindo Persada

Sutedi, Adrian. 2009. Aspek Hukum Obligasi dan Sukuk. Jakarta: Penerbit Sinar

Grafika

10

Trisilo, Rudi. 2014. “Penerapan Akad Pada Obligasi Syariah dan Sukuk Negara

(Surat Berharga Syariah Negara /SBSN.” Economic: Jurnal Ekonomi dan

Hukum Islam. Vol. 4, No.1

Wahid, Nazaruddin Abdul. 2010. Sukuk: Memahami dan Membedah Obligasi

Pada Perbankan Syariah (Seri Disertasi). Yogyakarta: Ar-Ruzz Media

Widyanto, Handoyo. 2018. “Analisis Faktor Penyebab Gagal Bayar Obligasi

Syariah Sukuk Ijarah PT Berlian Laju Tanker.” Majalah llmiah Bahari

Jogja (MIBJ). Vol. 16, No.1

Peraturan Perundang-Undangan

Fatwa DSN MUI No. 32/DSNMUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah

Fatwa DSN-MUI No. 41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syariah Ijarah

tinjauan hukum islam terhadap konsep sukuk negara ritel …eprints.ums.ac.id/72910/10/naskah...

Documents