tim visi indonesia 2033

60

Click here to load reader

Upload: lorene

Post on 24-Feb-2016

201 views

Category:

Documents


20 download

DESCRIPTION

Menuju Indonesia yang Tumbuh Berkelanjutan dari Kalimantan: Bagian dari Isi Visi Indonesia 2033. Tim Visi Indonesia 2033. www.visi2033.or.id. Sangat Penting Diingat :. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

VISI 2032 (KONTRAVISI 2030)

Menuju Indonesia yang Tumbuh Berkelanjutan dari Kalimantan: Bagian dari Isi Visi Indonesia 2033 Tim Visi Indonesia 2033www.visi2033.or.id

Model pembangunan yang sedang disiapkan saat ini, yang berbasis pada Proyek Jembatan Selatan Sunda, The Greater Jakarta, Jalan Tol Lintas Utara dan Jalan Tol Lintas Selatan Pulau Jawa, dan beberapa megaproyek lainnya di Jawa hanya akan makin menyedot sumber daya ekonomi dan SDM terbaik dari luar Jawa ke Jawa, dan akan membuat pembangunan sosial, ekonomi dan pengembangan kawasan di luar Jawa akan sulit diwujudkan secara optimal dan akan mengakibatkan munculnya potensi-potensi ketegangan dalam pembangunan di Jawa sendiri;

1Sangat Penting Diingat:

Bahaya dari Model Pembangunan yang (kembali) SalahBerbahaya: Memperbesar yang sudah besar;Membuat defisit neraca lingkungan dan ekosistem makin besar;Struktur ekonomi rapuh (backward dan forward linkage lemah, tidak berbasis kekuatan SDM, Iptek dan perluasan kemampuan penyerapan tenaga kerja secara riil);Indeks ketimpangan pembangunan tinggi (antarwilayah, antargolongan dan antarkelas sosial);Terjebak (dijebak) oleh ilusi megaproyek, superioritas2

INDONESIA ADALAH NEGERI YANG RAKYATNYA HIDUP SEJAHTERA DAN BAHAGIA SECARA BERKELANJUTANVISI3

LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS UNTUK MENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT YANG BERKELANJUTAN4

Strategi Pengurangan KetimpanganAkselerasi peningkatan jumlah dan kualitas lembaga pendidikan dasar dan menengah, lembaga-lembaga pelatihan keterampilan usaha dan keterampilan kerja di kota-kota di luar Jawa dan di pedesaan Jawa;Mendesain pendidikan yang terjangkau oleh masyarakat dari jenjang pendidikan terendah sampai tertinggi, khususnya bagi peserta didik yang berasal dari keluarga kurang mampu; Peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur di luar Jawa dan di pedesaan Jawa;Peningkatan kualitas, kapasitas dan pemerataan jasa transportasi antarpulau, khususnya antarpulau di luar pulau Jawa;Peningkatan kapasitas industri perikanan nasional melalui pengamanan kekayaan laut dan pemberdayaan industri perikanan (bandingkan dengan Thailand dari segi potensi dan produksi);

5

Peningkatan kapasitas dan kualitas industri IT (teknologi informasi) dan multimedia;Peningkatan kapasitas dan kualitas industri bahan logam berbasis industri kecil di Kalimantan dan pulau lain di luar Jawa;Peningkatan kapasitas dan kualitas industri jasa kemasan, termasuk untuk produk-produk agribisnis berbasis industri rumah tangga;Peningkatan kapasitas dan kualitas industri makanan berbasis industri rumah tangga;Mendorong pihak swasta untuk memasuki industri-industri yang menghasilkan multiplier effect besar yang tidak mampu diusahakan oleh industri menengah dan industri kecil.Rekonstruksi atas struktur pajak di Indonesia, di mana tarif pajak diubah menjadi progesif, sehingga ketimpangan pendapatan dapat direduksi. 6

Membuat struktur belanja negara memberikan porsi yang lebih banyak kepada biaya pembangunan, bukan belanja rutin pegawai.Membuat sumber pembiayaan defisit anggaran diharapkan bukan berasal dari utang luar negeri (terutama lembaga multilateral), tetapi diutamakan dari sumber domestikMembuat penyerapan anggaran berdasarkan pembagian waktu sehingga penyerapan anggaran tidak menumpuk pada triwulan terakhir (seperti yang selama ini terjadi)Terwujudnya sistem akuntansi pemerintahan yang lebih mementingkan fungsi daripada prosedur administrasi, sehingga pada satu sisi realisasi belanja anggaran (baik pusat maupun daerah) tidak terbebani oleh prosedur akuntansi dan di sisi lain pendapatan negara dapat dicatat secara transaparan.Strategi Menuju Kemandiriandan Stabilitas Fiskal7

Perjelas dan pertegas isi Pasal 33 ayat (4) Undang-undang Dasar 1945 hasil Amandemen Keempat;Revisi Pasal 31 ayat (4) menjadi, Negara memprioritaskan belanja anggaran pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pengembangan teknologi industri dan memajukan ilmu pengetahuan;Berikan kewenangan yang jelas bagi Presiden untuk menyetujui atau tidak menyetujui dan menetapkan kebijakan-kebijakan strategis di Ibu kota negara;Berikan kewenangan yang jelas bagi seorang Gubernur atas nama Pemerintah untuk menyetujui atau tidak menyetujui dan menetapkan kebijakan-kebijakan strategis di ibu kota Provinsi;Lakukan revisi terhadap Undang-undang RI No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025;Buat kriteria wajib pengisian jabatan menteri-menteri terkait program Menuju Indonesia 2033 (Misalnya, Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri Koperasi dan UKM, wajib diserahkan kepada orang yang ahli dan cakap di bidangnya, bukan semata-mata jabatan hasil transaksi politik dan bagi-bagi kursi);8Strategi Kelembagaan dan Kebijakan Khusus

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas harus juga memiliki kewenangan mengendalikan pembangunan nasional;Kementerian Komunikasi dan Informatika harus memiliki program khusus untuk mempebaiki citra buruk Indonesia di mata masyarakat internasional akibat Peristiwa Sambas, Peristiwa Mei 1998, Bom Kedubes Australia, Hotel JW Marriot dan Bom Bali;Kementerian Komunikasi dan Informasi harus memiliki program menyeimbangkan informasi pasar yang asimetris, terutama untuk pasar komoditas-komoditas yang menjadi konsumsi masyarakat banyak;Promosi jabatan struktural dan fungsional di lembaga pemerintahan dan perguruan tinggi negeri menuju jabatan struktural maupun fungsional tertinggi harus memasukkan kriteria telah mengabdi di salah satu daerah di luar Jawa dan di luar daerah asal tugas tetap, sekurang-kurangnya dalam waktu tertentu secara berturut-turut atau selama sekian tahun secara tidak berturut-turut. (Misalnya, untuk menjadi Professor di UI, IPB, ITB, UGM, Unair, seorang dosen harus pernah menetap dan mengajar di salah satu unversitas di luar Jawa untuk jangka waktu tertentu. Pola serupa diberlakukan bagi orang yang akan menduduk jabatan struktural aselon I dan II);Tanam dan perkuat nilai-nilai kewirausahaan dan etika usaha di kalangan peserta didik sejak dini;Revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) menjadi Balai Latihan Keterampilan Wirausaha (BLKW) dengan melibatkan kalangan profesional dan pengusaha yang sudah berhasil;9

Mengapa Penting Memulai Perjalanan Menuju Indonesia 2033 dari Kalimantan?10

11Untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera, berkeadilan, dengan perekonomian yang tumbuh secara berkelanjutan;Metode yang lebih efektif untuk mencapai sasaran-sasaran program-program pembanugunan kawasan tertinggal, pulau-pulau terluar dan daerah pinggiran, dan sasaran-sasaran sistem keamanan perbatasan;Untuk memudahkan penataan kembali Jakarta dan kota-kota besar di Jawa (bukan lari dari masalah dan bukan memindahkan masalah;Menghindari tumbuhnya berbagai ketegangan-ketegangan sosial dan membangkitkan posisi sebagai bangsa yang bermartabat;Akan menghentikan paradoks pembangunan yang terkandung dalam program-program transmigrasi, pembangunan daerah tertinggal, pembangunan perbatasan dan pulau-pulau terluar, Kawasan Timur Indonesia, dll., (saat ini).Dengan syarat, agenda pemindahan episentrum harus didukung oleh, dan menjadi bagian dari, kebijakan pembangunan strategis lainnya

SUMBER-SUMBER KETEGANGAN DALAM PEMBANGUNAN12

Nasional: Konsentrasi dan Distribusi Penduduk13

14Sebaran Penduduk menurut Pulau Utama

15 Catatan: Kepadatan penduduk rata-rata nasional, 124 orang/km2 Kepadatan Penduduk/Km2 DKI & Kota-kota di Jabar-Banten

Peta Kongesti Transportasi Antarwilayah16

Peta Kongesti Industri17

Ket: Pertumbuhan rumah tangga Petani= 2,2% (1993 2003) Pertumbuhan petani gurem= 2,6% (1993 2003) Pertumbuhan luas panen padi= 0,8% (1993 2003) Sumber: BPS (Sensus Pertanian 1993 dan 2003), data 2008 hasil proyeksi18Mencegah Potensi Lonjakan Migrasi Desa-Kota di Jawa

Mencegah Memburuknya Ketimpangan AntarwilayahSumber data: Dimodifikasi dari Anggito Abimayu, presentasi di Komisi XI DPR RI, 30 Agustus 2010.19

Beberapa Contoh Program Pembangunan dalam ParadokIngin mewujudkan ketahanan pangan, tapi lahan pangan paling subur dibiarkan terus-menerus berkurang untuk perluasan kawasan industri dan bisnis properti;Ingin memajukan kawasan perbatasan, tapi Jakarta dan sekitarnya terus ditingkatkan daya tariknya;Ingin meningkatkan pemebangunan pedesaan, tetapi daya tarik kota terus ditingkatkan dan desa terus dibuat makin inferior;Daerah penghasil bahan bakar pembangkit energi (migas dan batubara), masyarakatnya antri BBM dan terkena pemadaman bergilir;

20

Pengembangan Kota-kota Kecil di Luar Jawadan Pembangunan Kota Baru di KalimantanUsulan Tim Visi Indonesia 203321

Pemberian prioritas terhadap sektor ekonomi yang banyak menyerap tenaga kerja dan menyediakan sumber penghidupan yang berkelanjutan; Meningkatkan kualitas dan kedalaman peran tenaga kerja di sektor-sektor industri dan jasa;Meningkatkan daya saing SDM dan kapasitas unit-unit produksi industri nasional;Mentransformasikan dan mentransmisikan dana yang diperoleh dari eksploitasi sumber daya alam dan pemanfaatan daya dukung lingkungan ke bidang peningkatan kualitas SDM dan pengembangan serta inovasi teknologi komersial, dan pembangunan kota-kota yang berkualitas yang tidak jauh dari area eksploitasi SDA; Mentransformasikan ekonomi berbasis ekstraktif di luar Jawa menjadi kawasan-kawasan ekonomi lokal yang digerakkan oleh sektor--sektor manufaktur dan jasa yang menyerap banyak tenaga kerja di sekitar daerah-daerah ekstraktif tersebut;Mengoptimalkan fungsi-fungsi aset yang tidak terpakai atau yang pemakaiannya jauh di bawah kapasitas terpasang;

22Butir-Butir Misi Baru Pembangunan

Membatasi dan menghentikan peningkatan aktivitas produksi sektor-sektor yang menurunkan dan menghilangkan fungsi ruang publik dan menurunkan dan menghilangkan pekerjaan yang sudah ada dalam masyarakat;Mengurangi kesenjangan produktifitas antara rumah tangga golongan atas dan golongan menengah ke bawah;Mengurangi kesenjangan kemampuan produksi komoditas olahan antara daerah Pulau Jawa dan luar Jawa;Mengamankan kebutuhan pokok masyarakat dengan mencapai swadaya produksi untuk komoditas padi, jagung, kedelai, dan komoditas-komoditas kebutuhan pokok lainnya dengan memproteksi lahan-lahan subur untuk pertanian, meningkatkan dukungan infrastruktur dan penerapan teknik yang paling efisien namun tetap ramah lingkungan.Membangun manusia Indonesia yang seutuhnya dengan menggunakan indokator-indikatopr kesejahteraan manusia sekaligus indokator-indikator kemajuan tatanan sosial dan perilaku sosial warga negara;Menguatkan dan memberdayakan generasi muda dan kelas menengah sebagai penggerak pembangunan di segala lapisan, sektor dan wilayah.

23

Menciptakan landasan kelembagaan untuk tercapainya ketahanan dan kedaulatan pangan; Mengatasi krisis daya dukung lingkungan dan cadangan sumber daya alam yang telah mengakibatkan krisis air bersih dan makin menyusutnya daerah tangkapan air di Jawa. (Pada tahun 2005, beberapa kab/kota mengalami defisit air hingga 8 bulan/tahun, bahkan pada 2025 ada yang mencapai 12 bulan/sepanjang tahun);Memanfaatkan kelimpahan air bersih yang terbuang sia-sia di luar Jawa yang persediaannya jauh melebihi kebutuhan nasional.Mencegah krisis ekonomi dan krisis sosial seperti yang terjadi akhir tahun 1990-an akibat lemahnya fondasi-fondasi ekonomi yang membuat perekonomian Indonesia tetap rapuh dan tumbuh rendah secara rata-rata untuk jangka panjang;Memahami bahwa ketahanan ekonomi nasional sangat ditentukan oleh distribusi aset-aset produktif antarkelas sosial, antarwilayah, etos kerja dan etos kewirausahaan, dan oleh peran ilmu pengetahuan dan teknologi dalam produk dan jasa yang dihasilkan;

24

Menjadikan alokasi rata-rata investasi langsung yang efektif sebesar 60% di luar Jawa;Menjadikan kota-kota di Jawa tertata sebagai kota yang sehat dan efisien bagi masyarakat dan serasi secara ekologis;Terbentuknya infrastruktur yang memadai dalam rangka menstimulus pertumbuhan ekonomi di luar Jawa;Munculnya birokrasi yang efektif sekaligus efisien;Kuatnya badan-badan usaha publik milik negara di bidang-bidang tertentu untuk menjamin terlaksananya pasal 33 UUD 1945, yaitu untuk menjamin tanah, air dan sumberdaya penting lainnya digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; Menguatnya lembaga-lembaga penegak hukum dengan aparat yang bekerja profesional dan bebas dari KKN dalam waktu kurang dari lima tahun;Menjadikan porsi peran ekonomi pedesaan di Jawa naik dari 10% ke sekitar 30% dari total perekonomian Jawa;25Kondisi yang Harus Diciptakan untuk Indonesia 2033

Bergesernya persentase penduduk di luar Jawa menjadi sebesar 60% dari total jumlah penduduk;Lahirnya kota-kota kebanggaan provinsi dengan ciri khas masing-masing;Berkembangnya industri maritim dan wisata maritim berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai salah satu andalan ekonomi nasional;Munculnya nilai-nilai, sikap dan perilaku bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berupa ketaatan, hormat dan sadar akan pentingnya ketertiban hukum, ketertiban sosial, konsensus, dan mengedepankan multikulturalisme dan demokrasi;Meningkatnya peran perbankan sebagai lokomotif pembangunan di daerah luar Jawa;Menjadikan tingkat penyerapan kredit atau Loan to Deposite Ratio (LDR) di provinsi-provinsi di luar Jawa berkisar di atas 90%;Meningkatnya peran perbankan di pedesaan Jawa dalam angka yang signifikan dan menghilangnya peran lembaga tengkulak dalam sistem pembiayaan dan transaksi komoditas di pedesaan;26

Munculnya arah pertumbuhan kota-kota dan pedesaan yang seimbang, lestari dan berkelanjutan, dalam suatu Strategi Nasional Pengembangan Kota-kota, sehingga menghasilkan tatanan: (1) Kota-kota di Jawa tertata sebagai kota yang sehat dan efisien bagi masyarakat dan serasi secara ekologis, (2) Tumbuhnya kota-kota metropolitan, besar, sedang dan kecil di luar P. Jawa sebagai kota-kota baru yang lestari, (3) Tumbuhnya kota-kota dan wilayah pendukungnya secara berkelanjutan dan menjejaring (network based), menggantikan pola hirarkis yang ada saat ini. Tumbuhnya peran perguruan tinggi sebagai basis kemajuan peradaban, pengembangan sistem dan mekanisme tata kelola pemerintahan, dan kemajuan teknologi, sehingga: 10 (sepuluh) universitas di tanah air mencapai predikat universitas riset, 3 (tiga) universitas di Indonesia masuk ke dalam peringkat 50 besar universitas terbaik dunia,Tercapainya posisi setara dari sepuluh universitas di luar Jawa dengan UI, ITB, IPB dan UGM; 27

Sebanyak 64 kota baru berpenduduk sekitar 500.000 jiwa yang terencana dan terkelola dengan perangkat hukum dan perundang-undangan yang jelas dan tegas, muncul di luar Jawa, terutama di Kalimantan, dan Kawasan Timur Indonesia;Lima sentra industri, kawasan budidaya dan pusat pemasaran hasil perikanan dan hasil-hasil laut lainnya, berproduksi di Kawasan Timur Indonesia (Catatan: Indonesia setiap tahun kehilangan sekitar Rp 30 triliun akibat illegal fishing: MI, Pos Kota, dll, 4 Jan 2008);Sebanyak 40% dari produksi makanan dan minuman kemasan, alas kaki, pakaian jadi, barang logam, kerajinan kayu dan rotan nasional, berasal dari desa-desa di Jawa, 25% dari total produksi nasional untuk produk tersebut berasal dari desa-desa di luar Jawa, dan sisanya dari kota-kota di Jawa maupun luar Jawa;Terbentuknya infrastruktur yang memadai dan mendukung pembangunan wilayah dan kota-kota di tanah air, serta dalam rangka menstimulus pertumbuhan ekonomi di luar Jawa; Pembiayaan pembangunan sebagian besar berasal dari dalam negeri. 28

Mengendalikan, membatasi dan/atau menghentikan peningkatan aktivitas dan perluasan area produksi sektor-sektor yang menurunkan daya dukung lingkungan dan yang mempersempit akses generasi yang akan datang untuk membuka lapangan usaha sendiri dan lapangan kerja yang berjangka panjang;Merumuskan dan menerapkan Strategi Nasional Pengembangan Kota-kota di tanah air yang bertumpu pada prinsip-prinsip pembangunan kota berkelanjutan dan menempatkan penataan ruang sebagai matra pem-bangunan penting sekaligus instrumen pengembangan wilayah di tanah air, sehingga mengarahkan untuk: (1) Menata kota-kota di P. Jawa sebagai kota-kota berbasis pengetahuan, industri jasa dan perlindungan lingkungan hidup, (2) Menggerakkan secara efektif kota-kota di luar P. Jawa sebagai pusat-pusat pertumbuhan baru berbasis sumberdaya alam dan industri manufaktur dengan mengacu pada strategi nasional pembangunan kota-kota, (3) Menumbuhkan kota-kota dan wilayah pendukung di sekitarnya secara berkelanjutan dengan mengunakan pendekatan telapak ekologis, 29Strategi yang Diperlukan

Usulan 64 Kota dan Pusat Pertumbuhan BaruCatatan: Untuk Kalteng, ditambah dengan Pengembangan fungsi Kota PalangkarayaSebagai Kota Pusat Kebudayaan dan Ilmu Pengetahuan di Kalimantan

30

(4) Menumbuhkan kota-kota secara menjejaring (network based), menggantikan pola hirarkis yang ada saat ini, (5) Memindahkan Ibu Kota RI dari P. Jawa ke wilayah yang berada di sentral nusantara, sebagai penggerak tumbuhnya keseimbangan pembangunan antar-wilayah dan untuk mencegah semakin parahnya kerusakan lingkungan di P. Jawa; Mengembangkan sistem penataan ruang kota yang berbasis pem-berdayaan masyarakat dengan memperhatikan karakter manusia, keluarga dan komunitas (neighborhood concept), sehingga mengarahkan operasionalisasi strategi ini dalam bentuk: (1) Mengurangi pendekatan pengadaan berbasis proyek, (2) Menghapus dikotomi formal-informal, kaya-miskin, dan terencana-tak terencana, dan (3) Menanggulangi kemiskinan kota dengan memberi prioritas pada regularisasi permukiman informal/ilegal dan aktivitas informal lain ke dalam aktifitas formal kota.

31

Memajukan pembangunan kota yang memihak kaum miskin (pro-poor) secara bersinergi dengan pemihakan pertumbuhan, pemihakan penyediaan lapangan kerja dan perlindungan lingkungan (pro-growth, pro-job and pro- environment), dan diterapkan secara konsisten dan konsekwen terhindar dari jargonisme, melalui: (1) Arah kebijakan yang pro-poor, (2) Perencanaan pembangunan dan penganggaran yang partisipatif, (3) Pelayanan publik yang akuntabel, (4) Tata kelola yang transparan, serta (5) Pertumbuhan ekonomi kota yang bertumpu pada potensi lokal.Membangun harmoni dan keterpaduan pembangunan kota, melalui: (1) penanganan terpadu urusan perumahan, permukiman, sistem transportasi dan lingkungan hidup, (2) Menghapus fragmentasi dan dikotomi urusan tata ruang-infrastruktur-tanah, kota-desa, kota-daerah, dan dikotomi perumahan-permukiman, (3) Harmonisasi hubungan sektor publik-komunitas-swasta menuju Public Sector Led, Community Sector Empowermen, and Private Sector Support dalam pembangunan kota-kota di 32

(tanah air, dengan prioritas pada pengembangan sistem jaringan transportasi umum, tata ruang dan tata guna tanah dan pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman (air bersih, sanitasi, dll), melalui penguatan Perusahaan-perusahaan Umum Milik Negara, pengembangan perencanaan partisipatif (forum kota dll) dan pengembangan potensi CSR Perusahaan Swasta. Membangun kapasitas manajemen kota yang tinggi secara progresif dalam teknikalitas penting: (1) Pengendalian sektor informal tanpa kekerasan dan menghentikan praktek pembiaran-pembiaran tumbuhnya sektor informal kota, (2) Manajemen pemukiman kembali (resettlement) yang manusiawi, (3) Pengembangan kawasan-kawasan permukiman baru yang diselenggarakan oleh perusahaan publik, (4) Skema konsolidasi tanah dan menghentikan praktek-praktek akuisisi tanah dan spekulasi tanah yang tidak terkendali, (5) Koordinasi manajemen investasi infrastruktur kota.

33

Memaksa melalui perangkat hukum dan penegakan hukum yang tegas pemanfaatan lahan di Pulau Jawa secara efisien dan berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan;Memulihkan kembali fungsi, dan meningkatkan produktivitas lahan penghasil pangan di Jawa;Memprioritaskan peningkatan kapasitas dan kualitas produksi industri dan jasa yang padat pengetahuan dan tenaga kerja dengan membangun beberapa Science and Technology Industrial Parks;Mempercepat tersedianya kecukupan energi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di atas 7 persen per tahun (lihat strategi RRC);Mengurangi kuantitas unit organisasi bikrokrasi dan meningkatkan kualitas aparat birokrasi sebagai upaya reformasi birokrasi dengan basis kinerja; Menyederhanakan jumlah partai politik dan fraksi di legislatif dan memberikan imbal hak yang sebanding bagi setiap partai politik sesuai prestasinya dalam meraih dukungan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas demokrasi. 34

PELUANG MEMBANGUN EKONOMI NASIONALYANG EFISIEN, MANDIRI DAN RAMAH EKOSISTEM35

Menata ulang kawasan-kawasan pelabuhan, kawasan pertokoan, kawasan taman kota, kawasan pendidikan, kawasan hotel dan restoran, dsb di sepanjang sungai-sungai besar, seperti Kapuas, Mahakam, Musi, Barito, Martapura, dan beberapa sungai lainnya, dan mengembangkan kawasan potensial di pinggir sunggai sebagai kawasan wisata ramah lingkungan, seperti di Sungai Batanghari, Kahayan, Krueng Aceh, dan lain-lain;Membina dan mengarahkan usaha kuliner dan usaha wisata lainnya di kota-kota dan kawasan pengembangan di pinggir sungai;Mendidik masyarakat di sepanjang pinggir sungai-sungai cinta lingkungan, kebersihan dan keindahan;Mendidik penduduk usia produktif agar menjauhi dan meninggalkan perilaku ekonomi mumpung dan menjadi berorientasi ke kebutuhan generasi masa depan;Membangun beberapa taman kota di pinggir sungai;Mengoordinasikan pembangunan dan pengembangan daerah-daerah wisata di Kota-kota di tepi sungai-sungai besar;

Kota-Kota SungaiSebagai Daerah Ekowisata36

Industri MaritimMemproduksi kapal-kapal Ferry Ro-roMemproduksi kapal-kapal panangkap ikanPengolahan sumber pangan dari laut;Industri perikananJasa-jasa kelautanPariwisata kelautan ramah lingkungan37

Industri DirgantaraProduksi pesawat commuter berkapasitas seat 20 40 penumpang;Jasa-jasa penumpang dan pengnjung Bandara ukuran kecil dengan panjang landasan 1 km;Jasa perawatan dan perbaikan pesawat commuter.38

Membangun Kalimantan sebagai Episentrum Pembangunan NasionalIndonesia Menuju Tahun 203339

Pusat-pusat Pertumbuhan dan PengembanganPembangunan Nasional di Kalimantan40

41

42Relatif berada di tengah secara geografis sehingga mendukung usaha membangun multi-growth pole nasional yang diikuti multi-growth pole wilayah untuk membangun perekonomian nasional yang efisienSumber bahan baku dan energi nasionalSumber air memadai untuk jangka panjangMemiliki lahan kosong layak bangun yang luas karena kepadatan penduduk terendah bersama dengan PapuaPaling aman dari gempa bumiTidak terlalu jauh dari pusat pertumbuhan saat ini, sehingga menghindari kemungkinan terjadinya shock.Alasan Pemindahan Episentrum Nusantara ke Kalimantan

Syarat-syarat Dasar Pembangunan Pusat-pusat Pertumbuhan dan Pengembangan Kawasan Baru di KalimantanPrinsip penciptaan pusat-pusat pertumbuhan baru di Kalimantan tidak boleh menambah persoalan yang sudah ada seperti masalah perkotaan di tiga kota saat ini, Banjarmasin, Pontianak dan Samarinda;Kota Banjarmasin, Pontianak dan Samarinda seharusnya masuk ke dalam Program Nasional Penataan Kota sebagai salah satu metode untuk meningkatkan kualitas pembangunan nasional;Khusus untuk Kota Palangkaraya, mengingat faktor historis, geografi kebudayaan dan kondisi lahan, sebaiknya dihidupkan sebagai Kota Pusat Budaya Kalimantan dan Kota Ilmu Pengetahuan;Kota-kota baru dan kawasan pertumbuhan baru yang akan ditumbuhkan harus diletakkan ke dalam rencana pembangunan Jejaring Kota Kalimantan dan Jejaring Kota Nasional yang terdiri dari karakter, kompetensi dan keunggulan berbeda;Jika ada keinginan memindahkan Ibukota NKRI ke salah satu titik kawasan baru, hendaknya direncanakan dengan sangat paripurna.43

Syarat-syarat Khusus Pembangunan Ibukota Baru di KalimantanTerpadu antara fungsi-fungsi permukiman, pusat pendidikan, pusat penelitian, kawasan industri jasa, dan rekreasi serta didukung sistem transportasi, prasarana permukiman dan fasilitas-fasilitas kota yang memadai (Revisi UU 29/2007 tentang Ibu Kota Negara);Memiliki konsep manajemen kota yang kuat dan mampu mengendalikan pemanfaatan ruang-ruang kota dan wilayahnya secara efektif (Implementasi UU Penataan Ruang 26/2007);Memiliki sistem transportasi publik yang terpadu inter-moda dan terpadu dengan pusat-pusat aktivitas kota berdasarkan konsep TOD (Transit Oriented Development); 44

Pengembangannya didasarkan pada integrated urban infrastructure management;Memiliki Kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun (Implementasi UU 4/1992 dan PP 80/1999);Menyediakan perumahan yang layak bagi seluruh warganya, melalui pengembangan permukiman campuran multistrata yang bebas dari eksklusivisme lingkungan permukiman;Penyediaan kawasan permukiman berbasis komunitas (community housing);Penerapan konsep green building, sustainable landscape dan juga sustainable settlements; 45

Pembangunan kapasitas dan pengembangan kelembagaan (capacity building and institutional development) pengelolaan Ibukota NKRI;Memiliki agenda pembangunan sosial dan budaya yang jelas untuk mewujudkan masyarakat kewargaan (citizenship) dan masyarakat demokratis;Memproteksi dan menjamin reservasi seluruh panjang kawasan pantai, atau kawasan tepian sungai, atau tepian danau dan situ, sebagai ruang publik, dimana tidak seorangpun terhalang untuk mengaksesnya secara bebas;Pemerintahan Kota yang berbentuk Daerah Administratif Khusus yang Walikotanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan melewati tahap Uji Kelayakan oleh sebuah Tim atau Dewan Kota. 46

21 Kota Sungai di KaltengNOKOTAKABUPATENNOKOTAKABUPATEN1Nangka BulikLamandau 12Baamang Sampit2Kota Waringin LamaKotawaringin Barat13Pulang PisauPulang Pisau3PangkalanbunKotawaringin Barat14KualakurunGunung Mas4RantaupulutKotawaringin Barat15TumbangkunyiMurung Raya5Telaga PulangKotawaringin Barat16TumbanglahangMurung Raya6KualakuayanKotawaringin Timur17PurukcahuMurung Raya7ParenggeanKotawaringin Timur18MuaratewehBarito Utara8TumbangsamaKatingan19BuntokBarito Selatan9KasonganKatingan20KualakapuasPulangpisau10PetakbahambangKatingan21PalangkarayaPalangkaraya11Sampit Sampit47

NOKOTANEGARASUNGAI1London United KingdomThames2Paris PerancisRhone Saone3ViennaAustriaDanube4PrahaChekoslowakiaVitava5CairoMesirNil6TokyoJepangSumida7WarsawaPolandiaWista8RomaItalyTiber9MelbourneAustraliaYara10BangkokThailandChoa Phraya11ShanghaiChinaHuangpuKota-Kota Indah Karena Sungai49

Sistem Transportasi Nasional Menuju 203350

Indonesia yang luas tetap memerlukan pelayanan penerbangan jarak jauh dan sedang oleh pesawat berukuran 50 penumpangan atau lebih;Tetapi, pengembangan 64 kota-kota menengah akan menghidupkan penerbangan jarak dekat dengan pesawat komuter berkapasitas 20 - 40 penumpang;Contoh rute penerbangan pesawat komuter untuk Kalimantan dan sekitarnya: Belitung-Pontianak-Putussibau-Ketapang-Pangkalan Bun-Banjarmasin-Batulicin/Pulau Laut-Balikpapan-Bontang/Sangatta-Tanjung Redep-Tarakan-Malinau-Nunukan-Tanjung Selor;51

52

1KE Sumatera

2KE Jawa5KE Bali Nusa Tenggara6KE Papua - Maluku3KE Kalimantan4KE Sulawesi Maluku UtaraJakartaMedanPekanbaruJambiPalembangLampungSemarangBanjarmasinPalangkarayaPontianakMakassarManadoKendariGorontaloManokwariJayapura346SerangMamujuBIMP-EAGAPusat ekonomiPusat ekonomi megaUsulan lokasi KEKLokasi FTZMeraukeKupangSamarindaTernateWamenaSorongAmbonIMPIAN INDONESIA VERSI MP3EI/PEMERINTAH: 6 (ENAM) KORIDOR EKONOMI PRIORITAS 54521Future Global Hub K. TanjungFuture Global Hub BITUNGDenpasarMataramSurabayaInternational Port PANJANGInternational Port TELUK LEMBAR5354

LAMPIRANBiodata Tim Perancang59

ANDRINOF A. CHANIAGO lahir di Padang, 3 November 1962. Saat ini bekerja sebagai Pengajar pada Departemen Ilmu Politik FISIP UI, untuk mata kuliah-mata kuliah: Ekonomi-Politik pada Program S1 dan S2; Politik Perkotaan pada Program Sarjana Ekstensi, dan Isu-isu Politik Dalam Kebijakan Publik pada Program S2 FISIP UI. Selain itu, penulis juga menjadi Senior Fellow The Habibie Center .

Bersama beberapa peneliti mendirikan Center for Indonesian Regional and Urban Studies (CIRUS) pada tahun 1999, dan mendirikan CIRUS Surveyors Group (CSG) pada 2008. Saat mahasiswa pernah menjadi Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa dan menjadi Ketua Umum Senat Mahasiswa FISIP UI. Juga pernah aktif pada beberapa organisasi sosial (nonprofit), yakni sebagai Anggota Dewan Redaksi Jurnal Galang, (jurnal pemikiran tentang penggalangan dana sosial atau filantrofi); dan menjadi Ketua III Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI);

Menyelesaikan S-1 dari Jurusan Ilmu Politik, FISIP UI, dan S2 (Magister)) dari Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik dari FE UI, serta Diploma The National Development Courses dari Fu Hsing Kang College, Taipei, Taiwan, (2004); Mengkuti Short Courses dan Training, antara lain, (1) Economic Globalization, di Wuhan, China, 2007; (2) Taiwan Economic Development and Planning, di Taipei, Taiwan, 2006; (3) Sustainable Urban Development di Touyuan City, Taiwan, 2004; dan (4) Conflict Mediation, di Oslo dan Troms O, Norwegia, 2003. Menulis buku berjudul, Gagalnya Pembangunan: Kajian Ekonomi Politik Akar Krisis Indonesia (LP3ES, Jakarta, 2001), dan sejumlah tulisan pada buku, jurnal dan media massa.

48

AHMAD ERANI YUSTIKA lahir di Ponorogo, 22 Maret 1973. Menyelesaikan gelar sarjana dari Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (IESP) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 1996. Setelah lulus aktif memublikasikan tulisan di berbagai media massa dan jurnal ilmiah. Pada tahun 2001 menuntaskan studi postgraduate (MSc.) dan tahun 2005 menyelesaikan studi doktoral, semuanya di University of Gttingen (George-August Univesitat Gttingen) Jerman dengan spesialisasi ekonomi kelembagaan.

Buku yang pernah diterbitkan antara lain: Perspektif Baru Pembangunan Indonesia: Catatan Kritis terhadap Isu-Isu Aktual (Brawijaya University Press dan P3BE, Malang, 1997); Industrialisasi Pinggiran (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000); Pembangunan dan Krisis: Memetakan Perekonomian Indonesia (PT Grasindo, 49

Jakarta, 2002); Economic Analysis of Small Farm Households (Brawijaya Univesity Press, Malang, 2003); Negara vs Kaum Miskin (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003); Transaction Cost Economic of the Sugar Industry in Indonesia (Wissenschafttsverlag Vauk Kiel KG, Germany, 2005). Selain itu, juga menjadi editor buku: Emansipasi Kebijakan Lokal: Ekonomi dan Bisnis Paskasentralisasi Pembangunan (Bayumedia, Malang, 2003); Perekonomian Indonesia: Deskripsi, Preskripsi, dan Kebijakan (Bayumedia, Malang, 2005); dan Menjinakkan Liberalisme: Revitalisasi Sektor Pertanian dan Kehutanan (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005).

Sejak tahun 1997 bekerja sebagai dosen di kampus almamater dan pernah menjabat sebagai sebagai Direktur Eksekutif ECORIST (The Economic Reform Institute). Pada tahun 2006 terpilih sebagai Dosen Berprestasi I (Teladan I) Universitas Brawijaya. Sekarang menjabat sebagai Direktur Utama INDEF.

MOHAMMAD JEHANSYAH SIREGAR dikenal dengan Jehan Siregar sejak tahun 1995 hingga sekarang menjadi staf pengajar dan peneliti di Kelompok Keahlian Perumahan dan Permukiman, Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan, Institut Teknologi Bandung (KKPP, SAPPK ITB).

Setelah menamatkan Sarjana Arsitektur di ITB tahun 1995, di tempat yang sama Jehan mendapatkan Magister di alur studi Perumahan dan Permukiman pada tahun 1999, hingga kemudian memperoleh gelar Ph.D pada 2006 di bidang Perencanaan Kota dari The University of Tokyo, Jepang. Konsistensi di bidang perumahan dan permukiman terlihat dari fokus studi sejak tingkat sarjana, yaitu Studio Tugas Akhir berjudulAplikasi Konsep Support dalam Desain Rumah Susun Sederhana, Tesis berjudul Model Perumahan untuk Keluarga Muda Kelas Menengah Perkotaan, dan Disertasi di bidang kebijakan perumahan berjudul Identifying Policy Networks in the Development of Indonesian Housing Policy.50

Selain mengajar di Program Sarjana Arsitektur dan Magister Perumahan dan Permukiman ITB, sejak tahun 1993 Jehan Siregar sudah terlibat dalam berbagai kegiatan pendampingan masyarakat, terutama di kawasan Kota Bandung dan Jawa Barat. Antara 1997 hingga 2002 sebagian besar kegiatannya ada di Lembaga Pengakbdian Masyarakat ITB. Sejak tahun 2001 terlibat dalam berbagai kegiatan di Direktorat Jenderal Perumahan dan Permukiman, Departemen Pekerjaan Umum, di Kementerian Perumahan Rakyat sejak tahun 2005, di Direktorat Perumahan Bappenas, dan di UN-Habitat Jakarta sejak tahun 2007. Beberapa karya yang dihasilkan di antaranya adalah RPJM Perumahan dan Permukiman 2000-2004, Rencana Pembangunan Rusunawa 2000-2004, dan berbagai makalah di bidang perumahan, permukiman, pengembangan komunitas, pertanahan dan penataan ruang

TATA MUSTASYA menyelesaikan pendidikan pascasarjana (Master of Arts) bidang Manajemen Pembangunan di University of Turin and ITC-ILO (2009) dan sarjana bidang Ekonomi Pembangunan, FE UI (2001). Sejak lulus UI, ia bergelut di bidang riset, analisa, dan advokasi kebijakan dengan konsentrasi politik dan pembangunan. Dalam kurun yang sama, ia menjadi editor freelance dan penulisa kolom di beberapa media nasional, seperti Kompas, The Jakarta Post, Media Indonesia dan Sinar Harapan. Pengalamannya di dunia riset antara lain: Policy and Advocacy Officer Oxfam Great Britain-Indonesia (2007-2009); Analyst/Researcher The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (2005-2007); Researcher The Habibie Center (2004), Researcher and Community Development Officer Indonesian Partnership

on Local Governance Initiatives (2002-2003). Pengalaman lainnya adalah Country Lead, Biofuels Advocacy and Media Campaign, Oxfam International in Indonesia 2008-2009 dan Lead, Monitoring, Evaluation and Learning-Oxfam GB in Indonesia, Media, Advocacy and Communications Team (2007- 2009).

Selain itu, ia aktif mengikuti berbagai konferensi dan seminar, baik sebagai peserta maupun pembicara, misalnya:kontributor International Institute for Environment and Development (IIED) Regional Advisory Panel Meeting, Bangkok, Thailand (2008), peserta aktif Poverty Footprint Workshop, Bangkok, Thailand(2008), utusan Asian Forum on Corporate Social Responsibility, Ho Chi Minh City Vietnam (2007), pembicara dan utusan Roundtable on Sustainable Biofuels for Asia Outreach, Shanghai, China (2007), dan utusan Oxfam International Policy and Lobby Team Conference of Parties for Climate Change, Bali, Indonesia (2007). 51

TERIMA KASIH