· tim seleksi calon anggota kpu provinsi jawa timur jl. raya tenggilis no. 1 — 3 surabaya ......

3

Upload: others

Post on 29-Dec-2019

5 views

Category:

Documents

0 download

Report

Download

Embed Size (px):

TRANSCRIPT

Page 1: · TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KPU PROVINSI JAWA TIMUR Jl. Raya Tenggilis No. 1 — 3 Surabaya ... Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Page 2: · TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KPU PROVINSI JAWA TIMUR Jl. Raya Tenggilis No. 1 — 3 Surabaya ... Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Page 3: · TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KPU PROVINSI JAWA TIMUR Jl. Raya Tenggilis No. 1 — 3 Surabaya ... Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Puji - KPU Provinsi Gorontalo...Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, pada pasal 11 disebutkan tugas dan wewenang

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...kpu-klatenkab.go.id/wp-content/uploads/2017/06/Draft-RUU...3 dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 7. Penyelenggara

kpu-denpasarkota.go.id fileM emerh a tikan Undang Nor-nor I Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2 - kpu-gianyarkab.go.id file2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 09 th 2013.pdf · 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang ... Pemilu. 8. Komisi Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disingkat KPU

- 2 - Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomorkpu-kepahiangkab.go.id/wp-content/uploads/2018/07/Peraturan-KPU...selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir adalah

kpu-babelprov.go.idkpu-babelprov.go.id/index.php/web/download/download_arsip/233/233... · Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara

MULTIGENERATIONAL FAMILY THERAPY UNTUK MEMPERERAT … · 2018. 3. 14. · UKHUWAH DALAM KELUARGA DI JALAN TENGGILIS LAMA III, KEL. TENGGILIS MEJOYO SURABAYA SKRIPSI ... Konsep Dasar

2 - kpu-kuningankab.go.id · Nomor 54/PUU-XIV/2016 tanggal 14 Juni 2017 yang menyatakan bahwa Pasal 48 ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 … · (1) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan oleh KPU. (2) KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah KPU sebagaimana

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang - …(1) KPU, KPU daerah Provinsi, KPU daerah Kabupaten/Kota atau nama lain sesuai dengan tingkatannya, wajib mengumumkan secara berkala

- 2 -kpu-lampungutara.go.id/wp-content/uploads/2015/12/PKPU-5-TAHUN...Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA ... - kpu-salatiga.go.idkpu-salatiga.go.id/wp-content/uploads/2016/06/uu_23_tahun_2014-1.pdf · Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia

kpu-samarindakota.go.idkpu-samarindakota.go.id/po-content/po-upload/pkpunomor2tahun2015... · Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2014 ... laporan dan audit dana kampanye;

2 - KPU 7 tahun 2016... · 2017. 2. 20. · Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

kpu-pematangsiantarkota.go.id · 2019. 12. 2. · Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Jl.Raya Tenggilis No 1-3, Surabaya, Jawa Timur 60292kpud-banyuwangikab.go.id/attachments/article/688/zona7_adm.pdf1 TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA ZONA VII PROVINSI JAWA

PENJELASAN PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK … · Penetapan calon oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ... Serah terima jabatan Gubernur dilakukan di ibukota provinsi. Ayat (2)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA - kpu-kuduskab.go.id filepengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang · Menteri Dalam Negeri, Gubernur, Bupati/ Walikota kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berupa data elektronik (softcopy)

jdih.kpu.go.id KPU BANTUL... · tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 14 ... Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga KPU ... STRUKTUR DAN URAIAN TUGAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG … Idn.pdf · Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota ... pembagian jumlah

2 - kpu-lampungutara.go.idkpu-lampungutara.go.id/wp-content/uploads/2015/12/PKPU-3-TAHUN...2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

JDIH KPU RI KPU...Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang«Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Partai politik atau gabungan partai politik

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN ... kpu...Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

SINKRONISASI PERATURAN KPU DENGAN UNDANG …

kpu-denpasarkota.go.id file3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati

2 - jdih.kpu.go.id KPU 113 KPTS 2016.pdf · 113/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Jenis, Satuan ... Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi

jdih kpu pontianakkpu-pontianakkota.go.id/public/assets/images/upload...Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, ... Indonesia

KECAMATAN TENGGILIS MEJOYO - organisasi.surabaya.go.idorganisasi.surabaya.go.id/sakip/admin/file/renstra/RENSTRA 2016...RENSTRA - KECAMATAN TENGGILIS MEJOYO 1 BAB I PENDAHULUAN I.1

KPU PROVINSI JAWA TIMUR | Situs Resmi KPU …...Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD dan ketentuan pasal 183 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa

kpu-bulelengkab.go.id · 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 ... tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Urnum; Peraturan

Laporan Akhir Vg Tenggilis-1

PUTUSAN - KPU Republik Indonesia · Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik ... menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan ... hubungan kerja dengan seluruh

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT …kpu-sarolangunkab.go.id/dokumen/UU 2016 10 Pilkada.pdf · menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan