tesis pemodelan e-voting berbasis web...tesis s2 yang tidak dipublikasikan terdaftar dan tersedia di...

http://www.gangsir.com

PEMBUATAN MODEL E-VOTING BERBASIS WEB

(STUDI KASUS PEMILU LEGISLATIF DAN PRESIDEN

INDONESIA)

TESIS

Karya tulis sebagai salah satu syarat

untuk memperoleh gelar Magister dari

Institut Teknologi Bandung

Oleh MUHAMMAD SHALAHUDDIN

NIM: 23507023 (Program Magister Informatika)

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG 2009




INDONESIA)

Oleh

Muhammad Shalahuddin NIM: 23507023

(Program Magister Informatika)

Institut Teknologi Bandung

Menyetujui

Bandung, 26 Juni 2009

Pembimbing

Dr.Ing.M.Sukrisno Mardiyanto NIP. 130938170


ABSTRAK



INDONESIA)

Oleh

Muhammad Shalahuddin

NIM : 23507023

(Program Magister Informatika)

Pemilihan umum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Indonesia sebagai sebuah negara demokrasi. Pemungutan suara adalah bagian penting dari proses pemilihan umum. Saat ini proses pemungutan suara di Indonesia masih dilakukan dengan cara konvensional yaitu menggunakan media kertas suara. Electronic voting atau biasa disebut e-voting adalah alat proses demokrasi pada masa depan untuk melakukan proses pemungutan suara dengan memanfaatkan teknologi informasi. Penelitian tentang e-voting dimulai sejak abad 18, ketika Thomas Alfa Edison menerima paten tentang “electronic voting device”. Kegiatan penelitian terkait e-voting meningkat pesat sejak tahun 1990an sampai sekarang. Saat ini sudah banyak negara yang memanfaatkan teknologi e-voting, misalnya Brazil, Jepang, Estonia, dan lain-lain. Ada bermacam-macam teknologi yang digunakan dalam mengembangkan e-voting tersebut, misalnya e-voting melalui World Wide Web (WWW). Permasalahan utama yang dihadapi oleh e-voting sampai saat ini adalah masalah keamanan sehingga masih banyak negara yang belum memanfaatkan e-voting. Pembuatan model e-voting pada tesis ini difokuskan pada teknologi berbasis web karena teknologi tersebut mudah dalam pengaksesannya. Faktor keamanan teknologi web sekarang ini juga sudah cukup baik. Hal ini terbukti dengan semakin banyaknya transaksi internet misalnya transaksi keuangan melalui web. Model yang dihasilkan pada tesis ini diberi nama Web-Vote. Model Web-Vote adalah model e-voting berbasis web yang terdiri dari empat macam sudut pandang, yaitu sudut pandang teknologi, hukum, sosial, dan prosedur operasional. Model yang dihasilkan tersebut bersifat spesifik untuk pemilihan umum di Indonesia. Hasil pengujian membuktikan bahwa model yang dihasilkan mampu memenuhi persyaratan e-voting yang baik. Selain model, pada tesis ini juga dilakukan pembuatan prototype. Prototype tersebut mengimplementasikan regulasi mengenai pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum presiden di Indonesia. Hasil pengujian prototype membuktikan bahwa berjalan dengan baik dan memenuhi kebutuhan fungsional yang ada. Kata kunci: pemilihan umum, e-voting, web, model, Web-Vote, prototype.


ABSTRACT

MODELING WEB BASED E-VOTING

(CASE STUDY INDONESIAN LEGISLATIVE AND PRESIDENT

ELECTION)

by

Muhammad Shalahuddin

NIM : 23507023

(Informatics Master Program)

Election is unseparate part of Indonesia as democratic nation. Voting is an important part of election. Nowadays, Indonesia are still using conventional voting model by paper ballot. Electronic voting or usually called e-voting is the future democratic tools to execute information technology supported voting process. Researchs about e-voting have begun since 18th century, when Thomas Alfa Edison received patent for an “electronic voting device”. Researchs about e-voting increase rapidly since1990s until now. Nowadays, a lot of countries have already used e-voting, for example Brazil, Japan, Estonia, etc. There are kinds of technology that used in e-voting, for example e-voting over World Wide Web (WWW). The biggest problem of e-voting is security so many countries not yet using e-voting. Modeling e-voting in this thesis is focus on a web based technology because that technology easy to access. Security factor for web based technology is good enough because nowadays a lot of transactions using internet, for example internet banking. Model that produced in this thesis is called Web-Vote. Web-Vote model is a web based e-voting model that consist of four points of view, that is technology, law, social, and operational procedure. Web-Vote model is a spesific model for election in Indonesia. Testing result prove that Web-Vote model can fullfil e-voting criterion. Besides of model, this thesis is also produced prototype. That prototype is implement regulation of Indonesian legislative and president election. Prototype testing result proved that prototype run correctly and can fulfill functional requirements. Keywords: election, e-voting, web, model, Web-Vote, technology, law, social, operational procedure.


i

PEDOMAN PENGGUNAAN TESIS

Tesis S2 yang tidak dipublikasikan terdaftar dan tersedia di Perpustakaan Institut Teknologi

Bandung, dan terbuka untuk umum dengan ketentuan bahwa hak cipta ada pada pengarang

dengan mengikuti aturan HaKI yang berlaku di Institut Teknologi Bandung. Referensi

kepustakaan diperkenankan dicatat, tetapi pengutipan atau peringkasan hanya dapat

dilakukan seizin pengarang dan harus disertai dengan kebiasaan ilmiah untuk menyebutkan

sumbernya.

Memperbanyak atau menerbitkan sebagian atau seluruh tesis haruslah seizin Direktur

Program Pascasarjana, Institut Teknologi Bandung.


ii

Tesis ini dipersembahkan kepada Gadiza Mutia S. dan Rosa Ariani S.


iii

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur bagi Allah SWT atas rahmat yang dilimpahkan-Nya sehingga Penulis

dapat menyelesaikan pembuatan laporan tesis yang berjudul “Pembuatan Model E-voting

Berbasis Web (Studi Kasus Pemilihan Umum Legislatif dan Presiden Indonesia)”. Tesis ini

disusun sebagai salah satu syarat kelulusan program magister Magister Informatika di

Institut Teknologi Bandung.

Laporan tesis ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh

karena itu, Penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada nama-nama yang tercantum di

bawah atas bantuan yang diberikan.

1. Bapak M. Sukrisno Mardiyanto selaku dosen pembimbing yang sangat baik hati,

terima kasih atas waktu, tenaga, dan pemikiran yang telah diberikan.

2. Bapak Husni S. Sastramihardja selaku dosen mata kuliah tesis, terima kasih atas

segala kemudahan yang diberikan.

3. Bapak Kridanto Surendro selaku dosen wali, terima kasih sudah menjadi dosen wali

yang baik untuk kami.

4. Bapak Achmad Imam Kristijantoro selaku dosen penguji pada proposal dan sidang

tesis ini, terima kasih atas masukannya dalam penyusunan tesis ini.

5. Ibu Christine Suryadi selaku dosen penguji pada sidang tesis ini, terima kasih atas

masukannya khususnya masukan mengenai perbaikan judul tesis ini.

6. Ibu Ayu Purwarianti selaku dosen penguji pada pra sidang tesis ini, terima kasih

atas saran yang diberikan untuk perbaikan isi tesis ini.

7. Istriku Rosa Ariani Sukamto dan anakku Gadiza Mutia Shalahuddin, terima kasih

atas dukungan moral, bantuan, kerja sama, kasih sayang dan semuanya yang sudah

diberikan padaku.

8. Temanku Andik Taufiq atas segala bantuan moral, material, dan finansial sehingga

tesis ini dapat terselesaikan.

9. Teman-teman seperjuangan angkatan 2007 yang berjuang bersama-sama untuk

menyelesaikan kuliah dan tesis khususnya para pejuang wisuda juli 2009.

10. Bapak Ade Taryat, Ibu Nurhayati, dan seluruh staf Sekolah Teknik Elektro dan

Informatika, Institut Teknologi Bandung lainnya, terima kasih atas segala bantuan

yang telah diberikan.


iv

11. Berbagai pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam

pembuatan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan tetapi Penulis berharap

semoga Laporan Tesis ini dapat bermanfaat bagi Penulis, pembaca, dan semua pihak yang

terkait. Semoga tesis ini mampu memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu

pengetahuan.

Bandung, 26 Juni 2009

Penulis


v

DAFTAR ISI

ABSTRAK............................................................................................................................ iii

ABSTRACT...........................................................................................................................iv

PEDOMAN PENGGUNAAN TESIS .....................................................................................i

KATA PENGANTAR .......................................................................................................... iii

DAFTAR ISI...........................................................................................................................v

DAFTAR LAMPIRAN........................................................................................................ vii

DAFTAR GAMBAR DAN ILUSTRASI........................................................................... viii

DAFTAR TABEL..................................................................................................................ix

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN..............................................................................x

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................... I-1

I.1 Latar Belakang ......................................................................................................... I-1

I.2 Rumusan Masalah.................................................................................................... I-2

I.3 Tujuan ...................................................................................................................... I-3

I.4 Ruang Lingkup......................................................................................................... I-3

I.5 Metode Penelitian .................................................................................................... I-4

I.6 Sistematika Pembahasan.......................................................................................... I-4

BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....................................................................................II-1

II.1 Demokrasi ...........................................................................................................II-1

II.2 Pemilihan Umum (Pemilu) .................................................................................II-2

II.3 Pemungutan Suara ..............................................................................................II-5

II.4 E-Voting..............................................................................................................II-6

II.4.1 E-Vox..............................................................................................................II-9

II.4.2 e-VOTE.........................................................................................................II-10

II.4.3 MarkPledge ...................................................................................................II-12

II.4.4 Sistem E-Voting Terpusat.............................................................................II-14

II.5 Web...................................................................................................................II-15

II.5.1 Pengertian Umum Web.................................................................................II-15

II.5.2 Keamanan Web.............................................................................................II-16

BAB III ANALISIS .................................................................................................... III-1

III.1 Analisis Perbandingan terhadap Sistem Lain ................................................... III-1


vi

III.2 Analisis Kebutuhan........................................................................................... III-3

III.2.1 Kebutuhan Fungsional .................................................................................. III-4

III.2.2 Kebutuhan Non Fungsional .......................................................................... III-5

III.3 Analisis Proses .................................................................................................. III-6

III.3.1 Aktor ............................................................................................................. III-6

III.3.2 Proses ............................................................................................................ III-7

III.4 Aspek Sistem E-Voting................................................................................... III-10

III.5 Keamanan Sistem E-Voting............................................................................ III-11

BAB IV MODEL WEB-VOTE .................................................................................. IV-1

IV.1 Model Teknologi Web-Vote ............................................................................. IV-2

IV.2 Model Hukum Web-Vote ................................................................................. IV-4

IV.3 Model Sosial Web-Vote.................................................................................... IV-6

IV.4 Model Prosedur Operasional Web-Vote........................................................... IV-7

BAB V PROTOTYPE DAN PENGUJIAN................................................................ V-1

V.1 Prototype ............................................................................................................ V-1

V.1.1 Perancangan Kelas ......................................................................................... V-2

V.1.2 Perancangan Basis Data................................................................................. V-3

V.1.3 Perancangan Interaksi Sistem ........................................................................ V-3

V.2 Pengujian............................................................................................................ V-4

V.2.1 Pengujian Prototype....................................................................................... V-4

V.2.2 Pengujian Model ............................................................................................ V-4

BAB VI PENUTUP..................................................................................................... VI-1

VI.1 Kesimpulan ....................................................................................................... VI-1

VI.2 Saran ................................................................................................................. VI-1

DAFTAR REFERENSI ....................................................................................................... xii

DAFTAR PUSTAKA ..........................................................................................................xiv


vii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A Perbandingan Sistem E-Vox, e-VOTE, MarkPledge, dan Sistem E-Voting

Terpusat.............................................................................................................................. A-1

Lampiran B Diagram Kelas Admin ....................................................................................B-1

Lampiran C Diagram Kelas Includes..................................................................................C-1

Lampiran D Diagram Kelas President ............................................................................... D-1

Lampiran E Diagram Kelas Legislative..............................................................................E-1

Lampiran F Diagram Kelas Result ..................................................................................... F-1

Lampiran G Rancangan Basis Data ................................................................................... G-1

Lampiran H Sitemap .......................................................................................................... H-1

Lampiran I Contoh Antarmuka Pengguna ........................................................................... I-1

Lampiran J Hasil Pengujian Prototype ................................................................................J-1


viii

DAFTAR GAMBAR DAN ILUSTRASI

Gambar II-1 Pihak yang terkait Pemilu [19].......................................................................II-5

Gambar II-2 Arsitektur Sistem E-Vox [8] ........................................................................II-10

Gambar II-3 Arsitektur Sistem e-VOTE [7] .....................................................................II-11

Gambar II-4 Arsitektur Sistem MarkPledge [1] ...............................................................II-12

Gambar II-5 Arsitektur Sistem E-voting Terpusat [8] ......................................................II-15

Gambar II-6 Karakteristik Keamanan Sistem...................................................................II-18

Gambar III-1 Use case pemilihan umum.......................................................................... III-7

Gambar III-2 Karakteristik Sistem E-voting................................................................... III-11

Gambar IV-1 Model Umum Web-Vote............................................................................ IV-1

Gambar IV-2 Desain Umum Sistem................................................................................. IV-2

Gambar IV-3 Desain E-voting Server............................................................................... IV-2

Gambar IV-4 Konversi Sistem.......................................................................................... IV-6

Gambar IV-5 Alur Pelaksanaan Pemungutan Suara......................................................... IV-8

Gambar V-1 Package Sistem Web-Vote ........................................................................... V-2


ix

DAFTAR TABEL

Tabel III-1 Deskripsi use case validasi data pemilih ........................................................ III-8

Tabel III-2 Deskripsi use case login ................................................................................. III-8

Tabel III-3 Deskripsi use case memasukkan pilihan ........................................................ III-8

Tabel III-4 Deskripsi use case menjumlahkan pilihan ..................................................... III-9

Tabel III-5 Deskripsi use case melihat hasil pemilihan.................................................... III-9

Tabel III-6 Deskripsi use case logout ............................................................................... III-9

Tabel III-7 Deskripsi use case memantau data pemilih.................................................... III-9

Tabel III-8 Deskripsi use case validasi data hasil perhitungan....................................... III-10


x

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

No. Istilah Penjelasan 1. Abstain Tidak memilih satupun calon yang ada.

2. Banwaslu Badan Pengawas Pemilu, yaitu badan yang

ditunjuk pemerintah untuk bertugas melakukan pengawasan jalannya pemilihan umum.

3. DPD Dewan Perwakilan Daerah, yaitu wakil rakyat yang duduk di lembaga MPR yang bukan berasal dari partai politik.

4. DPR Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu lembaga legislatif setingkat presiden.

5. DPRD Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu lembaga legislatif setingkat kepala daerah. Untuk kepada daerah tingkat satu maka disebut DPRD 1 dan untuk daerah tingkat dua disebut DPRD 2.

6. KPU Komisi Pemilihan Umum, yaitu komisi yang ditunjuk pemerintah sebagai penyelenggara pemilihan umum.

7. MPR Majelis Permusyawaratan Rakyat, yaitu lembaga pemerintahan tertinggi di Indonesia.

8. Partai Sekumpulan orang yang bergabung dalam satu wadah organisasi politik yang mempunyai kesamaan visi dan misi mengenai cara pandang tentang politik dan pemerintahan.

9. Pemilu Pemilihan Umum yaitu proses untuk memilih wakil rakyat maupun kepala negara yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali.

10. Pemilu legislatif Pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPRD, dan DPD.

11. Prototype Sebuah aplikasi yang digunakan untuk memberikan kemudahan dalam pemahaman model sistem yang dikembangkan tanpa harus mengembangkan seluruh sistem yang ada.


xi

No. Istilah Penjelasan 12. RI Republik Indonesia yaitu negara Indonesia yang

dalam tesis ini dijadikan studi kasus untuk penerapan model sistem yang dikembangkan.

13. TPS Tempat Pemungutan Suara, yaitu tempat di mana masyarakat dapat melakukan proses pemberian suara. Biasanya sebuah TPS dibangun untuk mencakup beberapa RT/RW.

14. Web Lihat WWW.

15. Web browser Aplikasi untuk mengakses halaman web yang disimpan pada web server.

16. Web server Aplikasi yang menyimpan halaman web yang dapat diakses oleh pengguna menggunakan web browser.

17. Web-Vote Nama model e-voting berbasis web yang dihasilkan pada tesis ini.

18. WWW World Wide Web atau sering juga disebut dengan web saja yaitu sebuah sistem yang saling terkait menggunakan dokumen hypertext yang diakses melalui jaringan internet.


I-1

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Pemilihan umum merupakan bagian pada suatu proses demokrasi. Indonesia adalah salah

satu negara demokrasi yang melaksanakan pemilihan umum setiap lima tahun sekali. Di

Indonesia, pelaksanaan pemilihan umum dilakukan mulai dari tingkat desa (pemilihan

kepala desa), kota / kabupaten (pemilihan walikota / bupati dan anggota DPRD tingkat 2),

propinsi (pemilihan gubernur dan anggota DPRD 1), sampai tingkat pemerintah pusat

(presiden dan anggota DPR).

Pemilihan umum di Indonesia masih dilakukan secara manual. Warga yang mempunyai hak

pilih datang ke tempat pemungutan suara pada saat hari pemilihan. Mereka kemudian

mencoblos atau mencontreng (√) kertas suara dan kemudian memasukkan ke kotak suara.

Mulai Pemilu Legislatif tahun 2009, proses pemungutan suara dengan cara mencontreng

(√). Setelah proses pemungutan suara selesai, kemudian dilakukan penghitungan suara.

Proses pemungutan dan penghitungan suara secara konvensional tersebut mempunyai

beberapa kelemahan. Berikut ini beberapa kelemahan proses secara konvensional tersebut.

1. Lambatnya proses penghitungan suara. Di Indonesia, proses penghitungan suara

biasanya membutuhkan waktu sampai beberapa minggu.

2. Kurang akuratnya hasil perhitungan suara. Karena proses pemungutan suara

dilakukan dengan pencoblosan kertas suara, sering kali muncul perdebatan

mengenai sah atau tidaknya sebuah kertas suara.

3. Tidak ada salinan terhadap kertas suara. Hal ini menyebabkan jika terjadi kerusakan

terhadap kertas suara, panitia pemilihan umum sudah tidak mempunyai bukti yang

lain.

4. Sulitnya perhitungan kembali jika terjadi ketidakpercayaan terhadap hasil

perhitungan suara.

5. Rawan konflik. Pemilihan umum di Indonesia saat ini sering menimbulkan konflik.

Hal tersebut dipicu adanya ketidakpercayaan terhadap hasil perhitungan suara.

Menurut data pada tahun 2005, dari 226 daerah yang menyelenggarakan pemilihan

kepala daerah terjadi konflik mencapai 20 daerah lebih [15].


I-2

6. Besarnya anggaran yang dilalukan untuk melakukan proses pemungutan suara.

Berdasarkan data terakhir KPU (Komisi Pemilihan Umum), yaitu lembaga

pemerintah yang bertugas melakukan pelaksanaan pemiliham umum di Indonesia,

pemerintah telah menyetujui anggaran pemilu mencapai Rp 10,4 triliun untuk

pelaksanaan pemilihan umum tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 [14].

Anggaran yang sangat besar tersebut digunakan untuk proses pencetakan kertas

suara, distribusi kertas suara, gaji panitia pengawas, dan lain-lain.

Dengan banyaknya permasalahan tersebut, maka muncullah gagasan untuk melaksanakan

pemilihan umum dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada khususnya

teknologi berbasis web. Hal ini juga didukung dengan semakin luasnya jaringan

komunikasi dan biaya komunikasi yang semakin murah. Pada penelitian e-voting ini, solusi

e-voting lebih difokuskan pada pemanfaatan teknologi berbasis web. Teknologi berbasis

web mempunyai kelebihan utama dalam hal kemudahan akses dan biaya yang jauh lebih

murah.

Pemilihan suara secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi elektronik (e-voting)

saat ini dapat menjadi salah satu alternatif untuk menggantikan pemilihan umum secara

konvensional yang sekarang ini digunakan. Penelitian mengenai e-voting telah dilakukan

lebih dari 20 tahun. Permasalahan utama yang dihadapi dalam e-voting adalah terkait

dengan faktor keamanan. Sampai saat ini, belum ada solusi lengkap baik secara teori

maupun praktek yang mampu mengatasi permasalahan tersebut [16].

I.2 Rumusan Masalah Rumusan masalah dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Apa syarat e-voting agar mampu digunakan untuk menggantikan pemilihan umum

secara konvensional, misalnya persyaratan mengenai kerahasiaan (privacy),

kejujuran (fairness), dan lain-lain. Hal ini sangat penting karena pemanfaatan

teknologi berbasis web juga memunculkan adanya kelemahan-kelemahan baru. Jika

kelemahan-kelemahan tersebut tidak dapat untuk diatasi maka e-voting tidak akan

memberikan hasil yang lebih baik jika dibandingkan dengan pemilihan secara

konvensional.


I-3

2. Bagaimana model e-voting berbasis web yang memenuhi persyaratan e-voting yang

baik serta mampu menutup kelemahan yang muncul pada pemilihan umum

konvensional.

3. Bagaimana membuat prototype yang mampu merepresentasikan model e-voting

yang telah dihasilkan.

4. Bagaimana melakukan pengujian terhadap model e-voting yang telah dibuat.

I.3 Tujuan Tujuan dari tesis ini adalah membuat model e-voting berbasis web yang memenuhi syarat

agar mampu menggantikan pemilihan umum secara konvensional yang selama ini

digunakan di Indonesia.

I.4 Ruang Lingkup Ruang lingkup dari tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Model e-voting yang dihasilkan adalah e-voting berbasis web dan spesifik untuk

pemilihan umum di Indonesia.

2. Fokus utama dalam tesis ini adalah pada model konseptual e-voting, prototype

hanya digunakan untuk mempermudah dalam pemahaman mengenai model

konseptual. Prototype tersebut juga digunakan untuk melakukan pengujian terhadap

model yang dihasilkan.

3. Prototype menggunakan studi kasus pemilihan umum anggota legislatif (DPR, DPR

tingkat 1, DPRD tingkat 2, dan DPD) serta pemilihan umum presiden.

4. E-voting yang dikembangkan adalah mulai dari tahap pemungutan suara sampai

dengan perhitungan suara. Penelitian terkait tahap pelaksanaan sebelum proses

pemungutan suara misalnya pembuatan DPT (Daftar Pemilih Tetap) dan tahap

setelah perhitungan suara misalnya penentuan pemenang pemilihan umum

dilakukan pada penelitan yang terpisah. Penelitian tersebut dilakukan pada tesis

Iyus Supriadi.


I-4

I.5 Metode Penelitian Tesis yang dilakukan adalah berupa penelitian dan mengimplementasikannya dalam sebuah

program. Metode yang dipergunakan dalam Tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Studi literatur yang berkaitan dengan mekanisme e-voting dengan cara mempelajari

sistem e-voting yang telah dikembangkan sebelumnya dan mempelajari penerapan

sistem e-voting yang telah dilakukan pada beberapa negara.

2. Analisis sistem lain yang telah dikembangkan.

3. Analisis hasil penerapan e-voting pada negara lain.

4. Analisis masalah dan kebutuhan e-voting berbasis web.

5. Pembuatan model konseptual e-voting.

6. Pembuatan prototype untuk mengimplementasikan model yang telah dibuat.

7. Pengujian terhadap model secara umum termasuk juga prototype.

8. Perbaikan dan penarikan kesimpulan.

I.6 Sistematika Pembahasan Laporan tesis ini terdiri dari enam buah bab yaitu bab I Pendahuluan, bab II Tinjauan

Pustaka, bab III Analisis, bab IV Desain Sistem, bab V Implementasi dan Pengujian, serta

bab VI Penutup.

Bab I Pendahuluan berisi penjelasan mengenai latar belakang pemilihan topik tesis,

rumusan masalah tesis, tujuan tesis, ruang lingkup tesis, dan metode penelitian yang

dilakukan selama pembuatan tesis.

Bab II Tinjuan Pustaka berisi penjelasan mengenai demokrasi dan keterkaitannya dengan

voting (pemungutan suara), penerapan e-voting pada beberapa negara dan beberapa contoh

sistem e-voting yang telah dikembangkan sebelumnya, serta teknologi berbasis web yang

dijadikan dasar sistem e-voting.

Bab III Analisis berisi analisis kebutuhan dan syarat e-voting berbasis web. Analisis

kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan fungsional dan non fungsional.


I-5

Bab IV Model Web-Vote berisi mengenai perancangan model e-voting berbasis web.

Perancangan model tersebut disesuaikan dengan hasil analisis yang telah diperoleh pada

bab sebelumnya.

Bab V Prototype dan Pengujian berisi mengenai rancangan kelas, basis data, dan antar

muka prototype e-voting berbasis web. Selain itu bab ini juga berisi hasil pengujian

terhadap prototype tersebut dan juga pembuktian terhadap model Web-Vote yang telah

didefinisikan sebelumnya.

Bab VI Penutup berisi kesimpulan dan saran terkait dengan isi tesis ini.


II-1

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dibahas tinjauan pustaka terkait dengan e-voting. Pertama, akan

dijelaskan mengenai keterhubungan antara demokrasi (democracy), pemilihan umum

(election), pemungutan suara (voting), dan pemungutan suara berbasis elektronik (e-voting).

Penjelasan mengenai e-voting akan disertai beberapa contoh penelitian terkait e-voting yang

telah dilakukan saat ini. Pada bab ini juga dijelaskan mengenai teknologi web yang menjadi

dasar teknologi e-voting pada tesis ini. Pembahasan mengenai web akan difokuskan pada

faktor keamanan pada teknologi web.

II.1 Demokrasi Demokrasi (democracy) saat ini dianut oleh banyak negara di dunia karena dianggap

sebagai sebuah tatanan sosio-politik yang ideal [2]. Indonesia adalah salah satu negara

penganut paham demokrasi sesuai dengan pernyataan pada UUD1945 pasal 1 ayat 2 yang

menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat [17]. Demokrasi berasal bahasa

Yunani yaitu demokratia, demos berarti rakyat (people) dan kratos berarti kekuatan,

kekuasaan (strength, rule) [2]. Konsep demokrasi sebagai sebuah bentuk pemerintahan

telah berkembang sejak jaman Yunani kuno. Pada sekitar abad 5 – 4 sebelum Masehi,

beberapa kota di Yunani, salah satunya adalah Athena, telah menganut bentuk

pemerintahan tersebut.

Demokrasi mempunyai pengertian yang ambigu dan tidak tunggal. Setiap negara

mempunyai karakteristik yang berbeda dalam menerapkan konsep demokrasi. Ada yang

menganut demokrasi liberal, monarkhi konstitusional, demokrasi pancasila, dan sosial

demokrasi. Menurut Amien Rais, mantan ketua MPR RI, sebuah negara disebut sebagai

negara demokrasi jika memenuhi kriteria sebagai berikut.

1. Partisipasi dalam pembuatan keputusan.

2. Persamaan di depan hukum.

3. Distribusi pendapat secara adil.

4. Kesempatan pendidikan yang sama.


II-2

5. Empat macam kebebasan, yaitu:

a. Kebebasan mengeluarkan pendapat.

b. Kebebasan persuratkabaran.

c. Kebebasan berkumpul.

d. Kebebasan beragama.

6. Ketersediaan dan keterbukaan informasi.

7. Mengindahkan tata karma politik.

8. Kebebasan individu.

9. Semangat kerja sama.

10. Hak untuk protes [2].

II.2 Pemilihan Umum (Pemilu) Pemilihan Umum (Pemilu) atau dalam bahasa inggris disebut election adalah cara yang

digunakan untuk mewujudkan partisipasi rakyat dalam pemerintahan sebagai pemegang

kekuasaan tertinggi. Pemilihan umum sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari

suatu negara demokrasi, hampir semua negara demokrasi melaksanakan pemilihan umum.

Pemilihan umum adalah proses pemilihan wakil rakyat di parlemen dan kepala

pemerintahan berdasarkan suara terbanyak. Mantan sekretaris jenderal PBB (Perserikatan

Bangsa-Bangsa) atau UN (United Nations) pernah mengatakan bahwa pemilihan umum

merupakan elemen utama dari demokrasi sebagai sebuah cara masyarakat untuk mengambil

keputusan [10].

Di Indonesia, Pemilu merupakan bagian yang sangat penting dalam kegiatan bernegara.

Peraturan tertinggi mengenai pemilu diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945

hasil amandemen. Pemilu secara tegas diatur pada UUD 1945 perubahan III, bab VIIB

tentang Pemilihan Umum, pasal 22E. Berikut ini adalah isi pasal tersebut.

1. Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan

adil setiap lima tahun sekali.

2. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah.

3. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan

anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.


II-3

4. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah

perseorangan.

5. Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat

nasional, tetap, dan mandiri.

6. Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang [17].

Pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

dinyatakan pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan

kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan

Pancasila dan UUD 1945. Pemilu di Indonesia menganut asas langsung, umum, bebas,

rahasia, jujur, dan adil [18].

Pelaksanaan Pemilu diselenggarakan dalam beberapa tahapan sebagai berikut.

1. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih.

2. Pendaftaran peserta Pemilu.

3. Penetapan peserta Pemilu.

4. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan.

5. Pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

6. Masa kampanye.

7. Masa tenang.

8. Pemungutan dan penghitungan suara.

9. Penetapan hasil Pemilu.

10. Pengucapan sumpah / janji anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD

Kabupaten/Kota [18].

Pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia melibatkan beberapa pihak. Gambar II-1

menunjukkan pihak-pihak pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan pemilihan umum

sesuai dengan Undang-Undang No 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan

Umum.

Berikut ini adalah penjelasan setiap bagian pada gambar II-1 Pihak yang terkait Pemilu.

1. Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang

bersifat nasional, tetap, dan mandiri.


II-4

2. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu ditingkat

provinsi dan kabupaten/kota.

3. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) adalah panitia yang dibentuk oleh KPU

Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat kecamatan.

4. Panitia Pemungutan Suara (PPS) adalah panitia yang dibentuk oleh KPU

Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat desa/kelurahan.

5. Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) adalah panitia yang dibentuk oleh KPU

untuk menyelenggarakan Pemilu di luar negeri.

6. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) adalah kelompok yang

dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat

pemungutan suara.

7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN) adalah

kelompok yang dibentuk oleh PPLN untuk menyelenggarakan pemungutan suara di

tempat pemungutan suara di luar negeri.

8. Badan Pengawas Pemilu (Banwaslu) adalah badan yang bertugas mengawasi

penyelenggaraan Pemilu di seluruh Indonesia.

9. Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota

adalah panitia yang dibentuk oleh Banwaslu untuk mengawasi penyelenggaran

Pemilu di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

10. Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota

untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan.

11. Pengawas Pemilu Lapangan adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu

Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di desa/kelurahan.

12. Pemilih adalah warga negara Indonesia yang telah berusia 17 tahun atau telah /

sudah pernah menikah dan tidak sedang dicabut hak pilihnya.

13. Peserta Pemilu ada beberapa macam.

a. Pada pemilihan anggota DPR, DPRD tingkat 1, dan DPRD tingkat 2 peserta

Pemilu adalah partai politik.

b. Pada Pemilu anggota DPD, peserta Pemilu adalah perorangan.

c. Pada pemilihan presiden / wakil presiden, peserta Pemilu adalah wakil partai

politik.

d. Sedangkan pada pemilihan kepala daerah / wakil kepala daerah, peserta

Pemilu adalah wakil partai politik atau perorangan.


II-5

Gambar II-1 Pihak yang terkait Pemilu [19]

II.3 Pemungutan Suara Pemungutan suara (voting) adalah salah satu tahap pelaksanaan pemilihan umum. Secara

umum, di banyak negara, pemungutan suara dilaksanakan secara rahasia pada tempat yang

khusus dipersiapkan untuk pelaksanaan pemungutan suara. Proses pemungutan suara di

Indonesia masih menggunakan cara manual, yaitu menggunakan kertas suara. Berikut ini

adalah urutan proses pada saat pemungutan suara di Indonesia.

1. Calon pemilih datang ke TPS (Tempat Pemungutan Suara). TPS adalah tempat

melakukan pemungutan suara yang disediakan oleh panitia pemilihan umum.

2. Calon pemilih memberikan kartu pemilih. Kartu pemilih ini digunakan sebagai

tanda bahwa calon pemilih telah terdaftar sebagai calon pemilih.

3. Calon pemilih mengambil kertas suara (ballot) dan kemudian melakukan

pencoblosan di dalam bilik suara.

4. Kertas suara dimasukkan ke dalam kotak suara (ballot box).

5. Salah satu jari pemilih diberi tanda dengan tinta sebagai penanda bahwa pemilih

tersebut telah melakukan pemungutan suara.


II-6

6. Setelah waktu untuk memasukkan suara selesai, maka kemudian dilakukan

perhitungan suara.

7. Kertas suara dikeluarkan dari kotak suara dan kemudian dihitung bersama-sama

dengan diawasi oleh saksi dari berbagai pihak antara lain panitia dan perwakilan

partai politik.

8. Hasil perhitungan tersebut kemudian dikirimkan ke kantor KPU untuk dilakukan

rekapitulasi hasil pemungutan suara.

Proses pemungutan suara secara manual menggunakan kertas suara sampai saat ini masih

digunakan di Indonesia dan negara-negara lain yang belum menggunakan sistem e-voting.

Berikut ini adalah beberapa alasan yang mungkin mendasari suatu negara tetap

menggunakan sistem pemungutan suara secara manual.

1. Belum ada sistem e-voting yang keamanannya sudah benar-benar teruji.

2. Tingkat pendidikan masyarakat secara umum masih cukup rendah sehingga

penerapan teknologi baru membutuhkan biaya dan waktu yang cukup besar untuk

melakukan sosialisasi agar masyarakat mampu menggunakannya.

3. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi sistem baru agar masyarakat mau

mengadopsi sistem baru.

4. Konversi dari sistem lama (manual) ke sistem baru (e-voting) membutuhkan usaha

yang cukup besar.

Selain beberapa alasan di atas, ada prasangka negatif mengenai keengganan pemerintah

mengadopsi sistem e-voting. Prasangka negatif tersebut khususnya terkait dengan

transparansi atau keterbukaan. Pada beberapa negara dengan tingkat korupsi yang cukup

tinggi seperti Indonesia masalah transparansi merupakan hal yang sering dihindari oleh

para aparat pemerintah yang korup. Mereka tidak senang apabila penggunaan sistem e-

voting akan menjadikan proses pemilihan umum semakin transparan sehingga kedudukan

mereka di pemerintahan akan terancam.

II.4 E-Voting Seiring dengan perkembangan jaman, sudah banyak penelitian pemanfaatan elektronik pada

proses pemungutan suara menggantikan proses pemungutan suara secara manual.

Teknologi tersebut disebut e-voting. E-voting adalah proses pemungutan suara yang


II-7

memanfaatkan elektronik. Penelitian mengenai e-voting telah berlangsung cukup lama.

Sebagai contoh, pada 1 Juni 1869 Thomas A. Edison menerima paten dari pemerintah

Amerika untuk sebuah “electronic vote recorder” yang akan digunakan pada Kongres,

tetapi teknologi tersebut tidak pernah digunakan karena anggota Kongres belum siap untuk

menggunakannnya [13].

Seiring dengan perkembangan jaman, ada pergeseran makna terkait e-voting. E-voting saat

ini lebih dikhususkan pada pemanfaatan teknologi informasi khususnya jaringan internet

pada pelaksanaan pemungutan suara. Penelitian terkait e-voting yang memanfaatkan

teknologi informasi mulai banyak bermunculan pada tahun 1990an. Pemanfaatan e-voting

sudah mulai dilakukan pada beberapa negara. Berikut ini adalah beberapa contoh negara

yang telah memanfaatkan teknologi e-voting.

1. Brazil

Brazil adalah salah satu negara yang masuk sepuluh besar jumlah penduduk terbesar

di dunia selain Indonesia. Brazil telah mulai memperkenalkan sistem e-voting pada

awal tahun 1990an pada kota-kota dengan penduduk sekitar 200.000 orang.

Kemudian pada tahun 1998, sistem e-voting telah digunakan pada proses pemilihan

umum dengan skala yang lebih tinggi. Pada tahun 2002, lebih dari 100 juta

penduduk Brazil memasukkan suara mereka menggunakan mesin e-voting yang

berjumlah lebih dari 400.000 yang tersebar di seluruh bagian negara [6].

Keberhasilan Brazil tersebut menunjukkan bahwa negara dengan jumlah penduduk

yang sangat besar juga telah mampu memanfaatkan sistem e-voting.

2. Jepang

Jepang mulai memanfaatkan e-voting secara resmi pada tahun 2002 pada

pemerintah lokal kota Niimi. Penggunaan e-voting tersebut cukup sukses karena

diikuti oleh 96% warga kota tersebut dari total 25.000 penduduk kota. Pelaksanaan

e-voting di kota tersebut serupa dengan pelaksanaan e-voting di Brazil dengan

menggunakan mesin e-voting pada setiap TPS [12].

3. Estonia

Estonia adalah sebuah negara di Eropa dengan jumlah penduduk lebih dari satu juta

jiwa. Estonia telah berhasil memanfaatkan teknologi e-voting berbasis internet pada

tahun 2005 pada Pemilu lokal dengan jumlah warga yang memanfaatkan teknologi

tersebut sebanyak 9.317 orang. Pada tahun 2007, Estonia telah menjadi negara

pertama di dunia yang berhasil memanfaatkan teknologi e-voting berbasis internet


II-8

untuk melakukan Pemilu secara nasional. Jumlah warga negara yang memanfaatkan

teknologi tersebut adalah 30.275 orang. Pada saat pemanfaatan teknologi e-voting

berbasis internet, pemerintah Estonia juga tempat pemungutan suara (TPS) seperti

biasa. Jadi warga bebas memilih akan melakukan pemungutan suara menggunakan

teknologi e-voting berbasis internet maupun menggunakan TPS.

Selain ketiga negara di atas, sebenarnya masih banyak negara lain yang sudah mulai

memanfaatkan e-voting dalam proses pemungutan suara antara lain India, Irlandia,

Amerika, Perancis, dan lain-lain. Seperti halnya negara Jepang, hampir semua negara

tersebut memanfaatkan teknologi e-voting masih dalam tingkat pemilihan umum lokal,

belum bersifat nasional. Masih ada kekhawatiran yang cukup besar terkait dengan

keamanan sistem e-voting. Brazil dan Estonia adalah contoh negara yang telah berani

memanfaatkan teknologi e-voting untuk pemilihan umum nasional.

Penelitian terkait e-voting masih terus dilakukan sampai sekarang. Ada bermacam-macam

teknologi yang digunakan dalam mengembangkan e-voting tersebut. Berikut ini beberapa

persyaratan yang harus dipenuhi dalam suatu sistem e-voting.

1. Accuracy (akurasi) yaitu ketepatan hasil perhitungan suara. Ketepatan ini meliputi

tidak ada satupun pihak yang diperbolehkan mengubah suara yang telah masuk,

semua suara yang valid dihitung dengan tepat, dan suara yang tidak valid tidak

boleh dihitung.

2. Democracy (demokrasi) yaitu hanya calon pemilih yang memenuhi syarat berhak

untuk memilih dan setiap pemilih hanya berhak untuk memasukkan suaranya satu

kali.

3. Privacy (privasi) yaitu tidak seorang pun yang dapat menghubungkan seseorang

dengan hasil pilihannya.

4. Robustness yaitu tidak ada gangguan yang menghalangi pelaksanaan pemungutan

suara. Jadi aspek ini berkaitan erat dengan aspek security (keamanan).

5. Verifiability yaitu setiap orang dapat membuktikan bahwa tidak ada manipulasi

terhadap hasil perhitungan.

6. Uncoercibility yaitu tidak adanya paksaan kepada pemilih dalam menentukan

pilihannya. Agar tidak terjadi maka pemilih harus tidak dapat membuktikan hasil

pilihannya kepada orang lain (receipt freeness).


II-9

7. Fairness yaitu setiap orang tidak dapat mengetahui hasil pemilihan sebelum proses

pemilihan selesai dan dilakukan perhitungan suara.

8. Verifiable participation yaitu mampu membuktikan apakah seseorang telah

melakukan pemungutan suara atau belum [11].

Pada sub bab berikut akan dijelaskan mengenai beberapa contoh penelitian terkait dengan

sistem e-voting.

II.4.1 E-Vox E-Vox adalah sebuah sistem e-voting yang dikembangkan oleh Mark A. Herschberg pada

tesis yang berjudul Secure Electronic Voting Over the World Wide Web tahun 1997 [8].

Sistem E-Vox mempunyai kelebihan dalam kemudahan akses oleh pemilih. Pemilih hanya

membutuhkan username (identitas pemilih) dan password untuk dapat mengakses sistem

tersebut. Pemilih tidak perlu menggunakan otentikasi lainnya. Penanganan keamanan

sistem ditangani secara internal dan tidak menyulitkan calon pemilih dalam

mengoperasikan sistem tersebut.

Sistem E-Vox secara umum mempunyai desain yang cukup sederhana. Sistem tersebut

terdiri dari empat buah modul utama yaitu counter, administrator, anonymizer, dan voter

applet. Counter digunakan untuk menghitung hasil pemungutan suara. Administrator

memverifikasi data pemilih dan memberikan tanda bahwa surat suara yang telah masuk

tersebut sah. Anonymizer adalah modul yang digunakan untuk menjaga kerahasiaan data

pemilih. Dan terakhir adalah voter applet yang digunakan sebagai antar muka langsung ke

pemilih. Desain proses sistem E-Vox dapat dilihat pada gambar II-2. Berikut ini penjelasan

proses yang dilakukan pada sistem E-Vox tersebut.

1. Pemilih memilih kandidat yang diinginkan yang telah dienkripsi menggunakan

voter applet.

2. Surat suara kemudian dikirimkan ke administrator menggunakan jaringan yang

aman.

3. Administrator memverifikasi bahwa pemilih mempunyai hak untuk memilih.

Administrator kemudian mengirimkan kembali surat suara tersebut ke pemilih

setelah diberi tanda (setelah waktu pemungutan suara selesai, administrator


II-10

mempublikasikan daftar nama pemilih, surat suara yang telah dienkripsi, dan tanda

dari administrator).

4. Pemilih memverifikasi tanda dari administrator dan kemudian membuka surat suara

tersebut.

5. Surat suara tersebut kemudian dikirimkan ke anonymous server.

6. Semua surat suara diterima anonymous server sebelum waktu pemungutan suara

selesai.

7. Surat suara yang terkumpul dihitung setelah mengkonfirmasi tanda yang diberikan

oleh administrator.

8. Setelah selesai, counter memberikan tanda bahwa proses telah berhasil dilakukan ke

modul anonymizer dan kemudian diteruskan ke voter applet.

Gambar II-2 Arsitektur Sistem E-Vox [8]

II.4.2 e-VOTE Sistem e-VOTE adalah sebuah sistem voting berbasis internet. e-VOTE adalah sebuah

proyek yang dilakukan oleh konsursium terdiri dari universitas-universitas dan perusahaan-

perusahaan IT di Eropa pada tahun 2000. e-VOTE mempunyai tujuan untuk membuat

desain, mengembangkan, dan melakukan validasi sebuah sistem e-voting berbasis internet.

Sistem ini meliputi registrasi pemilih, validasi pemilih, mengumpulkan suara, dan

melakukan perhitungan hasil suara.


II-11

Sistem e-VOTE terdiri dari empat macam domain aplikasi yang berbeda yaitu pemilihan

umum, pemilihan pada internal organisasi, referendum, dan jejak pendapat. Setiap domain

aplikasi tersebut mempunyai requirement dan arsitektur sistem yang berbeda-beda. Pada

dokumen tesis ini, sistem e-VOTE yang dibahas hanya pada modul pemilihan umum

karena karakteristiknya paling sesuai dengan model yang dikembangkan pada tesis ini.

Sistem e-VOTE mempunyai kelebihan mengenai banyaknya pilihan arsitektur sistem yang

bisa digunakan. Misalnya, proses penanganan otentikasi calon pemilih ada banyak alternatif

yang bisa digunakan, alternatif tersebut antara lain otentikasi dengan satu password,

otentikasi dengan dua password, otentikasi menggunakan kartu chip, dan lain-lain. Pada

contoh model yang digunakan sebagai perbandingan saat ini adalah salah satu bentuk

umum arsitektur sistem e-VOTE. Gambar II-3 adalah contoh model arsitektur umum sistem

e-VOTE.

Gambar II-3 Arsitektur Sistem e-VOTE [7]

Berikut ini adalah penjelasan setiap komponen dari Gambar II-3 Arsitektur Sistem e-

VOTE.

1. Web browser adalah aplikasi untuk mengakses web server yang berisi aplikasi e-

voting. Jadi web browser menjadi suatu e-voting front end yang berinteraksi

langsung dengan pemilih.

2. Web server adalah aplikasi di sisi server yang mengelola aplikasi e-voting yang

akan diakses oleh pemilih menggunakan web browser.


II-12

3. Certification Authority (CA) adalah modul yang berfungsi untuk memeriksa apakah

calon pemilih mempunyai hak akses untuk memilih atau tidak.

4. Registration client adalah berisi daftar calon pemilih. Daftar calon pemilih tersebut

akan dimasukkan ke modul CA dan modul Message board untuk membuktikan

apakah calon pemilih yang masuk tersebut telah terdaftar atau belum.

5. Message board adalah bagian server yang berfungsi untuk mengumpulkan dan

menghitung suara yang telah masuk.

6. Tally server adalah bagian server untuk melakukan dekripsi terhadap hasil

pemungutan suara setelah proses pemungutan suara selesai dilakukan.

7. Administrative client adalah komputer client untuk kegiatan administratif yang

hanya digunakan apabila kegiatan administratif tersebut tidak dilakukan otomatis

pada Message board. Kegiatan adminstratif tersebut antara lain perhitungan suara

secara manual, pemeriksaan daftar pemilih, dan pemeriksaan daftar suara yang telah

masuk.

II.4.3 MarkPledge MarkPledge adalah sistem e-voting yang dikembangkan oleh Andrew Neff sekitar tahun

2000. Secara umum, sistem MarkPledge mempunyai arsitektur seperti pada Gambar II-4.

Gambar II-4 Arsitektur Sistem MarkPledge [1]

Berikut ini adalah penjelasan setiap bagian pada arsitektur sistem MarkPledge sesuai

gambar II-4.

1. Voting Machine adalah mesin yang digunakan untuk melakukan proses pemungutan

suara.


II-13

2. Bulletin board adalah modul yang digunakan untuk mengumpulkan data suara yang

telah masuk dan melakukan perhitungan hasil pemungutan suara.

3. Helper adalah bagian yang bertugas memverifikasi surat suara apakah surat suara

yang masuk valid atau tidak.

Berikut ini adalah proses yang terjadi pada saat pelaksanaan pemungutan suara

menggunakan sistem MarkPledge.

1. Pemilih masuk ke bilik pemungutan suara, sebuah tempat yang terjaga privasinya,

dan kemudian mengaktifkan mesin voting (voting machine).

2. Pemilih memasukkan suara pilihannya ke mesin voting.

3. Mesin membuat surat suara dijital berisi hasil pilihan pemilih yang telah dienkripsi.

4. Suara yang masuk akan diverifikasi oleh bagian helper untuk menentukan valid atau

tidaknya surat suara tersebut. Jika surat suara tersebut valid maka proses akan

dilanjutkan ke bagian berikutnya. Dan jika tidak, maka pemilih harus kembali

memasukkan suara pilihannya.

5. Pemilih memasukkan sebuah password yang digunakan untuk membuka surat suara

yang telah dienkripsi.

6. Mesin menampilkan password tersebut dan juga menambahkan data dummy yang

digunakan untuk melindungi privasi pemilih.

7. Suara yang telah ditambahkan data dummy tersebut kemudian dikirimkan ke modul

bulletin board. Modul ini bertugas untuk mengumpulkan surat suara dijital dan

kemudian menghitungnya setelah waktu pemungutan suara berakhir.

8. Mesin mengirimkan surat suara yang telah dienkripsi dan kemudian pemilih

menerima receipt (bukti hasil pilihan) [4].

Pada paper yang ditulis oleh Ben Adida [1] membahas mengenai jaminan terhadap hasil

penghitungan suara pada skema voting system MarkPledge. Salah satu bagian yang sangat

penting pada sebuah sistem pemungutan suara (voting) adalah verifikasi terhadap hasil

pemungutan suara. Ada dua hal yang penting yang harus diverifikasi. Pertama adalah

memastikan bahwa tidak ada manipulasi terhadap pilihan yang sudah masuk pada surat

suara. Dan yang kedua adalah memastikan bahwa surat suara yang masuk dihitung dengan

benar sesuai pilihan yang ada pada surat suara.


II-14

Ada dua macam metode yang digunakan dalam memastikan terhadap hasil penghitungan

suara. Metode pertama adalah universal verifiability. Pada metode ini semua orang dapat

memverifikasi bahwa hanya pemilih yang terdaftar yang memasukkan suara dan suara yang

masuk dihitung dengan benar. Setelah semua suara masuk ke bulletin board maka semua

orang dapat memastikan bahwa data orang yang telah memasukkan pilihan sesuai dengan

data suara yang masuk.

Metode kedua adalah ballot casting assurance. Pada metode ini hanya pemilih yang dapat

memverifikasi sendiri bahwa surat suara yang dimasukkan dihitung sesuai dengan pilihan

yang dia masukkan. Cara yang dilakukan adalah pada saat memilih pemilih memperoleh

receipt. Receipt tersebut berisi bukti bahwa suara yang telah dimasukkan tidak dimanipulasi

dan pemilih dapat melakukan pengecekan pada bulletin board.

II.4.4 Sistem E-Voting Terpusat Sistem E-Voting Terpusat adalah sistem yang dikembangkan oleh Philip Anderson Hutapea

pada tahun 2009 sebagai bagian dari tugas akhir program studi Informatika, Sekolah

Teknik Elektro dan Informatika, Institut Teknologi Bandung [8]. Sistem yang

dikembangkan tersebut membahas lebih mendalam mengenai cara menangani faktor

keamanan data khususnya terkait masalah kerahasiaan data. Metode yang digunakan untuk

mengatasi faktor tersebut adalah dengan melakukan kriptografi. Sistem ini menggunakan

kartu pemilihan, yaitu sebuah kartu kecil yang mempunyai chip memory dan digunakan

sebagai media penyimpanan suara yang dapat digunakan untuk perhitungan suara secara

manual.

Gambar II-5 berisi mengenai arsitektur sistem e-voting terpusat. Berikut ini adalah

penjelasan alur pada skema pelaksanaan sistem e-voting tersebut.

1. Secara umum sistem dibagi menjadi dua bagian utama yaitu sistem yang berada di

TPS (Tempat Pemungutan Suara) dan sistem di KPU (Komisi Pemilihan Umum).

2. Sistem di TPS dibagi menjadi beberapa proses sebagai berikut.

a. Pemilih melakukan pendaftaran ulang pada bagian registrasi di TPS.

b. Pemilih memperoleh kartu suara yang datanya telah dienkripsi dan

kemudian melakukan inisiasi kartu.

c. Sistem melakukan validasi kartu suara yang dimasukkan oleh pemilih.


II-15

d. Pemilih melakukan pengisian suara.

e. Sistem menyimpan suara yang masuk.

3. Setelah pelaksanaan pemungutan suara selesai, komputer-komputer yang berada di

TPS akan mengirimkan data suara tersebut ke KPU melalui jaringan komputer yang

aman.

Gambar II-5 Arsitektur Sistem E-voting Terpusat [8]

II.5 Web

II.5.1 Pengertian Umum Web World Wide Web (WWW) atau biasa disebut web adalah sebuah sistem yang saling terkait

menggunakan dokumen hypertext yang diakses melalui jaringan internet. Sebuah halaman

web yang berisi teks, gambar, video, dan file multimedia lainnya dapat diakses

menggunakan web browser. Web pertama kali muncul pada awal tahun 1991 yang

dikembangkan oleh Tim Berners-Lee. Pada tahun 1993, teknologi web menjadi teknologi

yang bebas digunakan oleh siapa saja tanpa biaya apapun. Hal ini mendorong

perkembangan penggunaan teknologi web dengat sangat pesat.

Dalam pemanfaatan teknologi web tersebut, banyak standar yang digunakan. Berikut ini

adalah beberapa standar yang sangat sering digunakan dalam teknologi web. Selain

beberapa standar di bawah, sebenarnya masih banyak standar lain yang digunakan.


II-16

• HTML (HyperText Markup Language) atau XHTML (eXtended HTML). Standar ini

adalah markup language untuk mendefinisikan struktur dan interpretasi dokumen

hypertext yang dikeluarkan oleh W3C (World Wide Web Consortium) yang

dikepalai oleh Tim Berners-Lee.

• CSS (Cascading Style Sheets). Standar ini adalah standar stylesheets yang

dikeluarkan oleh W3C untuk mengatur tampilan pada suatu halaman web.

• URI (Uniform Resource Identifier). Standar ini adalah sebuah sistem umum yang

digunakan untuk mengakses suatu sumber di internet, baik berupa dokumen

hypertext, gambar, atau sumber lainnya. Standar ini dikeluarkan oleh IETF (Internet

Engineering Task Force).

• HTTP (HyperText Transfer Protocol). Standar ini digunakan untuk memberikan

spesifikasi bagaimana web browser dan server saling mengenali dan berkomunikasi.

Secara umum cara kerja web adalah sebagai berikut.

• Pertama adalah mengakses suatu halaman web dengan memasukkan URI dari

halaman tersebut pada web browser.

• Web browser kemudian mengakses web server sesuai dengan URI yang telah

dimasukkan. Jika URI yang dimasukkan tadi masih menggunakan nama web server

(belum menggunakan IP address) maka nama web server tersebut harus diubah

menjadi sebuah IP adress menggunakan DNS (Domain Name System). DNS adalah

sebuah basis data global terdistribusi yang menyimpan data seluruh nama web

server.

• Setelah permintaan dari web browser sampai ke web server, maka web server

kemudian memberikan balasan sesuai permintaan web browser tersebut dengan

protokol tertentu, misalnya protokol HTTP.

• Setelah web browser menerima paket yang dikirim oleh web server, maka web

browser kemudian menerjemahkan isi paket tersebut dan menampilkannya ke layar

sesuai dengan spesifikasi paket tersebut.

II.5.2 Keamanan Web Aspek keamanan (security) merupakan aspek yang sangat penting dalam penggunaan web.

Banyak komputer melakukan akses pada jaringan yang sama menimbulkan kerawanan


II-17

dalam pemanfaatan web. Berikut ini adalah beberapa macam serangan terhadap suatu

jaringan internet.

1. Scanning. Pihak yang tidak bertanggung jawab mencoba mempelajari dan

mengenali jaringan dan sistem yang digunakan. Jika mereka telah menguasainya,

maka hal tersebut akan mempermudah mereka dalam merusak sistem.

2. Denial of Service (DoS). Tipe serangan ini dilakukan untuk membuat sistem tidak

mampu memberikan layanan kembali.

3. Sniffing. Serangan ini digunakan untuk mengetahui informasi yang dipertukarkan

antara komputer client dan server.

4. Hijacking. Serangan ini dilakukan dengan cara mengambil alih koneksi yang terjadi

antara komputer client dan server.

5. Physical. Pihak yang tidak bertanggung jawab mencoba melakukan akses secara

langsung pada komputer server.

6. Back door. Tidak ada suatu perangkat lunak yang sempurna, baik sistem operasi,

sistem basis data, maupun sistem yang kita kembangkan. Serangan tipe ini

dilakukan dengan cara menyerang kelemahan-kelemahan sistem tersebut.

7. Social engineering. Serangan cara ini dilakukan dengan cara menyusupkan orang-

orang agar mempunyai hak akses terhadap sistem tersebut untuk menghancurkan

sistem maupun melakukan pencurian data [5].

Tidak ada sebuah sistem mempunyai tingkat keamanan yang sempurna. Meskipun tingkat

keamanan sistem tidak ada yang sempurna, saat ini telah banyak sistem-sistem yang

memanfaatkan jaringan internet khususnya teknologi web. Pemilihan teknologi web

tersebut karena web mempunyai kelebihan dalam hal kemudahan akses dari mana saja

hanya menggunakan web browser.

Tingkat keamanan sebuah sistem sangat tergantung pada tingkat kepentingan sistem

tersebut, misalnya sistem perbankan dan e-commerce harus mempunyai tingkat keamanan

yang tinggi karena resiko yang dihadapi cukup besar apabila ada penyusup. Demikian juga

dengan sistem e-voting, sistem ini harus mempunyai tingkat keamanan yang tinggi karena

jika sistem ini berhasil ditembus maka akan menimbulkan kerugian yang sangat besar.

Ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keamanan pada sistem. Berikut

ini adalah beberapa cara untuk meingkatkan keamanan sistem.


II-18

1. Education. Pembelajaran bagi semua pihak yang terkait baik pengguna, maupun

administrator dengan sistem merupakan hal yang sangat penting. Mereka harus

mengetahui bagaimana cara untuk menjaga keamanan sistem sesuai dengan hak

akses yang mereka miliki terhadap sistem.

2. Application security. Meningkatkan keamanan aplikasi yang digunakan baik sistem

operasi, sistem basis data, dan sistem lainnya. Pemahaman mengenai sistem yang

digunakan merupakan hal yang penting untuk dimiliki agar mampu melakukan

pengamanan dari sudut pandang aplikasi.

3. Phisycal security. Pengamanan dilakukan langsung secara fisik, misalnya

pengamanan pada ruang server dengan penjagaan satpam.

4. Firewall. Pengamanan dilakukan dengan cara mengatur lalu lintas jaringan.

Penggunaan VPN (Virtual Private Network) dapat digunakan untuk membatasi

pihak-pihak yang diperbolehkan untuk mengakses jaringan [5].

Gambar II-6 Karakteristik Keamanan Sistem

Penentuan tingkat keamanan sebuah sistem yang terhubung ke jaringan internet sangat

tergantung pada karakteristik sistem tersebut. Gambar II-6 Karakteristik Keamanan Sistem


II-19

menunjukkan karakteristik umum keamanan sistem pada jaringan serta kecenderungan

sistem ISP, militer, dan keuangan terhadap karakteristik tersebut.

Sistem tersebut harus mampu menyeimbangkan antara availability (ketersediaan layanan),

integrity (integritas data), dan confidentiality (kerahasiaan data) sesuai dengan

karakteristiknya [5]. Sebagai contoh sistem pada ISP (Internet Service Provider) akan lebih

fokus pada availability, sistem militer lebih fokus pada confidentiality, dan sistem

keuangan akan lebih fokus pada integrity. Karakteristik sistem tersebut akan mempengaruhi

desain sistem baik dari sudut pandang perangkat keras, perangkat lunak, maupun jaringan.


III-1

BAB III ANALISIS

Bab ini membahas mengenai analisis kebutuhan terkait e-voting. Analisis tersebut meliputi

analisis terhadap sistem lain yang dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan model,

analisis kebutuhan baik fungsional maupun non-fungsional, serta analisis mengenai aktor

yang terlibat dalam sistem e-voting. Aktor tersebut akan menjadi acuan dalam pembuatan

diagram use case dari model e-voting yang akan dikembangkan.

III.1 Analisis Perbandingan terhadap Sistem Lain Pada Bab II.4. E-Voting telah disebutkan beberapa contoh sistem e-voting yang telah

dikembangkan. Pada tesis ini hanya disebutkan empat buah contoh sistem yaitu E-Vox, e-

VOTE, MarkPledge, dan Sistem E-voting Terpusat. Sebenarnya selain keempat sistem itu

masih banyak lagi sistem e-voting yang telah dikembangkan maupun telah digunakan di

berbagai negara.

Pemilihan ketiga sistem pertama tersebut sebagai tinjauan pustaka dalam tesis ini karena

sistem tersebut mempunyai model yang serupa dan bisa dijadikan acuan dalam pembuatan

model e-voting berbasis web. Sedangkan Sistem E-voting Terpusat dijadikan acuan karena

sistem tersebut merupakan sistem yang telah dikembangkan sebelumnya di ITB (Institut

Teknologi Bandung). Pengembangan model e-voting berbasis web ini diharapkan dapat

memberikan kelanjutan mengenai penelitian sistem e-voting di ITB.

Keempat sistem tersebut mempunyai fokus pembahasan pada hal yang sama yaitu security

(keamanan) dan privacy (kerahasiaan). Kedua hal tersebut merupakan faktor yang sangat

penting agar suatu sistem e-voting dapat berjalan dengan baik dan diterima oleh

masyarakat. Untuk menjaga security dan privacy, keempat sistem tersebut menggunakan

metode yang berbeda-beda.

Pada sistem E-Vox faktor keamanan ditangani oleh sebuah modul bernama Administrator,

Modul tersebut bertugas untuk melakukan validasi terhadap surat suara yang masuk. Jika

surat suara tersebut valid maka Administrator akan memberikan tanda pada surat suara

tersebut sehingga surat suara tersebut bisa masuk proses selanjutnya. Sedangkan untuk


III-2

menangani masalah kerahasiaan, E-Vox melakukan penanganan khusus menggunakan

modul Anonymizer. Modul tersebut berfungsi untuk menyamarkan surat suara yang masuk.

Pada sistem e-VOTE, validasi pemilih dilakukan dua kali oleh modul yang berbeda. Modul

tersebut adalah Registration Client dan CA (Certification Authority). Sedangkan masalah

kerahasiaan data, e-VOTE tidak melakukan penanganan secara khusus dengan modul

tersebut. Penanganan kerahasiaan data sudah menjadi bagian yang terintegrasi dalam

modul-modul e-VOTE.

Pada sistem MarkPledge, penanganan faktor keamanan dan kerahasiaan data secara khusus

tidak tampak dalam arsitekturnya. Sistem MarkPledge lebih menekankan pada verifikasi

terhadap hasil perhitungan suara. Pada sistem tersebut, verifikasi perhitungan suara

dilakukan dengan dua macam cara yaitu universal verifiability dan ballot casting

assurance. Universal verifiability adalah verifikasi yang dapat dilakukan oleh semua pihak

yang berkepentingan terhadap hasil suara sedangkan ballot casting assurance adalah

verifikasi hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh pemilih (setiap pemilih hanya dapat

melakukan verifikasi terhadap surat suaranya masing-masing).

Pada Sistem E-voting Terpusat, penanganan faktor keamanan dan kerahasiaan data

dilakukan pada modul yang berada di TPS. Sistem ini menggunakan metode batch

processing, data disimpan pada komputer TPS, dan kemudian pada saat penghitungan suara

data tersebut dikirimkan ke komputer KPU. Sistem menggunakan suatu kartu kecil yang

menggunakan chip memory untuk penyimpanan suara. Sistem ini sangat menekankan

mengenai metode kriptografi yang digunakan.

Dari beberapa sudut pandang yang berbeda dapat dibuat kesimpulan bahwa sistem E-Vox

mempunyai kelebihan dalam kejelasan mengenai aliran data antar modul. Selain itu, sistem

ini juga baik dalam menjaga kerahasiaan data hasil pemilihan dengan adanya modul

Anonymizer.

Sistem e-VOTE mempunyai kelebihan dalam kemiripan dengan sistem pemilihan umum

yang berlaku di Indonesia saat ini. Kedua sistem tersebut melibatkan aktor-aktor yang

hampir sama. Selain itu, sistem e-VOTE juga menggunakan teknologi yang sama, yaitu

teknologi web.


III-3

Sistem MarkPledge mempunyai kelebihan dalam verifikasi hasil suara. Hal ini sangat

diperlukan agar hasil perhitungan suara dapat diterima oleh semua pihak dan mampu

meminimalisir tindakan anarkis akibat ketidakpuasan terhadap hasil perhitungan suara yang

sering terjadi di Indonesia.

Sedangkan sistem e-voting terpusat secara khusus memfokuskan diri pada penanganan

masalah keamanan. Sistem ini menggunakan kartu dengan chip memory untuk mengatasi

masalah keamanan tersebut. Sistem e-voting terpusat tersebut mempunyai karakteristik

yang cukup berbeda dengan model yang akan dikembangkan pada tesis ini. Pada tesis ini,

model difokuskan pada penggunaan teknologi web sehingga prosesnya bersifat real time,

sedangkan sistem e-voting terpusat bersifat batch processing.

Perbandingan secara lebih jelas dalam bentuk tabel antara sistem E-Vox, sistem e-VOTE,

sistem MarkPledge, dan sistem e-voting terpusat yang dikembangkan oleh Philip Anderson

Hutapea dapat dilihat pada Lampiran A. Perbandingan Sistem E-Vox, e-VOTE,

MarkPledge, dan E-Voting Terpusat.

III.2 Analisis Kebutuhan Analisis kebutuhan (requirement) sistem e-voting terdiri dari dua tipe kebutuhan yaitu

kebutuhan fungsional dan kebutuhan non fungsional. Secara umum, kebutuhan non

fungsional suatu perangkat lunak terdiri dari empat macam, yaitu:

1. Usability. Usability adalah kebutuhan non fungsional terkait dengan kemudahan

penggunaan sistem atau perangkat lunak oleh user.

2. Reliability. Reliability yaitu kebutuhan terkait kehandalan sistem atau perangkat

lunak termasuk juga faktor keamanan (security) sistem.

3. Portability. Portability adalah kemudahan dalam pengaksesan sistem khususnya

terkait dengan faktor waktu dan lokasi pengaksesan, serta perangkat atau teknologi

yang digunakan untuk mengakses. Perangkat atau teknologi tersebut meliputi

perangkat lunak, perangkat keras, dan perangkat jaringan.

4. Supportability. Supportability adalah kebutuhan terkait dengan dukungan dalam

penggunaan sistem atau perangkat lunak.


III-4

Berikut ini adalah kebutuhan (requirement) sistem e-voting baik kebutuhan fungsional

maupun kebutuhan non fungsional. Kebutuhan fungsional dan non fungsional tersebut

harus memenuhi persyaratan e-voting yang disebutkan pada bab II.

III.2.1 Kebutuhan Fungsional Kebutuhan fungsional sistem e-voting adalah sebagai berikut.

1. FR-01. Sistem harus mampu memfasilitasi proses pemilihan umum di Indonesia

yang terbagi menjadi dua tahap, yaitu pemilihan legislatif (anggota DPR atau

DPRD1 atau DPRD 2 dan anggota DPD) dan pemilihan kepala negara atau kepala

daerah.

2. FR-02. Sistem harus mampu melakukan verifikasi data pemilih (voter) pemilihan

umum dan mencatat status pemilih apakah telah melakukan proses pemungutan

suara atau belum. Sistem harus dapat membuktikan apakah seseorang telah

melakukan proses pemilihan atau belum. Kebutuhan ini harus sesuai dengan

persyaratan verifiable participation.

3. FR-03. Pemilih dapat memasukkan pilihannya ke dalam sistem. Kebutuhan ini

harus memenuhi persyaratan democracy yaitu seorang pemilih hanya berhak

memasukkan suara sebanyak satu kali.

4. FR-04. Sistem harus dapat menjumlahkan hasil pemilihan.

5. FR-05. Sistem harus dapat menampilkan data hasil pemilihan secara detail, tetapi

kerahasisaan pemilih tetap terjaga. Kebutuhan ini harus sesuai dengan persyaratan

privacy yaitu hasil pemungutan suara harus tidak dapat dihubungkan dengan siapa

yang melakukan pemilihan. Selain itu seorang pemilih tidak dapat membuktikan

hasil pilihannya. Kebutuhan ini harus sesuai dengan persyaratan receipt freeness.

6. FR-06. Sistem harus dapat menampilkan rekapitulasi data hasil pemilihan. Data

hasil perhitungan suara harus harus dapat diverifikasi dan dibuktikan bahwa tidak

ada manipulasi terhadap hasil perhitungan suara. Kebutuhan ini sesuai dengan

persyaratan verifiability. Selain itu kebutuhan ini harus sesuai dengan persyaratan

fairness. Setiap orang tidak boleh mengetahui hasil perhitungan suara sebelum

proses pemungutan suara selesai dilakukan.


III-5

7. FR-07. Penyelenggara dan pengawas dapat melakukan validasi hasil perhitungan

suara. Validasi tersebut digunakan untuk membuktikan bahwa hasil perhitungan

suara dilakukan dengan tepat atau akurat. Kebutuhan ini harus memenuhi dengan

persyaratan e-voting yaitu accuracy.

III.2.2 Kebutuhan Non Fungsional Kebutuhan non fungsional sistem e-voting adalah sebagai berikut.

1. Usability

a. NR-01. Sistem e-voting mempunyai tampilan (antarmuka) dan mekanisme

pemungutan suara yang mudah untuk dipahami. Antarmuka dan mekanisme

tersebut harus menyerupai mekanisme pemilihan umum secara konvensional

seperti yang masih berjalan saat ini agar mempermudah proses

pembelajaran. Sebagai perbandingan, pemerintah Indonesia membutuhkan

waktu dan biaya yang tidak sedikit hanya untuk melakukan sosialisasi

perubahan mekanisme pemilihan umum tahun 2009. Pada tahun-tahun

sebelumnya, pemilihan dilakukan dengan cara mencoblos sedangkan pada

tahun 2009 pemilihan dilakukan dengan cara mencontreng (√).

b. NR-02. Memfasilitasi pemilih yang sebenarnya mempunyai hak pilih namun

mempunyai keterbatasan secara fisik.

2. Reliability

a. NR-03. Sistem harus dapat berjalan terus tanpa kegagalan akses selama

proses pemungutan suara sampai dengan perhitungan hasil. Jadi sistem e-

voting tersebut harus mempunyai perangkat lunak server, perangkat keras

server, perangkat lunak client, perangkat keras client, dan perangkat jaringan

yang handal.

b. NR-04. Aspek keamanan (security) harus terjamin. Keamanan sistem ini

harus mampu menjamin integritas (integrity) dan kerahasiaan (privacy) data.

Selain keamanan data, keamanan server, client, dan jaringan secara fisik

juga harus benar-benar terjaga.


III-6

3. Portability

a. NR-05. Sistem dapat diakses dari berbagai lokasi.

b. NR-06. Perangkat client yang digunakan mengakses sistem dapat

bermacam-macam jenis baik dari segi perangkat lunak maupun perangkat

keras yang digunakan.

4. Supportability

a. NR-07. Sistem e-voting harus mempunyai dokumentasi teknis.

b. NR-08. Sistem e-voting harus mempunyai dokumen manual penggunaan.

c. NR-09. Ada dukungan teknis jika diperlukan.

III.3 Analisis Proses

III.3.1 Aktor Pelaksanaan proses pemungutan suara di Indonesia melibatkan 4 aktor utama. Berikut ini

adalah aktor-aktor yang terlibat dalam pelaksanaan pemungutan suara:

1. Pemilih. Pemilih adalah warga negara Indonesia yang telah mempunyai hak untuk

memilih (berusia 17 tahun ke atas atau telah menikah) dan tidak dicabut hak

pilihnya. Pemilih berkewajiban untuk melakukan proses pemilihan dan berhak

untuk mengetahui bahwa tidak ada manipulasi terhadap hasil pemilihan.

2. Peserta pemilu. Peserta pemilu mempunyai kepentingan agar tidak terjadi

kecurangan yang dapat merugikan mereka. Sesuai penjelasan pada Bab II-2, peserta

pemilu ada tiga macam, antara lain sebagai berikut.

a. Partai politik untuk pemilihan anggota DPR, DPRD tingkat 1, dan DPRD

tingkat 2.

b. Wakil partai atau perseorangan untuk pemilihan presiden dan wakil

presiden.

c. Perseorangan untuk pemilihan anggota DPD.

3. Penyelenggara pemilu. Penyelanggara pemilu di Indonesia dilakukan oleh KPU

maupun elemen-elemen di bawahnya. KPU bertanggung jawab untuk melaksanakan

pelaksanaan pemilu dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

4. Pengawas pemilu. Pengawas pemilu di Indonesia dilakukan oleh Banwaslu dan

elemen-elemen di bawahnya. Banwaslu bertanggung jawab untuk melakukan

pengawasan dan validasi agar pelaksanaan pemilihan umum dapat memenuhi asas

pemilihan umum yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.


III-7

III.3.2 Proses Berikut ini adalah aktivitas-aktivitas yang terjadi selama pelaksaaan pemungutan suara dan

melibatkan ke empat aktor yang telah disebutkan sebelumnya. Proses-proses tersebut akan

digambarkan keterkaitannya dengan aktor menjadi sebuah diagram use case.

Pada diagram use case di bawah, proses yang ditampilkan hanya proses yang menjadi

bagian dari sistem e-voting sesuai dengan pendefinisian kebutuhan fungsional yang telah

disebutkan pada sub bab III.2.1 Kebutuhan Fungsional.

Sebenarnya proses yang terjadi selama pelaksanaan pemilihan umum masih ada banyak

aktivitas lainnya, tetapi hal tersebut bukan menjadi bagian dari sistem e-voting sehingga

tidak masuk dalam pembahasan.

Gambar III-1 Use case pemilihan umum


III-8

Berikut ini adalah penjelasan setiap use case pada gambar III-1 Use Case Pemilihan Umum

di atas. Penjelasan tersebut meliputi kode use case, kebutuhan fungsional yang terkait

dengan use case tersebut, deskripsi use case, dan kemudian kondisi sebelum (precondition)

serta kondisi sesudah (postcondition) proses tersebut dilakukan.

Tabel III-1 Deskripsi use case validasi data pemilih

Atribut Keterangan Nama Validasi data pemilih Kode UC-01 Kebutuhan fungsional

FR-01, FR-02

Deskripsi Penyelenggara (KPU) melakukan validasi terhadap data pemilih yang akan ikut serta pemungutan suara.

Precondition Data pemilih telah tersedia. Postcondition Data pemilih yang akan mengikuti pemungutan suara telah

dinyatakan valid.

Tabel III-2 Deskripsi use case login Atribut Keterangan

Nama Login Kode UC-02 Kebutuhan fungsional

FR-02

Deskripsi Pemilih melakukan login untuk mengakses sistem e-voting. Precondition Data pemilih telah tersedia dan telah dinyatakan valid. Postcondition Jika login berhasil maka pemilih berhak mengakses sistem e-

voting, dan jika gagal maka pemilih tidak diperbolehkan mengakses sistem e-voting.

Tabel III-3 Deskripsi use case memasukkan pilihan

Atribut Keterangan Nama Memasukkan pilihan Kode UC-03 Kebutuhan fungsional

FR-03

Deskripsi Pemilih memasukkan pilihan sesuai yang diharapkan. Precondition Data peserta (partai atau perseorangan) yang akan dipilih telah

tersedia. Pemilih telah melakukan login.

Postcondition Data hasil pilihan tersimpan.


III-9

Tabel III-4 Deskripsi use case menjumlahkan pilihan Atribut Keterangan

Nama Menjumlahkan pilihan Kode UC-04 Kebutuhan fungsional

FR-04

Deskripsi Sistem melakukan penjumlahan hasil pilihan yang telah dimasukkan oleh para pemilih.

Precondition Data hasil pilihan telah dimasukkan oleh para pemilih Waktu proses pemilihan telah selesai.

Postcondition Proses perhitungan suara telah selesai dilakukan.

Tabel III-5 Deskripsi use case melihat hasil pemilihan Atribut Keterangan

Nama Melihat hasil pemilihan Kode UC-05 Kebutuhan fungsional

FR-05, FR-06

Deskripsi Pemilih, pengawas, dan peserta dapat melihat atau memantau hasil perhitungan suara.

Precondition Proses pemilihan telah selesai. Proses perhitungan suara telah selesai dilakukan.

Postcondition Hasil perhitungan suara ditampilkan.

Tabel III-6 Deskripsi use case logout Atribut Keterangan

Nama Logout Kode UC-06 Kebutuhan fungsional

FR-02

Deskripsi Pemilih melakukan logout setelah selesai memasukkan suara Precondition Pemilih telah melakukan login Postcondition Session dihapus

Tabel III-7 Deskripsi use case memantau data pemilih

Atribut Keterangan Nama Memantau data pemilih Kode UC-07 Kebutuhan fungsional

FR-02

Deskripsi Penyelenggara dapat memantau data para pemilih yang telah memberikan suaranya.

Precondition - Postcondition Jumlah pemilih yang telah melakukan pemungutan suara telah

diketahui.


III-10

Tabel III-8 Deskripsi use case validasi data hasil perhitungan Atribut Keterangan

Nama Validasi data hasil perhitungan Kode UC-08 Kebutuhan fungsional

FR-07

Deskripsi Penyelenggara dan pengawas dapat melakukan validasi terhadap hasil perhitungan suara

Precondition Proses perhitungan suara telah selesai dilakukan Postcondition Data hasil perhitungan suara dinyatakan valid

III.4 Aspek Sistem E-Voting Selain analisis kebutuhan sistem e-voting yang telah dilakukan sebelumnya, ada beberapa

aspek yang harus juga diperhatikan. Aspek ini sangat mempengaruhi pelaksanaan e-voting.

Berikut ini adalah beberapa aspek yang mempengaruhi suatu sistem e-voting dapat berjalan

dengan baik.

1. Teknologi. Aspek teknologi merupakan aspek yang paling menonjol pada sistem e-

voting jika dibandingkan dengan sistem voting secara manual. Penggunaan

teknologi selain memberikan banyak peluang baru misalnya terkait dengan biaya

yang lebih murah, waktu yang lebih cepat, ketepatan hasil penghitungan suara, dan

lain sebagainya. Selain itu, penggunaan teknologi juga memunculkan ancaman baru

khususnya terkait dengan keamanan data hasil pemilihan. Dengan pemanfaatan

teknologi menunculkan celah-celah keamanan yang jauh lebih besar dibandingkan

dengan pemungutan suara secara manual. Oleh karena itu, banyak penelitian tentang

e-voting yang memfokuskan pada aspek keamanan (security).

2. Hukum. Aspek hukum merupakan faktor yang sangat berpengaruh pada sistem e-

voting. Sistem e-voting digunakan sebagai perwujudan untuk menegakkan

demokrasi pada suatu negara sehingga penerapannya harus sesuai dengan hukum

yang berlaku. Penerapan sistem e-voting tidak akan berjalan dengan baik apabila

tidak ada penyesuaian hukum yang berlaku dengan sistem e-voting yang akan

diterapkan.

3. Sosial. Aspek sosial sering kali terabaikan dalam pembahasan suatu sistem e-voting.

Padahal, sebuah sistem khususnya terkait dengan teknologi akan berjalan dengan

baik apabila sistem tersebut sesuai dengan kondisi sosial masyarakat yang ada.

Misalnya ada sebuah sistem e-voting yang memenuhi hampir semua persyaratan

yang ada tidak diterima oleh masyarakat karena sistem tersebut mensyaratkan


III-11

prosedur pemakaian yang rumit padahal tingkat pendidikan masyarakat masih

cukup rendah. Jadi analisis mengenai syarat apa yang lebih penting bagi masyarakat

tersebut sangat diperlukan agar sistem e-voting dapat diterima dan berjalan dengan

baik.

4. Prosedur operasional. Prosedur operasional merupakan prosedur pengoperasian

sistem e-voting. Prosedur ini meliputi operasi sistem secara manual, proteksi

terhadap sistem secara fisik, dan lain sebagainya.

III.5 Keamanan Sistem E-Voting Berdasarkan karakteristik keamanan sistem, khususnya sistem berbasis web yang ada pada

sub bab II.5.2 mengenai Keamanan Web, sistem e-voting mempunyai karakteristik yang

sama seperti sistem keuangan seperti yang ditunjukkan pada gambar III-2. Sistem e-voting

mempunyai titik berat keamanan sistem pada bagian integrity (integritas data).

Kecenderungan tersebut karena integritas data pada sistem e-voting merupakan bagian yang

paling penting agar sistem e-voting mampu memberikan hasil sesuai harapan.

Gambar III-2 Karakteristik Sistem E-voting

Berikut ini adalah aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam mengelola keamanan sistem

e-voting.

1. Kontrol akses terhadap sistem.

a. Kontrol akses terhadap perangkat lunak termasuk pengelolaan password

untuk mengakses sistem dan sistem operasi.

b. Kontrol akses terhadap perangkat keras.


III-12

c. Kontrol akses terhadap jaringan komunikasi.

d. Pengawasan terhadap akses yang diberikan.

2. Keamanan sistem secara fisik.

a. Keamanan lokasi tempat melakukan pemungutan suara.

b. Keamanan lokasi tempat penyimpanan server sistem e-voting.

3. Keamanan perangkat lunak sistem.

a. Keamanan terkait instalasi perangkat lunak dan sistem operasi.

b. Perlindungan dari aplikasi jahat misalnya virus, trojan horse, dll.

c. Keamanan dan integritas data.

4. Keamanan jaringan sistem.

a. Melakukan enkripsi jika memanfaatkan jaringan yang dapat diakses publik.

b. Memanfaatkan jaringan komunikasi yang aman misalnya menggunakan

VPN (Virtual Private Network).


IV-1

BAB IV MODEL WEB-VOTE

Bab ini membahas mengenai model sistem e-voting yang memenuhi persyaratan sesuai

dengan hasil analisis pada bab sebelumnya. Pada bab sebelumnya (bab III.4 tentang Aspek

Sistem E-voting) telah disebutkan aspek-aspek yang sangat berpengaruh agar sistem e-

voting dapat berjalan lancar dan memberikan hasil sesuai yang diharapkan. Aspek tersebut

adalah aspek teknologi, hukum, sosial, dan prosedur operasional. Pada bab ini, model

sistem akan dilakukan dari sudut pandang teknologi, hukum, sosial, dan prosedur

operasional.

Model sistem e-voting yang dikembangkan pada tesis ini diberi nama “Web-Vote”. Model

Web-Vote adalah model e-voting berbasis web untuk memenuhi kebutuhan pemilihan

umum legislatif maupun presiden di Indonesia. Gambar IV-1 menunjukkan gambar model

Web-Vote secara umum. Penjelasan lebih detail setiap bagian pada model Web-Vote dapat

dilihat pada sub bab-sub bab berikutnya.

Gambar IV-1 Model Umum Web-Vote


IV-2

IV.1 Model Teknologi Web-Vote Faktor teknologi adalah faktor yang paling menonjol pada sistem e-voting. Secara umum,

desain sistem e-voting adalah berbasis client dan server seperti pada gambar IV-2 Desain

Umum Sistem karena sistem e-voting ini berbasis web. Sistem e-voting beserta seluruh

datanya di simpan pada komputer server. Kemudian sistem tersebut dapat diakses dari

komputer client dengan menggunakan web browser. Jaringan komunikasi data yang

dilewati antara client dan server harus dipastikan aman misalnya menggunakan VPN

(Virtual Private Network).

Gambar IV-2 Desain Umum Sistem

Pada sistem e-voting berbasis web, bagian yang menonjol adalah pada bagian server. Pada

bagian client, hanya berupa web browser biasa seperti Internet Explorer, Mozilla Firefox,

Opera, Safari, Google Chrome atau web browser lainnya. Sedangkan bagian server,

terdapat beberapa fungsi yang harus ditangani. Pada gambar IV-3 tentang Desain E-voting

Server dapat dilihat desain server sistem e-voting secara lebih detail.

Gambar IV-3 Desain E-voting Server

Berikut ini penjelasan mengenai setiap modul pada gambar IV-3 mengenai desain e-voting

server.

1. Modul Authentication. Modul untuk menangani permintaan login dari komputer

client. Jika data antara username dan password telah sesuai, maka kemudian


IV-3

dilakukan pengecekan status pemilih. Jika pemilih sudah melakukan pemungutan

suara maka pemilih tidak berhak mengakses modul selanjutnya.

2. Modul Ballot casting. Modul ini digunakan untuk menangani proses pemungutan

suara. Pemilih (voter) akan memilih peserta (candidate) sesuai yang mereka

inginkan. Hasil pemungutan suara harus melalui modul Anonymizer terlebih dahulu

sebelum data hasil pemilihan disimpan.

3. Modul Anonymizer. Modul ini digunakan untuk menyamarkan data surat suara yang

masuk. Jadi selain pemilih, tidak ada seorangpun yang mengetahui pilihan yang

dimasukkan oleh pemilih. Data surat suara yang telah disamarkan harus tetap valid

dan merepresentasikan hasil pemilihan umum yang benar.

4. Modul Counter. Modul ini digunakan untuk menghitung hasil surat suara yang telah

masuk setelah proses pemungutan suara selesai dilakukan.

Berikut ini penjelasan mengenai setiap basis data pada gambar VI-3 mengenai desain e-

voting server.

1. Basis data Voter. Basis data ini berisi data pemilih (voter) yang telah dinyatakan

valid dan berhak mengikuti pemilihan umum. Sebelum pelaksanaan pemilihan

umum berlangsung, penyelenggara (KPU) harus memastikan bahwa data yang

disimpan pada basis data voter benar-benar valid. Basis data Voter harus memenuhi

persyaratan sebagai berikut.

a. Data pemilih valid.

b. Menyimpan data terkait status pemilih apakah telah melakukan proses

pemungutan suara atau belum.

2. Basis data Candidate. Basis data ini berisi data peserta (candidate) pemilihan umum

yang akan dipilih oleh pemilih. Basis data Candidate harus memenuhi persyaratan

sebagai berikut.

a. Berisi data kandidat calon anggota legislatif dan calon presiden.

b. Data kandidat valid.

3. Basis data Voting result. Basis data ini berisi data surat suara yang telah masuk.

Basis data Voting result harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.

a. Berisi data detail hasil pemungutan suara.

b. Detail hasil pemungutan suara tidak dapat dihubungkan dengan data

pemilih.


IV-4

Berikut ini adalah penjelasan langkah-langkah yang terjadi pada e-voting server.

1. Calon pemilih (voter) melakukan permintaan login dengan memasukkan username

dan password melalui komputer client.

2. Modul Authentication akan memeriksa apakah data username dan password yang

dimasukkan tersebut telah sesuai dengan basis data voter. Jika telah sesuai, maka

pemilih berhak untuk mengakses modul selanjutnya.

3. Pemilih mengakses modul ballot casting untuk memasukkan pilihannya. Modul

ballot casting akan mengambil data peserta pemilihan umum dari basis data

candidate.

4. Setelah pemilih menentukan pilihannya, maka modul anonymizer akan

menyamarkan data pemilih sehingga tidak dapat ditelusuri pilihan apa yang telah

dimasukkan oleh pemilih tersebut. Modul anonymizer tersebut akan memberikan

receipt (bukti) bahwa pemilih telah memasukkan suaranya. Cara kerja modul

anonymizer adalah modul ini akan memberikan nomor acak dan unik (berbeda

untuk setiap pemilih), dan kemudian nomor tersebut yang akan disimpan ke basis

data voting result beserta pilihannya. Kemudian pemilih memperoleh receipt (bukti)

yang berisi nomor acak tersebut. Jadi ketika proses penghitungan suara telah

dilakukan, pemilih dapat memastikan bahwa suara yang dia masukkan telah benar-

benar dihitung dan tidak ada manipulasi terhadap surat suara yang telah masuk.

5. Proses yang terakhir adalah proses perhitungan suara oleh modul counter. Modul ini

akan menghitung suara yang tersimpan dalam basis data voting result setelah

periode pemungutan suara selesai dilakukan.

6. Penyelenggara pemilihan umum (KPU) dan pengawas pemilihan umum (Banwaslu)

harus melakukan validasi data hasil perhitungan suara dengan membandingkan

antara jumlah suara yang telah masuk dengan jumlah pemilih yang telah melakukan

proses pemungutan suara.

IV.2 Model Hukum Web-Vote Secara umum, model hukum Web-Vote dibagi menjadi dua bagian, yaitu Dasar Hukum dan

Materi Hukum. Dasar hukum berisi sistem e-voting harus mempunyai dasar hukum yang

jelas sehingga hasil yang diperoleh mempunyai kekuatan hukum yang jelas. Sistem e-

voting minimal diatur oleh peraturan setingkat undang-undang (UU). Jadi hasil pemilihan

umum yang diperoleh dengan sistem e-voting dapat diakui dan digunakan.


IV-5

Sedangkan Materi Hukum berisi tentang isi materi hukum terkait sistem e-voting. KPU

sebagai penyelenggara pemilihan umum dan Banwaslu sebagai pengawas pemilihan umum

harus menunjuk masing-masing wakil mereka untuk mengakses sistem e-voting. Sistem e-

voting hanya boleh diakses oleh perwakilan dari KPU dan pada saat pengaksesan harus

selalu dalam pengawasan perwakilan Banwaslu yang telah ditunjuk.

Berikut ini adalah mekanisme pengaturan akses terhadap komputer server, client, dan

jaringan yang akan digunakan pada pelaksanaan sistem e-voting.

1. Pengaturan hak akses terhadap komputer server e-voting.

a. Komputer server e-voting hanya boleh diakses oleh perwakilan pihak

penyelenggara (KPU).

b. Setiap pengaksesan ke komputer server harus dilakukan pengawasan oleh

pihak pengawas (Banwaslu).

c. Pihak penyelenggara harus melakukan validasi terhadap data pemilih yang

disimpan dalam basis data voter.

d. Sebelum pelaksanaan pemungutan suara, pihak penyelenggara bersama

pihak pengawas harus memastikan bahwa komputer server berjalan dengan

baik dan basis data voting result masih kosong.

2. Pengaturan hak akses terhadap komputer client.

a. Server e-voting hanya dapat diakses oleh komputer client yang telah tersedia

di TPS (Tempat Pemungutan Suara).

b. Sebelum pelaksanaan pemungutan suara, pihak penyelenggara bersama

pihak pengawas harus memastikan bahwa komputer client berjalan dengan

baik dan dapat digunakan untuk mengakses server e-voting.

3. Pengaturan hak akses terhadap jaringan internet.

a. Jaringan internet yang digunakan untuk komunikasi antara komputer server

dan client sistem e-voting harus benar-benar aman.


IV-6

IV.3 Model Sosial Web-Vote Faktor sosial sering kali terlupakan pada desain suatu sistem. Cara konversi sistem dan cara

sosialisasi sering kali kurang diperhatikan pada awal pengembangan sistem. Berikut ini

adalah faktor-faktor sosial yang harus diperhatikan agar sistem e-voting dapat berjalan

dengan baik.

Prosedur pelaksanaan pemilihan umum menggunakan sistem e-voting dibuat serupa dengan

sistem konvensional yang telah dilakukan sebelumnya agar memudahkan masyarakat

dalam belajar dan mengurangi resistensi terhadap sistem yang baru. Kegiatan sosialisasi

sistem baru harus dilakukan ke semua lapisan masyarakat melalui media cetak (surat

kabar), media elektronik (televisi, radio, internet), dan penyuluhan langsung ke masyarakat

melalui perwakilan dari kelurahan, RW (Rukun Warga), atau RT (Rukun Tetangga).

Secara umum, konversi sistem dari sistem lama ke sistem baru ada empat macam metode.

Gambar IV-4 Konversi Sistem menunjukkan perbedaan antara keempat metode tersebut.

Gambar IV-4 Konversi Sistem

Berikut ini adalah penjelasan dari setiap metode tersebut.

1. Konversi hanya dilakukan pada sebagian tempat atau sub organisasi (menggunakan

pilot project atau proyek percontohan) dan dilakukan secara paralel (ada

overlapping antara sistem lama dan sistem baru).

2. Konversi dilakukan pada seluruh bagian organisasi dan dilakukan secara paralel.


IV-7

3. Konversi dilakukan pada sebagian tempat atau sub organisasi dan dilakukan secara

langsung. Jadi sistem lama langsung tidak terpakai, digantikan oleh sistem yang

baru.

4. Konversi dilakukan pada seluruh organisasi dan dilakukan secara langsung.

Konversi sistem pemilihan umum dari konvensional ke sistem e-voting sebaiknya

menggunakan metode pertama, yaitu metode yang menggunakan proyek percontohan dan

dilakukan secara paralel. Masyarakat bebas memilih akan menggunakan pemungutan suara

secara konvensional maupun menggunakan sistem e-voting. Jadi masyarakat yang masih

berpendidikan rendah dan kurang mengenal teknologi tidak dipaksakan secara langsung

untuk mengadopsi sistem baru.

Penerapan sistem e-voting di Indonesia pada tahap pertama sebaiknya diprioritaskan pada

masyarakat dengan kriteria sebagai berikut.

• Pendidikan relatif tinggi, minimal setingkat SLTA (Sekolah Lanjut Tingkat Atas).

• Tinggal di daerah perkotaan yang mempunyai akses informasi dan khususnya

informasi melalui internet cukup baik.

• Penguasaan mengenai teknologi informasi khususnya internet cukup baik.

• Masyarakat yang cukup terbuka dalam menerima hal-hal yang baru khususnya hal-

hal yang berkaitan dengan teknologi baru.

IV.4 Model Prosedur Operasional Web-Vote Model prosedur operasional sistem adalah desain mengenai cara pengoperasian sistem e-

voting pada saat proses pemungutan suara. Prosedur pengoperasian sistem e-voting pada

bagain server dan jaringan yang menghubungkan client dengan server sudah cukup

tercakup dalam desain hukum sistem yang telah dijelaskan pada sub bab IV.2 Model

Hukum Sistem. Gambar IV-4 menunjukkan prosedur operasional sistem pada bagian client.

Sistem e-voting berbasis web sebenarnya memungkinkan untuk diakses dari mana saja dan

dengan komputer dengan spesifikasi standar asalkan komputer tersebut mempunyai web

browser. Namun, pada desain prosedur operasional sistem ini hak akses sistem e-voting

dibatasi hanya boleh diakses dari komputer-komputer yang berada di TPS. Cara ini dipilih


IV-8

agar teknologi ini bisa diadopsi dengan baik oleh masyarakat dan dengan tingkat resistensi

sekecil mungkin.

Pada perkembangan ke depannya, sistem e-voting berbasis web ini diharapkan dapat

diakses dari mana saja. Hal tersebut mungkin tercapai apabila tingkat pendidikan dan

kesejahteraan penduduk Indonesia sudah cukup tinggi. Dengan tingkat pendidikan dan

kesejahteraan yang tinggi, peluang untuk munculnya praktek jual beli suara dapat

diminimalisir.

Cara adopsi secara bertahap dipilih sesuai dengan pengalaman implementasi sistem e-

voting yang telah dilakukan oleh negara lain. Negara-negara tersebut rata-rata

membutuhkan dua sampai tiga periode pemilihan umum agar sistem e-voting dapat

diterapkan secara nasional.

Gambar IV-5 Alur Pelaksanaan Pemungutan Suara

Berikut ini adalah alur pergerakan pemilih (voter) pada saat pelaksanaan pemungutan suara

seperti pada Gambar IV-5.

1. Pertama calon pemilih memasuki pintu masuk TPS. Pintu masuk dan pintu keluar

TPS dibedakan, jadi calon pemilih tidak boleh masuk dari pintu keluar. Setelah

memasuki pintu masuk, calon pemilih akan melakukan pendaftaran. Pada bagian

pendaftaran ini akan dilakukan pengecekan apakah calon pemilih tersebut telah


IV-9

terdaftar sebagai calon pemilih. Selain itu juga dilakukan pengecekan apakah dia

telah mengikuti pemungutan suara atau belum. Setelah calon pemilih dinyatakan

telah terdaftar dan belum melakukan pemungutan suara maka dia berhak untuk

mengikuti tahap selanjutnya, yaitu tahap pemungutan suara. Dia berhak memilih

untuk melakukan pemungutan suara secara konvensional maupun menggunakan

sistem e-voting.

2. Pelaksanaan pemungutan suara dengan metode konvensional terdiri dari tiga

tahapan yang harus dilalui. Tahapan tersebut adalah sebagai berikut.

a. Pemilih mengambil kertas suara. Pada saat pengambilan kertas suara,

pemilih harus memastikan bahwa kertas suara yang dia ambil dalam kondisi

baik dan tidak cacat.

b. Pemilih melakukan pencoblosan atau pencontrengan pada kertas suara di

dalam bilik suara.

c. Setelah selesai melakukan pencoblosan atau pencontrengan, pemilih

memasukkan kertas suara tersebut ke dalam kotak suara.

3. Pelaksanaan pemungutan suara menggunakan sistem e-voting. Berikut ini tahap-

tahap yang dilakukan selama mengakses sistem e-voting.

a. Pertama sebelum mengakses sistem e-voting yang ada di server, pemilih

harus memasukkan data username dan password untuk melakukan login.

b. Setelah pemilih berhasil melakukan login, pemilih kemudian memilih calon

anggota legislatif atau partai, calon anggota DPD, atau calon kepala

pemerintahan sesuai dengan pilihannya.

c. Sistem kemudian membangkitkan kode yang unik untuk setiap pemilih

sebagai bukti pemilih telah memasukkan pilihannya. Kode tersebut

digunakan untuk menyamarkan data pilihan yang telah dimasukkan oleh

pemilih.

d. Pemilih kemudian mencatat kode tersebut untuk mengecek apakah hasil

pilihan yang telah dia masukkan telah tersimpan dan tidak ada manipulasi

terhadap hasil pilihan setelah tahap perhitungan hasil suara selesai

dilakukan.

e. Pemilih kemudian menyimpan hasil pilihan tersebut.

4. Setelah pemilih selesai melakukan pemungutan suara baik menggunakan metode

konvensional maupun menggunakan sistem e-voting harus melalui tahap Pencatatan

terlebih dahulu sebelum keluar TPS. Data pemilih akan dicatat telah melakukan


IV-10

pemungutan suara sehingga dia tidak akan bisa melakukan pemungutan suara

kembali baik ditempat semula maupun di TPS lainnya. Jari pemilih diberi tanda

dengan tinta, seperti yang telah dilakukan pada pemilu-pemilu sebelumnya di

Indonesia, sebagai tanda bahwa dia telah melakukan proses pemungutan suara.


V-1

BAB V PROTOTYPE DAN PENGUJIAN

Bab ini membahas mengenai implementasi pembuatan prototype sistem e-voting berbasis

web. Pembuatan prototype berisi dua macam hal yaitu perancangan kelas dan perancangan

interaksi sistem. Pembuatan prototype digunakan untuk mempermudah dalam pemahaman

model yang telah dijelaskan pada bab IV.

Selain itu, bab ini juga berisi pengujian terhadap prototype maupun model sistem yang

telah dihasilkan pada bab IV. Pengujian prototype digunakan untuk membuktikan bahwa

prototype yang dikembangkan telah sesuai dengan hasil analisis kebutuhan fungsional yang

dinyatakan dalam bentuk diagram use case pada bab III. Sedangkan pengujian model

digunakan untuk membuktikan bahwa model yang telah diutarakan pada bab IV sudah

memenuhi kebutuhan fungsional maupun non fungsional hasil analisis pada bab III.

V.1 Prototype Prototype Web-Vote terdiri dari empat buah modul. Berikut ini adalah modul-modul yang

ada pada prototype dan penjelasan dari setiap modul tersebut.

1. Modul legislative

Modul legislative digunakan untuk melakukan pemungutan suara pada pemilihan

umum legislatif. Pemilihan umum legislatif meliputi pemilihan anggota DPR,

anggota DPRD tingkat 1, anggota DPRD tingkat 2, dan anggota DPD. Modul ini

hanya dapat diakses pada saat pemilihan umum legislatif di TPS-TPS.

2. Modul president

Modul president digunakan untuk melakukan pemungutan suara pada pemilihan

umum presiden dan wakil presiden. Modul ini hanya dapat diakses pada saat

pemilihan umum presiden di TPS-TPS.

3. Modul result

Modul result digunakan untuk melihat hasil perhitungan suara setelah proses

pemungutan suara selesai dilakukan. Modul ini dapat diakses secara bebas oleh

masyarakat melalui jaringan internet.


V-2

4. Modul admin

Modul admin adalah modul tambahan yang digunakan oleh panitia di TPS-TPS

untuk mencatat para pemilih yang melakukan pemungutan suara secara

konvensional menggunakan kertas suara. Pencatatan tersebut dimaksudkan untuk

menghindari seseorang melakukan pemungutan suara lebih dari satu kali.

Sedangkan bagi pemilih yang memilih dengan menggunakan e-voting datanya

langsung tercatat dalam sistem. Modul ini hanya boleh diakses oleh panitia

pemilihan umum (anggota KPU di TPS) dan selalu dalam pengawasan anggota

pengawas pemilihan umum (Banwaslu) untuk menghindari praktek kecurangan.

V.1.1 Perancangan Kelas Sub bab ini berisi rancangan kelas pada prototype sistemWeb-Vote. Rancangan kelas yang

ada pada gambar V-1 merupakan tinjauan logik (logical view). Tinjauan logik bersifat

statik, menggambarkan kelas-kelas konseptual yang membangun sistem dan keterhubungan

antara kelas-kelas konseptual.

Kelas konseptual tersebut dibagi menjadi tiga tipe kelas, yaitu kelas entity, kelas control,

dan kelas boundary. Kelas entity adalah kelas yang hanya mengetahui hal-hal terkait kelas

itu sendiri. Kelas control merupakan kelas yang bertugas melakukan manipulasi terhadap

kelas lain. Sedangkan kelas boundary adalah kelas yang menghubungkan dengan sistem

lain dan termasuk juga menghubungkan dengan tampilan pada layar. Gambar V-1 berisi

paket-paket (packages) yang ada pada sistem Web-Vote.

Gambar V-1 Package Sistem Web-Vote


V-3

Berikut ini adalah penjelasan dari setiap package yang ada pada sistem Web-Vote.

1. admin - Package ini berisi kelas-kelas yang menangani modul admin.

2. includes - Package ini digunakan untuk menangani kelas-kelas entity. Kelas-kelas

tersebut bertugas untuk melakukan akses ke basis data dan memanipulasi data pada

basis data

3. president - Package ini digunakan untuk menangani modul president.

4. legislative - Package ini digunakan untuk menangani modul legislative.

5. result - Package ini digunakan untuk menangani modul result.

Detail diagram kelas dari setiap package dapat dilihat pada Lampiran B tentang diagram

kelas admin, lampiran C tentang diagram kelas includes, lampiran D tentang diagram kelas

president, lampiran E tentang diagram kelas legislative, dan lampiran F tentang diagram

kelas result.

V.1.2 Perancangan Basis Data Sub bab ini berisi rancangan basis data pada prototype sistem Web-Vote. Rancangan basis

data mengacu pada hasil perancangan kelas yang telah didefinisikan sebelumnya.

Perancangan basis data disesuaikan dengan kelas-kelas bertipe entity yang telah

didefinisikan sebelumnya. Perancangan basis data sistem Web-Vote dapat dilihat pada

Lampiran G.

V.1.3 Perancangan Interaksi Sistem Sub bab ini berisi rancangan interaksi pada prototype sistem Web-Vote. Rancangan

interaksi tersebut terdiri dari dua macam bagian. Pertama adalah perancangan sitemap,

perancangan sitemap digunakan untuk menunjukkan alur interaksi sistem Web-Vote.

Perancangan sitemap sistem Web-Vote dapat dilihat pada Lampiran H. Kedua adalah

perancangan antarmuka, perancangan antarmuka digunakan untuk menunjukkan antarmuka

sistem ke pengguna. Lampiran I berisi beberapa contoh bentuk tampilan atau antarmuka

sistem Web-Vote.


V-4

V.2 Pengujian

V.2.1 Pengujian Prototype Pengujian prototype digunakan untuk membuktikan bahwa prototype yang dikembangkan

telah sesuai dengan hasil analisis kebutuhan fungsional yang dinyatakan dalam bentuk

diagram use case pada bab III. Pengujian prototype dilakukan secara black box testing,

yaitu pengujian fungsional tanpa memperhatikan alur eksekusi program, hanya untuk

membuktikan hasil eksekusi program sesuai dengan harapan. Pengujian tersebut dilakukan

dengan cara membuat test case (kasus uji) sesuai dengan diagram use case. Hasil pengujian

prototype dapat dilihat pada Lampiran J.

V.2.2 Pengujian Model Pengujian model digunakan untuk membuktikan bahwa model yang telah diutarakan pada

bab IV sudah memenuhi kebutuhan fungsional maupun non fungsional hasil analisis pada

bab III. Berikut ini adalah validasi model terhadap kebutuhan fungsional yang telah

didefinisikan pada bab III.

1. FR-01. Sistem harus mampu memfasilitasi proses pemilihan umum di Indonesia

yang terbagi menjadi dua tahap, yaitu pemilihan legislatif (anggota DPR atau

DPRD1 atau DPRD 2 dan anggota DPD) dan pemilihan kepala negara atau kepala

daerah.

Pembuktian:

Pembuatan modul legislative dan modul president secara terpisah telah

mengakomodasi kebutuhan tersebut. Modul legislative dan modul president hanya

dapat diakses sesuai dengan waktu pemungutan suara masing-masing. Jadi pada

saat pemungutan suara legislative, modul president belum dapat diakses. Begitu

juga sebaliknya, modul legislative sudah tidak dapat diakses kembali pada saat

periode pemungutan suara presiden.

2. FR-02. Sistem harus mampu melakukan verifikasi data pemilih (voter) pemilihan

umum dan mencatat status pemilih apakah telah melakukan proses pemungutan

suara atau belum. Sistem harus dapat membuktikan apakah seseorang telah

melakukan proses pemilihan atau belum. Kebutuhan ini harus sesuai dengan

persyaratan verifiable participation.

Pembuktian:


V-5

Pada model ini, verifikasi hanya dilakukan dengan calon pemilih memasukkan data

nomor identitas diri (nomor KTP atau Kartu Tanda Penduduk) dan password. Data

password tersebut diperoleh pada saat pendataan calon pemilih untuk melakukan

pembuatan DPT (Daftar Pemilih Tetap). DPT adalah daftar pemilih tetap yang

berhak melakukan pemilihan umum. Model ini tidak menangani tahapan tersebut.

Jadi dengan mengasumsikan bahwa kerahasiaan data password yang diperoleh

tersebut terjaga dengan baik, maka hanya calon pemilih yang berhak saja yang

dapat mengakses sistem ini.

3. FR-03. Pemilih dapat memasukkan pilihannya ke dalam sistem. Kebutuhan ini

harus memenuhi persyaratan democracy yaitu seorang pemilih hanya berhak

memasukkan suara sebanyak satu kali.

Pembuktian:

Setelah pemilih melakukan pemungutan suara, dia memperoleh kode acak sebagai

tanda terima bahwa pemilih telah melakukan pemungutan suara. Kode tanda terima

tersebut bersifat unik untuk setiap pilihan. Setelah pemilih tersebut selesai

melakukan pemungutan suara, dia dapat melakukan pengecekan apakah suara yang

telah dia masukkan tersebut benar-benar tercatat di sistem dan tidak ada manipulasi

dengan cara memasukkan kode tanda terima yang telah dia peroleh.

Setiap pemilih yang telah melakukan pemungutan suara datanya telah dicatat

sehingga apabila pemilih tersebut mengakses kembali sistem e-voting, dia sudah

tidak boleh memasukkan data kembali. Bagi pemilih yang melakukan pemungutan

suara dengan cara konvensional, setiap akan keluar dari lokasi TPS datanya

langsung dicatat. Jadi setelah pemilih tersebut keluar dari lokasi TPS maka pemilih

tersebut tidak akan diperbolehkan masuk kembali karena pada pintu masuk TPS

dilakukan pemeriksaan, jika seseorang telah melakukan pemungutan suara maka dia

tidak berhak masuk ke lokasi TPS kembali.

4. FR-04. Sistem harus dapat menjumlahkan hasil pemilihan.

Pembuktian:

Setiap suara yang masuk akan dicatat dalam sistem. Suara tersebut kemudian akan

dihitung dan ditampilkan hasil rekapitulasinya. Jadi untuk membuktikan apakah

sistem berhasil dalam menjumlahkan hasil pemilihan maka dapat dilihat pada

pembuktian terkait rekapitulasi data hasil pemilihan.


V-6

5. FR-05. Sistem harus dapat menampilkan data hasil pemilihan secara detail, tetapi

kerahasisaan pemilih tetap terjaga. Kebutuhan ini harus sesuai dengan persyaratan

privacy yaitu hasil pemungutan suara harus tidak dapat dihubungkan dengan siapa

yang melakukan pemilihan. Selain itu seorang pemilih tidak dapat membuktikan

hasil pilihannya. Kebutuhan ini harus sesuai dengan persyaratan receipt freeness.

Pembuktian:

Setelah pemilih melakukan pemilihan dan memperoleh nomor tanda terima, nomor

tanda terima tersebut pada basis data tidak mempunyai keterkaitan apapun dengan

identitas pemilih. Jadi setiap orang tidak dapat membuktikan hasil pemilihan

seseorang.

6. FR-06. Sistem harus dapat menampilkan rekapitulasi data hasil pemilihan. Data

hasil perhitungan suara harus harus dapat diverifikasi dan dibuktikan bahwa tidak

ada manipulasi terhadap hasil perhitungan suara. Kebutuhan ini sesuai dengan

persyaratan verifiability. Selain itu kebutuhan ini harus sesuai dengan persyaratan

fairness. Setiap orang tidak boleh mengetahui hasil perhitungan suara sebelum

proses pemungutan suara selesai dilakukan.

Pembuktian:

Rekapitulasi data dapat dibuktikan dengan melihat hasil detail dari data pemilihan

serta dengan membandingkan hasil pemilihan dengan jumlah pemilih yang telah

melakukan proses pemilihan. Jika detail data yang dimunculkan itu valid, dan

jumlah pemilih sesuai dengan data yang masuk maka data hasil rekapitulasi dapat

dianggap valid.

Sistem yang menampilkan rekapitulasi data hanya boleh diakses jika proses

pemungutan suara telah selesai. Pada prototype yang dihasilkan, proses penampilan

rekapitulasi data ditangani oleh modul yang berbeda, sehingga penyelenggara dapat

mengatur waktu kapan modul tersebut dapat diakses.

7. FR-07. Penyelenggara dan pengawas dapat melakukan validasi hasil perhitungan

suara. Validasi tersebut digunakan untuk membuktikan bahwa hasil perhitungan

suara dilakukan dengan tepat atau akurat. Kebutuhan ini harus memenuhi dengan

persyaratan e-voting yaitu accuracy.

Pembuktian:

Penyelenggara dan pengawas dapat memverifikasi data hasil pemungutan suara

dengan cara melakukan pengecekan terhadap detail suara yang masuk serta dengan


V-7

membandingkan kesesuaian jumlah data yang masuk dengan jumlah pemilih yang

telah melakukan proses pemilihan.

Berikut ini adalah validasi model terhadap kebutuhan non fungsional yang telah

didefinisikan pada bab III.

1. Usability

a. NR-01. Sistem e-voting mempunyai tampilan (antarmuka) dan mekanisme

pemungutan suara yang mudah untuk dipahami.

Pembuktian:

Tampilan antarmuka pada prototype yang telah dibuat, disesuaikan dengan

tampilan pemungutan suara menggunakan kertas suara. Contoh desain

antarmuka sistem Web-Vote dapat dilihat pada Lampiran I.

b. NR-02. Memfasilitasi pemilih yang sebenarnya mempunyai hak pilih namun

mempunyai keterbatasan secara fisik.

Pembuktian:

Metode pemilihan umum ini masih mengadopsi aturan-aturan yang berlaku

saat jika, jika pemilih mempunyai keterbatasan fisik maka pemilih tersebut

berhak didampingi oleh orang yang dia percayai untuk melakukan proses

pemungutan suara.

2. Reliability

a. NR-03. Sistem harus dapat berjalan terus tanpa kegagalan akses selama

proses pemungutan suara sampai dengan perhitungan hasil.

Pembuktian:

Jika sistem ini digunakan, sistem ini harus menggunakan perangkat keras,

perangkat lunak, dan jaringan yang tingkat kegagalannya mendekati nol.

Selain itu, sistem tersebut juga harus mempunyai sistem cadangan sehingga

jika sistem pertama tidak bisa digunakan, maka sistem cadangan tersebut

langsung menggantikannya.

b. NR-04. Aspek keamanan (security) harus terjamin. Keamanan sistem ini

harus mampu menjamin integritas (integrity) dan kerahasiaan (privacy) data.

Selain keamanan data, keamanan server, client, dan jaringan secara fisik

juga harus benar-benar terjaga.


V-8

Pembuktian:

Integritas dan kerahasiaan data dijaga dengan cara membatasi hak akses

terhadap sistem baik secara fisik maupun non fisik dengan mekanisme

pengaturan mengenai hukum dan prosedur kerja sistem yang telah

didefinisikan pada bab IV. Sedangkan dari sudut pandang teknologi,

integritas dan kerahasiaan dijamin dengan pemanfaatan server, clienti, dan

jaringan komunikasi yang aman.

3. Portability

a. NR-05. Sistem dapat diakses dari berbagai lokasi.

Pembuktian:

Sistem Web-Vote dapat diakses dari beberapa macam web browser yang

tersedia di pasaran, misalnya yang telah digunakan pada pengujian adalah

Internet Explorer 7 dan Mozilla Firefox 3. Kedua web browser tersebut

merupakan web browser yang paling umum digunakan di seluruh dunia dan

dapat dijalankan pada komputer dengan spesifikasi standar. Jadi selama

komputer client dapat mengakses jaringan internet dan berhak mengakses

server Web-Vote maka sistem tersebut masih dapat diakses. Tetapi pada

desain Web-Vote ini, sistem ini hanya dapat diakses di KPU-KPU untuk

proses pemilihan umumnya. Sedangkan pada saat melihat hasil perhitungan

suara, sistem ini dapat diakses dari semua lokasi.

b. NR-06. Perangkat client yang digunakan mengakses sistem dapat

bermacam-macam jenis baik dari segi perangkat lunak maupun perangkat

keras yang digunakan.

Pembuktian:

Sistem Web-Vote dapat diakses dari bermacam-macam web browser,

misalnya Internet Explorer 7 dan Mozilla Firefox 3 yang digunakan pada

saat pengujian. Secara umum web browser dapat dijalankan di berbagai

spesifikasi perangkat keras komputer standar dan juga di bermacam-macam

sistem operasi misalnya Windows XP, Windows Vista, MacOS, Linux

Ubuntu, dan lain-lain.


V-9

4. Supportability

a. NR-07. Sistem e-voting harus mempunyai dokumentasi teknis.

Pembuktian:

Pada pembuatan model e-voting ini, dokumen teknis masih belum dibuat

karena sistem yang dikembangkan masih bersifat prototype.

b. NR-08. Sistem e-voting harus mempunyai dokumen manual penggunaan.

Pembuktian:

Pada pembuatan model e-voting ini, dokumen manual penggunaan sistem

masih belum dibuat.

c. NR-09. Ada dukungan teknis jika diperlukan.

Pembuktian:

Dukungan teknis harus diberikan jika model ini benar-benar

diimplementasikan. Tetapi karena hasil akhir dari tesis ini hanya sebuah

model maka hal-hal terkait dukungan teknis masih belum bisa dibuktikan.


VI-1

BAB VI PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan mengenai pembuatan model e-voting yang telah dilakukan serta

saran untuk perbaikan dan pengembangan selanjutnya dari model yang telah dihasilkan

tersebut.

VI.1 Kesimpulan Kesimpulan dari tesis ini adalah sebagai berikut.

1. Model e-voting yang dihasilkan adalah model yang bersifat spesifik untuk

pemilihan umum di Indonesia. Prototype dibangun berdasarkan ketentuan

pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum presiden di Indonesia.

2. Pembuatan model sistem Web-Vote dilakukan dengan cara melakukan

perbandingan beberapa sistem e-voting yang telah dikembangkan sebelumnya.

Secara umum, sistem Web-Vote harus memenuhi persyaratan terkait accuracy,

democracy, privacy, robustness, verifiablity, uncoercibility, fairness, dan verifiable

participation.

3. Model sistem Web-Vote sudah mencakup semua aspek yang terkait dengan empat

faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor teknologi, hukum, sosial, dan prosedur

operasional. Pada penelitian-penelitian lain terkait e-voting, secara umum fokus

pembahasan dititikberatkan pada faktor teknologi.

4. Pengembangan dan pemanfaatan e-voting berbasis web masih jarang jika

dibandingkan dengan sistem e-voting terpusat. Pada sudut pandang prosedur

operasional model Web-Vote, teknologi web masih dimanfaatkan sebagai suatu

sistem e-voting terpusat, yaitu proses pemilihan masih dilaksanakan di TPS-TPS

agar adaptasi masyarakat dengan sistem baru lebih mudah.

VI.2 Saran Saran yang diberikan dari tesis ini adalah sebagai berikut.

1. Jika model Web-Vote akan digunakan untuk kasus-kasus e-voting yang lain

misalnya pada pemilihan kepala daerah, referendum, dll, maka harus dilakukan

penyesuaian terlebih dahulu khususnya terkait faktor hukum, sosial, dan prosedur

operasional.


VI-2

2. Fokus penelitian teknologi e-voting sebaiknya diarahkan ke teknologi berbasis web

karena teknologi tersebut lebih murah dan mudah dalam penerapannya. Dunia

perbankan sudah berhasil menerapkan transaksi keuangan berbasis internet sehingga

secara dari sudut pandang keamanan, teknologi web sudah terbukti cukup handal.

3. Penerapan sistem e-voting sebaiknya mulai diterapkan pada pemilihan umum

daerah sesuai model sosial sistem Web-Vote.

4. Jika sistem e-voting terpusat pada TPS-TPS sudah diterapkan pada masyarakat dan

masyarakat sudah mampu mengadopsi teknologi tersebut, maka penerapan sistem e-

voting sebaiknya mulai diarahkan kepada akses sistem e-voting secara bebas melalui

jaringan internet. Dengan demikian, keunggulan teknologi web dalam kemudahan

pengaksesan dapat dimanfaatkan secara maksimal.


xii

DAFTAR REFERENSI

1 Adida, Ben dan C. Andrew Neff (2006) : Ballot Casting Assurance, Massachusetts

Institute of Technology, United States.

2 Arifin, Firdaus (2007) : Demokrasi Konstitusional, Pascasarjana Unpad, Bandung.

3 Benoist, Emmanuel, dkk (2007) : Internet-Voting: Opportunity or Threat for

Democracy, Springer.

4 Carback III, Richard T. (2008) : Security Innovations in the Punchscan Voting

System, University of Maryland.

5 Dunsmore, Bradley, dkk (2001) : Mission Critical Internet Security, Syngress.

6 Filho, Jose Rodrigues, dkk (2007) : E-Voting in Brazil – The Risks to Democracy,

Federal University of Paraiba, Brazil dan Acadia University, Kanada.

7 Grabow, H. (2002) : Consolidated Prototype 1 Documentation, University of Essen.

8 Herschberg, Mark A. (1997) : Secure Electronic Voting Over the World Wide Web,

Massachusetts Institute of Technology, United States.

9 Hutapea, Philip Anderson (2009) : Pembangunan Model “Sistem E-Voting

Terpusat” Studi Kasus: Pemilihan Kepala Daerah Jawa Barat, Program Studi

Informatika, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Institut Teknologi

Bandung.

10 Krimmer, Robert, dkk (2007) : The Development of Remote E-Voting Around the

World: A Review of Roads and Directions, Springer.

11 Lambrinoudakis, Costas dkk (2002) : Secure Electronic Voting: Trends and

Perspectives, Capabilities and Limitations, Kluwer Academic Publishers.

12 Murata, Takuji, dkk. (2002) : Universal Design for E-Voting System in Japan, The

University of Tokyo, Japan.

13 Rivest, Ronald L. (2000) : Electronic Voting, Massachusetts Institute of

Technology, United States.

14 Rofiuddin (2007) : Sumber Dana Pemilu Nasional dan Daerah Diusulkan Terpisah,

http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2007/11/09/brk,20071109-

111175,id.html.


xiii

15 Rusydi, Ibnu (2005) : Mendagri : KPUD Sumber Konflik Pilkada,

http://www.tempointeractive.com/hg/nasional/2005/06/15/brk,20050615-

62551,id.html.

16 Taghavi, T. dkk (2007) : A Verifiable Multi Authority E-Voting Scheme for Real

World Environment, Springer.

17 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 perubahan IV.

18 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah.

19 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.


xiv

DAFTAR PUSTAKA

1 Ahlir, Si Sinan (2003) : Learning UML, O’Reilly.

2 Benaloh, Josh (2006) : Simple Verifiable Elections, Microsoft Research.

3 Calandrino, Joseph A. dkk. (2007) : Machine-Assisted Election Auditing, Princeton

University, United States.

4 Chonoles, Michael Jesse dan James A. Schardt (2003) : UML 2 for Dummies,

Hungry Minds.

5 Hall, Joseph Lorenzo (2007) : Contractual Barriers to Transparency in Electronic

Voting, University of California, United States.

6 Herrnson, Paul S. dkk. (2006) : The Importance of Usability Testing of Voting

Systems, University of Maryland, United States.

7 Hisamitsu, Hiroki dan Keiji Takeda (2007) : The Security Analysis of e-Voting in

Japan, Springer.

8 Pender, Tom (2003) : UML Bible, John Wiley and Sons.

9 Pieters, Wolter (2006) : Acceptance of Voting Technology: Between Confidence

and Trust, Springer.

10 Pressman, Roger S. (2001) : Software Engineering: A Practitioner's Approach,

McGraw-Hill.

11 Riva, Ben dan Amnon Ta-Shma (2007) : Bare-Handed Electronic Voting with Pre-

processing, Tel-Aviv University, Israel.

12 Sandler, Daniel dan Dan S. Wallach (2007) : Casting Votes in the Auditorium, Rice

University, United States.


A-1

Lampiran A Perbandingan Sistem E-Vox, e-VOTE, MarkPledge, dan Sistem E-Voting Terpusat

Tabel di bawah berisi perbandingan antara sistem E-Vox, e-VOTE, MarkPledge, dan sistem E-Voting Terpusat.

No. Kriteria E-Vox e-VOTE MarkPledge E-Voting Terpusat 1. Security (keamanan

data) dan privacy (kerahasiaan data)

Security ditangani secara spesifik oleh modul Administrator dan privacy ditangani secara spesifik oleh modul Anonymizer

Ada banyak alternatif, pada contoh model yang diacu, penanganan dilakukan oleh modul Registration Client dan Certification Authority (CA)

Tidak ada modul khusus yang menangani

Fokus pada faktor keamanan. Faktor keamanan ditangani oleh kelas SymmetricEncryt dan EnkripKartu

2. Verifikasi hasil Tidak ada metode khusus untuk verifikasi hasil

Tidak ada metode khusus untuk verifikasi hasil

Menggunakan metode universal verifiability dan ballot casting assurance

Tidak ada metode khusus untuk verifikasi hasil

3. Pemrosesan data Real time

Real time Real time Batch

4. Platform Java applet

Berbasis web Java applet Java desktop

5. Kelebihan Penanganan security dan privacy jelas terlihat

Berbasis web, sesuai dengan model yang akan dikembangkan

Mempunyai metode verifikasi data yang bagus

Studi kasus mirip, pemilu di Indonesia


B-1

Lampiran B Diagram Kelas Admin

Lampiran B berisi diagram kelas dari package admin pada prototype Web-Vote yang telah

disebutkan pada bab V. Gambar B-1 adalah gambar diagram kelas yang ada di dalam

package admin pada sistem Web-Vote.

Gambar B - 1 Diagram kelas admin

Penjelasan dari setiap kelas di atas dapat dilihat pada tabel B-1. Tabel B - 1 Penjelasan diagram kelas admin

No. Nama Kelas Tipe Deskripsi 1. HalamanLogin Boundary Kelas yang bertugas mengelola antarmuka

ke pengguna pada saat menangani proses login admin.

2. HalamanUbahStatus Boundary Kelas yang bertugas mengelola antarmuka ke pengguna pada saat admin melakukan proses mengubah status.

3. Login Control Kelas yang menangani proses login pada modul admin.

4. Logout Control Kelas yang menangani proses logout pada modul admin.

5. UbahStatus Control Kelas yang menangani proses pengubahan status pemilih, dari sebelumnya belum melakukan proses pemilihan menjadi telah melakukan proses pemilihan. Pengubahan status tersebut hanya boleh dilakukan oleh admin.


C-1

Lampiran C Diagram Kelas Includes

Lampiran C berisi diagram kelas dari package includes pada prototype Web-Vote yang

telah disebutkan pada bab V. Gambar C-1 adalah gambar diagram kelas yang ada di dalam

package includes pada sistem Web-Vote.

Gambar C - 1 Diagram kelas includes

Penjelasan dari setiap kelas di atas dapat dilihat pada tabel C-1, C-2, dan C-3.

Tabel C - 1 Penjelasan diagram kelas includes

No. Nama Kelas Tipe Deskripsi 1. Administrator Entity Kelas untuk menangani pengaksesan data

administrator.

2. Pemilih Entity Kelas untuk menangani pengaksesan data pemilih.


C-2

Tabel C - 2 Penjelasan diagram kelas includes (lanjutan)

No. Nama Kelas Tipe Deskripsi 3. Kota Entity Kelas untuk menangani pengaksesan data

kota.

4. Provinsi Entity Kelas untuk menangani pengaksesan data provinsi.

5. Partai Entity Kelas untuk menangani pengaksesan data partai.

6. Capres Entity Kelas untuk menangani pengaksesan data capres (calon presiden).

7. HasilPresiden Entity Kelas untuk menangani pengaksesan dan penyimpanan data hasil pemilihan presiden.

8. CalegDPD Entity Kelas untuk menangani pengaksesan data calon anggota DPD.

9. HasilDPD Entity Kelas untuk menangani pengaksesan dan penyimpanan data hasil pemilihan anggota DPD.

10. CalegDPR Entity Kelas untuk menangani pengaksesan data calon anggota DPR.

11. HasilDPR Entity Kelas untuk menangani pengaksesan dan penyimpanan data hasil pemilihan anggota DPR.

12. DapilDPR Entity Kelas untuk menangani pengaksesan data daerah pemilihan DPR.

13. CalegDPRD1 Entity Kelas untuk menangani pengaksesan data calon anggota DPRD tingkat 1.

14. HasilDPRD1 Entity Kelas untuk menangani pengaksesan dan penyimpanan data hasil pemilihan anggota DPRD tingkat 1.

15. DapilDPRD1 Entity Kelas untuk menangani pengaksesan data daerah pemilihan DPRD tingkat 1.

16. CalegDPRD2 Entity Kelas untuk menangani pengaksesan data calon anggota DPRD tingkat 2.


C-3

Tabel C - 3 Penjelasan diagram kelas includes (lanjutan 2) No. Nama Kelas Tipe Deskripsi 17. HasilDPRD2 Entity Kelas untuk menangani pengaksesan dan

penyimpanan data hasil pemilihan anggota DPRD tingkat 2.

18. DapilDPRD2 Entity Kelas untuk menangani pengaksesan data daerah pemilihan DPRD tingkat 2.


D-1

Lampiran D Diagram Kelas President

Lampiran D berisi diagram kelas dari package president pada prototype Web-Vote yang

telah disebutkan pada bab V. Gambar D-1 adalah gambar diagram kelas yang ada di dalam

package president pada sistem Web-Vote.

Gambar D - 1 Diagram kelas president

Penjelasan dari setiap kelas di atas dapat dilihat pada tabel D-1. Tabel D - 1 Penjelasan diagram kelas president


ke pengguna pada saat menangani proses login calon pemilih pemungutan suara presiden.

2. HalamanPresiden Boundary Kelas yang bertugas mengelola antarmuka ke pengguna pada saat pemilih akan melakukan pemungutan suara calon presiden.

3. Login Control Kelas yang menangani proses login pada modul president.

4. Logout Control Kelas yang menangani proses logout pada modul president.

5. Presiden Control Kelas yang menangani proses pemungutan suara presiden dan kemudian jika proses pemungutan suara telah dilakukan maka kelas ini akan menghasilkan “tanda terima”. “Tanda terima” tersebut berisi nomor acak yang digunakan sebagai bukti bahwa pemilih telah memasukkan suara.


E-1

Lampiran E Diagram Kelas Legislative

Lampiran E berisi diagram kelas dari package legislative pada prototype Web-Vote yang

telah disebutkan pada bab V. Gambar E-1 adalah gambar diagram kelas yang ada di dalam

package legislative pada sistem Web-Vote.

Gambar E - 1 Diagram kelas legislative

Penjelasan dari setiap kelas di atas dapat dilihat pada tabel E-1, E-2, dan tabel E-3.

Tabel E - 1 Penjelasan diagram kelas legislative


ke pengguna pada saat menangani proses login calon pemilih pemungutan suara legislatif (DPR, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2, dan DPD).

2. HalamanDPR Boundary Kelas yang bertugas mengelola antarmuka ke pengguna pada saat pemilih akan melakukan pemungutan suara calon anggota DPR.


E-2

Tabel E - 2 Penjelasan diagram kelas legislative (lanjutan 1)

No. Nama Kelas Tipe Deskripsi 3. HalamanDPRD1 Boundary Kelas yang bertugas mengelola antarmuka

ke pengguna pada saat pemilih akan melakukan pemungutan suara calon anggota DPR tingkat 1.

4. HalamanDPRD2 Boundary Kelas yang bertugas mengelola antarmuka ke pengguna pada saat pemilih akan melakukan pemungutan suara calon anggota DPR tingkat 2.

5. HalamanDPD Boundary Kelas yang bertugas mengelola antarmuka ke pengguna pada saat pemilih akan melakukan pemungutan suara calon anggota DPD.

6. Login Control Kelas yang menangani proses login pada modul legislative.

7. Logout Control Kelas yang menangani proses logout pada modul legislative.

8. DPR Control Kelas yang menangani proses pemungutan suara anggota DPR dan kemudian jika proses pemungutan suara telah dilakukan maka kelas ini akan menghasilkan “tanda terima”. “Tanda terima” tersebut berisi nomor acak yang digunakan sebagai bukti bahwa pemilih telah memasukkan suara.

9. DPRD1 Control Kelas yang menangani proses pemungutan suara anggota DPRD tingkat 1 dan kemudian jika proses pemungutan suara telah dilakukan maka kelas ini akan menghasilkan “tanda terima”. “Tanda terima” tersebut berisi nomor acak yang digunakan sebagai bukti bahwa pemilih telah memasukkan suara.


E-3

Tabel E - 3 Penjelasan diagram kelas legislative (lanjutan 2)

No. Nama Kelas Tipe Deskripsi 10. DPRD2 Control Kelas yang menangani proses pemungutan

suara anggota DPRD tingkat 2 dan kemudian jika proses pemungutan suara telah dilakukan maka kelas ini akan menghasilkan “tanda terima”. “Tanda terima” tersebut berisi nomor acak yang digunakan sebagai bukti bahwa pemilih telah memasukkan suara.

11. DPD Control Kelas yang menangani proses pemungutan suara anggota DPD dan kemudian jika proses pemungutan suara telah dilakukan maka kelas ini akan menghasilkan “tanda terima”. “Tanda terima” tersebut berisi nomor acak yang digunakan sebagai bukti bahwa pemilih telah memasukkan suara.


F-1

Lampiran F Diagram Kelas Result

Lampiran F berisi diagram kelas dari package result pada prototype Web-Vote yang telah

disebutkan pada bab V. Gambar F-1 adalah gambar diagram kelas yang ada di dalam

package result pada sistem Web-Vote.

Gambar F - 1 Diagram kelas result

Penjelasan dari setiap kelas di atas dapat dilihat pada tabel F-1 dan F-2.

Tabel F - 1 Penjelasan diagram kelas result

No. Nama Kelas Tipe Deskripsi 1. HalamanTandaTerima Boundary Kelas yang bertugas mengelola antarmuka

ke pengguna pada saat pemilih akan melakukan pengecekan apakah tanda terima yang dimiliki telah dicatat dengan benar di sistem Web-Vote.

2. HalamanHasilPemilu Boundary Kelas yang bertugas mengelola antarmuka ke pengguna pada saat pemilih akan melihat hasil pemilihan umum baik legislatif maupun presiden.


F-2

Tabel F - 2 Penjelasan diagram kelas result (lanjutan)

No. Nama Kelas Tipe Deskripsi 3. HalamanDaftarPemilih Boundary Kelas yang bertugas mengelola antarmuka

ke pengguna saat pengguna akan melihat daftar siapa saja pemilih yang telah melakukan proses pemungutan suara.

4. CekTandaTerima Control Kelas yang menangani proses pengecekan tanda terima apakah tanda terima tersebut telah dicatat dengan benar atau belum

5. HasilDPR Control Kelas yang menangani proses menampilkan data hasil pemilihan anggota DPR. Kelas ini dapat menampilkan data rekapitulasi maupun data rincian.

6. HasilDPRD1 Control Kelas yang menangani proses menampilkan data hasil pemilihan anggota DPRD tingkat 1. Kelas ini dapat menampilkan data rekapitulasi maupun data rincian.

7. HasilDPRD2 Control Kelas yang menangani proses menampilkan data hasil pemilihan anggota DPRD tingkat 2. Kelas ini dapat menampilkan data rekapitulasi maupun data rincian.

8. HasilDPD Control Kelas yang menangani proses menampilkan data hasil pemilihan anggota DPD. Kelas ini dapat menampilkan data rekapitulasi maupun data rincian.

9. HasilPresiden Control Kelas yang menangani proses menampilkan data hasil pemilihan presiden. Kelas ini dapat menampilkan data rekapitulasi maupun data rincian.

10. DaftarPemilih Control Kelas yang menangani proses menampilkan daftar pemilih yang telah terdaftar termasuk status pemilih tersebut apakah telah melakukan proses pemilihan atau belum.


G-1

Lampiran G Rancangan Basis Data

Lampiran G berisi hasil perancangan basis data sistem Web-Vote beserta penjelasan dari

setiap bagian pada diagram tersebut. Perancangan basis data tersebut digambarkan dalam

bentuk CDM (Conceptual Data Model). Gambar G-1 menunjukkan CDM sistem Web-Vote

secara umum. Atribut yang digambarkan pada gambar G-1 hanya atribut yang merupakan

primary key untuk mempermudah dalam pembacaan diagram.

Gambar G - 1 CDM Sistem Web-Vote

Penjelasan dari setiap tabel pada gambar G-1 beserta seluruh atribut lainnya dapat dilihat

pada tabel G-1 sampai dengan tabel G-3.


G-2

Tabel G - 1 Penjelasan CDM Sistem Web-Vote No. Tabel Deskripsi

administrator 1. username (pk) password

Tabel yang menyimpan data username dan password administrator yang berhak untuk mengubah status pemilih secara manual.

caleg_dpd 2. id_caleg_dpd (pk) nama_caleg_dpd id_provinsi (fk)

Tabel yang menyimpan data calon anggota DPD. Tabel ini terkait dengan tabel provinsi karena setiap calon anggota DPD harus berkaitan dengan daerah pemilihan tertentu. Daerah pemilihan anggota DPD langsung terkait dengan provinsi karena pembagian daerah pemilihan anggota DPD sesuai dengan pembagian provinsi di Indonesia.

caleg_dpr 3. id_caleg_dpr(pk) nama_caleg_dpr id_dapil_dpr (fk) id_partai (fk)

Tabel yang menyimpan data calon anggota DPR. Tabel ini berkaitan dengan daerah pemilihan anggota DPR dan asal partai calon anggota DPR

caleg_dprd1 4. id_caleg_dprd1(pk) nama_caleg_dprd1 id_dapil_dprd1 (fk) id_partai (fk)

Tabel yang menyimpan data calon anggota DPRD tingkat 1. Tabel ini berkaitan dengan daerah pemilihan anggota DPRD tingkat 1 dan asal partai calon anggota DPRD tingkat 1.

caleg_dprd2 5. id_caleg_dprd2(pk) nama_caleg_dprd2 id_dapil_dprd2 (fk) id_partai (fk)

Tabel yang menyimpan data calon anggota DPRD tingkat 2. Tabel ini berkaitan dengan daerah pemilihan anggota DPRD tingkat 2 dan asal partai calon anggota DPRD tingkat 2.

capres 6. id_capres (pk) nama_capres nama_cawapres

Tabel yang menyimpan data nama calon presiden dan wakil presiden.

dapil_dpr 7. id_dapil_dpr (pk) nama_dapil_dpr

Tabel yang menyimpan data daerah pemilihan anggota DPR.

dapil_dprd1 8. id_dapil_dprd1 (pk) nama_dapil_dprd1 id_provinsi (fk)

Tabel yang menyimpan data daerah pemilihan anggota DPRD tingkat 1.


G-3

Tabel G - 2 Penjelasan CDM Sistem Web-Vote (Lanjutan 1)

No. Tabel Deskripsi dapil_dprd2 9.

id_dapil_dprd2 (pk) nama_dapil_dprd2 id_kota (fk)

Tabel yang menyimpan data daerah pemilihan anggota DPRD tingkat 2.

hasil_dpd 10. tdterima_dpd (pk) id_caleg_dpd (fk)

Tabel yang berisi hasil pemilihan anggota DPD. Primary key dari tabel ini adalah kode acak yang dibangkitkan sebagai bukti tanda terima yang diperoleh pemilih.

hasil_dpr 11. tdterima_dpr (pk) id_caleg_dpr (fk)

Tabel yang berisi hasil pemilihan anggota DPR. Primary key dari tabel ini adalah kode acak yang dibangkitkan sebagai bukti tanda terima yang diperoleh pemilih.

hasil_dprd1 12. tdterima_dprd1 (pk) id_caleg_dprd1 (fk)

Tabel yang berisi hasil pemilihan anggota DPRD tingkat 1. Primary key dari tabel ini adalah kode acak yang dibangkitkan sebagai bukti tanda terima yang diperoleh pemilih.

hasil_dprd2 13. tdterima_dprd2 (pk) id_caleg_dprd2 (fk)

Tabel yang berisi hasil pemilihan anggota DPRD tingkat 2. Primary key dari tabel ini adalah kode acak yang dibangkitkan sebagai bukti tanda terima yang diperoleh pemilih.

hasil_presiden 14. tdterima_presiden (pk) id_capres (fk)

Tabel yang berisi hasil pemilihan presiden. Primary key dari tabel ini adalah kode acak yang dibangkitkan sebagai bukti tanda terima yang diperoleh pemilih.

kota 15. id_kota (pk) nama_kota id_provinsi (fk)

Tabel yang berisi data kota di Indonesia

partai 16. id_partai (pk) nama_partai

Tabel yang berisi data partai peserta pemilihan umum di Indonesia.


G-4

Tabel G - 3 Penjelasan CDM Sistem Web-Vote (Lanjutan 2)

No. Tabel Deskripsi pemilih 17.

id_pemilih (pk) nama_pemilih id_provinsi (fk) id_kota (fk) id_dapil_dpr (fk) id_dapil_dprd1 (fk) id_dapil_dprd2 (fk) status

Tabel yang berisi data pemilih tetap. Pada tabel ini juga berisi mengenai status pemilihan, apakah sudah melakukan pemungutan suara atau belum. Tabel ini juga terkait dengan kota, provinsi, daerah pemilihan anggota DPR, daerah pemilihan anggota DPRD tingkat 1, dan daerah pemilihan anggota DPRD tingkat 2 sesuai dengan wilayah pemilihan calon pemilih.

provinsi 18. id_provinsi nama_provinsi

Tabel yang berisi data provinsi di Indonesia.


H-1

Lampiran H Sitemap

Lampiran H berisi gambar sitemap sistem Web-Vote beserta penjelasan dari setiap bagian

pada sitemap tersebut. Gambar H-1 menunjukkan sitemap sistem Web-Vote secara umum.

Gambar H - 2 Sitemap Web-Vote


H-2

Berikut ini adalah penjelasan dari setiap bagian yang ada pada gambar sitemap Web-Vote

pada gambar H-1.

1. Modul legislative: bagian untuk menangani proses pemilihan anggota DPR, anggota

DPRD tingkat 1, anggota DPRD tingkat 2, dan anggota DPD.

2. Modul president: bagian untuk menangani proses pemilihan presiden.

3. Modul result: bagian untuk menangani pengaksesan daftar pemilih, daftar hasil, dan

penanganan proses untuk mengecek tanda terima.

4. Modul admin: bagian untuk menangani perubahan status pemilih.

5. Pemilihan anggota DPR: bagian untuk menangani proses pemilihan anggota DPR

termasuk juga membangkitkan kode tanda terima.

6. Pemilihan anggota DPR tingkat 1: bagian untuk menangani proses pemilihan anggota

DPRD tingkat 1 termasuk juga membangkitkan kode tanda terima.

7. Pemilihan anggota DPR tingkat 2: bagian untuk menangani proses pemilihan anggota

DPRD tingkat 2 termasuk juga membangkitkan kode tanda terima.

8. Pemilihan anggota DPD: bagian untuk menangani proses pemilihan anggota DPD

termasuk juga membangkitkan kode tanda terima.

9. Pemilihan presiden: bagian untuk menangani proses pemilihan presiden termasuk juga

membangkitkan kode tanda terima.

10. Daftar pemilih: bagian untuk menampilkan daftar pemilih beserta status pemilihan

(sudah memilih atau belum memilih).

11. Daftar hasil: bagian untuk menampilkan daftar hasil pemilihan umum.

12. Hasil pemilihan anggota DPR: bagian untuk menampilkan daftar hasil pemilihan

anggota DPR dalam bentuk rinci maupun rekapitulasi.

13. Hasil pemilihan anggota DPRD tingkat 1: bagian untuk menampilkan daftar hasil

pemilihan anggota DPRD tingkat 1 dalam bentuk rinci maupun rekapitulasi.

14. Hasil pemilihan anggota DPRD tingkat 2: bagian untuk menampilkan daftar hasil

pemilihan anggota DPRD tingkat 2 dalam bentuk rinci maupun rekapitulasi.

15. Hasil pemilihan anggota DPD: bagian untuk menampilkan daftar hasil pemilihan

anggota DPD dalam bentuk rinci maupun rekapitulasi.

16. Hasil pemilihan anggota presiden: bagian untuk menampilkan daftar hasil pemilihan

presiden dalam bentuk rinci maupun rekapitulasi.


H-3

17. Cek tanda terima: bagian untuk mengecek apakah hasil pilihan yang dimasukkan sesuai

dengan hasil pilihan yang dicatat oleh sistem.

18. Ubah status pemilih: bagian untuk mengubah status pemilih yang telah melakukan

proses pemungutan suara secara konvensional menggunakan kertas suara.


I-1

Lampiran I Contoh Antarmuka Pengguna

Lampiran I berisi beberapa contoh antarmuka pengguna prototype sistem Web-Vote.

Contoh antarmuka ini digunakan untuk memberikan gambaran bagaimana pengguna

berinteraksi dengan sistem Web-Vote.

Gambar I-1 menunjukkan contoh tampilan untuk pemilihan anggota DPR. Model tampilan

ini dibuat menyerupai dengan tampilan pada kertas suara meskipun cara interaksinya

sedikit berbeda. Jika pada kertas suara memilih dengan mencontreng, maka pada Web-Vote

dengan memilih radio button dan kemudian menekan tombol “pilih” atau dengan menekan

tombol “abstain” jika tidak memilih sama sekali. Model pemilihan untuk pemilihan anggota

DPRD tingkat 1 dan anggota DPRD tingkat 2 tampilannya sama seperti gambar di bawah.

Sedangkan untuk pemilihan anggota DPD sedikit berbeda karena pada anggota DPD tidak

terdapat gambar partai politik.

Gambar I - 1 Antarmuka pemilihan anggota DPR

Gambar I-2 adalah tampilan untuk pemilihan presiden. Tampilannya juga dibuat

menyerupai tampilan pada kertas suara. Cara pemilihannya juga sama seperti pada

pemilihan anggota DPR, yaitu dengan memilih radio button kemudian menekan tombol

“pilih” atau menekan tombol “abstain” jika tidak memilih sama sekali.


I-2

Gambar I - 2 Antarmuka pemilihan presiden

Gambar I-3 adalah tampilan konfirmasi bahwa hasil pilihan akan disimpan. Halaman ini

juga menampilkan kode tanda terima yang dibangkitkan secara acak sebagai bukti bahwa

pemilih telah melakukan proses pemilihan. Kode ini bisa digunakan untuk melakukan

pengecekan apakah pilihan yang dimasukkan dicatat dengan benar oleh sistem.

Gambar I - 3 Antarmuka konfirmasi hasil pilihan

Gambar I-4 adalah gambar yang menunjukkan hasil pemilihan umum. Antarmuka hasil

pemilihan anggota DPR, pemilihan anggota DPRD tingkat 1, pemilihan anggota DPRD

tingkat 2, pemilihan anggota DPD, dan pemilihan presiden mempunyai bentuk yang sama.

Pada contoh tersebut yang diambil adalah hasil rekapitulasi pemilihan umum untuk anggota


I-3

DPRD tingkat 2. Jika pengguna ingin melihat hasil detail pilihan yang berisi seluruh kode

tanda terima yang telah melakukan pilihan dapat dilakukan dengan cara mengakses

hyperlink yang ada pada bagian total suara. Contoh tampilan detail hasil pemilihan umum

dapat dilihat pada gambar I-5.

Gambar I - 4 Antarmuka rekapitulasi hasil pemilihan umum

Gambar I - 5 Antarmuka detail hasil pemilihan umum


J-1

Lampiran J Hasil Pengujian Prototype

Lampiran J berisi hasil pengujian terhadap prototype. Pengujian tersebut dilakukan dengan cara membuat test case (kasus uji) sesuai dengan

diagram use case pada bab III. Tabel J-1 dan tabel J-2 berisi hasil pengujian tersebut.

Tabel J - 1 Hasil pengujian prototype

No. Kasus uji Use case terkait Hasil yang diharapkan Status 1. Pemilih melakukan proses

pemilihan anggota legislatif UC-01, UC-02, UC-03, UC-06

• Pemilih hanya berhak memasukkan data sesuai dengan daerah pilihan pemilih.

• Pemilih berhasil melakukan pemilihan anggota DPR, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2, dan DPD.

• Pemilih memperoleh kode tanda terima sebagai bukti pemilih telah melakukan proses pemungutan suara legislatif.

Lolos

2. Pemilih melakukan proses pemilihan presiden

UC-01, UC-02, UC-03, UC-06

• Pemilih berhasil melakukan pemilihan presiden. • Pemilih memperoleh kode tanda terima sebagai bukti

pemilih telah melakukan proses pemungutan suara presiden.

Lolos

3. Pemilih melakukan pengecekan tanda terima pemilihan anggota legislatif

UC-05, UC-08 Sistem menampilkan data hasil pilihan secara detail yang berisi daerah pilihan pemilih serta kandidat calon anggota legislatif yang dipilih.

Lolos

4. Pemilih melakukan pengecekan tanda terima pemilihan presiden

UC-05, UC-08 Sistem menampilkan data hasil pilihan kandidat calon presiden yang dipilih.

Lolos


J-2

Tabel J - 2 Hasil pengujian prototype (lanjutan)

No. Kasus uji Use case terkait Hasil yang diharapkan Status 5. Panitia (KPU) melihat daftar

pemilih UC-01, UC-07 Sistem menampilkan data seluruh pemilih yang telah

terdaftar termasuk data status pemilih tersebut apakah telah melakukan proses pemungutan suara atau belum.

Lolos

6. Pemilih melihat rekapitulasi hasil pemungutan suara anggota legislatif

UC-04, UC-05, UC-08 Sistem menampilkan data rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan anggota legislatif (DPR, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2, dan DPD) sesuai dengan kategori.

Lolos

7. Pemilih melihat rekapitulasi hasil pemungutan suara presiden

UC-04, UC-05, UC-08 Sistem menampilkan data rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan presiden.

Lolos

8. Pemilih melihat detail hasil pemungutan suara anggota legislatif

UC-04, UC-05, UC-08 Sistem menampilkan semua kode tanda terima yang memilih kandidat calon anggota legislatif (DPR, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2, dan DPD) yang bersangkutan.

Lolos

9. Pemilih melihat detail hasil pemungutan suara presiden

UC-04, UC-05, UC-08 Sistem menampilkan semua kode tanda terima yang memilih kandidat calon presiden yang bersangkutan.

Lolos

10. Admin mengubah status pemilih UC-01 Status pemilih berhasil diubah menjadi sudah melakukan proses pemungutan suara.

Lolos

tesis pemodelan e-voting berbasis web...tesis s2 yang tidak dipublikasikan terdaftar dan tersedia di...

Documents