MEMENUHI SYARAT PERKULIAHAN MATA KULIAH KEWARGANEGARAAN

PAHAM KEKUASAAN DAN GEOPOLITIKAL

DINI WAHYUDI

NPM : 13 -61- 201- 533

MANAJEMEN KL

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TANGERANG

2013-2014

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang atas rahmat-Nya maka kami dapat

menyelesaikan penyusunan makalah yang berjudul “Wawasan Nusantara, Paham Kekuasaan

dan Teori Geopolitik “.

Penulisan ini merupakan salah satu tugas dan persyaratan untuk menyelesaikan tugas mata

kuliah softskill. Dalam penulisan makalah ini kami merasa masih banyak kekurangan-

kekurangan baik pada teknis penulisan maupun materi, mengingat akan kemampuan yang kami

miliki. Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat kami harapkan demi penyempurnaan

pembuatan makalah ini.

Akhirnya kami sebagai penulis berharap semoga Allah memberikan pahala yang setimpal pada

mereka yang telah memberikan bantuan, dan dapat menjadikan semua bantuan ini sebagai

ibadah, Amiin Yaa Robbal’Alamiin.

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Seberapa luaskah pengetahuan yang anda miliki tentang nusantara? Apa itu wawasan

nusantara, paham kekuasaan dan teori geopolitk? Pada bab ini saya akan menjelaskan dan

memberikan tambahan pengetahuan kepada pembaca tentang wawasan nusantara, paham

kekuasaan dan teori geopolitik.

Tujuannya yaitu agar para pembaca dapat menambah pengetahuan sekitar wawasan nusantara,

paham kekuasaan dan teori geopolitik di Indonesia.

BAB II

PEMBAHASAN

PAHAM KEKUASAAN DAN TEORI GEOPOLITIK

1. PAHAM KEKUASAAN

Paham kekuasaan menurut beberapa para ahli yaitu :

a. Machiavelli (abad XVII)

Sebuah negara itu akan bertahan apabila menerapkan dalil-dalil:

1. Dalam merebut dan mempertahankan kekuasaan segala cara dihalalkan

2. Untuk menjaga kekuasaan rezim, politik adu domba (devide et empera) adalah sah.

3. Dalam dunia politik,yang kuat pasti dapat bertahan dan menang.

Paham ini lebih cenderung menghalalkan kekuasaan yang otoriter, kalau Raja adalah

Raja yang absolut atau Tiran atau Pemerintahan yang otoriter/ dictator terkenal

adagium Machiavelli bahwa Raja harus kuat seperti singa.

b. Napoleon Bonaparte (abad XVIII)

Perang dimasa depan merupakan perang total, yaitu perang yang mengerahkan

segala daya upaya dan kekuatan nasional. Napoleon berpendapat kekuatan politik

harus didampingi dengan kekuatan logistik dan ekonomi, yang didukung oleh sosial

budaya berupa ilmu pengetahuan dan teknologi suatu bangsa untuk membentuk

kekuatan pertahanan keamanan dalam menduduki dan menjajah negara lain.

Napoleon menegaskan bahwa kekuatan politik harus didukung oleh kekuatan

ekonomi (ingat bahwa jatuhnya Pemerintahan Orde Baru akibat krisis moneter dan

ujungnya menjadi krisis ekonomi)

c. Jendral Clausewitz (abad XVIII)

Jendral Clausewitz sempat diusir pasukan Napoleon hingga sampai Rusia dan

akhirnya dia bergabung dengan tentara kekaisaran Rusia. Karena Clausewitz seorang

tentara tidak heran bahwa dalilnya tidak lepas dari perang, kemudian ia menulis sebuah

buku tentang perang yang berjudul “Vom Kriegen” (tentang perang). Menurut dia

perang adalah kelanjutan politik dengan cara lain. Buat dia perang sah-sah saja untuk

mencapai tujuan nasional suatu bangsa.

d. Fuerback dan Hegel

Ukuran keberhasilan ekonomi suatu negara adalah seberapa besar surplus

ekonominya, terutama diukur dengan seberapa banyak emas yang dimiliki oleh negara

itu. Teori Fuerbach dan Hegel melahirkan paham libberalisme yang ujung-ujungnya

melahirkan kolonialisme.

e. Lenin (abad XIX)

Perang adalah kelanjutan politik dengan cara kekerasan. Perang bahkan

pertumpahan darah/revolusi di negara lain di seluruh dunia adalah sah, yaitu dalam

rangka mengkomuniskan bangsa di dunia. Paham Lenin melahirkan komunisme yang

berpangkal dari kelompok atau komunal yang mementingkan kelompok atau Negara

f. Lucian W. Pye dan Sidney

Kemantapan suatu sistem politik hanya dapat dicapai apabila berakar pada

kebudayaan politik bangsa yang bersangkutan. Kebudayaan politik akan menjadi

pandangan baku dalam melihat kesejarahan sebagai satu kesatuan budaya.

Dalam memproyeksikan eksistensi kebudayaan politik tidak semata-mata

ditentukan oleh kondisi-kondisi obyektif tetapi juga harus menghayati kondisi subyektif

psikologis sehingga dapat menempatkan kesadaran dalam kepribadian bangsa.

Karena politik dianggap kotor maka kedua tokoh tersebut menghendaki agar

berpolitik itu harus santun atau lebih dikenal politik berbudaya.

2. TEORI-TEORI GEOPOLITIK (ILMU BUMI POLITIK)

Geopolitik adalah ilmu yang mempelajari gejala-gejala politik dari aspek

geografi. Arti geopolitik secara harfiah adalah “geo” asal dari geografi dan “politik”

artinya pemerintahan jadi geopolitik artinya cara menyelenggarakan suatu

pemerintahan yang disesuaikan /ditentukan oleh kondisi/konfigurasi geografinya

(contoh NKRI memilih Negara Kesatuan karena kondisi/konfigurasi geografinya berupa

Negara Kepulauan). Teori ini banyak dikemukakan oleh para sarjana seperti :

a. Federich Ratzel

1. Pertumbuhan negara dapat dianalogikan (disamakan) dengan pertumbuhan

organisme (mahluk hidup) yang memerlukan ruang hidup, melalui proses lahir,

tumbuh, berkembang, mempertahankan hidup tetapi dapat juga menyusut dan mati.

2. Negara identik dengan suatu ruang yang ditempati oleh kelompok politik dalam arti

kekuatan. Makin luas potensi ruang makin memungkinkan kelompok politik itu tumbuh

(teori ruang).

3. Suatu bangsa dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya tidak terlepas dari

hukum alam. Hanya bangsa yang unggul yang dapat bertahan hidup terus dan langgeng.

4. Semakin tinggi budaya bangsa semakin besar kebutuhan atau dukungan sumber daya

alam. Apabila tidak terpenuhi maka bangsa tsb akan mencari pemenuhan kebutuhan

kekayaan alam diluar wilayahnya (ekspansi). Apabila ruang hidup negara (wilayah)

sudah tidak mencukupi, maka dapat diperluas dengan mengubah batas negara baik

secara damai maupun dengan kekerasan/perang. Ajaran Ratzel menimbulkan dua

aliran :

-menitik beratkan kekuatan darat

-menitik beratkan kekuatan laut

b. Rudolf Kjellen

1. Negara sebagai satuan biologi, suatu organisme hidup. Untuk mencapai tujuan

negara, hanya dimungkinkan dengan jalan memperoleh ruang (wilayah) yang

cukup luas agar memungkinkan pengembangan secara bebas kemampuan dan

kekuatan rakyatnya.

2. Negara merupakan suatu sistem politik/pemerintahan yang meliputi bidang-

bidang: geopolitik, ekonomipolitik, demopolitik, sosialpolitik dan kratopolitik.

3. Negara tidak harus bergantung pada sumber pembekalan luar, tetapi harus

mampu swasembada serta memanfaatkan kemajuan kebudayaan dan teknologi

untuk meningkatkan kekuatan nasional.

Kedua tokoh ini mengibaratkan Negara itu adalah/merupakan mahluk hidup,

oleh karena Negara dianalogkan sebagai mahluk maka kalau Negara itu sudah

tidak lagi mempunyai ruang hidup (lebens raum) dihalalkan mencari bahkan

kenyataannya mencuri ruang hidup yang baru berupa negara orang/bangsa lain.

inilah cikal bakal timbulnya penjajahan di muka bumi ini.

c. Karl Haushofer

Pandangan Karl Haushofer ini berkembang di Jerman di bawah kekuasan Adolf Hitler,

juga dikembangkan ke Jepang dalam ajaran Hako Ichiu yang dilandasi oleh semangat

militerisme dan fasisme. Pokok– pokok teori Haushofer ini pada dasarnya menganut

teori Kjelen, yaitu sebagai berikut :

1. Kekuasan imperium daratan yang kompak akan dapat mengejar kekuasan

imperium maritim untuk menguasai pengawasan dilaut

2. Negara besar didunia akan timbul dan akan menguasai Eropa, Afrika, dan Asia

barat (Jerman dan Italia) serta Jepang di Asia timur raya.

3. Geopolitik adalah doktrin negara yang menitik beratkan pada soal strategi

perbatasan. Geopolitik adalah landasan bagi tindakan politik dalam perjuangan

kelangsungan hidup untuk mendapatkan ruang hidup (wilayah).

d. Sir Halford Mackinder (konsep wawasan benua)

Teori ahli Geopolitik ini menganut “konsep kekuatan”. Ia mencetuskan wawasan

benua yaitu konsep kekuatan di darat. Ajarannya menyatakan bahwa barang siapa

dapat mengusai “daerah jantung”, yaitu Eropa dan Asia, akan dapat menguasai “pulau

dunia” yaitu Eropa, Asia, Afrika dan akhirnya dapat mengusai dunia.

Teori Ratzel dan Kjellen dijabarkan oleh Haushofer dan mackinder dari

Jerman (seperti kita ketahui bahwa Negara Jerman terletak di daratan Eropa dan

tidak mempunyai laut/lautan) maka teori ini disebut wawasan benua/darat

adapun dalilnya : Barangsiapa yang ingin menguasai dunia kuasailah “jantung

dunia” (yang dimaksud dunia ialah benua Eropa, Afrika dan Asia) karena itu teori

ini disebut teori jantung. Teori ini dilaksanakan oleh Hitler dengan timbulnya

Perang Dunia II.

e. Sir Walter Raleigh dan Alferd Thyer Mahan (konsep wawasan bahari)

Barang siapa menguasai lautan akan menguasai “perdagangan”. Menguasai

perdagangan berarti menguasai “kekayaan dunia” sehinga pada akhirnya menguasai

dunia.

Teori Sir Walter Raleigh dan Alfred Thayer Mahan, Kedua Tokoh ini

berasal dari Inggris (seperti kita ketahui bahwa Negara Inggris adalah Negara

Kepulauan/kelautan sehingga kedua tokoh ini berwawasan laut atau bahari

dengan dalilnya : Barang siapa ingin menguasai dunia kuasailah perdagangan

dengan armada laut yang tangguh dan kuat (antara lain Negara Inggris, Spanyol,

Portugis dan Belanda).

f. W.Mitchel, A.Seversky, Giulio Douhet, J.F.C.Fuller (konsep wawasan dirgantara)

Kekuatan di udara justru yang paling menentukan. Kekuatan di udara

mempunyai daya tangkis terhadap ancaman dan dapat melumpuhkan kekuatan lawan

dengan penghancuran dikandang lawan itu sendiri agar tidak mampu lagi bergerak

menyerang.

Menurut Tokoh-tokoh ini bahwa suatu Negara itu selain berdaulat di darat,

laut dan udara berdaulat juga di angkasa/dirgantara maka Tokoh-tokoh tersebut

termasuk wawasan dirgantara. Masalahnya seberapa jauh suatu negara

berdaulat di angkasa? Saat ini pada umumnya Negara-negara sudah menguasai

ruang angkasa di ruang geostasioner.

g. Nicholas J. Spykman

Teori daerah batas (RIMLAND) yaitu teori wawasan kombinasi, yang

menggabungkan kekuatan darat, laut, udara dan dalam pelaksanaannya disesuaikan

dengan keperluan dan kondisi suatu negara.

Pendapat Spykmen bahwa setiap Negara berdaulat baik didara, laut dan

udara, ajaran ini disebut teori gabungan, teori kombinasi/campuran, teori daerah

batas atau teori Rimland (NKRI menganut teori ini).

3. PAHAM KEKUASAAN INDONESIA

Bangsa Indonesia yang berfalsafah dan berideologi Pancasila menganut paham

tentang perang dan damai berdasarkan : “Bangsa Indonesia cinta damai, akan tetapi

lebih cinta kemerdekaan”. Dengan demikian wawasan nasional bangsa Indonesia tidak

mengembangkan ajaran kekuasaan dan adu kekuatan karena hal tersebut mengandung

persengketaan dan ekspansionisme.

Bangsa Indonesia yang berfalsafah & berideologi Pancasila menganut paham : tentang

perang dan damai berupa, Bangsa Indonesia cinta damai, akan tetapi lebih cinta

kemerdekaan.

Geopolitik Indonsia

Indonesia menganut paham negara kepulauan berdasar ARCHIPELAGO CONCEPT

yaitu laut sebagai penghubung daratan sehingga wilayah negara menjadi satu kesatuan

yang utuh sebagai Tanah Air dan ini disebut negara kepulauan.

Pemahaman tentang negara atau state, Indonesia menganut paham Negara

Kepulauan yaitu paham yang dikembangkan dari Archipelego Concept (Asas Archipelego)

yang memang berbeda dengan pemahaman Archipelego di negara-negara Barat pada

umumnya.

Perbedaan yang esensial dari pemahaman ini adalah :

Menurut Paham Barat peranana laut sebagai pemisah pulau, sedang Paham

Indonesia menyatakan laut sebagai penghubung sehingga wilayah negara sebagai

satu kesatuan yang utuh sebagai Satu Tanah Air dan disebut Negara Kepulauan.

Geopolitik indonesia

Pemahaman tentang kekuatan dan kekusaan yang dikembangkan di indonesia

didasarkan pada pemahaman tentang paham perang dan damai sejahtra disesuaikan

dengan kondisi dan konstelasi geografi indonesia. Sedangkan pemahaman tentang

negara indonesia menganut paham negara kepulauan

Yaitu paham yang di kembangkan dari asas archipelago yangmemang berbeda dengan

pemahaman archipologi dinegara negara barat pada umumnya.

3. Dasar pemikiran wawasan nasional indonesia

Wawasan masional indonesia dibentuk dan dijiwai oleh pemahaman kekuasaan bangsa

indonesia yand berlandaskan faksafah pancasila dan oleh pandanganfeopolitik

indonesia yang berlandaskan pemikiran kewilayahan dan kehidupan bangsa indonesia.

Karena itu, pembahasan latar belakang filosofis sebagai dasar pemikiran pembinaan

dan pengembagan wawasan nasional indonesia ditinjau dari :

a. Latar belakang pemikiran berdasarkan falsafah pancasila

b. Latar belakang pemikiran aspek kewilayahan nusantara.

c. Latar nelakang pemikiran aspek sosial budaya bangsa indonesia.

d. Latar belakang pemikiran aspek kesejarahan bangsa Indonesia

latar belakang filosofis wawasam nusantara

Pemikiran berdasarkan falsafah pancasila

Berdasarkan falsafah pancasila, manuisia indonesia adalah mahluk ciptaan tuhan yang

mempunyai naluri, ahlak,daya pikir, dan sadar akan keberadaanya yang serba

terhubung dengan sesamanya, lingkunganya dan alam semesta,dan penciptanya.

Berdasarkan kesadaran yang di pengaruhi oleh lingkungnya, manusia indonesia

memiliki inovasi.

BATAS WILAYAH INDONESIA menurut :

Gambar wilayah Indonesia berdasarkan TZMKO 1993 :

TZMKO 1939 tidak menjamin kesatuan wilayah Indonesia sebab wilayah

Indonesia menjadi terpisah-pisah, sehingga pada tgl. 13 Desember 1957 pemerintah

mengeluarkan Deklarasi Djuanda yang isinya :

a. Segala perairan disekitar, diantara dan yang menghubungkan pulau-pulau yang

termasuk negara Indonesia dengan tidak memandang luas/lebarnya adalah bagian-

bagian yang wajar daripada wilayah daratan Indonesia.

b. Lalu-lintas yang damai di perairan pedalaman bagi kapal-kapal asing dijamin selama

dan sekedar tidak bertentangan/mengganggu kedaulatan dan keselamatan negara

Indonesia.

c. Batas laut teritorial adalah 12 mil diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik

ujung yang terluar pada pulau-pulau negara Indonesia.

Sebagai negara kepulauan yang wilayah perairan lautnya lebih luas dari pada wilayah

daratannya, maka peranan wilayah laut menjadi sangat penting bagi kehidupan bangsa

dan negara.

Luas wilayah laut Indonesia sekitar 5.176.800 km2. Ini berarti luas wilayah laut

Indonesia lebih dari dua setengah kali luas daratannya. Sesuai dengan Hukum Laut

Internasional yang telah disepakati oleh PBB tahun 1982, berikut ini adalah gambar

pembagian wilayah laut menurut konvensi Hukum Laut PBB.

Gambar Pembagian wilayah menurut Konvensi Hukum Laut PBB,

Montenegro, Caracas tahun 1982

Wilayah perairan laut Indonesia dapat dibedakan tiga macam, yaitu zona laut Teritorial,

zona Landas kontinen, dan zona Ekonomi Eksklusif.

Zona Laut Teritorial

Batas laut Teritorial ialah garis khayal yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke arah

laut lepas. Jika ada dua negara atau lebih menguasai suatu lautan, sedangkan lebar

lautan itu kurang dari 24 mil laut, maka garis teritorial di tarik sama jauh dari garis

masing-masing negara tersebut. Laut yang terletak antara garis dengan garis batas

teritorial di sebut laut teritorial. Laut yang terletak di sebelah dalam garis dasar disebut

laut internal/perairan dalam (laut nusantara). Garis dasar adalah garis khayal yang

menghubungkan titik-titik dari ujung-ujung pulau terluar.

Sebuah negara mempunyai hak kedaulatan sepenuhnya sampai batas laut teritorial,

tetapi mempunyai kewajiban menyediakan alur pelayaran lintas damai baik di atas

maupun di bawah permukaan laut. Deklarasi Djuanda kemudian diperkuat/diubah

menjadi Undang-undang No.4 Prp. 1960.

Zona Landas Kontinen

Landas kontinen ialah dasar laut yang secara geologis maupun morfologi

merupakan lanjutan dari sebuah kontinen (benua). Kedalaman lautnya kurang dari 150

meter. Indonesia terletak pada dua buah landasan kontinen, yaitu landasan kontinen

Asia dan landasan kontinen Australia.

Adapun batas landas kontinen tersebut diukur dari garis dasar, yaitu paling jauh 200

mil laut. Jika ada dua negara atau lebih menguasai lautan di atas landasan kontinen,

maka batas negara tersebut ditarik sama jauh dari garis dasar masing-masing negara.

Di dalam garis batas landas kontinen, Indonesia mempunyai kewenangan untuk

memanfaatkan sumber daya alam yang ada di dalamnya, dengan kewajiban untuk

menyediakan alur pelayaran lintas damai. Pengumuman tentang batas landas kontinen

ini dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia pada tanggal 17 Febuari 1969.

Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

Zona Ekonomi Eksklusif adalah jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut

terbuka diukur dari garis dasar. Di dalam zona ekonomi eksklusif ini, Indonesia

mendapat kesempatan pertama dalam memanfaatkan sumber daya laut. Di dalam zona

ekonomi eksklusif ini kebebasan pelayaran dan pemasangan kabel serta pipa di bawah

permukaan laut tetap diakui sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Laut Internasional,

batas landas kontinen, dan batas zona ekonomi eksklusif antara dua negara yang

bertetangga saling tumpang tindih, maka ditetapkan garis-garis yang menghubungkan

titik yang sama jauhnya dari garis dasar kedua negara itu sebagai batasnya.

Pengumuman tetang zona ekonomi eksklusif Indonesia dikeluarkan oleh pemerintah

Indonesia tanggal 21 Maret 1980.

Agar lebih jelas tentang batas zona laut Teritorial, zona landas kontinen dan zona

ekonomi eksklusif lihatlah peta berikut.

Gambar Batas wilayah laut Indonesia menurut UNCLOS

Melalui Konfrensi PBB tentang Hukum Laut Internasional ke-3 tahun 1982,

pokok-pokok negara kepulauan berdasarkan Archipelago Concept negara Indonesia

diakui dan dicantumkan dalam UNCLOS 1982 (United Nation Convention on the Law of

the Sea) atau konvensi PBB tentang Hukum Laut.

Indonesia meratifikasi Unclos 1982 melalui UU No.17 th.1985 dan sejak 16 Nopember

1993 Unclos 1982 telah diratifikasi oleh 60 negara sehingga menjadi hukum positif

(hukum yang berlaku di masing-masing negara).

Berlakunya Unclos 1982 berpengaruh dalam upaya pemanfaatan laut bagi kepentingan

kesejahteraan seperti bertambah luas ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) dan Landas

Kontinen Indonesia.

BATAS WILAYAH INDONESIA menurut konferensi djuanda 1957 :

Secara histories batas wilayah laut Indonesia telah dibuat oleh pemerintah

colonial Belanda, yaitu dalam Territorial Zee Maritieme Kringen Ordonantie tahun

1939, yang menyatakan bahwa lebar wilayah laut Indonesia adalah tiga mil diukur dari

garis rendah di pantai masing-masing pulau Indonesia. Karenanya di antara ribuan

pulau di Indonesia terdapat laut-laut bebas yang membahayakan kepentingan bangsa

Indonesia sebagai Negara kesatuan.

Untuk mengatasi masalah di atas, pemerintah Indonesia dipimpin oleh PM Juanda pada

tanggal 13 Desember 1957 telah mengeluarkan keputusan yang dikenal dengan

Deklarasi djuanda, yang isinya :

Demi kesatuan bangsa, integritas wilayah, serta kesatuan ekonomi, ditarik garis-garis

pangkal lurus yang menghubungkan titi-titik terluar dari pulau-pulau terluar.

Negara berdaulat atas segala perairan yang terletak dalam garis-garis pangkal lurus

termasuk dasar laut dan tanah dibawahnya serta ruang udara di atasnya, dengan segala

kekayaan didalamnya.

Laut territorial seluas 12 mil diukur dari pulau yang terluar.

Hak lintas damai kapal asing melalui perairan Nusantara (archipelago watwrs) dijamin

tidak merugikan kepentingan negara pantai, baik keamanan maupun ketertibannya.

Wilayah Indonesia Saat Proklamasi

17 Agustus 1945 masih berlaku TERRITORIALE ZEE EN MARITIEME KRINGEN

ORDONANTIE TAHUN 1939. Dimana lebar laut wilayah Indonesia adalah 3 mil diukur

dari garis air rendah dari masing-masing pulau Indonesia. Penetapan lebar wilayah laut

3 mil ini, tidak menjamin kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (bila

dihadapkan dengan pergolakkan pergolakkan yang terjadi di dalam negeri dan

lingkungan keadaan alam). Atas pertimbangan tersebut maka keluarlah :

Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957.

Menyatakan tentang penentuan batas lautan teritorial (yang lebarnya 12 mil) diukur

dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar pada pulau-pulau negara

Indonesia.

Maka sejak itu berubahlah luas wilayah Indonesia dari kurang lebih 2 juta km persegi

menjadi 5 juta km persegi dimana kurang lebih 65 % wilayahnya terdiri dari laut atau

perairan (negara maritim), dan 35 % adalah daratan. Terdiri dari 17.508 buah pulau

dengan : 5 (lima) buah pulau besar : Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Irian

Jaya dan 11.808 pulau-pulau kecil yang belum diberi nama.Dengan luas daratan :

kurang lebih 2.028.087 km persegi. Dengan panjang pantai : kurang lebih 81.000 km

persegi. Topografi daratannya : merupkan pegunungan dengan gunung-gunung berapi,

baik yang masih aktif maupun yang sudah tidak aktif.

Jadi pengertian Nusantara adalah kepulauan indonesia yang terdiri dari 17.508 pulau-

pulau baik pulau besar dan pulau kecil dan diantara batas-batas astronomis sebagai

berikut :

• Utara : 06o 08o lintang utara

• Selatan : 11o 15o lintang selatan

• Barat : 94o 45o bujur barat

• Timur : 141o 05o derajad bujur timur

• Dengan jarak Utara – Selatan : kurang lebih 1.888 km persegi.

Jarak antara Barat – Timur : kurang lebih 5.110 km persegi.

UNCLOS 1982

UNCLOS 1982(United Nation Convention On The Law Of The Sea). Indonesia

meratifikasi UNCLOS 1982 melalui Undang Undang No. 17 th 1985 pada tanggal 13

desember 1985.

Berlakunya UNCLOS 1982, akan berpengaruh dalam upaya pemanfaatan laut bagi

kepentingan kesejahteraan seperti , bertambah luasnya Zone Ekonomi Eksklusif (ZEE)

dan Landas Kontinen Indonesia(200mil).UNCLOS 1982 memberikan keuntungan bagi

pembangunan nasional: Bertambah luasnya perairan yuridiksi nasional berikut

kekayaan alam yang terkandung dilaut dan dasar lautnya, serta terbukanya peluang

untuk memanfaatkan laut sebagai medium transportasi namun dari segi kerawanan

juga bertambah.

Perjuangan Indonesia selanjutnya menegakkan kedaulatan dirgantara terutama dalam

rangka memanfaatkan wilayah Geo Stationery Orbit (GSO) yang dapat dijadikan wilayah

kepentingan ekonomi maupun pertahanan dan keamanan negara dan bangsa Indonesia