tentang teknis penanganan laporan pengaduan … · nomor : juklak-01/h/hjw/04/2011 . tentang. ......

PETUNJUK PELAKSANAAN JAKSA AGUNG MUDA PENGAWASAN

NOMOR : JUKLAK-01/H/Hjw/04/2011

TENTANG TEKNIS PENANGANAN LAPORAN PENGADUAN DAN TATA KELOLA

ADMINISTRASI BIDANG PENGAWASAN

JAKSA AGUNG MUDA PENGAWASAN, Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi

Kejaksaan Republik Indonesia diperlukan penyusunan tata laksana yang menghasilkan Standar Prosedur Operasi (Standard Operasional Procedural/SOP);

b. Bahwa dengan penataan standar pelayanan administrasi dan teknis penanganan Laporan Pengaduan diharapkan proses kerja dan out put kinerja dapat lebih kredibel, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan Republik Indonesia;

c. Bahwa standar pelayanan administrasi dan teknis penanganan Laporan Pengaduan di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia berlaku sebagai panduan kinerja jajaran bidang Pengawasan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya yang profesional, proporsional dengan penuh kearifan;

d. Bahwa standar pelayanan administrasi dan teknis penanganan Laporan Pengaduan yang selama ini berjalan belum mendasarkan pada prinsip-prinsip bussiness process yang bersifat lengkap dan kronologis berciri spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, sesuai kepentingan/keinginan stakeholder dan jelas penentuan batas waktunya;

e. Bahwa mekanisme kerja yang selama ini berjalan dipandang sudah tidak dapat mendukung kecepatan, kepastian, dan peningkatan kinerja serta peningkatan kepercayaan masyarakat, sehingga perlu diatur suatu tata kelola yang bertumpu pada bussiness process yang terurai secara lengkap dan kronologis;

f. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b, c, d dan e maka perlu ditetapkan suatu Petunjuk Pelaksanaan Jaksa Agung Muda Pengawasan tentang Teknis Penanganan Laporan Pengaduan dan Tata Kelola Administrasi Bidang Pengawasan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

3. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

JUKLAK Jaksa Agung Muda Pengawasan 1

Kejaksaan Republik Indonesia; 4. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-

022/A/JA/03/2011 tentang Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia;

5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disipilin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PETUNJUK PELAKSANAAN JAKSA AGUNG MUDA

PENGAWASAN TENTANG TEKNIS PENANGANAN LAPORAN PENGADUAN DAN TATA KELOLA ADMINISTRASI BIDANG PENGAWASAN.

BAB I

PENGERTIAN UMUM

Pasal 1 Dalam Petunjuk Pelaksanaan Jaksa Agung Muda Pengawasan ini, yang dimaksud dengan : 1. Administrasi Pengawasan adalah Administrasi Pengawasan Melekat

dan Pengawasan Fungsional di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

2. Telaahan adalah pembahasan atau analisa atau kajian mengenai suatu permasalahan.

3. Laporan pengaduan adalah informasi tertulis maupun lisan yang berisi adanya dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pegawai Kejaksaan.

4. Klarifikasi adalah serangkaian kegiatan untuk mencari dan menemukan bukti awal adanya dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pegawai Kejaksaan.

5. Inspeksi Kasus adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan untuk mengungkapkan ada atau tidaknya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh terlapor.

6. Pimpinan satuan kerja adalah Jaksa Agung Muda, Kepala Badan Diklat, Kepala Pusat, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.

7. Pegawai Kejaksaan adalah Jaksa dan Pegawai Tata Usaha pada Kejaksaan Republik Indonesia termasuk yang ditugaskan pada instansi lain.

8. Terlapor adalah pegawai Kejaksaan yang diduga melakukan pelanggaran disiplin berdasarkan bukti awal.

9. Tim klarifikasi adalah tim yang dibentuk untuk melakukan klarifikasi.


10. Tim Pemeriksa adalah tim yang dibentuk untuk melaksanakan inspeksi kasus.

11. Eksaminasi Khusus yaitu tindakan penelitian dan pemeriksaan terhadap berkas perkara tertentu yang menarik perhatian masyarakat, atau perkara lain yang menurut penilaian pimpinan perlu dilakukan eksaminasi, baik terhadap perkara yang sedang ditangani maupun yang telah selesai ditangani oleh Jaksa/Penuntut Umum dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

12. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan pegawai kejaksaan yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.

13. Ucapan adalah setiap kata-kata yang diucapkan dihadapan atau dapat didengar oleh orang lain, seperti dalam rapat, ceramah, diskusi melalui telepon, radio, televisi, rekaman atau alat komunikasi lainnya.

14. Tulisan adalah pernyataan pikiran dan/atau perasaan secara tertulis baik dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk gambar, karikatur, coretan dan lain-lain yang serupa dengan itu.

15. Perbuatan adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

16. Pejabat Yang Memberi Perintah adalah pejabat yang menerbitkan surat perintah.

17. Pejabat Yang Berwenang Menghukum adalah pejabat yang diberi wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin;

18. Atasan Pejabat Yang Berwenang menghukum adalah atasan langsung dari pejabat yang berwenang menghukum.

19. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pegawai Kejaksaan karena telah terbukti melakukan pelangaran disiplin.

20. Upaya Administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh pegawai Kejaksaan yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya berupa keberatan atau banding administratif.

21. Keberatan adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh pegawai Kejaksaan yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum.

22. Banding Administratif adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh pegawai Kejaksaan yang tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil


yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum, kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian.

23. Pemaparan adalah paparan baik pada tahap pemeriksaan, rencana penjatuhan hukuman disiplin dan pengajuan keberatan terhadap penjatuhan hukuman disiplin, sebagai sarana pengujian atas tindakan-tindakan teknis penanganan laporan pengaduan dan sebagai dasar pengambilan keputusan pimpinan.

BAB II

PENANGANAN LAPORAN PENGADUAN DAN KLARIFIKASI

Bagian Kesatu Penanganan Laporan Pengaduan

Paragraf 1

Sumber Laporan Pengaduan

Pasal 2 Sumber Laporan Pengaduan: a. Laporan masyarakat; b. Lembaga negara; c. Instansi pemerintah; d. Media massa; e. Sumber-sumber lain.

Paragraf 2

Tindak Lanjut Laporan Pengaduan

Pasal 3 (1) Setiap laporan pengaduan dibuatkan telaahan oleh Pejabat

Pengawasan Fungsional dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja dan dilaporkan kepada pimpinan satuan kerja.

(2) Hasil telaahan dapat berupa : a. Tidak atau belum ditemukan bukti awal dugaan pelanggaran

disiplin; b. Telah ditemukan bukti awal dugaan pelanggaran disiplin; c. Substansi permasalahannya merupakan lingkup bidang teknis.

(3) Tindak lanjut hasil telaahan : a. Terhadap hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a tidak ditindaklanjuti; b. Terhadap hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b dalam waktu 3 (tiga) hari kerja ditindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi atau inspeksi kasus;

c. Terhadap hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dalam waktu 3 (tiga) hari kerja ditindaklanjuti dengan


melakukan eksaminasi khusus oleh Pejabat Pengawasan Fungsional atau diteruskan kepada bidang teknis terkait.

(4) Apabila tindak lanjut hasil telaahan untuk dilakukan inspeksi kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan kewenangan atasan langsung terlapor, maka laporan pengaduan dan hasil telaahan diteruskan kepada atasan langsung sesuai hierarki.

(5) Telaahan menggunakan formulir WAS-1.

Pasal 4 Laporan Pengaduan tidak ditindaklanjuti, karena : a. Belum ditemukan bukti awal dugaan pelanggaran disiplin; b. Terlapor telah meninggal dunia; c. Terlapor telah pensiun; d. Daluwarsa; e. Telah mendapat keputusan penjatuhan hukuman disiplin.

Bagian Kedua Penanganan Klarifikasi

Paragraf 1

Tim Klarifikasi

Pasal 5 (1) Tim Klarifikasi terdiri dari :

a. 1 (satu) orang Pejabat Pengawasan Fungsional selaku ketua merangkap anggota;

b. sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Pejabat Pengawasan Fungsional selaku anggota.

(2) Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim klarifikasi pada Kejaksaan Negeri yang ada Cabang Kejaksaan Negeri terdiri dari : a. Kepala Kejaksaan Negeri selaku ketua merangkap anggota; b. Pemeriksa selaku anggota.

(3) Tim klarifikasi dibentuk berdasarkan Surat Perintah Klarifikasi dengan mengutamakan Pejabat Pengawasan Fungsional yang membuat telaahan atas laporan pengaduan yang bersangkutan, pada tingkat : a. Kejaksaan Agung diterbitkan oleh Jaksa Agung atau Jaksa

Agung Muda Pengawasan; b. Kejaksaan Tinggi diterbitkan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi; c. Kejaksaan Negeri diterbitkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri;

(4) Dalam setiap Surat Perintah Klarifikasi dapat ditugaskan seorang pegawai tata usaha sebagai petugas administrasi.

(5) Surat Perintah Klarifikasi menggunakan formulir SP.WAS-1.


Paragraf 2

Tugas, Kewajiban dan Wewenang Tim Klarifikasi

Pasal 6 (1) Ketua Tim Klarifikasi :

a. Memimpin rapat internal tim sebelum atau selama melakukan klarifikasi;

b. Mengarahkan dan menegur anggota tim apabila diketahui adanya tindakan atau sikap yang tidak sesuai dengan tugas-tugas klarifikasi dan dapat melaporkannya kepada pejabat yang memerintah;

c. Melaksanakan tugas dan fungsi selaku Pejabat Pengawasan Fungsional berdasarkan Peraturan Jaksa Agung dan peraturan lainnya yang berlaku;

d. Bertanggung jawab atas pelaksanaan dan hasil klarifikasi secara profesional dan proporsional dengan penuh kearifan;

e. Bersama-sama dengan anggota membahas dan mengevaluasi perkembangan / hasil klarifikasi dan melaporkannya dalam bentuk Laporan Hasil Klarifikasi sesuai jangka waktu yang telah ditentukan;

f. Melakukan pemaparan perkembangan / hasil klarifikasi; g. Mengusulkan kepada Pimpinan untuk penambahan /

penggantian anggota Tim Klarifikasi dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;

h. Melaporkan tindakan klarifikasi yang telah dilaksanakan kepada pejabat yang memerintah;

i. Melaksanakan tugas lain dalam fungsinya selaku Ketua Tim Klarifikasi.

(2) Anggota Tim Klarifikasi : a. Melaksanakan tugas dan fungsi selaku Pejabat Pengawasan

Fungsional berdasarkan Peraturan Jaksa Agung dan peraturan lainnya yang berlaku;

b. Melaporkan tindakan klarifikasi yang telah dilaksanakan kepada Ketua Tim secara berkala;

c. Turut serta bertanggung jawab atas pelaksanaan dan hasil klarifikasi secara profesional dan proporsional dengan penuh kearifan;

d. Bersama-sama dengan Ketua Tim membahas dan mengevaluasi perkembangan / hasil klarifikasi dan melaporkannya dalam bentuk laporan perkembangan klarifikasi sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan;

e. Melakukan pemaparan apabila Ketua Tim berhalangan; f. Melaksanakan tugas lain dalam fungsinya selaku anggota Tim

Klarifikasi.


(3) Petugas administrasi bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas administrasi klarifikasi, dan atas perintah Ketua dan/atau anggota Tim Klarifikasi, bertugas : a. Mempersiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan tugas

klarifikasi; b. Membantu Tim Klarifikasi dalam pelaksaan tugas klarifikasi; c. Melaksanakan pengarsipan dan pendokumentasian hasil-hasil

klarifikasi; d. Pendokumentasian sebagaimana dimaksud huruf c, dalam

bentuk dokumen asli dan data komputer (soft copy) dengan cara melakukan pemindaian (scanner) untuk tiap-tiap dokumen;

e. Melaksanakan tugas lain dalam fungsinya selaku petugas administrasi klarifikasi.

Paragraf 3

Jangka Waktu Klarifikasi

Pasal 7 klarifikasi dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari kerja dan dapat diperpanjang selama 3 (tiga) hari kerja.

Paragraf 4 Pelaporan

Pasal 8

(1) Dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah kegiatan klarifikasi selesai, Tim Klarifikasi wajib menyampaikan laporan hasil klarifikasi atau perkembangan klarifikasi kepada pejabat yang memberi perintah.

(2) Terhadap hasil klarifikasi yang dianggap belum lengkap, dapat diberikan petunjuk untuk dilengkapi paling lama 3 (tiga) hari kerja.

(3) Laporan hasil klarifikasi menggunakan formulir L.WAS-1. (4) Berkas laporan hasil klarifikasi dibuat dengan sistematika sebagai

berikut : a. Surat Perintah; b. Laporan Hasil Klarifikasi; c. Berita Acara Hasil Wawancara; d. Salinan Laporan Pengaduan; e. Bukti Pendukung.


Paragraf 5 Tindak Lanjut Hasil Klarifikasi

Pasal 9

(1) Pejabat yang berwenang untuk memutuskan hasil klarifikasi adalah pejabat yang memberi perintah.

(2) Terhadap hasil klarifikasi yang tidak ditemukan bukti awal adanya dugaan pelanggaran disiplin, maka klarifikasi dihentikan setelah mendapat persetujuan pejabat yang memberi perintah.

(3) Terhadap hasil klarifikasi yang ditemukan bukti awal adanya dugaan pelanggaran disiplin, ditindaklanjuti dengan inspeksi kasus.

(4) Surat perintah klarifikasi menggunakan formulir SP-WAS 1.

Bagian Ketiga Inspeksi Kasus

Paragraf 1

Umum

Pasal 10 (1) Inspeksi Kasus dilaksanakan berdasarkan adanya dugaan

pelanggaran disiplin yang diperoleh dari : a. temuan hasil Pengawasan Melekat; b. temuan hasil Inspeksi atau Pemantauan; c. laporan pengaduan, dilakukan inspeksi kasus apabila :

1) berdasarkan hasil telaahan atau klarifikasi ditemukan bukti awal adanya dugaan perbuatan pelanggaran disiplin; atau

2) berdasarkan pertimbangan pimpinan satuan kerja. (2) Jaksa Agung atau Jaksa Agung Muda Pengawasan berwenang

memutuskan perlu atau tidaknya dilaksanakan inspeksi kasus terhadap dugaan pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 2

Jangka Waktu Inspeksi Kasus

Pasal 11 (1) Inspeksi Kasus dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja dan

dapat diperpanjang selama 7 (tujuh) hari kerja. (2) Inspeksi kasus terhadap laporan pengaduan yang menarik

perhatian masyarakat baik pada tingkat daerah maupun nasional, selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sudah ada penjatuhan hukuman disiplin atau penghentian pemeriksaan dari pejabat yang berwenang.


Paragraf 3 Tata Cara Inspeksi Kasus

Pasal 12

Inspeksi Kasus dilaksanakan oleh : a. Atasan Langsung terlapor atau tim yang ditunjuk oleh atasan

langsung terlapor; atau b. Tim Pemeriksa.

Pasal 13

(1) Atasan Langsung terlapor atau tim yang ditunjuk oleh atasan langsung terlapor melakukan inspeksi kasus terhadap dugaan pelanggaran disiplin yang diancam dengan jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

(2) Inspeksi kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada surat perintah pimpinan satuan kerja atau setidak-tidaknya pejabat struktural eselon III dilingkungannya.

(3) Apabila Jaksa Agung selaku atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka inspeksi kasus dapat dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan berdasarkan surat perintah Jaksa Agung.

(4) Dalam setiap surat perintah inspeksi kasus dapat ditugaskan seorang pegawai tata usaha selaku petugas administrasi inspeksi kasus.

(5) Surat Perintah Inspeksi Kasus menggunakan formulir SP. WAS-2.

Pasal 14 (1) Tim Pemeriksa melakukan inspeksi kasus terhadap dugaan

pelanggaran disiplin yang diancam dengan jenis hukuman disiplin sedang dan berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a dan c Peraturan Jaksa Agung R.I. Nomor : PER-022/A/JA/03/2011 tentang Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia.

(2) Terhadap dugaan pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh pejabat eselon II atau pejabat eselon III atau berdasarkan pertimbangan lain sesuai petunjuk pimpinan satuan kerja, maka inspeksi kasus dilaksanakan oleh Tim Pemeriksa Kejaksaan Agung.

(3) Tim Pemeriksa, terdiri dari : a. 1 (satu) orang Pejabat Pengawasan Fungsional selaku ketua

merangkap anggota;


b. Sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Pejabat Pengawasan Fungsional selaku anggota;

c. Atasan langsung terlapor selaku anggota; d. 1 (satu) orang pejabat kepegawaian atau pejabat lain yang

ditunjuk selaku anggota. (4) Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tim pemeriksa

pada Kejaksaan Negeri yang ada Cabang Kejaksaan Negeri terdiri dari : a. Kepala Kejaksaan Negeri selaku ketua merangkap anggota; b. Pemeriksa selaku anggota; c. Atasan langsung terlapor selaku anggota; d. 1 (satu) orang pejabat kepegawaian atau pejabat lain yang

ditunjuk selaku anggota. (5) Tim Pemeriksa dibentuk berdasarkan surat perintah inspeksi kasus

dengan mengutamakan Pejabat Pengawasan Fungsional yang tergabung dalam Tim Klarifikasi, pada tingkat : a. Kejaksaan Agung diterbitkan oleh Jaksa Agung atau Jaksa

Agung Muda Pengawasan; b. Kejaksaan Tinggi diterbitkan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi; c. Kejaksaan Negeri diterbitkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri.

(6) Dalam setiap surat perintah inspeksi kasus dapat ditugaskan seorang pegawai tata usaha selaku petugas administrasi inspeksi kasus.

(7) Surat Perintah Inspeksi Kasus menggunakan formulir SP. WAS-2.

Paragraf 4 Tugas, Kewajiban dan Wewenang Tim

Pasal 15

(1) Ketua Tim atau Tim Pemeriksa : a. Memimpin rapat internal tim sebelum atau selama melakukan

inspeksi kasus; b. Mengarahkan dan menegur anggota tim apabila diketahui

adanya tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan tugas-tugas inspeksi kasus dan dapat melaporkannya secara lisan dan / atau tertulis kepada pejabat yang memberi perintah;

c. Melaporkan perkembangan / hasil inspeksi kasus yang telah dilaksanakan kepada pejabat yang memberi perintah;

d. Bertanggung jawab atas pelaksanaan dan hasil inspeksi kasus secara profesional dan proposional dengan penuh kearifan;

e. Bersama-sama dengan anggota tim membahas dan mengevaluasi hasil inspeksi kasus dan melaporkannya dalam bentuk Laporan Hasil Inspeksi Kasus sesuai jangka waktu yang ditentukan;

f. Melakukan pemaparan atas hasil inspeksi kasus;


g. Mengusulkan kepada Pimpinan untuk penambahan / penggantian anggota tim dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;

h. Melaksanakan tugas lain dalam fungsinya selaku Ketua Tim. (2) Anggota Tim atau Tim Pemeriksa :

a. Melaporkan tindakan-tindakan yang telah dilakukan kepada ketua tim secara berkala.

b. Bertanggung jawab atas pelaksanaan dan hasil inspeksi kasus secara profesional dan proposional dengan penuh kearifan;

c. Bersama-sama dengan ketua tim membahas dan mengevaluasi hasil inspeksi kasus dan melaporkannya dalam bentuk Laporan Hasil Inspeksi Kasus sesuai jangka waktu yang ditentukan;

d. Melakukan pemaparan atas hasil inspeksi kasus, apabila ketua tim berhalangan;

e. Melaksanakan tugas lain dalam fungsinya selaku Anggota Tim. (3) Petugas Administrasi Inspeksi Kasus bertanggung jawab atas

pelaksanaan tugas administrasi inspeksi kasus, dan atas perintah ketua dan/atau anggota Tim Inspeksi Kasus: a. Mempersiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan tugas

inspeksi kasus; b. Membantu Tim dalam melaksanakan tugas dan fungsinya

melakukan inspeksi kasus; c. Melakukan pengarsipan, pendokumentasian dan pemberkasan

hasil-hasil inspeksi kasus; d. Pendokumentasian sebagaimana dimaksud huruf c, dalam

bentuk dokumen asli dan data komputer (soft copy) dengan cara melakukan pemindaian (scanner) untuk tiap-tiap dokumen.

e. Melaksanakan tugas lain dalam fungsinya selaku petugas administrasi inspeksi kasus.

(4) Bagi inspeksi kasus yang dilaksanakan oleh tim pemeriksa, Permintaan keterangan terhadap saksi dan terlapor dilaksanakan oleh anggota tim pemeriksa dari unsur Pejabat Pengawasan Fungsional.

(5) Hasil permintaan keterangan terhadap saksi dan terlapor dituangkan dalam bentuk berita acara permintaan keterangan dengan menggunakan formulir BA. WAS-3.

Paragraf 5

Persiapan Inspeksi Kasus

Pasal 16 Setelah pelaksana inspeksi kasus menerima surat perintah inspeksi kasus, selanjutnya melakukan kegiatan :


1. Menyiapkan surat pemberitahuan kepada Pimpinan Satuan Kerja tentang Inspeksi Kasus yang akan dilaksanakan, dengan menggunakan formulir WAS-8.

2. Menyiapkan rencana permintaan keterangan dengan menggunakan formulir WAS-7, antara lain melakukan kegiatan : a. Mengumpulkan data atau bukti awal yang berkaitan dengan

laporan pengaduan; b. Meneliti data kepegawaian dan surat keterangan kepegawaian

terlapor; c. Menentukan pihak-pihak yang perlu dimintai keterangan; d. Menentukan lokasi permintaan keterangan; e. Menghitung waktu yang diperlukan.

Paragraf 6 Pelaporan

Pasal 17

(1) Setelah selesai melaksanakan inspeksi kasus, pelaksana inspeksi kasus segera melaporkan secara lisan hasil inspeksi kepada pejabat yang memberi perintah dan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sudah menyampaikan berkas laporan hasil inspeksi kasus.

(2) Terhadap laporan hasil inspeksi kasus yang dianggap belum lengkap, pejabat yang memberi perintah dapat memberikan petunjuk untuk dilengkapi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja.

(3) Laporan hasil inspeksi kasus menggunakan formulir L.WAS-2. (4) Berkas laporan hasil inspeksi kasus dibuat dengan sistematika

sebagai berikut : a. Surat Perintah; b. Berita Acara Inspeksi; c. Laporan Hasil Inspeksi Kasus; d. Berita Acara Permintaan Keterangan; e. Salinan Laporan Pengaduan; f. Bukti pendukung.

Paragraf 7 Penyidikan

Pasal 18

(1) Apabila berdasarkan hasil inspeksi kasus diduga kuat terlapor telah melakukan tindak pidana, maka penyidikannya dapat diserahkan kepada Penyidik setelah mendapat persetujuan Jaksa Agung.

(2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana korupsi, maka penyidikannya dilakukan


oleh Jaksa pada bidang Pengawasan atas perintah Jaksa Agung Muda Pengawasan atau Inspektur atau Kepala Kejaksaan Tinggi berdasarkan hukum acara pidana setelah mendapat persetujuan Jaksa Agung.

(3) Permohonan persetujuan Jaksa Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diajukan melalui Jaksa Agung Muda Pengawasan bersamaan dengan penyampaian berkas laporan hasil inspeksi kasus dengan menggunakan formulir WAS-24 A atau WAS-24 B.

BAB III

PENANGANAN LAPORAN PENGADUAN PADA KEJAKSAAN AGUNG

Bagian Kesatu

Tindakan Kesekretariatan

Pasal 19 (1) Kasubbag Tata Persuratan setelah menerima berkas laporan

pengaduan, pada hari yang bersangkutan segera menyerahkan berkas laporan pengaduan kepada Kepala Bagian Sunproglap dan Panil dengan mencatat terlebih dahulu pada buku ekspedisi untuk diparaf oleh penerima.

(2) Kasubbag Tata Persuratan setelah menerima berkas laporan pengaduan dari Kepala Bagian Sunproglap dan Panil, melakukan tindakan sebagai berikut : a. Memberikan paraf pada label / lembar disposisi berkas laporan

pengaduan dan mencatan dalam buku register; b. Pada hari yang bersangkutan, segera menyerahkan berkas

laporan pengaduan kepada Kepala Bagian Tata Usaha dengan mencatat terlebih dahulu pada buku ekspedisi dan diparaf oleh penerima.

Pasal 20

(1) Kepala Bagian Sunproglap dan Panil setelah menerima berkas laporan pengaduan, melakukan tindakan sebagai berikut : a. Memerintahkan Kasubbag Sunproglap, untuk :

- Melakukan pencatatan pada buku agenda/register laporan pengaduan;

- Melakukan pengecekan dan memberi kode pada label / lembar disposisi, apakah berkas laporan pengaduan tersebut sudah pernah dilaporkan atau berkas laporan pengaduan tersebut baru diterima, serta memberi catatan singkat tentang laporan tersebut;

- Menggandakan surat pengantar atau berkas laporan pengaduan sebagai turunan rangkap 1 (satu);


- Mengarsipkan / memfile surat pengantar atau berkas laporan pengaduan.

b. Memberikan paraf pada label / lembar disposisi setelah diberikan kode surat.

(2) Dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja sejak melakukan tindakan sebagaima tersebut pada ayat (1) huruf a dan b, berkas laporan pengaduan tersebut dikembalikan kepada Kasubbag Tata Persuratan dengan menggunakan buku ekspedisi dan diparaf oleh penerima.

(3) Setelah menerima salinan (foto copy) berkas laporan pengaduan yang akan dilakukan klarisifikasi atau inspeksi kasus, segera mencatat dalam buku register

Pasal 21

(1) Kepala Bagian Tata Usaha setelah menerima berkas laporan pengaduan dari Kasubbag Tata Persuratan tentang diterimanya berkas laporan pengaduan dan catatan singkat isi laporan pengaduan, melakukan tindakan sebagai berikut : a. Meregister ulang berkas laporan pengaduan tersebut agar

tertata dengan tertib; b. Memberikan paraf pada label / lembar disposisi berkas laporan

pengaduan; c. Dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja setelah diregister dan

diberi paraf, berkas laporan pengaduan tersebut sudah diteruskan kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan setelah mendapat paraf Sekretaris Jaksa Agung Muda Pengawasan.

(2) Kepala Bagian Tata Usaha meregister / mencatat dalam buku agenda berkas laporan pengaduan yang sudah mendapat petunjuk Jaksa Agung Muda Pengawasan dan pada hari yang bersangkutan sudah menyerahkan berkas laporan pengaduan tersebut sesuai disposisi Jaksa Agung Muda Pengawasan.

(3) Setelah menerima salinan (foto copy) berkas laporan pengaduan yang akan dilakukan klarifikasi atau inspeksi kasus, segera menyiapkan draft Surat Perintah Klarifikasi (SP. WAS-1) atau Surat Perintah Inspeksi Kasus (SP. WAS-2) dan meneruskannya kepada Sekretaris Jaksa Agung Muda Pengawasan untuk diparaf.

(4) Dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya salinan (foto copy) berkas laporan pengaduan, surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah disampaikan kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan untuk ditandatangani.

Pasal 22

Sekretaris Jaksa Agung Muda Pengawasan Pada hari yang bersangkutan setelah menerima berkas laporan pengaduan dari Kepala Bagian Tata Usaha, melakukan tindakan sebagai berikut :


a. Memberi paraf pada label / lembar disposisi berkas laporan pengaduan;

b. Meneruskan berkas laporan pengaduan kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan melalui Kepala Bagian Tata Usaha .

Bagian Kedua

Tindakan Jaksa Agung Muda Pengawasan

Pasal 23 (1) Jaksa Agung Muda Pengawasan dalam jangka waktu paling lama 1

(satu) hari kerja sejak diterimanya berkas laporan pengaduan, mempelajari dan mengambil keputusan mengenai tindaklanjut laporan pengaduan.

(2) Keputusan Jaksa Agung Muda Pengawasan atas berkas laporan pengaduan memerintahkan Sekretaris Jaksa Agung Muda Pengawasan atau Inspektur untuk : a. Melakukan Telaahan; b. Melakukan Klarifikasi; c. Melakukan Inspeksi kasus; d. Meneruskan kepada bidang teknis terkait, apabila substansi

permasalahan laporan pengaduan dalam kewenangan bidang teknis atau untuk dilakukan inspeksi kasus oleh atasan langsung;

e. Meneruskan laporan pengaduan kepada Kejaksaan Tinggi terkait, untuk ditindaklanjuti dengan klarifikasi atau inspeksi kasus;

f. Melakukan Telaahan atas Laporan Hasil Inspeksi Kasus dari Kejaksaan Tinggi yang menjadi kewenangan Jaksa Agung selaku pejabat yang berwenang menghukum.

(3) Jaksa Agung Muda Pengawasan dapat memutuskan untuk tidak menindaklanjuti laporan pengaduan apabila berpendapat : a. Materi laporan pengaduan tidak ada kaitannya dengan dugaan

pelanggaran disiplin; b. Adanya pertimbangan lain.

(4) Kepala Bagian Tata Usaha melaksanakan fungsi administrasi terhadap tindakan Jaksa Agung Muda Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3).

Pasal 24

Jaksa Agung Muda Pengawasan setelah menerima hasil telaahan atas laporan pengaduan dari Inspektur, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja menindaklanjuti dengan memerintahkan Inspektur melakukan Klarifikasi atau Inspeksi Kasus atau tindakan lain sesuai dengan hasil telaahan.


Pasal 25 Jaksa Agung Muda Pengawasan setelah menerima Laporan Hasil Klarifikasi dari Inspektur, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja menindaklanjuti dengan mengambil keputusan : a. Menghentikan klarifikasi; b. Dilakukan inspeksi kasus.

Pasal 26

(1) Jaksa Agung Muda Pengawasan setelah menerima berkas Laporan Hasil Inspeksi Kasus , dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja telah menetapkan: a. penjatuhan hukuman disiplin bagi pegawai kejaksaan

dilingkungan Jaksa Agung Muda bidang Pengawasan yang menjadi kewenangan Jaksa Agung Muda Pengawasan selaku pejabat yang berwenang menghukum;

b. persetujuan terhadap penjatuhan hukuman disiplin yang menjadi kewenangan pejabat struktural eselon I selaku pejabat yang berwenang menghukum dan atau Inspeksi kasus yang dilaksanakan oleh tim pemeriksa Kejaksaan Agung,.

c. menyetujui penghentian Inspeksi Kasus. (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b disampaikan

kepada pejabat yang berwenang menghukum dengan menggunakan formulir WAS-14 B atau WAS-14 D yang dilampiri dengan Laporan Hasil Inspeksi Kasus (L-WAS.2) dan Formulir Surat Keputusan sesuai dengan persetujuan hukuman disiplin yang dijatuhkan dengan menggunakan formulir sebagaimana tersebut pada Pasal 83 ayat (2).

(3) Penyampaian persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dilakukan oleh Sekretaris Jaksa Agung Muda Pengawasan atau Inspektur.

Pasal 27

(1) Jaksa Agung Muda Pengawasan setelah menerima berkas Laporan Hasil Inspeksi Kasus yang menjadi kewenangan Jaksa Agung selaku pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat yang memberi perintah, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja, telah mempelajari dan meneruskan kepada Jaksa Agung disertai saran dan pendapat dengan menggunakan formulir WAS-15 atau WAS-27.

(2) Apabila Jaksa Agung Muda Pengawasan mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat bagi jaksa kepada Jaksa Agung, maka usulan tersebut diberitahukan kepada terlapor dengan menggunakan formulir WAS-16 A atau WAS-16 B.


Bagian Ketiga

Telaahan

Pasal 28 (1) Inspektur setelah menerima berkas laporan pengaduan dari Jaksa

Agung Muda Pengawasan dengan disposisi/perintah untuk melakukan telaahan, pada hari yang bersangkutan telah memerintahkan Inspektur Muda untuk mengkaji laporan pengaduan dan membuat telaahan;

(2) Dalam jangka waktu paling lama 1 (hari) kerja sejak diterimanya hasil telaahan dari inspektur muda, telah menyampaikan hasil telaahan kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan dengan pengantar Nota Dinas disertai kesimpulan dan saran.

(3) Kepala Subbag Tata Usaha pada Inspektorat melaksanakan fungsi administrasi terhadap tindakan Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2).

Pasal 29

(1) Inspektur Muda setelah menerima disposisi / perintah dari Inspektur untuk melakukan pengkajian dan membuat telaahan terhadap berkas laporan pengaduan, pada hari yang bersangkutan segera melakukan tindakan sebagai berikut : a. Mengkaji berkas laporan pengaduan dan membuat telaahan

dengan menggunakan formulir WAS-1, atau; b. Memerintahkan Pemeriksa atau Ketua Tim Satuan Khusus

Penanganan Lapdu untuk mengkaji laporan pengaduan dan membuat telaahan.

(2) Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya berkas laporan pengaduan, Inspektur Muda telah menyampaikan hasil telaahan kepada Inspektur dengan pengantar Nota Dinas disertai kesimpulan dan saran.

(3) Pemeriksa melaksanakan fungsi administrasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2).

Pasal 30

(1) Pemeriksa atau Ketua Tim Satuan Khusus Penanganan Lapdu setelah menerima disposisi / perintah dari Inspektur Muda untuk melakukan pengkajian dan membuat telaahan terhadap berkas laporan pengaduan, melakukan tindakan sebagai berikut : a. Pemeriksa mengkaji berkas laporan pengaduan dan membuat

telaahan dengan menggunakan formulir WAS-1; b. Ketua Tim Satuan Khusus Penanganan Lapdu mengkaji berkas

laporan pengaduan dan membuat telaahan, atau meneruskan


kepada anggota Tim Satuan Khusus Penanganan Lapdu untuk mengkaji berkas laporan pengaduan dan membuat telaahan;

(2) Dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya berkas laporan pengaduan, Pemeriksa dan atau Ketua Tim Satuan Khusus Penanganan Lapdu telah menyampaikan hasil telaahan dengan menggunakan formulir WAS-1 kepada Inspektur Muda dengan pengantar Nota Dinas.

Bagian Keempat Klarifikasi

Pasal 31

(1) Inspektur setelah menerima berkas laporan pengaduan atau hasil telaahan dari Jaksa Agung Muda Pengawasan dengan disposisi / perintah untuk melakukan klarifikasi, pada hari yang bersangkutan segera memerintahkan Inspektur Muda untuk melakukan tindakan : a. Mengkaji laporan pengaduan atau hasil telaahan dan

mengusulkan anggota tim klarifikasi; b. Berkoordinasi dengan Kepala Bagian Tata Usaha untuk

penerbitan Surat Perintah Klarifikasi (formulir SP. WAS-1); (2) Dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja sejak

diterimanya berkas Laporan Hasil Klarifikasi, Inspektur telah meneruskan kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan dengan pengantar Nota Dinas disertai pendapat dan saran.


Pasal 32

(1) Inspektur Muda setelah menerima berkas laporan pengaduan atau hasil telaahan dari Inspektur dengan disposisi / perintah untuk melakukan klarifikasi, pada hari yang bersangkutan segera melakukan tindakan sebagai berikut : a. Mengkaji laporan pengaduan atau hasil telaahan dan

mengusulkan anggota tim klarifikasi; b. Berkoordinasi dengan Kepala Bagian Tata Usaha untuk

penerbitan Surat Perintah Klarifikasi (formulir SP. WAS-1) dan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja Surat Perintah Klarifikasi telah diterbitkan;

(2) Dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas Laporan Hasil Klarifikasi dari tim klarifikasi telah meneruskan kepada Inspektur dengan pengantar Nota Dinas disertai pendapat dan saran.



Pasal 33

(1) Tim klarifikasi setelah menerima surat perintah klarifikasi, segera melakukan persiapan dan melaksanakan Klarifikasi.

(2) Jangka waktu pelaksanaan klarifikasi paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya Surat Perintah Klarifikasi dan dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) hari kerja.

(3) Dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja setelah selesai melaksanakan klarifikasi, telah menyampaikan berkas Laporan Hasil Klarifikasi kepada Inspektur Muda dengan menggunakan formulir L. WAS-1.

Bagian Kelima Inspeksi Kasus

Pasal 34

(1) Inspektur setelah menerima berkas laporan pengaduan atau hasil telaahan atau laporan hasil klarifikasi dari Jaksa Agung Muda Pengawasan dengan disposisi / perintah untuk melakukan inspeksi kasus, pada hari yang bersangkutan segera memerintahkan Inspektur Muda untuk melakukan tindakan : a. mengkaji laporan pengaduan atau hasil telaahan atau laporan

hasil klarifikasi dan mengusulkan anggota tim pemeriksa ; atau b. berkoordinasi dengan Kepala Bagian Tata Usaha untuk

penerbitan Surat Perintah Inspeksi Kasus (formulir SP. WAS-2); (2) Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak

diterimanya berkas Laporan Hasil Inspeksi Kasus, telah meneruskan kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan dengan pengantar Nota Dinas disertai pendapat dan saran.


Pasal 35

(1) Inspektur Muda setelah menerima berkas laporan pengaduan atau hasil telaahan atau laporan hasil klarifikasi dari Inspektur dengan disposisi / perintah untuk melakukan inspeksi kasus, pada hari yang bersangkutan segera melakukan tindakan sebagai berikut : a. Mengkaji laporan pengaduan atau hasil telaahan atau laporan

hasil klarifikasi dan mengusulkan anggota tim pemeriksa; atau b. Berkoordinasi dengan Kepala Bagian Tata Usaha untuk

penerbitan Surat Perintah Inspeksi Kasus (formulir SP. WAS-2)


dan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja Surat Perintah Inspeksi Kasus telah diterbitkan;

(2) Dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas Laporan Hasil Inspeksi Kasus dari tim pemeriksa, selanjutnya meneruskan kepada Inspektur dengan pengantar Nota Dinas disertai pendapat dan saran.


Pasal 36 (1) Tim Pemeriksa setelah menerima Surat Perintah Inspeksi Kasus

melakukan tindakan : a. Pengkajian terhadap berkas laporan pengaduan atau hasil

telaahan atau laporan hasil klarifikasi, b. Menyusun rencana permintaan keterangan dengan

menggunakan formulir WAS-7, c. Mempersiapkan dan melaksankan inspeksi kasus, d. Melakukan pemaparan hasil inspeksi kasus.

(2) Jangka waktu pelaksanaan inspeksi kasus paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Surat Perintah Inspeksi Kasus dan dapat diperpanjang paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

(3) Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah selesai melaksanakan inspeksi kasus, telah menyampaikan berkas Laporan Hasil Inspeksi Kasus kepada Inspektur Muda dengan menggunakan formulir L.WAS-2.

Bagian Keenam Penyampaian Persetujuan Penjatuhan Hukuman Kepada Pejabat

Struktural Eselon I Kebawah Selaku Pejabat Yang Berwenang Menghukum

Pasal 37

(1) Sekretaris Jaksa Agung Muda Pengawasan / Inspektur setelah menerima keputusan persetujuan penjatuhan hukuman disiplin dari Jaksa Agung Muda Pengawasan, segera memerintahkan pejabat struktural dibawahnya untuk menyiapkan nota dinas memberitahukan persetujuan Jaksa Agung Muda Pengawasan kepada Pejabat yang berwenang menghukum dengan menggunakan formulir WAS-14 B atau WAS-14 D.

(2) Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja, Nota Dinas dimaksud telah disampaikan kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan untuk ditandatangani.


(3) Dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja setelah ditandatangani, Nota Dinas sudah didistribusikan.

(4) Kepala Bagian Tata Usaha mengkoordinasikan pelaksanaan fungsi administrasi terhadap tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3).

Bagian Ketujuh Laporan Pengaduan Diteruskan ke Bidang Lain atau dilakukan

Inspeksi Kasus Oleh Atasan Langsung

Pasal 38 (5) Sekretaris Jaksa Agung Muda Pengawasan / Inspektur setelah

menerima berkas laporan pengaduan atau hasil telaahan atau hasil klarifikasi dari Jaksa Agung Muda Pengawasan dengan disposisi / perintah untuk meneruskan ke bidang lain atau atasan langsung pada bidang lain, segera memerintahkan pejabat struktural dibawahnya untuk menyiapkan Nota Dinas meneruskan berkas laporan pengaduan atau hasil telaahan atau hasil klarifikasi kepada bidang lain dengan menggunakan formulir WAS-2. atau diminta untuk melakukan inspeksi kasus oleh atasan langsung menggunakan formulir WAS-5 B.

(6) Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja, Nota Dinas dimaksud telah disampaikan kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan untuk ditandatangani.

(7) Dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja setelah ditandatangani, Nota Dinas sudah didistribusikan kepada bidang terkait.


Bagian Kedelapan

Laporan Pengaduan Diteruskan ke Daerah

Pasal 39 (1) Sekretaris Jaksa Agung Muda Pengawasan / Inspektur setelah

menerima berkas laporan pengaduan dari Jaksa Agung Muda Pengawasan dengan disposisi / perintah untuk meneruskan ke daerah, segera memerintahkan pejabat struktural dibawahnya untuk menyiapkan surat meneruskan laporan pengaduan tersebut ke Kejaksaan Tinggi terkait, apabila diminta untuk melakukan klarifikasi menggunakan formulir WAS-3 dan untuk melakukan inspeksi kasus menggunakan Formulir WAS-5 A.


(2) Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja, surat dimaksud telah disampaikan kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan untuk ditandatangani.

(3) Dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja setelah ditandatangani, surat sudah didistribusikan kepada Kejaksaan Tinggi terkait.


Bagian Kesembilan

Laporan Hasil Inspeksi Kasus dari Kejaksaan Tinggi yang menjadi kewenangan Jaksa Agung selaku Pejabat Yang Berwenang

Menghukum.

Pasal 40 (1) Inspektur setelah menerima berkas Laporan Hasil Inspeksi Kasus

dari Kejaksaan Tinggi yang menjadi kewenangan Jaksa Agung selaku Pejabat Yang Berwenang Menghukum dengan disposisi / perintah dari Jaksa Agung Muda Pengawasan untuk melakukan telaahan, pada hari yang bersangkutan segera memerintahkan Inspektur Muda untuk melakukan telaahan dan membuat Rencana Penjatuhan Hukuman Disiplin (RPHD).

(2) Setelah Rencana Penjatuhan Hukuman Disiplin (RPHD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja telah diteruskan kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan dalam bentuk Nota Dinas disertai kesimpulan dan saran dengan menggunakan formulir WAS-15.


Pasal 41

(1) Inspektur Muda setelah menerima berkas Laporan Hasil Inspeksi Kasus dari Kejaksaan Tinggi yang menjadi kewenangan Jaksa Agung selaku Pejabat Yang Berwenang Menghukum dengan disposisi / perintah dari Inspektur untuk melakukan telaahan, melakukan tindakan sebagai berikut : a. Melakukan telaahan dan membuat Rencana Penjatuhan

Hukuman Disiplin (RPHD) dalam bentuk Nota Dinas dengan menggunakan formulir WAS-15, atau;

b. Memerintahkan Pemeriksa atau Ketua Tim Satuan Khusus Penanganan Lapdu untuk melakukan telaahan dan membuat Rencana Penjatuhan Hukuman Disiplin (RPHD) dalam bentuk Nota Dinas dengan menggunakan formulir WAS-15.


(2) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya berkas Laporan Hasil Inspeksi Kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rencana Penjatuhan Hukuman Disiplin (RPHD) telah disampaikan kepada Inspektur dalam bentuk Nota Dinas disertai kesimpulan dan saran dengan menggunakan formulir WAS-15.


Pasal 42

(1) Pemeriksa atau Ketua Tim Satuan Khusus Penanganan Lapdu setelah menerima berkas Laporan Hasil Inspeksi Kasus dari Kejaksaan Tinggi yang menjadi kewenangan Jaksa Agung selaku Pejabat Yang Berwenang Menghukum dengan disposisi / perintah dari Inspektur Muda untuk melakukan telaahan, melakukan tindakan sebagai berikut : a. Pemeriksa melakukan telaahan dan membuat Rencana

Penjatuhan Hukuman Disiplin (RPHD); b. Ketua Tim Satuan Khusus Penanganan Lapdu melakukan

telaahan dan membuat Rencana Penjatuhan Hukuman Disiplin (RPHD), atau;

c. Meneruskan kepada anggota Tim Satuan Khusus Penanganan Lapdu untuk melakukan telaahan dan membuat Rencana Penjatuhan Hukuman Disiplin (RPHD).

(2) Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya berkas laporan hasil inspeksi kasus, Rencana Penjatuhan Hukuman Disiplin (RPHD) telah disampaikan kepada Inspektur Muda dalam bentuk Nota Dinas disertai kesimpulan dan saran dengan menggunakan formulir WAS-15.

Bagian Kesepuluh

Pengajuan Pembelaan Diri Melalui Majelis Kehormatan Jaksa (MKJ)

Pasal 43

(1) Jaksa Agung Muda Pengawasan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya surat pembelaan diri dari Terlapor/Jaksa yang akan dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pemberhentian, memerintahkan Inspektur untuk mempersiapkan Nota Dinas mengenai Usul Penunjukan Majelis Kehormatan Jaksa (MKJ) dan tim yang akan mewakili dalam sidang MKJ.

(2) Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pernyataan keberatan Terlapor, Jaksa Agung Muda Pengawasan mengusulkan penunjukan MKJ kepada Jaksa Agung dengan menggunakan formulir WAS-17;.


Pasal 44

(1) Inspektur setelah menerima disposisi / perintah dari Jaksa Agung Muda Pengawasan untuk mempersiapkan Nota Dinas mengenai Usul penunjukan Majelis Kehormatan Jaksa (MKJ) dan tim yang akan mewakili dalam sidang MKJ, dalam waktu paling lama 1 (satu) hari memerintahkan Inspektur Muda untuk melakukan tindakan sebagai berikut: a. Menelaah dan menanggapi surat pembelaan diri Terlapor serta

mengusulkan anggota tim yang akan mewakili dalam sidang MKJ;

b. Mempersiapkan Nota Dinas mengenai Usul penunjukan MKJ dengan menggunakan formulir WAS-17;

c. Mempersiapkan Laporan Hasil Inspeksi Kasus serta bukti-bukti pendukung yang akan disampaikan pada sidang MKJ.

(2) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja telah menyampaikan draft Nota Dinas mengenai Usul penunjukan MKJ, draft Surat Perintah tim yang akan mewakili dalam sidang MKJ, serta Laporan Hasil Inspeksi Kasus kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan.


Pasal 45

(1) Inspektur Muda setelah menerima berkas keberatan dari Terlapor/Jaksa yang akan dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan disposisi / perintah dari Inspektur untuk mempersiapkan Nota Dinas mengenai Usul penunjukan Majelis Kehormatan Jaksa (MKJ) dan anggota tim yang akan mewakili dalam sidang MKJ, segera melakukan tindakan sebagai berikut : a. Menelaah dan menanggapi surat pembelaan diri Terlapor serta

mengusulkan anggota tim yang akan mewakili dalam sidang MKJ;

b. Mempersiapkan Nota Dinas mengenai Usul penunjukan MKJ dengan menggunakan formulir WAS-17;

c. Mempersiapkan Laporan Hasil Inspeksi Kasus serta bukti-bukti pendukung yang akan disampaikan pada sidang MKJ, atau;

d. Memerintahkan Pemeriksa untuk menelaah dan menanggapi surat pembelaan diri terlapor dan mempersiapkan Nota Dinas mengenai Usul penunjukan MKJ, serta mempersiapkan Laporan Hasil Inspeksi Kasus dan bukti-bukti pendukung yang akan disampaikan pada sidang MKJ.

(2) Dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) hari kerja sejak diterimanya disposisi / perintah dari Inspektur, Inspektur Muda


telah menyampaikan draft Nota Dinas mengenai Usul penunjukan MKJ, draft Surat Perintah tim yang akan mewakili dalam sidang MKJ, serta Laporan Hasil Inspeksi Kasus dan bukti-bukti pendukung.

(3) Pemeriksa mengkoordinasikan pelaksanakan fungsi administrasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2).

Pasal 46 (1) Pemeriksa setelah menerima disposisi / perintah dari Inspektur

Muda, segera menelaah dan menanggapi surat pembelaan diri terlapor dan mempersiapkan Nota Dinas mengenai Usul penunjukan MKJ, serta mempersiapkan Laporan Hasil Inspeksi Kasus dan bukti-bukti pendukung yang akan disampaikan pada sidang MKJ.

(2) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya disposisi / perintah dari Inspektur Muda, Pemeriksa telah menyampaikan draft Nota Dinas mengenai Usul penunjukan MKJ, draft Surat Perintah tim yang akan mewakili dalam sidang MKJ, serta Laporan Hasil Inspeksi Kasus dan bukti-bukti pendukung.

Bagian Kesebelas

Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin.

Pasal 47

(1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya keputusan penjatuhan hukuman disiplin dari Jaksa Agung, Jaksa Agung Muda Pengawasan mengusulkan penerbitan Surat Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin kepada Jaksa Agung, dengan menggunakan formulir WAS-18 dan dilampiri dengan formulir surat keputusan sesuai dengan hukuman disiplin yang dijatuhkan dengan menggunakan formulir sebagaimana tersebut pada Pasal 83 ayat (2).

(2) Jaksa Agung Muda Pengawasan memerintahkan Inspektur untuk mempersiapkan Surat / Nota Dinas usulan penerbitan Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).


Pasal 48 (1) Inspektur setelah menerima disposisi / perintah dari Jaksa Agung

Muda Pengawasan untuk mempersiapkan Surat / Nota Dinas usulan penerbitan Surat Keputusan Penjatuhan hukuman Disiplin, melakukan tindakan sebagai berikut : a. Memerintahkan Inspektur Muda untuk mempersiapkan Surat /

Nota Dinas usulan penerbitan Surat Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin, dengan menggunakan formulir WAS-18;

b. Menyampaikan draft Surat / Nota Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan untuk ditandatangani.

(2) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja, Surat / Nota Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah diteruskan kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan.


Pasal 49

(1) Inspektur Muda setelah menerima disposisi / perintah dari Inspektur untuk mempersiapkan Surat / Nota Dinas usulan penerbitan Surat Keputusan Penjatuhan hukuman Disiplin, melakukan tindakan sebagai berikut: a. Mempersiapkan Surat / Nota Dinas usulan penerbitan Surat

Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin, dengan menggunakan formulir WAS-18 ;

b. Memerintahkan Pemeriksa mempersiapkan Surat / Nota Dinas usulan penerbitan Surat Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin, dengan menggunakan formulir WAS-18;

(2) Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja, Surat / Nota Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah diteruskan kepada Inspektur.

(3) Pemeriksa mengkoordinasikan pelaksanakan fungsi administrasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2).

Pasal 50

(1) Pemeriksa setelah menerima disposisi / perintah dari Inspektur Muda untuk mempersiapkan Surat / Nota Dinas usulan penerbitan Surat Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin, segera mempersiapkan Surat / Nota Dinas usulan penerbitan Surat Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin, dengan menggunakan formulir WAS-18.

(2) Dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja, Surat / Nota Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah diteruskan kepada Inspektur Muda.


BAB IV

PENANGANAN LAPORAN PENGADUAN PADA KEJAKSAAN TINGGI

Bagian Kesatu

Administrasi Penerimaan Laporan Pengaduan

Pasal 51 Kepala Bagian Tata Usaha setelah menerima berkas laporan pengaduan, melakukan tindakan sebagai berikut : a. Mencatat pada buku register surat masuk; b. Memberikan paraf pada label/lembar disposisi pada berkas

laporan pengaduan; c. Dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja terhitung sejak

diterimanya berkas laporan pengaduan, berkas laporan pengaduan sudah diteruskan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.

Bagian Kedua

Tindakan Kepala Kejaksaan Tinggi

Pasal 52 (1) Kepala Kejaksaan Tinggi setelah menerima berkas laporan

pengaduan, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja telah mempelajari dan mengambil keputusan mengenai tindaklanjut laporan pengaduan tersebut.

(2) Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi atas berkas laporan pengaduan adalah memerintahkan Asisten Pengawasan untuk : a. Melakukan telaahan; b. Melakukan klarifikasi; c. Melakukan Inspeksi Kasus; d. Meneruskan laporan pengaduan kepada Kejaksaan Negeri

terkait; e. Meneruskan kepada Asisten terkait, apabila substansi

permasalahan laporan pengaduan masih dalam kewenangan bidang teknis.

(3) Kepala Bagian Tata Usaha mengkoordinasikan pelaksanakan fungsi administrasi terhadap tindakan Kepala Kejaksaan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2).

Pasal 53

Kepala Kejaksaan Tinggi setelah menerima hasil telaahan atas laporan pengaduan dari Asisten Pengawasan, dalam jangka waktu


paling lama 1 (satu) hari kerja menindaklanjuti dengan memerintahkan Asisten Pengawasan untuk melakukan Klarifikasi atau Inspeksi Kasus atau Eksaminasi Khusus atau tindakan lain sesuai dengan hasil telaahan.

Pasal 54 Kepala Kejaksaan Tinggi setelah menerima Laporan Hasil Klarifikasi dari Asisten Pengawasan, dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja telah melakukan tindakan : a. Memerintahkan Asisten Pengawasan untuk melakukan Inspeksi

Kasus dan diberitahukan kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan dengan menggunakan formulir WAS-4;

b. Menyetujui penghentian klarifikasi dan diberitahukan kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan dengan menggunakan formulir WAS-4.

Pasal 55 Kepala Kejaksaan Tinggi setelah menerima Laporan Hasil Inspeksi Kasus dari Asisten Pengawasan, dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja telah melakukan tindakan : a. Memerintahkan Asisten Pengawasan untuk :

1) Menerbitkan surat keputusan penjatuhan hukuman disiplin, apabila pejabat yang berwenang menghukum merupakan kewenangan kepala kejaksaan tinggi.

2) Menyampaikan Berkas Laporan Hasil Inspeksi kasus kepada pejabat yang berwenang menghukum dengan menggunakan formulir WAS-14 A atau WAS-14 C; atau

b. Menyetujui penghentian Inspeksi kasus dan diberitahukan kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan dengan menggunakan formulir WAS-6 A.

Bagian Ketiga Telaahan

Pasal 56

(1) Asisten Pengawasan setelah menerima berkas laporan pengaduan dengan disposisi / perintah dari Kepala Kejaksaan Tinggi untuk melakukan pengkajian dan membuat telaahan, pada hari yang bersangkutan telah memerintahkan Pemeriksa atau Pejabat Pengawasan Fungsional untuk mengkaji laporan pengaduan dan membuat telaahan;

(2) Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya berkas laporan pengaduan, telah menyampaikan telaahan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi dengan pengantar Nota Dinas disertai kesimpulan dan saran.


(3) Pemeriksa sesuai dengan bidangnya melaksanakan fungsi administrasi terhadap tindakan Asisten Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 57

(1) Pemeriksa atau Pejabat Pengawasan Fungsional setelah menerima berkas laporan pengaduan dengan disposisi / perintah dari Asisten Pengawasan untuk melakukan pengkajian dan membuat telaahan, segera mengkaji berkas laporan pengaduan dan membuat telaahan dengan menggunakan formulir WAS-1.

(2) Dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya berkas laporan pengaduan, Pemeriksa atau Pejabat Pengawasan Fungsional telah menyampaikan telaahan kepada Asisten Pengawasan dengan pengantar Nota Dinas.

(3) Pemeriksa sesuai dengan bidangnya mengkoordinasikan pelaksanakan fungsi administrasi terhadap tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2).

Bagian Keempat

Klarifikasi

Pasal 58 (1) Asisten Pengawasan setelah menerima berkas laporan pengaduan

dengan disposisi / perintah dari Kepala Kejaksaan Tinggi untuk melakukan klarifikasi, pada hari yang bersangkutan segera memerintahkan Pemeriksa untuk melakukan tindakan : a. Pengkajian terhadap berkas laporan pengaduan atau hasil

telaahan; b. Menyusun tim klarifikasi; c. Menyiapkan Surat Perintah Klarifikasi;

(2) Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya berkas Laporan Hasil Klarifikasi, Asisten Pengawasan telah meneruskan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi dalam bentuk Nota Dinas disertai pendapat dan saran dengan menggunakan formulir L. WAS-1.

(3) Pemeriksa sesuai dengan bidangnya melaksanakan fungsi administrasi terhadap tindakan Asisten Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2).

Pasal 59


Pemeriksa setelah menerima berkas laporan pengaduan dengan disposisi / perintah dari Asisten Pengawasan untuk melakukan klarifikasi, melakukan tindakan sebagai berikut : a. Mengkaji berkas laporan pengaduan atau hasil telaahan; b. Menyusun tim klarifikasi; c. Menyiapkan Surat Perintah Klarifikasi dengan menggunakan

formulir SP. WAS-1 dan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja Surat Perintah Klarifikasi sudah selesai diterbitkan;

Pasal 60

(1) Tim Klarifikasi melakukan persiapan dan pelaksanaan klarifikasi paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya Surat Perintah Klarifikasi dan dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) hari kerja.

(2) Dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja setelah selesai melaksanakan klarifikasi, menyampaikan berkas Laporan Hasil Klarifikasi berikut Laporan Hasil Klarifikasi menggunakan formulir L. WAS-1 kepada Asisten Pengawasan dengan pengantar Nota Dinas disertai pendapat dan saran.


Pasal 61

(1) Asisten Pengawasan setelah menerima berkas laporan pengaduan dengan disposisi / perintah dari Kepala Kejaksaan Tinggi untuk melakukan inspeksi kasus, pada hari yang bersangkutan segera memerintahkan Pemeriksa untuk melakukan tindakan : a. Pengkajian terhadap berkas laporan pengaduan atau hasil

telaahan atau laporan hasil klarifikasi. b. Menyusun tim pemeriksa; c. Menyiapkan Surat Perintah Inspeksi Kasus;

(2) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya berkas Laporan Hasil Inspeksi Kasus, Asisten Pengawasan telah meneruskan berkas Laporan Hasil Inspeksi Kasus kepada Kepala Kejaksaan Tinggi dengan pengantar Nota Dinas disertai pendapat dan saran menggunakan formulir L.WAS-2.



Pasal 62 Pemeriksa setelah menerima berkas laporan pengaduan dengan disposisi / perintah dari Asisten Pengawasan untuk melakukan inspeksi kasus, melakukan tindakan sebagai berikut : a. Mengkaji berkas laporan pengaduan atau hasil telaahan atau

laporan hasil klarifikasi; b. Menyusun tim pemeriksa; c. Menyiapkan Surat Perintah Inspeksi Kasus dengan menggunakan

formulir SP. WAS-2 dan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja Surat Perintah Inspeksi Kasus sudah selesai diterbitkan;

Pasal 63

(1) Tim pemeriksa melakukan Persiapan dan pelaksanaan inspeksi kasus paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Surat Perintah Inspeksi Kasus dan dapat diperpanjang paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

(2) Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah selesai melaksanakan inspeksi kasus, telah menyampaikan berkas Laporan Hasil Inspeksi Kasus menggunakan formulir L.WAS-2 kepada Asisten Pengawasan dengan pengantar Nota Dinas disertai pendapat dan saran.

(3) Pemeriksa sesuai dengan bidangnya mengkoordinasikan pelaksanakan fungsi administrasi terhadap tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2).

Bagian Keenam

Laporan Pengaduan Diteruskan Ke Bidang Teknis

Pasal 64 (1) Asisten Pengawasan setelah menerima berkas laporan pengaduan

dengan disposisi / perintah dari Kepala Kejaksaan Tinggi untuk meneruskan ke bidang lain, segera memerintahkan pemeriksa untuk menyiapkan Nota Dinas meneruskan laporan pengaduan tersebut kepada Asisten terkait dengan menggunakan formulir WAS-2.

(2) Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja, Nota Dinas dimaksud telah selesai dibuat dan didistribusikan kepada Asisten terkait.



Bagian Ketujuh Laporan Pengaduan diteruskan ke Kejaksaan Negeri

Pasal 65

(1) Asisten Pengawasan setelah menerima berkas laporan pengaduan dengan disposisi / perintah dari Kepala Kejaksaan Tinggi untuk meneruskan ke Kejaksaan Negeri terkait, segera memerintahkan pejabat struktural dibawahnya untuk menyiapkan surat meneruskan laporan pengaduan tersebut ke Kejaksaan Negeri terkait, apabila diperintahkan untuk melakukan klarifikasi menggunakan formulir WAS-3 dan untuk melakukan inspeksi kasus menggunakan Formulir WAS-5A.

(2) Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja, Nota Dinas dimaksud telah selesai dibuat dan didistribusikan kepada Kejaksaan Negeri terkait.


Bagian Kedelapan Penanganan Laporan Pengaduan dari Kejaksaan Negeri

Pasal 66

(1) Kepala Kejaksaan Tinggi setelah menerima berkas Laporan Hasil Inspeksi Kasus dari Kejaksaan Negeri, dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja memerintahkan Asisten Pengawasan untuk melakukan telaahan terhadap Laporan Hasil Inspeksi Kasus dimaksud dan meneruskan kepada pejabat yang berwenang menghukum dengan menggunakan formulir WAS-14 A atau WAS-14 B.

(2) Apabila pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewenangan Jaksa Agung, maka dilaporkan melalui Jaksa Agung Muda Pengawasan.

(3) Dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja sejak menerima draft surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Asisten Pengawasan, Kepala Kejaksaan Tinggi telah menandatangani dan mendistribusikan surat tersebut.

(4) Kepala Bagian Tata Usaha mengkoordinasikan pelaksanakan fungsi administrasi terhadap tindakan Kepala Kejaksaan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2).

Pasal 67

(1) Asisten Pengawasan setelah menerima Laporan Hasil Inspeksi Kasus dari Kejaksaan Negeri dengan disposisi / perintah dari


Kepala Kejaksaan Tinggi untuk melakukan telaahan, dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja memerintahkan Pemeriksa atau Pejabat Pengawasan Fungsional untuk melakukan telaahan terhadap Laporan Hasil Inspeksi Kasus tersebut serta menyiapkan draft surat dengan menggunakan formulir WAS-14 A atau WAS-14 B.

(2) Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja, draft sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disampaikan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.


Pasal 68

Pemeriksa atau Pejabat Pengawasan Fungsional setelah menerima Laporan Hasil Klarifikasi dari Kejaksaan Negeri dengan disposisi / perintah dari Asisten Pengawasan untuk melakukan telaahan , dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja telah menyampaikan hasil telaahan disertai pendapat dan saran.

BAB V

PENANGANAN LAPORAN PENGADUAN PADA KEJAKSAAN NEGERI YANG MEMPUNYAI

CABANG KEJAKSAAN NEGERI

Bagian Kesatu Administrasi Penerimaan Laporan Pengaduan

Pasal 69

Kepala Urusan Tata Usaha setelah menerima berkas laporan pengaduan, melakukan tindakan sebagai berikut : a. Memerintahkan staf untuk mencatat pada buku register surat

masuk; b. Memberikan paraf pada label/lembar disposisi pada berkas

laporan pengaduan; c. Pada hari yang bersangkutan sudah diteruskan kepada Kepala

Kejaksaan Negeri.

Bagian Kedua Tindakan Kepala Kejaksaan Negeri

Pasal 70

(1) Kepala Kejaksaan Negeri setelah menerima berkas laporan pengaduan, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja


telah mempelajari dan mengambil keputusan mengenai tindaklanjut laporan pengaduan tersebut.

(2) Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri atas berkas laporan pengaduan, adalah memerintahkan Pemeriksa untuk : a. Melakukan telaahan; b. Melakukan klarifikasi; c. Melakukan Inspeksi Kasus; d. Meneruskan laporan pengaduan ke bidang teknis.

(3) Kepala Subbag Pembinaan mengkoordinasikan pelaksanakan fungsi administrasi terhadap tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2).

Pasal 71

Kepala Kejaksaan Negeri setelah menerima hasil telaahan atas laporan pengaduan dari Pemeriksa, dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja menindaklanjuti dengan memerintahkan Pemeriksa untuk melakukan Klarifikasi atau Inspeksi Kasus atau tindakan lain sesuai dengan hasil telaahan.

Pasal 72 Kepala Kejaksaan Negeri setelah menerima Laporan Hasil Klarifikasi dari Pemeriksa, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja melakukan tindakan: a. Memerintahkan Pemeriksa untuk melakukan Inspeksi Kasus dan

diberitahukan kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan dengan menggunakan formulir WAS-4;

b. Menyetujui penghentian klarifikasi dan diberitahukan kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan sesuai hierarki dengan menggunakan formulir WAS-4.

Pasal 73 Kepala Kejaksaan Negeri setelah menerima Laporan Hasil Inspeksi Kasus dari Pemeriksa, dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja melakukan tindakan : a. memerintahkan Pemeriksa meneruskan Laporan Hasil Inspeksi

Kasus kepada pejabat yang berwenang menghukum dengan menggunakan formulir WAS-14 A atau WAS-14 B; atau

b. Menyetujui penghentian inspeksi kasus dan diberitahukan kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan sesuai hierarki dengan menggunakan formulir WAS-6 A.


Bagian Ketiga Tindakan Pemeriksa

Pasal 74

(1) Pemeriksa setelah menerima berkas laporan pengaduan dengan disposisi / perintah dari Kepala Kejaksaan Negeri untuk melakukan pengkajian dan membuat telaahan, segera mengkaji berkas laporan pengaduan dan membuat telaahan dengan menggunakan formulir WAS-1.

(2) Dalam jangka waktu paling lama 1 (hari) kerja sejak diterimanya berkas laporan pengaduan, Pemeriksa telah menyampaikan telaahan kepada Kepala Kejaksaan Negeri dengan pengantar Nota Dinas.

Bagian Keempat Klarifikasi

Pasal 75

(1) Pemeriksa setelah menerima berkas laporan pengaduan dengan disposisi / perintah dari Kepala Kejaksaan Negeri untuk melakukan klarifikasi, melakukan tindakan sebagai berikut : a. Menyusun tim klarifikasi; b. Menyiapkan Surat Perintah Klarifikasi dengan menggunakan

formulir SP. WAS-1 dan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja Surat Perintah Klarifikasi sudah selesai diterbitkan.

c. Bersama-sama dengan anggota tim klarifikasi lainnya melakukan pengkajian terhadap berkas laporan pengaduan dan mempersiapkan pelaksanaan klarifikasi.

(2) Jangka waktu pelaksanaan klarifikasi paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya Surat Perintah Klarifikasi dan dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) hari kerja.

(3) Dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja setelah selesai melaksanakan klarifikasi, Pemeriksa telah menyampaikan Laporan Hasil Klarifikasi kepada Kepala Kejaksaan Negeri dengan menggunakan formulir L. WAS-1 dengan pengantar Nota Dinas disertai pendapat dan saran.


Pasal 76

(1) Pemeriksa setelah menerima berkas laporan pengaduan dengan disposisi / perintah dari Kepala Kejaksaan Negeri untuk melakukan inspeksi kasus, melakukan tindakan sebagai berikut :


a. Menyusun tim pemeriksa; b. Menyiapkan Surat Perintah Inspeksi Kasus dengan

menggunakan formulir SP. WAS-2 dan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja Surat Perintah Inspeksi Kasus sudah selesai diterbitkan;

c. Bersama-sama dengan anggota tim pemeriksa lainnya melakukan pengkajian terhadap berkas laporan pengaduan, menyusun rencana permintaan keterangan dengan menggunakan formulir WAS-7 dan mempersiapkan pelaksanaan inspeksi kasus.

(2) Jangka waktu pelaksanaan inspeksi kasus paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Surat Perintah Inspeksi Kasus dan dapat diperpanjang paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

(3) Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah selesai melaksanakan inspeksi kasus, Pemeriksa telah menyampaikan Laporan Hasil Inspeksi Kasus menggunakan formulir L. WAS-2 kepada Kepala Kejaksaan Negeri dengan pengantar Nota Dinas disertai pendapat dan saran.

Bagian Keenam Laporan Pengaduan Diteruskan Ke Bidang Teknis

Pasal 77

(1) Pemeriksa setelah menerima berkas laporan pengaduan dengan disposisi / perintah dari Kepala Kejaksaan Negeri untuk meneruskan ke bidang lain, segera menyiapkan Nota Dinas meneruskan laporan pengaduan tersebut kepada Seksi terkait dengan menggunakan formulir WAS-2.

(2) Dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja, Nota Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah selesai dibuat dan didistribusikan kepada Seksi terkait.

BAB VI

TINDAKAN INSPEKSI KASUS OLEH ATASAN LANGSUNG TERLAPOR

Pasal 78

(1) Atasan langsung terlapor, setelah menerima hasil telaahan atau hasil klarifikasi atas laporan pengaduan dari bidang pengawasan, dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja telah menerbitkan atau mengusulkan penerbitkan surat perintah inspeksi kasus dengan menggunakan formulir SP-WAS.2


(2) Surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanda tangani oleh pimpinan satuan kerja atau setidak-tidaknya pejabat struktural eselon III dilingkungannya.

(3) Dalam surat perintah dapat ditugaskan pegawai lain dilingkungannya atas usul atasan langsung terlapor.

Pasal 79

(1) Inspeksi Kasus dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak surat perintah inspeksi kasus diterima dan dapat diperpanjang selama 7 (tujuh) hari kerja.

(2) Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah selesai melaksanakan inspeksi kasus, telah membuat Laporan Hasil Inspeksi Kasus menggunakan formulir L. WAS-2.

Pasal 80

(1) Dalam hal inspeksi kasus tidak terbukti adanya pelanggaran disiplin, maka inspeksi kasus dihentikan setelah mendapat persetujuan pejabat yang menerbitkan surat perintah dan diberitahukan kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan dengan menggunakan formulir WAS-6 A atau WAS-6 B.

(2) Dalam hal inspeksi kasus terbukti adanya pelanggaran disiplin, maka apabila kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin merupakan kewenangan atasan langsung terlapor, maka atasan langsung terlapor dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja telah menerbitkan surat keputusan penjatuhan hukuman disiplin dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud pada pasal 83 ayat (2) dan tembusannya disampaikan kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan dan Jaksa Agung Muda Pengawasan.

(3) Apabila kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin merupakan kewenangan pejabat yang lebih tinggi, maka Laporan Hasil Inspeksi Kasus sebagaimana dimaksud pada Pasal 79 ayat (2) dengan pengantar Nota Dinas disertai pendapat dan saran, dalam jangka waktu 1 (satu) hari telah disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum dengan menggunakan formulir WAS-14 A atau WAS-14 B.

(4) Apabila pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan kewenangan Jaksa Agung, maka disampaikan melalui Jaksa Agung Muda Pengawasan dengan menggunakan formulir WAS-14 A atau WAS-14 B.

(5) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3) dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari diberitahukan kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan sesuai hierarki dengan menggunakan formulir WAS-6 A atau WAS-6 B B.


BAB VII

TINDAKAN TERHADAP PEMBERHENTIAN SEMENTARA

Pasal 81

(1) Pemberhentian sementara wajib diusulkan oleh Pimpinan Satuan Kerja kepada Jaksa Agung melalui Jaksa Agung Muda Pengawasan secara hierarki selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari kerja dengan menggunakan formulir WAS-26 A dan WAS-26 B, dengan ketentuan : a. Bagi pegawai Kejaksaan sejak dilakukan penahanan; b. Bagi Jaksa yang tidak dilakukan penahanan, sejak perkaranya

dilimpahkan ke Pengadilan. (2) Pemberhentian sementara juga dapat diusulkan oleh Jaksa Agung

Muda Pengawasan kepada Jaksa Agung terhadap Jaksa, dalam waktu paling 5 hari kerja sejak diperoleh bukti yang cukup untuk diberhentikan tidak dengan hormat karena alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b,c,d dan huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2008 dengan menggunakan formulir WAS-26 B.

(3) Keputusan pemberhentian sementara ditetapkan oleh Jaksa Agung setelah menerima usulan dari Jaksa Agung Muda Pengawasan yang dilampiri dengan lembaran asli atau salinan otentik surat perintah penahanan dan atau surat pelimpahan perkara tindak pidana dari pejabat yang berwenang.

BAB VIII

TINDAKAN TERHADAP USUL PEMBERHENTIAN BAGI JAKSA

Pasal 82

(1) Pimpinan satuan kerja setelah menerima pemberitahuan Usulan Untuk Dijatuhi Hukuman Disiplin Berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri / pemberhentian tidak dengan hormat bagi jaksa dari Jaksa Agung Muda Pengawasan, dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja telah disampaikan kepada terlapor dalam bentuk berita acara dengan menggunakan formulir BA-WAS 6.

(2) Pernyataan terlapor baik menerima atau akan mengajukan pembelaan diri di hadapan Majelis Kehormatan Jaksa dituangkan dalam bentuk surat pernyataan dengan menggunakan formulir BA-WAS.8.

(3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja telah disampaikan


kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan dengan menggunakan formulir WAS-16 C atau WAS-16 D

BAB IX TINDAKAN

PEJABAT DAN ATASAN PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM

Pasal 83 (1) Pejabat Yang Berwenang Menghukum setelah menerima berkas

laporan hasil inspeksi kasus atau persetujuan penjatuhan hukuman disiplin dari Jaksa Agung Muda Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (2) , dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja telah menerbitkan atau menandatangani Surat Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin.

(2) Surat keputusan penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari : a. Teguran Lisan menggunakan formulir SK-WAS 2 A; b. Teguran tertulis menggunakan formulir SK-WAS 2 B; c. Pernyataan tidak puas secara tertulis menggunakan formulir

SK-WAS 2 C; d. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun

menggunakan formulir SK-WAS 3 A; e. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun

menggunakan formulir SK-WAS 3 B; f. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu)

tahun menggunakan formulir SK-WAS 3 C; g. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga)

tahun menggunakan formulir SK-WAS 4 A; h. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih

rendah menggunakan formulir SK-WAS 4 B; i. Pembebasan dari jabatan menggunakan formulir SK-WAS 4 C; j. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri

menggunakan formulir SK-WAS 4 D; k. Pemberhentian tidak dengan hormat menggunakan formulir

SK-WAS 4 E; (3) Surat Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana

dimaksud ayat (1) dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari telah disampaikan kepada terlapor melalui pimpinan satuan kerja terlapor dengan menggunakan formulir BA.WAS-5.

(4) Apabila terlapor mengajukan keberatan terhadap Surat Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud ayat (1), maka dalam waktu paling lama 6 (enam) hari, Pejabat Yang Berwenang Menghukum harus memberikan tanggapan atas keberatan dimaksud kepada Atasan langsung Pejabat Yang


Berwenang Menghukum dengan menggunakan formulir WAS.20-A atau WAS.20-B.

Pasal 84

Atasan pejabat yang berwenang menghukum, wajib menerbitkan keputusan atas keberatan terhadap keputusan hukuman disiplin yang diajukan terlapor, dalam waktu paling lama 21 hari sejak surat keberatan dari terlapor diterima dengan menggunakan formulir SK.WAS-5.

BAB X TINDAKAN PENOMORAN

SURAT KEPUTUSAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 85 Penomoran Surat Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin di register secara tersendiri dalam buku regiter R-WAS 2 dengan ketentuan sebagai berikut : a. Tingkat Kejaksaan Agung R.I oleh Kepala Bagian Tata Usaha Pada

Sekretariat Jaksa Agung Muda Pengawasan; b. Tingkat Kejaksaan Tinggi oleh Asisten Bidang Pengawasan; c. Tingkat Kejaksaan Negeri oleh Kepala Urusan Tata Usaha; d. Tingkat Kejaksaan Negeri yang ada Cabang Kejaksaan Negeri oleh

Pemeriksa; e. Tingkat Cabang Kejaksaan Negeri oleh Kepala Urusan Pembinaan.

BAB XI BENTUK TATA NASKAH DAN FORMULIR

Pasal 86

Lampiran bentuk tata naskah dan formulir berupa Surat, Nota Dinas, Berita Acara, Surat Perintah, Laporan, Surat Keputusan dan Register merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Petunjuk Pelaksanaan Jaksa Agung Muda Pengawasan ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 87

(1) Dengan ditetapkannya Petunjuk Pelaksanaan ini, maka Petunjuk Pelaksanaan Jaksa Agung Muda Pengawasan Nomor : JUKLAK-01/H/Hjw/05/2010 tanggan 12 Mei 2010 tentang Ketentuan Penyelenggaraan dan Administrasi Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan ini, akan

diatur tersendiri sesuai kebutuhan.

Pasal 88 Petunjuk Pelaksanaan Jaksa Agung Muda Pengawasan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 01 April 2011

JAKSA AGUNG MUDA PENGAWASAN,

MARWAN EFFENDY


tentang teknis penanganan laporan pengaduan … · nomor : juklak-01/h/hjw/04/2011 . tentang. ......

Documents