telaah kritis rpjpd kabupaten penajam paser utara

dadang-solihin.blogspot.com 2

Nama : Dadang SolihinTempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961Pekerjaan : Direktur Evaluasi Kinerja

Pembangunan Daerah Bappenas

Alamat Kantor : Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310

Telp/Fak Kantor : (021) 392 6248Telp/Fak Kantor : (021) 392 6248HP : 0812 932 2202Email : [email protected] :

http://dadang-solihin.blogspot.com

3dadang-solihin.blogspot.com

MateriMateriMateriMateri• Penajaman Visi-Misi: Perumusan

Positioning Differentiation Brand (PDB)• Perencanaan Pembangunan Daerah• Perencanaan Pembangunan Daerah• Tujuan dan Permasalahan Pembangunan

Daerah• Kegagalan Perencanaan• Sistem Perencanaan yang Berhasil dan

IdealIdeal• Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah (RPJPD)


Positioning Differentiation Brand (PDB)Positioning Differentiation Brand (PDB)

POSITIONINGPOSITIONING DIFFERENTIATIONDIFFERENTIATION

BRANDBRANDBRANDBRAND


PDB Triangle: Provinsi GorontaloPDB Triangle: Provinsi Gorontalo

POSITIONINGPOSITIONING DIFFERENTIATIONDIFFERENTIATIONBrand Integrity

Provinsi Jagung

POSITIONINGPOSITIONING

Agro Bisnis Jagung

DIFFERENTIATIONDIFFERENTIATION

g g Jagung

BRANDBRAND

Visi Provinsi GorontaloGorontalo


PDB Triangle: Kabupaten LamonganPDB Triangle: Kabupaten Lamongan


Kabupaten dengan pemerintahan


Pelajaran Bahasa Mandarin di Sekolah


entrepreneurship dan Pesantren

BRANDBRAND

Visi Kabupaten LamonganLamongan


PDB Triangle: Kota SawahluntoPDB Triangle: Kota Sawahlunto


Kota Pariwisata Budaya


Lokasi Historis Kuno, DaerahPertambangan


Pertambangan Batu Bara, Lahan Alami

BRANDBRAND

Visi Kota SawahluntoSawahlunto


Proses PerencanaanProses PerencanaanPendekatan Politik: Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencanaPemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D.

Proses Teknokratik: Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional g j y g gbertugas untuk itu.

Partisipatif: Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang.

Proses top-down dan bottom-up: Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.


Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004)Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004)Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004)Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004)NASIONAL DAERAH

Dokumen Penetapan Dokumen PenetapanDokumen Penetapan Dokumen PenetapanRencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional(RPJP-Nasional)

UU (Ps. 13 Ayat 1)

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-Daerah)

Perda (Ps. 13 Ayat 2)

(RPJP Nasional) ( )

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Per Pres (Ps. 19 Ayat 1)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-Daerah)

Peraturan KDH (Ps. 19 Ayat 3)

Nasional(RPJM-Nasional)

(RPJM Daerah)

Renstra Kementerian / Lembaga (Renstra KL)

Peraturan Pimpinan KL

Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra

Peraturan Pimpinan SKPD Lembaga (Renstra KL) Pimpinan KL

(Ps. 19 Ayat 2)Perangkat Daerah (Renstra SKPD)

Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 4)

Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

Per Pres (Ps 26 Ayat 1)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Peraturan KDH (Ps 26 Ayat 2)Pemerintah (RKP) (Ps. 26 Ayat 1) Daerah (RKPD) (Ps. 26 Ayat 2)

Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja KL)

Peraturan Pimpinan KL

(Ps 21 Ayat 1)

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)

Peraturan Pimpinan SKPD( Ps 21 Ayat 3)

15

(Renja KL) (Ps. 21 Ayat 1) SKPD) ( Ps. 21 Ayat 3)

dadang-solihin.blogspot.com

Syarat Dokumen PerencanaanSyarat Dokumen PerencanaanS.M.A.R.TS.M.A.R.T

1.1. SpecificSpecific:: Sifat dan tingkat kinerja dapat diidentifikasi denganjelas;

2.2. MeasurableMeasurable:: Target kinerja dinyatakan dengan jelas dan terukur baik bagi indikator kuantitif maupun kualitatif;

33 AchievableAchievable:: Target kinerja dapat dicapai terkait dengan3.3. AchievableAchievable:: Target kinerja dapat dicapai terkait dengankapasitas dan sumber daya yang ada;

4.4. RelevantRelevant:: Mencerminkan keterkaitan (relevansi) antara target output dalam rangka mencapai target outcome yang ditetapkan; serta antara target outcome dalamrangka mencapai target impact yang ditetapkan;g p g p y g p

5.5. TimeTime BondBond:: Waktu/periode pencapaian kinerja ditetapkan.


Syarat PerencanaanSyarat PerencanaanSyarat PerencanaanSyarat PerencanaanSyarat PerencanaanSyarat PerencanaanSyarat PerencanaanSyarat PerencanaanHarus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:g g1. Tujuan akhir yang dikehendaki.

2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).

3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.

4. Masalah-masalah yang dihadapi.

5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannyapengalokasiannya.

6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.

7 Orang organisasi atau badan pelaksananya7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.

8. Mekanisme monitoring, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya.p y


Fungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat Perencanaan

S b i h• Sebagai penuntun arah• Minimalisasi ketidakpastian• Minimalisasi inefisiensiMinimalisasi inefisiensi

sumberdaya• Penetapan standar dan

k litpengawasan kualitas


Apa Itu Pembangunan?Apa Itu Pembangunan?Apa Itu Pembangunan? Apa Itu Pembangunan?

Pembangunan adalah: proses perubahan ke

arah kondisi yang lebih

Tujuan Pembangunan:Tujuan Pembangunan:1. Peningkatan standar hidup (levels

of living) setiap orang baikarah kondisi yang lebih baik

melalui upaya yang

of living) setiap orang, baik pendapatannya, tingkat konsumsi pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dll.

dilakukan secara terencana.

kesehatan, pendidikan, dll. 2. Penciptaan berbagai kondisi yang

memungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri (self-esteem) setiappercaya diri (self-esteem) setiap orang.

3. Peningkatan kebebasan(freedom/democracy) setiap orang(freedom/democracy) setiap orang.

Todaro, 2000


How?How?How?How?1 M i di i k i b1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan

antar daerah antar sub daerah antar sub daerah antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan).

2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.y y g3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja.4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam

agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan)datang (berkelanjutan).


Tantangan dalam Pembangunan DaerahTantangan dalam Pembangunan Daerah

Sarana dan Prasarana yang

d i d

• Mengurangi ketimpangan

memadai dan berkualitas

• Memberdayakan masyarakat

• Mengentaskan k i ki

Dunia usaha yg

kemiskinan.• Menambah lapangan

kerja.M j k l t i

Pemanfaatan sumber daya secara

berkualitas

Dunia usaha yg kondusif

• Menjaga kelestarian SDA

Koordinasi yang semakin baik antar

stakeholders

berkualitas

stakeholders

Peningkatan kapasitas

22

Peningkatan kapasitasSDM

dadang-solihin.blogspot.com

PEMBANGUNAN DAERAHPEMBANGUNAN DAERAH PEMBANGUNAN DI DAERAHPEMBANGUNAN DI DAERAH

Upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas

Pemerintahan Daerah

Upaya untuk memberdayakan masyarakat di seluruh daerah

Sehingga tercipta suatu kemampuan yang andal dan

Sehingga tercipta suatu lingkungan yang memungkinkankemampuan yang andal dan

profesional dalam: lingkungan yang memungkinkan

masyarakat untuk:

Memberikan pelayanan kepada masyarakat,

Menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, dan t t

y , Mengelola sumber daya

ekonomi daerah.

tenteram, Peningkatan harkat, martabat,

dan harga diri.


PEMBANGUNAN DAERAHPEMBANGUNAN DAERAHPEMBANGUNAN DAERAHPEMBANGUNAN DAERAH

Dilaksanakan Melalui:

Penguatan Otonomi Daerah

Pengelolaan Sumberdaya Good Governancey

Keseimbangan Peran Tiga Pilar

Pemerintahan Dunia Usaha Masyarakat

Menjalankan dan menciptakan lingkungan politik dan hukum yang

Mewujudkan penciptaan lapangan kerja dan

Penciptaan interaksi sosial ekonomi dan politik dan hukum yang

kondusif bagi unsur-unsur lain.

lapangan kerja dan pendapatan.

sosial, ekonomi dan politik.


Pergeseran Paradigma: Pergeseran Paradigma: F G t t GF G t t GFrom Government to GovernanceFrom Government to Governance

Government GovernanceGovernment Governance Memberikan hak ekslusif bagi

negara untuk mengatur hal-hal publik

Persoalan-persoalan publik adalah urusan bersama pemerintah civil society danpublik,

Aktor di luarnya hanya dapat disertakan sejauh negara

iji k

pemerintah, civil society dan dunia usaha sebagai tiga aktor utama.

mengijinkannya.25dadang-solihin.blogspot.com

Pelaku Pembangunan: Pelaku Pembangunan: Paradigma GovernanceParadigma Governance

Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat , , yyang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.

Tenaga Kerja

Kontrol Kontrol

Dunia Usaha Swasta Pemerintah Masyarakat

NilaiPertumbuhan

RedistibusiMelalui Pelayanan

Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan G d

Pasar

Good.26dadang-solihin.blogspot.com

Model GovernanceModel GovernanceModel GovernanceModel Governance

Perusahaan Organisasi LSM

Sektor SwastaSektor Swasta Sektor PublikSektor Publik Sektor KetigaSektor Ketiga

TingkatTingkat Perusahaantransnasional

OrganisasiAntar Pemerintah

LSMInternasional

Tingkat Tingkat SupranasionalSupranasional

GOVERNANCEPerusahaan

NasionalOrmas/LSM

NasionalTingkatTingkat

NasionalNasional

Perusahaan Pemerintah LSM LokalTingkat Tingkat Lokal LokalSubnasionalSubnasional

(Kamarack and Nye Jr., 2002)


Pelaku Pembangunan: StakeholdersPelaku Pembangunan: Stakeholders

Executived

organized into:C it b d i ti

STATE CITIZENS

JudiciaryLegislature

Public service

Community-based organizations Non-governmental organizations

Professional AssociationsReligious groupsMilitary

Police

Religious groupsWomen’s groups

Media

BUSINESSSmall / medium / large enterprises

Multinational Corporations

BUSINESS

Multinational CorporationsFinancial institutions

Stock exchange


TroikaTroika


Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta dan MasyarakatDunia Usaha Swasta dan MasyarakatDunia Usaha Swasta, dan MasyarakatDunia Usaha Swasta, dan Masyarakat

MasyarakatMasyarakat, Bangsa, dan

Negara MasyarakatMasyarakat

VISIPemerintahPemerintah

yy

Dunia UsahaDunia UsahaGood Governance


Perumusan Visi DaerahPerumusan Visi DaerahPerumusan Visi DaerahPerumusan Visi Daerah

Stakeholders

PEMDAPEMDA


Perumusan Visi DaerahPerumusan Visi DaerahPerumusan Visi DaerahPerumusan Visi DaerahStakeholdersStakeholders

PEMDA


Kegagalan PerencanaanKegagalan Perencanaan 1/41/4g gg g

informasinya kurang

Penyusunan perencanaan tidak tepat, mungkin karena:

Penyusunan perencanaan tidak tepat, mungkin karena:

informasinya kurang lengkap,

metodologinya belum dik idikuasai,

perencanaannya tidak realistis sehingga tidak ggmungkin pernah bisa terlaksana

pengaruh politis terlalu besar sehingga pertimbangan-pengaruh politis terlalu besar sehingga pertimbanganpertimbangan teknis perencanaan diabaikan.


Kegagalan Perencanaan Kegagalan Perencanaan 2/42/4 Perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak seperti

seharusnya. Perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak seperti

seharusnya.

kegagalan terjadi karena tidak berkaitnya perencanaan dengan pelaksanaannya.

aparat pelaksana tidak siap atau tidak kompeten, masyarakat tidak punya kesempatan berpartisipasi sehingga

tidak mendukungnya.tidak mendukungnya.


Kegagalan PerencanaanKegagalan Perencanaan 3/43/4

Perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai Perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai

g gg g

Perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat mengatasi masalah mendasar negara berkembang.

Perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat mengatasi masalah mendasar negara berkembang.

Misalnya, orientasi semata-mata pada pertumbuhan yangpertumbuhan yang menyebabkan makin melebarnya kesenjangan. D d iki Dengan demikian, yang keliru bukan semata-mata perencanaannya, tetapi falsafah atau konsep di balik perencanaan itu.


Kegagalan PerencanaanKegagalan Perencanaan 4/44/4

Karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total Karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total

g gg g

P di i i tid k b ik

Karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun.

Karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun.

Perencanaan di sini tidak memberikan kesempatan berkembangnya prakarsa individu dan pengembangan kapasitas serta potensi masyarakat secara penuh.

Sistem ini bertentangan dengan hukum penawaran dan permintaan karenapenawaran dan permintaan karena pemerintah mengatur semuanya.

Perencanaan seperti inilah yang disebut b i i t t tsebagai sistem perencanaan terpusat

(centrally planned system).


Sistem Perencanaan yang BerhasilSistem Perencanaan yang Berhasil

Si t

Sistem Perencanaan yang BerhasilSistem Perencanaan yang Berhasil

• Sistem perencanaan yang mendorong berkembangnya mekanisme pasar dan peran serta masyarakat.

• Dalam sistem ini perencanaan dilakukan dengan menentukandilakukan dengan menentukan sasaran-sasaran secara garis besar.P l k t d l h• Pelaku utamanya adalah masyarakat dan usaha swasta.


Perencanaan yang IdealPerencanaan yang Ideal• Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat

Perencanaan yang IdealPerencanaan yang Ideal• Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat

dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya. • Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti

pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran. j g p j

• Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek dan dalamsektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan.

• Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and adaptive system).

• Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting).


Apa itu RPJPDApa itu RPJPD1/1/33

Apa itu RPJPDApa itu RPJPDRPJPD k d k i d h• RPJPD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan bagi mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan.

• Sebagai suatu dokumen rencana yang penting sudah sepatutnya Pemerintah Daerah, DPRD, dan masyarakat memberikan perhatian penting pada kualitas proses penyusunan dokumen RPJPD danpenting pada kualitas proses penyusunan dokumen RPJPD, dan tentunya diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan review berkala atas implementasinya.


Apa itu RPJPDApa itu RPJPD22//33

Apa itu RPJPDApa itu RPJPDD k RPJPD k d k j di• Dokumen RPJPD merupakan dokumen rencana yang menjadi acuan bagi penyusunan rencana daerah dengan hirarki dan skala yang lebih rendah seperti RTRWD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD,

• Oleh karena itu, kualitas penyusunan RPJPD dari segi:li i k d d ktif d– analisis kecenderungan dan perspektif masa depan,

– pemahaman atas isu strategis yang mungkin dihadapi di masa depan, p ,

– kejelasan visi, misi, tujuan, arah dan strategi kebijakan pembangunan 20 tahun ke depan

k k k li d h dib h• akan turut menentukan kualitas rencana daerah dibawahnya.


Apa itu RPJPDApa itu RPJPD33//33

Apa itu RPJPDApa itu RPJPDRPJPD j b i dRPJPD menjawab tiga pertanyaan dasar: 1. kemana daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang

hendak dicapai dalam 20 (dua puluh tahun) mendatang;hendak dicapai dalam 20 (dua puluh tahun) mendatang; 2. bagaimana mencapainya dan; 3. langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan

tercapai.


Substansi RPJPDSubstansi RPJPDSubstansi RPJPDSubstansi RPJPDRPJMD k k i j hk• RPJMD menekankan tentang pentingnya menerjemahkan secara arif VISI, MISI dan Agenda KEPALA DAERAH TERPILIH

• kedalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunankedalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan • yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta • kesepakatan tentang tolok ukur kinerja untuk mengukur

keberhasilan atau ketidak berhasilan pembangunan daerah dalam 5 tahun kedepan.


Landasan Hukum RPJPDLandasan Hukum RPJPD 1/1/221 UU 25/2004 tentang

Sistem Perencanaan mengatur tentang muatan dokumen RPJPD (visi, misi, arah, dan

Pembangunan Nasional (SPPN)

( , , ,strategi pembangunan daerah jangka panjang),

tahapan proses penyusunan RPJPD, waktu pelaksanaan Musrenbang RPJPDwaktu pelaksanaan Musrenbang RPJPD, peranan dan tanggung jawab Bappeda untuk

menyiapkan RPJPD berdasarkan hasil Musrenbang RPJPD dan mengacu pada RPJPMusrenbang RPJPD dan mengacu pada RPJP Nasional,

status hukum RPJPD.


Landasan Hukum RPJMDLandasan Hukum RPJMD 2/2/222 UU 32/2004 tentang

Pemerintahan Daerah mengemukakan jangka waktu perencanaan

RPJPD yaitu 20 tahun, muatan dokumen RPJPD (visi, misi, dan arah

pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional)

status hukum RPJPD sebagai Peraturan Daerah

3 UU 17/2007 tentang Sebagai arah dan prioritas pembangunan3 UU 17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025

Sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimanaNasional 2005 2025 masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh UUD-1945;


Step by Step PenyusunanStep by Step Penyusunan RPJRPJPPDDStep by Step PenyusunanStep by Step Penyusunan RPJRPJPPDD3 5

Step by Step Penyusunan Step by Step Penyusunan RPJRPJPPDDStep by Step Penyusunan Step by Step Penyusunan RPJRPJPPDD

Tahap Pelaksanaan Musrenbang

1 Tahap Penetapan Peraturan Daerah

t t RPJP

3 5

PersiapanMusrenbang Akhir RPJP

Daerah

tentang RPJP Daerah

Tahap Penyusunan

R A l

Tahap Penyusunan Rancangan Akhir

Rancangan Awal RPJP Daerah

gRPJP Daerah

2 4


Step by Step Penyusunan RPJPDStep by Step Penyusunan RPJPD 1/1/33I.Tahap Persiapan1. Orientasi perencanaan daerah2. Pembentukan tim penyusun RPJPD3. Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan Dokumen RPJPD4 Identifikasi stakeholder4. Identifikasi stakeholder5. Penentuan stakeholder untuk konsultasi publik dan FGD6. Penyiapan draft SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan dokumen

RPJPDRPJPD7. Penetapan SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan Dokumen

RPJPD8. Surat Perintah KepDa kepada SKPD & surat permintaan kepada seluruh

stakeholders agar berkontribusi dalam proses RPJPD9. Sosialisasi bahwa Daerah akan menyusun RPJPDy10.Perumusan metoda dan panduan Jaring Aspirasi, FGD, dan Musrenbang

RPJPD


Step by Step Penyusunan RPJPDStep by Step Penyusunan RPJPD 22//33II. Tahap Penyusunan Rancangan Awal RPJP Daerah1. Pengumpulan data dan informasi1. Pengumpulan data dan informasi2. Penyusunan profil daerah dan prediksi masa depan3. Jaring aspirasi: Isu dan harapan masyarakat4. Review RTRW Provinsi dan Review RTRW Kab/Kota5. Review RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi6 Draft Rumusan Isu Strategis Daerah Jangka Panjang6. Draft Rumusan Isu Strategis Daerah Jangka Panjang7. FGDs Profil Daerah, Prediksi & Isu Strategis Daerah Jangka

Panjang8. Penetapan isu strategis dan draft visi-misi9. Perumusan arah pembangunan daerah jangka panjang10 FGD Vi i Mi i d A h P b D h j k j10.FGDs Visi-Misi dan Arah Pembangunan Daerah jangka panjang11.Formulasi Dokumen Rancangan RPJPD


Step by Step Penyusunan RPJPDStep by Step Penyusunan RPJPD 33//33III.Tahap Pelaksanaan Musrenbang Akhir RPJP Daerah• Musrenbang RPJPD• Naskah Kesepakatan Hasil Musrenbang Jangka Panjang DaerahIV. Tahap Penyusunan Rancangan Akhir RPJP Daerah• Penyusunan Dokumen Rancangan Akhir RPJPD• Penyusunan Dokumen Rancangan Akhir RPJPD• Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Perda RPJPDV. Tahap Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah• Penyampaian Naskah Perda RPJPD serta lampirannya kepada Bupati cq

Bappeda Kabupaten• Konsultasi dan Diskusi dgn lampirannya kepada Bupati cq Bappeda g p y p p q pp

Kabupaten• Penyampaian Naskah Perda RPJPD serta lampirannya kepada DPRD • Pembahasan DPRD tentang Ranperda RPJPDPembahasan DPRD tentang Ranperda RPJPD • Penetapan Ranperda menjadi PERDA• Dokumen RPJP-D yang telah disyahkan


Tata Cara Penyusunan RPJPDTata Cara Penyusunan RPJPDTata Cara Penyusunan RPJPDTata Cara Penyusunan RPJPD

Rumusan hasil

kesepakatan

Rancangan Visi & Misi

Saran,tanggapan,

Rekomendasi kesepakatan & komitmen

Rekomendasi stakeholders

Prediksi Kondisi Rancangan

Akhir RPJPD

Sosialisasi,Konsultasi Publik dan

Musrenbang Jangka

- Geomorfologi & lingkungan

Umum Daerah

Merumuskangambaran awal- Visi

Rancangan RPJP Penetapan Perda ttg RPJPD

- Visi

- Misi

- Arah

Pembangunan

Akhir RPJPD

Publik, dan jaring

asmaraPanjang Daerah

- Ekonomi & SDA

- Demografi

- Prasarana dansarana

- Misi - Arah Pembangunan

Peraturan Daerah ttg

RPJP Daerah

Pembangunan▪ Arahan Umum ▪ Fungsi & peran subwilayah/

- dll. Rancangan Arah Pembangunan

Rencana tata ruang

wilayah/ kawasan


Outline RPJPDOutline RPJPDOutline RPJPDOutline RPJPD1 Pendahuluan;1. Pendahuluan; 2. Gambaran Umum Kondisi Daerah;3. Analisis Isu-isu Strategis;4. Visi dan Misi Daerah;5. Arah Kebijakan; 6. Kaidah Pelaksanaan.

Pasal 40 Pasal 40 PP 8PP 8//20082008


Sistematika Penulisan Sistematika Penulisan RPJRPJPPDD (1/2)(1/2)Bab I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Maksud dan Tujuan RPJPD 1.3 Landasan Hukum Perlunya Penyusunan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah y y

RPJPD UU No 25/2004 UU No 32/2004 SE Mendagri No 050/2020/SJ

Jangka Panjang Daerah

g1.4 Hubungan RPJP Daerah dengan Dokumen

Perencanaan Lainnya RPJP Nasional RPJP Provinsi RTRW Nasional RTRW Provinsi

1.5 Sistematika Penulisan

Bab II KONDISI, ANALISIS, DAN PREDIKSI KONDISI UMUM DAERAH

2.1 Profil Kinerja Capaian Pembangunan Daerah Masa Kini 2.1.1 Pelayanan umum 2.1.2 Ketertiban dan keamanan 2.1.3 Ekonomi 2.1.4 Lingkungan hidup

Provinsi/Kabupaten/Kota


g g

Sistematika Penulisan Sistematika Penulisan RPJRPJPPDD (2/2)(2/2)2.1.5 Perumahan dan fasilitas umum2.1.6 Kesehatan 2.1.7 Pariwisata dan budaya 2 1 8 Pendidikan

Bab III VISI, MISI, DAN ARAH PEMBANGUNAN DAERAH 3.1 Visi 3 2 Misi2.1.8 Pendidikan

2.1.9 Perlindungan sosial 2.2 Peluang dan Tantangan Pembangunan

Daerah 2 2 1 Geomorfologi dan Lingkungan Hidup

3.2 Misi 3.3 Arah dan Strategi Pembangunan

Daerah Jangka Panjang 3.3.1 Arahan dan Strategi

Pembangunan jangka Panjang2.2.1 Geomorfologi dan Lingkungan Hidup 2.2.2 Demografi 2.2.3 Ekonomi dan Sumber Daya Alam 2.2.4 Sosial Budaya dan Politik 2 2 5 Prasarana dan Sarana

Pembangunan jangka Panjang 3.3.2 Peran Sub Wilayah

Pembangunan Daerah

Bab IV PENUTUP2.2.5 Prasarana dan Sarana2.2.6 Pemerintahan

2.3 Implikasi pada Penyelenggaraan Pembangunan Daerah Masa Depan 2 3 1 Pelayanan umum

Bab IV PENUTUP

Lampiran

2.3.1 Pelayanan umum 2.3.2 Ketertiban dan keamanan 2.3.3 Ekonomi 2.3.4 Lingkungan hidup 2 3 5 Perumahan dan fasilitas umum2.3.5 Perumahan dan fasilitas umum 2.3.6 Kesehatan 2.3.7 Pariwisata dan budaya 2.3.8 Pendidikan 2 3 9 Perlindungan sosial


2.3.9 Perlindungan sosial

1/1/22

Evaluasi Kualitas RPJPDEvaluasi Kualitas RPJPD1. Dokumen RPJPD sudah SMART .

2. Ada kejelasan rumusan status dan kedudukan pencapaian pembangunan daerah saat ini dalam berbagai fungsi pemerintahan daerah

.

pemerintahan daerah3. Ada kejelasan rumusan isu dan permasalahan strategis

pembangunan daerah masa kini.

p g4. Ada identifikasi faktor-faktor eksternal yang berpengaruh

pada kinerja pembangunan daerah saat ini.

5. Ada analisis atas kecenderungan perkembangan dan perubahan faktor- faktor eksternal di masa depan

.


2/2/22

Evaluasi Kualitas RPJPDEvaluasi Kualitas RPJPDEvaluasi Kualitas RPJPDEvaluasi Kualitas RPJPD6. Ada identifikasi tantangan dan peluang utama

pembangunan daerah.

pembangunan daerah

7. Ada rumusan visi, misi, tujuan, strategi, dan arah kebijakan pembangunan daerah yang merespon tantangan dan

.

mengoptimasikan peluang masa depa8. Ada keterlibatan dari stakeholder kelompok marjinal,

perempuan lembaga penelitian dan perguruan tinggi dalam.

perempuan, lembaga penelitian, dan perguruan tinggi dalam semua tahapan proses penyusunan RPJPD

9. Ada pengorganisasian keterlibatan stakeholders yang .terarah oleh fasilitator yang kompeten dalam dalam jaring aspirasi isu dan harapan masyarakat, forum konsultasi publik, dan Musrenbang RPJPD


57dadangdadang--solihin.blogspot.comsolihin.blogspot.com

telaah kritis rpjpd kabupaten penajam paser utara

Education