outlineblog.ub.ac.id/fuadiahmad/files/2013/01/uu-ketenaga-kerjaan-3.pdfpabrik teh; penggorengan dan...

10
24/12/2012 1 Manajemen Sumber Daya Manusia Undang-Undang Ketenagakerjaan Di Indonesia Outline PP RI TENTANG PROGRAM JAMSOSTEK INTERNATIONAL CONVENTION KASUS KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA KEPUTUSAN MENAKERTRANS RI

Upload: lamhanh

Post on 07-Apr-2019

241 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

24/12/2012

1

Manajemen SumberDaya Manusia

Undang-Undang Ketenagakerjaan Di Indonesia

Outline

PP RI TENTANG PROGRAM JAMSOSTEK

INTERNATIONAL CONVENTION

KASUS KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA

KEPUTUSAN MENAKERTRANS RI

24/12/2012

2

Peraturan Pemerintah RI

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 53 Tahun 2012

Tentang

Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14

Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial

Tenaga Kerja

Peraturan Pemerintah RI

Perubahan PP RI tentang Ketenaga Kerjaan tahun 2012

Pasal 9 Ayat 1a tentang Jaminan Keselamatan Kerja

Kelompok 1 0,24% dari Upah Sebulan

Kelompok 2 0,54% dari Upah Sebulan

Kelompok 3 0,89% dari Upah Sebulan

Kelompok 4 1,27% dari Upah Sebulan

Kelompok 5 1,74% dari Upah Sebulan

Peraturan Pemerintah RI

Penjelasan Kelompok Jaminan kesejahteraan kerja

Kelompok 1

Penjahit;

Lembaga kesejahteraan;

Pabrik Topi;

Industri pakaian lainnya (payung, kulit ikat pinggang, gantungan celana);

Pembikinan layar dan krey dari tekstil;

Pabrik keperluan rumah tangga (sprei, selimut, terpal, dll yang ditenun);

Perdagangan ekspor impor;

Perdagangan besar lainnya (agen-agen perdagangan besar, distributor, makelar, dan lain-lain);

Peraturan Pemerintah RI

Penjelasan Kelompok Jaminan kesejahteraan kerja

Kelompok 1

Toko-toko koperasi konsumsi, dan lain-lain;

Bank dan Kantor-kantor Dagang;

Perusahaan pertanggungan;

Jasa Pemerintahan (organisasi tentara, polisi, Departemen);

Pengobatan dan kesehatan lainnya; Organisasi-organisasi keagamaan;

Persatuan perdagangan dan organisasi buruh;

Balai penyidikan yang berdiri sendiri;

Jasa-jasa umum lainnya seperti museum, perpustakaan, kebun binatang, dll;

Pemangkas rambut dan salon kecantikan; dan Peternakan.

24/12/2012

3

Peraturan Pemerintah RI

Penjelasan Kelompok Jaminan kesejahteraan kerja

Kelompok 2

Pertanian rakyat;

Perkebunan gula;

Perkebunan tembakau;

Perkebunan bukan tahunan, terkecuali gula dan tembakau;

Perkebunan tahunan seperti karet, cokelat, kelapa, dan lain-lain;

Pabrik teh;

Penggorengan dan pembuatan kopi bubuk;

Pabrik gula;

Pabrik sigaret;

Pabrik cerutu;

Pabrik rokok kretek, dan lain-lain;

Peraturan Pemerintah RI

Penjelasan Kelompok Jaminan kesejahteraan kerja

Kelompok 2Perusahaan tembakau lainnya;

Pabrik cat dan lak;Pabrik tinta dan lem;

Pabrik kina;

Pabrik alat-alat pengangkutan lainnya;

Industri alat-alat Pekerjaan, Pengetahuan pengukuran dan pemeriksaan lab; Reparasi arloji dan lonceng;

Industri alat-alat musik;

Pabrik mainan anak;

Pabrik alat-alat olah raga.

Peraturan Pemerintah RI

Penjelasan Kelompok Jaminan kesejahteraan kerja

Kelompok 3Perusahaan kehutanan;

Pembakaran arang (di hutan);Pemeliharaan ikan tawar;

Pemeliharaan ikan laut;

Pemotongan dan pengawetan daging;

Pabrik pengawetan sayuran dan buah;Penggilingan padi;

Pabrik tepung (beras, tapioca, dan lain-lain);

Pabrik biskuit;

Pabrik gula (perkebunan);

Peraturan Pemerintah RI

Penjelasan Kelompok Jaminan kesejahteraan kerja

Kelompok 3Pabrik kembang gula, coklat dan lain-lain;

Pabrik mie dan bihun;Pabrik kerupuk;

Pabrik tahu;

Pabrik kecap;

Pabrik es krim dan es lilin;Pabrik margarine, minyak goreng dan lemak;

Pabrik alkohol dan spiritus;

Pabrik minuman dan alkohol;

Pabrik anggur.

24/12/2012

4

Peraturan Pemerintah RI

Penjelasan Kelompok Jaminan kesejahteraan kerja

Kelompok 4Pabrik dari hasil minyak tanah;

Pabrik barang-barang dari minyak tanah atau batu bara;Pabrik bata merah dan genteng;

Pabrik dan reparasi dan mesin-mesin (bengkel motor, mobil dan mesin);

Pembikinan dan reparasi kapal dari baja;

Pembikinan dan reparasi alat-alat perhubungan kereta api;Reparasi kendaraan bermotor (mobil, truk, dan sepeda motor);

Pabrik dan reparasi kapal udara;

Perusahaan trem dan bus;

Pengangkutan penumpang di jalan selain bus.

Peraturan Pemerintah RI

Penjelasan Kelompok Jaminan kesejahteraan kerja

Kelompok 5Penebangan dan pemotongan kayu/panglong;

Penangkapan ikan laut lainnyaPengumpulan hasil laut, terkecuali ikan;Pabrik kaleng;

Perbaikan rumah, jalan-jalan, terusan-terusan konstruksi berat, pipa air, jembatan

Pengangkutan barang-barang dan penumpang di lautPengangkutan barang dan penumpang di udara

Pertambangan minyak mentah dan gas bumi

Penggalian batu dan Pabrik Korek Api

Penggalian tanah liat

Peraturan Pemerintah RI

Perubahan PP RI tantang Ketenaga Kerjaan tahun 2012

Pasal 9 Ayat 1b tentang Jaminan Hari Tua

5,70% dari Upah Sebulan

Pasal 9 Ayat 1c tentang Jaminan Kematian

0,30% dari Upah Sebulan

Pasal 9 Ayat 1d tentang Pemeliharaan Kesehatan

6% dari Upah Sebulan untuk yang sudah Berkeluarga

3% dari Upah Sebulan untuk yang belum Berkeluarga

Peraturan Pemerintah RI

Perubahan PP RI tantang Ketenaga Kerjaan tahun 2012

Pasal 9 Ayat 2 tentang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja

Jaminan Kematian dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan ditanggung sepenuhnya oleh Pengusaha.

Pasal 9 Ayat 3 tentang Iuran Jaminan Hari Tua

Sebagaimana pada Ayat 1b sebesar 3,70% ditanggung oleh Pengusaha dan sebesar 2% ditanggung oleh Tenaga Kerja.

Pasal 9 Ayat 4 tentang Dasar Perhitungan Iuran JPK

Paling tinggi 2 kali Pendapatan Tidak Kena Pajak dikurangi Tenaga Kerja Kawin dengan Anak satu per bulan.

24/12/2012

5

Peraturan Pemerintah RI

Perubahan PP RI tantang Ketenaga Kerjaan tahun 2012

Pasal 22 Ayat 1 tentang Pembayaran Jaminan Kematian

a. Santunan kematian dibayar sekaligus sebesar Rp 14.200.000

b. Biaya pemakaman dibayar sekaligus sebesar Rp 2.000.000

c. Santunan berkala dibayarkan sebesar Rp200.000,00 perbulan

selama 24 bulan atau dibayarkan dimuka sekaligus sebesar

Rp4.800.000,00 atas pilihan Janda atau Duda atau Anak tenaga

kerja yang bersangkutan.

Peraturan Pemerintah RI

Perubahan PP RI tantang Ketenaga Kerjaan tahun 2012

Pasal 22 Ayat 2 tentang Alternatif Pembayaran

Dalam hal janda atau duda atau anak tidak ada, maka Jaminan Kematian

dibayar kepada orang tua, cucu, kakek atau nenek, saudara kandung, atau mertua dari tenaga kerja yang bersangkutan secara berurutan.

Pasal 22 Ayat 3 tentang Alternatif Pembayaran

Dalam hal tenaga kerja tidak mempunyai janda atau duda, anak, orang tua, cucu, kakek atau nenek, saudara kandung atau mertua sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) maka Jaminan Kematian dibayarkan

kepada pihak yang ditunjuk oleh tenaga kerja dalam wasiatnya.

Peraturan Pemerintah RI

Perubahan PP RI tantang Ketenaga Kerjaan tahun 2012

Pasal 22 Ayat 3a tentang Alternatif Pembayaran

Dalam hal tenaga kerja tidak membuat wasiat sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) maka Jaminan Kematian dibayarkan oleh Badan

Penyelenggara kepada Balai Harta Peninggalan sesuai peraturan

perundang-undangan.

Pasal 22 Ayat 4 tentang Alternatif Pembayaran

Dalam hal tenaga kerja tidak ada wasiat, biaya pemakaman dibayarkan

kepada pengusaha atau pihak lain guna pengurusan pemakaman.

Peraturan Pemerintah RI

Perubahan PP RI tantang Ketenaga Kerjaan tahun 2012

Pasal 22 Ayat 5 tentang Pengecualian Pembayaran

Dalam hal magang atau murid dan mereka yang memborong pekerjaan,

serta narapidana meninggal dunia bukan karena akibat kecelakaan

kerja, maka keluarga yang ditinggalkan tidak berhak atas Jaminan

Kematian.

24/12/2012

6

Peraturan Pemerintah RI

Perubahan PP RI tantang Ketenaga Kerjaan tahun 2012

Pasal 26 Ayat 1 tentang Pembayaran Jaminan Hari Tua

a. Tenaga kerja yang menerima pembayaran Jaminan Hari Tua secara berkala meninggal dunia, maka menerima sebesar sisa Jaminan Hari Tua yang belum dibayarkan;

b. Tenaga kerja meninggal dunia.

Pasal 26 Ayat 2 tentang Alternatif Pembayaran

Dalam hal tidak ada janda atau duda atau anak maka pembayaran Jaminan Hari Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada orang tua, cucu, kakek atau nenek, saudara kandung atau mertua dari tenaga kerja yang bersangkutan secara berurutan.

Peraturan Pemerintah RI

Perubahan PP RI tantang Ketenaga Kerjaan tahun 2012

Pasal 26 Ayat 3 tentang Pengajuan Pembayaran

Pengajuan pembayaran Jaminan Hari Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Badan Penyelenggara.

Pasal 26 Ayat 4 tentang Alternatif Pembayaran

Dalam hal tenaga kerja tidak mempunyai janda atau duda, anak, orang tua, cucu, kakek atau nenek, saudara kandung atau mertua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) maka Jaminan Hari Tua dibayar kepada pihak yang ditunjuk oleh tenaga kerja dalam wasiatnya.

Peraturan Pemerintah RI

Perubahan PP RI tantang Ketenaga Kerjaan tahun 2012

Pasal 26 Ayat 5 tentang Pengajuan Pembayaran

Dalam hal tenaga kerja tidak membuat wasiat sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) maka Jaminan Hari Tua dibayarkan oleh Badan

Penyelenggara kepada Balai Harta Peninggalan sesuai peraturan

perundang-undangan.

Keputusan Menakertrans RI

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik

Indonesia Nomor 40 Tahun 2012

Tentang

Jabatan-jabatan Tertentu Yang Dilarang Diduduki

Tenaga Kerja Asing

24/12/2012

7

Keputusan Menakertrans RI

No.

Nama Jabatan

INDONESIAKODE ISCO

INGGRIS

1 Direktur Personalia 1210 Personnel Director

2 Manajer Hubungan Industrial

1232 Industrial Relation Manager

3 Manajer Personalia 1232 Human Resource Manager

4 Supervisor Pengembangan Personalian

1232 Personnel Development Supervisor

5 Supervisor Perekrutan Personalia

1232 Personnel Recruitment Supervisor

6 Supervisor Penempatan Personalia

1232 Personnel Placement Supervisor

7 Supervisor Pembinaan KarirPegawai

1232 Employee Career Development Supervisor

No.

Nama Jabatan

INDONESIAKODE ISCO

INGGRIS

8 Penata Usaha Personalia 4190 Personnel Declare Administrator

9 Kepala Eksekutif Kantor 1210 Chief Executive Officer

10 Ahli Pengembangan Personalia dan Karir

2412 Personnel and Careers Specialist

11 Spesialis Personalia 2412 Personnel Specialist

12 Penasehat Karir 2412 Career Advisor

13 Penasehat tenaga Kerja 2412 Job Advisor

14 Pembimbing dan Konseling Jabatan

2412 Job Advisor and Counseling

15 Perantara Tenaga Kerja 2412 Employee Mediator

16 Pengadministrasi Pelatihan Pegawai

4190 Job Training Administrator

17 Pewawancara Pegawai 2412 Job Interviewer

18 Analis Jabatan 2412 Job Analyst

19 Penyelenggara Keselamatan Kerja Pegawai

2412 Occupational Safety Specialist

International Convention

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012

Tentang

Pengesahan International Convention On The Protection Of The Rights Of All Migrant Workers And Members Of Their Families

(Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-hak

Seluruh Pekerja Migran Dan Anggota Keluarganya)

International Convention

Pokok-pokok Isi Konvensi

Tujuan :

Orang-orang yang memenuhi kualifikasi sebagai pekerja migran dan anggota keluarganya, sesuai ketentuan-ketentuan Konvensi, berhak untuk menikmati hak asasi manusia, apapun status hukumnya.

Kewajiban Negara :

Kewajiban negara merealisasikan hak-hak yang tercantum dalam Konvensi diberikan kepada seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya tanpa diskriminasi.

24/12/2012

8

International Convention

Pokok-pokok Isi Konvensi

Substansi/Materi Pokok Konvensi Pekerja Migran :

Setiap pekerja migran dan anggota keluarganya berhak atas :

• kebebasan untuk meninggalkan, masuk dan menetap di negara manapun

• Hak hidup

• Hak untuk bebas dari penyiksaan

• Hak untuk bebas dari perbudakan

• Hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama

• Hak atas kebebasan berekspresi

• Hak atas privasi

• Hak untuk bebas dari penangkapan yang sewenang-wenang

International Convention

Pokok-pokok Isi Konvensi

Substansi/Materi Pokok Konvensi Pekerja Migran :

Setiap pekerja migran dan anggota keluarganya berhak atas :

• Hak diperlakukan sama di muka hukum

• Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hak kontrak/hubungan kerja

• Hak untuk berserikat dan berkumpul

• Hak mendapatkan perawatan kesehatan

• Hak atas akses pendidikan bagi anak pekerja migran

• Hak untuk dihormati identitas budayanya

• Hak atas kebebasan bergerak

• Hak membentuk perkumpulan

International Convention

Pokok-pokok Isi Konvensi

Substansi/Materi Pokok Konvensi Pekerja Migran :

Setiap pekerja migran dan anggota keluarganya berhak atas :

• Hak berpartisipasi dalam urusan pemerintahan di negara asalnya

• Hak untuk transfer pendapatan. Termasuk hak-hak tambahan bagi para pekerja

migran yang tercakup dalam kategori-kategori pekerjaan tertentu (pekerja lintas

batas, pekerja musiman, pekerja keliling, pekerja proyek, dan pekerja mandiri).

Kerja Sama Internasional :

Konvensi ini mengatur ketentuan-ketentuan terkait kerja sama dan koordinasi

internasional dalam pengelolaan migrasi legal dan pencegahan atau pengurangan migrasi

ilegal (tak-reguler).

International Convention

Pokok-pokok Isi Konvensi

Laporan Negara Pihak dan Peran Komite Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran

dan Anggota Keluarganya :

Negara Pihak wajib membuat laporan pelaksanaan Konvensi ini selambat-lambatnya 1

(satu) tahun setelah Konvensi ini berlaku, dan laporan selanjutnya setiap 5 (lima) tahun

dan jika Komite Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya

memintanya melalui Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Komite

Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya membahas

laporan yang disampaikan oleh Negara Pihak dan memberikan pertimbangan mengenai

cara dan sarana meningkatkan kapasitas nasional untuk melaksanakan Konvensi ini.

Komite juga melakukan kerja sama internasional dan koordinasi dengan Organisasi Buruh

Internasional, badan dan organ khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa, organisasi

antarnegara, serta badan terkait lain.

24/12/2012

9

Kasus Ketenagakerjaan Kasus Ketenagakerjaan

Hal Mendasar yang Menjadi Permasalahan :

Upah Pekerja yang Minim

Adanya Sistem Kontrak Kerja

Adanya Sistem Outsourcing

Kesenjangan pemerataan UMR di setiap Daerah

Peran Pemerintah :

Mengendalikan setiap Tindakan Pengusaha dalam memberi kebijakan terkait Kompensasi Buruh/Pekerja

Memberikan Solusi (Win-win Solution) atas konflik antara Pekerja dan Pengusaha

Memberikan Jaminan Keadilan bagi Kedua belah pihak dalam pengambilan Keputusan Kebijakan

Kesimpulan

Permasalahan Ketenagakerjaan di Indonesia tidak akan pernah

selesai selama pihak yang berwenang yakni pemerintah tidak

melakukan hal-hal yang Signifikan dan Adil untuk

menyelesaikan permasalahan perburuhan. Indikator

kesejahteraan Masyarakat terletak pada aspek ketercukupan

kebutuhan hidup pada masing-masing individu, bukan pada

hasil survei.

ThankYou

24/12/2012

10

Diskusi

• Pertanyaan 1 oleh (Rahmat Prayudi)

Prosentase pembagian tunjangan itu berdasarkan apa? Apakah ketentuan prosentase pembagian tunjangan diberlakukan sama baik di perusahaan BUMN maupun Swasta?

Jawaban :

Ya, karena itu merupakan kebijakan pemerintah sehingga berlaku untuk semua perusahaan baik BUMN maupun swasta. Sedangkan pembagian tunjangan berdasarkan aturan yang sudah diatur dalam undang-undang.

Diskusi

• Pertanyaan 2 (Ayu Yuni Afifah)

Tadi dijelaskan bahwa telah diadakan konvensi yang diikuti beberapa negara yang berisi tentang perlindungan buruh di seluruh dunia bagi anggota, dengan demikian dapat dikatakan bahwa akan terjadi penyebaran buruh secara bebas, bagaimana dengan regulasi karyawan perusahaan dalam negeri? Apakah tidak masalah?

Jawaban :

Untuk menanggulangi efek tersebut telah dikeluarkan keputusan menteri menakertrans berupa pembatasan jabatan yang boleh diduduki bagi buruh asing, sehingga masalah persaingan ketenagakerjaan bisa diatasi dengan baik.