tata urutan perundang-undangan

7/25/2019 Tata Urutan Perundang-undangan

1/21

TATA URUTAN

PERATURANPERATURANPERUNDANGANPERUNDANGAN

INDONESIAINDONESIA


2/21

ILMU PERUNDANG UNDANGANILMU PERUNDANG UNDANGAN

====

STUDI PERUNDANGANSTUDI PERUNDANGAN

====

WETTEN KENNISWETTEN KENNIS


3/21

3. MEMAHAMI PENGERTIAN PERUNDANG UNDANGAN

, KHUSUSNYA DI INDONESIA

3.1. MENJELASKAN URUTAN PERUNDANG-3.1. MENJELASKAN URUTAN PERUNDANG-

UNDANGAN DI INDONESIA.UNDANGAN DI INDONESIA.

3.2. MENJELASKAN ASAS-ASAS PERUNDANG-3.2. MENJELASKAN ASAS-ASAS PERUNDANG-

UNDANGAN YANG BERLAKU DIUNDANGAN YANG BERLAKU DI

INDONESIA.INDONESIA.

3.3. MENJELASKAN HAK MENGUJI3.3. MENJELASKAN HAK MENGUJI

PERUNDANG-UNDANGANPERUNDANG-UNDANGAN

3.4. MENJELASKAN SAAT BERLAKUNYA3.4. MENJELASKAN SAAT BERLAKUNYA

PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIAPERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA


4/21

KETETAPAN MPRS NO. XXMPRS1!""KETETAPAN MPRS NO. XXMPRS1!""

TENTANGTENTANG

MEMORANDUM DPR-GR MENGENAI TERTIBMEMORANDUM DPR-GR MENGENAI TERTIB

HUKUM R.I. DAN TATA URUTAN PERATURANHUKUM R.I. DAN TATA URUTAN PERATURAN

PERUNDANGAN DI INDONESIAPERUNDANGAN DI INDONESIA

JO.JO.

KETETAPAN MPR NO.#MPR1!$3KETETAPAN MPR NO.#MPR1!$3

%PENGUAT&%PENGUAT&

JO.JO.KETETAN MPR NO.IXMPR1!$'KETETAN MPR NO.IXMPR1!$'

JO.JO.


5/21

KETETAN MPR NO.IXMPR1!$'KETETAN MPR NO.IXMPR1!$'

JO.JO.

KETETAPAN MPR NO.IIIMPR2(((KETETAPAN MPR NO.IIIMPR2(((

JO.JO.

UNDANG-UNGANG NO. 1( TAUN 2((4UNDANG-UNGANG NO. 1( TAUN 2((4

TENTANG PEMBENTUKAN PERATURANTENTANG PEMBENTUKAN PERATURANPERUNDANG-UNDANGANPERUNDANG-UNDANGAN

KANSIL,1986 : 54KANSIL,1986 : 54

DASAR HUKUM TATA URUTANDASAR HUKUM TATA URUTAN

PERUNDANGAN R.IPERUNDANGAN R.I


6/21

TATA URUTANTATA URUTAN

PERUNDANG UNDANGANPERUNDANG UNDANGAN

%UNDA-USUK = HIERAR)HIE =%UNDA-USUK = HIERAR)HIE =

STU*ENBAU DES RE)HETS&STU*ENBAU DES RE)HETS&

DI INDONESIADI INDONESIA

1.1. UUD 1!4+UUD 1!4+

2.2. UNDANG-UNDANGPPP.UUUNDANG-UNDANGPPP.UU

3.3. PERATURAN PEMERINTAHPERATURAN PEMERINTAH

4.4. PERATURAN PRESIDENPERATURAN PRESIDEN

+. PERATURAN DAERAH+. PERATURAN DAERAH

+.1. PERATURAN PROPINSI+.1. PERATURAN PROPINSI

+.2. PERATURAN DAERAH+.2. PERATURAN DAERAH

+.3. PERATURAN DESA+.3. PERATURAN DESA


7/21

U U DU U D PERATURAN NEGARA YANG TINGGI DALAMPERATURAN NEGARA YANG TINGGI DALAM

NEGARA, YANG MEMUAT KETENTUAN-NEGARA, YANG MEMUAT KETENTUAN-

KETENTUAN POKOK MENAJADI SALAH SATUKETENTUAN POKOK MENAJADI SALAH SATU

SUMBER PERATURAN PERUNDANGANSUMBER PERATURAN PERUNDANGANLAINNYA YANG KEMUDIAN DIKELUARKANLAINNYA YANG KEMUDIAN DIKELUARKAN

OLEH NEGARA ITU.OLEH NEGARA ITU.

UUD BUKAN SATU-SATUNYA SUMBER HUKUM.UUD BUKAN SATU-SATUNYA SUMBER HUKUM.

KASIL,1986 : 54-55


8/21

UUD UUD

BAGIAN DARIPADA HUKUM DASARBAGIAN DARIPADA HUKUM DASAR

== YANG TERTULISYANG TERTULISKONSITUSIKONSITUSI

DISAMPING HUKUM DASAR YANG TERTULIS,DISAMPING HUKUM DASAR YANG TERTULIS,

BERLAKU JUGA %DAN OLEH KARENA ITU DIAKUIBERLAKU JUGA %DAN OLEH KARENA ITU DIAKUI

ADANYA& HUKUM DASAR TIDAK TERTULIS.ADANYA& HUKUM DASAR TIDAK TERTULIS.

HUKUM DASAR TIDAK TERTULIS HUKUM DASAR TIDAK TERTULIS

ATURAN-ATURAN DASAR YANG TIMBUL DANATURAN-ATURAN DASAR YANG TIMBUL DAN

TERPELIHARA DIDALAMTERPELIHARA DIDALAM PRAKTEKPRAKTEK

PENYELENGGARAAN NEGARAPENYELENGGARAAN NEGARA, MESKIPUN TIDAK, MESKIPUN TIDAK

TERTULISTERTULIS


9/21

KEBIASAAN KETATANEGARAANKEBIASAAN KETATANEGARAAN

==

PRAKTEK KETATANEGARAANPRAKTEK KETATANEGARAAN

==

)ON#ENTION)ON#ENTIONUUDUUD

KONSTITUSIKONSTITUSI

)ON#ENTION)ON#ENTION


10/21

U U D 1!4+U U D 1!4+

UUD 1!4+ TERDIRI DARI UUD 1!4+ TERDIRI DARI A.A. PEMBENTUKANPEMBENTUKAN

%DASAR SUMBER HUKUM DARI BATANG%DASAR SUMBER HUKUM DARI BATANG

TUBUHNYA&TUBUHNYA&

B.B. BATANG TUBUHBATANG TUBUH 1" BAB1" BAB

3$ PASAL3$ PASAL

3 PASAL ATURAN PERALIHAN3 PASAL ATURAN PERALIHAN

2 PASAL ATURAN TAMBAHAN2 PASAL ATURAN TAMBAHAN).). PENJELASANPENJELASAN

UMUMUMUM

PASAL DEMI PASALPASAL DEMI PASAL


11/21

U U D DI INDONESIAU U D DI INDONESIA

GRONDWET = )ONSTITUTIONAL LAW =GRONDWET = )ONSTITUTIONAL LAW =

LOI )ONSTITUTIONELLE =LOI )ONSTITUTIONELLE =

#ERASUNG RE)HT#ERASUNG RE)HT

1.1. UUD 1!4+UUD 1!4+

2.2. KOSTITUSI RISKOSTITUSI RIS

3.3. UUDS 1!+(UUDS 1!+(4.4. UUD 1!4+UUD 1!4+


12/21

UNDANG UNDANGUNDANG UNDANG

SALAH SATU BENTUK PERATURANSALAH SATU BENTUK PERATURAN

PERUNDANGAN YANG DIADAKANPERUNDANGAN YANG DIADAKAN

UNTUK MELAKSANAKAN UUD ATAUAUNTUK MELAKSANAKAN UUD ATAUA

KETETAPAN MPRKETETAPAN MPR

UU ORGANIKUU ORGANIK


13/21

BUYSBUYSUU SEBAGAI SUMBERUU SEBAGAI SUMBER

HUKUMHUKUM ADA DUA ARTIADA DUA ARTI%RAHARDJO, SATJIPTO SOEMITRO,RONNY H. DALAM%RAHARDJO, SATJIPTO SOEMITRO,RONNY H. DALAMPENGANTAR ILMU HUKUM, MODUL 1-5, 178-179)PENGANTAR ILMU HUKUM, MODUL 1-5, 178-179)


14/21

UU DALAM ARTI MATERIALUU DALAM ARTI MATERIAL

SETIAP KEPUTUSAN PMERINTAH YANG ISINYASETIAP KEPUTUSAN PMERINTAH YANG ISINYA

MENGIKATLANGSUNG SE)ARA UMUM PADAMENGIKATLANGSUNG SE)ARA UMUM PADA

SETIAP PENDUDUK.SETIAP PENDUDUK.

PERATURANPERATURAN

)ONTOH )ONTOH

P.PUSAT UU, PPP.PUSAT UU, PP

P.DAERAH PERDAP.DAERAH PERDA

P.SEKTORP.SEKTOR


15/21

UU DALAM ARTI *ORMALUU DALAM ARTI *ORMAL

SETIAP PERATURAN KETETAPAN YANGSETIAP PERATURAN KETETAPAN YANGDIBENTUK OLEH ALAT PERLENGKAPANDIBENTUK OLEH ALAT PERLENGKAPAN

NEGARA YANG DIBERI KEKUASAANNEGARA YANG DIBERI KEKUASAAN

MEMBENTUK UU DIUNDANGKANMEMBENTUK UU DIUNDANGKAN

SEBAGAIMANA MESTINYA.SEBAGAIMANA MESTINYA.

UNDANG-UNDANGUNDANG-UNDANG)ONTOH )ONTOH

UU NO.+1!"(UU NO.+1!"(

PD.PPAPD.PPA


16/21

HAK MENGUJI UU HAK MENGUJI UU

SUATAU HAK UNTUK MENILAI MENGUJI APAKAH SUATAU HAK UNTUK MENILAI MENGUJI APAKAH

A.A. UU ITU ISINYA MATERINYA BERTENTANGAN DGNUU ITU ISINYA MATERINYA BERTENTANGAN DGN

UU ATAU TIDAK.UU ATAU TIDAK.

B.B. PERATURAN ITU ISINYA BERTENTANGAN DGN UUPERATURAN ITU ISINYA BERTENTANGAN DGN UU

ATAU KETENTUAN YANG LEBIH TINGGI ATAUATAU KETENTUAN YANG LEBIH TINGGI ATAU

TIDAK.TIDAK.

).). )ARA PEMBENTUKANPEMBUATAN DAN )ARA)ARA PEMBENTUKANPEMBUATAN DAN )ARA

MENGUNDANGKAN SUATAU UU BERTENTANGANMENGUNDANGKAN SUATAU UU BERTENTANGAN

DGN KETENTUAN ATAU TIDAK.DGN KETENTUAN ATAU TIDAK.

HAK MENGUJI UUHAK MENGUJI UU

(RECHTERLIJKE TOETSINGSRECHT =(RECHTERLIJKE TOETSINGSRECHT =TOETSINGSRECHTTOETSINGSRECHT


17/21

SIAPAKAH YANG MEMPUNYAI HAKSIAPAKAH YANG MEMPUNYAI HAK

MENGUJI SE)ARA MATERIALMENGUJI SE)ARA MATERIAL

MAKAMAH AGUNGMAKAMAH AGUNG

HANYAHANYATERHADAP PERATURANTERHADAP PERATURAN

PERUNDANGAN YGPERUNDANGAN YG LERBIH RENDAHLERBIH RENDAH

DARIPADA UUDARIPADA UU

TETAPITETAPI


18/21

TIDAKTIDAKTERHADAP UUTERHADAP UU

MAKAMAH AGUNG RI TIDAK MEMPUNYAI HAKMAKAMAH AGUNG RI TIDAK MEMPUNYAI HAK

MENGUJI TERHADAP UUDMENGUJI TERHADAP UUD

%PASAL 31 PENJELASAN %PASAL 31 PENJELASAN

UU NO.+2((4&UU NO.+2((4&

YG BERHAK MENGUJI MATERIEL UUYG BERHAK MENGUJI MATERIEL UU

TERHADAP UUD ADALAH MAHKAMAHTERHADAP UUD ADALAH MAHKAMAH

KONSTITUSI.KONSTITUSI.

%PASAL 1( UU NO.242((3&%PASAL 1( UU NO.242((3&


19/21

STUKTUR KETATANEGARAAN SETELAH PERUBAHAN UUD1!4+STUKTUR KETATANEGARAAN SETELAH PERUBAHAN UUD1!4+

UUD 1945

DPRDPR MPRMPR

DPDDPD

DPRDPR

PRESIDEPRESIDE

NN

WAPRESWAPRES

KEKUASAANKEKUASAAN

HAKIMHAKIM

MK MA KYMK MA KYLEGISLATILEGISLATI**

EKSEKUTIEKSEKUTI**

YUDIKATI*YUDIKATI*

KETERANGAN MK = MAHKAMAH KONSTITUSIKETERANGAN MK = MAHKAMAH KONSTITUSI

MA = MAHKAMAH AGUNGMA = MAHKAMAH AGUNG

KY = KOMISI YUDISIALKY = KOMISI YUDISIAL


20/21

SIAPAKAH YG MEMPUNYAI HAK

MENGUJI SE)ARA *ORMIL

HAKIM %PN, PT, MA&HAKIM %PN, PT, MA&

BAHKAN SEBELUM MENETAPKAN SUATUBAHKAN SEBELUM MENETAPKAN SUATU

PERATURAN PERUNDANGAN LEBIH DAHULUPERATURAN PERUNDANGAN LEBIH DAHULU

WAJIB MENELITI, APAKAH PERATURANWAJIB MENELITI, APAKAH PERATURAN

PERUNDANGAN TERSEBUT TELAH SESUAI DGNPERUNDANGAN TERSEBUT TELAH SESUAI DGN

)ARA)ARAPEMBENTUKANPEMBUATAN PEMBENTUKANPEMBUATAN

PENGUNDANGANNYA ATAU TIDAKPENGUNDANGANNYA ATAU TIDAK

)ARA PEMBENTUKANPEMBUATAN )ARA)ARA PEMBENTUKANPEMBUATAN )ARA

MENGUNDANGKAN SUATAU UU DIATUR DALAMMENGUNDANGKAN SUATAU UU DIATUR DALAM

UU NO.2 TAHUN 1!+(, LN TAHUN 1!+( NO.32UU NO.2 TAHUN 1!+(, LN TAHUN 1!+( NO.32

%UU TENTANG LN PENGUMUMAN&%UU TENTANG LN PENGUMUMAN&


21/21

tata urutan perundang-undangan

Documents