TATA RUANG PERTANAHA ?· hektar yang dijanjikan. Terdapat 21 ... Sulawesi Tengah. ... teknik penyediaan…

Download TATA RUANG PERTANAHA ?· hektar yang dijanjikan. Terdapat 21 ... Sulawesi Tengah. ... teknik penyediaan…

Post on 02-Mar-2019

212 views

Category:

Documents

0 download

TRANSCRIPT

TATA RUANG PERTANAHANMEDIA INFORMASI BIDANG TATA RUANG DAN PERTANAHAN

T: 021 392 7412 E: trp@bappenas.go.id WWW.TATARUANGPERTANAHAN.COM

Peta Rupa Bumi dan Reforma Agraria Jadi Prioritas

KLHS DALAM PENATAAN RUANGhalaman 3

SOSIALISASI E-BKPRNhalaman 4

RESENSI BUKU: PENGEMBANGAN KAWASAN

PERBATASANhalaman 4

EDISI 8/ SEPTEMBER 2014

Kebutuhan peta rupa bumi menjadi bahasan yang disoroti pada bulan Agustus ini. Peta rupa bumi memiliki peran yang sangat penting dalam menyusun dan merencanakan Rencana Tata Ruang hingga pada tingkat yang sangat detail. Pada Tahun 2014, Badan Informasi Geospasial telah menetapkan pembuatan peta Rupa Bumi Indonesia berskala 1:5.000 sebagai program prioritas memenuhi kebutuhan mendesak penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan. Pembuatan peta itu telah dimulai di Bandung Utara dan kini telah dihasilkan 105 nomor lembar peta (NLP).

Sementara itu, dalam mewujudkan kota yang nyaman untuk ditinggali merupakan tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dan kabupaten/kota. Ikatan Ahli Perencana Indonesia merilis survei kota yang paling nyaman ditinggali di Indonesia pada Tahun 2014. Dari 17 kota yang disurvei, ada tujuh kota dengan indeks

kenyamanan tertinggi, yaitu: Balikpapan, Solo, Malang, Yogyakarta, Makassar, Palembang, dan Bandung, (Kompas, 12/8).

Pada bulan ini pula digegerkan dengan tawaran penjualan dua pulau di Indonesia secara daring melalui situs www.privateislandsonline.com. Pulau yang ditawarkan dijual adalah pulau Kiluan dan pulau Kumbang. Pulau Kiluan di kabupaten Tanggamus, Lampung, merupakan obyek wisata alam yang terkenal dengan habitat lumba-lumba, ditawarkan dengan harga 300.000 dollar AS atau sekitar Rp 3,51 miliar. Sementara itu, pulau Kumbang di Sumatera Barat juga dijual dengan harga yang lebih mahal, yaitu 1.880.000 dollar AS (sekitar Rp 22 miliar). Pulau Kiluan seluas 50 hektar, menurut rencana, akan dijual atau disewakan selama 25 tahun dan dapat diperpanjang hingga 70 tahun. Penjualan kedua pulau ini menjadi masalah yang mencuat dan harus mendapatkan perhatian khusus, dan segera dituntaskan.

Dalam visi misi Presiden terpilih, Jokowi-JK, masalah agraria masuk dalam salah satu agenda strategis. Terkait dengan berbagai permasalahan agraria, ada tiga hal prioritas yang harus segera dipersiapkan pemerintahan Jokowi-JK di masa transisi ini. Pertama, mengevaluasi kelembagaan yang mengurus masalah tanah dan sumber daya alam. Kedua, janji Jokowi-JK

membagikan tanah seluas 9 juta hektar dan meningkatkan kepemilikan lahan petani gurem hendaknya diletakkan dalam kerangka program reforma agraria. Ketiga, perlu membentuk Badan Otoritas Reforma Agraria yang bekerja secara ad hoc dengan tugas merumuskan strategi dan tata cara pelaksanaan reforma agraria, mengkoordinasikan kementerian terkait, menyelesaikan konflik agraria, serta melaksanakan penataan pemilikan dan penguasaan tanah, termasuk 9 juta hektar yang dijanjikan. Terdapat 21 undang-undang, 49 peraturan presiden, 22 keputusan presiden, 4 instruksi presiden, 496 peraturan/keputusan/surat edaran dan instruksi Menteri Negara/Kepala BPN terkait masalah agraria yang tumpang tindih. Masalah klasik ini pada dasarnya telah menjadi mandat TAP MPR No IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam untuk segera diselesaikan. Namun, sampai kini belum ada penyelesaiannya (Kompas, 20/8).

Pada bulan ini, sekitar 4.000 hektar sawah terancam gagal panen akibat banjir bandang yang melanda kecamatan Toili dan Toili Barat, kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Kerusakan hutan pun terjadi pada gunung Cycloop, yang terletak di wilayah Jayapura, hingga tahun 2014 mencapai 1.500 hektar. [AY]

NEWSLETTER

KILAS BALIK: DINAMIKA ISU TATA RUANG DAN PERTANAHAN

KEGIATAN PILOT PROJECT REFORMA AGRARIA .... HAL 3

Ilustrasi Peta Rupa Bumi Indonesia

Penyediaan tanah menjadi faktor penting dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Dengan kemunculan konflik lahan yang menghambat penyediaan tanah, membuat ide pembentukan Bank Tanah mencuat ke permukaan. Hal itulah yang kemudian dibahas dalam Focus Group Discussion Urban Land Policy, yang diadakan oleh Direktorat Perumahan dan Permukiman Kementerian PPN/Bappenas, di Hotel

Ambhara, Jakarta (8/7).

FGD Urban Land Policy dilaksanakan dalam rangka penyusunan Roadmap Housing Policy Reform sebagai masukan bagi penyusunan RPJMN 2015-2019 Bidang Perumahan dan Permukiman. Pada FGD ini turut hadir pula Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas, Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Perumahan Rakyat, HUD, dan Perumnas.

Direktur Perumahan dan Permukiman, Ir. Nugroho Tri Utomo, MRP, mengungkapkan bahwa FGD ini dilaksanakan untuk menyepakati teknik penyediaan tanah yang paling efektif dan menyepakati model dan tahapan pembentukan bank tanah.

Pembentukan bank tanah dimaksudkan untuk memperkuat UU No. 2 Tahun 2013 tentang Penyediaan Tanah Bagi Pembangunan untuk kepentingan umum. Dengan adanya bank tanah dapat mempercepat proses akuisisi lahan oleh pemerintah, khususnya bagi tanah-tanah terlantar serta penyediaan tanah bagi

Jakarta, (17/8), dalam rangka memeriahkan acara Kemerdekaan Republik Indonesia, KORPRI Kementerian PPN/Bappenas mengadakan Pameran Foto Pembangunan dengan tema Indonesia yang Elok dan Maju (The Awesome and Advanced Indonesia), pada tanggal 17 22 Agustus 2014, di lobi utama depan Ruang Rapat SG 1 5, Bappenas.

Pameran foto ini akan diikuti oleh seluruh unit kerja di Kementerian PPN/Bappenas, di antaranya: Sesmen; Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan; Deputi Bidang Polhukhankam; Deputi Bidang Ekonomi; Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan Usaha Kecil Menengah; Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; Deputi Bidang Sarana dan

Prasarana; Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah; Deputi Bidang Pendanaan; Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan; dan Inspektorat Utama dan SAHLI.

Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan turut berpartisipasi dalam kegiatan pameran foto tersebut dan sekaligus sebagai koordinator dari Kedeputian Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah. Foto-foto yang ditampilkan merupakan hasil jepretan staf maupun hasil dari kunjungan lapangan yang dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas yang merepresentasikan Pembangunan menuju Indonesia yang Elok dan Maju. Foto-foto tersebut berupa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Kedeputian, maupun kajian, program monitoring dan evaluasi, dan lain sebagainya. [AY]

Partisipasi Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan pada Pameran Foto The Awesome and Advanced Indonesia

Pilot Project Reforma Agraria Nasional (RAN)

Bangka Belitung, (29/8), Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan kegiatan Pilot Project Reformasi Agraria Nasional (RAN) yang bertujuan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan redistribusi tanah oleh Kanwil BPN agar lokasinya disesuaikan dengan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh SKPD Provinsi.

Pilot Project Reforma Agraria merupakan bagian dari Roadmap Kebijakan Redistribusi dan Reforma Akses yang menjadi salah satu program multi years. Pelaksanaan pilot project dilakukan melalui dua skema yaitu aset mengikuti akses, yang berarti pelaksanaan legalisasi aset tanah oleh BPN dilakukan pada lokasi pemberdayaan masyarakat oleh SKPD; dan akses mengikuti aset, yang merupakan program pemberdayaan masyarakat oleh SKPD dilakukan pada lokasi-lokasi redistribusi tanah oleh BPN. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dinilai layak untuk menjadi lokasi Pilot Project Reforma Agraria karena nilai capaian pengelolaan pertanahan mendekati 100%.

Kanwil BPN Bangka Belitung menyampaikan bahwa pihaknya bersama Pemda telah menginisiasi kegiatan redistribusi tanah, namun dalam pelaksanaannya masih mengalami kendala dalam hal koordinasi. Sementara itu, Bappeda Provinsi menyampaikan agar pelaksanaan Reforma Agraria harus memperhatikan RTRW Provinsi, RTRW Kota, dan struktur ruang. Ke depan, pelaksanaan Reforma Agraria, diharapkan dapat didukung juga dengan kegiatan LP2B, sehingga BPN yang selaku pelaksana Reforma Agraria bisa bersinergi dengan Dinas Daerah terkait.

Terkait dengan redistribusi aset, BPN telah menetapkan beberapa hal yang merupakan bagian dari kriteria clean and clear, antara lain: (i) kriteria subjek penerima yang merupakan masyarakat miskin atau mata pencaharian petani, dibuktikan dengan KTP; (ii) kesesuaian subjek-objek; (iii) status bidang tanah tidak dalam sengketa; dan (iv) kesesuaian dengan rencana tata ruang.

Kunjungan Lapangan

Dalam tiga tahun terakhir Kabupaten Bangka Selatan menjalankan Program Redistribusi Tanah, dan mendapat penilaian yang baik dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pengelolaan pertanahan yang berjalan hingga saat ini. Hal tersebut dikemukakan pada kunjungan lapangan

yang dilakukan Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan ke Kantor Wilayah BPN Kabupaten Bangka Selatan dan desa-desa penerima redistribusi tanah pada Tahun 2013, yakni desa Pergam dan desa Serdang.

Terdapat 201 bidang tanah yang telah diredistribusi pada desa Pergam, dan 1.299 bidang tanah pada desa Serdang. Kondisi lahan redistribusi tersebut berada di hamparan lahan yang berdekatan sehingga tidak banyak perbedaan kondisi lahan di dua desa tersebut. Para petani penerima lahan mulai mengeluhkan ketersediaan air untuk kebutuhan pertanian yang semakin berkurang. Selain itu para petani juga mengeluhkan kecilnya jumlah agunan yang diterima ketika sertifikat tanah diajukan ke Bank sebagai jaminan, padahal penggunaan tersebut untuk meningkatkan hasil pertanian.

Untuk rencana bidang redistribusi dan legalisasi aset yang akan dilaksanakan pada tahun depan di kabupaten Bangka Selatan, lokasi yang akan ditunjuk berada di sekitar desa Serdang dan desa Pergam. Daerah tersebut dipilih karena sarana prasarana yang ada di daerah tersebut menunjang untuk kegiatan pertanian, baik dari segi pengairan maupun kondisi tanah yang cocok untuk penggunaan lahan pertanian. [RZ]

POTRET KEGIATAN:

Uke Mohammad Hussein, S.Si, MPP, bersama staf melakukan kunjungan lapangan ke Desa Serdang, Bangka Belitung (29/8). Sumber: Dokumentasi TRP.

Koordinasi Pelaksanaan Redistribusi Tanah di Provinsi Bangka Belitung

Beberapa foto Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan pada Pameran

Foto KORPRI (Sumber: Dokumentasi TRP).

2

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Dalam Penataan Ruang

Sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 1, definisi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) bertujuan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan. KLHS digunakan untuk merencanakan dan mengevaluasi kebijakan, rencana dan/atau program agar dampak dan/atau risiko lingkungan yang tidak diharapkan dapat diminimalkan, sedangkan dalam evaluasi kebijakan, rencana dan/atau program, KLHS digunakan untuk mengidentifikasi dan memberikan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program yang menimbulkan dampak dan/atau risiko negatif terhadap lingkungan.

KLHS dalam Penataan Ruang

Sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) dan (2), UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah daerah wajib membuat KLHS dalam penyusunan atau evaluasi: (i) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nasional, provinsi, dan/

atau kabupaten/kota; dan (ii) Kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah sebuah bentuk tindakan strategik dalam menuntun, mengarahkan, dan menjamin efek negatif terhadap lingkungan dan keberlanjutan dipertimbangkan dalam kebijakan, rencana, dan program (KRP) tata ruang. Posisinya berada pada relung pengambilan keputusan. Oleh karena siklus dan bentuk pengambilan keputusan dalam perencanaan tata ruang tidak selalu gamblang, maka manfaat KLHS bersifat khusus bagi masing-masing RTRW. KLHS bisa menentukan substansi RTRW, bisa memperkaya proses penyusunan dan evaluasi keputusan, bisa dimanfaatkan sebagai instrumen metodologis pelengkap (komplementer) atau tambahan (suplementer) dari penjabaran RTRW, atau kombinasi dari beberapa atau semua fungsi-fungsi di atas.

Kaidah terpenting KLHS dalam perencanaan tata ruang adalah pelaksanaan yang bersifat partisipatif, dan sedapat mungkin didasarkan pada keinginan sendiri untuk memperbaiki mutu KRP tata ruang (self assessment) agar keseluruhan proses bersifat lebih efisien dan efektif. Asas-asas hasil penjabaran prinsip keberlanjutan yang mendasari KLHS bagi penataan ruang adalah : (a) keterkaitan (interdependency); (b) keseimbangan (equilibrium); dan (c) keadilan (justice).

Jenis-jenis pendekatan KLHS dalam penataan ruang dibentuk oleh kerangka bekerja dan metodologi berpikirnya.

Berdasarkan literatur terkait, sampai saat ini ada 4 (empat) model pendekatan KLHS untuk penataan ruang, yaitu : (1) KLHS dengan Kerangka Dasar Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup/AMDAL (EIA-Mainframe); (2) KLHS sebagai Kajian Penilaian Keberlanjutan Lingkungan Hidup (Environmental Appraisal); (3) KLHS sebagai Kajian Terpadu atau Penilaian Keberlanjutan (Integrated Assessment/ Sustainability Appraisal); dan (4) KLHS sebagai pendekatan Pengelolaan Berkelanjutan Sumberdaya Alam (Sustainable Natural Resource Management) atau Pengelolaan Berkelanjutan Sumberdaya (Sustainable Resource Management).

Pada prinsipnya, proses KLHS harus dilakukan terintegrasi dengan proses perencanaan tata ruang. Beragamnya kondisi yang mempengaruhi proses perencanaan tata ruang menyebabkan integrasi tersebut bisa dilaksanakan dalam 2 (dua) cara, yaitu: (a) Penyusunan dokumen KLHS untuk menjadi masukan bagi RTRW atau KRP tata ruang; dan (b) Melebur proses KLHS dengan proses penyusunan RTRW atau KRP tata ruang.

Sesuai dengan Pasal 16 UU No. 32/2009, muatan KLHS antara lain: (a) kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan; (b) perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup; (c) kinerja layanan/jasa ekosistem; (d) efisiensi pemanfaatan sumber daya alam; (e) tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan (f) tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

(dari berbagai sumber)

WAWASAN

LINK TERKAITDirektorat Tata Ruang dan Pertanahan, Bappenas Portal Tata Ruang dan PertanahanSekretariat BKPRN

Potret Kegiatan TRPPilot Project Reforma Agraria Nasional di Provinsi Bangka Beli...

Recommended

View more >