Tata Kelola Perusahaan Yang BaikGood Corporate Governance*

Oleh

Martiono Hadianto

*Disampaikan dalam Diskusi Panel “Perlindungan Dewan Komisaris dan Direksi terhadap tindak Pidana Korporasi” (LKDI), 14 Nopember 2013

Disclaimer: Pendapat dan pengalaman pribadi dan diolah dari berbagai sumber.

Sejarah Undang-Undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960

Tentang Perusahan Negara Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 Tentang

Bentuk-Bentuk Usaha Negara Perusahaan Jawatan (Bedrijvenwet (Stbl.1927:419) Perusahaan Umum Persero (KUHD – Stbl. 1847:23)

Badan Usaha Milik Negara

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Badan

Usaha Milik Negara

KEKAYAAN NEGARA

PERJAN PERSERO

PERUM

Badan Usaha Milik Negara

BUMN: Perseroan Terbatas, 51%, tujuan utama mengejar keuntungan

BUMN: 100% modal negara, tidak terbagi atas saham, mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan

Pemisahan Kekayaan Negara?

Mencegah

Prevent

Mendeteksi

Detect

PerbaikanCorrect

Pengawasan, Kode etik, training, policy, dsb

Audit, unit pengaduanPembinaan, sanksi, policy dsb.

Tata Kelola Perusahaan Yang BaikGood Corporate Governance

1. Profesionalisme2. Efisiensi3. Transparansi4. Kemandirian5. Akuntabilitas6. Pertanggungjawa

ban7. Kewajaran

Pemahaman: • Hukum• Keuangan• Bisnis

“Business Judgment Rule”

Tata Kelola Perusahaan Yang BaikGood Corporate Governance

Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian apabila dapat membuktikan: kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau

kelalaiannya; telah melakukan pengurusan dengan itikad baik

dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;

tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan

telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

(Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas – Pasal 97)

Perdata vs Pidana?Tanggung Jawab Pemegang Saham?

Terima kasih