tata cara pembentukan lembaga kerja sama desa dan badan ... · mekanisme pembentukan badan kerja...

TATA CARA PEMBENTUKAN

LEMBAGA KERJA SAMA DESA DAN

BADAN KERJA SAMA ANTAR-DESA

BALAI PEMERINTAHAN DESA

KEMENTERIAN DALAM NEGERI DI YOGYAKARTA

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Setelah penyajian materi ini, diharapkan peserta dapat :

• Memahami tatacara pembentukan Lembaga Kerja

sama Desa (LKD) atau sebutan lainnya dan Badan

Kerja Sama Antar-Desa (BKAD);

• Mampu membentuk Lembaga Kerja sama Desa (LKD)

atau sebutan lainnya dan Badan Kerja Sama Antar-

Desa (BKAD).

Waktu : 2 JP @ 45 menit = 90 menit

Kerja Sama Desa

Permendagri No. 114 Th 2014 - Pedoman Pembangunan Desa

Permendagri No. 44 Th. 2016 –

Kewenangan Desa

Permendagri No. 96 Th.

2017 - Tata Cara Kerja

Sama Desa Di Bidang

Pemerintahan Desa

Perda

Perbup

Permendes No. 5

Th. 2016 -

Pembangunan

Kawasan

pedesaan

Pergub

KERANGKA YURIDIS KERJA SAMA DESA


RUANG

LINGKUP

KERJA

SAMA

DESA

KERJA SAMA

ANTAR-DESA

KERJA SAMA DESA

DENGAN PIHAK

KETIGA

KERJA SAMA DESA

ADALAH KESEPAKATAN

BERSAMA ANTAR DESA

DAN/ ATAU DENGAN

PIHAK KETIGA YANG

DIBUAT SECARA

TERTULIS UNTUK

MENGERJAKAN BIDANG

PEMERINTAHAN,

PEMBANGUNAN,

PEMBINAAN

KEMASYARAKATAN, DAN

PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT YANG

MENJADI POTENSI DAN

KEWENANGAN DESA

SERTA MENIMBULKAN

HAK DAN KEWAJIBAN

PARA PIHAK

a. Desa dengan Desa lain dalam 1 (satu) Kecamatan

b. Desa dengan Desa lain antar Kecamatan dalam 1

(satu) daerah Kabupaten/Kota

KERJA SAMA ANTAR DESA DILAKUKAN ANTARA :

Catatan :

Apabila Desa dengan Desa di lain Daerah Kabupaten/Kota

dalam 1 (satu) daerah Provinsi mengadakan kerja sama,

maka harus mengikuti ketentuan kerja sama antar daerah.

PIHAK KETIGA ADALAH PIHAK SWASTA, ORGANISASAI

KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA LAINNYA SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN

Kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga dilakukan

dengan pihak swasta, organisasi kemasyarakatan,

dan lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga terdiri atas :

a. Kerja sama atas prakarsa Desa

b. Kerja sama atas prakarsa Pihak Ketiga

o Kerja sama antar Desa dan Kerja sama dengan Pihak Ketiga dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan Desa dan kemampuan APBDesa

o Camat atas nama Bupati/Wali Kota memfasilitasi pelaksanaan Kerja sama antar Desa ataupun Kerja sama dengan Pihak Ketiga


LEMBAGA KERJA SAMA DESA

(LKD) atau sebutan lainnya

Adalah Lembaga yang berkedudukan di

Desa dan dibentuk melalui Musyawarah

Desa guna membantu Kepala Desa

dalam melaksanakan kerja sama

dengan pihak ketiga serta mewakili

desanya dalam melakukan kerja sama

antar-Desa

LEMBAGA KERJA SAMA DESA (LKD)

atau sebutan lainnya

MEKANISME PEMBENTUKAN LEMBAGA KERJA SAMA DESA atau sebutan lainnya

1. BPD berwenang menyelenggarakan Musyawarah Desa, Pemerintah Desa memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa terkait Kerja sama Desa;

2. Agenda pembahasan : a. Usulan pembentukan Lembaga Kerja Sama Desa

(LKD) atau sebutan lainnya; b. Usulan pembentukan Badan Kerja Sama Antar-Desa; c. Usulan perwakilan desa dari pengurus Lembaga

Kerja Sama Desa dalam kepengurusan BKAD;

d. ...........


d. Sumber pembiayaan Lembaga Kerja sama Desa; e. Pelaporan dan pertanggungjawaban f. Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Tata Cara

Pemilihan Pengurus LKD; rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan dan Penetapan Pengurus Lembaga Kerja Sama Desa atau sebutan lainnya serta rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Perwakilan Desa dalam Kepengurusan BKAD


Berdasarkan berita acara musyawarah desa, selanjutnya Pemerintah desa menetapkan : 1. Peraturan Kepala Desa tentang Tata Cara Pemilihan

Pengurus LKD; 2. Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan dan

Penetapan Pengurus Lembaga Kerja Sama Desa atau sebutan lainnya;

3. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Perwakilan Desa dalam Kepengurusan BKAD

Produk hukum tersebut selanjutnya disampaikan kepada Camat sebagai laporan

1. Mengikuti Musyawarah antar-Desa sebagai wakil desa;

2. Membantu Kepala Desa dalam merumuskan rencana dan

program kerja sama dengan desa lain dan/atau kerja

sama dengan pihak ketiga;

3. Membantu Kepala Desa secara langsung dalam

pengelolaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja

sama Desa dengan Desa lain dan/atau kerja sama

dengan pihak ketiga;

4. Menjaga kelestarian Sistem Pengelolaan, Perlindungan

dan Pelestarian hasil Kerja Sama Desa;

5. Membantu Kepala Desa dalam penyusunan laporan

keterangan pertanggungjawaban pelaksanaan Kerja

sama Desa.

TUGAS POKOK

LEMBAGA KERJA SAMA DESA atau sebutan lainnya

1. Pemetaan atau inventarisasi bidang dan/atau potensi

desa yang akan dikerjasamakan;

2. Penyusunan skala prioritas bidang dan/atau potensi

desa yang akan dikerjasamakan;

3. Perumusan rencana kerja sama Desa dengan Desa

lain dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga;

4. Penyusunan bahan rancangan produk hukum desa

terkait kerja sama Desa dengan Desa lain dan/atau

kerja sama dengan pihak ketiga;

5. Penjabaran Peraturan Bersama Kepala Desa dan

Perjanjian Bersama dengan Pihak Ketiga dalam

Program dan Rencana Kerja LKD;

6. ............

FUNGSI POKOK


6. Pelaksanaan program dan rencana kerja LKD;

7. Penyampaian informasi hasil Musyawarah Antar-Desa

kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa;

8. Penanganan masalah yang ditimbulkan akibat dari

kerja sama dengan Desa lain dan/atau kerja sama

dengan pihak ketiga

9. Pelestarian, pengamanan dan pengembangan aset

dan/atau hasil dari kerja sama dengan Desa lain

dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga;

10.Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kerja

sama dengan Desa lain dan/atau kerja sama dengan

pihak ketiga.

FUNGSI POKOK


KEPENGURUSAN LEMBAGA KERJA SAMA DESA (LKD) atau sebutan lainnya

1. Pengurus LKD berjumlah 7 (tujuh) atau 9 (sembilan) orang

yang berasal dari unsur Pemerintah Desa, Anggota BPD,

Lembaga Kemasyarakatan Desa, Tokoh Masyarakat, dengan

memperhatikan keadilan gender;

2. Unsur Pemerintah Desa dan anggota BPD masing-masing 1

(satu) orang sebagai anggota LKD;

3. Pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada huruf a,

sebanyak 5 (lima) orang juga sebagai Anggota Badan

Kerjasama Antar-Desa (BKAD) di Kecamatan yang bertugas

sebagai Utusan Wakil Desa; 4. ...............

KEPENGURUSAN LEMBAGA KERJA SAMA DESA (LKD) atau sebutan lainnya

4. Pengurus LKD yang bertugas sebagai Utusan Wakil Desa

ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

5. Masa jabatan pengurus LKD selama 6 (enam) tahun, dan

dapat dipilih kembali untuk paling lama 2 (dua) kali masa

jabatan;

6. Pengurus yang berhenti dan/atau diberhentikan sebelum

masa bhaktinya berakhir maka diganti keanggotaannya oleh

Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan BPD sebagai

anggota penggantian antar waktu;

7. Cara pemilihan pengurus LKD diatur lebih lanjut dengan

Peraturan Kepala Desa.

KUALIFIKASI ANGGOTA LEMBAGA KERJA SAMA DESA (LKD) atau sebutan lainnya

1. Jujur;

2. Bertanggungjawab;

3. Memiliki jiwa kader dan pengabdian kepada

masyarakat;

4. Mempunyai pengalaman dalam berorganisasi;

5. Mempunyai bakat kepemimpinan;

6. Mempunyai visi dan perspektif membangun masyarakat;

7. Mempunyai sifat kegotongroyongan, partisipatif, dan

kebersamaan;

8. Mampu menjalin komunikasi dan fasilitatif;

9. Memiliki motivasi mengembangkan kelembagaan dan

organisasi.

PENGURUS

LEMBAGA KERJA SAMA DESA (LKD) atau sebutan lainnya

1. Susunan Pengurus LKD, terdiri dari :

1) Penanggungjawab

2) Ketua

3) Sekretaris

4) Bendahara

5) Anggota

2. Pengurus disepakati melalui Rapat Pleno Anggota

terpilih.

3. Kepala Desa karena jabatannya sebagai

penanggung jawab kerja sama Desa.

4. LKD dalam menjalankan kegiatan kerja sama desa

dengan desa lain dan/atau kerja sama desa

dengan pihak ketiga dipimpin oleh Kepala Desa.

PEMBIAYAAN LEMBAGA KERJA SAMA DESA (LKD) atau sebutan lainnya

1) Kerja sama Desa yang membebani masyarakat dan

desa, harus mendapatkan persetujuan BPD;

2) Segala kegiatan dan biaya dari bentuk Kerja sama

Desa wajib dituangkan dalam RPJM Desa, RKP Desa

dan APB Desa.

3) Apabila kegiatan Kerja sama desa ditetapkan setelah

penetapan APBDesa maka pembiayaan kegiatan

dilaksanakan setelah ditetapkannya peraturan desa

tentang perubahan APB Desa.

4) Mekanisme Perubahan APB Desa sesuai ketentuan

dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PELAPORAN

1) Kepala Desa wajib melaporkan hasil pelaksanaan kerja

sama dengan pihak ketiga kepada BPD dalam

Musyawarah Desa dengan tembusan Bupati/Walikota

melalui Camat;

2) Laporan dilengkapi dokumen terkait kerja sama dengan

pihak ketiga;

3) Berdasarkan hasil Musyawarah Desa, Kepala Desa

bersama BPD melakukan evaluasi;

4) Hasil evaluasi diumumkan kepada masyarakat;

BADAN KERJA SAMA

ANTAR DESA

(BKAD)

Adalah badan yang dibentuk atas dasar

kesepakatan antar-Desa untuk membantu

kepala Desa dalam melaksanakan kerja sama

antar-Desa.

BADAN KERJA SAMA ANTAR-DESA

(BKAD)


BKAD dibentuk sesuai dengan

kebutuhan Desa melalui mekanisme

Musyawarah antar-Desa

MEKANISME PEMBENTUKAN BADAN KERJA SAMA ANTAR-DESA (BKAD)

1. 5 (lima) orang pengurus Lembaga Kerja Sama Desa (LKD) sebagai perwakilan masing-masing desa membahas rencana kerja sama antar-Desa, sebelum penyelenggaraan Musyawarah Antar-Desa;

2. Pihak Kecamatan dapat memfasilitasi pembahasan kerja sama antar-Desa. Para Pendamping Desa dapat melakukan asistensi terhadap proses pembahasan kerja sama antar-Desa;

3. Agenda pembahasan fokus pada kebutuhan yang menjadi peluang setiap Desa untuk melakukan pengembangan kerja sama antar-desa berdasarkan pemetaan potensi yang telah dilakukan;

4. ................

1. PRA MUSYAWARAH ANTAR-DESA


4. Pembahasan pra MAD berupa : a. Usulan rencana kerja sama antar-Desa, yang dapat berupa :

1)pelaksanaan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dapat dilaksanakan melalui skema kerja sama antar-Desa;

2)Perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan program pembangunan antar-Desa;

3)Rencana kerja sama antar-Desa berdasarkan hasil pemetaan potensi desa; dan/atau

4)Kegiatan lainnya yang dapat diselenggarakan melalui kerja sama antar-Desa.

b. ............



b. Usulan tata kerja BKAD; c. Usulan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Kerja

Sama Antar-Desa; d. Usulan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa tentang

Pembentukan BKAD; e. Usulan rancangan Keputusan Bersama Kepala Desa tentang

Penetapan Pengurus BKAD.


Usulan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Kerja Sama Antar-Desa, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa masing-masing melalui Musyawarah Desa, sebelum dibawa dalam forum Musyawarah Antar-Desa.


AGENDA MUSYAWARAH ANTAR-DESA antara lain membahas : 1. Usulan rencana kerja sama antar-Desa; 2. Usulan Tata Kerja BKAD:

a. Usulan pemilihan, penetapan dan/atau pemberhentian kepengurusan BKAD;

b. BKAD dapat membentuk kelompok/lembaga/Unit kerja sesuai kebutuhan atau bidang kegiatan antar-Desa;

c. Kelompok/lembaga/Unit kerja BKAD hanya menjalankan program kerja BKAD dan bukan menjadi pihak yang menetapkan kerja sama;

d. Kelompok/lembaga/Unit kerja bertanggungjawab kepada pengurus BKAD; 3. ........

2. MUSYAWARAH ANTAR-DESA


3. Usulan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Kerja Sama Antar-Desa;

4. Usulan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pembentukan BKAD;

5. Usulan rancangan Keputusan Bersama Kepala Desa tentang Penetapan Pengurus BKAD.

2. MUSYAWARAH ANTAR-DESA


Berdasarkan berita acara musyawarah antar-desa, selanjutnya dilakukan konsultasi dan penetapan : 1. Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Kerja Sama

Antar-Desa; 2. Peraturan Bersama Kepala Desa tentang

Pembentukan BKAD; 3. Keputusan Bersama Kepala Desa tentang Penetapan

Pengurus BKAD. Produk hukum tersebut selanjutnya disampaikan kepada Camat sebagai laporan

TUGAS BKAD : Mengelola kerja sama antar-Desa, meliputi mempersiapkan, melaksanakan dan melaporkan hasil pelaksanaan kerja sama.


1. Perumusan rencana kerjasama antar-Desa;

2. Penyiapan bahan rancangan produk hukum desa

terkait kerjasama antar-Desa;

3. Penjabaran Peraturan Bersama Kepala Desa

tentang Kerja Sama Desa ke dalam program dan

rencana kerja BKAD;

4. Pelaksanaan program dan rencana kerja BKAD;

5. Memberikan masukan dan saran kepada Kepala

Desa masing-masing mengenai langkah-langkah

yang harus dilakukan apabila ada permasalahan;

6. Penanganan masalah-masalah akibat pelaksanaan

kerjasama antar Desa;

7. ............

FUNGSI POKOK

BADAN KERJA SAMA ANTAR-DESA (BKAD)

7. Pelestarian dan pengembangan hasil-hasil


8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan


9. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala

Desa masing-masing.

FUNGSI POKOK



BKAD terdiri atas :

a. Pemerintah Desa

b. Anggota BPD

c. Lembaga Kemasyarakatan Desa

d. Lembaga Desa lainnya

e. Tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.


BKAD bertanggungjawab kepada masing-masing Kepala Desa



BKAD bertanggungjawab kepada masing-masing Kepala Desa BKAD ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.

Permakades merupakan produk hukum yang diakui oleh UU Desa, sehingga BKAD tidak perlu ditetapkan dengan Akte Notaris.

BKAD bukanlah institusi yang bersifat eksklusif atau berada diatas institusi Desa, sehingga BKAD tidak perlu menjadi organisasi berbadan hukum privat seperti Perkumpulan Badan Hukum dan lain sebagainya. Dalam praktek hukum, AD/ART Perkumpulan Badan Hukum hanya mengenal rapat anggota, sedangkan BKAD tunduk kepada Musyawarah Antar-Desa dan pertanggungjawabannya kepada Kepala Desa. ....................



Ketentuan AD/ART badan hukum privat tidak kompatible dengan BKAD yang diatur dalam UU Desa, sesuai asas hukum Lex Posterior Derogat Legi Priori (Peraturan perundang-undangan yang lebih baru, mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih lama)

Susunan pengurus Badan Kerjasama Antar-Desa, paling sedikit terdiri atas: – Ketua; – Sekretaris; – Bendahara; – Kelompok/Bidang/Unit Kerja sesuai dengan objek

yang dikerjasamakan. Keanggotaan dan masa bhakti Badan Kerjasama Antar-

Desa ditetapkan dalam Keputusan Bersama Kepala Desa. Anggota Badan Kerjasama yang berhenti sebelum masa

bhaktinya berakhir digantikan status keanggotaannya oleh calon pengganti berdasarkan hasil musyawarah antar-desa.


TATA KERJA BKAD

• Pelaksanaan kerjasama antar Desa yang dilaksanakan oleh Badan Kerjasama Antar Desa diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Kerjasama Antar Desa;

• Anggaran Dasar paling sedikit memuat: – Nama, tempat kedudukan, wilayah kerja dan jangka

waktu; – Azas dan prinsip; – Visi, misi dan tujuan; – Pendirian keanggotaan; – Kegiatan usaha; – Aset dan sumber pendanaan; – Kelembagaan, tatacara pengangkatan, pemberhentian

dan masa bhakti; ................


TATA KERJA BKAD

– Bentuk kelembagaan operasional; – Hubungan antar kelembagaan; – Jaringan Kerjasama; – Pertanggungjawaban; – Perselisihan; – Pembubaran; – Penutup.


KUALIFIKASI ANGGOTA BADAN KERJA SAMA ANTAR-DESA (BKAD)

1. Jujur;

2. Bertanggungjawab;

3. Mempunyai jiwa kader dan pengabdian kepada

masyarakat;

4. Mempunyai pengalaman dalam berorganisasi;

5. Mempunyai bakat kepemimpinan lokal;

6. Mempunyai visi dan perspektif membangun masyarakat;

7. Mempunyai keterampilan komunikasi dan fasilitasi;

8. Mempunyai kemampuan/keterampilan dalam melakukan

penyelesaian masalah;

9. Mempunyai motivasi untuk mengembangkan

lembaga/organisasi.

PEMBIAYAAN BKAD

• Pengurus Badan Kerjasama Antar-Desa dapat diberikan biaya operasional yang besarnya dicantumkan dalam Keputusan Bersama Kepala Desa.

• Biaya operasional BKAD dicantumkan dalam Peraturan Desa tentang APBDes masing-masing desa.


PELAPORAN KERJASAMA ANTAR DESA

• BKAD wajib melaporkan hasil pelaksanaan Peraturan Bersama Kepala Desa kepada Kepala Desa dalam forum Musyawarah Antar-Desa;

• BKAD wajib melaporkan hasil pelaksanaan Peraturan Bersama Kepala Desa kepada Kepala Desa dengan tembusan BPD dan Bupati/Walikota melalui Camat;

• Laporan tersebut dilengkapi dengan dokumen terkait kerja sama desa;

• Berdasarkan laporan dari BKAD, Kepala Desa bersama BPD melakukan evaluasi, hasil evaluasi diumumkan kepada masyarakat;

• Kepala Desa melaporkan pelaksanaan kerja sama desa kepada Bupati/Walikota dan Camat, yang termuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;


tata cara pembentukan lembaga kerja sama desa dan badan ... · mekanisme pembentukan badan kerja...

Documents