tata cara konstruksi drainase perkotaan - bagian 1

Powerpoint Templates


Persiapan Konstruksi Sistem Drainase Perkotaan Bagian 1 dari 2

Seri Belajar Bersama, Mengalir Bersama

Tata Cara Konstruksi Sistem Drainase Perkotaan

http://www.powerpointstyles.com/



Latar Belakang Persiapan Konstruksi Sistem Drainase

1. Persiapan gambar desain,

2. Persiapan lapangan, bangunan kantor dan gudang,

3. Pengukuran peil,

4. Mobilisasi peralatan dan tenaga kerja,

5. Perijinan



PENGERTIAN

Tata Cara Persiapan Konstruksi Sistem Drainase Perkotaan



Pengertian Tata Cara Persiapan Konstruksi Sistem Drainase

• Pemberi Tugas,

adalah instansi atau badan hukum, baik pemerintah maupun non pemerintah, yang bertindak sebagai pemilik proyek secara keseluruhan, dan bertanggungjawab pada sektor pendanaan;

• Direksi Teknik,

adalah orang, Pejabat Proyek atau badan hukum yang ditunjuk oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yang mempunyai kekuasaan penuh untuk mengawasi dan mengarahkan pelaksanaan pekerjaan, agar dapat tercapai penyelesaian sebaik-baiknya menurut persyaratan yang ada dalam dokumen kontrak;




• Pelaksana Pembangunan

adalah Kontraktor yang mendapat tugas untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan konstruksi fisik, sesuai dengan rencana dan spesifikasi pekerjaan yang ditetapkan;

• Pengawas Lapangan

adalah staf Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang mendapat tugas melakukan pengawasan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terhadap pembangunan konstruksi fisik yang dilaksanakan oleh Kontraktor, sesuai dengan rencana dan spesifikasi pekerjaan yang ditetapkan;




• Penanggung Jawab Lapangan

adalah staf kontraktor yang bertugas dan bertanggung jawab untuk mengatur pelaksanaan pekerjaan pembangunan secara keseluruhan, mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, hingga pasca konstruksi sebelum diserahkan secara resmi kepada pemilik proyek;

• Pelaksana Logistik (Gudang),

adalah staf kontraktor yang bertugas dan bertanggung jawab dalam hal pengadaan bahan, peralatan dan perlengkapan berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan konstruksi;




• Pelaksana Teknis Lapangan,

adalah staf kontraktor yang bertugas dan bertanggung jawab dalam hal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sehari-hari di lapangan, berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan konstruksi;

• Pelaksana Administrasi Lapangan,

adalah staf kontraktor yang bertugas dan bertanggung jawab dalam bidang administrasi pekerjaan lapangan, monitoring dan pelaporan kemajuan pekerjaan, surat-menyurat, serta pembuatan dokumen- dokumen lapangan berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan konstruksi;




• Mandor

adalah staf kontraktor yang bertugas dan bertanggung jawab dalam bidang pengawasan pelaksanaan pekerjaan lapangan, dan bertanggung jawab penuh kepada Pelaksana Teknis Lapangan;

• Kepala Tukang,

adalah tenaga pelaksana senior yang bertugas mengkoordinir para tukang dalam bidang keahlian tertentu;

• Tukang,

adalah tenaga pelaksana dalam bidang keahlian tertentu, yang dalam pelaksanaan tugasnya, langsung dibantu oleh para pekerja;




• Pekerja atau tenaga buruh,

adalah tenaga pendukung dalam pelaksanaan pembangunan yang tidak termasuk dalam structural organisasi pelaksana lapangan;



KETENTUAN-KETENTUAN

Tata Cara Persiapan Konstruksi Sistem Drainase Perkotaan



1. Ketentuan Umum Persiapan Konstruksi

• Pekerjaan persiapan konstruksi adalah kegiatan-kegiatan untuk mendukung persiapan pelaksanaan awal konstruksi;

• Lingkup pekerjaan yang termasuk dalam pekerjaan persiapan konstruksi adalah:

– persiapan gambar desain, termasuk di dalamnya gambar kerja;

– persiapan lapangan;

– mendirikan bangunan kantor dan gudang (direksi keet);

– pengukuran peil;

– mobilisasi peralatan dan tenaga kerja;

– perijinan;

– memasang bowplank untuk profil dan batas-batas bangunan;

– membuat temporary coffering, serta

– melakukan pemompaan air atau pengeringan



2. Gambar Desain Ketentuan Teknis Penyiapan Gambar Desain (1/2)

1. Sebelum dimulai pelaksanaan konstruksi, hendaknya dipelajari dengan seksama semua gambar desain sistem drainase perkotaan;

2. Setiap ada perbedaan antara gambar dengan kenyataan di lapangan, hendaknya dilaporkan kepada Direksi Teknik atau Pengawas Lapangan;

3. Berdasarkan gambar desain yang ada, lebih lanjut pihak kontraktor diwajibkan untuk membuat gambar kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan gambar kerja yang telah disetujui oleh pihak Direksi Teknik, dan spesifikasi-spesifikasi lain yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut;



2. Gambar Desain Ketentuan Teknis Penyiapan Gambar Desain (2/2)

4. Apabila terdapat kekurangan atau hal lain yang meragukan, kontraktor diwajibkan mengajukan permohonan secara tertulis, dan Direksi Teknik akan mengoreksi serta menjelaskan gambar-gambar tersebut sebagai kelengkapan spesifikasi teknis;

5. Gambar-gambar kerja harus senantiasa disimpan di lapangan untuk pelaksanaan pekerjaan, monitoring, maupun revisi yang diperlukan;

6. Kontraktor harus menyediakan gambar-gambar yang menunjukkan perbedaan antara gambar rencana dan gambar kerja yang telah mendapat persetujuan dari Direksi Teknik.



2. Persiapan Lapangan Ketentuan Teknis Kegiatan Persiapan Lapangan (1/2)

1. Orientasi lapangan, berkaitan dengan sarana dan prasarana yang tersedia serta kondisinya pada saat awal pelaksanaan pekerjaan, seperti jalan ke lokasi pekerjaan, jembatan, fasilitas penerangan, dan lain sebagainya;

2. Pemasangan papan nama proyek sebanyak yang diperlukan, minimal 2 (dua) buah, dengan ukuran dan penempatan yang ditunjuk oleh Direksi Teknik;

3. Pemasangan papan informasi atau peringatan, dengan ukuran dan penempatan sesuai yang ditunjuk oleh Direksi Teknik;



2. Persiapan Lapangan Ketentuan Teknis Kegiatan Persiapan Lapangan (2/2)

4. Pembersihan lokasi proyek dari segala macam tanaman sampai akar-akarnya, serta material yang tidak bermanfaat;

5. Pembutan jalan masuk ke lokasi proyek, apabila belum tersedia di lapangan;

6. Pembuatan jalur pipa air dari sumber ke lokasi pekerjaan, setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari masyarakat atau pemerintah daerah setempat;

7. Pembangunan fasilitas untuk penerangan lokasi pekerjaan, dengan menempatkan generator pada lokasi yang strategis;



3. Bangunan Kantor dan Gudang Ketentuan Teknis Bangunan Kantor dan Gudang (1/4)

Jenis bangunan yang termasuk dalam bidang ini adalah

• Direksi Keet (kantor),

• Gudang,

• Barak kerja,

• Bengkel kerja, dan

• Fasilitas penunjang lainnya;




• Direksi keet dibuat dengan ukuran 3 x 6 m, dan terdiri dari:

– lantai dibuat dari beton tumbuk 1 : 3 : 6;

– tiang, rangka kuda-kuda dan atap terbuat dari kayu borneo, atau yang sejenis;

– dinding, terbuat dari bahan tripleks;

– atap bangunan dari asbes;

– jendela terbuat dari naco, rangka daun pintu dari kayu borneo (atau yang sejenis) dan dilapis dengan double tripleks;

– dinding pintu dan jendela dicat.

• Direksi keet harus dilengkapi dengan perlengkapan mebel, yang terdiri dari kursi tamu, meja tulis, lemari, papan tulis, dan lain sebagainya;




• Gudang berfungsi untuk menyimpan material dan perlengkapan, agar terlindung dari kerusakan akibat pengaruh cuaca dan pencurian;

• Barak kerja dibuat sedemikian rupa sehingga para pekerja dapat berteduh dan beristirahat sepenuhnya secara layak;

• Bengkel kerja, dibangun untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pekerjaan, dan dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan yang memadai;




• Lokasi bangunan kantor dan gudang, harus dibatasi dengan pagar yang cukup memadai untuk memisahkan batas areal proyek dengan milik penduduk, serta untuk keperluan keamanan proyek;

• Pembuatan pos keamanan, fasilitas kesehatan, air bersih, dan lain sebagainya.



4. Pengukuran Peil Ketentuan Teknis Pengukuran Peil (1/2)

• Pengukuran peil merupakan kegiatan dalam tahap persiapan konstruksi, yang dilakukan untuk mengontrol posisi rencana bangunan, terhadap titik referensi yang telah ditetapkan.

• Beberapa ketentuan yang harus diperhatikan, meliputi:

– peil-peil dan ukuran-ukuran yang ditetapkan dalam gambar harus sesuai dengan rencana, kecuali bila ada perubahan;

– pembuatan patok-patok bantu (BM kecil atau patok kayu), yang telah diikatkan terhadap titik referensi yang telah ditetapkan sebelumnya;

– pelaksanaan pengukuran posisi dan elevasi areal penggalian, batas tanah milik masyarakat dengan berpedoman pada hasil perencanaan;



4. Pengukuran Peil Ketentuan Teknis Pengukuran Peil (2/2)

• Beberapa ketentuan yang harus diperhatikan, meliputi (lanjutan):

– ketentuan lain yang belum dibahas pada bagian ini, akan diuraikan lebih lanjut pada tata cara pembahasan yang lebih detail, berkaitan dengan persiapan konstruksi untuk tiap bagian yang bersangkutan;

– semua kondisi dan situasi awal wilayah proyek dan perubahannya, akan dituangkan dalam gambar dan disimpan, guna monitoring pelaksanaan pekerjaan lebih lanjut;



5. Mobilisasi Peralatan dan Tenaga Kerja Ketentuan Teknis Mobilisasi (1/2)

• Mobilisasi peralatan dan tenaga kerja merupakan tahap penyediaan dan pengadaan peralatan serta rekruitmen tenaga kerja yang akan terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan.

• Adapun beberapa ketentuan yang harus diperhatikan adalah:

– kontraktor harus melakukan mobilisasi tenaga kerja lengkap dengan alat-alat kerja yang dibutuhkan dengan secukupnya sesuai dengan kebutuhan dan jadwal masing-masing pekerjaan;

– tenaga kerja yang dilibatkan dalam pelaksanaan pekerjaan harus sesuai dengan spesifikasi pekerjaan yang telah ditentukan;

– apabila dipandang perlu, berkaitan dengan kapasitas dan prestasi kerja yang telah dicapai, pihak Direksi Teknik berhak untuk memerintahkan penambahan jumlah peralatan, atau menggantikannya dengan kapasitas yang lebih memadai;



5. Mobilisasi Peralatan dan Tenaga Kerja Ketentuan Teknis Mobilisasi (2/2)

• Adapun beberapa ketentuan yang harus diperhatikan (lanjutan):

– kondisi peralatan yang akan digunakan harus dalam keadaan baik, dan menjamin kelancaran pelaksanaan pekerjaan, sehingga dapat selesai tepat pada waktu yang telah ditentukan;

– peralatan mesin yang akan digunakan untuk pekerjaan pokok, harus sudah tersedia di lapangan dan siap operasi 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal mulai pekerjaan dimulai;

– berkaitan dengan mobilisasi atau demobilisasi alat berat, perlu dipikirkan tentang pengadaan prasarana pendukung untuk pencapain lokasi proyek seperti jembatan darurat, pontoom, jalan masuk, dan lain sebagainya;

– pemindahan atau demobilisasi peralatan yang dipergunakan, ke luar lokasi pekerjaan, harus mendapat ijin tertulis dari pihak Direksi Teknik;

– beberapa hal yang belum ditetapkan, akan dibahas pada tata cara yang lebih detail;



6. Perijinan Ketentuan Teknis Perijinan

• Perijinan adalah proses permohonan dan pengajuan ijin penggunaan fasilitas umum, sumber alam yang ada disekitar lokasi pekerjaan yang dilakukan secara resmi oleh kontraktor atau Direksi Teknik.

• Beberapa bidang yang memerlukan perijinan khusus :

– ijin penggunaan air dari sumber air dan atau pembuatan boring air tanah;

– ijin pembongkaran bangunan yang lebih lanjut akan diikuti dengan perbaikan kembali;

– ijin pengambilan sumber material seperti tanah, pasir, kerikil dan batu yang ditujukan secara resmi kepada pemerintah daerah setempat;

– ijin pelaksanaan mobilisasi peralatan, terutama alat berat;

– ijin dan pemberitahuan tentang pelaksanaan pekerjaan kepada aparat pemerintah daerah setempat;

– ijin dan pemberitahuan kepada aparat keamanan berkaitan dengan permohonan bantuan pengamanan di sekitar lokasi pekerjaan


Free Powerpoint Templates

Referensi

DRAINASE Materi Diseminasi dan Sosialisasi Keteknikan Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP), Direktorat Pengembangan PLP, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementrian Pekerjaan Umum


INFO UNTUK ANDA Indonesian Institute for Infrastructure Studies

Materi Lainnya Seri Belajar Bersama : Drainase

• Dasar-dasar Teknik dan Manajemen Drainase

• Perencanaan Rencana Induk dan Studi Kelayakan – Proses Desain

– Rencana Induk Drainase

– Studi Kelayakan Drainase

– Detail Desain Drainase

• Konstruksi dan Pengelolaan – Pelaksanaan Pembangunan

Drainase (Clean Construction)

– Operasi dan Pemeliharaan Drainase Perkotaan

Materi Lainnya Step by Step Series : Pengelolaan Air Limbah Domestik

• Kebijakan dan Strategi Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah

• Dasar-dasar Teknik dan Pengelolaan Air Limbah

• Penyusunan Perencanaan Sistem Pengelolaan Air Limbah

• Perencanaan Pengolahan Sistem Setempat (On-Site System)

• Perencanaan Pengelolaan Air Limbah Sistem Terpusat (Off-Site System)

• Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)

• Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)

• Clean Construction Bidang Air Limbah

Materi Lainnya Progressio Series: Cara Mudah, Cepat dan Tepat

• Proses Penyusunan Buku Putih Sanitasi (BPS)

• Proses Penyusunan Strategi Sanitasi Kab/Kota (SSK)

• Proses Penyusunan Memorandum Program (MPS)

• Metode Review Strategi Sanitasi (SSK)

• Penilaian Kualitas Program dan Kegiatan Sanitasi

• Menyusun Skala Prioritas Program dan Kegiatan Sanitasi

• Penggalangan Komitmen atas Program dan Kegiatan Sanitasi (internalisasi dan eksternalisasi)

• Sumber Pendanaan Pemerintah untuk Sanitasi

• Sumber Pendaan CSR untuk Sanitasi

Materi Lainnya Step by Step Series : Pedoman Pelaksanaan PPSP

• Sasaran PSP di Daerah

• Kriteria Penetapan Peserta Program PPSP

• Tahapan Kampanye, Edukasi dan Advokasi

• Tahapan Kelembagaan, Keuangan dan Peraturan

• Tahapan Penyusunan Rencana Strategis (BPS/SSK)

• Tahapan Memorandum Program Sanitasi (MPS)

• Tahapan Pelaksanaan/ Implementasi

• Tahapan Pemantauan dan Evaluasi

• Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pokja Sanitasi Provinsi

• Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pokja Sanitasi Kabupaten/Kota

Websites Pilihan Nawasis.Com

Sanitasi.Net, Sanitasi.Org PenataanRuang.Com

Contact

tata cara konstruksi drainase perkotaan - bagian 1

Documents