tar get - kki.go.id · amanah undang-undang tersebut di atas diterjemahkan ke dalam renstra kki...

5277

97127

160

197

5278

121

183211

242

0

50

100

150

200

250

300

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Target

108000118000

128000142000

152000172000

115155125465

135739146048

157393

182639

0

50000

100000

150000

200000

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Target

Laporan Akuntabilitas Kinerja Set.KKI 2015 i

KATA PENGANTAR

uji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena

hanya berkat rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyusun

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia (Sekretariat KKI) Tahun 2015. LAKIP ini

berisi informasi tentang capaian kinerja dan pertanggungjawaban atas

keberhasilan/kegagalan kegiatan Sekretariat KKI dalam memfasilitasi

penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta wewenang Konsil Kedokteran

Indonesia (KKI) termasuk Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia

(MKDKI) selama tahun 2015 untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang

telah ditetapkan.

Sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Konsil

Kedokteran Indonesia (KKI) mempunyai tugas melakukan registrasi dokter dan

dokter gigi, mengesahkan standar pendidikan, dan melakukan pembinaan dalam

rangka penjaminan mutu dan perlindungan pada masyarakat sebagai penerima

pelayanan kedokteran/kedokteran gigi.

Amanah undang-undang tersebut di atas diterjemahkan ke dalam RENSTRA

KKI 2011 - 2015, yang dijabarkan dalam program jangka pendek, jangka

panjang dalam bidang pendidikan, registrasi, pembinaan dan kesekretariatan.

Strategi Utama KKI adalah menerapkan sistem registrasi dan monitoring dokter

dan dokter gigi secara online di seluruh Indonesia, menegakkan profesionalisme

dokter dan dokter gigi dalam praktik kedokteran, dan memastikan penerapan

standar nasional pendidikan profesi dokter dan dokter gigi, serta meningkatkan

kemitraan dengan orgasnisasi profesi, instansi pemerintah dan non pemerintah

untuk menerapkan praktik kedokteran yang melindungi masyarakat.

PPP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Set.KKI 2015 ii

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Konsil Kedokteran

Indonesia tahun 2015 ini berpedoman kepada Peraturan Menteri Kesehatan RI

Nomor 2416/MENKES/PER/XI/2011 tanggal 01 Desember 2011 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja

Kementerian Kesehatan.

Pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang KKI yang diuraikan dalam LAKIP

Sekretariat KKI ini merupakan hasil kerja keras seluruh unsur pimpinan dan

anggota Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), Majelis Kehormatan Displin

Kedokteran Indonesia (MKDKI) dan seluruh pegawai/karyawan Sekretariat

Konsil Kedokteran Indonesia, serta kontribusi seluruh stakeholders yang telah

bersama-sama berupaya meningkatakan kualitas mutu pelayanan kesehatan.

Akhir kata, dalam kesempatan ini kami patut menyampaikan ucapan terima

kasih dan penghargaan yang setinggi-tinggi kepada semua pihak. Semoga

LAKIP Sekretariat KKI ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang

berkepentingan, baik sebagai informasi maupun evaluasi kinerja.

Jakarta, Januari 2015

Sekretaris Konsil Kedokteran Indonesia

drg. ASTRID, MH.Kes

NIP. 195701301985032001

Laporan Akuntabilitas Kinerja Set.KKI 2015 iii

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ................................................................................... i

DAFTAR ISI ................................................................................................ iii

RINGKASAN EKSEKUTIF .......................................................................... v

BAB I PENDAHULUAN .............................................................................. 1

A. Latar Belakang ................................................................................. 1

B. Maksud dan Tujuan .......................................................................... 2

C. Tugas Pokok dan Fungsi ................................................................. 3

D. Sistematika ...................................................................................... 4

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .............................. 5

A. Perencanaan Kinerja ........................................................................ 5

1. Visi dan Misi ................................................................................. 5

2. Peta Strategis Konsil Kedokteran Indonesia ................................ 6

3. Tujuan dan Sasaran ..................................................................... 6

4. Rencana Strategi 2011 – 2015 ..................................................... 7

5. Indikator Kegaitan Pengelolaan KKI……………………………… ... 17

5. Program tahun 2015 ………………………………………………….. 19

B. Perjanjian Kinerja .............................................................................. 20

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2011 ..................................... 22

A. Pengukuran Kinerja dan Analisis Pencapaian Kinerja ..................... 22

1. Pengukuran Kinerja …………………………………………………. . 23

2. Analisis Pencapaian Kinerja ......................................................... 23

B. Kegiatan lain ................................................................................... 31

1. Target dan Hasil Pencapaiannya ................................................. 31

2. Analisis dan capaian kegiatan ...................................................... 32

Laporan Akuntabilitas Kinerja Set.KKI 2015 iv

C. Sumber Daya ................................................................................... 35

1. Sumber Daya Manusia ................................................................. 35

2. Sumber Daya Anggaran ............................................................... 39

3. Sumber Daya Sarana dan Prasarana .......................................... 42

BAB IV KESIMPULAN ................................................................................ 43

LAMPIRAN ................................................................................................. 46

Laporan Akuntabilitas Kinerja Set.KKI 2015 v

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akutabilitas Sekretariat KKI tahun 2015 ini secara garis besar berisikan

informasi mengenai rencana kinerja dan

capaian kinerja yang telah dicapai selama

satu tahun. Rencana Kinerja (Perfomance

Plan) 2015 dan Penetapan Kinerja 2015

merupakan program kerja yang ingin dicapai

semalam tahun 2015 yang sepenuhnya

mengancu pada Rencana Strategis 2011-

2015 Konsil Kedokteran Indonesia.

Sementara itu, capaian hasil realisasi seluruh

kegiatan selama tahun 2015 yang memang diarahkan bagi pemenuhan target

yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015.

Secara keseluruhan, hasil capaian kinerja tahun 2015 menunjukkan bahwa

Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia memenuhi Sasaran Strategis yang

ditargetkan. Pengukuran keberhasilan kinerja dilakukan dengan

membandingkan target yang ingin capai dengan target tahun lalu. Adapun target

pencapaian sasaran kinerja Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia yang

dituangkan dalam RKP Sekretariat KKI tahun 2015 sebagai berikut :

No Kegiatan Sasaran Indikator Target 2012

1

Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia

Meningkatnya

pelayanan registrasi

dan penyelenggaraan

standarisasi

pendidikan profesi,

pembinaan serta

penanganan kasus

pelanggaran disiplin

Dokter dan Dokter

Gigi

1. Jumlah penanganan

kasus pelanggaran disiplin Dokter dan Dokter Gigi yang terselesaikan

37

2. Jumlah Surat Tanda Registrasi (STR) Dokter dan Dokter Gigi yang teregistrasi dan terselesaikan tepat waktu

20.000

Secara keseluruhan hasil capaian kinerja tahun

2015 menunjukkan bahwa Sekretariat Konsil

Kedokteran Indonesia memenuhi sasaran

strategis yang ditargetkan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Set.KKI 2015 vi

Di dalam mencapai sasaran Renstra KKI dan juga indikator kinerja Sekretraiat

KKI dalam Renstra Kementerian kesehatan maka program utama Sekretariat

KKI adalah Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya yang dituangkan dalam Kegiatan Dukungan Manajemen Konsil

Kedokteran Indonesia tahun 2015 yang dijabarkan dalam 9 (sembilan) output

kegiatan sebagai berikut :

No Output Kegiatan

1 Penanganan Kasus Pengaduan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi

2 Laporan Layanan Surat Tanda Regstrasi (STR) Dokter dan Dokter Gigi (PNBP)

3 Pengembangan Media Informasi KKI

4 Kebijakan dan Ketentuan KKI

5 Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Program pembinaan dan Evaluasi

6 Layanan Perkantoran

7 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

8 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

9 Gedung/Bangunan

Hasil pencapaian idikator kinerja utama Set KKI yaitu penangannan kasus

pengaduan pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi dan jumlah STR dokter

dan dokter gigi, dimana untuk indikator pertama tidak bisa memenuhi target

dikarenakan adanya penyesuaian dalam penanganan pengaduan dugaan

pelanggaran displin dalam menerapkan Perkonsil 32 Tahun 2014 tentang tata

cara penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi, sedangkan

untuk indikator utama yang kedua melebihi target dikarenakan jumlah lulusan

baru tidak dapat diprediksi secara akurat. Sedangkan untuk indikator pedukung

hasilnya mencapai target yang ditetapkan. Tabel pencapaian pelaksanaan

kegiatan tahun 2015 dapat disampaikan sebagai berikut :

Laporan Akuntabilitas Kinerja Set.KKI 2015 vii

Tabel Capaian Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2015

Kegiatan Sasaran Indikator kinerja

utama Target 2015

Capaian %


Meningkatnya pelayanan registrasi dan penyelenggaraan standarisasi pendidikan profesi, pembinaan serta penanganan kasus pelanggaran disiplin Dokter dan Dokter Gigi

1. Jumlah penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi yang terselesaikan

37 31 83,78

2. Jumlah Surat Tanda Registrasi (STR) dokter dan dokter gigi yang teregistrasi dan terselesaikan tepat waktu

20.000 25246 126,23

Indikator kinerja lain (pendukung)

Target 2015

Capaian %

3. Jumlah Produk/Kebijakan KKI

7 9 128,57

4. Dukungan Administrasi KKI

100% (12 bln)

12 100,00

Walaupun pencapaian kinerja sudah cukup baik, namun masih ada

permasalahan yang menghadang, yaitu antara lain : Belum optimalnya

penanganan kasus di daerah, dimana kurangnya dukungan dari aparat

kesehatan di daerah (Dinkes Prop/Kab/Kota, Rumah Sakit, serta Organisasi

Profesi tingkat wilayah/cabang) dalam hal pelaksanaan keputusan penegakkan

disiplin, adanya penyesuaian dalam penanganan pengaduan dugaan

pelanggaran disiplin baik dalam menerapkan Perkonsil 32 tahun 2014 tentang

tata cara Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi.

Pemecahannya adalah dengan koordinasi dan advokasi dengan Organisasi

Profesi, Dinas Kesehatan dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan

penegakkan disiplin, melalui rapat koordinasi wilayah, bimbingan teknis, rapat

Laporan Akuntabilitas Kinerja Set.KKI 2015 viii

kerja, dan lain-lain. Sehingga aparat kesehatan terkait dapat melaksanakan hasil

keputusan penegakkan disiplin sesuai dengan tugas dan perannya sebagaimana

tercantum dalam Undang Undang nomor 29 tahun 2004.

Anggaran yang dialokasikan pada tahun 2015 untuk Sekretrariat KKI adalah

sebesar Rp. 32,998,882,000,- (tiga puluh dua miyar sembilan ratus sembilan

puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah). Sedangkan

realisasi anggaran untuk kegiatan-kegiatan diatas pada tahun 2015 sejumlah

Rp. 22,996,184,555,- (dua puluh dua milyar sembilan ratus sembilan puluh

enam juta seratus delapan puluh empat ribu lima ratus lima puluh lima rupiah),

prosentase penyerapan anggaran KKI sejumlah 69,69%, hal yang tidak dapat

terealisasikan adalah anggaran untuk peningkatan besaran honorarium anggota

KKI dan anggota MDKI sebesar Rp. 4.590.162.000,- yang harus dilengkapi

dengan data dukung berupa Peraturan Presiden sebagai landasan hukum

pemberian besaran honorarium tersebut.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Set.KKI 2015 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

alah satu unsur utama dalam sistem pelayanan kesehatan

yang prima adalah tersedianya pelayanan profesional oleh

dokter dan dokter gigi yang kompeten yang bekerja untuk

melindungi masyarakat dengan memberikan pelayanan medik yang aman.

Atas dasar hal tersebut maka diterbitkan Undang Undang Nomor 29 Tahun

2004 tentang Praktik Kedokteran yang mengatur praktik dokter dan dokter

gigi agar berkualitas baik dan terpelihara mulai dari pendidikan, registrasi dan

pembinaannya.

Untuk mewujudkan tujuan di atas, maka UU No. 29/2004 mengamanahkan

membentuk sebuah lembaga negara yaitu Konsil Kedokteran Indonesia

(KKI). KKI merupakan suatu badan otonom dan mandiri yang bertanggung

jawab kepada Presiden Republik Indonesia yang mempunyai fungsi

pengaturan, pengesahan, penetapan, serta pembinaan dokter dan dokter gigi

yang menjalankan praktik kedokteran dalam rangka meningkatkan mutu

pelayanan medis.

Asas praktik kedokteran adalah Pancasila yang didasarkan pada nilai ilmiah,

manfaat, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan serta perlindungan dan

keselamatan pasien. Nilai ilmiah yang dimaksud bahwa praktik kedokteran

harus didasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi serta etika profesi

yang diperoleh baik pendidikan formal maupun non formal secara

berkeseimbangan serta pengalaman praktik di lapangan. Penyelenggaraan

Praktik Kedokteran harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi

kemanusiaan dalam rangka mempertahankan dan peningkatan derajat

kesehatan masyarakat. Praktik kedokteran harus mampu memberikan


pelayanan yang adil dan merata kepada setiap orang dengan biaya yang

terjangkau dan pelayanan yang bermutu.

Kewenangan KKI dalam peningkatan mutu pelayanan medis antara lain

dengan menyetujui dan menolak permohonan registrasi dokter dan dokter

gigi; menerbitkan dan mencabut surat tanda registrasi dokter dan dokter gigi;

mengesahkan standar kompetensi dokter dan dokter gigi; melakukan

pengujian terhadap persyaratan registrasi dokter dan dokter gigi;

mengesahkan penerapan cabang ilmu kedokteran dan kedokteran gigi;

melakukan pembinaan bersama terhadap dokter dan dokter gigi mengenai

pelaksanaan etika profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi; dan

melakukan pencatatan terhadap dokter dan dokter gigi yang dikenakan

sanksi oleh organisasi profesi atau perangkatnya karena melanggar

ketentuan etika profesi. Dalam menjalankan seluruh kewenangannya

tersebut dijabarkan dalam peran KKI sebagai regulator, asesor, dan inisiator

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menjalankan penegakan disiplin kedokteran, sesuai dengan UU No.

29/2004 dibentuk Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dengan

tugas : (1). Menerima pengaduan, memeriksa, dan memutuskan kasus

pelangaran disiplin dokter dan dokter gigi yang diajukan; dan (2). Menyusun

pedoman dan tata cara penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter atau

dokter gigi.

Untuk mendukung pelaksanaan administrasi, sebagaiman UU No. 29/2004

pasal 20, KKI dibantu oleh sekretariat dengan dipimpin oleh seorang

sekretaris yang diangkat oleh Menteri Kesehatan. Sesuai Peraturan Menteri

Kesehatan No.1442/Menkes/Per/X/2005 tanggal 11 Oktober 2005 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia

mempunyai fungsi : (1) pelaksanaan fasilitasi standardisasi pendidikan

profesi; (2) pelaksanaan fasilitasi registrasi; (3) pelaksanaan fasilitasi


pembinaan dan pelayanan hukum; dan (3). Pelaksanaan administrasi umum

dan hubungan masyarakat.

B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dimaksudkan sebagai

pertanggung jawaban terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat

KKI dalam rangka memfasilitasi penyelenggaraan tugas, fungsi dan

wewenang KKI dan MKDKI,

Tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini adalah merupakan

laporan kinerja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya selama

periode Januari sampai dengan 31 Desember 2015 dan merupakan laporan

kinerja selama periode 5 (lima) tahun yaitu tahun 2011-2015 Renstra Konsil

Kedokteran Indonesia serta laporan kinerja pada Renstra Kementerian

Kesehatan tahun 2015-2019.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat KKI tahun 2015 ini disampaikan

kepada : (1). Ketua KKI untuk laporan pelaksanaan program KKI secara

menyeluruh sebagai bahan evaluasi program; (2). Sekretaris Jenderal

Kementerian Kesehatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas

dan fungsi Sekretariat KKI; dan (3). Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran

Sekretariat Jenderal sebagai bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kementerian Kesehatan Tahun 2015.

C. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat KKI

Sebagaimana pasal 2 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor:

1442/Menkes/Per/X/2005 tanggal 11 Oktober 2005 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Sekretariat KKI, tugas Sekretariat KKI adalah memberikan

dukungan teknis dan administrasi kepada semua unsur di KKI, termasuk

MKDKI.


Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat KKI menyelenggaraan fungsi

sebagai berikut :

1. Pelaksanaan fasilitas standarisasi pendidikan profesi;

2. Pelaksanaan fasilitasi registrasi;

3. Pelaksanaan fasilitas pembinaan dan pelayanan hukum;

4. Pelaksanaan administrasi umum dan hubungan masyarakat.

Sekretariat KKI sebagai unsur pembantu pelaksana tugas KKI berada

dibawah dan bertanggungjawab kepada Ketua KKI, dan sebagai

penangggung jawab serta pelaksana administrasi dan manajemen KKI

Sekretariat KKI juga bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal

Kementerian Kesehatan. Maka dalam melaksanakan tugas memberikan

dukungan teknis dan administrasi untuk kelancaran pelaksanaan program

kegiatan KKI mengacu kepada sasaran dan strategi RENSTRA KKI dan

RENSTRA Kemenkes RI.

D. Sistimatika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat KKI Tahun

2015 sebagai berikut :

Kata Pengantar

Ringkasan Eksekutif

Daftar Isi BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang Latar Belakang Penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (LAKIP), maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas

pokok dan fungsi Sekretariat KKI serta sistematika penulisan laporan.


BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Menggambarkan Rencana Strategis (RENSTRA) KKI dan keterkaitan

dengan Renstra Kementerian Kesehatan. Diuraikan juga mengenai visi dan

misi, tujuan, stratejik termasuk Peta Strategis Konsil Kedokteran Indonesia

sasaran tahun 2011-2015, kebijakan dan program kerja Tahun 2015-2019

serta penetapan kinerja tahun 2015-2019.

BAB III ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2014

Menjelaskan mengenai pengukuran kinerja, realisasi pencapaian sasaran

tahun 2015-2019, evaluasi dan analisis kinerja 2015-2019 serta realisasi

akuntabilitas keuangan.

BAB IV SIMPULAN

LAMPIRAN


BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja

1. VISI dan MISI

isi dan misi, nilai dan tujuan Konsil Kedokteran Indonesia

(KKI) merupakan landasan ideal KKI dalam melaksanakan

tugas, fungsi dan wewenangnya. Adapun sasaran dan

strategi yang tertuang dalam RENSTRA KKI adalah merupakan acuan

bagi Sekretariat KKI dalam melaksanakan tugasnya memberikan

dukungan teknis dan administrasi kepada semua unsur di KKI dalam

rangka terwujudnya visi dan misi yang telah ditetapkan.

Visi

Konsil Kedokteran Indonesia sebagai organisasi mandiri mempunyai Visi

”MENJADI REGULATOR PRAKTIK KEDOKTERAN UNTUK

TERWUJUDNYA PROFESIONALISME DOKTER DAN DOKKTER GIGI

YANG MELINDUNGI MASYARAKAT”.

Misi

Konsil Kedokteran Indonesia mempunyai Misi :

a. Menjamin penerapan standar tertinggi pendidikan kedokteran dan

kedokteran gigi;

b. Memelihara dan meningkatkan profesionalisme dokter dan dokter gigi

dalam melaksanakan praktik kedokteran melalui upaya pemeliharaan

registrasi, pembinaan, dan penegakan disiplin profesi dalam rangka

melindungi masyarakat;

c. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas manajemen dalam

mendukung penyelenggaraan program KKI.


2. Peta Strategis Konsil Kedokteran Indonesia

Diagram 1. Peta Strategis

3. Tujuan dan Sasaran

Guna mencapai sebagaimana tergambar dalam peta strategis di atas

dan mewujudkan harapan akhir tahun Renstra KKI 2011-2015 yaitu akan

terjadi perubahan yang berarti baik dalam sistem pendidikan kedokteran

dan kedokteran gigi, sistem registrasi dokter dan dokter gigi, dan

pembinaan praktik dokter dan dokter gigi di Indonesia serta penanganan

kasus pelanggaran disiplin praktik kedokteran, maupun sistem

administrasi dan keuangan Sekretariat KKI sebagai faktor pendukung

maka diperlukan sasaran program, dan kegiatan sebagai berikut.


Sasaran yang ingin dicapai lima tahun kedepan adalah:

a. terciptanya kepastian hukum tentang pembukaan program studi

(prodi) pendidikan kedokteran / kedokteran gigi dan terselenggaranya

asesmen kebutuhan dokter / dokter gigi serta asesmen prodi

pendidikan kedokteran / kedokteran gigi yang mengacu pada

pedoman yang rinci dan berjenjang;

b. seluruh program pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi di

Indonesia menerapkan standar pendidikan profesi dan standar

kompetensi pada setiap disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi;

c. terselenggaranya peningkatan dan penjagaan mutu pendidikan

kedokteran dan kedokteran gigi secara berkala dan

berkesinambungan;

d. tersedianya regulasi bagi dokter dan dokter gigi dalam memperoleh

kewenangan tambahan atau kewenangan lain;

e. tersedianya sistem registrasi dokter dan dokter gigi yang terpadu dan

sinkron baik secara manual maupun online (E-Registration);

f. tersedianya sistem pembinaan penyelenggaraan praktik kedokteran

dan terselenggaranya penanganan pengaduan dugaan pelanggaran

disiplin kedokteran dan kedokteran gigi yang efisien dan efektif oleh

MKDKI dan MKDKP dengan kualitas keputusan yang tepat;

g. terselenggaranya praktik kedokteran yang baik;

h. meningkatnya penerapan good governance sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Rencana Strategi 2011 – 2015.

Untuk mencapai 8 (delapan) sasaran tersebut, KKI menetapkan strategi

bagi masing-masing sasaran, yaitu sebagai berikut


SASARAN 1

Terciptanya kepastian hukum tentang pembukaan program studi (prodi)

pendidikan kedokteran / kedokteran gigi dan terselenggaranya asesmen

kebutuhan dokter / dokter gigi serta asesmen prodi pendidikan

kedokteran/ kedokteran gigi yang mengacu pada pedoman yang rinci dan

berjenjang.

STRATEGI 1

1.1. Mengembangkan sistem analisis pendidikan dokter/dokter gigi,

dokter spesialis/dokter gigi spesialis berdasarkan kebutuhan

nasional.

Program:

1.1.a. Pengkajian tentang pendidikan dokter/dokter gigi, dokter

spesialis/dokter gigi spesialis berdasarkan kebutuhan nasional.

1.1.b. Pengembangan regulasi tentang kebutuhan dan kelayakan

prodi serta regulasi tentang pendidikan dokter/dokter gigi,

dokter spesialis/dokter gigi spesialis sesuai kebutuhan

nasional.

1.2. Mengembangkan kebijakan pemberian rekomendasi pembukaan,

pembinaan, dan penutupan prodi pendidikan kedokteran dan

kedokteran gigi.

Program:

1.2.a Pengembangan regulasi pemberian rekomendasi pembukaan

pembinaan, dan penutupan prodi baru pendidikan kedokteran

dan kedokteran gigi.

1.2.b. Penyusunan pedoman-pedoman pemberian rekomendasi

pembukaan prodi baru pendidikan kedokteran dan kedokteran

gigi.

1.2.c. Pengembangan sistem penilaian kelayakan prodi baru

pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi.


1.2.d. Peningkatan sosialisasi dan diseminasi regulasi dan pedoman-

pedoman pembukaan prodi baru pendidikan kedokteran dan

kedokteran gigi.

SASARAN 2

Seluruh program pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi di Indonesia

menerapkan standar pendidikan profesi dan standar kompetensi pada

setiap disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi.

STRATEGI 2

2.1. Menyempurnakan standar pendidikan dan standar kompetensi

dokter/dokter gigi, dokter spesialis/dokter gigi spesialis.

Program:

2.1.a. Penyempurnaan standar pendidikan dan standar kompetensi

dokter/dokter gigi, dokter spesialis/dokter gigi spesialis.

2.1.b. Pengembangan sistem e-learning dalam pendidikan

kedokteran dan kedokteran gigi.

2.1.c. Penyelesaian masalah tumpang tindih dan pencabangan ilmu


2.1.d. Peningkatan sosialisasi dan diseminasi standar pendidikan

dan standar kompetensi.

2.2. Memastikan penerapan standar pendidikan dan standar kompetensi

oleh seluruh institusi pendidikan kedokteran /kedokteran gigi.

Program:

2.2.a. Penyelenggaraan koordinasi dengan pemangku kepentingan

dalam rangka memastikan penerapan standar pendidikan dan

standar kompetensi.

2.2.b. Penyelenggaraan bimbingan teknis penerapan standar

pendidikan dan standar kompetensi.


SASARAN 3

Terselenggaranya penjaminan mutu pendidikan kedokteran dan

kedokteran gigi secara berkala dan berkesinambungan.

STRATEGI 3

3.1. Mengembangkan rumusan jenjang pendidikan profesi kedokteran.

Program:

3.1.a. Pengkajian sistem (termasuk jenjang) pendidikan kedokteran

dan kedokteran gigi.

3.1.b. Pengembangan rumusan jenjang pendidikan profesi

kedokteran berikut gelarnya.

3.2. Merumuskan pengembangan sistem akreditasi pendidikan dokter

dan dokter gigi termasuk didalamnya rumah sakit pendidikan

bersama pemangku kepentingan.

Program:

3.2.a. Pembentukan komite akreditasi mandiri bersama BAN PT.

3.2.b. Penyelenggaraan akreditasi program studi pendidikan


3.3. Melakukan evaluasi dokter/dokter gigi lulusan luar negeri.

Program:

3.3.a Penyempurnaan sistem evaluasi dokter/dokter gigi lulusan luar

negeri termasuk di dalamnya program adaptasi di institusi

pendidikan.

3.3.b. Penyelenggaraan evaluasi dokter/dokter gigi lulusan luar

negeri bersama pemangku kepentingan.

3.4. Merumuskan kebijakan reschooling dokter/dokter gigi, dokter

spesialis/dokter gigi spesialis yang terkena sanksi pelanggaran

disiplin.


Program:

3.4.a Pengembangan sistem reschooling untuk dokter/dokter gigi,

dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang terkena sanksi

pelanggaran disiplin.

3.4.b. Peningkatan sosialisasi dan diseminasi sistem reschooling.

3.5. Mengembangkan sistem penapisan teknologi kedokteran untuk

melindungi keselamatan pasien.

Program:

3.5.a. Pengkajian technology assessment di bidang kedokteran dan

kedokteran gigi bersama pemangku kepentingan terkait.

3.5.b. Pengembangan sistem penapisan teknologi kedokteran dan

kedokteran gigi bersama pemangku kepentingan terkait.

3.6. Mengembangkan sistem penjaminan mutu lulusan dokter/dokter gigi

dan dokter spesialis/dokter gigi spesialis.

Program:

3.6.a. Pengembangan sistem penjaminan mutu lulusan dokter/dokter

gigi dan dokter spesialis/dokter gigi spesialis.

3.7. Mengembangkan koordinasi sistem penjaminan mutu pelaksanaan

CPD.

Program:

3.7.a. Pengembangan koordinasi sistem penjaminan mutu

pelaksanaan CPD.

3.8. Meningkatkan kemampuan leadership & manajemen untuk institusi

pendidikan kedokteran (IPK) & institusi pendidikan kedokteran gigi

(IPKG).


Program:

3.8.a. Pengembangan pedoman kemampuan leadership dan

manajemen untuk IPK & IPKG.

3.8.b. Penyelenggaraan pelatihan kemampuan leadership dan

manajemen untuk IPK & IPKG.

SASARAN 4

Tersedianya regulasi bagi dokter dan dokter gigi dalam memperoleh

kewenangan tambahan atau kewenangan lain.

STRATEGI 4

a. Mengembangkan sistem analisis kebutuhan kewenangan tambahan

atau kewenangan lain bagi dokter dan dokter gigi.

Program:

4.1.a. Pengkajian tentang kebutuhan kewenangan tambahan atau

kewenangan lain di daerah-daerah.

4.1.b. Pengembangan regulasi tentang pemberian kewenangan

tambahan atau kewenangan lain.

4.2. Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi (monev)

pelaksanaan kewenangan tambahan.

Program:

4.2.a. Penyelenggaraan monev pelaksanaan pendidikan dan/atau

pelatihan kewenangan tambahan.

4.2.b. Penyelenggaraan monev pemberian dan penerapan

kewenangan tambahan.

4.2.c. Peningkatan sosialisasi dan diseminasi regulasi kewenangan

tambahan.


SASARAN 5

Tersedianya sistem registrasi dokter dan dokter gigi yang terpadu baik

secara manual maupun online (E-Registration).

STRATEGI 5

5.1. Menyempurnakan regulasi registrasi WNI dan WNA.

Program:

5.1.a. Penyempurnaan regulasi registrasi WNI dan WNA serta

penyusunan instrumen dan penyusunan key performance

indicator (KPI).

5.1.b. Peningkatan sosialisasi dan diseminasi regulasi registrasi.

5.2. Meningkatan kualitas pelayanan registrasi secara manual, offline,

dan online.

Program:

5.2.a Peningkatan kualitas pelayanan registrasi WNI dan WNA

5.2.b. Peningkatan koordinasi implementasi sistem registrasi WNI

dan WNA secara manual, offline, dan online dengan para

pemangku kepentingan (stakeholders)

5.2.c. Peningkatan manajemen keadministrasian registrasi dan

kualitas SDM

5.3. Mengembangkan sistem manajemen data dan informasi registrasi.

Program:

5.3.a. Pengembangan sistem manajemen data dan informasi

registrasi

SASARAN 6

Tersedianya sistem pembinaan penyelenggaraan praktik kedokteran dan

terselenggaranya penanganan pengaduan dugaan pelanggaran disiplin


kedokteran dan kedokteran gigi yang efisien dan efektif oleh MKDKI dan

MKDKP dengan kualitas keputusan yang tepat.

STRATEGI 6

6.1. Mengembangkan sistem pembinaan dokter/dokter gigi, dokter

spesialis/dokter gigi spesialis, dan masyarakat penerima jasa

pelayanan kedokteran dan kedokteran gigi.

Program:

6.1.a. Pengembangan sistem pembinaan dokter/dokter gigi, dokter

spesialis/dokter gigi spesialis, dan masyarakat penerima jasa

pelayanan kedokteran dan kedokteran gigi.

6.1.b. Penyusunan dan penetapan pedoman komunikasi, informasi,

dan edukasi (KIE) bagi masyarakat.

6.2. Mengembangkan sistem kerja sama lintas sektor.

Program:

6.2.a Pengembangan kerja sama lintas sektor.

6.2.b. Pengembangan kerja sama dengan lembaga mediasi

sengketa medik.

6.2.c. Peningkatan sosialisasi dan diseminasi penyelesaian

sengketa medik melalui mediasi.

6.3. Mengembangkan sistem penegakan disiplin dokter/dokter gigi dan

dokter spesialis/dokter gigi spesialis.

Program:

6.3.a. Pengembangan regulasi tentang disiplin dokter/dokter gigi

dan dokter spesialis/dokter gigi spesialis serta penegakannya.

6.3.b. Penyempurnaan tata cara penegakan disiplin kedokteran dan

kedokteran gigi.


6.3.c. Pengembangan sistem manajemen data dan informasi

dokter/dokter gigi dan dokter spesialis/dokter gigi spesialis

yang melakukan pelanggaran norma etik, disiplin, dan hukum.

6.3.d. Penyelenggaraan koordinasi dengan pemangku kepentingan

terkait penegakan disiplin kedokteran dan kedokteran gigi.

6.3.e. Pengembangan sistem/mekanisme pembinaan dan

pengawasan terhadap dokter/dokter gigi dan dokter

spesialis/dokter gigi spesialis yang dikenakan sanksi disiplin.

6.3.f. Peningkatan sosialisasi dan diseminasi regulasi tentang

disiplin dokter/dokter gigi dan dokter spesialis/dokter gigi

spesialis serta penegakannya.

6.4. Meningkatkan pemahaman tentang profesionalisme dokter dan

dokter gigi.

Program:

6.4.a. Pengembangan berbagai standar dan pedoman praktik

kedokteran yang terkait profesionalisme dokter dan dokter

gigi.

6.4.b. Peningkatan pemahaman profesionalisme dokter dan dokter

gigi.

6.5. Mengembangkan jaringan kerja MKDKI pada tingkat regional.

Program:

6.5.a. Pengembangan regulasi pembentukan MKDKP.

6.5.b. Pembentukan MKDKP.

6.6. Meningkatkan efektivitas penegakan disiplin kedokteran.

Program:

6.6.a. Penatalaksanaan penanganan pengaduan dugaan

pelanggaran disiplin kedokteran dan kedokteran gigi.


6.6.b. Peningkatan kemampuan SDM dalam rangka pelaksanaan

fungsi dan tugas MKDKI dan MKDKP.

SASARAN 7

Terselenggaranya praktik kedokteran yang baik.

STRATEGI 7

7.1. Mengembangkan sistem monev penyelenggaraan praktik

kedokteran yang baik di Indonesia.

Program:

7.1.a. Pengembangan sistem monev penyelenggaraan praktik

kedokteran yang baik.

7.1.b. Pengembangan konsep publikasi tentang praktik kedokteran

yang baik.

7.1.c. Peningkatan sosialisasi dan diseminasi penyelenggaraan

praktik kedokteran yang baik.

7.1.d. Penyelenggaraan advokasi penyelenggaraan praktik

kedokteran yang baik.

7.2. Mengembangkan sistem analisis (kajian – kajian) praktik kedokteran

dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan nasional dan

internasional.

Program:

7.2.a. Penelitian penyelenggaraan praktik kedokteran yang baik.

7.2.b. Pengembangan sistem analisis (kajian – kajian) praktik

kedokteran dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan

nasional dan internasional.

7.2.c. Pengembangan kerja sama internasional.


7.3. Meningkatkan pembentukan dan reviu peraturan perundang-

undangan.

Program:

7.3.a Peningkatan pembentukan dan reviu peraturan perundang-

undangan.

SASARAN 8

Meningkatkan penerapan good governance sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

STRATEGI 8

8.1. Meningkatkan kualitas SDM.

Program:

8.1.a. Peningkatan dan pengembangan SDM.

8.2. Mengembangkan konsep tupoksi Sekretariat KKI.

Program:

8.2.a Pengembangan konsep tupoksi Sekretariat KKI.

8.2.b. Perencanaan program dan anggaran tupoksi KKI.

8.3. Meningkatkan pelayanan administrasi dan perkantoran.

Program:

8.3.a. Peningkatan pelayanan administrasi dan perkantoran.

8.3.b. Pembangunan gedung kantor.

8.3.c. Pengembangan infrastruktur informasi dan teknologi (IT) KKI.

5. Indikator Kegiatan Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia.

Keberadaan KKI walaupun merupakan lembaga independen secara

administrasi dan substansi tidak terlepas dari peran Kementerian

Kesehatan. Strategi dalam renstra KKI mendorong program kerja dari

rencana strategis Kementerian Kesehatan. Dalam renstra Kementerian


Kesehatan 2015-2019 kegiatan Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia

merupakan bagian dari program dukungan manajemen dan pelaksanaan

tugas teknis lainnya. Indikator yang ditetapkan dalam renstra

Kementerian Kesehatan 2015-2019 untuk kegiatan Pengelolaan Konsil

Kedokteran Indonesia adalah sebagai berikut:

a. Jumlah penanganan kasus pelanggaran disiplin Dokter dan Dokter

Gigi yang terselesaikan sebanyak 37 kasus

b. Jumlah Surat Tanda Registrasi (STR) Dokter dan Dokter Gigi yang

teregistrasi dan terselesaikan tepat waktu sebanyak 20.000 STR.

Berikut adalah indikator luaran dari Kegiatan Pengelolaan Konsil

Kedokteran Indonesia, target per tahun dan serta definisi operasionalnya

Kegiatan : Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia

Sasaran : Terselenggaranya registrasi, pendidikan, profesi, pembinaan

serta penanganan kasus dugaan pelanggaran disiplin dokter

dan dokter gigi

Tabel 1. Matrik Kinerja Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia

No Indikator Definisi Operasional Target

2015 2016 2017 2018 2019

1

Jumlah penanganan kasus pelanggaran disiplin Dokter dan Dokter Gigi yang terselesaikan

Pengaduan dari masyarakat tentang adanya pelanggaran disiplin profesi kedokteran yang ditangani secara progresif dalam tahapan penyelesaiannya

37

37

37

37

37

2

Jumlah Surat Tanda Registrasi (STR) Dokter dan Dokter Gigi yang teregistrasi dan terselesaikan tepat waktu

Penerbitan STR sebagai bukti tertulis pengakuan Negara terhadap kewenangan dan kompetensi dr/drg yang akan menajalankan praktik kedokteran di Indonesia yang dapat diselesaikan

20,000

72,000

35,000

20,000

20,000


6. Program dan Kegiatan Tahun 2015

Untuk mencapai tujuan dan sasaran lima tahun ke depan KKI, maka

secara bertahap ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan

program utama Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya yang

diimplemtasikan dalam output kegiatan Sekretariat Konsil Kedokteran.

Untuk tahun 2015 Kegiatan Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia

merupakan kegiatan yang secara spesifik diadakan untuk mencapai

target dan disertai dengan kegiatan-kegiatan pendukung pencapaian

target. Kegiatan Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia tahun 2015

yaitu sebagai berikut :

Tabel 2. Kegiatan Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia tahun 2015

Kegiatan Sasaran Output Kegiatan



1. Penanganan Kasus Pengaduan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi

2. Laporan Layanan Surat Tanda Regstrasi (STR) Dokter dan Dokter Gigi (PNBP)

3. Pengembangan Media Informasi KKI

4. Kebijakan dan Ketentuan KKI

5. Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Program Pembinaan dan Evaluasi

6. Layanan Perkantoran

7. Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

8. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

9. Gedung/Bangunan


B. Perjanjian Kinerja

Penjabaran dari Sasaran dan Program yang telah ditetapkan dalam Rencana

Strategi dilaksanakan oleh Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia termasuk

ke dalam kegiatan secara tahunan. Perencanaan kinerja tahun 2015

didokumentasikan dalam Rencana Kinerja Tahunan (Annual Performance

Plan). Di dalam Rencana Kinerja Tahunan ditetapkan target kinerja tahunan

untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Target kinerja ini akan menjadi komitmen bagi Konsil Kedokteran Indonesia

untuk dicapai dalam tahun 2015.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran lima tahun ke depan sebagaimana

tersebut diatas, maka telah ditetapkan sasaran, indikator kinerja dan alokasi

anggaran Sekretariat KKI tahun 2015, sebagai berikut :

Tabel 3. indikator kinerja dan alokasi anggaran Sekretariat KKI tahun 2015


utama Target 2015

Alokasi Anggaran 2015


Meningkatnya

pelayanan

registrasi dan

penyelenggaraan

standarisasi

pendidikan profesi,

pembinaan serta

penanganan kasus

pelanggaran

disiplin Dokter dan

Dokter Gigi

1. Jumlah

penanganan kasus pelanggaran disiplin Dokter dan Dokter Gigi yang terselesaikan

37 Rp. 1.250.000.000

2. Jumlah Surat Tanda Registrasi (STR) Dokter dan Dokter Gigi yang teregistrasi dan terselesaikan tepat waktu

20.000 Rp.4.941.300.000

Indikator kinerja lain (pendukung)

Target 2015




utama Target 2015


3. Jumlah Produk/Kebijakan KKI

7 Rp. 5.470.117.000

4. Dukungan Administrasi KKI

100% (12 bln)

Rp. 21.337.465.000

TOTAL Rp.32.998.882.000


BAB III

AKUNTABILIAS KINERJA TAHUN 2015

A. Pengukuran Kinerja dan Analisis Pencapaian Kinerja

1. Pengukuran Kinerja

engukuran keberhasilan kinerja Sekretariat KKI didasarkan

dengan membandingkan capaian kinerja tahun berjalan

dengan target serta dengan pencapaian selama 4 (empat)

tahun sebelumnya melalui pembandingan jumlah Surat Tanda

Registrasi dokter dan dokter gigi yang diterbitkan dan jumlah penanganan

pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi. Pencapaian kinerja dari dua

indikator tersebut pada tahun 2015, digambarkan dengan tabel di bawah

ini.

Tabel 4. Pencapaian Kinerja

Sasaran Indikator Tahun 2015

Target Capaian


Jumlah penanganan kasus pelanggaran disiplin Dokter dan Dokter Gigi yang terselesaikan

37 31

Jumlah Surat Tanda Registrasi (STR) Dokter dan Dokter Gigi yang teregistrasi dan terselesaikan tepat waktu

20.000 25.246

Terlihat dalam tabel bahwa pada tahun 2015, pencapaian indikator untuk

jumlah penanganan kasus pelanggaran disiplin mengalami penurunan

yaitu hanya mencapai 31 kasus yang terselesaikan dari 37 kasus yang

ditargetkan, sedangkan jumlah STR melampaui yang ditargetkan, dari


target 20.000 STR telah terselesaikan 25.246 STR, yang kelebihannya

didominasi oleh dokter/dokter gigi yang melakukan registrasi ulang.

2. Analisis Pencapaian Kinerja

a. Penanganan kasus pelanggaran disiplin profesi dokter dan

dokter gigi

Target indikator “Jumlah penanganan kasus pelanggaran disiplin

Dokter dan Dokter Gigi yang terselesaikan” berdasarkan Renstra

Kemenkes Tahun 2010-2014 merupakan target kumulatif, target

penyelesaian kasus yang ditetapkan adalah sebanyak 160 kasus dan

telah terealisasi sebanyak 211 kasus atau sebesar 131%. Sedangkan

berdasarkan renstra Kemenkes Tahun 2015-2019, telah ditetapkan

target sebanyak 37 kasus pertahun, yang mana ditahun 2015 hanya

mampu menyelesaikan 31 kasus. Hal tersebut disebabkan oleh

adanya pergantian Perkonsil mengenai Tata Cara Penanganan Kasus

Pelanggaran Disiplin DOkter/Dokter Gigi dari Perkonsil No 20 tahun

2014 menjadi Perkonsil 32 tahun 2015, yang mengakibatkan perlunya

penyesuaian dalam pelaksanaan penanganan pengaduan.

Grafik 2. Capaian indikator “Penanganan kasus pelanggaran disiplin

dokter dan dokter gigi yang terselesaikan” tahun 2010, 2011, 2012,

2013, 2014 dan 2015 secara komulatif


Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mendorong pencapaian

kinerja indikator dari tahun 2010 - 2015, adalah sebagai berikut :

1) Perbaikan regulasi penanganan kasus termasuk regulasi

pelaksanaan keputusan

2) Pembagian kinerja MKDKI (Majelis Kehormatan Disiplin

Kedokteran Indonesia) yang efektif.

3) Sosialisasi fungsi dan peran MKDKI, sehingga berdampak pada

peningkatan pengaduan

Sebagai upaya meningkatkan kinerja penanganan pengaduan dugaan

pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi, maka pada tahun 2015,

telah dilakukan penyusunan penyempurnaan SOP dan kode etik

MKDKI. Namun demikian, masih diperlukan waktu untuk internalisasi

sehingga dapat diimplementasikan di dalam MKDKI.

Permasalahan :

Dalam menangani pengaduan dugaan pelanggaran disiplin

dokter/dokter gigi, masih terdapat beberapa permasalahan / kendala

yang terjadi yaitu:

52

77

97

127

160

197

52

78

121

183

211

242

0

50

100

150

200

250

300

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Target

Realisasi


1) Belum optimalnya penanganan kasus di daerah, dimana

kurangnya dukungan dari aparat kesehatan di daerah (Dinkes

Prop/Kab/Kota, Rumah Sakit, serta Organisasi Profesi tingkat

wilayah/cabang) dalam hal pelaksanaan keputusan penegakkan

disiplin.

2) Pengamanan dalam penanganan pengaduan khususnya pada

tahapan sidang yang harus dilakukan di daerah masih belum ada,

sehingga menjadi rawan khususnya jika kasus yang ditangani

berasal dari daerah konflik atau jika kasus tersebut terkait dengan

karakter yang keras pihak-pihak tertentu atau penuh dengan

desakan pihak-pihak tertentu yang ingin mempengaruhi MKDKI

dalam mengambil keputusan.

3) Pengaduan jumlah dugaan kasus dari daerah yang semakin

meningkat belum diantisipasi dengan kecukupan alokasi anggaran

yang memadai dan sistem penanganan kasus daerah yang belum

terbentuk. Ditambah lagi bahwa pembentukan MKDKI Propinsi sulit

direalisasikan, karena kurangnya dukungan dari daerah untuk

organisasi dan personel seperti yang terjadi pada MKDKI-P Jawa

Tengah pada 2013.

4) Adanya penyesuaian dalam penanganan pengaduan dugaan

pelanggaran disiplin baik dalam menerapkan Perkonsil 32 tahun

2014 tentang tata cara Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin

Dokter dan Dokter Gigi.

5) Ditiadakannya Honor Sidang untuk anggota majelis, sementara

pada mejelis belum dilakukan penyesuaian honor bulanan.

Upaya pemecahan masalah:

1) Upaya pertama yang dilakukan adalah terus menerus melakukan

koordinasi dan advokasi dengan Organisasi Profesi, Dinas


Kesehatan dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan

penegakkan disiplin, melalui rapat koordinasi wilayah, bimbingan

teknis, rapat kerja, dll. Sehingga aparat kesehatan terkait dapat

melaksanakan hasil keputusan penegakkan disiplin sesuai dengan

tugas dan perannya sebagaimana tercantum dalam UU nomor

29/2004

2) Meningkatkan independensi majelis dalam pengambilan keputusan

sehingga terbebas dari tekanan atau desakan atau pun benturan

kepentingan dari pihak manapun, walaupun dengan konsekuensi

mengancam keamanan masing-masing personal baik majelis

maupun petugas khusus yang ikut menangani penanganan

pengaduan tersebut

3) Untuk antisipasi pendanaan penanganan kasus di daerah,

dilakukan penambahan anggaran penanganan kasus. Untuk

penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi di

daerah selanjutnya. KKI dan MKDKI perlu dipikirkan kembali

pembentukan MKDKI Propinsi, dimana perlu dilakukan kerjasama

dengan Pemerintah Daerah

4) Dilakukan penyamaan persepsi dalam memahami dan

mengimplementasikan Perkonsil 32 tahun 2015, yang selanjutnya

akan dituangkan kembali dalam penyempurnaan SOP yang pada

tahun 2015 belum selesai seutuhnya.

5) Mempercepat pengajuan peningkatan honor bulanan bagi anggota

MKDKI sekaligus anggota KKI.

b. Jumlah Surat Tanda Registrasi (STR) Dokter dan Dokter Gigi

yang teregistrasi

Target indikator “Jumlah Surat Tanda Registrasi (STR) Dokter dan

Dokter Gigi yang teregistrasi dan terselesaikan tepat waktu”

merupakan target pertahun di tahun 2015, target yang ditetapkan


adalah sebanyak 20.000 STR dan telah terealisasi sebanyak 25.246

STR atau sebesar 126.23 %.

Penambahan jumlah STR pertahun diterbitkan untuk dokter/dokter gigi

lulusan baru, atau untuk dokter/dokter gigi asing yang mendapat STR

Sementara (untuk praktik kedokteran dan fellowship), STR Bersyarat

untuk dokter yang sedang melaksanakan Program Pendidikan Dokter

Spesialis (PPDS), STR dokter/dokter gigi yang melakukan Registrasi

Ulang dan STR dokter/dokter gigi yang melakukan peningkatan

kompetensi.

Selain itu, pencapaian kinerja indikator juga didukung dengan semakin

banyaknya jumlah lulusan baru per tahun dan memang diketahui

bahwa jumlah FK dan FKG yang meluluskan dokter dan dokter gigi

meningkat pada tahun-tahun belakangan. Disamping itu kesadaran

penegakkan aturan dan kesadaran terhadap pentingnya perlindungan

hukum dalam praktik kedokteran, sehingga STR menjadi hal yang

menjadi perhatian penting bagi dokter dan dokter gigi yang tidak

dapat diabaikan.

Jika dibandingkan dengan pencapaian tahun – tahun sebelumnya

maka target selalu terlampaui, seperti target tahun 2010 yaitu 108.000

dapat terealisasi sebanyak 115.155 dokter dan dokter gigi, sementara

pada tahun 2011 dari target sebanyak 118.000 dapat direalisasikan

sebanyak 125.465 dokter dan dokter gigi yang teregistrasi, tahun 2012

dari target 128.000 terealisasi sebanyak 135.739 dokter dan dokter

gigi yang teregistrasi, pada tahun 2013 dari target 142.000 terealisasi

146.048 dokter dan dokter gigi yang teregistrasi dan pada tahun 2014

dari target 152.000 terrealisasi sebanyak 157.393 dokter dan dokter

gigi yang terregistrasi. Dan bila dilihat dari pergerakan kenaikan


jumlah STR cenderung stabil, hal ini memang sesuai dengan prediksi

kenaikan jumlah dokter-dokter gigi baru.

Hal lain yang mendukung keberhasilan pencapaian target yaitu

kecepatan penyelesaian penerbitan STR untuk dokter dan dokter gigi

lulusan baru mulai dari FK dan FKG, Kolegium, Organisasi Profesi

sampai dengan KKI semakin meningkat. Hal ini tidak terlepas dari

penyempurnaan sistem, penyiapan regulasi, dan koordinasi dari

semua pemangku kepentingan, termasuk KKI. KKI di tahun 2013 telah

mendapatkan ISO 9001:2008 untuk pelayanan registrasi yang terakhir

resertifikasi tahun 2015, kemudian meluncurkan web KKI yang

didalamnya terdapat situs/pelayanan registrasi online, serta

mendapatkan ISO 9001:2008 untuk Penerimaan dan Pengelolaan

Pendapatan Negara Bukan Pajak yang telah diresertifikasi di tahun

2015.

Grafik 1

Capaian indikator “Jumlah Surat Tanda Registrasi (STR) Dokter dan

Dokter Gigi yang teregistrasi “ Tahun 2010, 2011, 2012, 2013, 2014

dan 2015.

Permasalahan :

108000118000

128000

142000152000

172000

115155125465

135739146048

157393

182639

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

200000

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Target

Realisasi


Penerbitan STR di tahun 2015 tidak ada masalah yang berarti, dilihat

dari capaian realisasi registrasi dokter dan dokter gigi sudah

melampaui target. Dari tahun 2010 sebetulnya capaian penerbitan

STR selalu melampaui target, sebagaimana terlihat pada grafik di

atas. Angka realisasi merupakan tersebut adalah angka kumulatif.

Dimana penambahan jumlah / angka dokter /dokter gigi teregistrasi

berdasarkan oleh pendaftaran baru. Untuk dokter dan dokter gigi yang

melakukan registrasi ulang tidak kembali terakumulasi di jumlah

tersebut, namun dicatat tersendiri. Dari data yang seharusnya

melakukan registrasi ulang di tahun 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 dan

masih ada yang tersisa ditahun 2015. Sampai dengan 31 Desember

2015 tercatat jumlah dokter dan dokter gigi yang belum melakukan

registrasi ulang adalah 16.436 dokter/dokter gigi. Namun demikian hal

tersebut tidak dapat dikatakan bahwa ada penurunan capaian. Banyak

dokter / dokter gigi yang belum melakukan registrasi ulang disebabkan

karena peningkatan kompetensi ke spesialis (akan diregistrasi sebagai

spesialis dengan nomor registrasi yang sama), dokter dan dokter gigi

yang bekerja di Birokrasi sehingga tidak lagi memerlukan STR, dan

dokter dokter gigi yang sudah meninggal atau tidak mampu lagi

melakukan praktik kedokteran karena usia atau sebab lain.

Masalah yang perlu menjadi perhatian dalam hal registrasi baru dan

ulang bagi dokter dan dokter gigi yang berpraktik di Indonesia antara

lain:

1) Masih adanya perbedaan persepsi tentang penerbitan STR

kewenangan internship bagi dokter terkait dengan pelaksanaan

internship.

2) Masalah perlindungan hukum Peserta Didik Dokter Spesialis

(PPDS) dan Peserta Didik Dokter Gigi Spesialis (PPDGS). Hampir

semua dari mereka tidak melakukan registrasi ulang sebagai

dokter / dokter gigi umum karena menunggu lulus dari


pendidikannya (spesialis), namun demikian masa berlaku STR

dokter / dokter gigi umum telah habis pada saat mereka

pendidikan, sehingga pada saat masa itu mereka tidak terlindung

secara hukum.

3) Belum adanya kesepakatan yang solid tentang domestik regulation

baik di tingkat nasional maupun regional untuk dokter dan dokter

gigi WNA yang akan berpraktik di Indonesia

4) Benturan kebijakan antar institusi / organisasi yang terkait dengan

uji kompetensi profesi dokter/dokter gigi dan penerbitan sertifikat

kompetensi, sehingga mempengaruhi proses pengurusan Surat

Tanda Registrasi di KKI.

5) Hal lain yang masih belum optimal dari proses registrasi dokter dan

dokter gigi adalah, penggunaan registrasi online masih sedikit.

Masih banyak dokter/dokter gigi yang belum tahu pendaftaran

registrasi secara online.

Upaya pemecahan masalah :

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Konsil kedokteran Indonesia untuk

mengatasi beberapa permasalahan / kendala dalam bidang regitrasi

dokter / dokter gigi sebagaimana yang disebutkan di atas adalah:

1) Sosialisasi penggunaan registrasi online dalam berbagai rapat

dengan stakeholders, melalui web KKI, melalui Buletin KKI, dan

lainnya. Sehingga sampai dengan akhir tahun 2014 terjadi

peningkatan penggunaan pendaftaran melalui registrasi online

yang cukup signifikan khususnya bagi dokter dan dokter gigi baru

tercatat pada tahun 2013 registrasi online baru dipergunakan oleh

5 dokter/dokter gigi, sementara di tahun 2014 registrasi online

dipergunakan oleh 3.640 dokter/dokter gigi.

2) Melakukan koordinasi dan pertemuan lintas sektor dengan

stakeholders khususnya Institusi Pendidikan untuk penyamaan


persepsi tentang pemberlakuan internship bagi lulusan dokter.

Yang hasilnya diterbitkannya Perkonsil 19 Tahun 2014 tentang

Perubahan Atas Perkonsil No. 1/KKI/KEP/X/2010 tentang

Registrasi Dokter Program Internship tanggal 27 Pebruari 2014.

3) Diterbitkannya Perkonsil 21 Tahun 2014 tentang Registrasi Dokter

dan Dokter Gigi PPDS dan PPDGS untuk melindungi legalitas

para peserta didik.

4) Melakukan pertemuan dengan berbagai pihak terkait tentang

harmonisasi regulasi dan sistem domestic untuk TKWNA, dan juga

secara aktif mengikuti negosiasi-negosiasi terkait dokter/dokter

gigi WNA di forum Asean Join Coordinating Committee for Medical

Practitioners dan Asean Join Coordinating Committee for Dental

Practitioners

5) Melakukan konsolidasi dengan para institusi yang berbenturan

kebijakannnya, sehingga tercapai kesepakatan tentang sistem /

alur registrasi dokter dan dokter gigi.

B. Kegiatan Lain

1. Target dan Hasil Pencapaiannya

Pada Sekretariat KKI yang memfasilitasi tupoksi KKI, maka selain 2

indikator di atas, dilaksanakan pula program atau kegiatan lain sesuai

dengan tupoksi KKI sebagaimana yang diamanahkan dalam UU No. 2009

tahun 2004. Kegiatan lain yang dilakukan di tahun 2015 dan target

pencapaiannya pada Sekretariat KKI adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Target dan Capaian Set. KKI


2. Analisis Capaian Kegiatan

Berikut adalah hal penting tentang pencapaian kinerja kegiatan lain pada

Sekretariat KKI

a. Pengembangan Media Informasi KKI / Penyelenggaraan Humas dan

Protokol. Dari target 3 (tiga) laporan/output, dihasilkan pula 3 (tiga)

laporan/output dengan beberapa catatan yaitu :

1) Terselenggaranya talkshow di media TV (TV One) dan radio

(Elshinta) yang bersifat nasional.

2) Terbitnya 5 (lima) edisi newsletter KKI dan 8 (delapan) jenis Banner

tentang regulasi/kebijakan KKI.

3) Terselenggaranya 3 (tiga) kali pameran yaitu pada Rakerkesnas

Wilayah Indonesia Timur, Hospital Expo dan Hari Kesehatan

Nasional ke-51.

b. Kebijakan dan Ketentuan KKI

NO KEGIATAN 2015

Target REALISASI %

1 Pengembangan Media Informasi KKI

3 laporan 3 laporan 100%

2 Kebijakan dan Ketentuan KKI 7 Regulasi 9 Regulasi 128,57%

3

Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Program Pembinaan dan Evaluasi

10 Dokumen 10 Dokumen 100%

4 Layanan Perkantoran 12 Bulan 12 Bulan 100%


31 Unit 31 Unit 100%


5 Unit 5 Unit 100%

7 Gedung/Bangunan 4.430 M2 4.430 M2 100%


Dalam kegiatan Kebijakan dan Ketentuan KKI dari 7 yang ditargetkan

tercapai 9 regulasi yaitu sebagai berikut:

1) Peraturan KKI No. 32 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penanganan

Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi.

2) Peraturan KKI No. 33 Tahun 2015 tentang Sertifikat Kelaikan Praktik

Kedokteran (Certificate Of Good Standing).

3) Peraturan KKI No. 34 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Profesi

Dokter Spesialis Neurologi Indonesia.

4) Peraturan KKI No. 35 Tahun 2015 tentang Standar Kompetensi Dokter

Spesialis Neurologi Indonesia.

5) Peraturan KKI No. 36 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang

Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia.

6) Peraturan KKI No. 37 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Dokter

Spesialis Anestesiologi Dan Terapi Intensif.

7) Peraturan KKI No. 38 Tahun 2015 tentang Standar Kompetensi Dokter

Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif.

8) Peraturan KKI No. 39 Tahun 2015 tentang Registrasi Ulang Dokter

dan Dokter Gigi.

9) Peraturan KKI No. 40 Tahun 2015 Standar Kompetensi Dokter Gigi

Indonesia.

c. Dokumen Perencanaan Program, Penganggaran, Program Pembinaan

dan Evaluasi

Dalam kegiatan ini output yang ditargetkan tahun 2014 adalah 10

dokumen, dan hasil yang dicapai adalah juga 10 dokumen meliputi :

1) Dokumen Perencanaan

2) Dokumen Kepegawaian

3) Dokumen Laporan SIMAK BMN

4) Dokumen Laporan Keuangan (RM dan PNBP)

5) Dokumen e-monev (triwulan)


6) Dokumen Laporan Tahunan 2014

7) Dokumen Laporan Laporan Akuntabilitas 2014

8) Juknis Pengelolaan Keuangan Sekretariat KKI 2014

9) Dokumen Standar Operasional Prosedur Pencatatan dan Pelaporan

Penerimaan PNBP, Bendahara Pengeluaran, Barang Persediaan,

dan Evaluasi Kinerja.

Dalam kegiatan perencanaan program, penganggaran, pembinaan dan

evaluasi jumlah dokumen yang dihasilkan sesuai dengan target yang

ditetapkan yaitu 10 dokumen.

d. Layanan Perkantoran

Hasil yang dicapai dalam layanan perkantoran adalah terlaksananya

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran selama 12

bulan layanan.

e. Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

Pada tahun 2015 Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia mengadakan

sejumlah perangkat pengolah data dan komunikasi dengan realisasi

pengadaan sebanyak 31 unit.

f. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

Hasil yang dicapai dalam hal pengadaan peralatan dan fasilitas

perkantoran adalah terlaksananya penyediaan fasilitas perkantoran

sebanyak 5 unit.

g. Tahun 2015 Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia telah

menyelesaikan pembangunan penambahan atap gedung guna

mengantisipasi kebocoran pada dak lantai atas Gedung Layanan Konsil

Kedokteran Indonesia.


Dalam peningkatan dan menunjang program pemerintah sesuai dengan

Inpres Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 tahun 2014 tetang Pengendalian

Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan serta mewujudkan tata

pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Sekretariat Konsil

Kedokteran Indonesia, maka dipertengahan tahun 2015 Sekretariat Konsil

Kedokteran Indonesia telah dilakukan pembimbingan, reviu dan penilaian

dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan untuk dijadikan Satuan

Kerja dalam Wilayah Bebas Korupsi sejak pertengahan tahun 2015 dan telah

mendapat predikat Satuan Kerja dalam Wilayah Bebas Korupsi dengan

didapatnya piagam penghargaan dari Menteri Kesehatan.

Gambar : Penerimaan Piagam WBK dari Ibu Menteri

C. Sumber Daya

1. Sumber Daya Manusia

Pelaksanaan kegiatan dan program KKI 2015 tidak terlepas dari upaya-

upaya seluruh personel di KKI. Terdapat 3 (tiga) unsur dalam organisasi

KKI yaitu anggota Konsil Kedokteran Indonesia, anggota Majelis

Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, dan staf Sekretariat Konsil

Kedokteran Indonesia Berikut sumber daya manusia yang ada di KKI

tahun 2015:


a. Sumber Daya Manusia Konsil Kedokteran Indonesia (KKI).

Tabel 6.Susunan Anggota KKI Periode ke-3 Tahun 2014 - 2019

NO NAMA JABATAN

1 Prof. Dr. dr. Bambang Supriyatno, Sp.A (K) Ketua KKI

2 Dr. drg. Laksmi Dwiati, MHA Wakil Ketua I

3 Prof. Dr. Ir. Satryo Soemantri Brodjonegoro Wakil Ketua I I

4 Prof. Dr. dr. Herkutanto, Sp.F (K), SH, LLM, FACLM Ketua Konsil Kedokteran

5 Prof. drg. Armasastra Bahar, Ph.D Ketua Konsil Kedokteran Gigi

6 Dr. dr. Meliana Zailani, MARS Ketua Divisi Pembinaan Konsil Kedokteran

7 Dra. Sri Haruti Indah Suksmaningsih, MPM Anggota Divisi Pembinaan Konsil Kedokteran

8 Dr. drg. Zaura Anggraeni, MDS Ketua Divisi Pembinaan Konsil Kedokteran Gigi

9 Dr. Leila Mona Ganiem, S.Pd, M.Si Anggota Divisi Pembinaan Konsil Kedokteran Gigi

10 Prof. dr. Wiwien Heru Wiyono, Ph.D, Sp.P (K) Ketua Divisi Registrasi Konsil Kedokteran

11 Prof. Dr. I. Oetama Marsis, Sp.OG Anggota Divisi Registrasi Konsil Kedokteran

12 Prof. drg. Heriandi Sutadi, Sp.KGA (K), Ph.D Ketua Divisi Registrasi Konsil Kedokteran Gigi

13 drg. Astuty, MARS Anggota Divisi Registrasi Konsil Kedokteran Gigi

14 Dr. dr. Sukman Tulus Putra, Sp.A (K), FACC, FESC Ketua Divisi Pendidikan Konsil Kedokteran

15 Prof. Dr. dr. Nancy Margarita Rehatta, Sp.An, KIC, KNA Anggota Divisi Pendidikan Konsil Kedokteran

16 drg. Grace Virginia Gumuruh, MM, Sp.KG Ketua Divisi Pendidikan Konsil Kedokteran Gigi

17 Prof. Dr. drg. Eky Soeria Soemantri, Sp.Ort (K) Anggota Divisi Pendidikan Konsil Kedokteran Gigi


b. Sumber Daya Manusia Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran

Indonesia (MDKI)

Tabel 7. Susunan Anggota MKDKI Periode 2 Tahun 2011 - 2016

NO NAMA JABATAN

1 Prof. dr. Med. Ali Baziad, Sp.OG(K) Ketua

2 Dr. Sabir Alwy, SH, MH Wakil Ketua

3 Bambang Kusnandir, drg, Sp.Pros, PhD Sekretaris

4 Akhiar Salmi, SH, MH Anggota

5 Dyah Silviaty, dr, Sp.A, MHKes Anggota

6 Rullyanto Wirahardja, dr, MPH, DFM, SH, MHKes Anggota

7 Edi Sumarwanto, drg, MM, MHKes Anggota

8 Dr. Hargianti Dini Iswandari, drg, MM Anggota

9 Dr. Grita Sudjana, drg, MHA Anggota

10 Prof. Umar Fahmi Achmadi, MD, MPH, PHD Anggota

c. Sumber Daya Manusia Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia.

Sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 1442/Menkes/

Per/X/2005 tanggal 11 Oktober 2005 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Sekretariat KKI setingkat Eselon II dengan struktur organisasi

sebagai berikut :


Diagram 2. Organisasi dan Tata Kelola Set. KKI

Sumber daya manusia Sekretariat KKI selama tahun 2015 sebanyak 110

(seratus sepuluh) orang seperti tabel berikut :

Tabel 8. SDM Set. KKI

NO TENAGA JUMLAH

I Menurut Jabatan

A. Struktural

Eselon I

Eselon II 1

Eselon III 4

Eselon IV 12

B. Fungsional 1

C. Staf 47

D. Tenaga Kontrak 24

Jumlah 89


NO TENAGA JUMLAH

II Menurut Golongan

Golongan IV 10

Golongan III 45

Golongan II 10

Golongan I -

III Menurut Pendidikan

S3 2

S2 18

S1 25

Sarjana Muda/D3 7

SLTA 13

2. Sumber Daya Anggaran

a. Alokasi dana

Untuk mencapai sasaran dan target indikator tersebut didukung oleh

anggaran yang tersedia dalam DIPA tahun 2015 yang telah direvisi.

Ada dua sumber pembiayaan pelaksanaan kegiatan Sekretariat KKI

Tahun 2015, yaitu sebagai berikut :

Tabel 9. Sumber Daya Anggaran

NO SUMBER DANA JUMLAH PAGU

1 Rupiah Murni 28,057,582,000

2 PNBP 4,941,300,000

TOTAL 32,998,882,000

b. Perbandingan Pencapaian Target Kinerja dengan

Serapan/penggunaan anggaran

Dari total dana di atas, kemudian dialokasikan ke dalam program dan

kegiatan yang ditetapkan di 2015. Ada 9 (sembilan) pokok kegiatan

yang ditetapkan di 2015. Berikut alokasi pagu kegiatan dan


perbandingan pencapaian target kinerja di tahun 2015 beserta

serapannya :

Tabel 10. perbandingan pencapaian target kinerja di tahun 2015 beserta

serapannya

NO

KEGIATAN Capaian 2015 Anggaran 2015

Target Capaian % Pagu Realisasi %

1 Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi

37 Kasus 31 Kasus 83,78% 1,250,000,000 1,037,621,498 83.01%

2 Laporan Layanan Surat Tanda Registrasi Dokter dan Dokter gigi

20.000 STR 25.246 STR 126,23% 4,941,300,000 4,094,234,044 82.86%

3 Pengembangan Media Informasi

3 Dokumen 3 Dokumen 100% 1,020,420,000 904,766,670 88.67%

4 Kebijakan dan Ketentuan KKI

7 Regulasi 9 Regulasi 128% 5,470,117,000 3,662,760,738 66.96%

5

Dokumen Perencanaan Penganggaran, Program Pembinaan dan Evaluasi

10 Dokumen 10 Dokumen 100% 4,229,863,000 3,144,028,271 74.33%

6 Layanan Perkantoran 12 Bulan 12 Bulan 100% 14,149,182,000 8,417,178,834 59.49%


31 Unit 31 Unit 100% 710,000,000 695,046,000 97.89%


5 Unit 5 Unit 100% 92,000,000 89,809,000 97.62%

9 Perbaikan Sarana Fasilitas Gedung

4430 M2 4430 M2 100% 1,136,000,000 950,739,500 83.69%

Total Pagu Sekretariat KKI

69.69% 32,998,882,000 22,996,184,555

Dari Tabel di atas, terlihat untuk program penanganan kasus sebagaimana

disampaikan, hanya mampu menyelesaikan 31 Kasus dari 37 target

penanganan kasus. Namun bila dibandingkan dengan tahun 2014, terdapat

peningkatan capaian dari 33 target penanganan Kasus, hanya 28 kasus


yang terselesaikan. Hal ini memang dikarenakan sangat sulit mengukur

target kasus yang harus ditangani dalam 1 (satu) tahun.

Pada Renstra Kemenkes (2015-2019), KKI menetapkan target STR yang

diselesaikan ditahun 2015 sebanyak 20.000 STR, namun realisasinya

mencapai 25.246 STR dikarenakan banyaknya dokter/dokter gigi yang

melakukan Registrasi ulang sehingga melebihi target yang ditetapkan. Hal

ini sulit diprediksi, karena sampai saat ini masih banyak dokter/dokter gigi

yang belum melakukan registrasi ulang.

Untuk beberapa program lainnya cukup efektif dalam hal pencapaian hasil

kinerja walaupun terdapat beberapa output kegiatan yang penyerapan

anggarannya rendah. Seperti program kebijakan dan ketentuan KKI dapat

menyelesaikan 100% dari target dan anggaran hanya digunakan 66,96%

dari Pagu, hal ini disebabkan banyaknya kegiatan pertemuan diluar kantor

yang dirubah menjadi kegiatan yang dilaksanakan didalam kantor. Namun

demikian kualitas dari pencapaian kinerja juga perlu dilakukan evaluasi di

tahun-tahun berikutnya apakah dapat bermanfaat dan tepat sasaran. Selain

itu realisasi anggaran output kegiatan layanan perkantoran juga sangat

rendah, hanya mencapai 59,49%. Hal ini dikarenakan terdapat alokasi

penambahan honor Anggota KKI dan MKDKI yang belum dapat dibayarkan

karena masih menunggu diterbitkannya Perpres baru terkait Honorarium

Anggota KKI dan MKDKI.


3. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Aset Barang Milik Negara yang menjadi Aset Sekretariat Konsil Kedokteran

Indonesia berdasarkan Neraca per 31 Desember 2015 sebagai berikut :

Tabel 11. Barang Milik Negara yang menjadi Aset Sekretariat Konsil

Kedokteran

AKUN NERACA JUMLAH

KODE URAIAN

117111 Barang Konsumsi 827.973.290

117113 Bahan untuk Pemeliharaan 0

117128 Barang Persediaan Laiinya untuk dijual/diserahkan ke masyarakat

117.000

117131 Bahan Baku 95.000

131111 Tanah 25.747.940.000

132111 Peralatan dan Mesin 12.638.144.429

133111 Gedung dan Bangunan 35.124.395.400

134113 Jaringan 0

135121 Aset Tetap Lainnya 69.761.780

136111 Konstruksi Dalam Pengerjaan 0

137111 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

(8.677.644.673)

137211 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

(1.752.965.860)

137313 Akumulasi Penyusutan Jaringan 0

162151 Software 291.005.000

162191 Aset Tak Berwujud Lainnya 2.826.167.520

166112 Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan

266.935.000

169112 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yangtidak digunakan dalam operasi

(266.935.000)

JUMLAH 67.094.988.886


BAB IV

KESIMPULAN

aporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat KKI Tahun 2015

disusun sesuai perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan

KKI selama tahun 2015, untuk disampaikan kepada Ketua KKI

dan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan untuk menjadi informasi dan

mendapatkan tanggapan.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat KKI tahun 2015 dapat

memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai realisasi pencapaian sasaran

pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Sekretariat KKI dalam rangka

memfasilitasi penyelenggaraan tugas, fungsi dan wewenang KKI.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dari dua indikator kinerja

Sekretariat KKI di tahun 2015, ada yang melebihi capaian dan ada juga yang

tidak mencapai target dari yang telah ditetapkan. Yaitu Jumlah penanganan

kasus pelanggaran disiplin Dokter dan Dokter Gigi yang terselesaikan dari 37

kasus yang di tergetkan hanya terrealisasi 31 Kasus yang terselesaikan yang

dikarenakan penyesuaian perubahan Perkonsil No. 20 Tahun 2014 Menjadi

Perkonsil No 32 Tahun 2015 berdampak pada proses penanganan kasus dan

ditahun 2015 banyak kasus yang memiliki tingkat kerumitan yang tinggi

sehingga tidak dapat diputuskan ditahun berjalan. Untuk jumlah Surat Tanda

Registrasi (STR) Dokter dan Dokter Gigi yang teregistrasi dan terselesaikan

tepat waktu dari 20.000 STR yang ditergetkan mampu terrealisasi hingga 25.246

STR, dikarenakan dokter/dokter gigi yang melakukan registrasi ulang ditahun

2015 melebihi angka dari yang diperkirakan.


Sedangkan untuk Kebijakan dan Ketentuan KKI pada tahun 2015 juga

melampaui target yang ditetapkan yaitu 7 regulasi dengan capaian 9 regulasi,

Dalam hal pengembangan media dan informasi, pelayanan perkantoran,

perencanaan anggaran, pembinaan dan evaluasi, pengadaan perangkat

komunikasi, serta pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran semuanya

memenuhi target yang ditetapkan semula. Di samping itu dalam rangka

peningkatan manajemen pengelolaan keuangan bersumber PNBP di tahun 2014

telah disertifikasi ISO 9001:2008 yang telah di resertifikasi di tahun 2015 dan

peningkatan layanan registrasi online yang cukup signifikan.

Beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi terkait dengan pencapain

indikator kinerja utama selama 2010-2015 antara lain : masih adanya perbedaan

persepsi di Institusi Pendidikan tentang STR dengan kewenangan internship dan

pelaksanaan internship itu sendiri, belum adanya perlindungan hukum bagi

peserta PPDS dan PPDGS dimana juga diketahui sebagian besar dari mereka

tidak melakukan registrasi ulang, adanya benturan kebijakan antar organisasi /

institusi terkait tentang pelaksanaan uji kompetensi dan penerbitan sertifikat

kompetensi yang mempengaruhi kecepatan pengurusan STR, kurangnya

antisipasi dukungan dana dan sistem terkait dengan meningkatnya pengaduan

dari daerah, dan belum optimalnya pelaksanaan keputusan penegakkan disiplin

oleh instansi daerah, ketidaksamaan persepsi antar majelis terkait penerapan

regulasi KKI dalam hal penanganan kasus pelanggaran disiplin, dihapuskannya

biaya sidang walaupun belum diterapkannya remunerasi bagi anggota KKI dan

MKDKI. Usulan pemecahan masalah yang akan dilakukan adalah koordinasi

dengan Institusi Pendidikan tentang pemberlakuan internship bagi lulusan

dokter, Perkonsil tentang Penerbitan STR untuk PPDS dan PPDGS untuk

melindungi legalitas para peserta didik, konsolidasi dengan organisasi profesi

dan institusi terkait tentang komitmen pelaksanaan kewenangan masing-masing

dan kesepakatan alur pelaksanaan registrasi, koordinasi dan advokasi dengan

Organisasi Profesi, Dinas Kesehatan dan Pemerintah Daerah dalam

pelaksanaan penegakkan disiplin, penambahan anggaran penanganan kasus di


daerah, kembali akan mengusulkan pembentukan MKDKI Propinsi, perbaikan

tata cara penanganan kasus pelanggaran disiplin, dan mempercepat usulan

remunerasi bagi Anggota KKI dan MKDKI.


LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Sekretariat KKI Tahun 2015

2. Form Perjanjian Kinerja Sekretariat KKI Tahun 2015

3. Pernyataan Penetapan Kinerja Tahun 2015

4. Rencana Kerja Tahunan tahun 2015

5. Form Pengukuran Kinerja Kegiatan 2015

tar get - kki.go.id · amanah undang-undang tersebut di atas diterjemahkan ke dalam renstra kki...

Documents