Pada kesempatan yang berbahagia ini marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT

karena atas segala limpahan rahmad taufiq dan hidayah-Nya sehingga pada hari ini kita dapat

menghadiri dan mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kab. Sidoarjo dalam keadaan sehat wal afiat.

Sholawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad

SAW, yang memberi keteladanan kepada kita tentang tata cara hidup bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara secara utuh yang berorientasi pada amar makruf nahi mungkar.

 

Rapat Dewan yang kami hormati ;

Pada kesempatan yang berbahagia ini, ijinkanlah kami mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan

Rapat yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada Pansus untuk menyampaikan Laporan

hasil pembahasan LKPJ Bupati Sidoarjo Tahun Anggaran 2010.

Ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya juga kami sampaikan kepada saudara

Bupati yang telah menyampaikan Nota Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Bupati Sidoarjo

Tahun Anggaran 2010 pada Rapat Paripurna I tanggal, 21 April 2011

Disamping itu pula kami sampaikan terima kasih kepada segenap Anggota DPRD yang telah

memberikan dukungan terhadap pembahasan LKPJ Bupati Sidoarjo Tahun Anggaran 2010, para

Pejabat Eksekutif yang ikut  memberikan penjelasan dan klarifikasi dalam forum pembahasan Materi

LKPJ dan semua pihak-pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung sehingga dapat

diperoleh gambaran dan kondisi obyektif kinerja Pemerintah  Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran

2010.

 

Rapat Dewan yang kami hormati

Dari hasil pembahasan LKPJ tersebut dapat kami paparkan sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Untuk terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan

yang bersih, bertanggung jawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan

efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka Kepala Daerah wajib melaporkan

penyelenggaraan pemerintahan daerah. Laporan dimaksud dalam bentuk LPPD, LKPJ, dan Informasi

LPPD sebagai salah satu bahan evaluasi untuk keperluan pembinaan terhadap pemerintah daerah.

Dengan dilaksanakannya pemilihan langsung kepala daerah sebagaimana diatur dalam

Undang~Undang Nomor 32 Tahun 2004 maka hubungan kerja Kepala Daerah dengan DPRD

mengalami perubahan yang cukup mendasar dibandingkan ketika Kepala Daerah dipilih DPRD dan

bertanggung jawab kepada DPRD. Pemilihan langsung kepala daerah telah menyebabkan adanya

kesetaraan dan kemitraan hubungan antara kepala daerah yang menjalankan fungsi eksekutif dengan

DPRD yang menjalankan fungsi legislatif dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.

Kondisi tersebut menjadi landasan terbentuknya hubungan checks and balances yang lebih seimbang

antara kepala daerah dengan DPRD. Dalam kaitan hubungan tersebut maka kepala daerah

berkewajiban menyampaikan LKPJ kepada DPRD. Sebagai kepala daerah hasil pilihan rakyat, maka

kepala daerah tersebut berkewajiban pula untuk menginformasikan laporan penyelenggaraan

pemerintahan daerah yang telah dilaksanakan kepada masyarakat sebagai perwujudan adanya

tranparansi dan akuntabilitas kepala daerah terhadap masyarakat.

 

Rapat Dewan yang terhormat ;

Pada kesempatan yang lalu Sdr. Bupati Sidoarjo telah memaparkan hasil kinerjanya dalam dekade

satu tahun anggaran 2010, dengan demikian kiranya patut kita berikan apresiasi dan penghargaan

yang setinggi-tingginya terhadap hasil kinerja tersebut, akan tetapi dengan melihat kondisi realita

dilapangan masih banyak ditemukan kelemahan dan kekurangan dalam mengimplementasikan

kebijakan pemerintah daerah. Hal inilah yang menjadikan kita semua sebagai lembaga

penyelenggaraan pemerintahan berkewajiban untuk melakukan penyempurnaan. Oleh karenanya

perkenankan Panitia khusus DPRD Kabupaten Sidoarjo membahas LKPJ Bupati Sidoarjo tahun

anggaran 2010 untuk menyampaikan hasil laporan dan temuan dilapangan yang perlu mendapatkan

perhatian serius dan tindak lanjut yang konkrit dari Sdr. Bupati Sidoarjo. Hal ini dilakukan semata-

mata dalam rangka mengoptimalkan tugas dan fungsi kita masing-masing dalam mengemban amanat

masyarakat Kabupaten Sidoarjo.

 

II. DASAR

A.    Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 27; ( 2 ), Pasal 42;

( 1 ) butir h ;

B.     Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

Bupati, Pasal 15 – 25 ;

C.     Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Sidoarjo No.  6  Tahun 2011 tentang Pembentukan

Panitia Khusus DPRD membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sidoarjo Tahun

Anggaran  2010.

 

III. ANGGOTA PANSUS LKPJ DPRD KABUPATEN SIDOARJO

1.      ISWAHYUDI, SE                                         ( Ketua )

2.      Drs. MASHURI, BS                                     ( Wakil Ketua )

3.      ADHI SAMSETYO, SH                                 ( Anggota )

4.      ARIS FIRMANSYAH                                    ( Anggota )

5.      H. KUSMAN                                                ( Anggota )

6.      SUSANTO                                                  ( Anggota )

7.      ISA HASANUDIN, S.Hi                                ( Anggota )

8.      TARKIT ERDIANTO                                    ( Anggota )

9.      H. SULKAN WARIONO                                ( Anggota )

10.      Drs. Ec. H. UNGGUL PRABAWA, MM ( Anggota )

11.      EMIR FIRDAUS, ST. MM                            ( Anggota )

12.      Drs. HERU, SH                                          ( Anggota )

13.      H. USMAN, M.Kes                                      ( Anggota )

 

IV.MATERI DAN WAKTU PEMBAHASAN

Materi pembahasan Pansus adalah LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2010 yang pembahasannya

dilaksanakan tanggal 21 April s/d 21 Mei 2010 sebagai rincian kegiatan sebagaimana tercantum

dalam jadwal kegiatan Pansus ( sebagaimana terlampir ) dan merupakan bagian tak terpisahkan dari

laporan ini.

 

V. METODE PENILAIAN

Metode penilaian LKPJ Bupati Sidoarjo tahun Anggaran 2010 merujuk pada UU No. 32 Th. 2004 dan

PP No. 3 Th. 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah,

Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Bupati kepada DPRD, dan Informasi Laporan

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat serta kajian Pansus terhadap :

A.    Kebijakan Pemerintah Daerah ;

B.     Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah ;

C.     Penyelenggaran Urusan Pemerintah daerah ;

D.    Penyelenggaraan Tugas Pembantuan ;

E.     Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan.

 

VI. PROSES PENILAIAN

Proses penilaian dilakukan dengan cara menganalisis program dan kegiatan yang tercover dalam

APBD Tahun Anggaran 2010 berdasarkan Dokumen Perencanaan Pembangunan yaitu RPJPD,

RPJMD, KUAPPAS, RKPD dan LAKIP tahun 2010.

VII. HASIL PENILAIAN

Sesuai dengan hasil pembahasan terhadap LKPJ Bupati Sidoarjo Tahun Anggaran 2010 maka dengan

ini Pansus menyampaikan laporan sebagai berikut :

A.    Kebijakan Umum Pemerintah Daerah

Sasaran yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran dengan berpedoman pada Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran

2010 maka ditetapkanlah prioritas pembangunan sebagai berikut :

1.     Pengentasan kemiskinan penduduk miskin dan penggangguran melalui peningkatan

aksesebilitas masyarakat terhadap sarana dan prasarana pendidikan serta kesehatan dan sarana

prasarana ekonomi local.

2.     Pemberdayaan peran serta aktif masyarakat dalam mewujudkan pembangunan, stabilitas politik

dan keamanan serta perwujudan tata pemerintahan yang baik guna menciptakan pelayanan public

yang optimal.

3.     Pemanfaatan sumberdaya alam potensial yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan ;

4.     Penguatan pembangunan infrastruktur perhubungan dan energi serta perluasan investasi dalam

bidang pertanian dan UMKMK guna meningkatan pertumbuhan ekonomi.

 

B.     Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah secara makro, termasuk Pendapatan dan

Belanja  Daerah. Posting anggaran yang tercover dalam APBD diklasifikasikan dalam tiga pos, yaitu

Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan adalah sebagai berikut :

I . PENDAPATAN

1.     Pendapatan Asli Daerah                 Rp.    356.166.930.409,32

2.     Dana Perimbangan                           Rp.    969.298.842.540,00

3.     Lain-lain pendapatan daerah yang sah                                        Rp.    349.385.830.183,00

Jumlah Pendapatan                                   Rp. 1.674.851.603.132,32

 

II. BELANJA

1.     Belanja operasi                           Rp. 1.397.926.081.785,19

2.     Belanja Modal                             Rp.    174.710.771.486,00

3.     Belanja tidak terduga                  Rp.          549.100.000,00

Jumlah belanja                               Rp. 1.573.185.953.271,19

Surplus / Defisit                             Rp.    101.665.649.861,13

 

III. PEMBIAYAAN

1.     Penerimaan Pembiayaan daerah     Rp.   152.466.496.700,70

2.     Pengeluaran Pembiayaan Daerah    Rp.     29.897.414.946,00

Pembiayaan Netto                          Rp.   122.569.081.754,70

Sisa lebih perhitungan anggaran     Rp.   213.049.655.974,83

Besarnya SILPA ini dikarenakan perencanaan yang kurang maksimal (lemah), sehingga banyak

program dan kegiatan yang gagal dilaksanakan.

 

Rapat dewan yang terhormat :

Setelah mencermati kerangka anggaran tersebut diatas, maka ada beberapa hal yang perlu

diperhatikan mengenai Pendapatan Asli Daerah :

1.     Tidak diperolehnya data mengenai potensi pendapatan dari masing-masing jenis pendapatan

yang termasuk dalam kelompok Pendapatan Asli Daerah. Baik Pajak, Retribusi maupun Pendapatan

Asli Daerah Lainnya. Dan hal ini menyebabkan :

a.     Tidak dapat mengetahui berapa sebenarnya pendapatan yang tersedia yang belum dapat dicapai

pada masing-masing jenis pendapatan, sehingga dibutuhkan analisa pendapatan Retribusi pada

setiap obyek Retribusi dan Pajak Daerah.

b.     Tidak  ada parameter obyektif yang dapat digunakan untuk mengukur prestasi peningkatan

pendapatan.

c.      Penarikan Retribusi harus diikuti dengan pelayanan yang lebih baik.

 

2.     Tidak diperoleh informasi valid mengenai kekuatan dan kelemahan dari sistem dan prosedur

pemungutan pendapatan pada setiap jenis pendapatan, hal ini menyebabkan tidak dapat diperoleh

respon untuk memperbaiki sistem dan prosedur pemungutan pendapatan yang variabel-variabelnya

terdiri dari organisasi pemungutan, prosedur pemungutan, serta kapasitas kemampuan sumber daya

manusia.

Berdasarkan hal tersebut, maka dalam rangka upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah

perlu dilakukan.

a.     Pengukuran secara obyektif atas potensi pendapatan dari setiap jenis pendapatan yang

dikategorikan sebagai pendapatan asli daerah melalui kegiatan penelitian yang dapat dilakukan

kerjasama dengan pihak-pihak yang kompeten.

b.     Secara berkelanjutan terus memperbaharui dan mengembangkan sistem serta prosedur

pemungutan pada setiap jenis pendapatan.

Besarnya anggaran aparatur tersebut, belum dapat mempengaruhi perbaikan pelayanan publik di

Kabupaten Sidoarjo.

 

C.  Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Kami sampaikan dalam bentuk Tabel yang menampilkan permasalahan pada 26 urusan wajib dan

urusan khusus beserta rekomendasi yang perlu mendapatkan tindak lanjut dan tindakan serius dari

Sdr. Bupati untuk perbaikan kinerja ke depan adalah sebagai berikut :

1. URUSAN WAJIB PEMERINTAH DAERAH

Urusan Pemerintah Daerah Permasalahan Rekomendasi

 

1

 

Pendidikan

 

a.  Menurunnya trend Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka

 

1.     Merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan

Partisipasi Kasar (APK) tahun 2010 dibandingkan pada tahun-tahun

sebelumnya pada tingkat pendidikan SD/MI, menunjukkan masih

terdapat siswa yang tidak mendapatkan kesempatan untuk

bersekolah pada jenjang SD/MI.

Pendukung :

Data tahun 2008, APM sebesar  113,15%, tahun 2009 sebesar

101,50% dan tahun 2010 sebesar 98,72. Untuk APK, tahun 2008

sebesar 139,22%, tahun 2009 sebesar 114,49% dan tahun 2010

sebesar 109,96%

 

b. Trend APM dan APK tahun 2010 pada tingkat SMP/MTs dan

SMA/MA/SMK yang tidak konsisten menuju trend yang meningkat

menunjukkan masih terdapat siswa yang tidak melanjutkan ke

tingkat pendidikan selanjutnya dan masih terdapat siswa yang

putus sekolah pada masing tingkat pendidikan tersebut.

Pendukung :

Data APS, untuk SMP/MTs, tahun 2008 sebesar 0,02%, tahun 2009

sebesar 0,05% dan tahun 2010 sebesar 0,15%

Data APS, untuk SMA/MI/SMK, tahun 2008 sebesar 0,05%, tahun

2009 sebesar 0,51% dan tahun 2010 sebesar 0,47%

 

c.  Berdasar kepada pencapaian kinerja APM, APK dan APS,

menunjukkan masih belum optimalnya pelaksanaan Program

Rintisan Wajib Belajar 9 tahun.

d. Tidak tersedianya data base bangunan sekolah di setiap

Kecamatan, pada masing-masing tingkat pendidikan, yang dapat

menunjukkan kondisi dan jumlah sekolah untuk kemudian dapat

diketahui kualitas ruang kelas yang digunakan, sampai kemudian

diketahui rasio daya tampung ruang kelas terhadap jumlah murid.

e. Terjadinya ketimpangan dalam penyebaran daya tampung

yang dapat mendukung pelaksanaan program prioritas wajib

balajar 9 tahun, dengan tujuan program dan target output

kegiatan yang jelas dan terukur untuk kemudian dapat

mempermudah pengawasan dan evaluasi pelaksanaannya.

Dimana program dan kegiatan tersebut dititik beratkan pada

pendekatan kepada masyarakat di Kabupaten Sidoarjo, baik orang

tua maupun siswa, tentang pentingnya wajib belajar 9 tahun.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.     Membangun data base (sistem informasi) pendidikan, yang

dapat memberikan informasi lengkap mengenai kondisi urusan

pendidikan di Kabupaten Sidoarjo, mulai dari jumlah sekolah,

kondisi bangunan, rasio jumlah guru dan murid, rasio murid dan

daya tampung ruang kelas, rasio jumlah guru mata pelajaran

siswa di Kabupaten Sidoarjo yang disebabkan tidak meratanya

standar mutu sarana dan prasarana sekolah.

 

f.   Rendahnya tingkat SDM dengan indikator masih banyaknya

penduduk pada tingkat pendidikan akhir SD dapat menjadi

penyebab lemahnya daya saing SDM di Kabupaten Sidoarjo dalam

menghadapi era globalisasi.

Pendukung :

Data Dispenduk Capil September Tahun 2010, sebesar  407.200

orang dari total jumlah penduduk sebesar 2.031.362 orang yang

artinya bahwa 20% penduduk di Sidoarjo tingkat pendidikan

tertinggi adalah SD.

 

g.  Masih banyak biaya tambahan yang menjadi kebijakan Kepala

Sekolah pada murid yang dikemas dengan istilah dana partisipasi.

tertentu dengan murid dan informasi lainnya yang dapat menjadi

tolok ukur keberhasilan urusan pendidikan.

 

 

 

3.     Membuka kesempatan bagi semua pihak baik pemerintah

daerah maupun swasta untuk membangun tempat-tempat

pelatihan ketrampilan khusus guna mempersiapkan sumber daya

manusia yang handal menghadapi era globalisasi.

 

 

 

 

 

 

4.     Mewajibkan kepada pihak sekolah dalam hal ini kepala

sekolah untuk tidak memberlakukan biaya-biaya tambahan yang

tidak sesuai ketentuan.

2 Kesehatan a.  Meningkatnya Prevelensi Gizi Kurang untuk balita pada tahun

2010 sebesar 9,36% (meski kurang dari target 11%) dapat

memicu meningkatnya tingkat balita dengan gizi buruk, yang

kemudian bila tidak diperhatikan secara serius dapat

meningkatkan angka kematian balita di Kabupaten Sidoarjo pada

waktu yang akan datang. 

 

b. Menurunnya kualitas atau mutu pelayanan rumah sakit ditandai

dengan meningkatnya angka NDR (Net Death Rate) pada tahun

2010 sebesar 2,7 % dibanding tahun 2009 sebesar 2,49%.

c.  Masih belum cukupnya tenaga dokter dan tenaga para medis

dibandingkan dengan rasio penduduk yang dilayani menyebabkan

1.     Memperbanyak komunikasi secara langsung kepada

masyarakat dalam memberikan informasi tentang pentingnya gizi

balita yang cukup melalui media Posyandu.

 

 

 

 

2.     Melakukan pelatihan mengenai standar mutu pelayanan

kepada tenaga medis dan para medis baik yang tugas di rumah

sakit maupun puskesmas

3.     Melakukan perbaikan pelayanan di rumah sakit dan

puskesmas dengan melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap

pelayanan rawat jalan yang belum optimal.

d. Jam kerja puskesmas tidak sesuai dengan ketentuan.

e. Belum semua puskesmas di Kabupaten Sidoarjo melakukan

pelayanan rawat inap yang dilengkapi dokter jaga.

 

 

 

 

 

f.   Belum meratanya ponkesdes di setiap desa menyebabkan

lambatnya pelayanan kesehatan terhadap masyarakat desa yang

sudah seharusnya mendapatkan pelayanan cepat dan cermat.

 

standar dan prosedur pelayanan rumah sakit dan puskesmas

terhadap pasien. Dimana standar dan prosedur tersebut mampu

menjelaskan bagaimana peran rumah sakit, puskesmas beserta

tenaga medis maupun para medisnya terhadap pasien.

 

4.     Melakukan pendataan terhadap jumlah dan lokasi ponkesdes

yang sudah tersedia, serta melakukan pendataan terhadap tenaga

medis yang tersebar di seluruh desa di wilayah Kabupaten

Sidoarjo.

 

5.     Setelah melakukan pendataan secara akurat terhadap jumlah

ponkesdes dan tenaga medis diupayakan untuk segera menambah

ponkesdes dan tenaga medis pada lokasi yang kurang.

3 Kepemudaan dan Olahraga a.  Pengalihan fungsi stand-stand GOR sudah tidak sesuai dengan

peruntukannya. Contoh : berdirinya café-café, kantor pemasaran

perumahan, salon  kecantikan 

b. Banyak sarana olahraga yang kondisinya tidak layak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.  Tidak sehatnya keberadaan air kolam renang GOR yang

disebabkan tidak pernah dilakukan pergantian air secara berkala

dan treatmen yang lebih memadai.

 

1.     Melakukan pendataan ulang terhadap semua sarana olahraga

dan sarana penunjang lain yang berada pada lokasi sarana

olahraga tersebut, baik dari jumlah, kondisi, masa sewa dan

peruntukan yang terjadi pada masa sekarang.

2.     Melakukan penertiban dan penataan terhadap sarana-sarana

penunjang yang ada di sekitar sarana olaraga untuk dikembalikan

sesuai dengan peruntukannya.

 

3.     Melakukan renovasi terhadap sarana olahraga yang tidak

layak sesuai dengan standar minimum, agar dapat dipergunakan

sesuai dengan fungsinya.

 

4.     Membuat standar manajemen yang baku terhadap kolam

renang di GOR, dengan ruang lingkup pengaturan meliputi :

organisasi pengelolaan, job diskripsi, dan perawatan terhadap

sarana dan prasaran yang ada.

5.     Perlu adanya investasi baru untuk pengadaan alat pengelola

 

 

 

 

d. Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata belum

menunjukkan program kegiatan yang maksimal dan kreatif

sehingga terkesan minim program.

 

e. Banyaknya fasilitas olahraga yang dibangun tapi tidak pernah

difungsikan. Seperti gedung tennis indoor dipakai gudang obat.

kualitas air

 

6.     Membuat program-program inovatif yang berbasis pada

kinerja sehingga dapat terukur tingkat keberhasilannya.

 

7.     Segera difungsikan sebagaimana fungsi perencanaan semula.

4 Penanaman Modal a.  Banyak Perusahaan yang berdiri tidak memiliki ijin usaha dan

dokumen-dokumen penunjang lainnya yang behubungan dengan

jenis usahanya. 

Contoh :

pendirian tower-tower yang tidak dilengkapi dengan ijin

operasional, pembukaan SPBU yang tidak disertai ANDAL-LALIN,

pembukaan mall baru yang belum dilengkapi ijin-ijin dan ANDAL-

LALIN

 

b. Menjamurnya minimarket (waralaba) di seluruh pelosok desa,

sehingga berpengaruh negatif  terhadap perekonomian

masyarakat menengah ke bawah.

 

 

 

 

 

 

c.  Belum terpetakannya jenis-jenis investasi/penanaman modal

yang akan sangat mungkin kedepan akan sangat mempengaruhi

1.     Melakukan penertiban dan penindakan tegas terhadap

perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki ijin usaha dan

dokumen lainnya yang berhubungan dengan jenis usahanya

 

 

 

 

 

2.     Melakukan pendataan terhadap seluruh minimarket yang

tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Sidoarjo.

3.     Membuat suatu peraturan bupati tentang ijin pendirian

minimarket melihat pada satu wilayah dengan menekankan pada

batas maksimal pada satu wilayah agar dapat melindungi usaha

kecil dari praktek-praktek perdangan kartel yang dikemas

waralaba.

 

4.     Membuat sistem informasi tentang kondisi investasi beserta

dengan jenis investasi dan lokasi, yang nantinya akan berguna

bagi perencanaan daerah dalam urusan penanaman modal dan

bagi pihak swasta yang akan menanamkan modal di Kabupaten

perkonomian Kabupaten Sidoarjo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Banyak monitoring dan evaluasi serta kajian-kajian yang

berkaitan dengan investasi di Bagian Perekonomian yang

memakan biaya tinggi akan tetapi tidak mempunyai dampak

positif baik bagi pemanfaatan penggunaan anggaran maupun

terhadap masyarakat di Kabupaten Sidoarjo.

 

Sidoarjo.

5.     Mencoba menarik investasi lokal maupun asing dengan

memanfaatkan media informasi maupun media lain misal

pameran-pameran baik taraf nasional maupun internasional untuk

memberikan informasi tentang produk-produk unggulan

Kabupaten Sidoarjo.

 

6.     Melakukan evaluasi terhadap semua kegiatan evaluasi dan

monitoring serta kajian-kajian yang sudah dilakukan, untuk

kemudian dapat dinilai kemanfaatan dari masing-masingnya,

sehingga pemanfaatan anggaran dapat berjalan lebih efisien dan

efektif.

5

Koperasi dan Usaha Kecil

Menengah

a.  Banyak koperasi di dalam operasional kegiatannya

menyimpang dari ijin (bahkan tidak berijin) dan tidak sesuai

dengan regulasi yang ada. 

Contoh : Koperasi Simpan Pinjam (KSP) / (KSU) yang melakukan

praktek simpan pinjam tidak pada anggotanya

 

b. Banyak UKM yang masih mengalami kesulitan akses informasi

dan bantuan modal

 

 

 

1.     Meninjau kembali keberadaan Koperasi yang melakukan

penyimpangan terhadap asas-asas perkoperasian

2.     Melakukan pembinaan, penertiban dan penindakan, terhadap

Koperasi yang terbukti melakukan praktek penyimpangan

terhadap asas-asas perkoperasian.

 

3.     Mensosialisasikan prosedur-prosedur untuk mendapatkan

bantuan modal dan menciptakan kemudahan bantuan modal

tanpa jaminan pada skema kredit dibawah 5 juta.

6 Kependudukan dan Catatan

Sipil

a.  Pelayanan dasar seperti pengurusan KTP dan KSK masih

dibawah Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar

1.     Melakukan evaluasi secara komprehensif dan upaya serius

terhadap pelayanan publik tersebut agar hal ini tidak terulang

Operasional Pelayanan (SOP). Masih ditemukan dilapangan

pengurusan KTP dan KSK berkisar antara 2 – 3 minggu, dan lebih

tragis lagi juga ditemukan pungutan liar diluar ketentuan. 

 

kembali pada tahun berjalan dan tahun-tahun berikutnya.

 

7 Lingkungan Hidup

a.  Banyaknya perusahaan-perusahaan yang belum memiliki

dokumen UPL / UKL / AMDAL padahal sudah beroperasi lama. 

b. Banyak perusahaan yang memiliki IPAL tetapi dalam

kenyataannya tidak dijalankan sebagaimana mestinya.

c.  Tidak terpenuhinya standar baku mutu air terhadap air sungai

dan limbah Rumah Sakit di sebagian besar wilayah Kabupaten

Sidoarjo.

 

 

 

 

 

d. Banyak TPS yang belum mampu melakukan pengelolaan

sampah, sehingga terjadi  penumpukan sampah, seperti terjadi

pada TPS Desa Tebel, Gedangan, Buduran, Waru, Taman dan

Sedati.

e. Masih banyak dijumpai TPS-TPS di pinggir jalan umum yang

tidak sesuai dengan peruntukannya.

1.     Melakukan pendataan ulang secara ketat terhadap

perusahaan-perusahaan yang dalam jenis usahanya harus

menyertakan dokumen-dokumen tersebut.

2.     Melakukan pendekatan kepada masyarakat dan pengelola

Rumah Sakit berupa himbauan, penyuluhan akan kesehatan

masyarakat dan pengelolaan limbah yang benar.

3.     Menerbitkan Perda Lingkungan Hidup yang didalamnya

mengatur tentang pengelolaan limbah air, padat dan udara diikuti

dengan mencantumkan sanksi-sanksi yang bisa dilakukan oleh

pemerintah daerah terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan

pelanggaran.

 

4.     Melakukan pengkajian ulang terhadap manajemen

pengelolaan sampah, dari TPS sampai TPA.

5.     Melakukan penelitian terhadap potensi dan realisasi

yang ada di Kabupaten Sidoarjo, guna mengukur kemampuan

daya tampung TPA yang sudah ada. Sehingga akan memudah di

dalam pengambilan keputusan bagi pemerintah daerah dalam hal

pilihan kegiatan dalam penanggulangan sampah, apakah

memperlebar area TPA atau memperbanyak penggunaan mesin

incenerator atau membangun sebanyak mungkin pengelolaan

sampah dengan sanitary landfill.

 

 

8 Pekerjaan Umum a.  Lemahnya perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan 1.     Melakukan pengelolaan manajemen proyek dengan benar,

terhadap pekerjaan-pekerjaan fisik jalan dan bangunan

menyebabkan masih banyaknya ditemukan kerusakan gedung

atau bangunan yang belum diserahkan pada pemerintah daerah,

perbaikan jalan yang terkesan tambal sulam, dan tidak memenuhi

standar mutu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Pembangunan PJU-PJU tidak merata dan kondisi PJU-PJU yang

sudah ada, banyak yang mati disebabkan kurangnya perhatian

dan perawatan.

 

 

bila berkaitan pada perencanaan, detail desain dan RAB jalan

maupun bangunan harus benar. Bila berkaitan dengan

pelaksanaan, pihak ketiga (kontraktor) harus mengikuti detail

desain jalan atau bangunan yang sudah direncanakan. Bila

berkaitan dengan pengawasan, pihak ketiga (konsultan

pengawas), harus benar-benar melakukan pengawasan mendetail

terhadap desain awal perencanaan dan kualitas mutu jalan

maupun bangunan.

2.     Pengawas teknis dari SKPD harus berperan aktif dan turun

langsung, terhadap pekerjaan yang sedang berlangsung di

lapangan.

 

3.     Melakukan pengawasan lebih terhadap PJU-PJU yang sudah

ada, dan bertindak cepat apabila diketahui terdapat PJU-PJU yang

mati.

4.     Memberikan informasi yang luas kepada masyarakat apabila

ditemukan PJU-PJU yang mati, agar segera dilaporkan kepada

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo.

9 Penataan Ruang

a.  Pelaksanaan Perda RTRW  tidak diiringi dengan pembuatan

Perda RDTRK sampai 18 kecamatan dan Perda Zonasi, sehingga

pelaksanaan perencananan pembangunan tidak maksimal

sehingga menimbulkan masalah pada pelaksanaanya.

1.     Pemerintah Daerah untuk segera melengkapi dokumen-

dokumen RDTRK sampai 18 kecamatan dan segera menyusun

Perda Zonasi guna kepentingan perencanaan pembangunan di

wilayah pesisir Kabupaten Sidoarjo dan proses pembangunan

secara keseluruhan.

10 Perumahan a.     Masih kurangnya pembangunan perumahan yang berpihak

kepada masyarakat dengan pendapatan rendah 

 

 

 

 

1.     Membangunan perumahan penduduk dengan tingkat

pendapatan rendah, diantaranya pembangunan RSS, Rusun-rusun

pada daerah padat penduduk atau lingkungan kumuh dan daerah

padat industri dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan,

penyediaan fasum khususnya sarana pendidikan dan makam,

sebagai prasyarat untuk penerbitan

 

 

b.     Banyaknya fasum dan fasos yang beralih fungsi menjadi

fungsi ekonomis menjadi unit-unit rumah/ruko yang dijual

 

 

 

c.     Banyaknya fasum dan fasos yang belum diserahkan kepada

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

 

 

 

 

d.     Pembangunan perumahan yang bertambah tidak diikuti

dengan penyediaan infrastruktur jalan yang memadai

 

2.     Melakukan penindakan tegas terhadap pengembang yang

melakukan perubahan fungsi fasum dan fasos tersebut

 

 

 

3.     Pemerintah Kabupaten harus segera melakukan infentarisasi

atas fasum dan fasos yang telah disediakan oleh pengembang

perumahan dan segera ditidaklanjuti dengan upaya penyerahan

fasum dan fasos kepada pemerintah daerah

 

4.     Membangun sarana dan prasarana infrastruktur sebelum

memberikan ijin perumahan.

11 Ketenagakerjaan

a.  Belum tersedianya Balai Latihan Kerja 

 

 

 

b. Lemahnya pengawasan terhadap pelanggaran praktek-praktek

ketenagakerjaan. Contoh kasus : Banyak perusahaan outsourcing

dimana ketika masa kerja sudah mencapai 3 tahun tidak dijadikan

karyawan tetap

1.     Pemerintah Kabupaten segera menyediakan Balai Latihan

Kerja (BLK) untuk mengantisipasi era globalisasi

 

2.     Melakukan pengawasan dan penegakkan hukum sesuai

dengan perundang-undangan yang berlaku

12 Ketahanan Pangan a.  Perkembangan pola pangan harapan yang menjadi dasar

distribusi pada tahun 2010 mengalami trend yang menurun, pada

tahun 2009 sebesar 80,3%, sedang pada tahun 2010 menurun

menjadi 74,7% atau menurun sebesar 5,6% 

b. Perkembangan ketersediaan pemenuhan kebutuhan pangan

pada tahun 2010 terjadi jarak/gap antara stok dan kebutuhan

1.     Melihat kondisi data dan permasalahan yang ada, dipandang

perlu untuk dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap keberadaan

Badan Ketahanan Pangan.

yang cukup tinggi dimana stok tersedia sebesar 129.121,02 ton

sedangkan kebutuhan sebesar 191.786,84 ton.

c.  Kedua indikator tersebut menunjukkan bahwa urusan

ketahanan pangan di Kabupaten Sidoarjo belum mampu

diusahakan untuk mampu mencukupi kebutuhan pangannya

sendiri atau pemenuhan kebutuhan pangan masih minus.

13

Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak

a.  Belum optimalnya program-program diikuti dengan kegiatan

yang terukur terhadap pemberdayaan perempuan, anak dan

masyarakat pedesaan. 

 

 

b. Kurangnya informasi terhadap perlindungan perempuan dan

anak sehingga masih sering terjadi kekerasan terhadap

perempuan dan anak. (Data LKPJ Tahun 2010)

1.     Merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan

yang terukur yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan,

anak dan masyarakat pedesaan.

 

2.     Memperbanyak informasi melalui media informasi yang ada

tentang pentingnya perlindungan perempuan dan anak, sehingga

diharapkan dapat menekan angka kekerasan terhadap perempuan

dan anak.

14

Keluarga Berencana dan

Keluarga Sejahtera

a.  Adanya penyimpangan penggunaan bantuan rehab rumah

miskin

1.     Melakukan pengawasan lebih ketat terhadap aliran bantuan

yang diperuntukkan bagi rehab rumah miskin

15 Perhubungan a.  Kelancaran lalu-lintas di Kabupaten Sidoarjo masih saja

terganggu, yang menyebabkan masih terjadi kemacetan lalu lintas

pada beberapa ruas jalan, hal ini disebabkan karena masih

banyaknya terminal-terminal bayangan, ijin usaha untuk jenis-jenis

usaha spesifik masih belum menyertakan dokumen Andal-

Lalinnya, traficlight yang tidak berfungsi dan belum terpasangnya

traficlight pada beberapa persimpangann jalan. 

 

 

 

 

 

 

1.     Memberikan perhatian khusus terhadap kelancaran lalu

lintas, dengan cara melakukan tindakan yang tegas terhadap

pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.

2.     Melakukan pelatihan kepada petugas penilai dokumen Andal-

Lalin agar dalam melakukan penilaian terhadap Andal-Lalinnya

dikemudian hari dapat dipertanggung jawabkan.

3.     Membuat perencanaan yang baik, melakukan kegiatan dan

pengawasan yang terintegrasi terhadap sarana dan prasarana

perhubungan sehingga diharapkan kedepan pelayanan

pemerintah daerah kepada masyarakat mendekati pelayanan

prima.

 

 

 

b. Impelementasi Perda Parkir Berlangganan tidak berjalan sesuai

dengan harapan, masih banyak ditemukan penyimpangan dan

pungli, hal ini disebabkan tidak maksimalnya dalam penegakan

perda parkir berlangganan.

 

 

4.     Meminta kepada Pemerintah Kabupaten untuk segera

mencabut Perda Parkir Berlangganan.

16 Komunikasi dan Informatika

a.  Penyajian informasi data Kabupaten Sidoarjo di web site resmi

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, untuk informasi desa maupun

kelurahan belum semuanya terinformasikan. Kalaupun ada, data

tersebut tidak up to date 

 

 

b. Belum maksimalnya penggunaan teknologi informasi pada

kantor-kantor desa

1.     Melakukan maintanance berkala terhadap informasi data

desa agar terus up to date dan melakukan pembenahan terhadap

informasi data desa agar semuanya bisa dengan mudah diakses

oleh masyarakat Sidoarjo maupun luar Sidoarjo guna kepentingan

promosi Kabupaten Sidoarjo.

 

2.     Meminta kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan

percepatan penggunaan teknologi informasi pada kantor-kantor

desa dengan mempersiapkan :

a. Sumber Daya Manusia sebagai pengguna

b. Kelengkapan sarana penunjang lainnya

17 Pertanahan a.  Pengurusan atas kepemilikan tanah (sertifikat) terlalu berbelit-

belit dan prosesnya lama. 

 

 

 

 

 

 

 

b. Masih banyak tanah pengganti hasil ruislag TKD yang belum

bersertifikat.

 

1.     Melakukan evaluasi terhadap sistem dan prosedur yang

sudah ada atas pelaksanaan pengurusan kepemilikan tanah

(sertfikat).

2.     Berdasar atas evaluasi sistem dan prosedur tersebut,

diharapkan pemerintah kabupaten untuk segera menyusun sistem

dan prosedur yang baru yang lebih memudahkan bagi masyarakat

untuk mengurus hak kepemilikan tanah (sertifikat)

 

3.     Meminta dengan segera untuk melakukan pendataan atas

tanah hasil ruislag, dan kemudian segera juga untuk tanah-tanah

tersebut segera dibuatkan sertifikatnya

 

 

 

 

18 Otonomi Daerah,

Pemerintahan Umum,

Administrasi Keuangan

Daerah, Perangkat Daerah,

Kepegawaian dan Persandian : 

A. Otonomi Daerah dan

Pemerintahan Umum

 

 

 

 

 

 

B. Administrasi Keuangan

Daerah

 

 

 

 

 

 

C. Perangkat Daerah dan

Kepegawaian

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.  Banyaknya honorarium untuk tim pada masing-masing SKPD,

apabila diakumulasi jumlah anggarannya cukup besar dan tidak

berbanding lurus dengan peningkatan kinerja dan prestasi kerja.

 

 

 

 

b. Pada tahun 2009, opini BPK dalam memberikan penilaian atas

hasil audit pelaporan keuangannya adalah Tidak Memberikan

Pendapat (TMP) menunjukkan ada bagian-bagian dalam pelaporan

keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang kurang terutama

pada bagian pelaporan dan penghitungan aset pemerintah

kabupaten

 

c.  Belum adanya perencanaan aparatur didalam pengaturan atas

jumlah dan fungsi (man power planning) dalam jangka pendek,

menengah dan panjang. Hal ini menyebabkan tingginya belanja

aparatur hingga mencapai 65% dari APBD.

 

 

 

 

 

3.     Pemberian honorarium tersebut dievaluasi dan dikaji kembali

peruntukannya, hendaknya pemberian honorarium diberikan pada

semua aparatur yang besaran pemberiannya disesuaikan dengan

beban kerja dan prestasi kerja berdasarkan

itu Pemerintah Daerah diharuskan memiliki Standar Analisis Biaya

(SAB) yang dikuatkan melalui Peraturan Bupati.

 

2.     Melakukan pemutakhiran data-data aset, baik keberadaan

maupun nilai aset.

 

 

 

 

 

 

3.     Menyusun perencanaan aparatur baik jumlah dan fungsi (man

power planning) baik jangka pendek, menengah, dan panjang.

Disisi lain pengangkatan PNS dalam setiap tahunnya harus ada

pembatasan sesuai dengan standar kebutuhan, sehingga efisiensi

anggaran dapat dilakukan yang nantinya anggaran tersebut dapat

dialokasikan pada program dan kegiatan yang lebih menyentuh

 

langsung kepada masyarakat.

 

 

 

 

19

Kesatuan Bangsa dan Politik

Dalam Negeri

a.  Tingginya pelanggaran yang terjadi atas produk hukum daerah.

Misal : pelanggaran atas peraturan daerah. 

 

 

 

 

 

 

1.     Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang perda-

perda atau peraturan lain yang ada di Kabupaten Sidoarjo kepada

masyarakat serta kegunaan perda atau peraturan

diberlakukan.

2.     Memberikan sanksi yang tegas kepada siapa saja bila terjadi

pelanggaran, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

20 Perencanaan Pembangunan

a.  Masih tidak terintegrasinya antar dokumen perencanaan

sektoral, RPJP-RPJM-RKPD, ditambah adanya PP No. 38 Tahun 2007

yang didalamnya mengatur tentang urusan pemerintah daerah,

menyebabkan pelaksanaan pembangunan daerah menjadi tidak

berjalan selaras dengan indikator kinerja yang diharapkan.

1.     Melakukan review ulang terhadap dokumen perencanaan

yang ada, diawali dengan melakukan review rencana 25 tahunan

atau jangka panjang (RPJP), diikuti dengan rencana jangka

menengahnya atau rencana 5 tahunan (RPJM) untuk selanjutnya

menjadi acuan bagi penyusunan rencana pembangunan

tahunannya (RKPD).

21 Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa

a.  Pembinaan terhadap para aparatur Desa selama ini masih

bersifat parsial dan masih kurang intensif. 

 

 

 

b. Produk Hukum Desa banyak terjadi overlap dengan peraturan

perundangan diatasnya sehingga perlu adanya evaluasi dari

satker / Instansi  yang  bersangkutan.

 

c.  Masih ditengarai dana PNPM mandiri (P2KP) tidak bergulir

1.     Melakukan pembinaan berupa pelatihan kepada Aparatur

Desa secara terencana dan menghasilkan output yang jelas guna

pengukuran kinerja keberhasilan atas pelaksanaan kegiatannya.

 

2.     Melakukan penyuluhan kepada aparat desa dan masyarakat

desa tentang strukturisasi produk hukum, mulai dari produk

hukum nasional sampai kepada produk hukum desa.

 

3.     Melakukan up date data, yang dilakukan oleh tim

pendamping dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sehingga

sebagaimana mestinya

diharapkan dari data yang terkumpul dapat diketahui nama-nama

penerimanya dan realisasi

demikian pada periode berikutnya tidak terjadi pendua kalian

penerimaan untuk orang yang sama dan pemerataan peneriman

dana PNPM dapat tercapai.

 

 

22 Sosial

a.  Belum disediakannya sarana penampungan dan pembinaan

terhadap Penyandang Masalah Kesejahteran Sosial. 

 

 

b. Masih ada panti-panti asuhan yang belum terdaftar dan

pencatatan data panti asuhan yang telah menerima bantuan

masih kurang transparan.

 

1.     Membangun sarana penampungan dan pembinaan terhadap

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial sesuai dengan standar

bangunan, layak huni dan mempertimbangkan kesehatan

lingkungan.

 

2.     Melakukan pendataan secara periodik terhadap panti-panti

asuhan yang ada di wilayah Kabupaten Sidoarjo serta dibutuhkan

juga laporan yang akurat dan transparan atas pemberian bantuan

yang sudah diberikan.

23 Kebudayaan

a.  Kurangnya upaya pelestarian kesenian asli daerah Sidoarjo dan

juga kurangnya perhatian terhadap seniman yang ada diwilayah

Kabupaten Sidoarjo akan membawa dampak buruk kedepan yaitu

hilangnya kesenian asli daerah Sidoarjo, ditambah lagi masuknya

budaya-budaya asing akan mempercepat kemungkinan buruk

tersebut terjadi.

1.     Melakukan pendataan terhadap jenis-jenis kesenian asli

Sidoarjo. 

2.     Melestarikan kesenian-kesenian asli Sidoarjo dengan cara

bekerja sama dengan kelompok-kelompok seni yang ada di

Kabupaten Sidoarjo.

3.     Memberikan apresiasi kepada para seniman di Kabupaten

Sidoarjo berupa waktu dan ruang untuk pementasan karya-karya

seni mereka.

24 Statistik

a.  Masih besarnya ketergantungan Pemerintah Daerah Kabupaten

terhadap data-data dari BPS, padahal tidak semua data dalam

kaitannya dengan perencanaan pembangunan daerah dapat

disediakan oleh BPS.

1.     Memiliki tenaga atau pegawai sendiri dari Pemerintah

Kabupaten Sidoarjo yang mampu mengumpulkan dan mengolah

data.

25 Kearsipan a.  Belum adanya koordinasi dan kerjasama antara Perpustakaan 1.     Melakukan pembinaan kearsipan kepada semua SKPD agar

dan Arsip dengan SKPD, sehingga pengarsipan pada SKPD belum

tertata dengan baik kearsipan di masing-masing SKPD dapat berjalan lebih baik.

26 Perpustakaan

a.  Kurangnya SDM yang mampu memahami manajemen atau

pengelolaan buku-buku di perpustakaan. 

 

 

 

b. Sulitnya SKPD untuk melakukan akses secara langsung atas

katalog buku-buku yang ada di perpustakaan

1.     Melakukan pembinaan terhadap SDM di perpustakaan agar

mereka mengerti pengelolaan perpustakaan mulai dari

penerimaan buku baru, pencatatan, pengawasan dan perawatan

buku-buku yang ada di perpustakaan.

2.     Membuat sistem informasi perpustakaan bebasis Web Server

2.    URUSAN KHUSUS PEMERINTAH DAERAH

Urusan Permasalahan Rekomendasi

 

1

 

Badan Usaha Milik Daerah

(BUMD)

 

a.  Adanya kucuran dana pinjaman dari PDAM kepada Deltras

sebesar Rp. 3 M yang tidak sesuai dengan fungsi PDAM sebagai

Perusahaan Daerah yang bergerak di bidang penyediaan air

bersih.

 

b. Belum adanya pertanggungjawaban kinerja dan keberadaan

aset PT. Sidoarjo Membangun yang terlikuidasi

 

c.  Penggunaan modal yang digunakan untuk pemberian kredit

yang dilakukan oleh BPR Delta Artha yang sudah terserap

menunjukkan prosentase 97,2% untuk PNS dan 2,8% untuk usaha

kecil, angka tersebut menunjukkan jumlah prosentase yang cukup

signifikan, tetapi di sisi yang lain dengan melihat prosentase

besaran yang diterima oleh kreditor pada PNS jauh lebih besar

dibanding usaha kecil menunjukkan kurang berpihaknya BPR Delta

Artha kepada usaha kecil.

 

1.     Diharapkan kepada Saudara Bupati untuk melakukan evaluasi

menyeluruh terahadap kinerja PDAM Delta Tirta.

 

 

2.     Kepada Saudara Bupati diharapkan melakukan laporan hasil

audit yang telah dihasilkan oleh auditor kepada DPRD Kabupaten

Sidoarjo.

 

3.     Diharapkan kepada manajemen

inovatif mencari kreditur selain PNS, akan menjadi lebih baik agar

mencari kreditur dari usaha kecil guna mengangkat potensi

ekonomi lokal.

2 PT. Lapindo a.  Pengeboran baru yang dilakukan oleh PT. Lapindo sebanyak 7 1.     Pengeboran baru yang dilakukan oleh PT. Lapindo sebanyak 7

(tujuh) titik, jangan sampai terjadi kembali kesalahan yang kedua

kali dimana kasus luapan lumpur sampai saat ini menyisakan

masalah berkepanjangan.

(tujuh) titik harus benar-benar memperhatikan ketentuan dan

prosedur yang berlaku. Maka seluruh ganti rugi yang belum

dibayarkan kepada masyarakat, pengusaha (industri), dan aset

daerah harus diselesaikan secara lunas baru pemerintah

kabupaten boleh memberikan ijin pengeboran.

 

Rapat Dewan yang terhormat ;

Berdasarkan hasil tersebut diatas, kami sampaikan Apresiasi yang Positif dan penghargaan yang

setinggi-tingginya kami sampaikan kepada Sdr. Bupati Sidoarjo hasil Pemilukada periode tahun 2010-

2015 yang telah menunjukan kinerja dalam rangka mengembalikan fungsi alun-alun Sidoarjo kepada

fungsi yang semestiya dengan melakukan relokasi PKL ke Halaman GOR dengan kondisi yang sangat

kondusif, hal ini adalah merupakan starting dalam mengembalikan citra dan kewibawaan Pemerintah

Kabupaten Sidoarjo, akan tetapi masih banyak tugas lain menunngu dibelakang yang juga dilakukan

dalam hal penertiban seperti, Reklame, Mini Market, Tower dan Bangunan-bangunan liar.

 

VIII. KESIMPULAN, SARAN DAN USUL

Dari Hasil Pembahasan tersebut diatas, maka Panitia Khusus LKPJ DPRD Kabupaten Sidoarjo

mengusulkan kepada Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk :

1.     Menerima Laporan Panitia Khusus LKPJ DPRD Kabupaten Sidoarjo terhadap Laporan

Keterangan Pertanggung jawaban Bupati Sidoarjo Tahun Anggaran 2010, berserta catatan dan

semua lampirannya.

2.     Mengusulkan Rekomendasi Panitia Khusus LKPJ DPRD Kabupaten Sidoarjo terhadap Laporan

Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Sidoarjo Tahun Anggaran 2010 pada Rapat Paripurna

untuk ditetapkan menjadi Keputusan DPRD Kabupaten Sidoarjo.

 

X.    PENUTUP

Demikian Laporan Panitia Khusus yang dapat kami sampaikan, mohon maaf bilamana, terdapat hal-

hal yang kurang berkenan. Atas nama seluruh Panitia Khusus LKPJ DPRD Kabupaten Sidoarjo

mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Rapat dan segenap Anggota Dewan serta hadirin atas

kesabaran dan perhatiannya dalam mengikuti penyampaian laporan ini.

Akhirnya marilah kita bersama memanjatkan do’a kepada Allah SWT semoga hasil kerja Panitia

Khusus dan tugas-tugas konstitusional lainnya mendapatkan ridho dan pertolongan-Nya. Amiin

Wassalamualaikum Wr. Wb.

 

PANITIA KHUSUS LKPJ BUPATI SIDOARJO TA. 2010

DPRD KABUPATEN SIDOARJO

Ketua,                                      Wakil Ketua,

T t d                                              T t d

 

ISWAHYUDI, SE.           Drs. MASHURI BS.