Menimbang

' \ ... ....,,....

' \... . ..-

_BUPATI JAYAWIJAYA PERATURAN BUPATI JAYAWlJAYA

NOMOR 0 ~ TAHUN 201'1 ..

TENTANG PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH~N BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA ~ ·,~· ..

BUPATI JAYAWIJAYA y

a. bahwa untuk kelancaran pemungutan Pajak:1Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, maka sambil menunggu peneta1Jan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi sesuai 1..Jndang·undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dipandang j;ierlu melakukan pengaturan di dalam pelaksanaannya;

.--!

b. bahwa pengaturan sebagaimana huruf ·a~ untuk menjaga kefakuman dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat;

c. bahwa untuk maksud tersebut sebagaimana huruf a dan b di atas maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Jayawijlya;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 196'9 tetftang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten·kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47) ;

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papu·a (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 terttang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana tclah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 20'00 Nomor 129, tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengad ilan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286;

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tah·un 2003 Nomor 47 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang·Undangan (Lemberan Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

,.

' ' I •

/. - ...

\ ..........

, _.--..._ i ; \.,../

;

-2-

7. Undang·Undang Nomor 32 Tahun 2004 tent'ang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125), sebagairnana t'elah diubah dengan Undang­Undang Nomor Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Pera\uran Pernerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 T atuf:i.-20~5 ten tang Peruba~a~ Undang­Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang ~"'ittenntah Daerah menjadl Undang­Undang (Lembaran Negara Tohun 200~;~Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahu·n 2004 te·mang Perimbangan Kewangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah D-aerah (Lemb·aran Negara Tahun 2004 Nomor 126);

9. Undang·undang Nomor 28 Tahun 2007 te'htang Ketentuan Umum Perpajak'an (Lemb·aran Negara Tahun 2007 Nomar 85, Tarn bahan Lembaran Negara Nomor 4740);

10. Undang-Undang Namor 22 Tahun 2009 tentan·g Lalu lintas dan angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 19'6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 t-entang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahu-n 1997 tentang Pelaporan atau Pemberitahuan Perolehan He~k atas Tcmah dan atau Bangunan (Lernbaran Negara Tahun 1997 Nomor 77, Tambahan lernbaran Negara Nomor 3706);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang cara penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan surat paksa (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 247, Tam bah an Lembaran Negara Nomor 4049) ;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 20'00 tentang tatacara penjualan barang sitaan (Lembaran Negara T a hun 2000 Nomor 248, Tam bah an Lembaran Negara Nomor 4050);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 200'0 tentang Tatacara Penyenderaan, Rehabil itasi Nama Baik Penanggung Pajak dan Pemberian Ganti rugi dalam rangka penagihan pajak dengan surat paksa (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4051) ;

16. Peraturan Pemetintah Nomor 58 T ahu·n 2005 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 T a hun 201 0 ten tang T ata Cara Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak D-aerah dan Retribusi Daerah(Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 11 9) ;

18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.03/2009 tanggal 5 Februari 2009 mengubah Keputusan Menteri Keuangan Ncmor 516/KMK.04/2000. Peraturan ini mengubah Pasal 3 huruf b Keputllsan Menteri Keuangan Nomor 516/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Penentuan Besarnya Ni lai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah beberapa kal i diubah terakhir dengan Peratu ran Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.03/2008;

\

I '

I .. _ ..

Menetapkan

-3-

19. Keputusan bersama Dirjen Pajak dan Dirjen Anggaran Nomor KEP-26!PJ.6/1997 dan 6399a/A.6/61/1997 tentang Tatacara Pembayaran/Penyetoran, Pemindah Sukuan Penerimaan, dan Pembagian Hasii ~Penarimaan Sea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ;

20. Keputusan bersama Dirjen Pajak dan Dirjen Ang·ga·ran Nomor KEP-27/PJ.6/1997 dan 6399b/A.6/61 /1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;

21. Keputusan bersama Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara dan Dirjen ' Pajak Nomor KEP-27/PN/1997 dan KEP-28/PJ .6/1997 tentang Laporan Sulanan Pembuatan Risalah Lelang oleh Kepala Ka·ntor Lelang I Pejabat Lelang.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN SUPATI JAYAWIJAYA TENTANG PAJAK SEA PEROLEHAN HAK ATASTANAHDANBANGUNAN

BASI KETENTUAN UMUM

P~rsal1

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;

2. Daerah adalah Kabupaten Jayawijaya; 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD , adalah Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Jayawijaya sebagai Badan Legi'slatif Daerah Kabupaten Jayawijaya; 4. Bupati Kabupaten Jayawijaya, selanjutnya disebut Bupati ialah Kepala Daerah dan Kepala

Pemerintahan yang bertanggungjawab penuh menyelengg·arakan Pemerintahan di Kabupaten Jayawijaya dan sebagai wakil pemerintahan di Kabupaten Jayawijaya;

5. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang selanjutnya disingkat DPPKA adalah Dinas Pendapatan Pengeloalaan Keuangan dan Aset Kabup-aten Jayawijaya;

6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah dan atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

7. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang t-erutang oleh orang ptibadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang~undang , dengan ti·dak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Badan adalah sekumpulan orang oan/atau modal yang merupakan kesatuan , baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (SUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayas:an , organisasi massa, organisasi sosial politik, ata·u organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan berttuk bad an lainnya;

8. Be a Perolehan Hak atas T anah dan Bangunan yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan;

' .

.f j ' ..

• 9. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunc;n adalah p'e'rbuata·n atau peristiwa~ hukum yang

men~rakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bang·unan oleh -orang pribadi atau bad an; 10. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta

bangunan diatasnya sebagaimana dimaksud dalam und:ang-undang bidang pertanahan dan bangunan;

11 . Wajib Pajak adalah orang pribadi a·tau Bada·n yang dapat diken-akan pajak; 12. Sural Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah sural yang oleh

Wajib Pajak digunakan untuk melapork3n penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan petundang-undangan perpajakan daerah;

13. Sural Setoran Pajak Daerah, yang selan'ju'tnya disingkat SSPD, acdalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besamya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan , yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah sural ketetapan pajak yang menentukan tambahan alas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

16. Sural Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disin·gkat SKPDN, adalah sural ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kred it pajak .

17. Sural Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah sural ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang .

18. Sural Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah sural untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif betupa bung a dan/atau denda.

19. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapafl ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Sural Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Sural Ketetapan Pajak D'aerah Kurang Sayar Tamb·ahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil , Surat Ketetapan Pajak Daerah lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak o·aerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan .

20. Surat Keputusan Keberatan adalah sural keputU'san atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak D'Crerah, Surat Ketetapan Pajak 0-aerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Sayar Tambahan, Sural Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

21 . Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

22. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung· pajak tethadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan peraturan pen.mdang­undangan perpajakan yang berlaku .

23. Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keput1.Jsan yang dapat diajukan gugatan berd·asarkan peraturan perundang·undangan;

-5·

BAS II PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ArAS TANAH DAN BANGUNAN

sa;gian Ke·satu ~:arna Pajak

Pasal 2

DBng·an nama Pajak Bea Peroleh-an Hak atas Tanah dan Bangunan ad·aiah Perolehan Hak atas Tanah dan Ban·gunan.

Bagian Kedua Objek Pajak

(1) Objek Pajak Sea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan a·dalah Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;

(2) Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) meliputi : a. Pemindahan hak karena :

1) Jual Beli ; r-..... 2) Tukar menukar; t/ '· .,.; 3) Hibah;

4) Hibah Wasiat; 5) Waris; 6) Pemasukan dalam perseorangan atau badan hukum lairmya ; 7) Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan; 8) Penunjukan pembeli dalam lelang; 9) Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukurn tetap; 1 0) Penggabunggabunganpeleburanusaha; 11) Pemek·aran usaha atau hadia usaha.;

b. Pemberian hak baru karena: 1) Kelanjutan pelepasan hak; 2) Diluar pelepasan hak;

(1) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) adalah : a. Hak milik; b. Hak guna usaha; c. Hak guna bangunan ;

\,~· d. Hak pakai; e. Hak milik atas sa'tuan rumah s·usun; f. Hak pengelola;

(2) Objek pajak y·an·g tidak dikenakan B·ea Peroft:h·an Hak atas Tarrah dan Ban , un . . 1 adalah Objek Pajak yang diperoleh: a. Perwakfla·n diplomatik dan kortsulat berdsarb'1'"' 1.:~ ·1 perlakuan tin':bal !:i ~1Jir

b. Negara untuk menyelenggarakan P'emerin ~ ·A ; n atau untuk pelaksan:.1 I' .;mbangunan guna kepentingan umum

c. Bad an perwakilan lembaga internasional \'~~ j itetapkan dengan Peratt " an V1enteri Keuangan denga·n syarat tidak menjalankan · U;-:-,_:. ~nelakukan Kegiatan laii Jilu; fungsi dan tug as atau perwakilan organisasi tersebut

d. Orang pribadi atau Badan karena korr, ,_Hau perbuatan hukum lain r ngan tidak adaflya perubahan na·manya

e. Orang pribadi atau badan karena ~: ·.: 1:af f. Orang p-ribadi atau badan yar .takan untuk kepenti'ngan ibcrd·ah.

' \. -··

,. -6-

Bagian Ketiga Subjek Pajak

Pasal4

(1) Subjek Pajak Be a Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan a-dalah orang pribadi atau bad an ya-ng mernperoleh Hak Tanah dan atau Bangunan .

(2) Wajib Pajak Bea Perolehan Hak atas T anah dan Bangunan a·cJ:alah orang pribadi atau bad an yang mernp·eroleh Hak atas Tanah dan Bangunan.

Bagian Keernp·at Dasar Pengenaan Paj-a·k

Pasal 5

(1) Dasar pengenaan Be a Peroleha·n Hak atas Tanah da·n Ban gun an atl'alah perolehan objek Pajak (2) Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pad a ayat (1 ), dalam hal :

a. Jual beli allalah harga transaksi b. Tukar-menukar adalah nilai pasar c. Hibah adalah nilai pasar d. Hibah wasiat adalah nilai pasar e. Waris adalah nilai pasar f. Pemasukan dalam perseToan atci"u badan lainya adalah nilai pa-sar; g. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar; h. Peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah

nilai padat; i. Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepaS'an hak adalah nilai pasar; j. Pemberian hak baru atas tanah diluar pelepas"n hak adalah nilai pasar; k. Pen·ggabungan usaha adalah nilai pasar; I. Peleburan usaha adalah nilai pasar; m. Pemekaran adalah nilai pasar; n. Hadiah adalah nilai pasar; o. Penunjuk·an pernbeli dalam lelang adalah harga transaksi ya-ng tercantum dalam risalah lelang;

(3) Apabila nilai perolehan objek pajak sebagaimc.na dimaksud dalam ayat (2) huruf a sampai dengan n tidak diketahui atau lebih rendah dari pada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjad inya perolehan, dasar pengenaal1 pajak yang dipakai adalah NJOP pajak Bumi dan Bangunan.

(4) Besarnya nilai perolehan Objek Pajak Tidak kena Pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) setiap wajib pajak;

(5) Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat ycmg dlterima orang pribadi yan·g masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam ga~s keturunan lurus atau derajat keatas atau satu derajat ke bawah dengan pemberian hibah wasiat, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

(6) Nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;

Bagian Kelima Tarif Pajak

Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di tetapkan sebesar 5% (lima persen)

\,..,

Bagian Keen-am Perhitungan Pajak Terutang

Pasal7

Besaran pokok Pajak Sea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sabagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) setelah dikurangi nilai jual Obje·k Pajak tidak ken a Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal5 ayat (4).

Bagian Ketujuh Masa Pajak dan Saat Pajak TenJt~ng

Pasal 8

(1) Masa Pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender. (2) Saat yang menentukan pajak yang terutang ad alan menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1

Januari.

s·agian Ked·elapan Saat Pajak Terutang

Pasal9

(1) Saat terutangnya Pajak Be a Perolehan Hak atas Tanah dan a tau Bangunan ditetapkan untuk: a. Jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditcmdatan·ganinya akta. b. Tukar-menukar adalah sejak dibuat dan ditandatanganinya akta. c. Hlbah adalah sejak dibuat dan ditan·datanganinya akta. d. Hibah Wasiat adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatan-ganinya akta . e. Waris adalah sejak yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang

pertanahan. f. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain-nya adalah sejak tang-gal dibuat dan

ditandatanganinya akta. g. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tang·gal dibuat dan ditandatarrganirrya

akta . .._ _~· h. Putus·an hakim adalah sejak tangg-al putusan pengadilan yc:rng mempunyai kekuatan hukum yan·g

tetap. i. Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah sejak t-anggal

diterbitkannya surat keputusan pemberian hak. j. Pemberian hak baru diluar pelepasan hak adalah sejak tanggcll diterbitkannya sura! keputusan

pemberian hak. k. Penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta. I. Peleburan usaha adalah sejak tan8gal dibuat dan ditandatanganinya akta. m. Pemekaran usaha sejak tanggal dibuat dan dit'andatanganiny-a akta. n. Ha'diah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta. o. Lelang adalah sej·ak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta.

(2) Pajak yang terutang harus dilunasi pad a saat terjadinya peroleh·an hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

-8-

Bagian Kesembilan Ketentu,an Peraliha·n

Pasal 10

(1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatang-cmi akta pemindahan Hak atas Tanah dan atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pemtrayaran pajak.

(2) Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat menandatangani risalah Perolehan Hak atas Tanah dan atau bangunan setelah wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.

(3) Kepala Kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas Tanah atau pendaftaran peralihan Hak atas Tanah setelah waj ib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.

(4) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara melaporkan pembuatan akta atau risalah lelang Perolehan hak atas Tanah dan atau Bangunan kepada Bupati paling lam bat 10 (sepulu) bulan berikutnya.

(5) Pejabat Pembuat Akta tanah/Notaris dan Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp . 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap pelanggaran .

(6) Pejabat pembuat Akta T ana/Notaris dan Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp . 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupaiah) untuk setiap pelanggaran .

(7) Kepala kantor bidang pertanahan yang melang·gar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(8) Tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ke·sepuluh Wialyah Pemungutan

Pasal11

Pajak yang t'erutang dipungut di wilayah Kabupaten Jayawijaya.

B·A·B Ill PEMUNGUTAN PAJAK

B·agian Kesatu Sistem Pemungutan

Pasal 12

(1) Tiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD. (2) SPTPB sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta

ditandatangani oleh Wajib atau Kuasanya. (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) hams disamp·aikan kepada Bupati selarribat-lambatnya

15 (lima belas) hari setelah berakhir masa pajak. · (4) Bentuk isi dan tata cara pengisian SPTPD ditet,apkan oleh Bupati. (5) SPTPD dianggap tidak disa:mpaikan , apabila tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung

Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1 ) dan tidak sesuai bentuk, isi dan lata cara pengisian

sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

' -9·

Badian Ke·dua Tata Cara Pemungutan

(1) Pemungutan pajak dilarang diborongkcm. (2) Setiap wajib pajak membayar pajak yang terutan·g berdasarkcm sura! ketetapan pajak atau dibayar

sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan Perundang-undangan perpajakan. (3) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Bupati dibayar dengan

menggunak·an SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan. (4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pl:rda ayat (3) berupa karcis dan nota

pethitung·an . (5) Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dlbayar dengan menggunakan SPTPD,

SKPDKB, dan atau SKPDABT.

Pas.al14

(1) Dalam jarrgka waktu 5 (lima) Tahun sesudah saat terutangnya p'aj-ak, Bupati dapat menerbitkan: a. SKPDKB dalam hal:

• I

\ .~ 1. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau ket'etangan !'Grin, pajak yang terutang tidak kurang bayar.

2. Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu tertentu setelah ditegur s·ecara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat te-guran.

3. Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yan-g terhutang dihitung secara jabatan. b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan atau yang semula belum terungkap yang menyebabk·an

penarnbahan jumlah pajak yang terut'ang . c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besamya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak

terutang dan tidak ada kred it pajak. (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) huruf a

angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administrasi berupa bu-nga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagairnana dimaksud pad a ayat (1) huruf b 1,____ dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan

pajak tersebut.

l __

(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

(5) Jumlah Pajak terutang dalam SKPDKB sebagaiamna dimaKsud p~da ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga s·ebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu pal ing tama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis pajak yang dapai dipungut berdasarkan penetapan Bupati atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dan Ketentuan lainnya berkaitan dengan pemungutan pajak diatur dengan Keputusan Bupati ;

. •.• .,

-10-' .

Pasal 16

(1) Tata Cara penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamal\an, SPTD, SKPDKB, dan SKPDBKT sebagaimana dimaksud dalam pasal14 ayat (3) dan ayat (5) diatu-r dengan Keputusan Bupati.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai lata cara pengisian dan penyampaian SKPD atau dokumen lain y-ang dipersam-akan, SPTPD, SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam pasal14 ayat (3) dan ayat (5) diatur dengan Keputusan s·upati.

(1) Bupati dap-at menerbitkan STPD jika:

Bagi-an Ketiga Surat Penagih.an Pajak

Pasal 17

a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar. b. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembafaral1 sebagai akibat salah tulis dan atau

salah Mung. c. Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga·trunga dan atau denda.

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagairnana dimaksud pad a ayat (1) huruf a dan b dilarnbah dengan sanksi administrasi b'erupa bunga-bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

(3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo p·emb-ayaran dikenakan sanksi adrninistrasi berupa bu·ngan sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih rnelalui STPD.

Bagian Keempat Tata Cara Pembayaran dan Pe-rr~r~riha·n

Pas:al18 .... ' '• .

(1) Pembayara·n pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas. · .. (2) Bupati menentukan tapggal jatuh tempo pembayaran dan ptmyetoran pajak yang terutang paling lama

30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterirnarrya SPPT oleh wajib pajak.

(3) SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan pembetulan, Surat Keputusan keberatan, \........ dan utus·an banding, yang rnenyebabkan jumlah pajak yang haru·s dibayar bertambah merupakan

dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu p·aling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

(4) Bupati atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran. penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran pajak diatur dGngan Keputusan Bupati.

Pasal 19

(1) Pajak yang terutang bedasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan dan putusan banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak ada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.

r---. . (

'~ ........... ..-·

-11-

·' · (2) Penagihan Pajgk dengan surat paksa sebcrgaiaman dimaksud ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang~undangan .

Pasal2'0

(1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.

(2) Bentuk jenis isi , ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pad a ayat (1). ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kelima Keberatan dan Banding

Pasal 21

(1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Rejabat yang ditunjuk atas suatu : a. SPPT b. SKPD c. SKPDKB

I d. SKPDKBT I e. SKPDLB

f. SKPDN dan g. Pemotongan atau pemung-utan pajak oleh pihak ketig:a berdasarkan ketentuan peraturan

Perundang-undangan perpajakan D·aerah. . (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasJn yang jelas. (3) Keberatan harus diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tangg·al surat, tanggal pemotongan atau

pemungutan sebagaimana dimaksud pad a ayat (1 ), kecual i jika waj ib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya .

(4) Keberatan dapat diajukan apabila wajib pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak.

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan seb·agaimana dimaksud pad a ayat (1 ), ayat (2) , ayat (3) dan ayat (4) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan .

(6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat Pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

Pasal22

(1) Supati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua be las) bulan, sBjak tanggal surat keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima s-eluruhnya atau sebagian , menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pad a ay-at (1) t~·lah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan ters~~ dianggap dikabulkan.

Pasal23

(1) Wajfb Pajak dapat mengajukan p·ermohonan band.ing hanya kepa'da pengadilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan olah BupatL

' .

-12-' I

·• '(2) PermohonaM banding sebagairnana dimaksud pad a ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jan-gka waktu 3 (tig3) bulan sejak keputusan diterima dilampiri salinan dari sural keputusan keberatan tersebut.

(3) Pengaj'uan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding .

Pa·sal24

(1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan u·ntuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan .

(2) lmbalan bung a sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) dfhitung s-ejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkarmya SKPDLB.

(3) Dalam hal keberatan wajib pajak drtolak atau dikabulkan s-ebagian, wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh perse-n) dari jumlah pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. ·

(4) Dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan banding , sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tidak dikenakan.

1 (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagaian, wajib pajak dikenai sanksi \.,._..

administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Keenam Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ket-stapan,

dan Penghapusan Atau Pengurangan Sank·si Administratif

Pasal25

(1) Bupati berdasarkan permohonan wajib pajak dapat membe-ri'kan pengurangan , keringanan dan pembebasan pajak.

(2) Tata cara pemberian pengurangan, ke-ring-anan dan pembebas·an pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

Pas:al 26

(1) Atas permohonan wajib pajak atau karen a jabatannya Bupati dapat membetulkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau SPPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan atau kesalahan hitung dan atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah . .

(2) Bupati dapat: a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrattf berupa bunga, denda dan kenaikan pajak

yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karen a kekhilafan wajib pajak atau bukan kart:ma kesalahannya.

b. Mengurangkan atau membatalkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau SPPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar.

c. Mengurangkan atau membatalkan STPD. d. Membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak

sesuai dengan tata cara yang ditentukan. Dan

·~--~~,_.~ :•

1·. )

- - - - ------- ---

-13-I I '

..... 1 e. Men·gurangkan ketetapan pajak terutang berda·sarkan pertimb·angan kemampuan membayar wajib

p·ajak atau kondisi tertentu objek pajak.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atao penyhapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana airnaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagi~n Ketujuh Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Pasal27

(1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pe·ngembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati atau Pejabat, secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya : a. Nama dan alamat Wajib Pajak; b. Masa Pajak; c. Besamya kelebihan pembayaran pajak; d. Alasan yang jelas .

.-.._ (2) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya petmohonan pembelian · pembayaran pajak seba·gaimana dirnaksud pad a ayat (1) harus memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan p·engemb·alian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB haws diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apab·ila wajib pajak mempunyai hutang· pajak lainnya kelebihan pembayaran pajak sebagaiman·a dimaksud pad~ ayat (2) langsung diperhituflgkan untuk melun·a·si terlebih dahulu hutang pajak yang dimaksud.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).

(6) Apabila pengembalia~ kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati atau Pejabat membetikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas kkterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan de·ngan hutang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 ayat ( 4) pembayatannya dilakukan dengan car a pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

Bagian Kedelapan Kadaluarsa

Pasal 29

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak kecuali apabila wajib pa~~ melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.

(2) Kadaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksu'd pada ayat ('!~ tertangguh apabila: a. Diterbitkan surat teguran dan surat paksa atau, b. Ada p·engakuan hutang pada wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung .

.~ . .. '

-14-

BABVI KETE'NfUAN PENUTUP

Pasal 30

P'eeraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap oran·g dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabufaten Jayawijaya.

'·