kuningankab.go.id tahun... · undang-undang nor-nor 14 tahun 1950 ... marga,badan kesatuan...

9

Upload: buidat

Post on 27-Apr-2019

221 views

Category:

Documents

0 download

Report

Download

Embed Size (px):

TRANSCRIPT

Page 1: kuningankab.go.id TAHUN... · Undang-Undang Nor-nor 14 Tahun 1950 ... Marga,Badan Kesatuan Bangsa,Politik dan Perlindungan ... PENCAPAIAN SPM BIDANG PEMERINTAHAN DAI-AM NE-GERI Pasal

Page 2: kuningankab.go.id TAHUN... · Undang-Undang Nor-nor 14 Tahun 1950 ... Marga,Badan Kesatuan Bangsa,Politik dan Perlindungan ... PENCAPAIAN SPM BIDANG PEMERINTAHAN DAI-AM NE-GERI Pasal

Page 3: kuningankab.go.id TAHUN... · Undang-Undang Nor-nor 14 Tahun 1950 ... Marga,Badan Kesatuan Bangsa,Politik dan Perlindungan ... PENCAPAIAN SPM BIDANG PEMERINTAHAN DAI-AM NE-GERI Pasal

Page 4: kuningankab.go.id TAHUN... · Undang-Undang Nor-nor 14 Tahun 1950 ... Marga,Badan Kesatuan Bangsa,Politik dan Perlindungan ... PENCAPAIAN SPM BIDANG PEMERINTAHAN DAI-AM NE-GERI Pasal

Page 5: kuningankab.go.id TAHUN... · Undang-Undang Nor-nor 14 Tahun 1950 ... Marga,Badan Kesatuan Bangsa,Politik dan Perlindungan ... PENCAPAIAN SPM BIDANG PEMERINTAHAN DAI-AM NE-GERI Pasal

Page 6: kuningankab.go.id TAHUN... · Undang-Undang Nor-nor 14 Tahun 1950 ... Marga,Badan Kesatuan Bangsa,Politik dan Perlindungan ... PENCAPAIAN SPM BIDANG PEMERINTAHAN DAI-AM NE-GERI Pasal

Page 7: kuningankab.go.id TAHUN... · Undang-Undang Nor-nor 14 Tahun 1950 ... Marga,Badan Kesatuan Bangsa,Politik dan Perlindungan ... PENCAPAIAN SPM BIDANG PEMERINTAHAN DAI-AM NE-GERI Pasal

Page 8: kuningankab.go.id TAHUN... · Undang-Undang Nor-nor 14 Tahun 1950 ... Marga,Badan Kesatuan Bangsa,Politik dan Perlindungan ... PENCAPAIAN SPM BIDANG PEMERINTAHAN DAI-AM NE-GERI Pasal

Page 9: kuningankab.go.id TAHUN... · Undang-Undang Nor-nor 14 Tahun 1950 ... Marga,Badan Kesatuan Bangsa,Politik dan Perlindungan ... PENCAPAIAN SPM BIDANG PEMERINTAHAN DAI-AM NE-GERI Pasal

Situs Resmi BPKP-RI...TA PENGAÑTAR Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nor-nor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai pengguna …

mscdoctor.feb.ugm.ac.idmscdoctor.feb.ugm.ac.id/wp-content/uploads/2019/02/Surat-Keputusan... · Undang-Undang Nor-nor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik

GAIKINDO – Gabungan Indostri Kendaraan Bermotor Indonesia · 2019. 9. 5. · Indonesia Tahun 2008 Nor-nor 166, Tambahan embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); Undang-Undang

kuningankab.go.id TAHUN... · sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun ... Pengarsipan/dokumentasi. ... Metoda dan Sistem Penyuluhan;

Sumutprov · 2020. 5. 5. · 1. GUBERNUR SUMATERA UTARA, bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nor-nor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

APBD 2017.pdfPROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG SALINAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH ... Undang-Undang Nor-nor

· pelaksanaan Undang-Undang Nor-nor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Proses penetapan pensiun tetap diberikan sesuai petunjuk teknis yang diatur dalam Peraturan Kepala

jdih.manadokota.go.idjdih.manadokota.go.id/file_pdf/perda-4-2016.pdf · Prograrn Walikota ke dalarn Strategi Pernbangunan Daerah, Kebijakan ... Undang—Undang Nor-nor 26 Tahun 2007

pidiekab.go.idpidiekab.go.id/wp-content/uploads/2019/01/PENETAPAN-PESERTA-YANG... · Undang-undang Nor-nor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang ... SD Negeri Glp. Payong SD Negeri Tumpok Laweung

kppntanjungbalai.files.wordpress.com · Undang-Undang Nor-nor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ... TATA CARA REVISI DAFTAR 'SIAN PEI-AKSANAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2010. BAB

jdih.manadokota.go.idjdih.manadokota.go.id/file_pdf/perwali-65-2016.pdf · Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat Il di Sulawesi:, 12 Tahun 2011 Undang-Undang Nor-nor ten tang ... kebersihan;dan

kuningankab.go.id · 2017-06-21 · dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik ... dan pelaporan hasil pengawasan. ... Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD);

filePeraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang—Undang Nor-nor 18 Tahun

dpdanareksa.com · Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam huruf c telah memenuhi persyaratan berdasarkan Undang- undang Nor-nor Il Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya;

database.kalbarprov.go.iddatabase.kalbarprov.go.id/_hukum/berkas_hukum/SK... · Undang-Undang Nor-nor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi ... b. melaksanakan monitoring

kpu-denpasarkota.go.id fileM emerh a tikan Undang Nor-nor I Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

ult.unesa.ac.id...Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2008 Nor-nor 61 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846)

berkas.dpr.go.id · 2002 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nor-nor 4250), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik

dinkes.kolakakab.go.iddinkes.kolakakab.go.id/wp-content/uploads/2018/06/... · (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495); 3. Undang-Undang Nor-nor

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 11 Tahun 2006 ... · Undang-Undang Nor-nor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara P-dana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nor-nor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

· Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Reclua Atas Undang-Undang Nor-nor 23 Tahun 2014 tentang ... Gabungan Kelompok Tani adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang

jdih.jombangkab.go.id · Negara Republik Indonesia Nor-nor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang ... hak asal usul, ... Dana ADD Minimum untuk

2 - kpu-kuningankab.go.id · Nomor 54/PUU-XIV/2016 tanggal 14 Juni 2017 yang menyatakan bahwa Pasal 48 ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Perda Kab Kuningan No 8 Tahun 2013 - kuningankab.go.id · Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950

P2TP2A... · Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nor-nor 95, Tambahan Lembaran Negara

birosdmkepri.combirosdmkepri.com/mr_dc/.../2017/04/Perpres-no-99-tahun-2015...api-… · Menetapkan 4. 5. 6. 7. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Undang-Undang Nor-nor 23 Tahun 2014 tentang

kuningankab.go.id · Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; ... SOP Bidang Pelayanan Perhubungan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara

Peraturan Menteri Dalam Negeri - kuningankab.go.id · Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor ... Konsolidasi Akuisisi

Dana...Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nor-nor 23, Tambahan Lembaran

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN ......Statuta Universitas Negeri Malang; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nor-nor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan

info.its.ac.id - 836 ttg Organisasi... · Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nor-nor 158 Tambahan Lembaran

JDIH KPU RI PROV...2. 3. 4. 5. 6. 1284) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nor-nor 1622); Undang

kpu-kuningankab.go.id fileDengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor Tahun tentang Bupati dan Wakil Bupati dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

e-ppid.pelindo.co.id · Undang-Undang Nor-nor 51 Prp. Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa izin yang Berhak atau Kuasanya (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan