syarat-syarat teknis pekerjaan drainase smk3

1

SYARAT-SYARAT TEKNIS PEKERJAAN


BAGIAN I

URAIAN PEKERJAAN UMUM

Pasal 1.

PENJELASAN UMUM

11.. Tata Cara Penyelengaraan pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana dan sarana umum harus

mengacu syarat-syarat dalam RKS maupun perubahan-perubahannya dalam Berita Acara Aanwijzing

serta gambar kerja dan atau gambar gambar perubahan dan tambahan yang telah disetujui

Pengawas/Kuasa Penguna Anggaran/Barang.

22.. Pemberian pekerjaan meliputi :

Mendatangkan, pengolahan, pengangkutan semua bahan, pengerahan tenaga kerja, pengadaan

semua alat-alat bantu dan sebagainya. Yang pada umumnya langsung atau tidak langsung termasuk di

dalam usaha penyelesaian dengan baik dan menyerahkan pekerjaan dengan sempurna lengkap.

Hal tersebut di atas juga dimaksudkan pekerjaan–pekerjaan atau bagian-bagian pekerjaan yang

walaupun tidak disebutkan di dalam bestek tetapi masih berada di dalam lingkungan pekerjaan harus

dilaksanakan sesuai petunjuk Direksi.

33.. Lingkup Kegiatan / Pembangunan yang dilaksanakan :

Kegiatan yang dimaksud dalam uraian ini adalah Penyelenggaraan Kegiatan PEMBANGUNAN

DRAINASE SEKUNDER & TERSIER, GROUND TANK, PLUMBING DAN FILTRASI KOMPLEK SMK NEGERI 3

PURBALINGGA. Pekerjaan yang harus dilaksanakan meliputi :

a. Pekerjaan Galian dan Timbunan

b. Pekerjaan Pasangan dan Plesteran

c. Pekerjaan Beton

dd.. Pekerjaan Pemasangan Filter air fabrikasi

ee.. Pekerjaan Plumbing.

Pasal 2.

SITUASI

1. Lokasi pekerjaan yang akan dilaksanakan terletak di Komplek SMK Negeri 3 Purbalingga.

2. Kondisi trase akan diserahkan kepada pelaksana sebagaimana adanya pada waktu rapat penjelasan,

terutama kondisi topografi, sifat dan luasnya pekerjaan dan hal lain yang berpengaruh harga

penawaran.

Pasal 3.

GAMBAR - GAMBAR

Gambar yang dipakai adalah gambar yang dibuat Konsultan Perencana dan telah disetujui oleh Kepala

Dinas pekerjaan Umum Purbalingga selaku Pengguna Anggaran dan Tim Teknis Pembangunan sesuai yang

disampaikan pada pemberian penjelasan. Apabila terdapat ketidak sesuaian antara gambar-gambar detail,

maka agar dikonsultasikan kepada Konsultan Perencana/Pengawas dan Direksi atau diadakan Rapat

Koordinasi Lapangan.

Pasal 4.

PENJELASAN RKS DAN GAMBAR

1. Pelaksana wajib meneliti semua Gambar Kerja / Bestek, Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS)

termasuk tambahan dan perubahannya yang dicantumkan dalam Berita Acara Penjelasan Pekerjaan

(Aanwijzing) atau Rapat Koordinasi Lapangan.

2


2. Bila gambar tidak sesuai dengan RKS, maka yang mengikat/berlaku adalah RKS sebagai Teknis

Pelaksanaan. Bila suatu gambar tidak cocok dengan gambar yang lain, maka gambar yang mempunyai

skala yang lebih kecil yang berlaku, begitu pula apabila dalam bestek (RKS) tidak dicantumkan,

sedangkan gambar ada, maka gambar yang mengikat.

3. Bila perbedaan-perbedaan ini menimbulkan keraguan sehingga dalam pelaksanaan menimbulkan

kesalahan, Pelaksana bersama Konsultan Pengawas wajib menanyakan kepada Konsultan Perencana

dan Pelaksana mengikuti keputusannya atau sesuai keputusan rapat lapangan.

Pasal 5.

PEKERJAAN TAMBAH / KURANG

1. Tugas mengerjakan pekerjaan tambah/kurang diberitahukan dengan tertulis dalam buku harian

dengan persetujuan Direksi Pekerjaan.

2. Pekerjaan tambah/kurang hanya berlaku bila nyata-nyata ada perintah tertulis dari Direksi Pekerjaan .

3. Biaya pekerjaan tambah/kurang akan diperhitungkan menurut daftar harga satuan pekerjaan yang

pembayarannya diperhitungkan bersama-sama angsuran terakhir.

4. Untuk pekerjaan tambah yang harga satuannya tidak tercantum dalam harga satuan yang dimasukkan

dalam RAB, harga satuannya akan ditentukan lebih lanjut oleh Direksi Pekerjaan bersama Penyedia

Jasa Konstruksi.

5. Adanya pekerjaan tambah tidak dapat dijadikan alasan sebagai penyebab kelambatan penyerahan

pekerjaan, tetapi Direksi Pekerjaan dapat mempertimbangkan perpanjangan waktu, karena adanya

pekerjaan tambah tersebut.

Pasal 6.

SYARAT-SYARAT TEKNIS KHUSUS

Jenis dan mutu bahan yang dipakai diutamakan produksi dalam negeri dan mengacu Peraturan Pemerintah

yang berlaku kecuali ditentukan lain.

Pasal 7

SYARAT-SYARAT PEMERIKSAAN BAHAN BANGUNAN

1. Semua bahan bangunan yang didatangkan harus memenuhi Syarat dan Standart yang ditentukan atau

yang berlaku menurut (SNI).

2. Semua bahan bangunan yang akan digunakan harus diperiksakan dahulu kepada Direksi Pekerjaan

dan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan .

3. Jika ada perkembangan lain, sehingga suatu ketika Pelaksana mengajukan bahan bangunan berbeda

dengan bahan bangunan yang tercantum dalam Dokumen Lelang, baik berpengaruh ataupun tidak

terhadap konstruksi dan ataupun arsitektural, Penyedia Jasa Konstruksi sebelum menggunakannya

harus mendapat persetujuan dari Direksi Pekerjaan .

4. Bahan bangunan khusus yang berkaitan dengan estetika yang telah didatangkan oleh Penyedia Jasa

Konstruksi di lapangan pekerjaan, tetapi ditolak pemakaiannya oleh Direksi Pekerjaan harus segera

dikeluarkan dari lapangan pekerjaan selambatnya-lambatnya dalam waktu 2x24 jam, terhitung dari

jam penolakan.

5. Apabila Pengawas merasa perlu meneliti suatu bahan lebih lanjut, Direksi Pekerjaan berhak

mengirimkan bahan tersebut kepada Balai Penelitian Bahan-bahan Bangunan (Laboratorium) yang

terdekat untuk diteliti. Biaya pengiriman dan penelitian menjadi tanggungan Penyedia Jasa Konstruksi.

6. Pekerjaan atau bagian pekerjaan yang dilakukan Penyedia Jasa Konstruksi tetapi ternyata ditolak

Direksi Pekerjaan harus segera dihentikan dan selanjutnya dibongkar atas biaya Penyedia Jasa

Konstruksi dalam waktu yang ditetapkan oleh Direksi Pekerjaan .

3


7. Setiap bahan bangunan yang telah disetujui oleh Direksi Pekerjaan akan digunakan untuk

pelaksanaan, diambil sampelnya dan disaji kemas yang layak untuk memudahkan pemeriksaan oleh

Direksi Pekerjaan atau pihak lain yang berwenang.

Pasal 8.

PERSIAPAN DI LAPANGAN

1. Penyedia Jasa Konstruksi harus membuat bangsal kerja untuk para pekerja dan gudang penyimpanan

barang-barang dengan luas yang cukup dan dapat dikunci.

2. Pembongkaran bangunan bangsal kerja menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa Konstruksi.

3. Tempat/lokasi bengkel kerja sesuai petunjuk Direksi.

Pasal 9.

KUASA PENYEDIA JASA KONSTRUKSI DI LAPANGAN

1. Di lapangan pekerjaan Penyedia Jasa Konstruksi wajib menunjuk seorang kuasa atau biasa disebut

Pelaksana yang cakap untuk memimpin pelaksanaan pekerjaan di lapangan dan mendapat kuasa

penuh dari Penyedia Jasa Konstruksi, berpendidikan teknik dengan pengalaman minimal 5 (lima)

tahun dengan pengalaman pekerjaan diidang konstruksi perpipaan, bangunan sipil.

2. Dengan adanya Koordinator Lapangan, tidak berarti bahwa Penyedia Jasa Konstruksi lepas

tanggungjawab sebagian maupun keseluruhan terhadap kewajibannya.

3. Penyedia Jasa Konstruksi wajib memberitahu secara tertulis kepada Direksi Pekerjaan, nama dan

jabatan Koordinator Lapangan untuk mendapatkan persetujuan.

4. Bila kemudian hari menurut pendapat Direksi Pekerjaan, bahwa Koordinator Lapangan kurang

mampu atau tidak cakap memimpin pekerjaan, maka akan diberitahukan kepada Penyedia Jasa

Konstruksi secara tertulis untuk menggantinya dengan tenaga-tenaga yang memenuhi syarat.

5. Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkan Surat Pemberitahuan, Penyedia Jasa Konstruksi harus

sudah menunjuk Koordinator Lapangan baru atau Penyedia Jasa Konstruksi sendiri

(penanggungjawab/Team Leader) yang akan memimpin pelaksanaan pekerjaan.

Pasal 10.

TEMPAT TINGGAL PENYEDIA JASA KONSTRUKSI

DAN KOORDINATOR LAPANGAN

1. Koordinator Lapangan selalu berada di kantor direksi lapangan

2. Untuk menjaga kemungkinan diperlukannya kerja di luar jam kerja, apabila terjadi hal-hal mendesak,

Penyedia Jasa Kontruksi dan Koordinator Lapangan wajib memberitahukan secara tertulis alamat dan

nomor telepon di lokasi kepada Direksi Pekerjaan.

3. Alamat Penyedia Jasa Kontruksi dan Koordinator Lapangan diharapkan tidak sering berubah-ubah

selama pekerjaan. Bila terjadi perubahan alamat, Penyedia Jasa Kontruksi dan Koordinator Lapangan

wajib memberitahukan secara tertulis.

Pasal 11.

PENJAGAAN KEAMANAN DI LINGKUNGAN PEKERJAAN

1. Penyedia Jasa Konstruksi wajib menjaga keamanan lapangan pekerjaan terhadap barang-barang milik

Direksi Pekerjaan yang berada di lingkungan pekerjaan.

2. Penyedia Jasa Konstruksi wajib menjaga lingkungan pekerjaan dari kerusakan yang diakibatkan adanya

pekerjaan ini.

3. Penyedia Jasa Konstruksi wajib memperbaiki dan atau mengganti apabila ada kerusakan yang

diakibatkan adanya pekerjaan ini.

4. Penyedia Jasa Konstruksi wajib menyediakan air bersih, kamar mandi dan WC yang layak dan bersih

bagi semua petugas dan pekerja. Membuat tempat penginapan di dalam lapangan pekerjaan untuk

para pekerja tidak diperkenankan, kecuali untuk penjaga keamanan dan seijin Direksi Pekerjaan .

4


Pasal 12.

JAMINAN DAN KESELAMATAN KERJA

1. Penyedia Jasa Konstruksi diwajibkan menyediakan obat-obatan menurut syarat-syarat Pertolongan

Pertama Pada Kecelakaan (PPPK) yang selalu dalam keadaan siap pakai di lapangan untuk mengatasi

segala kemungkinan musibah bagi semua petugas dan pekerja lapangan.

2. Penyedia Jasa Konstruksi wajib menyediakan air minum yang cukup, bersih dan memenuhi syarat

kesehatan bagi semua petugas dan pekerja yang berada di bawah kekuasaan Penyedia Jasa

Konstruksi.

3. Segala hal yang menyangkut jaminan sosial keselamatan sesuai dengan peraturan dan perundangan

yang berlaku.

Pasal 13.

PEKERJAAN PERSIAPAN

1. Penyedia Jasa Konstruksi harus membersihkan segala sesuatu yang kemungkinan akan dapat

mengganggu pelaksanaan pekerjaan, pada waktu ataupun setelah selesainya pekerjaan.

2. Selama berlangsungnya pekerjaan Penyedia Jasa Konstruksi harus dapat menjaga lingkungan agar

tidak terganggu oleh jalannya Pekerjaan.

3. Penyedia Jasa Konstruksi harus memasang nama Kegiatan 1 (satu) unit dari papan/tiang kayu. Redaksi

papan nama Kegiatan tersebut akan ditentukan kemudian, dengan papan ukuran minimal 1,20m x

0,70 m.

4. Penyedia Jasa Konstruksi harus membuat barak kerja untuk para pekerja dan gudang penyimpanan

barang-barang dengan luas yang cukup dan dapat dikunci.

5. Pembongkaran bangunan barak kerja menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa Konstruksi

6. Tempat/lokasi barak kerja sesuai petujuk Direksi

Pasal 14.

JADUAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. Sebelum memulai pekerjaan di lapangan , Penyedia Jasa Konstruksi wajib membuat metoda

pelaksanaan Rencana Kerja Pelaksanaan dan bagian-bagian pekerjaan berupa Barchart dan Curve “S”

untuk bahan/tenaga, Bending Schedule dan Shop Drawing untuk gambar yang akan dikerjakan.

2. Rencana kerja tersebut harus sudah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Penggunaan

Anggaran, paling lambat dalam waktu 15 (lima belas) hari kalender setelah Surat Perintah Mulai Kerja

diterima oleh Penyedia Jasa Konstruksi dan disahkan oleh Direksi Pekerjaan.

3. Penyedia Jasa Konstruksi wajib memberikan salinan rencana kerja sebanyak rangkap 4 (empat)

kepada Direksi Pekerjaan, satu salinan rencana kerja harus ditempel pada dinding di bangsal kerja di

lapangan yang selalu diikuti dengan grafik kemajuan pekerjaan (prestasi kerja) secara riil.

4. Direksi Pekerjaan akan menilai prestasi pekerjaan Penyedia Jasa Konstruksi berdasarkan rencana kerja

Penyedia Jasa Konstruksi tersebut.

5. Penyedia Jasa Konstruksi diwajibkan membuat As Built Drawing sebagai syarat kelengkapan berkas

serah terima pekerjaan.

Pasal 15.

SARANA PEKERJAAN

Untuk kelancaran pekerjaan pelaksanaan di lapangan Penyedia Jasa Konstruksi harus menyediakan :

1. Tenaga Pelaksana yang selalu ada di lapangan tenaga kerja yang trampil dan cukup jumlahnya dengan

kapasitas yang memadahi dengan pengalaman untuk pekerjaan bangunan sipil dan bangunan

perpipaan.

2. Penyediaan alat-alat bantu :

3. Beton mollen, vibrator, pompa air, mesin las, alat pengangkut, mesin tumbuk (stamper), dan

peralatan-peralatan lainnya yang digunakan harus selalu tersedia dilapangan sesuai kebutuhan.

5


4. Bahan-bahan bangunan harus tersedia di lapangan dengan jumlah yang cukup dan kualitas sesuai

dengan spesifikasi teknis.

5. Melaksanakan tepat dengan schedule.

BAGIAN II

PERSYARATAN KHUSUS PEKERJAAN SIPIL

PASAL 1

PERATURAN TEKNIS PEMBANGUNAN YANG DIGUNAKAN

1. Dalam melaksanakan pekerjaan, kecuali bila ditentukan lain dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat

(RKS) ini, berlaku dan mengikat ketentuan-ketentuan di bawah ini termasuk segala perubahan dan

tambahannya :

a. Peraturan Umum tentang Pelaksanaan Pembangunan di Indonesia (Algemene Voorwarden).

b. Permen PU No 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung

Negara.

c. Keputusan-keputusan dari Majelis Indonesia untuk Arbitrasi Teknik dari Dewan Teknik

Pembangunan Indonesia (DTPI).

d. Persyaratan Umum Bahan Bangunan di Indonesia (PUBI-1982)

e. Peraturan Beton Bertulang Indonesia (PBI 1991), SK SNI T-15.1919.03.

f. Tata Cara Pengadukan dan Pengecoran Beton SNI 03-3976-1995.

g. Ubin Lantai Keramik, Mutu dan Cara Uji SNI 03-3976-1995.

h. Peraturan Semen Portland Indonesia NI 8 Tahun 1972.

i. Peraturan Bata Merah Sebagai Bahan Bangunan NI 10.

j. Tata Cara Pengecatan Dinding Tembok Dengan Cat Emulsi SNI 03-1962-1990.

k. Pedoman Perencanaan Penanggulangan Longsoran SNI 03-1962-1990.

l. Peraturan Direktorat Jenderal Perawatan Departemen Tenaga Kerja, Keselamatan Kerja dan

Kesehatan Kerja

m. Peraturan dan Ketentuan yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Setempat yang Bersangkutan

dengan Permasalahan Bangunan.

2. Untuk melaksanakan pekerjaan dalam Pasal 1 Ayat 2 tersebut di atas berlaku dan mengikat pula :

a. Gambar-gambar kerja yang dibuat Konsultan Perencana yang sudah disahkan oleh pemberi tugas,

termasuk gambar-gambar detail yang diselesaikan Kontraktor dan sudah disahkan atau disetujui

direksi.

b. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS).

c. Berita Acara Penjelasan Pekerjaan.

d. Jadwal pelaksanaan (time schedule) yang sudah disetujui direksi.

6


PASAL 2

PEKERJAAN TANAH

1. Lingkup Pekerjaan

a. Semua pekerjaan yang membutuhkan penggalian, antara lain :

1) Pembuatan segala macam pondasi.

2) Pembuatan saluran terbuka dan tertutup dengan perlengkapannya.

3) Pembuatan kolam dan Ground tank

4) Pengangkutan tanah galian ketempat penimbunan yang ditentukan.

b. Pekerjaan urugan meliputi :

1) Urugan kembali tanah yang digali dalam rangka pelaksanaan pekerjaan konstruksi baik dengan

urugan tanah maupun urugan pasir.

2) Membuat peninggian untuk pembentukan muka tanah.

3) Pekerjaan memadatkan kembali tanah yang selesai diurug dan pemadatan peninggian tanah

untuk pembentukan muka tanah.

c. Pembentukan muka tanah

Membentuk muka tanah dimana bangunan akan didirikan diatasnya harus dibentuk dengan rata

dan baik juga tanah sekitarnya, sesuai dengan garis ketinggian atau kedalaman menurut gambar

rencana.

2. Syarat Pelaksanaan Pekerjaan

a. Pekerjaan galian

1) Pekerjaan galian untuk semua lubang baru boleh dilaksanakan setelah bouwplank dengan

tanda sumbu ke sumbu selesai diperiksa dan disetujui Direksi.

2) Dalamnya galian lubang pondasi harus mencapai tanah keras dan sekurang-kurangnya sesuai

gambar kerja dan telah diadakan pemerikasaan oleh Direksi.

3) Dasar galian harus dikerjakan dengan teliti sesuai ukuran gambar kerja, datar dan dibersihkan

dari segala kotoran.

4) Terhadap kemungkinan terjadinya genangan air dalam galian, baik pada saat penggalian

maupun pada pelaksanaan pekerjaan pondasi harus disediakan pompa air yang jika diperlukan

dapat bekerja terus menerus.

5) Semua kelebihan tanah bekas galian harus disingkirkan dari tempat pekerjaan sehingga tidak

mengganggu pekerjaan berikutnya. Tempat pembuangan tanah akan ditentukan oleh Direksi.

6) Ruang antara bouwplank dan galian harus bebas dari timbunan tanah.

b. Pekerjaan Urugan

1) Setelah pasangan-pasangan dilaksanakan konstruksi diurug kembali dirapikan dan dipadatkan.

2) Untuk daerah diluar bangunan sebelum pelaksanaan urugan, tanah harus dipadatkan hingga

benar-benar padat guna menampatkan kembali kerusakan tanah akibat penggalian.

3) Tanah urugan yang terlalu kering harus dibasahi dengan air yang diikuti pemadatan

dibelakangnya, tanah urugan yang terlalu basah harus dihampar agar dapat mengering sendiri

atau dikeringkan dengan cara yang disetujui Direksi.

7


4) Urugan pada lereng harus dilaksanakan dengan membuat “bertangga” untuk memberikan

kaitan yang kokoh pada tanah urugan.

5) Urugan kembali lubang pondasi dilaksanakan setelah mendapat pemeriksaan dan ijin dari

Direksi.

6) Setiap tanah urugan harus dibersihkan dari tunas tumbuh-tumbuhan dan segala macam

kotoran / sampah, serta harus jenis tanah berbutir / tanah ladang berpasir tidak terlalu basah,

tidak mengandung humus / lumpur / brangkal.

7) Kekurangan atau kelebihan tanah harus ditambah atau disingkirkan dari atau ketempat yang

akan ditentukan oleh Direksi.

8) Urugan pasir dilaksanakan untuk :

Urugan bawah lantai, bawah pondasi lajur maupun footplat, bawah rabat dan lainnya dengan

ketebalan sesuai ketentuan dalam gambar.

9) Pembentukan tanah :

Muka tanah lokasi bangunan harus dibentuk dengan rata menurut garis-garis dan ketinggian

yang telah ditentukan di dalam gambar rencana. Pada pembentukan tanah yang bertangga

dan terjadi tebing / talud harus diusahakan pengamanan tebing dan air tanah agar tidak

melimpah ke daerah bangunan yang lebih rendah.

10) Pemadatan

Pekerjaan ini tidak terpisah dan berhubungan dengan pekerjaan urugan. Alat pemadatan harus

mendapatkan persetujuan dari Direksi. Selama dalam pemadatan terjadi lendutan akibat tidak

sempurnanya urugan, maka Pihak Kontraktor harus memperbaikinya dengan bahan urugan

yang memenuhi persyaratan.

PASAL 3

PEKERJAAN PONDASI

1. Lingkup pekerjaan

a. Urugan pasir bawah pondasi.

b. Pembuatan pondasi batu belah termasuk Aanstamping.

c. Penyediaan lubang-lubang khusus untuk saluran air, listrik dan sebagainya pada pondasi.

d. Pemasangan stek dan angkur yang diperlukan untuk pekerjaan berikutnya.

2. Syarat pelaksanaan pekerjaan

a. Umum

1) Semua pekerjaan pondasi dilaksanakan apabila galian tanah telah diperiksa ukuran dan

kedalamannya serta disetujui Direksi.

2) Jika lubang galian terjadi genangan air harus dikeringkan terlebih dahulu.

3) Dasar galian diurug dengan pasir urug dan dipadatkan sampai benar-benar padat dengan

ketebalan sesuai yang ditentukan.

4) Penghentian pekerjaan pondasi harus dibuat bergigi agar penyambungan berikutnya terjadi

ikatan kokoh dan sempurna.

b. Pondasi batu belah

8


1) Aanstamping dibuat dari batu blonos dan celah-celahnya diisi pasir pasang yang disiram air

sehingga padat / tidak berongga.

2) Adukan pondasi dibuat campuran 1 pc : 4 psr.

3) Penampang batu belah maksimum 20 cm dengan 3 sisi permukaan kasar.

4) Adukan harus membungkus batu pondasi sehingga tidak ada bagian yang keropos.

5) Untuk keperluan penempatan kolom, sloof dan sebagainya harus dipersiapkan stek tulangan

kolom.

6) Setiap jarak 2 m, sloof harus dipasang angkur 14 mm yang masuk ke dalam pondasi

sedalam 30 cm dari muka atas pondasi.

7) Sebelum alur pondasi diurug supaya diberitahukan kepada Direksi terlebih dahulu.

8) Alur pondasi bagian dalam diurug dan bagian luar diurug serta dipadatkan dengan cara

ditumbuk dan diairi sampai benar-benar padat dan mencapai peil yang ditentukan.

9) Batu belah harus bersih dari kotoran, pemasangan harus bersilang, semua bagian dalam harus

terisi adukan sesuai dengan campuran yang digunakan, semua nat yang tebal harus diisi batu

kricak. Tinggi pemasangan dalam satu hari tidak boleh lebih dari 0,50 m.

PASAL 4

PEKERJAAN BETON

1. KETENTUAN UMUM

a. Persyaratan-persyaratan konstruksi beton, istilah teknis dan syarat-syarat pelaksanaan beton

secara umum menjadi kesatuan dalam bagian buku persyaratan teknis ini. Kecuali ditentukan lain

dalam buku persyaratan teknis ini, maka semua pekerjaan beton harus sesuai dengan referensi

dibawah ini :

1. Peraturan Beton Bertulang Indonesia (PBI 1991)

2. Peraturan Pembebanan Indonesia Untuk Gedung 1983

3. American Society of Testing and Materials (ASTM)

4. Standar Industri Indonesia (SII)

5. Standard Tata Cara Perhitungan Struktur Beton untuk Bangunan Gedung. SKSNI T-15-1991-03

6. Pedoman Perencanaan Beton Bertulang dan Struktur Dinding Bertulang untuk Rumah dan

Gedung (SKBI 2362-1986), yang diterbitkan oleh Departemen Pekerjaan Umum.

b. Bilamana ada ketidaksesuaian antara peraturan-peraturan tersebut diatas, maka peraturan-

peraturan di Indonesia yang menentukan.

c. Kontraktor Pelaksana harus melaksanakan pekerjaan ini dengan tepatan serta kesesuaian yang

tinggi menurut persyaratan teknis, gambar rencana dan instruksi-instruksi yang dikeluarkan oleh

Konsultan Pengawas untuk pekerjaan yang tidak memenuhi persyaratan harus dibongkar dan

diganti atas biaya Kontraktor Pelaksana sendiri.

d. Semua material harus baru dengan kualitas yang terbaik sesuai persyaratan dan disetujui oleh

Konsultan Pengawas.

e. Konsultan Pengawas berhak untuk meminta diadakan pengujian bahan-bahan tersebut dan

Kontraktor Pelaksana bertanggung jawab atas segala biayanya. Semua material yang tidak disetujui

9


oleh Konsultan Pengawas harus segera dikeluarkan dari proyek/lapangan pekerjaan dalam waktu 3

x 24 jam.

2. LINGKUP PEKERJAAN

a. Meliputi segala pekerjaan yang diperlukan untuk pelaksanakan pekerjaan beton sesuai dengan

gambar rencana termasuk pengadaan bahan, upah, pengujian dan peralatan pembantu.

b. Pengadaan, detail, fabrikasi dan pemasangan semua penulangan dan bagian - bagian dari pekerjaan

lain yang tertanam dalam beton.

c. Mutu beton untuk struktur menggunakan beton K – 225 dan K -175 untuk beton praktis.

d. Lain-lain

1) Pembuatan perancah, cetakan / acuan

2) Penulangan, pengecoran / adukan

3) Pembuatan benda uji, pembongkaran cetakan / perancah dan pemeliharaan

1. Bahan :

a. Semen portland / PC

Semen portland yang dipakai harus dari jenis I menurut Peraturan Semen Portland Indonesia 1972

(NI-8) atau British Standard No. 12/1965.

Semen harus sampai di tempat kerja dalam kondisi baik serta dalam kantong-kantong semen asli

dari pabrik. Merk semen dianjurkan dalam negeri misalnya : Holcim, Gresik, Tiga Roda masing-

masing dengan ukuran berat 50 kg, satu macam dan dengan persetujuan Pengawas.

Semen harus disimpan dalam gudang yang kedap air dan berventilasi baik, di atas lantai setinggi 30

cm.

Kantong-kantong semen tidak boleh ditumpuk lebih dari sepuluh lapis, penyimpanan harus

terpisah untuk setiap pengiriman dan penggunaannya diurutkan sesuai dengan waktu pengiriman.

b. Agregat

Agregat halus dan kasar dapat dipakai agregat alami atau buatan asalkan memenuhi syarat

menurut PBI 1989. Agregat kasar sekualitas dengan hasil pemecah mesin.

Agregat tidak boleh mengandung bahan yang dapat merusak beton dan ketahanan tulangan

terhadap karatan. Untuk itu Kontraktor harus mengajukan contoh-contoh yang memenuhi syarat

dari berbagai sumber (tempat pengambilan) antara lain tidak boleh menggunakan pasir laut.

Agregat-agregat harus disimpan di tempat yang saling terpisah dalam tumpukan yang tidak lebih

dari 1 m, berpermukaan yang bersih, padat serta kering dan harus dicegah terhadap kotoran.

c. Air

Untuk campuran dan untuk pemeliharaan beton harus dari air yang bersih dan tidak mengandung

zat-zat yang dapat merusak beton. Air tersebut harus memenuhi syarat-syarat PBI 1989.

d. Baja tulangan

1) Baja tulangan yang dipakai harus dari baja mutu U-24 polos untuk diameter ≤12 mm dan baja

mutu U-32 untuk diameter > 12 mm dan menurut SNI 1991 atau Japanese Standard Class

SR.24 atau British Standard No. 785. 1938, dengan toleransi kelebihan sesuai Standard SII.

2) Bila baja tulangan oleh pengawas diragukan kualitasnya, harus diperiksakan pada Lembaga

Penelitian Bahan-bahan yang diakui, atas biaya Kontraktor.

10


3) Ukuran baja harus sesuai dengan gambar kerja, penggantian dengan diameter lain hanya

diperkenankan dengan persetujuan tertulis dari pengawas. Bila penggantian disetujui, maka

luas penampang yang diperlukan tidak boleh kurang dari yang tersebut didalam gambar kerja

atau perhitungan. Segala biaya yang diakibatkan oleh penggantian tulangan adalah tanggung

jawab Kontraktor.

4) Semua baja tulangan harus disimpan pada tempat yang bebas lembab, dipisahkan sesuai

dengan diameter serta asal pembelian. Semua baja tulangan dilindungi terhadap segala

macam kotoran dan lemak serta terlindung dari air hujan.

5) Kawat beton berukuran minimal 1 mm dengan mutu tinggi standar SII.

6) Untuk semua diameter baja tulangan yang digunakan pada konstruksi beton bertulang,

masing-masing diberikan sampelnya yang disusun pada papan kecil yang diurutkan sesuai

dengan diameternya.

e. Bahan campuran tambahan (Additives)

1) Pemakaian bahan tambahan kimiawi (concrete admixture) kecuali yang tersebut tegas dalam

gambar atau persyaratan, harus seijin tertulis dari pengawas, untuk itu Kontraktor harus

mengajukan permohonan tertulis.

2) Pihak Kontraktor harus mengajukan analisa kimiawinya serta bukti penggunaan selama 5

tahun di Indonesia.

3) Bahan tambahan yang mempercepat pengerasan permulaan (initial set) tidak boleh dipakai,

sedangkan untuk beton kedap air di bawah tanah (hydrostatic preasure) tidak boleh water

proofer yang mengandung garam stearate. Bahan tambahan campuran beton harus sesuai

dengan iklim tropis dan memenuhi persyaratan sekaligus sebagai pengurangan air adukan dan

penunda pengerasan awal.

4) Penggunaannya harus sesuai dengan petujuk teknis dari pabrik dan dimasukkan ke dalam

mesin pengaduk bersamaan dengan air adukan yang terakhir dituangkan ke dalam mesin

pengaduk. Pemakaian additive tidak boleh menyebabkan dikuranginya volume semen dalam

adukan.

f. Syarat-syarat Pelaksanaan :

1) Pelaksanaan penakaran semen dan agregat harus dengan kotak takaran yang volumenya sama.

2) Banyaknya air untuk campuran beton harus ditentukan sedemikian rupa sehingga tercapai

sifat mudah dikerjakan sesuai dengan penggunaannya. Dalam hal ini perlu diadakan pengujian

slump sesuai dengan ketentuan di dalam SNI 1991.

3) Kontraktor Pelaksana harus menyediakan peralatan dan perlengkapan yang mempunyai

ketelitian cukup untuk menetapkan dan mengawasi jumlah takaran dari masing-masing bahan

pembentukan beton dengan persetujuan dari Konsultan Pengawas.

4) Pengaturan untuk pengangkutan, penimbangan dan pencampuran dari material-material

harus dengan persetujuan Konsultan Pengawas dan seluruh operasi harus dikontrol dan

diawasi terus menerus oleh seorang inspektor yang berpengalaman dan bertanggung-jawab.

5) Pengadukan harus dilakukan dengan mesin pengaduk beton (Ready Mix/Batch Mixer atau

Portable Continous Mixer).

6) Mesin pengaduk harus betul-betul kosong sebelum menerima bahan-bahan dari adukan

selanjutnya, dan harus dicuci bila tidak digunakan lebih dari 30 menit.

11


7) Bahan-bahan pembentuk beton harus dicampur dan diaduk selama 1.5 menit sesudah semua

bahan ada dalam mixer. Waktu pengadukan harus ditambah, bila kapasitas mesin lebih besar

dari 1.5 m3. Konsultan Pengawas berwenang untuk menambah waktu pengadukan jika

ternyata pemasukan bahan dan cara pengadukan gagal untuk mendapatkan hasil adukan

dengan kekentalan dan warna yang merata/seragam.

8) Beton yang dihasilkan harus seragam dalam komposisi dan konsistensi dalam setiap adukan.

9) Mesin pengaduk tidak boleh dibebani melebihi kapasitas yang telah ditentukan. Air harus

dituang terlebih dahulu untuk selanjutnya ditambahkan selama pengadukan. Tidak

diperkenankan melakukan pengadukan yang berlebihan yang membutuhkan penambahan air

untuk mendapatkan kosistensi beton yang dikehendaki.

g. Percobaan Pendahuluan

1) Untuk mendapatkan mutu beton seperti yang diminta, Kontraktor Pelaksana harus

mengadakan percobaan-percobaan di laboratorium milik Instansi Pemerintah atau Perguruan

Tinggi Negeri yang terakreditasi dan ditunjuk oleh Pemberi Tugas atau Konsultan Pengawas,

sebagai persiapan dari percobaan pendahuluan di lapangan sampai didapatkan suatu

perbandingan tertentu untuk mutu beton yang akan digunakan.

2) Setiap ada perubahan dari jenis bahan yang digunakan, Kontraktor Pelaksana harus

mengadakan percobaan di laboratorium untuk mendapatkan mutu beton yang diperlukan.

3) Benda uji yang dibuat dan prosedur dalam percobaan ini harus mengikuti ketentuan-

ketentuan dalam PBI NI-2.

4) Bila hasil percobaan di laboratorium dan slump test belum menunjukkan mutu yang sesuai

dengan permintaan, maka pekerjaan beton tidak boleh dilaksanakan.

5) Hasil percobaan pendahuluan di lapangan harus sesuai dengan hasil percobaan di

laboratorium.

h. Pengadukan Dan Peralatannya

1) Kontraktor Pelaksana harus menyediakan peralatan dan perlengkapan yang mempunyai

ketelitian cukup untuk menetapkan dan mengawasi jumlah takaran dari masing-masing bahan

pembentukan beton dengan persetujuan dari Konsultan Pengawas.

2) Pengaturan untuk pengangkutan, penimbangan dan pencampuran dari material-material

harus dengan persetujuan Konsultan Pengawas dan seluruh operasi harus dikontrol dan

diawasi terus menerus oleh seorang inspektor yang berpengalaman dan bertanggung-jawab.

3) Pengadukan harus dilakukan dengan mesin pengaduk beton (Ready Mix/Batch Mixer atau

Portable Continous Mixer).

4) Mesin pengaduk harus betul-betul kosong sebelum menerima bahan-bahan dari adukan

selanjutnya, dan harus dicuci bila tidak digunakan lebih dari 30 menit.

5) Bahan-bahan pembentuk beton harus dicampur dan diaduk selama 1.5 menit sesudah semua

bahan ada dalam mixer. Waktu pengadukan harus ditambah, bila kapasitas mesin lebih besar

dari 1.5 m3. Konsultan Pengawas berwenang untuk menambah waktu pengadukan jika

ternyata pemasukan bahan dan cara pengadukan gagal untuk mendapatkan hasil adukan

dengan kekentalan dan warna yang merata/seragam.

Beton yang dihasilkan harus seragam dalam komposisi dan konsistensi dalam setiap adukan.

6) Mesin pengaduk tidak boleh dibebani melebihi kapasitas yang telah ditentukan. Air harus

dituang terlebih dahulu untuk selanjutnya ditambahkan selama pengadukan. Tidak

diperkenankan melakukan pengadukan yang berlebihan yang membutuhkan penambahan air

untuk mendapatkan kosistensi beton yang dikehendaki.

i. Persiapan Pengecoran :

12


1) Mulainya pengecoran harus sepengetahuan dan mendapat persetujuan Direksi.

2) Bidang pertemuan antara cor beton lama dengan baru harus dibuat miring.

3) Cetakan harus datar, tegak lurus, tidak bocor dan kokoh, sehingga kedudukan / bentuknya

tetap tidak berubah / bergeser pada saat dan setelah pengecoran tetapi mudah dibongkar.

4) Cetakan dibuat dari kayu kelas II tebal 3 cm dan memenuhi syarat sesuai fungsinya serta

sambungan antara papan dan balok harus rapat, rapi dan kuat.

5) Pemadatan cor beton menggunakan penggetar beton yang harus dipersiapkan terlebih dahulu

sebelum dimulai pengecoran.

6) Tiang penyangga cetakan dibuat dari kayu kelas II. Tiang penyangga harus dipasang tegak lurus

dan tidak boleh menumpu langsung pada tanah serta dipasang dengan jarak maksimum 60 cm.

7) Tiang penyangga tidak boleh menggunakan bahan dari bambu kecuali atas ijin pengawas ahli.

8) Sebelum pengecoran dimulai, semua bagian-bagian yang akan dicor harus bersih dan bebas

dari kotoran-kotoran dan bagian beton yang lepas. Bagian-bagian yang akan ditanam dalam

beton sudah harus terpasang (pipa-pipa untuk instalasi listrik, plumbing dan perlengkapan-

perlengkapan lain).

9) Cetakan atau pasangan dinding yang akan berhubungan dengan beton harus disiram dengan

air sampai bersih dan dilapisi minyak begisting, dan tulangan harus sudah terpasang dengan

baik.

10) Bidang-bidang beton lama yang akan dicor harus dibuat kasar terlebih dahulu dan kemudian

dibersihkan dari segala kotoran yang lepas.

11) Sesaat sebelum beton dicor, maka bidang-bidang tersebut harus disapu dengan spesi mortar.

12) Kontraktor Pelaksana harus tetap menjaga kondisi bagian-bagian tersebut sampai ijin

pengecoran diberikan oleh Konsultan Pengawas.

13) Apabila pengecoran tidak memakai begisting kayu maka dasar permukaan yang akan dicor

harus diberi beton dengan adukan 1pc : 3ps : 5krl setebal 5 cm.

j. ACUAN/CETAKAN BETON/BEKISTING

1) Rencana cetakan beton menjadi tanggung jawab Kontraktor Pelaksana sepenuhnya. cetakan

harus sesuai dengan bentuk, ukuran, batas-batas dan bidang dari hasil beton yang

direncanakan, serta tidak boleh bocor dan harus cukup kaku untuk mencegah terjadinya

perpindahan tempat atau kelonggaran dari penyangga harus menggunakan multiplex.

2) Permukaan cetakan harus cukup rata dan halus serta tidak boleh ada lekukan, lubang-lubang

atau terjadi lendutan. Sambungan pada cetakan diusahakan lurus dan rata dalam arah

horisontal dan vertikal, terutama untuk permukaan beton yang tidak di "finish" (expose

concrete).

3) Tiang-tiang penyangga harus direncanakan sedemikian rupa agar dapat memberikan

penunjang seperti yang dibutuhkan tanpa adanya "overstress" atau perpindahan tempat pada

beberapa bagian konstruksi yang dibebani.

4) Struktur dari tiang penyangga harus kuat dan kaku untuk menunjang berat sendiri dan beban

yang ada diatasnya selama pelaksanaan. Cetakan harus diteliti untuk memastikan kebenaran

letaknya, cukup kuat dan tidak akan terjadi penurunan dan pengembangan pada saat beton

dituangkan.

13


5) Permukaan cetakan harus bersih dari segala macam kotoran, dan diberi "form oil" untuk

mencegah lekatnya beton pada cetakan. Pelaksanaannya harus berhati-hati agar tidak terjadi

kontak dengan baja tulangan yang dapat mengurangi daya lekat beton dan dengan tulangan.

6) Cetakan beton dapat dibongkar dengan persetujuan tertulis dari Konsultan Pengawas, atau jika

beton telah melampaui waktu sebagai berikut :

a. Bagian sisi balok 48 jam.

b. Balok tanpa beban konstruksi 7 hari.

c. Balok dengan beban Konstruksi 21 hari.

d. Plat lantai/atap/tangga 21 hari.

7) Dengan persetujuan Konsultan Pengawas cetakan dapat dibongkar lebih awal apabila hasil

pengujian dari benda uji yang mempunyai kondisi sama dengan beton sebenarnya, telah

mencapai 75% dari kekuatan beton pada umur 28 hari. Segala ijin yang diberikan oleh

Konsultan Pengawas, tidak mengurangi atau membebaskan tanggung jawab Kontraktor

Pelaksana terhadap kerusakan yang timbul akibat pembongkaran cetakan.

8) Pembongkaran cetakan harus dilaksanakan dengan hati-hati sehingga tidak menyebabkan

cacat pada permukaan beton dan dapat menjamin keselamatan penuh atas struktur-struktur

yang dicetak.

9) Dalam hal terjadi bentuk beton yang tidak sesuai dengan gambar rencana, Kontraktor

Pelaksana wajib mengadakan perbaikan atau pembentukan kembali.

10) Permukaan beton harus bersih dari sisa-sisa kayu cetakan dan pada bagian-bagian konstruksi

yang terpendam dalam tanah, cetakan harus dicabut dan dibersihkan sebelum pengurugan

dilakukan.

11) Untuk permukaan beton yang diharuskan exposed, maka Kontraktor Pelaksana wajib mem-

finish-nya tanpa pekerjaan tambah.

k. Pengangkutan dan Pengecoran :

1) Waktu pengangkutan harus diperhitungkan dengan cermat, sehingga waktu antara

pengadukan dan pengecoran tidak lebih dari 1 (satu) jam dan tidak terjadi perbedaan

pengikatan yang menyolo antara beton yang sudah dicor dan yang akan dicor.

2) Apabila waktu yang dibutuhkan untuk pengangkutan melebihi waktu yang ditentukan, maka

harus dipakai bahan-bahan penghambat pengikatan (retarder) dengan persetujuan Konsultan

Pengawas.

3) Kontraktor Pelaksana harus memberitahukan Konsultan Pengawas selambat-lambatnya 2

(dua) hari sebelum pengecoran beton dilaksanakan. Persetujuan untuk melaksanakan

pengecoran beton berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan cetakan dan pemasangan baja

tulangan serta bukti bahwa Kontraktor Pelaksana akan dapat melaksanakan pengecoran tanpa

gangguan.

4) Adukan beton tidak boleh dituang bila waktu sejak dicampurnya air pada semen dan agregat

telah melampaui 1.5 jam, dan waktu ini dapat berkurang, bila Konsultan Pengawas

menganggap perl berdasarkan kondisi tertentu.

5) Pengecoran harus dilakukan sedemikian rupa untuk menghindarkan terjadinya pemisahan

material (segregation) dan perubahan letak tulangan.

14


Cara penuangan dengan alat-alat pembantu seperti talang, pipa, chute dan sebagainya harus

mendapat persetujuan Konsultan Pengawas dan alat-alat tersebut harus selalu bersih dan

bebas dari sisa-sisa beton yang mengeras.

6) Adukan tidak boleh dijatuhkan secara bebas dari ketinggian lebih dari 1,5 m.

Bila memungkinkan sebaiknya digunakan pipa yang terisi penuh adukan dengan pangkalnya

terbenam dalam adukan yang baru dituang.

7) Penggetaran tidak boleh dilaksanakan pada beton yang telah mengalami "initial set" atau yang

telah mengeras dalam batas dimana beton akan menjadi plastis karena getaran, penggetaran

harus bersamaan dengan penuangan beton.

8) Semua pengecoran bagian dasar konstruksi beton yang menyentuh tanah harus diberi lantai

kerja setebal 5 cm agar menjamin duduknya tulangan dengan baik dan mencegah penyerapan

air semen oleh tanah/pasir secara langsung.

9) Bila pengecoran beton harus berhenti sementara sedang beton sudah menjadi keras dan tidak

berubah bentuk, maka bagian tersebut harus dibersihkan dari lapisan air semen (laitance) dan

partikel-partikel yang terlepas sampai suatu kedalaman yang cukup, sehingga didapat beton

yang padat. Segera setelah pemberhentian pengecoran, adukan yang lekat pada tulangan dan

cetakan harus dibersihkan.

10) Semua pengecoran harus dilaksanakan siang hari dan apabila diperkirakan pengecoran dari

suatu bagian tidak dapat diselesaikan pada siang hari, maka sebaiknya tidak dilaksanakan,

kecuali atas persetujuan Konsultan Pengawas dapat dilaksanakan pada malam hari dengan

ketentuan bahwa sistem penerangan sudah disiapkan dan memenuhi syarat, serta penyiapan

tenda-tenda untuk menjaga terjadinya hujan.

l. Penyambungan Konstruksi

1) Rencana atau schedule pengecoran harus disiapkan untuk penyelesaian satu konstruksi secara

menyeluruh, termasuk persetujuan letak sambungan konstruksi (construction joints). Dalam

keadaan tertentu dan mendesak, Konsultan Pengawas dapat merubah letak "construction

joints" tersebut.

2) Permukaan "construction joints" harus bersih dan dibuat kasar dengan mengupas seluruh

permukaan sampai didapat permukaan beton yang padat.

3) "Contruction joints" harus diusahakan berbentuk garis miring. Sedapat mungkin dihindarkan

adanya "Contruction joints" tegak, kalaupun diperlukan maka harus dimintakan persetujuan

dari Konsultan Pengawas.

4) Bila "Contruction joints" tegak diperlukan, maka tulangan harus menonjol sedemikian rupa

sehingga didapatkan suatu struktur yang monolit.

5) Sebelum pengecoran dilanjutkan, permukaan beton harus dibasahi dan diberi lapisan "grout"

segera sebelum beton dituang.

6) Untuk penyambungan beton lama dan baru, harus menggunakan bahan additive "Bonding

Agent" (lem beton) yang disetujui Konsultan Pengawas.

m. Benda – benda yang tertanam di dalam beton

1) Semua angkur, baut, pipa dan benda-benda lain yang diperlukan tertanam dalam beton, harus

terikat dengan baik pada cetakan sebelum pengecoran.

2) Benda-benda tersebut harus dalam keadaan bersih, bebas dari karat dan kotoran-kotoran lain

pada saat mengecor.

15


3) Sebelum dilakukan pengecoran pipa-pipa harus sudah diuji dengan baik, baru boleh dicor.

n. Penyelesaian Beton

1) Semua permukaan, pekerjaan beton harus rata, lurus tanpa ada bagian-bagian yang

membekas. Ujung-ujung atau sudut-sudut harus berbentuk penuh dan tajam.

2) Bagian-bagian yang rapuh, kasar, berlubang dan tidak memenuhi persyaratan harus segera

diperbaiki dengan cara memahatnya dan mengisinya kembali dengan adukan beton yang sesuai

baik kekuatan maupun warnanya untuk kemudian diratakan. Bila diperlukan, seluruh

permukaan beton dihaluskan dengan ampelas, carborondum atau gurinda.

3) Permukaan pekerjaan beton harus mempunyai bentuk jadi yang rata. Toleransi kerataan pada

permukaan lantai tidak boleh melampaui 1 cm dalam jarak 10 m.

4) Tidak dibenarkan untuk menaburkan semen kering pada permukaan beton dengan maksud

menyerap kelebihan air.

5) Apabila pengecoran dilakukan dengan Readymix harus ditunjukkan pesanannya yang

menunjukkan karakteristik dari beton.

o. Perawatan Dan Perlindungan Beton

1) Semua pekerjaan beton harus dirawat secara baik dengan cara yang disetujui oleh Konsultan

Pengawas. Setelah pengecoran dan penyelesaian, permukaan beton yang tidak tertutup oleh

cetakan harus tetap dijaga kelembabannya dengan jalan membasahi secara terus menerus

selama 7 (tujuh) hari.

2) Permukaan-permukaan beton yang dibongkar cetakannya sedang masa perawatan beton

belum dilampaui, harus dirawat dan dilindungi seperti tersebut pada ayat (1) dan tidak boleh

tertindih barang atau terinjak langsung pada permukaan beton.

3) Cetakan beton yang tidak dilindungi terhadap penguapan dan belum dibongkar, selama masa

perawatan beton harus selalu dibasahi untuk mengurangi keretakan dan terjadinya celah-celah

pada sambungan.

4) Lantai beton atau permukaan beton lainnya yang tidak disebut diatas, harus dirawat dengan

jalan membasahi atau menutupi dengan membran yang basah.

p. Pengujian Beton

1) Secara umum pengujian beton harus mengikuti ketentuan dalam PBI NI-2 BAB 4.9 dan

minimum memenuhi persyaratan seperti yang tersebut dalam ayat berikut.

2) Setiap volume 5 m3 tiap jenis beton harus dibuat satu pengujian, yang dikerjakan dalam satu

hari dengan volume sampai terkumpul 20 benda uji atau seperti NI-2 BAB 4.7.

3) Untuk satu pengujian dibutuhkan 4 (empat) buah benda uji silinder diameter 15 cm dan tinggi

30 cm atau dengan benda uji kubus ukuran 15x15x15 cm3. Satu benda uji akan dites pada umur

28 hari dan hasilnya segera dilaporkan kepada Konsultan Pengawas, sedangkan 3 (tiga) benda

uji lainnya hasil rata-rata dari ketiga spesimen tersebut.

4) Bila diperlukan dapat ditambah dengan satu benda uji lagi ditinggal dilapangan, dibiarkan

mengalami proses perawatan yang sama dengan keadaan sebenarnya.

5) Benda uji silinder atau kubus yang baru dicetak disimpan pada tempat yang bebas getaran dan

ditutup dengan karung basah selama 24 jam.

q. Perizinan

16


1) Kontraktor Pelaksana harus memberitahukan pada Konsultan Pengawas minimal 1 minggu

sebelum pengecoran dimulai.

2) Pengecoran dapat dilaksanakan apabila sudah ada Berita Acara Pengecoran dan izin tertulis

dari Konsultan Pengawas.

r. Hal-hal lain.

1) Apabila pengecoran pada balok berbentang panjang, maka cetakan dinaikkan setinggi lendutan

yang terjadi sehingga apabila cetakan dibongkar tidak ada lendutan yang terjadi. Hal ini harus

dikonsultasikan pada Konsultan Pengawas.

PASAL 5

PEKERJAAN PASANGAN BATU BATA

a. Lingkup Pekerjaan :

a. Pembuatan pasangan dinding batu bata termasuk kolom beton pengakunya dengan campuran 1 :

6.

b. Pembuatan lubang stek, klos dan lain sebagainya.

b. Persyaratan Pelaksanaan

Dinding batu bata :

a. Batu bata sebelum dipasang harus direndam air terlebih dahulu sampai jenuh, dan batu bata harus

bersih dari segala kotoran.

b. Pemasangan batu bata dilakukan bertahap, dalam satu hari tidak boleh lebih dari 1 m tingginya

setiap tahapnya di ikuti dengan cor kolom praktis ditunggu sehari untuk pemasangan berikutnya.

c. Batu bata yang ukurannya kurang dari setengah panjangnya tidak boleh dipakai.

d. Spesi pasangan batu bata harus padat, tidak berongga dan harus dikorek siarnya.

e. Dinding batu bata yang luasnya lebih dari 12 m2 harus diperkuat beton praktis

f. Dalam proses pengeringan, dinding batu bata harus disiram air terus menerus selama 7 hari.

g. Semua campuran adukan harus dicampur dengan mesin pengaduk, pengadukan dengan tangan

hanya boleh dilaksanakan dengan seijin Pengawas.

PASAL 6

PEKERJAAN KUSEN, PINTU DAN JENDELA

a. Pekerjaan Kusen Alumunium.

1) Tebal minimum untuk rangka alumunium adalah 1,3 mm ukuran 4”. Ukuran-ukuran dan

dimensi yang digunakan harus dibuktikan dengan hasil perhitungan yang dapat

dipertanggungjawabkan.

2) Bahan yang dipakai :

Rangka alumunium yang dipakai harus diproses dengan anodizing minimal 20 microns.

Sekrup-sekrup dan baut dari bahan stainless steel. Pada bagian-bagian pengikat lainya

dipakai steel dengan lapisan zinc atau cadmium 20 microns.

Kwalitas adalah setara Cassment

3) Cara pengerjaan :

Dipotong dan dipasang secara rapi dan presisi, toleransi ukuran tidak lebih dari 2 mm.

17


Menggunakan peralatan mesin untuk memotong, punching, drilling dan lain-lain.

Hubungan antar rangka alumunium pada sambungan harus ditutup dengan cara coulking.

Permukaan alumunium harus bebas cacat die marks dan kotoran-kotoran yang melekat.

Pada waktu pemasangan alumunium harus dilindungi dengan lanosol protective coating.

Hubungan pertemuan opening kusen dengan alumunium dibagian luar dan dalam harus

disealent hingga rapat.

b. Semua pekerjaan dilaksanakan dengan mengikuti petunjuk gambar, uraian dan syarat - syarat

pekerjaan dalam buku ini.

c. Untuk pekerjaan kaca, toleransi ukuran panjang dan lebar tidak boleh melampaui toleransi yang

ditentukan oleh pabrik.

Bahan kaca dari jenis clear glass (kaca bening) harus sesuai dengan SII 0.189/78 dan PBVI

1982, digunakan setaraf produk PT. ASAHI MAS dengan tebal 5 mm.

Kaca harus terpasang rapi, sisi tepi harus lurus dan rata, tidak diperkenankan retak dan

pecah pada sealant / tepinya, bebas dari segala noda dan bekas goresan.

PASAL 7

PEKERJAAN PLESTERAN


a. Plesteran semua dinding / tembok bagian dalam dan luar serta pagar.

b. Plesteran semua bidang rollag batu bata dan plint pondasi.

c. Acian semua permukaan beton yang nampak.

d. Plesteran Ornamen.

2. Persyaratan Pelaksanaan

a. Plesteran menggunakan adukan 1 : 4 dan 1 : 6 (sesuai dengan pasangan).

b. Bidang yang akan diplester harus dibersihkan, kemudian dibasahi agar plesteran tidak cepat

mengering dan tidak retak-retak.

c. Adukan plesteran harus benar-benar halus dan matang,agar tidak retak/pecah.

d. Pekerjaan plesteran yang baru harus dilindungi dari hujan.

e. Tebal plesteran maksimum 2 cm dan minimum 1,50 cm atau sesuai petunjuk gambar Kerja.

f. Plesteran harus diaci dan di gosok sampai benar-benar halus dan rata / tidak bergelombang.

g. Hasil pekerjaan profilan harus rapih dan sesuai dengan gambar kerja.

PASAL 8

PEKERJAAN LANTAI


a. Pemasangan lantai menggunakan keramik 30/30 (unpollish / anti slip)

b. Pemasangan Keramik dinding


a. Pemasangan keramik harus sepengetahuan dan seijin Direksi.

18


b. Adukan untuk pasangan keramik menggunakan spesi 1 pc : 3 ps dengan ketebalan 5 cm.

c. Celah antara pasangan keramik harus sama, lurus, saling siku dan dikolot air semen.

d. Alur / celah antara pasangan keramik lebarnya dibuat 2 mm.

e. Keramik yang cacat tidak boleh digunakan dan harus ditukar dengan kwalitas baik.

f. Permukaan pasangan keramik harus rata / waterpass dan pada ruang tertentu dibuat kemiringan

sesuai ketentuan agar dapat mengalirkan air ke lubang yang tersedia.

g. Pasangan keramik yang memerlukan potongan harus dibuat rapi dan siku, Nat keramik indoor dan

outdoor harus saling bertemu.

h. Keramik yang akan dipasang adalah kwalitas I merek Mulia atau sekualitas yang telah diseleksi

dengan baik, bentuk dan ukuran harus sama, bermotif kasar pada permukaannya, warna sesuai

dengan petunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

i. Pekerjaan pemasangan lantai keramik bisa dimulai dan dilaksanakan apabila Kontraktor telah

membawa contoh-contoh keramik dan telah disetujui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan /

Pengawas.

j. Untuk pemasangan lantai baru sebelum pemasangan keramik lantai terlebih dahulu dipasang pasir

urug, minimal setebal 10 cm, tanah telah dipadatkan, selanjutnya dibuat lantai kerja minimal tebal

5 cm campuran 1 : 3 : 5.

k. Pemotongan keramik harus dilakukan dengan menggunakan mesin potong.

l. Bahan keramik sebelum dipasang harus direndam dalam air bersih (tidak mengandung asam alkali)

sampai jenuh.

m. Adukan pasangan / pengikat dengan adukan campuran 1 pc : 3 ps.

n. Bahan pengisi adalah grout semen berwarna yang sesuai dengan warna keramik yang digunakan.

o. Apabila hasil pemasangan keramik tile tidak rapi, tidak membentuk garis lurus, retak dan hasil

bergelombang, Kontraktor harus mengganti / mengulangi pekerjaan dengan biaya yang ditanggung

sendiri oleh Kontraktor.

p. Keramik yang sudah terpasang harus dibersihkan dari segala macam noda pada permukaan

keramik, hingga betul-betul bersih.

q. Pekerjaan urugan pasir bawah lantai harus betul-betul padat dengan direndam air hingga jenuh.

PASAL 9

PEKERJAAN CAT

1. Lingkup Pekerjaan.

a. Pekerjaan cat tembok, meliputi :

1) Semua dinding tembok bagian dalam dan luar bangunan.

2) Permukaan pekerjaan beton yang kelihatan (expose beton).

b. Pekerjaan cat besi, meliputi :

1) Semua permukaan besi yang tampak (pintu besi, tangga / sesuai petunjuk direksi)


a. Cat tembok.

19


1) Cat tembok menggunakan Decolith ( sekualitas ).

2) Untuk cat exterior menggunakan cat no Drop (Sekualitas)

3) Permukaan yang akan di cat harus di plamir dan diamplas terlebih dahulu.

4) Pengecatan dilakukan minimal 2 kali dengan 1 kali cat dasar sampai diperoleh warna yang

merata.

5) Warna cat sesuai dengan petunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/Direksi.

b. Cat Besi

a) Cat kayu menggunakan Avian sekualitas.

b) Permukaan kayu yang akan di cat harus diamplas, didempul / plamir dan di meni.

c) Pengecatan dilakukan minimal 2 kali dengan 1 kali cat dasar sampai diperoleh warna yang

merata.

d) Warna cat sesuai dengan petunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan / Direksi.

3. Pemilihan Warna

Semua warna dipilih oleh Direksi/Pemberi tugas, pemborong harus mengadakan contoh-contoh warna

yang disetujui.

4. Persiapan Umum

Pekerjaan pengecatan tidak boleh dimulai :

a. Sebelum dinding yang akan di cat telah diperiksa dan disetujui oleh pengawas.

b. Sebelum bagian-bagian yang retak, pecah atau kotoran-kotoran dibersihkan.

c. Apabila dinding atau bagian yang akan di cat ternyata masih basah, lembab atau berdebu.

d. Sebelumnya didahului membuat percobaan pengecatan pada dinding atau bagian-bagian yang

akan di cat.

PASAL 10

PEKERJAAN PLUMBING DAN SANITAIR


Pada tempat – tempat seperti pada gambar – gambar rencana dan buku spesifikasi ini,

pemborong melaksanakan pekerjaan–pekerjaan Pengadaan, Pemasangan dan Pengetesan

instalasi plumbing yang terdiri dari :

a. Pemipaan air bersih beserta fitting – fittingnya di luar dan di dalam bangunan.

b. Pemipaan instalasi air kotor, air bekas ( buangan ), ven beserta fitting – fittingnya.

c. Pemipaan air hujan.

d. Saluran Drainase

e. Saluran suplai kolam

2. Pengendalian Pekerjaan

Syarat – syarat penerimaan untuk bahan – bahan dan peralatan, cara – cara pemasangan, kwalitas

pengerjaan, harus sesuai dengan standar yang wajar berlaku dan disesuaikan dengan pedoman

Plumbing Indonesia.

3. Standar Bahan

20


a. Semua bahan pipa dan peralatan– peralatan yang diperlukan harus memenuhi standar dibawah ini

:

ASTM-A 120-57 untuk pipa – pipa dan fitting dari “Galvanized Iron”.

ISO dan SNI 0162-1987-A dan SNI 0178-1987-A untuk pipa dan fitting PVC.

b. Setiap bahan pipa (satu panjang utuh), fitting, fixture – fixture dan peralatan yang akan dipasang

pada instalasi ini harus mempunyai tanda – tanda merek yang jelas dari pabrik pembuatnya.

c. Bahan – bahan peralatan dan peralatan – peralatan tambahan yang disediakan harus baru dan

dapat diterima.

d. Pipa – pipa air domestic dari fixture – fixture sampai ke pipa yang ada, dibuat dari PVC tekanan

kerja 5 kg/cm2 standar ISO (klas AW).

e. Semua pipa – pipa sanitair di luar bangunan dibuat dari PVC tekanan kerja 5 kg/cm2 standar ISO

(klas AW).

f. Fitting – fitting untuk PVC harus cetakan pabrik dengan bahan penyambung (perekat) seperti

direkomendasikan oleh pabrik pembuat pipa.

g. Floor drain yang digunakan harus sesuai dengan apa yang tertera pada “Bill of Qauntity” atau

sejenisnya yang telah mendapat persetujuan dari Konsultan Pengawas.

h. Kran – kran air yang dipergunakan harus dari bahan kuningan dengan lapisan chytome, merk dan

jenisnya harus sesuai dengan apa yang disebutkan dalam “Bill of Quantity” atau merek lain yang

setaraf dan disetujui.

i. Kloset jongkok dan kloset duduk yang digunakan harus sesuai dengan apa yang tertera pada “Bill

of Quantity” atau sejenisnya yang telah mendapat persetujuan dari Konsultan Pengawas.

j. Septiktank, resapan dan Manhole yang digunakan harus sesuai dengan apa yang tertera pada “Bill

of Quantity” atau sejenisnya yang telah mendapat persetujuan dari Konsultan Pengawas.

k. Water torn yang digunakan harus sesuai dengan apa yang tertera pada “Bill of Quantity” atau

sejenisnya yang telah mendapat persetujuan dari Konsultan Pengawas

4. Pelaksanaan

a. Semua bahan dan peralatan yang dipasang harus dalam keadaan baik dan baru dalam kualitas

sesuai dengan yang dibutuhkan dan direncanakan.

b. Pipa – pipa yang dipasang diusahakan bebas dari hambatan dan dipasang sedemikian rupa hinggga

tidak saling mengganggu.

c. Sudut belokan yang diperbolehkan ialah 90° - 45°.

d. Pipa dalam tanah harus bebas dari bahan – bahan keras dan harus diurug pasir setebal minimum

10 cm sekeliling pipa dan kedalaman galian pipa minimal 50 cm disesuaikan dengan kondisi

lapangan.

e. Pipa air kotor dan air hujan dipasang dengan kemiringan menurut arah aliran, sebagai berikut :

Pipa diameter 50 mm sampai dengan kemiringan minimal 2%.

Pipa diameter lebih besar dari 65 mm kemiringan minimal 1,5%.

f. Pipa air kotor dari bangunan menuju septic tank mempunyai kemiringan tidak lebih dari 1% kearah

aliran.

g. Sebelum pipa dipasang, suport pipa harus dipasang terlebih dahulu dalam keadaan sempurna

dan suport dicat dengan Zinchromate Primer Paint.

21


h. Semua pipa harus bertumpu dengan baik pada suport dengan pemasangan yang rapi dan kokoh.

i. Pada waktu pemasangan, ujung pipa yang belum akan disambung harus ditutup dengan Plug atau

Dop.

j. Pipa dan Fitting harus bebas dari tegangan dalam yang diakibatkan dari bahan yang di paksakan.

k. Dempul karet (seal) dengan kualitas baik agar digunakan untuk mencegah kebocoran dan

perembesan.

l. Pipa – pipa tidak boleh menembus kolom, kaki kolom, kepala kolom, ataupun balok tanpa

mendapat izin tertulis dari Direksi / Perencana.

m. Sleeves pipa harus dipasang untuk pipa yang menembus slab beton atau tembok dengan memakai

sleeves dari bahan besi tuang dengan ukuran 1.5 x ukuran pipanya. Untuk pipa yang menembus

konstruksi bangunan yang mempunyai lapisan kedap air (water proofing) Sleeves harus dari jenis

Flashing Sleeves.

n. Rongga antara pipa dan sleeves harus dibuat kedap air dengan Rubber Sealed.

o. Pemasangan alat – alat sanitair dilakukan seperti lazimnya dengan memperhatikan pedoman

– pedoman yang dianjurkan oleh pabriknya.

p. Pipa horizontal harus digantung dengan penggantung yang tidak dapat diatur (adjustable) dengan

jarak antara tidak lebih dari 3 M.

q. Semua sistem pemipaan harus diuji dengan hasil tekanan hidrostatic minimal 1,5 x tekanan

kerja selama 24 jam terus menerus, dengan penurunan maksimal sebesar 5% dari harga tersebut

diatas.

r. Setelah pemipaan diuji dengan hasil baik, maka seluruh sistem harus diuji sampai dapat hasil yang

baik dan sempurna. Kebocoran, kerusakan yang timbul harus diperbaiki oleh pemborong tanpa

biaya tambahan.

s. Setelah pengujian kebocoran telah selesai, maka perlu diadakan pembilasan terhadap seluruh

jaringan pipa dengan cara menjalankan sistem distribusi dan mengeluarkan air yang sudah diberi

bahan desinfektan dari tiap titik keluar masing – masing 5 menit.

PASAL 11

PEKERJAAN LAIN - LAIN

1. Segala sesuatu yang belum terantum dalam RKS ini yang masih termasuk dalam lingkup pelaksanaan

ini, penyedia jasa harus menyelesaikan sesuai dengan petunjuk / perintah Direksi, baik sesudah atau

selama berjalannya pekerjaan serta perubahan-perubahan di dalam Berita Acara Aanwijzing.

2. Hal-hal yang timbul dalam pelaksanaan yang diperlukan penyelesaian di lapangan akan dibicarakan

dan diatur oleh pengawas dengan dibuat Berita Acara yang disahkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis

Kegiatan / Direksi.

PASAL 12

PERSYARATAN BAHAN

1. Umum

a. Yang disebut dengan bahan bangunan ialah semua bahan yang digunakan dalam pelaksanaan

sebagai tertera dalam uraian pekerjaan dan persyaratan pelaksanaan ini serta gambar kerja.

22


b. Semua bahan-bahan bangunan baik harus berkualitas baik dan sesuai dengan syarat-syarat yang

tercantum dalam PUBB, SKSNI-T-1991-03, PPPKI, AC, PTC dan AVE.

c. Penyedia jasa harus membuat kelengkapan gambar detail / shop drawing dan menyempaikan keep

Direksi untuk mendapat persetujuan.

d. Penyedia jasa harus menyampaikan contoh-contoh bahan bangunan yang akan digunakan sebelum

pelaksanaan pekerjaan dimulai.

e. Contoh-contoh yang disampaikan harus sesuai mutunya dengan yang direncanakan.

f. Direksi berhak untuk meminta keterangan selengkanya bahan itu diperoleh.

2. Khusus

a. Air

1) Air yang digunakan untuk pembangunan harus tawar, bersih dan bebas mineral, zat organik,

lumpur, larutan alkali dan lain-lain.

2) Air dari saluran PAM / sumber air bersih yang tidak mencukupi maka penyedia jasa harus

mengadakan sendiri dari sumber lain yang memenuhi syarat.

b. Semen portland

1) Semen portland yang dipakai harus dari jenis I menurut Peraturan Semen Indonesia 1972/ NI-

8.

2) Semen harus berkualitas baik, baru/ tidak mengeras dan produk dalam negeri.

3) Semen portland harus dari produk yang sejenis dan penyimpanannya dalam gudang harus

tetap kering / tidak lembab.

4) Semen yang sudah membeku tidak boleh digunakan.

c. Batu Kali / Batu Belah.

1) Batu belah harus dari jenis yang keras, tidak berpori dan minimum mempunyai 3 muka

pecahan bergradasi maksimum 20 cm.

2) Batu yang mudah pecah dan bermuka licin tidak boleh digunakan.

d. Split

1) Untuk pekerjaan beton dipakai split bergradasi 2 – 3 cm (lolos saringan berlubang persegi 76

mm dan tertahan pada saringan berlubang 50 mm), bersih dari kotoran organik / lumpur dan

sebelum dipakai harus dicuci terlebih dahulu

2) Agregat kasar menggunakan kwalitas pecah mesin.

e. Pasir pasang

1) Pasir pasang adalah pasir pengisi yang tidak mengandung bahan organik dan bebas lumpur dan

bergradasi minimum 0,35 mm.

2) Pasir pasang / beton adalah pasir yang berbutir kasar, tidak mengandung bahan organik /

garam, bebas lumpur / tanah memenuhi syarat PUBI 1970/PBI 1971.

3) Pasir pasang / beton tidak boleh menggunakan pasir laut.

f. Batu bata

1) Batu bata harus berkualitas baik, matang, warna merah merata, sisinya rata dan tegak lurus,

keras tidak mudah pecah dan bermuka kasar / tajam.

23


2) Batu bata yang digunakan harus satu ukuran dan sejenis kualitasnya.

3) Pemakaian batu bata yang pecah tidak boleh dari 5%.

g. Keramik

1) Warna keramik yang digunakan untuk lantai adalah sesuai dengan petunjuk direksi dengan

ukuran 30 × 30 cm dan anti selip.

2) Menggunakan merek Mulia KW I atau sekualitas.

a. Besi beton

1) Besi dan kawat beton harus memenuhi syarat SKSNI-T-1991-03.

2) Besi dan kawat beton yang digunakan harus bebas dari karat.

b. Filter air : Menggunakan alat fabrikasi, memiliki kapasitas besar dan bergaransi. Penyedia

jasa agar menyerahkan spesifikasi produk ke direksi untuk disetujui sebelum dipasang.

c. Pipa

Air Bersih = Wavin (sejenis) Dia. 1/2” jenis AXX atau AV

Air Limbah = Wavin (sejenis) Diameter 4” dan 6” jenis D

Purbalingga, April 2014

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)

BIDANG CIPTA KARYA DPU KABUPATEN PURBALINGGA

KONSULTAN PERENCANA

PT. DATA ENGINEERING KONSULTAN

M. HELMY SETIJADI, ST, MT

NIP. 19680427 198903 1 004

MOH. FAUZAN HIDAYAT, ST.

KUASA DIREKTUR

Mengetahui/Menyetujui,

Kepala Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Purbalingga

Ir. SIGIT SUBROTO, MT

NIP. 19600531 199003 1 007

syarat-syarat teknis pekerjaan drainase smk3

Documents