syarat sahnya perjanjian pasal 1320

Upload: sarif-hidayat

Post on 17-Jul-2015

771 views

Category:

Documents


3 download

TRANSCRIPT

SYARAT SAHNYA PERJANJIAN PASAL 1320 KUHPerdataDecember 3, 2008 by Amelia Setyawati1 Adanya kesepakatan kedua belah pihak. Maksud dari kata sepakat adalah, kedua belah pihak yang membuat perjanjian setuju mengenai hal-hal yang pokok dalam kontrak. 2.Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Asas cakap melakukan perbuatan hukum, adalah setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya. Ketentuan sudah dewasa, ada beberapa pendapat, menurut KUHPerdata, dewasa adalah 21 tahun bagi laki-laki,dan 19 th bagi wanita. Menurut UU no 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dewasa adalah 19 th bahi lakilaki, 16 th bagi wanita. Acuan hukum yang kita pakai adalah KUHPerdata karena berlaku secara umum. 3.Adanya Obyek. Sesuatu yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian haruslah suatu hal atau barang yang cukup jelas. 4.Adanya kausa yang halal. Pasal 1335 KUHPerdata, suatu perjanjian yang tidak memakai suatu sebab yang halal, atau dibuat dengan suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum. Hj Amelia Setyawati

Edukasi Pemahaman Hukum Dalam Perjanjian ( kontrak ).oleh Rhamoz Panggabean pada 9 Desember 2010 pukul 6:58 I. ASAS-ASAS DALAM HUKUM KONTRAK

1.

Hukum kontrak bersifat mengatur

Hukum dilihat dari daya mengikatnya, umumnya dibagi atas dua kelompok, yaitu :

a. hukum memaksa ; b. hukum mengatur ;

Hukum bersifat memaksa maksudnya adalah kaidah-kaidah hukum yang dalam keadaan konkrit tidak dapat dikesampingkan. Hukum memaksa ini wajib diikuti oleh setiap warga negara dan tidak dimungkinkan membuat aturan yang menyimpang dari aturan-aturan yang ditetapkan dalam hukum yang bersifat memaksa. Hukum memaksa ini umumnya termasuk dalam bidang hukum publik. Hukum bersifat mengatur maksudnya hukum yang dalam keadaan konkrit dapat dikesampingkan oleh para pihak dengan membuat pengaturan tersendiri yang disepakati oleh para pihak tersebut. Hukum bersifat mengatur ini umumnya terdapat dalam lapangan hukum perjanjian/ hukum kontrak (Buku III KUH Perdata). Jadi, dalam hal ini, jika para pihak mengatur lain,maka aturan yang dibuat oleh para pihaklah yang berlaku.

2. Asas kebebasan berkontrak (freedom of contract)Asas ini merupakan konsekuensi dari sifat hukum kontrak yang sifatnya sebagai hukum mengatur. Asasfreedom of contract mengandung pengertian bahwa para pihak bebas mengatur sendiri isi kontrak tersebut. Meskipun demikian, kebebasan melakukan kontrak tidak bersifat sebebas bebasnya.

Dalam sistem hukum perjanjian di Indonesia, kebebasan para pihak dalam melakukan kontrak dibatasi sepanjang kontrak tersebut ; a. memenuhi syarat sebagai suatu kontrak ; b. tidak bertentangan dengan undang-undang, kepatutan/ kesusilaan dan ketertiban umum ;

3. Asas facta sunt servandaAsas facta sunt servanda berarti perjanjian bersifat mengikat secara penuh karenanya harus ditepati. Hukum kontrak di Indonesia menganut prinsip ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata.Pasal 1338 KUH Perdata Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang bagi

mereka yang membuatnya. Berdasarkan Pasal ini, daya mengikat kontrak sama seperti undang-undangbagi para pihak yang menyepakatinya.

4. Asas KonsensualAsas ini mempunyai pengertian bahwa suatu kontrak sudah sah dan mengikat pada saat tercapai kata sepakat para pihak, tentunya sepanjang kontrak tersebut memenuhi syarat sah yang ditetapkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Perlu diingat bahwa asas konsensual tidak berlaku pada perjanjian formal. Perjanjian formal maksudnya adalah perjanjian yang memerlukan tindakantindakan formal tertentu, misalnya Perjanjian Jual Beli Tanah, formalitas yang diperlukan adalah pembuatannya dalam Akta PPAT. Dalam perjanjian formal, suatu perjanjian akan mengikat setelah terpenuhi tindakan-tindakan formal dimaksud.

5. Asas ObligatoirMaksud asas ini adalah bahwa suatu kontrak sudah mengikat para pihak seketika setelah tercapainya kata sepakat, akan tetapi daya ikat ini hanya sebatas timbulnya hak dan kewajiban para pihak. Pada tahap tersebut hak milik atas suatu benda yang diperjanjikan (misalnya perjanjian jual beli) belum berpindah. Untuk dapat memindahkan hak milik diperlukan satu tahap lagi, yaitu kontrak kebendaan (zakelijke

overeenkomst). Wujud konkrit kontrak kebendaan ini adalah tindakan penyerahan (levering)atas bendayang bersangkutan dari tangan penjual ke tangan pembeli. Taahapan penyerahan ini penting untuk diperhatikan karena menimbulkan konsekuensi hukum tertentu. Misalnya dalam suatu perjanjian jual beli barang belum diserahkan kepada pembeli, jika barang tersebut hilang atau musnah, maka pembeli hanya berhak menuntut pengembalian harga saja, akan tetapi tidak berhak menuntut ganti rugi, karena secara hukum hak milik atas benda tersebut belum berpindah kepada pembeli. Hal ini dikrenakan belum terjadi kontrak kebendaan berupa penyerahan benda tersebut kepada pembeli. Berbeda jika benda tersebut sudah diserahkan kepada pembeli dan selanjutnya dipinjam oleh penjual, maka jika barang tersebut rusak atau musnah maka pembeli berhak menuntut pengembalian harga dan ganti rugi. Sifat obligatoir ini berbeda dengan asas hukum kontrak yang diatur dalam Code Civil Prancis. Menurut Code Civil Prancis, hak kepemilikan turut berpindah ketika kontrak telah disepakati.

6. Asas KeseimbanganMaksud asas ini adalah bahwa kedudukan para pihak dalam merumuskan kontrak harus dalam keadaan seimbang. Pasal 1321 KUH Perdata menyebutkan bahwa tiada kata sepakat dianggap sah apabila diberikan karena kekhilafan, keterpaksaan atau penipuan.

II. SYARAT SAHNYA SUATU KONTRAK

Syarat sahnya suatu kontrak ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu :

1. kesepatan para pihak ; 2. kecakapan/ kewenangan para pihak ; 3. perihal tertentu ; 4. kausa yang legal ;

ad.1. Kesepakatan para pihak ;Menurut sistem hukum manapun di dunia ini, kesepakatan kehendak merupakan salah satu syarat sahnya suatu kontrak. Menurut sistem hukum kontrak di Indonesia, syarat kesepakatan ini merupakan syarat subjektif bersama dengan syarat kecakapan/ kewenangan para pihak. Suatu kesepakatan kehendak

terhadap suatu kontrak dimulai dari adanya unsure penawaran (offer) oleh salah satu pihak dan diikuti dengan penerimaan penawaran (acceptence) dari pihak lainnya. Pasal 1321 KUH Perdata menegaskan bahwa hukum menganggap tidak terjadi kata sepakat apabila kata sepakat tersebut diberikan atau diterima karena adanya unsur kekhilapan, paksaan atau penipuan.

Catatan Tambahan :

Apabila syarat kersepakatan ini tidak terpenuhi maka akibat hukum yang timbul adalah kontrak tersebut dapat dibatalkan. Dalam pengertian ini harus ada upaya salah satu pihak untuk meminta pembatalan tersebut (ke Pengadilan). Semua akibat hukum yang lahir sebelum dibatalkannya kontrak adalah sah menurut hukum.

a. Perihal Unsur Paksaan (dwang, duress)

Yang dimaksud dengan unsur paksaan dalam kontrak adalah suatu perbuatan yang menakutkan seseorang yang berpikiran sehat, dimana terhadap orang yang terkena paksaan tadi timbul rasa takut baik terhadap dirinya sendiri maupun harta bendanya dari suatu kerugian yang terang dan nyata (Pasal 1324 KUH Perdata). Menurut KUH Perdata, agar suatu paksan dapat menjadi alasan pembatalan kontrak, maka unsur paksaan tersebut harus memenuhi syarat :

1. Paksaaan dilakukan terhadap

a. orang yang membuat kontrak ; b. suami atau isteri pihak yang membuat kontrak c. sanak keluarga dalam garis ke atas atau ke bawah

2. Paksaan tersebut dilakukan oleh :

a. salah satu pihak dalam kontrak ; b. pihak ketiga untuk kepentingan siapa kontrak itu dibuat ;

3. paksaan tersebut menakutkan seseorang ;

4. orang yang takut tersebut harus berpikiran sehat ;

5. ketakutan tersebut berupa ketakutan terhadap diri orang tersebut dan ketakutan terhadap harta bendanya terhadap kerugian yang nyata dan terang.

6. ketakutan bukan karena hormat dan patuh kepada orang tua atau sanak keluarga tanpa paksaan ;

Catatan Tambahan : Yang perlu diketahui adalah bahwa unsur paksaan itu harus bersifat serius. Artinya bahwa bagi salah satu pihak yang terkena paksan tidak dapat mengelakkan diri dengan cara lain selain menandatangani kontrak yang bersangkutan. Dalam pengertian ini, apabila masih ada jalan lain untuk menghindari paksan tersebut maka hal ini tidak termasuk dalam pengertian unsur paksaan.

b. Unsur Penipuan (bedrog, fraud, misrepresentation)

Yang dimaksud dengan penipuan adalah suatu tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak sehingga menyebabkan pihak lain dalam kontrak tersebut menandatangani kontrak yang bersangkutan, dan jika seandainya tidak ada unsure penipuan ini (dalam keadaan normal) maka pihak tadi tidak akan bersedia menandatangani kontrak (Pasal 1328 KUH Perdata).

Beberapa syarat harus dipenuhi agar suatu penipuan dalam kontrak dapat dijadikan alasan pembatalan kontrak :

1. penipuan harus mengenai fakta substansial ;

Penipuan yang dilakukan harus mengenai fakta substansial. Jadi, misalnyabila seseorang penjual mobil second hand mengatakan bahwa mobil yang dijualnya dalam keadaan baik, tapi ternyata setelah dibeli oleh seorang pembeli, mobil tersebut ternyata tidak seperti yang ia harapkan. Alasan ini tidak cukup menjadi alasan pembatalan karena keadaan baik yang disebut

penjual sangat relatif sifatnya dan hal ini bukan merupakan fakta substansial, tapi lebih mengarah pada sebuah pendapat. Berbeda halnya jika seorang penjual mengatakan menjual suatu barang yang berasal dari luar negeri dengan menunjukkan surat-surat yang dipalsukan.

Sebenarnya barang tersebut adalah barang dalam negeri. Alasan ini dapat dijadikan sebagai alasan membatalkan kontrak, unsur penipuan yang dilakukan oleh penjual dalam hal ini menyangkut masalah fakta substansial.

2. Pihak yang menandatangani kontrak berpegang pada fakta substansial yang ditipu tersebut.

3. Penipuan juga termasuk nondisclosure

Penipuan yang sifatnya nondisclosure ini sifatnya merahasiakan suatu fakta atau informasi substansial. Misalnya bila seorang penjual mengetahui bahwa pembeli mencari barang baru, tetapi dia diam saja ketika ia memberikan barang separuh pakai pada pembeli tersebut.

4. Penipuan juga termasuk kebenaran sebagian (half truth);

Penipuan jenis ini adalah dengan cara tidak memberirahukan sebagian informasi substansial sedangkan sebagian lagi diberitahukan, sehingga pemberian informasi seperti ini bisa menyesatkan (misleading)

5. Penipuan dengan perbuatan

Misalnya seorang menjual mobil bekas Taxi, sebelum mobil tersebut dijual, penjual tadi merubah suratsurat Taxi tersebut sehingga kelihatan tidak seperti mobil Taxi. Jika dalam keadaan normal pembeli mengetahui fakta bahwa mobil ini adalah bekas Taxi, maka dia tidak akan membeli mobil tersebut.

c. Unsur Kesilapan (dwaling, mistake)

Seorang dikatakan silap dalam membuat kontrak manakala ketika membuat kontrak tersebut orang tersebut dipengaruhi oleh pandangan atau kesan yang ternyata tidak benar. Objek dari unsur kesilapan, sehingga kontrak dapat dibatalkan adalah :

1. kesilapan terhadap hakikat barang ;

Dalam hal ini yang menjadi objek dari kesilapan adalah hakekat barang yang diperjanjikan dalam kontrak. Misalnya jual beli lukisan yang disangka lukisan Affandi, ternyata lukisan tersebut bukan lukisan Affandi.

2. kesilapan terhadap diri orang

Terhadap kesilapan mengenai diri orang sebenarnya tidak dapat membatalkan kontrak, kecuali jika kontrak yang bersangkutan semata-mata dibuat mengingat tentang diri orang tersebut. Misalnya kontrak pertunjukan penyanyi terkenal yang disangka Michael Jackson, ternyata kemudian diketahui bukan Michael Jackson.

Ad.2. Kecakapan/ kewenangan para pihakPada dasarnya semua orang cakap bertindak menurut hukum, kecuali :

1. orang yang belum dewasa

Menurut KUH Perdata (vide Pasal 330) seseorang dianggap sudah dewasa, dan karena oleh dianggap sudah cakap untuk membuat perjanjian jika : a. sudah genap berumur 21 tahun, atau b. sudah melakukan perkawinan meskipun belum berumur 21 tahun ; atau c. sudah pernah melakukan perkawinan dan kemudian bercerai meskipun belum genap berumur 21 tahun

Dengan keluarnya UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, ketentuan umur dewasa berubah menjadi 18 tahun atau sudah pernah kawin. Ketentuan umur 18 tahun ini telah dikuatkan oleh Putusan MA No. 477 K/ Sip/ 1976, tanggal 13 Oktober 1976 Beberapa pengecualian terhadap ketentuan umur dewasa ini sehubungan dengan kewenangan melakukan kontrak, antara lain :

a. dalam hal melakukan kontrak sehari-hari, seperti belanja, beli jajanan bagianak-anak, dll. b. Terhadap hal-hal tertentu yang ditentukan oleh UU tersendiri, misalnya : - untuk menggunakan hak pilih pada Pemilu, yang diatur dalam UU Pemilu - untuk membuat kontrak perburuhan sepanjang dikuasakan oleh wakilnyamenurut undang-undang (Pasal 1601 g KUH Perdata).

2. orang yang berada di bawah pengampuan

Menurut Pasal 433 KUH Perdata, orang yang berada di bawah pengampuan adalah :

a. orang dungu (onnoozelheid) b. orang gila c. orang yang mata gelap ; pemabuk, pemadat, dll d. orang boros

3. Wanita yang bersuami

KUH Perdata menganggap wanita yang bersumai tidak cakap bertindak menurut hukum. Akan tetapi ketentuan ini sudah dicabut oleh Surat Edaran MA No. 3 tahun 1963 yang menyatakan isteri tetap cakap berbuat/ bertindak menurut hukum.

4. ketidak caakapan untuk melakukan perbuatan tertentu karena ditentukan oleh kum secara khusus.

Sebagai contoh terhadap golongan ini dapat disebutkan antara lain :

a. antara suami dan isteri tidak boleh melakukan kontrak jual beli (Pasal 1467 KUH Perdata) ;

b. hakim, jaksa, panitera, advokat, jurusita dan notaris tidak boleh menerima penyerahan untuk menjadi pemilik untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain atas hak dan tuntutan yang menjadi pokok perkara ; c. pegawai dalam suatu jabatan umum tidak berwenang untuk membeli untuk dirinya sendiri atau untuk perantara atas barang-barang yang dijual oleh atau dihadapan mereka.

Catatan Tambahan : Apabila syarat kecakapan/ kewenangan ini tidak terpenuhi maka akibat hukum yang timbul adalah kontrak tersebut dapat dibatalkan. Dalam pengertian ini harus ada upaya salah satu pihak untuk meminta pembatalan tersebut (ke Pengadilan). Semua akibat hukum yang lahir sebelum dibatalkannya kontrak adalah sah menurut hukum.

Ad.3. Syarat Perihal tertentuYang dimaksud dengan syarat perihal tertentu ini adalah objek kontrak. Jadi suatu kontrak harus memiliki objek tertentu. Jika misalnya kontrak jual beli mobil, maka objek kontrak haruslah mobil.

Beberapa syarat yang ditentukan KUH Perdata mengenai objek tertentu, adalah sebagai berikut :

1. barang yang merupakan objek kontrak haruslah barang yang dapat diperdagangankan (Pasal 1332 KUH Perdata) ; 2. pada saat kontrak dibuat , minimal barang tersebut sudah dapat ditentukan jenisnya ( Pasal 1333 ayat (1) KUH Perdata) ; 3. jumlah barng tersebut bisa saja tidak tertentu, asal saja jumlah tersebut kemudian dapat ditentukan atau dihitung (Pasal 1333 ayat (2) KUH Perdata) 4. barang tersebut dapat berupa barang yang baru akan ada dikemudian hari (Pasal 1334 ayat (1) KUH Perdata ; 5. tidak dapat dijadikan objek kontrak barang yang masih ada dalam warisan yang belum terbuka (Pasal 1334 ayat (2) KUH Perdata.

Catatan Tambahan : Apabila syarat perihal tertentu ini tidak terpenuhi maka akibat hukum yang timbul adalah kontrak tersebut dibatalkan demi hukum. Dalam pengertian ini tidak diperlukan upaya untuk membatalkan kontrak tersebut oleh para pihak. Menurut hukum tidak pernah terjadi hubungan kontrak. Segala akibat hukum yang muncul mulai dari kontrak ditandatangani adalah tidak sah secara hukum.

Ad.4. Syarat Causa yang Legal

Kausa dalam suatu kontrak maksudnya adalah sebab mengapa kontrak tersebut dibuat. Kausa dalam suatu kontrak haruslah tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum. Apabila syarat ini tidak terpenuhi maka suatu kontrak akan batal demi hukum.

III. PRESTASI DAN WANPRESTASI DALAM KONTRAK

1. Prestasi (performance)Prestasi adalah pelaksanan hal-hal yang tertulis dalam suatu kontrak oleh para pihak yang telah mengikatkan diri dalam kontrak tersebut. Bentuk-bentuk prestasi ditentukan dalam Pasal 1234 KUH Perdata, antara lain :

1. memberikan sesuatu ; 2. berbuat sesuatu ; 3. tidak berbuat sesuatu

2. Wanprestasi (default, nonfulfilment)Wanprestasi atau cidera janji adalah tidak terlaksananya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap para pihak . Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi.

Bentuk-bentuk wanprestasi dapat berupa :

1. Tidak melaksanakan atau memenuhi prestasi ; 2. Terlambat memenuhi wanprestasi ; 3. Tidak sempurna memenuhi prestasi.

Tindakan wanprestasi dapat terjadi karena :

1. kesengajaan ; 2. kelalaian ; 3. tanpa kesalahan (tanpa kesengajaan atau kelalaian )

Seseorang yang tidak melaksanakan perjanjian baik karena kesengajaan atau karena kelalaian tidak dengan sendirinya dikatakan telah melakukan wanprestasi atau cidera janji, sehingga terhadapnya dapat dimintakan gantirugi. Berdasarkan sistem hukum di Indonesia dan umumnya di negara-negara Civil Law,

bila salah satu tidak memenuhi prestasi, maka haruslah pihak lain dalam kontrak tersebut terlebih dahulu mengajukan peringatan yang dikenal dengan istilah somasi (Pasal 1238 KUH Perdata). Dalam somasi ini ditentukan jangka waktu pemenuhan prestasi. Jika waktu ini terlewati dan ternyata prestasi tidak juga dipenuhi atau tidak sempurna dipenuhi maka barulah dapat dikatakan pihak tersebut telah melakukan wanprestasi dan karenanya dapat dituntut ke pengadilan. Jika somasi ini tidak diberikan terlebih dahulu, dan langsung saja diajukan gugatan ke pengadilan, maka gugatan seperti ini disebut dengan gugatan premature (belum waktunya untuk diajukan). Keharusan adanya somasi ini tidak dikenal dalam negaranegara yang menganut sistem hukum anglosaxon. Bila terjadi wanprestasi, maka lainnya dapat menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada pihak yang melakukan wanprestasi.

IV. SYARAT BATAL YANG DICANTUMKAN DALAM KONTRAK

Pasal 1226 KUH Perdata menganggap bahwa syarat batal selalu dicantumkan dalam suatu kontrak timbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Namun terhadap hal demikian, kontrak tidak menjadi batal dengan sendirinya (batal demi hukum). Jika terjadi salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya baik dalam kontrak yang mencantumkan syarat batal ataupun tidak mencantumkan syarat batal, maka pembatalan kontrak tersebut oleh pihak lainnya harus terlebih dahulu dimintakan kepada pengadilan. Jika dalam kontrak tidak ditentukan syarat batal, maka hakim leluasa memberikan persetujuan jangka waktu tertentu kepada pihak yang tidak melakukan prestasi tersebut untuk melakukan prestasi. Jangka waktu ini tidak boleh melebihi waktu selama satu bulan.

V. FORCE MAJEURE

Force majeure atau yang sering disebut sebagai keadaan memaksa merupakan suatu keadaan dimana seorang debitur terhalang untuk melakukan prestasinya karena keadaan tau peristiwa yang tidak tertuga pada saat dibuatnya kontrak, keadaan tersebut tidak dapt dimintakan pertanggungjwaban kepada debitur, sementara si debitur tidak dalam keadaan beritikad buruk. Kausa-kausa force majeure dalam KHU Perdata terdiri dari :

1. Force majeure karena sebab-sebab yang tidak terduga ; Dalam hal ini, jika terjadi hal-hal yang tidak terduga sebelumnya oleh para pihak yang menyebabkan terjadinya kegagalan melaksanakan kontrak, maka hal tersebut tidak tergolong kepada wanprestasi, akan tetapi termasuk ke dalam kategori force majeure. Terhadap kejadian seperti ini debitur tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Beban pembuktian terhadap terjadinya sebab-sebab tak terduga ini ada pada debitur. Jika debitur dapat dibuktikan dalam keadaan beritikad buruk, maka meskipun dalam keadaan force majeure, si debitur tetap harus bertanggungjawab atas kegagalannya memenuhi prestasi.

2. Force majeure karena keadaan memaksa Sebab lain mengapa seorang kreditur dianggap dalam keadaan force majeure adalah jika tidak terpenuhinya kontrak karena terjadinya keadaan memaksa yang tidak dapat dihindari oleh debitur, misalnya bencana alam, perang, kerusahan, dan lain-lain yang menyebabkan debitur menjadi terhalang memenuhi prestasi.

3. Force majeure karena perbuatan tersebut dilarang Apabila ternyata prestasi yang harus dilakukan oleh debitur dikemudian hari ternyata diketahui sebagai suatu perbuatan yang dilaraang oleh undang-undang. Hal mungkin terjadi karena perubahan kebijakan pemerintah atau perubahan ketentuan perundang-undangan. Akibat hukum force majeure adalah bahwa terhadap debitur tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya untuk membayar penggantian biaya, ganti rugi atau bunga akibat tidak erpenuhi prestasi debitur karena terjadinya keadaan force majeure.

VI. GANTI RUGI

Dalam teori dan praktek, ganti rugi sering dibagi dalam :

1. ganti rugi dengan pembatalan kontrak 2. pelaksanaan kontrak tanpa ganti rugi 3. pelaksanaan kontrak dengan ganti rugi 4. pelaksanaan kontrak timbal balik tanpa ganti rugi -

Beberapa hal penting dalam persoalan ganti rugi

1. komponen ganti rugi terdiri dari biaya-biaya yang telah dikeluarkan, kerugian yang nyata dan bunga ; 2. ganti rugi tidak dapat diminta jika wanprestasi terjadi karena force majeure dan debitur tidak dalam keadaan bertitikad baik ; 3. kerugian yang wajib dibayar dapat berupa kerugian yang benar-benar telah diderita dan kehilangan keuntungan yang sedianya harus dapat dinikmati kreditur ; 4. ganti rugi yang dapat diminta oleh kreditur sebatas pada kerugian dan kehilangan keuntungan yang merupakan akibat langsung dari wanprestasi tersebut ; 5. apabila di dalam kontrak ada provisi yang menentukan jumlah ganti rugi yang harus dibayar oleh pihak debitur jika debitur wanprestasi , maka pembayaran ganti rugi tersebut hanya sejumlah yang ditetapkan dalam kontrak, tidak boleh lebih tau kurang. 6. Terhadap perikatan pembayaran sejumlah uang, maka ganti rugi hanya terdiri dari bunga yang ditetapkan oleh undang-undang (KUH Perdata), kecuali ada undang-undang yang mengatur secara khusus.

VII. PENAFSIRAN KONTRAK

Kontrak adalah dasar hukum utama hubungan para pihak . Kekuatan kontrak yang telah disepakati para pihak mengingat sebagai undang-undang terhadap mereka. Oleh karena itu dalam penafsiran kontrak, maka yang harus dijadikan dasar yang utama adalah teks dari kontrak yang bersangkutan. Jika kata-kata yang tertulis dalam klausula-klausula kontrak telah jelas, maka tidak diperkenankan para pihak menyimpang dari maksud klausula tersebut dengan cara melakukan penafsiran. Penafsiran kontrak hanya dibenarkan jika klausula-klausula kontrak ada yang tidak jelas atau bisa menimbulkan pengertian ganda. Apabila terdapat klausula kontrak yang tidak jelas atau memiliki pengertian ganda, maka dalam hal ini diutamakan untuk menyelidiki maksud dan keinginan para pihak yang membuat atau merumuskan kontrak yang bersangkutan dari pada harusmengikuti teks yang tertulis dalam kontrak tersebut. Terhadap janjijanji yang mengandung pengertian ganda dalam suatu kontrak, maka harus diartikan sedemikian rupa sehingga janji tersebut mudak untuk dilaksanakan. Janji tidak boleh diartikan sedemikian rupa sehingga menyebabkan janji tersebut tidak mungkin untuk dilakasanakan. Peranan kebiasaan masyarakat tempat dimana kontrak dibuat sangar berpengaruh dalam penafsiran suatu kontrak. Apabila dalam suatu kontrak terdapat hal-hal yang meragukan, maka harus ditafsirkan menurut kebiasaan masyarakat tempat dimana kontrak dibuat.

Sekian

BENTUK-BENTUK PERUSAHAANFiled under: Uncategorized olga260991 @ 10:24 am

November 23, 2009

31 Votes Adapun jenis-jenis perusahaan : 1. Usaha Perseorangan, 2. Firma (Fa), 3. Perseroan Komanditer (CV), 4. Perseroan Terbatas Negara (Persero), 5. Perusahaan Negara Umum (PERUM),

6. Koperasi, dan 7. Yayasan 1. PERUSAHAAN PERORANGAN Seluruh modal dari perusahaan jenis ini hanya dimiliki oleh satu orang saja, sehingga tanggung jawabnya pun dibebankan kepada satu orang saja, yaitu pemilik modal selaku pengusaha tunggal. Adapun orang lain yang terlibat dalam perusahaan ini hanya sebatas membantu pengusaha berdasarkan perjanjian kerja atau pemberian kuasa. Dalam hukum positif di Indonesia, tidak ditemukan satu pun aturan hukum yang mengatur secara khusus tentang perusahaan perseorangan ini. Menurut H.M.N. Purwosutjipto, bentuk perusahaan perseorangan secara resmi tidak ada. Namun dalam dunia bisnis, masyarakat telah mengenal dan menerima bentuk perusahaan perseorangan ini. Pada umumnya masyarakat yang ingin menjalankan usahanya dalam bentuk perusahaan perseorangan ini menggunakan bentuk Perusahaan Dagang (PD) atau Usaha Dagang (UD). Kebaikan : Pemilik bebas mengambil keputusan Seluruh keuntungan perusahaan menjadi hak pemilik perusahaan Rahasia perus ahaan terjamin Pemilik lebih giat berusaha Keburukan : Tanggungjawab pemilik tidak terbatas Sumber keuangan perusahaan terbatas Kelangsungan hidup perusahaan kurang terjamin Seluruh aktivitas manajemen dilakukan sendiri, sehingga pengelolaan manajemen menjadi kompleks 2. Ciri-ciri perusahaan perseorangan Adapun ciri-ciri perusahaan perseorangan antara lain : 1. Dimiliki perseorangan (individu atau perusahaan keluarga) 2. Pengelolaannya sederhana 3. Modalnya relative tidak terlalu besar 4. Kelangsungan usahanya tergantung pada para pemiliknya 5. Nilai penjualannya dan nilai tambah yang diciptakan relative kecil 2. FIRMA Persekutuan antara dua orang atau lebih dengan bersama untuk melaksanak an usaha, umumnya dibentuk oleh orang-orang yang memiliki Keahlian sama atau seprofesi dengan tanggungjawab masing-masing anggota tidak terbatas, laba ataupun kerugian akan ditanggung bersama. Kebaikan : Kemampuan manajemen lebih besar, karena ada pembagian kerja diantara para anggota Pendiriannya relatif mudah, baik dengan Ak ta atau tidak memerlukan Akta

Pendirian Kebutuhan modal lebih mudah terpenuhi Keburukan : Tanggungjawab pemilik tidak terbatas Kerugian yang disebabkan oleh seorang anggota, harus ditangung bersama anggota lainnya Kelangsungan hidup perusahaan tidak menentu. Ciri ciri bentuk badan usaha firma a. Anggota firma biasanya sudah saling mengenal dan saling mempercayai. b. Perjanjian firma dapat dilakukan di hadapan notaris maupun di bawah tangan. c. Memakai nama bersama dalam kegiatan usaha. d. Adanya tanggung jawab dan resiko kerugian yang tidak ter 3. PERSEROAN KOMANDITER (CV) Bentuk Badan Usaha CV adalah bentuk perusahaan kedua setelah PT yang paling banyak digunakan para pelaku bisnis untuk menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia. Namun tidak semua bidang usaha dapat dijalankan Perseroan Komanditer (CV), hal ini mengingat adanya beberapa bidang usaha tertentu yang diatur secara khusus dan hanya dapat dilakukan oleh badan usaha Perseroan Terbatas (PT). Perseroan Komanditer adalah bentuk perjanjian kerjasama berusaha bers ama antara 2 (dua) orang atau dengan AKTA OTENTIK sebagai AKTA PENDIRIAN yang dibuat dihadapan NOTARIS yang berwenang. Para pendiri perseroan komanditer terdiri dari PESERO AKTIF dan PERSERO PASIF yang membedakan adalah tanggungjawabnya dalam perseroan. Persero Aktif yaitu orang yang aktif menjalankan dan mengelola perusahaan termasuk bertanggung jawab secara penuh atas kekayaan pribadinya. Persero Pasif yaitu orang yang hanya bertanggung jawab sebatas uang yang disetor saja kedalam perusahaan tanpa melibatkan harta dan kekayaan peribadinya. Kebaikan : Kemampuan manajemen lebih besar Proses pendirianya relatif mudah Modal yang dikumpulkan bisa lebih besar Mudah memperoleh kredit Keburukan : Sebagian sekutu yang menjadi Persero Aktif memiliki tanggung tidak terbatas Sulit menarik kembali modal Kelangsungan hidup perusahaan tidak menentu 4. PERSEROAN TERBATAS (PT) Bentuk badan usaha PT adalah bentuk perusahaan yang paling populer dalam bisnis dan paling banyak digunakan oleh para pelaku bisnis di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usaha diberbagai bidang. Selain memiliki landasan huk um yang jelas seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007

tentang PERSEROAN TERBATAS bentuk PT ini juga dirasakan lebih menjaga keamanan para pemegang saham/pemilik modal dalam berusaha. Sama halnya dengan CV pendirian PT juga dilakukan minimal oleh 2 (dua) orang atau lebih, karena sistem hukum di Indonesia menganggap dasar dari perseroan terbatas adalah suatu perjanjian maka pemegang saham dari perseroan terbatas pun minimal haruslah berjumlah 2 (dua) orang, dengan jumlah modal dasar minimum Rp. 50.000.000,-, sedangkan untuk bidang usaha tertentu jumlah modal dapat berbeda seperti yang ditentukan serta berlaku aturan khusus yang mengatur tentang bidang usaha tersebut. Berdasarkan Jenis Perseroan, maka Perseroan Terbatas (PT) dibagi menjadi : - PT-Non Fasilitas Umum atau PT. Biasa - PT-Fasilitas PMA - PT-Fasilitas PMDN - PT-Persero BUMN - PT-Perbankan - PT-Lembaga Keuangan Non Perbankan - PT-Us aha Khusus Berdasarkan penanaman modalnya jenis perseroan terbatas dibagi menjadi : Perseroan Terbatas dalam rangka rangka Penanaman Modal Asing (PT-PMA) Perseroan Terbatas dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PT-PMDN) Perseroan Terbatas yang modalnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia/Badan Hukum Indonesia (PT-SWASTA NASIONAL) PT-Perseron BUMN,Perseroan Terbatas yang telah go public (PT-Go Public) yaitu perseroan yang sebagian modalnya telah dimiliki Publik dengan jalan membeli saham lewat pasar modal (Capital Market) melalui bursa-bursa saham Walaupun populer dalam kegiatan bisnis bentuk PT pun memiliki kebaikan dan keburukan antara lain : Kebaikan : * Pemegang saham bertanggung jawab terbatas terhadap hutang-hutang perusahaan * Mudah mendapatkan tambahan dana/modal misalnya dengan mengeluarkan saham baru * Kelangsungan hidup perusahaan lebih terjamin * Terdapat efesiensi pengelolaan sumber dana dan efesiensi pimpinan, karena pimpinan dapat diganti sewak tu-waktu melalui Rapat Umum Pemegang Saham * Kepengurusan perseroan memiliki tanggung jawab yang jelas kepada pemilik atau pemegang saham. * Diatur dengan jelas oleh undang-undang perseroan terbatas serta peraturan lain yang mengikat dan melindungi kegiatan perusahaan Keburukan : * Merupakan subjek pajak tersendiri dan deviden yang diterima pemegang saham

akan dikenak an pajak * Kurang terjamin rahasia perusahaan, karena semua kegiatan harus dilaporkan kepada pemegang saham * Proses pendiriannya membutuhkan wak tu lebih lama dan biaya yang lebih besar dari CV * Proses Pembubaran, Perubahan Anggaran Dasar, Penggabungan dan Pengambilalihan perseroan membutuhk an waktu dan biaya serta persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Contoh : PT PERTAMINA, PT.Jasa Marga, PT. PLN, PT Asuransi Jiwasraya. 5. Perum / Perusahaan Umum Perusahaan umum atau disingkat perum adalah perusahaan unit bisnis negara yang seluruh modal dan kepemilikan dikuasai oleh pemerintah dengan tujuan untuk memberikan penyediaan barang dan jasa publik yang baik demi melayani masyarakat umum serta mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengolahan perusahaan.Organ Perum yaitu dewan pengawas, menteri dan direksi.Contoh perum / perusahaan umum yakni : Perum Peruri / PNRI (Percetakan Negara RI), Perum Perhutani, Perum Damri, Perum Pegadaian, dll. 6. KOPERASI Bagi masyarakat Indonesia koperasi sudah tidak asing lagi, karena kita sudah merasakan jasa Koperasi dalam rangka keluar dari kesulitan hutang lintah darat. Secara harfiah Kpoerasi yang berasal dari bahasa Inggris Coperation terdiri dari dua suku kata : Co berarti bersama dan operation berarti bekerja. Jadi koperasi berarti bekerja sama,sehingga setiap bentuk yang bekerja sama selalu disebut dengan koperasi. Pengertian pengertian pokok tentang Koperasi : Merupakan perkumpulan orang orang termasuk badan hukum yang mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama. Kerugian dan keuntungan ditanggung dan dinikmati bersama secara adil. Pengawasan dilakukan oleh anggota. Mempunyai sifat saling tolong menolong. 7.YAYASAN Yayasan adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan, didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam undang-undang. Di Indonesia, yayasan diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Rapat paripurna DPR pada tanggal 7 September 2004 menyetujui undang-undang ini, dan Presiden RI Megawati Soekarnoputri mengesahkannya pada tanggal 6 Oktober 2004. Kelompok : - Ayu Hasni Aulia (24209361) - Elenae Maria(26209023)

- Endang Nurzana(20209164) - Henny Olga Rebekka(20209920) - Ranny Purnamasari(20209312) - Vera Novita(23209384)

PERBEDAAN PT DENGAN CVFiled under: Uncategorized Tinggalkan komentar April 11, 2011 PT atau Perseroan Terbatas adalah perusahaan yang didirikan besama-sama dengan cara menanamkan modal yang biasanya di sebut dengan saham, dan dalam PT ( Perseroan Terbatas ) tersebut, dalam menanamkan modal atau saham memiliki peraturan yang jelas serta memiliki badan hukum yang jelas. CV merupakan perusahaan perorangan yang biasanya dimiliki oleh seorang atau beberapa orang yang berkerja sama dalam mendirikan perusahaan. Dalam menanamkan modal CV tidak memiliki aturan yg jelas, baik besarnya modal atau hasil bagi untuk penanam modal. Ada beberapa perbedaan mendasar yang dimiliki oleh PT dan CV. Perbedaan mendasar CV dan PT adalah sebagai berikut: 1. PT ( Perseroan Terbatas ) merupakan perusahaan yang berbadan hukum, sedang CV tidak memiliki badan hukum atau tidak berbadan hukum karena CV merupakan milik perseorangan. 2. PT ( Perseroan Terbatas ) yang berbadan hukum memiliki kedudukan yang sama dengan orang per orang dari sisi hukum, misal nama PT ( Persero Terbatas ) dapat digunakan untuk nama rekening bank seperti layaknya orang. PT ( Persero Terbatas ) juga dapat bertindak di muka pengadilan layaknya orang. CV tidak memiliki akses dan hak seperti klausa di atas. 3. PT ( Persero Terbatas ) dapat memiliki harta kekayaan terpisah dari pendiri/pemiliknya. Sedang CV , kekayaan pendirianya tidak terpisahkan dari kekayaan CV. Hal ini sangat penting karena bila nanti terjadi gulung tikar, maka CV akan ikut mengalami kebangkrutan karena CV dimiliki oleh perorangan atau beberapa orang saja. 4. PT ( Persero Terbatas ) memiliki hukum atau aturan yang jelas untuk modal misalnya penanam modal harus menanam kan modalnya minimal sebesar Rp. 50juta. Karena PT (Perseroan Terbatas ) harus melaporkan perkembangan serta perubahan modal setia bulannya kepada para penanam saham atau modal, sedangkan CV tidak terikat dengan berapapun besarnya modal minimal. 5. PT ( Persero Terbatas ) dalam proses pendiriannya, para penanam modal berkewajiban menyetorkan modal dasarnya ke Perseroan minimal sebesar 25% dari modalnya, sedang CV tidak terikat. 6. Dalam mendirikan PT ( Persero Terbatas ) komposisi setoran modal para masing-masing pendiri tersebut jelas dalam anggaran dasarnya, sedang CV tidak perlu penyebutan komposisinya karena CV merupan perusahaan perseorangan. 7. Dalam PT ( Persero Terbatas ) perlu menyebutkan klasifikasi saham, hak-hak yang dimiliki atau yang melekat pada saham itu sendiri serta penentuan besarnya nominal saham yang dimiliki sedangkan dalam CV semua peraturan itu tidak ada.

8. CV didirikan minimal oleh 2 or ang, yang salah satunya selaku persero aktif yang mengurusi, dan sekaligus menjadi Direktur, dan persero pasif atau disebut Persero Komanditer. 9. Persero Aktif bertanggungjawab atas tagihan/hutang pihak ketiga termasuk menjaminkan harta pribadinya.

Pengertian Saham dan Jenis-jenis SahamSurat-surat berharga yang diperdagangkan di pasar modal sering disebut efek atau sekuritas, salah satunya yaitu saham. Saham dapat didefinisikan tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Wujud saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. Porsi kepemilikan ditentukan oleh seberapa besar penyertaan yang ditanamkan di perusahaan tersebut (Darmadji dan Fakhruddin, 2001: 5). Ada beberapa sudut pandang untuk membedakan saham (Darmadji dan Fakhruddin, 2001: 6) : 1. Ditinjau dari segi kemampuan dalam hak tagih atau klaim a. Saham Biasa (common stock) Mewakili klaim kepemilikan pada penghasilan dan aktiva yang dimiliki perusahaan Pemegang saham biasa memiliki kewajiban yang terbatas. Artinya, jika perusahaan bangkrut, kerugian maksimum yang ditanggung oleh pemegang saham adalah sebesar investasi pada saham tersebut. b. Saham Preferen (Preferred Stock) Saham yang memiliki karakteristik gabungan antara obligasi dan saham biasa, karena bisa menghasilkan pendapatan tetap (seperti bunga obligasi), tetapi juga bisa tidak mendatangkan hasil, seperti yang dikehendaki investor. Serupa saham biasa karena mewakili kepemilikan ekuitas dan diterbitkan tanpa tanggal jatuh tempo yang tertulis di atas lembaran saham tersebut; dan membayar deviden. Persamaannya dengan obligasi adalah adanya klaim atas laba dan aktiva sebelumnya, devidennya tetap selama masa berlaku dari saham, dan memiliki hak tebus dan dapat dipertukarkan (convertible) dengan saham biasa.

2. Ditinjau dari cara peralihannya a. Saham Atas Unjuk (Bearer Stocks) Pada saham tersebut tidak tertulis nama pemiliknya, dipindahtangankan dari satu investor ke investor lainnya. agar mudah

Secara hukum, siapa yang memegang saham tersebut, maka dialah diakui sebagai pemiliknya dan berhak untuk ikut hadir dalam RUPS. b. Saham Atas Nama (Registered Stocks) Merupakan saham yang ditulis dengan jelas siapa nama pemiliknya, di mana cara peralihannya harus melalui prosedur tertentu. 3. Ditinjau dari kinerja perdagangan a. Blue Chip Stocks Saham biasa dari suatu perusahaan yang memiliki reputasi tinggi, sebagai leader di industri sejenis, memiliki pendapatan yang stabil dan konsisten dalam membayar dividen. b. Income Stocks Saham dari suatu emiten yang memiliki kemampuan membayar dividen lebih tinggi dari rata rata dividen yang dibayarkan pada tahun sebelumnya. Emiten seperti ini biasanya mampu menciptakan pendapatan yang lebih tinggi dan secara teratur membagikan dividen tunai. Emiten ini tidak suka menekan laba dan tidak mementingkan potensi. c. Growth Stocks 1. (Well Known) Saham saham dari emiten yang memiliki pertumbuhan pendapatan yang tinggi, sebagai leader di industri sejenis yang mempunyai reputasi tinggi. 2. (Lesser Known) Saham dari emiten yang tidak sebagai leader dalam industri, namun memiliki ciri growth stock.

Umumnya saham ini berasal dari daerah dan kurang populer di kalangan emiten. d. Speculative Stock Saham suatu perusahaan yang tidak bisa secara konsisten memperoleh penghasilan dari tahun ke tahun, akan tetapi mempunyai kemungkinan penghasilan yang tinggi di masa mendatang, meskipun belum pasti. e. Counter Cyclical Stockss Saham yang tidak terpengaruh oleh kondisi ekonomi makro maupun situasi bisnis secara umum. Pada saat resesi ekonomi, harga saham ini tetap tinggi, di mana emitennya mampu memberikan dividen yang tinggi sebagai akibat dari kemampuan emiten dalam memperoleh penghasilan yang tinggi pada masa resesi. Dan yang terbaru jenis saham yang diperdagangkan di BEI , yaitu ETF (Exchange Trade Fund) adalah gabungan reksadana terbuka dengan saham dan pembelian di bursa seperti halnya saham di pasar modal bukan di Manajer Investasi (MI) ETF dibagi 2, yaitu: 1. ETF index : menginvestasikan dana kelolanya dalam sekumpulan portofolio efek yang terdapat pada satu indeks tertentu dengan proporsi yang sama.

PENGERTIAN SAHAM DAN JENIS JENISNYAI. Pengertian Saham dan Jenis-jenis Saham Saham adalah tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Wujud saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. Porsi kepemilikan ditentukan oleh seberapa besar penyertaan yang ditanamkan di perusahaan tersebut (Darmadji dan Fakhruddin, 2001: 5).

1. Ditinjau dari segi kemampuan dalam hak tagih atau klaim a. Saham Biasa (common stock) Mewakili klaim kepemilikan pada penghasilan dan aktiva yang dimiliki perusahaan

Pemegang saham biasa memiliki kewajiban yang terbatas. Artinya, jika perusahaan bangkrut, kerugian maksimum yang ditanggung oleh pemegang saham adalah sebesar investasi pada saham tersebut. b. Saham Preferen (Preferred Stock) Saham yang memiliki karakteristik gabungan antara obligasi dan saham biasa, karena bisa menghasilkan pendapatan tetap (seperti bunga obligasi), tetapi juga bisa tidak mendatangkan hasil, seperti yang dikehendaki investor. Serupa saham biasa karena mewakili kepemilikan ekuitas dan diterbitkan tanpa tanggal jatuh tempo yang tertulis di atas lembaran saham tersebut; dan membayar deviden. Persamaannya dengan obligasi adalah adanya klaim atas laba dan aktiva sebelumnya, devidennya tetap selama masa berlaku dari saham, dan memiliki hak tebus dan dapat dipertukarkan (convertible) dengan saham biasa. 2. Ditinjau dari cara peralihannya a. Saham Atas Unjuk (Bearer Stocks) Pada saham tersebut tidak tertulis nama pemiliknya, agar mudah dipindahtangankan dari satu investor ke investor lainnya. Secara hukum, siapa yang memegang saham tersebut, maka dialah diakui sebagai pemiliknya dan berhak untuk ikut hadir dalam RUPS. b. Saham Atas Nama (Registered Stocks) Merupakan saham yang ditulis dengan jelas siapa nama pemiliknya, di mana cara peralihannya harus melalui prosedur tertentu.

3. Ditinjau dari kinerja perdagangan a. Blue Chip Stocks Saham biasa dari suatu perusahaan yang memiliki reputasi tinggi, sebagai leader di industri sejenis, memiliki pendapatan yang stabil dan konsisten dalam membayar dividen. b. Income Stocks Saham dari suatu emiten yang memiliki kemampuan membayar dividen lebih tinggi dari rata rata dividen yang dibayarkan pada tahun sebelumnya. Emiten seperti ini biasanya mampu menciptakan pendapatan yang lebih tinggi dan secara teratur membagikan dividen tunai. Emiten ini tidak suka menekan laba dan tidak mementingkan potensi. c. Growth Stocks (Well Known) Saham saham dari emiten yang memiliki pertumbuhan pendapatan yang tinggi, sebagai leader di industri sejenis yang mempunyai reputasi tinggi. (Lesser Known) Saham dari emiten yang tidak sebagai leader dalam industri, namun memiliki ciri growth stock. Umumnya saham ini berasal dari daerah dan kurang populer di kalangan emiten.

d. Speculative Stock Saham suatu perusahaan yang tidak bisa secara konsisten memperoleh penghasilan dari tahun ke tahun, akan tetapi mempunyai kemungkinan penghasilan yang tinggi di masa mendatang, meskipun belum pasti. e. Counter Cyclical Stockss Saham yang tidak terpengaruh oleh kondisi ekonomi makro maupun situasi bisnis secara umum. Pada saat resesi ekonomi, harga saham ini tetap tinggi, di mana emitennya mampu memberikan dividen yang tinggi sebagai akibat dari kemampuan emiten dalam memperoleh penghasilan yang tinggi pada masa resesi. Dan yang terbaru jenis saham yang diperdagangkan di BEI , yaitu ETF (Exchange Trade Fund) adalah gabungan reksadana terbuka dengan saham dan pembelian di bursa seperti halnya saham di pasar modal bukan di Manajer Investasi (MI)

II. Perbedaan Saham Preferen dengan Saham Biasa Pemegang saham biasa (common stock) dari suatu PT dapat disebut sebagai pemilik sesungguhnya perusahaan tersebut. Kalau kenerja perusahaan buruk, maka pemegang saham ini lah yang akan mengalami damak langsungnya, yaitu mereka sebagai investor akan kehilangan sebagian atau seluruh investasinya karena sebelum mereka mendapatkan deviden harus didahulukan menyelesaikan kewajiban terhadap pihak lain (seperti kreditur, karyawan, pemerintah, pemegang saham preferen), jika semua itu telah terpenuhi barulah pemegang saham biasa bisa mendapatkan pembagian kasnya. Coba bayangkan apabila kinerja perusahaan baik, maka pemegang saham biasa dapat memperoleh keuntungan karena mereka memiliki seluruh aktiva perusahaan tentunya setelah dipotong seluruh kewajiban yang harus dipenuhi. Pemegang saham biasa tentunya memiliki resiko yang lebih besar, namun mereka juga dapat memperoleh pengembalian yang lebih tinggi pula dari investasi mereka. Diluar batasan yang ada dalam anggaran dasar perusahaan, ada hak2 dasar tertentu yang dimiliki setiap pemegang saham biasa. Hak2 tersebut adalah sebagai berikut : 1. Memberikan suara dalam pemilihan direksi dan menentukan kebijakan tertentu suatu perusahaan. 2. Memelihara proporsi kepemilikan saham dalam perusahaan melalui pembelian saham tambahan jika dan ketika saham tambahan tersebut diterbitkan. Hak tersebut adalah hak memesan terlebih dahulu (preemptive right). Contoh penjurnalan saham biasa : Kas..XXX Saham biasa (common stock)XXX

Tambahan Modal Disetor (Agio saham)XXX

Istilah saham preferen sering kali disalahartikan karena memberi kesan saham preferen lebih baik daripada saham biasa. Saham preferen tidaklah lebih baik, tetapi hanya berbeda dari saham biasa. Dalam kenyataanya, cara terbaik untuk memandang saham preferen adalah bahwa pemegang saham preferen melepaskan berbagai hak kepemilikan guna mendapatkan beberapa perlindungan yang biasanya dinikmati oleh kreditur. Hak kepemilikan yang dilepas oleh pemegang saham preferen adalah : Hak suara. dalam banyak kasus, pemegang saham tidak memiliki hak untuk memilih direksi, tetapi hak suara dapat diberikan untuk situasi tertentu. Misalnya, beberapa pemegang saham preferen diberikan hak suara dalam perusahaan jika perusahaan tidak dapat membayar deviden. Pembagian keuntungan (deviden). Deviden yang diterima oleh pemegang saham preferen biasanya tetap jumlahnya. Oleh karena itu jika kinerja perushaan baik, yah sayang sekali mereka tidak bisa ikut menikmati hasil yang baik itu. Jika perusahaan dilikuidasi, pemegang saham preferen didahulukan dalam hal pengembalian investasinya. Jadi dapat disimpulkan perbedaan antara saham preferen dengan saham biasa: Pada saham biasa mendapatkan hak untuk memilih direksi dan kebijakan tertentu, sedangkan preferen tidak (kecuali dalam situasi tertentu). Deviden pada saham biasa tergantung kinerja perusahaan, kalau baik mereka akan medapatkan keuntungan setimpal, bigitupun sebaliknya. Tapi untuk saham preferen sudah ditetapkan devidennya. Jika perusahaan gulung tikar atau dilikuidasi, dalam hal pengembalian investasi, pemegang saham preferenlah yang diutamakan dibandingkan dengan pemegang saham biasa. Pada pemegang saham biasa diberi hak untuk memesan kembali, sehingga dapat memelihara proporsi kepemilikan perusahaan, kalau preferen tidak.

Perantara DagangPerantara ini tidak hanya terdapat dalam perdagangan di bursa, melainkan juga pada perdagangan umum. Namanya bermacam-macam, misalnya agen, agen-tunggal (sole agent), penjual (verkoper), penjual kelIsi Materi Perantara ini tidak hanya terdapat dalam perdagangan di bursa, melainkan juga pada perdagangan umum. Namanya bermacam-macam, misalnya agen, agen-tunggal (sole agent), penjual (verkoper), penjual keliling (rondreizende verkoper). Hubungan mereka dengan pedagang atau perusahaan yang bersangkutan diatur dalam Pasal 1601 KUH Perdata. Dalam KUHD disebutkan juga perantara, seperti:

A. Makelar Berdasarkan Pasal 62 KUHD, makelar itu adalah seorang perantara yang diangkat oleh Presiden atau oleh seorang pembesar yang ditunjuk oleh Presiden, dalam hal ini Kepala Pemerintah Daerah (L.N 1906 No. 479). Sebelum melakukan pekerjaannya seorang makelar diambil sumpahnya di hadapan Pengadilan Negeri yang bersangkutan, dan dalam menyelenggarakan perusahannya ia akan mendapat upah tertentu. Makelar adalah seorang perantara yang bertindak untuk kepentingan pihak kommitent-nya (yang menyuruh), dan melakukan segala tindakan hukum, misalnya jual-beli dalam segala bidang perdagangan. Dalam melaksanakan kegiatannya ini seorang makelar memiliki hubungan dengan commitent-nya didasarkan atas pemberian kuasa sebagaimana diatur dalam Pasal 63 KUHD. Akan tetapi oleh karena seorang makelar diangkat oleh Pemerintah, ia mempunyai kedudukan setengah resmi, yang berakibat bahwa terhadapnya dapat diambil tindakan oleh pihak resmi. Dalam Pasal 65 KUHD ditentukan bahwa seorang makelar dilarang untuk berkepentingan secara langsung dalam jenis atau jenis-jenis mata perusahaan dalam mana ia diangkat sebagai makelar. Larangan ini berarti bahwa seorang makelar yang diangkat dalam hal jual-beli efek misalnya, tidak diperkenankan turut ambil bagian dalam transaksi yang bersangkutan, apabila ini dilanggar maka menurut Pasal 71 KUHD ia dapat dibebas tugaskan dari jabatannya, dan berdasarkan Pasal 73 KUHD ia tidak dapat diangkat kembali. B. Komisioner Berbeda dengan makelar, seorang komisioner bertindak atas nama sendiri, ia bertindak atas perintah dan tanggungan orang lain dan untuk tindakannya itu ia menerima upah atau provisi (Pasal 76 KUHD). Berhubung dengan tindakan atas namanya sendiri komisioner tidak diwajibkan menerangkan nama orang yang menyuruhnya (principaal) dan ia dapat berbuat seolah-olah ia sendiri yang berkepentingan, sehingga dengan demikian ia secara langsung terikat pada pihak lawannya (Pasal 77 KUHD). Ketentuan ini diperkuat oleh ketentuan dalam Pasal 78 KUHD, baik principaal maupun pihak yang lain tidak berhak untuk saling menuntut, akan tetapi apabila komisioner bertindak atas namanya principaal, hak dan kewajibannya diatur berdasarkan pemberian kuasa dan ia tidak diutamakan (Pasal 79 KUHD). Adapun hak utama komisioner adalah: a. Hak mendahului atas barang-barang yang diserahkannya untuk dijual, atau atas barangbarang yang telah dibeli, menurut Pasal 80 KUHD. b. Hak menahan, hak ini berdasarkan Pasal 81 KUHD, dapat dilakukan atas hasil penjualan barang, termasuk dalam Pasal 80 KUHD, untuk membayar pada diri sendiri upah yang menjadi haknya. Hak menahan itu dapat pula dilakukan terhadap barang-barang untuk dijual, untuk mana harus ditempuh jalan yang ditentukan oleh Pasal 82 dan 83 KUHD. c. Ius separatis atau hak menyimpang. Penyimpangan ini berupa tagihan secara berlangsung pada principaal-nya yang telah dinyatakan pailit, atau dengan perkataan lain tampa melalui Balai Harta Peninggalan. Pasal 84 KUHD menentukan bahwa dalam hal yang dimaksud di atas, berlakulah Pasal 56, 57, dan 58 Undang-Undang Kepailitan (sekarang pasal-pasal ini telah mendapat perubahan dan ditambah dengan Pasal 56 A UU No. 4 Tahun 1998). Dalam Pasal 56 tersebut menentukan: ... dapat menjalankan haknya, seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Hak utama ini tidak mengurangi haknya yang disebutkan dalam Pasal 1812 KUH Perdata, sehingga hak menahan itu sangat diperkuat. C. Ekspeditur Ekspeditur adalah barang siapa yang menyuruh menyelenggarakan pengangkutan barang dagangan, melalui daratan atau perairan (Pasal 86 KUHD). Kewajibannya diatur dalam Pasal 87, 88, dan 89 KUHD, oleh karena seorang ekspeditur menyeruh menyelenggarakan pengangkutan kepada orang lain, maka ia bertanggung jawab terhadap perbuatan-perbuatan orang lain itu. Biasanya orang lain itu adalah pengangkut dan mengenai pengangkutan ini terdapat ketentuanketentuan dalam Pasal 466 KUHD dan seterusnya. Ekspeditur bertanggung jawab terhadap pengiriman dari saat penerimaan barang-barang hingga penyerahannya pada yang berhak menerimanya. Pengangkut bertanggung jawab juga dari saat penerimaan barang-barang hingga penyerahannya terhadap ekspeditur.

D. Agency Jenis ini sama dengan Makelar dan Komisioner, namun pengaturannya tidak ada dalam KUHD maupun KUH Perdata, akan tetapi agency saat ini sangat banyak berdiri dan diakui oleh masyarakat. Sehingga dalam prakteknya memakai aturan dalam Pasal 1338 KUH Perdata, Pemberian kuasa (Pasal 1792 1819 KUH Perdata), Pasal 62 64 KUHD, dan Kebiasaan Dagang, serta Keputusan Menteri Perdagangan tentang Agen Tunggal

SUNDAY, MAY 29, 2011

Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen1. Asas Manfaat; mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan, 2. Asas Keadilan; partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil, 3. Asas Keseimbangan; memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual, 4. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen; memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalarn penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan; 5. Asas Kepastian Hukum; baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Sesuai dengan pasal 3 Undang-undang Perlindungan Konsumen, tujuan dari Perlindungan Konsumen adalah 1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri, 2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa, 3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan

menuntut hak-haknya sebagai konsumen, 4.Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi, 5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha, 6.Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.