surveilans kesehatan matra

SURVEILANS KESEHATAN MATRA

OLEH: GITO HARTONO, SKM.MMKESDINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR

JL. A. YANI 118 SURABAYA

PEDOMAN PENYELENGGARAAN

SISTEM SURVEILANS

EPIDEMIOLOGI KESEHATAN

KEPMENKES RI NOMOR:1116/MENKES/SK/VIII/2003

TENTANG

LANDASAN HUKUM SURVEILANS (1)

1. UU NO 4 tahun 1984 tentang WABAH PENYAKIT

MENULAR

2. UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah

3. UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah pusat dan Daerah

4. UU no 25 TH 2000 tentang Propenas

LANDASAN HUKUM SURVEILANS (2)

5. PP no 25 th 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom

butir J kewenangan pusat : Surveilans

Epidemiologi,pengaturan pemberantasan dan penanggulangan wabah,penyakit menular dan KLB.

LATAR BELAKANG

1. Kebutuhan Informasi yang terus berkembang begitu cepat

sehingga diperlukan inovasi secara terus menerus

1976 (SPR), 1987 (SST), 2003 (STP)

2. Diterapkannya Otonomi & Desentralisasi dituntut kemandirian dan

kemampuan untuk berkompetisi yang profesional.

3. Adanya globalisasi di semua aspek kehidupan termasuk bidang

kesehatan masalah kesehatan tidak mengenal wilayah batas

administrasi.

Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular

1.Sudah ada KEPMENKES NO:1479/X/2003

sekaligus beberapa penyakit tidak menular.

surveilans penyakit tidak menular yang lebih

luas dan rinci akan dikembangkan lebih

lanjut.

2. KEPMENKES ini akan dibahas khusus

PENYELENGGARAAN SURVEILANS EPIDEMIOLOGI KESEHATAN

1.Berdasarkan Metode • Surv.Rutin• Surv.Khusus (AFP, TN, SARS)• Surv.Sentinel• Studi Epidemiologi

2.Berdasarkan Aktifitas PULTA• Surv.Aktif• Surv.Pasif

3.Berdasarkan Pola Pelaksanaan• Pola Kedaruratan• Non Kedaruratan

4.Berdasarkan Kualitas Pemeriksaan.• Klinis• Konfirmasi Laboratorium

RUANG LINGKUP SURVEILANS EPIDEMIOLOGI KESEHATAN

1.Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular

2.Surveilans Epidemiologi Penyakit Tidak Menular

3.Surveilans Epidemiologi Kesehatan Lingkungan &

Perilaku

4.Surveilans Epidemiolosi Masalah Kesehatan

5.Surveilans Epidemiologi Kesehatan Matra.

Surveilans Epidemiologi Kesehatan Lingkungan & Perilaku

1.Surveilans sarana air bersih

2.Surveilans tempat-tempat umum

3.Surveilans limbah RS, Industri

4.Surveilans vektor

5.Surveilans kesehatan kerja

Sebaran jumlah industri pada Kabupaten dan Kota di Jawa Timur

MAL ANG

JE M B E R

TUB AN

BAN Y UW AN G I

BLIT AR

KE D IR I

NG AW I

LUM AJAN GPA CITAN

BO JO N E G O R O

LAM O NG AN

MAD IUN

SIT UB O ND O

G RE S IK

PA S UR UAN

NG AN JUK

SA MP AN G

PO NO R O G O

SU M E NE P

PR O B O LIN G G O

BO N DO WO S O

JO M B ANG

BAN G KA LAN

TRE N G G AL E K

MO J O K E RT O

TUL UN G AG U NG

MAG ET AN

SID O AR JO

PA ME K AS AN

KO TA S U R ABAY A

KO TA M AL ANG

KO TA P AS U R UAN

industri.shp11 - 5051 - 100101 - 200201 - 300300 - 1000

80 0 80 160 Miles

N

EW

S

Industri

KEMENKES

KEMENHUB

KEMENDIKBUD

Sarana Transportasi

Sarana Pendidikan (SD dan SMP)

Fasyankes (Rumah Sakit)

V. AREA FOKUS 2012

14

15

III. RUANG LINGKUP

BIDANGKESEHATAN

FasyankesBERSIH

Kawasan Tertentu BERSIH

Dampak Kesehatan

VI. AREA FOKUS KEMENKES

VII. PRIORITAS PROGRAM 2012Program Kebersihan Sasaran

Fasyankes:

• Rumah Sakit Vertikal 32

• Labkes (BBTKL PP dan BBLK)

14

Kawasan Tertentu:

• Pasar Sehat 10

• Kantor Institusi Kesehatan Kemenkes

• Perumahan Kemenkes Cilandak

• Institusi Pendidikan (Poltekes)

38

• KKP 49

• Kantin / Sentra Makanan Sehat

10

• Percontohan Mushola /Pontren Sehat

38

Edukasi Perilaku Sehat: 3 Paket

• Kompetisi kampanye CTPS

• Talkshow GNBN di TV

• Kampanye melalui media KIE

16

Surveilans Epidemiologi

Masalah Kesehatan

1. Surveilans Gizi kurang & SKPG

Surveilans Gizi lebih

Surveilans Usia Lanjut

Surveilans penyalah gunaan obat &

narkotika

Surveilans Epidemiologi Kesehatan Matra

1.Surveilans kesehatan haji

2.Surveilans kesehatan pelabuhan & lintas batas

3.Surveilans bencana & masalah sosial

4.Surveilans kesehatan matra laut & udara

PENGERTIANMATRA = DIMENSI,

WAHANA, LINGKUNGAN, MEDIA

KONDISI MATRA : KONDISI LINGKUNGAN, HABITAT, WAHANA, YANG BERBEDA BERMAKNA DENGAN KONDISI LINGKUNGAN ATAU HABITAT, WAHANA KESEHARIANNYA

KESEHATAN MATRAUPAYA KESEHATAN UNTUK

MENINGKATKAN KEMAMPUAN FISIK DAN MENTAL GUNA ADAPTASI TERHADAP KONDISI/KEADAAN MATRA.

KEPMENKES RI NO.: 1215/MENKES/SK/XI/2001 tentang PEDOMAN KESEHATAN MATRA

VISI & MISIVISIINDIVIDU,

KELOMPOK/MASYARAKAT YANG TERPAPAR DALAM KONDISI MATRA TETAP SEHAT

MISIMENGGERAKKAN DAN

MENGGALAKKAN -> DESEMINASI INFORMASI

MENDORONG (KM) -> TERJANGKAU DAN BERMUTU

MENDORONG KEMANDIRIAN MASYARAKAT U. TETAP SEHAT DLM KONDISI MATRA

RUANG LINGKUP KESEHATAN MATRAUPAYA KES. HAJIUPAYA KES.

TRANSMIGRASIUPAYA KES.

PENANGGULANGAN KORBAN AKIBAT BENCANA

UPAYA KES. DI BUMI PERKEMAHAN

UPAYA KES. DLM SITUASI KHUSUS

UPAYA KES. PENANGGULANGAN AKIBAT GANG.KAMTIBMAS

UPAYA KES.LINTAS ALAM

UPAYA KES. BAWAH TANAH

UPAYA KES. WISATA

KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAN KESEHATAN HAJI

UU RI no. 13 tahun 2008 tentang

Penyelenggaraan Ibadah Haji

Pasal 6 : Pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan dengan menyediakan layanan administrasi, bimbingan Ibadah Haji, Akomodasi, Transportasi, Pelayanan Kesehatan, keamanan, dan hal-hal lain yang diperlukan oleh Jemaah Haji.

TUJUAN PENYELENGGARAAN KESEHATAN HAJI

1. Meningkatkan kondisi kesehatan jemaah haji sebelum keberangkatan

2. Menjaga agar jemaah haji dalam kondisi sehat selama menunaikan ibadah, sampai tiba kembali ditanah air

3. Mencegah terjadinya transmisi penyakit menular yang mungkin terbawa keluar / masuk oleh jemaah haji 25

KEBIJAKAN (1)

1.Meningkatkan kemampuan Teknis Medis petugas pemeriksa kesehatan calon jemaah haji ditingkat Puskesmas dan Rumah Sakit

2.Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di puskesmas dan Rumah sakit dengan menerapkan standar pelayanan bagi calon jemaah haji

3.Melaksanakan pelayanan kesehatan bermutu bagi calon jemaah haji di Puskesmas, Rumah sakit dan Embarkasi.

4.Melaksanakan Pembinaan kesehatan sejak dini bagi calon jemaah haji Resiko Tinggi di tanah air. 26

5. Melaksanakan perekrutan tenaga kesehatan profesional secara transparan.

6. Memberikan vaksinasi Meningitis meningokokus bagi calon jemaah haji dan petugas kesehatan.

7. Melaksanakan pelayanan kesehatan bermutu, cepat dan terjangkau bagi jemaah haji selama menunaikan ibadah haji.

8. Mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Kesehatan Haji pada setiap jenjang administrasi kesehatan.

9. Mengembangkan sistem kewaspadaan dini dan respon cepat KLB, Bencana, serta musibah massal.

KEBIJAKAN (2)

27

PEMBINAAN

PEMERIKSAAN KES HAJII. Puskesmas

II. Kabupaten/ Kota

III. Embarkasi Haji

PELAYANAN MEDIS

IMUNISASI

SURVEILANS

SKD- RESPON KLB

PENANGGULANGAN KLB/ MUSIBAH MASAL

Rate Jemaah Haji Wafat PerhariMenurut Minggu Operasional Haji

1427H/2007 M - 1429H/2008 M

0

0.5

1

1.5

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Minggu Operasional Haji

Rat

e/10

.000

Jem

aah/

hari

1427H 1428H 1429H

1428H, 462

1429H, 446

1427H, 652

0

100

200

300

400

500

600

700

JUMLAH JEMAAH HAJIWAFAT

Rate

2.1

2

/1000

Rate

2.4

1

/1000

Rate

3.1

2

/1000

harapan

darurat

Rate <0.5 /hari/10.000 Rate

<2.0/1000

INDIKATOR INDIKATOR

JUMLAH JAMAAH & ANGKA WAFAT per 1000 JAMAAH TAHUN 2008M/1429H

= 1000 jemaah haji = rate < 1/oo = rate 1-2/oo = rate 2-3/oo = rate > 3/oo

Indonesia di AS : 446 (2.1/1000)di Emb/Deb :19

Indikator rate <2/1000

33Sumber data : Siskohatbidkes

PROPORSI KELOMPOK UMUR

WAFATJEMAAH HAJI

Jemaah Wafat Menurut Lokasi, Operasional Haji th 1429H/2008

Lokasi % % Lokasipondokan 36.3 42 Diluar

BPHI/RSperjalanan 2.7

pesawat 1

ambulans 1.1

bandara 0.2

masjid 1.4

BPHI 21.4 58 BPHI+RSRSAS 36.3

446

harapankurang dari

40

PENYEBAB KEMATIAN JHI tahun 1429 H/2008 M

Sistem Sirkulasi 66,4 % Sistem Pernapasan 28 %

35

• Sistem Syaraf 1,6 %• Neoplasma 1,3 %• Lainnya 2,7 %

Surveilans Epidemiologi Kesehatan Matra

1.Surveilans kesehatan haji

2.Surveilans kesehatan pelabuhan & lintas batas

3.Surveilans bencana & masalah sosial

4.Surveilans kesehatan matra laut & udara

IHR 2005

The International Health Regulations (2005)

Established by negotiation between States Adopted at the World Health Assembly (2005)

& binding on WHO’s Member States Entry into force of IHR June 2007

Voluntary early compliance - Avian Flu – 2006 WHA Five years to develop country capacities

IHR(2005) - Guiding principles

Broader scope Transparency

(world is “electronically” transparent) Partnerships Collective responsibility

Global consensus, global rule Countries need each other ( economy , security) Reciprocity, reputation Standardization and Quality

Building on existing programmes

PHEIC

Member States need to report event that may constitute a “Public Health

Emergency of International Concern” “an extraordinary event which constitute a public health risk to other States through the international spread of disease and potentially require a coordinated international response”

Relatively infrequent, determined by WHO (in consultation), result in global action

NATIONAL FOCAL POINT

“National IHR Focal Point” means the national centre, designated by each State Party, which shall be accessible at all times for communications with WHO”

In Indonesia, focal point is DG PP&PL

IHR National Focal Points Co-ordination and assessment

National capacity assessment, planning and reporting

Linking to national emergency response systems

Risk assessment

International responses

IHR - Event notification and determination

WHO DG

Various disease and event surveillance systems within a country

National IHRFocal Points

National IHRFocal Points

WHO IHR Contact Points

WHO IHR Contact Points

EmergencyCommittee

Other competent Organizations

(IAEA etc.)

Detect and report any urgent or unexpected events

Consult events or notify WHO of any events that may constitute a PHEIC

Receive, assess and respond to events notified

Ministries/ Sectors

Concerned

Determine whether an event constitutes a PHEIC and recommend measures

Externaladvice

Coordinate

Communicate

Report

ReviewCommittee

WHO’sExpertRoster

FLOW CHART KEGIATAN SEPUL-TA. KES. LAH-TA VIS-TA SIS-TA

INFOKES interptretasi

DESCICION

ACTION

-Perencanaan-Corective action-Evaluasi/monitoring-Kewaspadaan dini -Penelitian

JENIS DATASindroma DiseaseMortality Public Health issuseEnvironment, dsb

SUMBAR DATA

Sistem RR peny.

Vital statistik

Survey/riset

Hasil penyelidikan KLB

Laporan kegiatan, dsb

CARA PENGUMPULAN

Sistem RR/paper

Telepon/Facsimili

E-mail

LengkapAkuratTepat Waktu

Transformasi data

ManualElektrikSoftware

UkuranEpid.

Naratif

Tabulair

Grafik

Maping

Software apl

-Risk -Rate-Ratio-Proporsi

- Informasi penting / urgen

- Sederhana dan mudah dipahami

- Tampilkan lebih atraktif

- Sesuaikan dg sosbud masy.

- Gunakan media yg sesuai

-Deskriptif

- Analisis Hub.

-Hub dg waktu

-Hub dg tempat

-Hub dg org

-Sederhana

namun mudah

Dipahami

-Informasi

penting / urgen

-Tampilkan lebih

atraktif

-Sesuaikan dg

sosbud masy.

-Gunakan media

yg sesuai

ABSOLUT

Dr. OENEDO GUMARANG, MPHM.

SE

KLB

SKD-KLB

Kepmenkes No. 1479 PP. SSE. PTM dan PM

Form STP Pusk/KabForm STP RS/Kab

Form STP SentForm STP Lab

Kepmenkes. 1116/2003 Ttg PP. SSE.

Sumber data.Data kesakitanData kematian

Data demografiData Geografi

Data laboratriumData kondisi lingkungan

Laporan wabah.Laporan kondisi pangan.

Study Epidemiologi dan PenelitianData hewan, vektor

Data dan info penting lainnya

Jejaring.Mekanisme kerjaJenis penyelenggaraanSasaran penyelenggaraanPeran dan SDM

Peny. Yg dapat m’nybbkan KLBPermenkes No. 1501/2010

Kolera, Pes, DBD, Campak, Polio, Difteri, Pertusis, Rabies, Malaria,

H5N1, Antraks, Leptospira, Hepatitis, H1Ni, Meningitis, Yellow fever,

Chikungunya.

Dasar penetapan KLBPermenkes No. 1501/2010

Sebelumnya tidak ada.Meningkat terus menerus dalam 3 wktMeningkat 2XDalam 1 bulan 2X kenaikanCFR meningkat 50%Proporsional rate.

KLBDitetapkan oleh

Kab/KotaPropinsi

Mentri Kesehatan

survaillanceeidemiologie

nasional

Penanggulangan : (1501) Pemerintah, Pemda, Masy.PEPemeriksaan, PengobatanPerawatanIsolasi/KarantinaUpaya Lain Tutup Sekolah & TTU

*

*

New & Re-emergimgDitetapkan oleh

Menkes ( Permenkes No.659/2009)

Tujuan :a. Teridentifikasi adanya KLBb. Terselenggaranya peringatan

kewaspadaan dini KLBc. Terlaksananya kesiapsiagaan

menghadapi kemungkinan KLBd. Terdeteksinya secara dini adanya kondisi

rentan.e. Terdeteksinya secara dini adanya KLBf. Terselenggaranya penyelidikan dugaan

KLB


DIRJEN PP & PL

IHR FOCAL POINT

VERIFIKASI

IHR CONTEC POINTWHO

VERIFIKASI

REKOMENDASI

PHEIC

PHEICAnnex 2

TIDAK

PHEICAnnex 2

TIDAK

INTERNASIONAL

Tindakan thd KLB Sesuai dengan UU dan peraturan yang berlaku bagi keadaan KLB

PHEIC : Public Health Emergency of International Concern ( Kedaruratan Kesehatan (KLB) yang Meresahkan Dunia )Adalah KLB yang : dapat menjadi ancaman kesehatan bagi negara lainkemungkinan membutuhkan koordinasi internasional dalam penanggulangannya

a.Mengirimkan kepada WHO IHR Contacts Points, atas nama negaranya komunikasi penting mengenai pelaksanaan dari peraturan ini, secara khusus pada Pasal 6 hingga 12 dan. (notifikas & PHEIC)

b.Menyebarkan informasi dan mengkonsolidasi berbagai usulan dari sektor-sektor terkait, dan bertanggung jawab atas surveilans dan laporan, pintu masuk, kantor kesehatan pelabuhan, pelayanan kesehatan masyarakat, klinik dan rumah sakit serta departemen pemerintahan lainnya.

Tugas IHR FP

Tugas IHR CPWHO akan menunjuk IHR Contact Points, yang dapat diakses setiap waktu untuk komunikasi dengan National IHR Focal Point. WHO IHR Contact Points akan mengirimkan informasi penting mengenai pelaksanaan dari regulasi, secara khusus dijelaskan pada Pasal 6 hingga 12 kepada National IHR Focal Point. WHO IHR Contact Points akan ditunjuk oleh WHO di kantor pusat atau tingkat regional.WHO dapat menerima informasi dari

sumber lain selain dari pemberutahuan dan konsultasi, dan kemudian menguji keabsahan laporan tersebut sesuai dengan prinsip epidemiologi dan kemudian menginformasikan kejadian tersebut kepada State party yang bersangkutan dimana kejadian itu diduga terjadi. Sebelum menidaklanjuti laporan tersebut,

WHO menentukan PHEIC.Atas dasar pertimbangan.a. Informasi yang diberikan oleh

negara bersangkutan.b. Instrumen yang ada pada annex-2c. Masukan dari Komite emergecy.d. Prinsip ilmiah sebagaimana bukti

ilmiah dan informasi relevan lainnya.

e. Kajian resiko pada manusia, dengan resiko penyebaran penyakit secara internasional, dan resiko gangguan jalur trasnsportasi internasional


Kajian Epidemiologi Ancaman KLBMenggunakan bahan kajian :a. Data SE peny. Berpotensi wabah.b.Kerentanan masy. al status gizi

dan immunisasi.c. Kerentanan lingkungan.d.Kerentanan penyakit masyarakat.e. Ancaman penyebaran penyakit

berpotensi KLB dari daerah atau negara lain.

f. Sumber data lain dalam jejaring SESumber data:a. Laporan KLB/Wabah dan hasil penyelidikan

KLBb.Data epidemiologi KLB dan upaya

penanggulangannya.c. Surveilans terpadu penyakit berbasis KLB.d.Sistim peringatan dini di RS.

Sumber data laina. Data surveilans terpadu penyakit.b.Data surveilans khusus peny berpotensi

KLB.c. Data cakupan programd.Data lingkungan pemukiman dan

perilaku, pertanian, meteorologi geofisika.

e. Info masy. Sebagai laporan kewaspadaan KLB.

f. Data lain terkait.

SKD - KLB


Upaya Penanggulangan meliputi : a. PEb. Pemeriksaan, pengobatan,

perawatan, isolasi penderita, termasuk tindakan karantina.

c. Pencegahan, pengebalan.d. Pemusnahan penyebab penyakit.e. Penanganan jenazah akibat

wabah.f. Penyuluhan kepada masyarakat.g. Upaya penanggulangan lainnya.

Haka.Mengalami kerugian akibat

pencegahan.b.Para petugas yang melaksanakan

penanggulangan.

KewajibanPenanggungjawab lingkungan tertentu

wajib melaporkan keKades, Lurah, Ka.Unit kesehatan secepatnya.

Melaporkan Keatasan langsung.Ka.Wilayah/daerah setempat yang

mengetahui adanya tersangka wabah, atau adanya tersangka penderita sakit menular yang dapat menimbulkan wabah wajib melakukan tidakan penanggulangan

PIDANADengan sengaja menghalangi pelaksanaan

penanggulangan wabah.Karena kealpaannya mengakibatkan

terhalangnya pelaksanaan penanggulangan.

Barang siapa dengan sengaja mengelola secara tidak benar bahan bahan sehingga dapat menimbulkan wabah.

Barang siapa karena kealpaannya mengelola secara tidak benar bahan bahan sehingga dapat menimbulkan wabah.

UU N0 4 / 1984


UU N0 29 /

2004

UU NO 36/2009

PETA BENCANA JAWA TIMUR 2007 - 2009

PENGERTIAN EPIDEMIOLOGI

MASALAH KESEHATAN MASYARAKAT

DISTRIBUSIDETERMINA

N

BESARNYA MASALAH

SURVEILANS EPIDEMIOLOGIAdalah rangkaian kegiatan:pengumpulan data epidemiologis

- dari kegiatan rutin- teratur / terus menerus- untuk masalah kesehatan tertentu

kompilasi dataanalisa data & interpretasimenghasilkan informasidistribusi informasi

- dipakai sendiri / pihak lain

“ SURVEILANS : Information for action ‘

PENYELENGGARAAN UPAYA KESIAPSIAGAAN & PENANGGULANGAN BENCANA

KESIAPSIAGAAN

BENCANA

MEDICAL RESPONSE

PUBLIC HEALTH RESPONSE :

- AIR BERSIH DAN SANITASI

- SURVAILANS.

- PEMBERANTASAN PENYAKIT & IMMUNISASI

- PELAYANAN KESEHATAN DASAR, GIZI, DLL

PASCA BENCANA

SURVEYLANCE EMERGENCY / RAPID NEED ASSMT.

CONTINGENCY PLAN

RAPID HEALTH ASSESSMENT

PERENCANAAN DARURAT

waktuDOR

-bwk-

-mendapatkan gambaran epidemiologi penyakit prioritas dan

-faktor yg berpengaruh terhadap perkembangan penyakit prioritas,

-secara terus menerus & sistematis untuk memberikan dukungan

informasi epidemiologi terhadap penyelenggaraan penanggul.

pengungsi dibidang kesehatan atau yg berkaitan dgn kesehatan.

Tujuan Penyelenggaraan SE Pengungsi

-bwk-

Surveilans Epidemiologi

Komponen

Arah dan Tujuan yang Jelas dan TerukurUnit Surveilans Epidemiologi dengan Tim

ProfesionalMekanisme Data-Informasi-Komunikasi-

ResponDukungan Peraturan dan AnggaranJejaring Surveilans EpidemiologiIndikator Kinerja

-bwk-

Surveilans EpidemiologiPengungsi (SKD-KLB)

Surveilans KematianSurveilans PenyakitSurveilans Faktor RisikoKajian LapanganInvestigasi Pra KLB/ KLB

wReferensi

wKonsultasi

wPengalaman

wJaringan

Strategi Analisis

Pertemuan Berkala(Analisis Lintas Fungsi)

Analisis Epidemiologi

Data Surveilans Kesehatan Lingkungan

Data Surveilans Penyakit & Kematian

Ancaman KLB berdasarkan data Epidemiologi KLB dan Rutin

Referensi dan Konsultasi

Rekomendasi

Rapid Health Assesment

-bwk-

Gambaran EpidemiologiWaktu, tempat dan orang

Rate : Angka kejadian (kesakitan/kematian/masalah)Angka fatalitas kasus (CFR)

Absolut : Jumlah kejadian

Resiko relatif

Penyajian

• Tabel, Grafik dan Peta

• Teks

2. Peningkatan kejadian penyakit / kematian terus menerus selama tiga kurun waktu (masa inkubasi) berturut turut menurut jenis penyakitnya (jam, hari, minggu)

KRITERIA KERJA KLB

02

46

810

1214

1618

20

Mgu. I Mgu. II Mgu. III

1. Timbulnya suatu penyakit menular yang sebelumnya tidak ada/ tidak dikenal

- SARS, AI

Suatu kejadian penyakit atau keracunan dapat dikatakan KLB apabila memenuhi kriteria sbb. ( 1 – 9 )

Program Penanggulangan KLB Penyakit pada Pengungsi

Ka

jian

Aw

al

Perbaikan Kondisi Rentan

SKD KLB

Penanggul. KLBKesiapsiagaan

menghadapi KLB

Tid

ak

Men

jadi

Masa

slah

Kes

Ma

s

Respon

Antisi pasi

TUJUAN SKD - KLB

Terselenggaranya kewaspadaan & kesiagaan thd kemungkinan terjadinya KLB

- Indentifikasi adanya ancaman KLB- terselenggaranya peringatan dini adanya ancaman KLB- terselenggaranya kesiapsiagaan menghadapi KLB- terdeteksinya secara dini adanya KLB- terdeteksinya secara dini adanya kondisi rentan KLB- terselenggaranya dugaan KLB

KLB dengan SKD KLB

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

HARI

KA

SU

S

Kasus potensial yang dapat

dicegah

Deteksi DINI

Tindakan CEPAT

waktu

RUANG LINGKUP SKD - KLB

- Kajian epidemiologi- secara terus menerus dan sistimatis- terhadap suatu penyakit yg berpotensi KLB & kondisi rentan KLB- peringatan dini thd ancaman KLB - peningkatan kewaspadaan dan- kesiagaan unit kesehatan pemerintah & masyarakat terhadap terjadinya KLB

PENGERTIANPERINGATAN DINI- Merupakan pemberian informasi adanya ancaman KLB pada suatu daerah dalam periode waktu tertentu

KONDISI RENTAN- Adalah kondisi masyarakat, lingkungan, perilaku & penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang merupakan faktor risiko terjadinya KLB

DETEKSI DINI- Kewaspadaan thd kemungkinan terjadinya KLB dg cara melakukan intensifikasi pemantauan secara terus menerus & sistimatis terhadap suatu penyakit potensial KLB dan perubahan kondisi rentan KLB

INDIKATOR- tanda2 terjadinya peningkatan kesakitan, kematian atau perubahan faktor risiko yg dipantau secara terus menerus & sistimatis untuk mengetahui terjadinya perubahan atau penyimpangan thd kemungkinan terjadinya KLB

10 Tugas Prioritas Penanggulangan Pengungsi Bidang Kesehatan

1. Inisial Assessesment. 2. Imunisasi Campak3. Air dan Sanitasi4. Makanan dan Gizi5. Tempat Tinggal6. Pelayanan Kesehatan Darurat7. Pengendalian Penyakit dan KLB8. Surveilans Kesehatan Masyarakat9. SDM10.Koordinasi

Strategi pengembangan SE pengungsi

1. Memprioritaskan pada penyakit-penyakit penyebab kematian, & potensial KLB

2. Berorientasi pada tindakan yg cepat, tepat dgn lebih berorientasi pada promosi, pencegahan dan deteksi dini di lapangan

3. Memperkuat tim surveilans epidemiologi dgn tenaga profesional

4. Memperkuat jaringan kerja sama surveilans epidemiologi di lapangan, rujukan dan konsultasi

5. Memperkuat sarana manajemen data dgn komputerisasi & komunikasi elektromedia

6. Memperkuat dukungan politis & pendanaan yg memadai & terus menerus untuk penyelenggaraan surveilans yg berkualitas tinggi

1 . Membetuk Tim Surveilans Epidemiologi Pengungsi 2. Kajian Awal (Initial Assessment)3. Menyusun rancangan surveilans epid. pengungsi4. Advokasi dan sosialisasi terus menerus5. Persiapan SDM dan Sarana6. Pengumpulan, pengolahan dan analisis data7. Distribusi informasi dan komunikasi8. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan SE9. Referensi dan konsultasi

Langkah Penyelenggaraan SE Pengungsi

Aspek Manajemen Surveilans Epidemiologi Pengungsi

1 . Adanya tujuan yang jelas dan terukur2. Konsep dan mekanisme penyelenggaraan surveilans epidemiologi untuk mencapai tujuan-tujuan surveilans3. Memiliki tim teknis surveilans epidemiologi dengan tenaga profesional4. Adanya proses kegiatan rutin terus menerus dan sistematis5. Memiliki manajemen penyelenggaraan surveilans dengan rencana kerja yang realistis dengan anggaran biaya yang memadai6. Indikator kinerja

KEGIATAN TEKNIS SURVEILANS PENGUNGSI :- Pengumpulan Data- Pengolahan Data- Analisis dan Interpretasi- Distribusi infomasi

Buku Pedoma

n

Jaringan SE

Anggaran

Peraturan

Advokasi

Pertemuan Review

Program

Penelitian

Jaringan SE

Respon KLB

Intervensi Program

Analisis Lanjut

Tenaga Profesio

nal

Rencana Kerja

Supervisi dan MonevUmpan

balik

Kelompok Kerja

Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan Surveilans

Sasaran Kajian Awal (Inisial Assessment) Status Epidemiologi Pengungsi Sebagai Bahan

Penetapan Sistem Surveilans

Kajian status epidemiologi pengungsi :

• Perkembangan penyakit potensial KLB• Makanan & gizi• Imunisasi• Air, sanitasi & musim• Status pelayanan kesehatan darurat termasuk sistim surveilans yg ada, ekonomi, sosial politik, keamanan, transportasi dan komunikasi

Kajian ancaman terhadap pengungsi berdasarkan :

o Penyakit Menular potensi wabaho Pnemoniao Gizio Pelayanan Kesehatan

Unit Surveilans Pengungsi

Kabupaten/Kota

Tim Penanggulangan Pengungsi Dinkes. Kab/Kota

Tim Teknis Surveilans Unit Pelayanan di

Puskesmas dan Pos Kesehatan Pengungsian

Tim Teknis Surveilans

Pengungsi Sanitasi dan P2M Puskesmas

dan Lokasi Pengungsian

Tim Teknis Surveilans

Pengungsi Gizi Puskesmas dan

Lokasi Pengungsian

Tim Teknis Surveilans Pengungsi

Hubungan Sakit- Sakit-St.Gizi

diare

status gizi

pnemonia

meninggal

Hubungan Sakit - Faktor Risiko

diare

Pangan

campak

meninggal

imunitas

pengobatan

Gizi

-bwk-

Pengungsi Kelompok Rentan

Bayi dan Anak Balita

Orang Tua (sendiri)

Keluarga dengan KK wanita

Ibu Hamil dan Melahirkan

Pengungsian Rentan

• Padat• Jumlah Besar

Satu Lokasi• Terisolir• Tanpa informasi• Tanpa Pengelola• Tipuan Data

Populasi rentan…?

-bwk-

Tabel Analisis Surveilans Epidemiologi Pengungsi

CB

A

Jam

ban

Air

Giz

i

Pen

yaki

t

Kem

atia

n

Kep

adat

an

Loka

si

Data Jumlah Pengungsi per Minggu / Hari:

o Jumlah Totalo Jumlah per Lokasio Kepadatan per Lokasio Jumlah Menurut Jenis Kelamino Jumlah per Golongan Umur balita, dewasa dan orang tua

yang disajikan dalam tabel, grafik dan peta secara berkala Mingguan/ Harian.

Daftar Jumlah Pengungsi Menurut Lokasi PengungsianKabupaten X, 2002

Lokasi PKMJumlah Pengungsi Menurut Hari

12 13 14 15 16 17

Barak A Lotan Baru 50 50 50 110 100 90

Barak B Lotan Baru 20 20 20 0 0 0

Barak C Lotan Tua 300 300 335 330 325 320

Kota I Sayo Kota 20 20 10 0 0 0

Kota II Sayo Kota 10 6 0 0 0 0

Kota III Sayo Kota 20 19 12 0 0 0

Kabupaten Total 420 413 427 440 425 410

Peta Barak PengungsianDesa Suni, Kab. X, 2002

LOKASI PENGUNGSIAN DI BLITAR

-bwk-

SKEMA SISTIM PELAPORAN

SURVEILANSBENCANA

Poskes 1 Poskes 2 Poskes 3 Poskes 4 Poskes 5

PKM - 1 PKM - 2

POSKO(DINKES)

Dinkes Prop

Depkes/PPMK

BA.2-7 BA.2-7 BA.2-7 BA.2-7 BA.2-7

BA.2-7 BA.2-7

REkap

REkap

RSNGO

Aspek Manajemen Surveilans Epidemiologi Pengungsi

1 . Adanya tujuan yang jelas dan terukur2. Konsep dan mekanisme penyelenggaraan surveilans epidemiologi untuk mencapai tujuan-tujuan surveilans3. Memiliki tim teknis surveilans epidemiologi dengan tenaga profesional4. Adanya proses kegiatan rutin terus menerus dan sistematis5. Memiliki manajemen penyelenggaraan surveilans dengan rencana kerja yang realistis dengan anggaran biaya yang memadai6. Indikator kinerja

DISTRIBUSI DAERAH BENCANA LONGSOR DI JAWATIMUR TAHUN 2007-2009

Tahun2007

Tahun 2008

Thn 2007 : 9 kejadian



Tahun

2008

Tahun 2009

DISTRIBUSI DAERAH BENCANA ANGIN PUTTING BELIUNG JAWA TIMUR TAHUN 2007-2009

Tahun 2007

Tahun2008

Tahun2009

1

1




DISTRIBUSI DAERAH BENCANA BANJIR BANDANGDI JAWA TIMUR TAHUN 2008-2009

2

2

Tahun2008

1

Tahun 2009



DISTRIBUSI DAERAH BENCANA KECELAKAAN PESAWATDI JAWA TIMUR TAHUN 2009

2


DISTRIBUSI DAERAH BENCANA KECELAKAAN INDUSTRIDI JAWA TIMUR TAHUN 2007

2


DISTRIBUSI DAERAH BENCANA KEKERINGANDI JAWA TIMUR TAHUN 2009


DISTRIBUSI DAERAH BENCANA KEBAKARAN HUTANDI JAWA TIMUR TAHUN 2009

2


DISTRIBUSI DAERAH BENCANA BANJIR LAHARDI JAWA TIMUR TAHUN 2008-2009

2

2

Tahun2008

1

Tahun 2009


Thn 2009 : 2 Kejadian

DISTRIBUSI DAERAH BENCANA BANJIR DI JAWA TIMUR TAHUN 2007-2009

1

1

12

2

1

3

32

21

1

1

21 7

7

4

6

1 11

1

1

33

1

1

3

1

1

5

1

1

48

10

36

3

2

3

1

92

2

3

5

3

1

3

Tahun 2007

Tahun 2008

Tahun2009

Th 2007 : 23 kejadian



1/1

1

PERMASALAHAN BENCANADI PROVINSI JAWA TIMUR BELUM TERBANGUN

SISTEM KOMUNIKASI INFORMASI BENCANA YANG CEPAT DAN DAPAT MENDETEKSI BENCANA TERTENTU SERTA MEMBERIKAN UMPAN BALIK PERINGATAN ADA BENCANA SECARA LANGSUNG

PENGUNGSI BENCANA TERKADANG TIDAK TERDATA DENGAN BAIK, KARENA PENGUNGSI MENYEBAR ATAU NUNUT

MANAJEMEN BENCANA BELUM MENJADI PRIORITAS TERUTAMA PADA TINGKAT PUSKESMAS/KECAMATAN DAN DESA

surveilans kesehatan matra

Documents