8/18/2019 Surat Keterangan Kerja Dan Masalahnya

http://slidepdf.com/reader/full/surat-keterangan-kerja-dan-masalahnya 1/2

Surat Keterangan Kerja Dan Masalahnya

Surat bukti kerja ialah surat tanggapan yang dikeluarkan oleh kantor atau industri tertentu,

 yang isinya menyembulkan bahwa orang2 pemegang surat keterangan kerja tersebut, sempat

bekerja yang instansi ataupun perusahaan tertentu tersebut, selama kurun waktu tertentu.

Fungsi surat keterangan kerja, di antaranya

merupakan:

Sebagai kepustakaan serta menunjukkan

pengalaman kerja seseorang, asalkan pemegang

surat keterangan kerja tersebut suka melamar

tingkatan di teritori lain.

Guna salah satu traktat pencairan gaji BPJS

ketenagakerjaan (dahulu Jamsostek) untuk pegawai

swasta.

Perkara yang sering-sering terjadi di praktek tatkala

lapangan merupakan instansi ataupun perusahaan

tempat kerja tdk mau memunculkan surat

pemberitahuan kerja tersebut. Kalau tercipta hal

 yang demikian segalanya yang harus dilakukan?

Sampai dengan saat ini, betul2 tidak ada komitmen

undang-undang yang secara spesial mengatur jika

pengusaha tetap untuk menganjurkan surat

pemberitahuan kerja. Namun, begitu, beserta tidak diberikannya surat bukti kerja lawan mantan

buruh dapat dikategorikan sebagai taksir dalam tumplak hak petugas. Hal ini telah melenceng

ketentuan perkara 3 artikel (2) Undang-Undang Nomor: 3 tahun 1992, yang mengurus bahwa di

setiap tenaga kerja berhak untuk jaminan toleran tenaga kerja.

 Jalan keluar mulai permasalahan ini dapat dijalani dengan cara:

Menyelesaikan menjalani jalur perlawanan ke permufakatan profesi atau serikat tokoh.

8/18/2019 Surat Keterangan Kerja Dan Masalahnya

http://slidepdf.com/reader/full/surat-keterangan-kerja-dan-masalahnya 2/2

Menyelesaikan dengan perantara nabi jalur

patokan. Hal ityu dapat dilakukan, selain

berlandaskan ketentuan lantaran 3 butir (2)

mereka, juga didasarkan pada patokan pasal 18

Undang-Undang ini di atas, yang menyuarakan

bahwa setiap pengusaha tentu memiliki punya

daftar daya kerja dan wajib menyampaikan data

ketenagakerjaan dan data perusahaan yang

berhubungan secara penyelenggaraan jaminan

sosial daya kerja. Dan apabila pengusaha dalam

menyuntikkan data ityu terbukti tdk benar

sehingga mengakibatkan siap tenaga kerja yang

tidak terdaftar sebagai akseptor program sandar

sosial usaha kerja, pengusaha wajib menurunkan

hak-hak usaha kerja sesuai dengan komitmen

undang-undang. Betul2 ketentuan itu tidak mengacu pada rinci menyusun mengenai surat

keterangan kerja, bnamun ditemui kesamaan filosofis di dalamnya. Selain itu, ketentuan perkara 18

itu juga mengategorikan ketentuan pidananya.