surat keputusan kepala kantor wilayah...

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI PAPUA

Nomor : Kw.26.1/5/ 0030/2016

T E N T A N G

PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI PAPUA

Membaca : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Tahun 2016

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pertama

Kedua

Ketiga

Keempat

:

:

:

:

:

:

:

1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Kantor

Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua, maka dipandang perlu membentuk Unit Layanan Pengadaan

(ULP) serta dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan.

2. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi

syarat melaksanakan tugas dalam Unit Layanan Pengadaan (ULP).

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4287);

2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4355);

3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden

Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

4. Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Rangka

Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat;

5. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN;

6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran

Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

7. Peraturan Menteri Agama nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 2013 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Agama;

8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi

Vertikal Kementerian Agama;

9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 75 Tahun 2013 tentang Unit Layanan Pengadaan

Barang/Jasa di lingkungan Kementerian Agama;

10. Perka LKPP No. 5 tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP).

M E M U T U S K A N

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI PAPUA TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI PAPUA TAHUN 2016

Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Kepala, Sekretaris,

Pelaksana Administrasi Kerumahtanggaan, Pelaksana Perencana dan Kelompok Kerja (Pokja) ULP Kantor

Wilayah Kementrian Agama Provinsi Papua tahun 2016.

Dalam melaksanakan tugas, Unit Layanan Pengadaan (ULP) harus berkonsultasi dengan Kuasa Pengguna

Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen pada Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Papua sesuai

dengan keperluan.

Segala biaya akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan Kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua tahun 2016.

Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan

dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAYAPURA

Pada tanggal : 05 Januari 2016

K E P A L A

JANNUS PANGARIBUAN, SH.,MM

NIP. 19621222 199203 1 002ggal : 05

Ju015

L A

NIP. 19621222 199203 1 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI;

2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI;

3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jayapura;

4. Kabid, Pembimas Kasubag pada Kanwil Kemenag Prov. Papua

5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I SURAT KEPUTUSAN


Nomor : Kw.26.1/5/0030/2016

Tanggal : 05 Januari 2016

UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)


NO.

NAMA / NIP JABATAN JABATAN DALAM ULP

1 DWIHARDJANTO, ST, MT

NIP. 19820603 200901 1 017

Pelaksana Pada Subag Perenc dan Keu

Kanwil Kemenag Prov. Papua Kepala ULP

2 JUNAEDY, SE, M.Si

NIP. 19760726 200901 1 008

Pelaksana Pada Subag Umum

Kanwil Kemenag Prov. Papua Sekretaris ULP

3 NURHADI S RAHMAD, S.Ag

NIP. 19740507 200312 1 001

Pelaksana Pada Subag Perenc dan Keu

Kanwil Kemenag Prov. Papua Pelaksana Perencanaan ULP

4 DANIEL WONMALY, S.Sos

NIP. 19770403 200012 1 002

Pelaksana Seksi Pendidikan Agama

Kristen Kanwil Kemenag Prov. Papua Pelaksana Perencanaan ULP

5 BEATRIKS WINDESY, SE

NIP. 19690610 199303 2 002


Kanwil Kemenag Prov. Papua Pelaksana Administrasi dan

Kerumahtanggaan ULP

6 MARIA KRISTI F TRI RENWARIN, SE

NIP. 19840501201101 1 012

Pelaksana pada Seksi Lembaga dan

Informasi Keagamaan Khatolik Pelaksana Administrasi dan

Kerumahtanggaan ULP

7 SEPTI SISCHA TANGGUNIAN, S.Kom

NIP. 19850913 201101 2 014


Kanwil Kemenag Prov. Papua Pelaksana Administrasi dan

Kerumahtanggaan ULP

Jayapura, 05 Januari 2016

K E P A L A,


NIP. 19621222 199203 1 002

LAMPIRAN II SURAT KEPUTUSAN


Nomor : Kw.26.1/5/0030/2016


STRUKTUR ORAGANISASI DAN URAIAN TUGAS

UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)


I. STRUKTUR ORGANISASI

Organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) terdiri atas:

1. Kepala

2. Sekretaris

3. Pelaksana Administrasi dan Kerumahtanggaan ULP

4. Pelaksana Perencana ULP

5. Kelompok Kerja (POKJA) ULP

II. BAGAN STRUKTUR ULP KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI PAPUA

III. URAIAN TUGAS

1. Kepala ULP mempunyai tugas sebagai berikut: a. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan ULP; b. Menyusun program kerja dan anggaran ULP; c. Mengawasi seluruh kegiatan pemilihan penyedia barang/jasa di ULP dan melaporkan apabila ada

penyimpangan dan / atau indikasi penyimpangan; d. Melaksanakan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia ULP; e. Menugaskan personil Kelompok Kerja (POKJA) ULP sesuai dengan beban kerjanya; f. Mengusulkan pemberhentian personil Pokja ULP dan staf pendukung ULP sesuai dengan kebutuhan, kepada

Kepala Kantor Wilyah Kementerian Agama Provinsi Papua; g. Kepala ULP wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pemilihan penyedia

barang/jasa setiap 6 (enam) bulan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua; h. Kepala ULP menetapkan Panitia Pokja ULP terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota untuk melaksanakan

pemilihan penyedia barang/jasa untuk masing-masing paket pengadaan; i. Kepala ULP dapat merangkap dan bertugas sebagai Panitia Pokja ULP.

2. Sekretaris ULP mempunyai tugas:

a. Melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan, dan kerumahtanggaan ULP;

b. Menginventarisasi paket-paket yang akan dilelang/diseleksi; c. Menyiapkan dokumen pendukung dan informasi yang dibutuhkan Pokja ULP; d. Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa yang dilaksanakan oleh Pokja ULP; e. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa dan menyusun laporan; f. Mengelola dokumen pengadaan barang/jasa;

Kepala ULP

Kelompok Kerja

(POKJA) ULP

Sekretaris

Pelaksana

Administrasi dan

Kerumahtanggaan ULP

Pelaksana

Perencanaan ULP

g. Menginventarisasi dan mengarsipkan dokumen pengadaan barang/jasa dan berkas sanggahan banding

(apabila ada); h. Menyiapkan dan mengkoordinasikan tim teknis dan staf pendukung ULP dalam proses pemilihan penyedia

barang/jasa. i. Sekretaris ULP dapat merangkap dan bertugas sebagai Panitia Pakja ULP.

3. Pelaksana Administrasi dan Kerumahtanggaan mempunyai tugas membantu sekretaris ULP dalam bidang

administrasi, perlengkapan, dan kerumahtanggaan ULP.

4. Pelaksana Perencanaan mempunyai tugas membantu sekretaris ULP dalam bidang perencanaan.

5. Kelompok Kerja (POKJA) ULP mempunyai tugas: a. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa dan menetapkan dokumen pengadaan; b. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran; c. Melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa mulai dari tahap pengumuman sampai dengan menjawab

sanggah; d. Menetapkan pemenang untuk pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan

barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) atau seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);

e. Mengusulkan penetapan pemenang kepada PA melalui Kepala ULP untuk pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai diatas Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah); dan seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi yang bernilai diatas Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);

f. Menyampaikan Dokumen Hasil Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK melalui Kepala ULP; g. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa kepada Kepala

ULP; h. Memberikan data dan informasi kepada Kepala ULP mengenai penyedia barang/jasa yang melakukan

perbuatan seperti penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya; i. Mengusulkan bantuan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis kepada Kepala ULP; j. Panitia Pokja ULP (ketua, sekretaris dan anggota) memiliki kewenangan yang sama dalam pegambilan

keputusan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak; k. Personil Pokja ULP dapat bertugas sebagai Pejabat Pengadaan di luar ULP.

Jayapura, 05 Januari 2016

K E P A L A,


NIP. 19621222 199203 1 002

Lampiran II Surat Keputusan

Nomor : KW.26.1/5/132/2014

Tanggal, 27 Januari 2014

DAFTAR NAMA PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN

SEKRETARIAT (423280) KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI PAPUA

TAHUN ANGGARAN 2014

NO. NAMA / NIP

KETERANGAN

1.

JUNAEDY.,SE.,M.Si

NIP. 19760726 200901 1 008

PEJABAT PENERIMA

HASIL PEKERJAAN

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

KANTOR WILYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI PAPUA

MELIAS ADII.,S.Th.,MM

NIP. 19620319 199403 1 001

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI PAPUA

NOMOR : Kw. 26.1/5/0075/2011

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMERIKSA PENGADAAN BARANG MILIK NEGARA

DILINGKUNGAN


TAHUN ANGGARAN 2011

Membaca

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran No.4066/025-01.KD.01/30/2011, tanggal 20 Desember 2010.

a. Bahwa dalam rangka meningkatkan tertib Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik

Negara,baik barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak yang berasal dari

pembelian maupun perolehan lainnya perlu dilakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap

barang-barang yang dimaksud;

b. Bahwa Panitia Pemeriksaan yang ditunjuk sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini

dianggap mampu melaksanakan tugasnya;

c. Bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua.

1. Undang – Undang Perbendaharaan (ICW) Stbl. 1925 Nomor : 448 dengan perubahan –

perubahannya;

2. Keputusan Presiden RI Nomor : 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara;

3. Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan

Barang/Jasa instansi pemerintah;

4. Keputusan Menteri Agama RI No. 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,

Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

5. Keputusan Menteri Agama RI No. 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor

Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kota / Kabupaten (disempurnakan);

M E M U T U S K A N

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI

PAPUA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMERIKSA PENGADAAN BARANG

MILIK NEGARA DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI PAPUA TAHUN ANGGARAN 2011.

Membentuk Panitia Pemeriksa Barang dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama

Provinsi Papua Tahun Anggaran 2011 dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran

Keputusan ini

Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pemeriksa Barang bertanggungjawab sebagai berikut:

a. Menguji, meneliti, apakah barang yang dibeli sesuai dengan jenis spesifikasi, merk, yang

tertera dalam Surat Perintah Kerja (SPK)/ Kontrak;

b. Membuat Berita Acara hasil pemeriksaan barang dengan menyatakan keadaan yang

sebenarnya sesuai dengan hasil pemeriksaan;

c. Bertanggungjawab dan wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala kantor

Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua.

Setiap naskah Berita Acara Pemeriksa Barang Milik Negara harus diketahui oleh Kepala Kantor

Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua.

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada

DIPA Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Tahun 2011.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jayapura


KEPALA KANTOR WILAYAH

KEMENTERIAN

AGAMA PROVINSI PAPUA

TINDIGE AGUS LOPE, S.PAK, M.Si

NIP. 19560709 198203 1 002

Tembusan:

1. Yth. Sekertaris Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta;

2. Yth. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta;

3. Yth. Kepala Biro Keuangan dan IKN Dep. Agama RI Jakarta;

4. Yth. Kepala Biro Umum Kementerian Agama RI Jakarta;

5. Yth. Ketua BPKP Provinsi Papua Jayapura;

6. Yth. Ketua BPK Wilayah VIII Maluku, Papua, Maluku Utara dan Papua Barat;

7. Yth. Para Kabid/Pembimas, Zakat dan Wakaf dilingkungan Kanwil Kementerian Agama Prov. Papua;

8. Yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua

Nomor : Kw. 26.1/0075/2011


DAFTAR NAMA SUSUNAN TIM PEMERIKSA BARANG MILIK NEGARA

DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI PAPUA

No. N a m a / NIP Gol Jabatan Jabatan dalam

Kepanitiaan

Honor Per-

Kegiatan

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Petrus Pirade, S.Th

NIP. 19570824 190203 1 003

Dwiharyanto, ST

NIP. 19820603 200901 1 017

Junaedy, SE

NIP. 19760726 200901 1 008

Matius Mullu, S.Sos

NIP. 19741020 199603 1 001

Dominggas Raweyai

NIP. 19590202 198703 1 009

Permenas Yewi

NIP. 19620101 198503 1 009

Deifi Wongkaren

NIP. 19780823 200501 1 004

III/b

III/a

III/a

III/b

II/d

II/b

II/c

Pelaksana Subag

Umum

Pelaksana Subag

Perenc & Infoka

Pelaksana Subag

Umum

Pelaksana Subag

Umum

Pelaksana Subag

Umum

Pelaksana Subag

Umum

Pelaksana Subag

Umum

Ketua

Sekretaris

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Rp 260.000,-

Rp 260.000,-

Rp 260.000,-

Rp 260.000,-

Rp 260.000,-

Rp 260.000,-

Rp 260.000,-

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN



NIP. 19560709 198203 1 002

Lampiran 1 : Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran

Nomor : KW. 26.1/5/132/2014


DAFTAR NAMA PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT (423280)


TAHUN ANGGARAN 2014

NO NAMA / NIP JABATAN

KEPANITIAAN

HONOR

PERPAKET

1.

2.

3.

4.

5.

DANIEL W.WONMALY, S.Sos

NIP. 197704032000121002

DWIHARJANTO, ST

NIP. 198206032009011017

FRANSISCUS X. LESOMAR, S.S

NIP. 198112162006041006

BEATRIKS WINDESY, SE

NIP. 19690610 199303 2 002

NURHADI SAPUTRO RAHMAT.,S.Ag

NIP. 197405072003121001

Ketua

Sekretaris

Anggota

Anggota

Anggota

Rp 1.780.000,-

Rp 1.780.000,-

Rp 1.780.000,-

Rp 1.780.000,-

Rp 1.780.000,-

DAFTAR NAMA PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN (PPHP)

SEKRETARIAT (423280) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI PAPUA

TAHUN ANGGARAN 2014


KEPANITIAAN

HONOR

PERPAKET

1.

2.

3.

4.

5.

JUNAEDY.,SE.,M.Si

NIP. 19760726 200901 1 008

MANUEL RUMAYOM.,ST

NIP.19821220 200912 1 001

HYLKE F I WARINUSSY

NIP. 197105091992031002

DOMINGGAS RAWEYAI

NIP.19590202 198702 2 001

PERMENAS YEWI

NIP. 19620101 198503 1 009

Ketua

Sekretaris

Anggota

Anggota

Anggota

Rp 1.060.000,-

Rp 1.060.000,-

Rp 1.060.000,-

Rp 1.060.000,-

Rp 1.060.000,-


KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI PAPUA


NIP. 19620319 199403 1 001

Lampiran 1.2 : Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran

Nomor : Kw. 26.1/5/0030/2012


DAFTAR NAMA PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA


TAHUN ANGGARAN 2012


KEPANITIAAN

HONOR

PERPAKET

1.

2.


NIP. 197704032000121002

DWIHARJANTO, ST

NIP. 198206032009011017

Pejabat Pengadaan

Pejabat Pengadaan .

Rp 365.000,-

Rp 365.000,-




NIP. 19560709 198203 1 002


Nomor : Kw. 26.1/5/0030/2012


DAFTAR NAMA PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN


TAHUN ANGGARAN 2012


KEPANITIAAN

HONOR

PERPAKET

1.

2.

3.

4.

5.

JUNAEDY, SE

NIP. 19760726 200901 1 008

IMANUEL RUMAYOM, S.KOM

NIP. 19821220 200912 1 001

TIEN RITHA JELMAU

NIP. 19791021 200012 2 001

KARIYANTO, S.Ag.,M.Si

NIP. 19700604 199903 1 005

PETRUS PIRADE, S.Th

NIP. 19570824 198203 1 003

Ketua

Sekretaris

Anggota

Anggota

Anggota

Rp 420.000,-

Rp 420.000,-

Rp 420.000,-

Rp 420.000,-

Rp 420.000,-




NIP. 19560709 198203 1 002

SURAT KEPUTUSAN


Nomor : KW.26.1/5/097/2013

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA DAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

PANITIA DAN PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN

DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI PAPUA

TAHUN ANGGARAN 2013

Membaca : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Nomor : -

01.2.01/30/2012 tanggal 09 Desember 2012.

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pertama

Kedua

Ketiga

Keempat

Kelima

:

:

:

:

:

:

:

:

1. Bahwa dalam rangka mendapatkan penyedia barang/jasa yang mempunyai pengalaman dan kemampuan sesuai sifat, jenis

dan nilai untuk pelaksanaan pekerjaan pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua; 2. Bahwa untuk pelaksanaan pengadaan yang dimaksud pada butir 1 diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua;

1. Keputusan Menteri Agama Nomor 737 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen

Agama Provinsi Papua dan Tata Cara Kerja Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah,

terakhir dengan keputusan Menteri Agama Nomor: 480 Tahun 2003; 2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 571/KMK.06/2004 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan

Anggaran (DIPA);

3. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER66/PB/2005, tentang

Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara;

4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor; 2 Tahun 2006, tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua;

5. Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah serta perubahan-perubahannya;

M E M U T U S K A N

1. Membentuk Panitia dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Panitia dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, yang

dibiayai oleh dana APBN pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Tahun Anggaran 2013; 2. Susunan panitia pengadaan barang/jasa, pejabat pengadaan dan panitia penerima hasil pekerjaan, tersebut diatas tercantum

dalam lampiran Surat Keputusan ini;

Tugas, wewenang dan Tanggungjawab Panitia dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Panitia dan Pejabat Penerima Hasil

Pekerjaan:

1. Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa; 2. Menetapkan Dokumen Pengadaan;

3. Mengumumkan Pengadaan Barang/Jasa melalui media cetak, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, dan jika

memungkinkan melalui media elektronik; 4. Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifik;

5. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;

6. Menjawab sanggahan, menetapkan Penyedia Barang/Jasa, menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK dan Menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;

7. Membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada Pimpinan Institusi;

8. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaa kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA; 9. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;

10. Menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan

11. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

Panitia dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Panitia dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dinyatakan berakhir apabila telah melaksanakan tugas/pekerjaan sebagaimana ditentukan dalam DIPA TA.2013.

Segala biaya yang dikeluarkan Panitia dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Panitia dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dalam melaksanakan tugasnya dibebankan kepada APBN/Cq. DIPA Satuan Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi

Papua Tahun Anggaran 2013.

Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam

keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAYAPURA


KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI PAPUA

MELIAS ADII, S.Th., MM

NIP. 19620319199403 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth : 1. Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kementerian Agama Prov. Papua;

2. Kepala Kantor Kas dan Perbendaharaan Negara Jayapura;

3. Masing-masing yang bersangkutan. 4. Arsip


Nomor : Kw. 26.1/5/097 /2013


DAFTAR NAMA PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA


TAHUN ANGGARAN 2013


KEPANITIAAN

HONOR

PERPAKET

1.

2.

3.

4.

5.


NIP. 197704032000121002

MARKUS BUDI ADI, ST

NIP. 197403282000121003

FRANSISCUS X. LESOMAR, S.S

NIP. 198112162006041006

DWIHARJANTO, ST

NIP. 198206032009011017

RICHARD H. MANGATAS, ST

NIP. 197107052000121005

Ketua

Sekretaris

Anggota

Anggota

Anggota




NIP. 19620319199403 1 001


Nomor : Kw. 26.1/5/ 097 /2013


DAFTAR NAMA PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA


TAHUN ANGGARAN 2013


KEPANITIAAN

HONOR

PERPAKET

1.

2.

Pejabat Pengadaan

Pejabat Pengadaan .




NIP. 19620319199403 1 001


Nomor : Kw. 26.1/5/ 097/2013


DAFTAR NAMA PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN (PPHP)


TAHUN ANGGARAN 2013


KEPANITIAAN

HONOR

PERPAKET

1.

2.

3.

4.

5.

JUNAEDY, SE

NIP. 19760726 200901 1 008

IMANUEL RUMAYOM, S.KOM

NIP. 19821220 200912 1 001

TIEN RITHA JELMAU

NIP. 19791021 200012 2 001

KARIYANTO, S.Ag.,M.Si

NIP. 19700604 199903 1 005

PETRUS PIRADE, S.Th

NIP. 19570824 198203 1 003

Ketua

Sekretaris

Anggota

Anggota

Anggota




NIP. 19620319199403 1 001


Nomor : Kw. 26.1/5/097/2013


DAFTAR NAMA PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN (PPHP)


TAHUN ANGGARAN 2013

NO NAMA / NIP JABATAN HONOR

KEPANITIAAN PERPAKET

Pejabat Pengadaan

.




NIP. 19620319199403 1 001

SURAT KEPUTUSAN


Nomor : KW.26.1/5/097/2013

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS MILIK/KEKAYAAN NEGARA

PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI PAPUA Membaca

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

:

:

:

:

:

:

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran No.4005/025-01.2/XXX/2010, tanggal.31Desember 2009.

a. Bahwa dalam rangka meningkatkan tertib Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara, baik

barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak yang berasal dari pembelian maupun perolehan

lainnya perlu dilakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap barang-barang yang dimaksud;

b. Bahwa Panitia Pemeriksaan yang ditunjuk sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini dianggap

mampu melaksanakan tugasnya;

c. Bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua.

1. Undang – Undang Perbendaharaan (ICW) Stbl. 1925 Nomor : 448 dengan perubahan –

perubahannya;

2. Keputusan Presiden RI Nomor : 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara;

3. Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

instansi pemerintah;

4. Keputusan Menteri Agama RI No. 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

5. Keputusan Menteri Agama RI No. 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor

Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kota / Kabupaten (disempurnakan);

M E M U T U S K A N

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGHAPUSAN BARANG

INVENTARIS MILIK NEGARA/KEKAYAAN NEGARA PADA KANTOR WILAYAH

KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI PAPUA.

Memberikan kuasa kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua untuk menghapus

barang-barang Milik Negara/Kekayaan Negara sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dari

daftar Inventaris Negara pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua dengan ketentuan

sebagai berikut :

1. Barang-barang Milik/Kekayaan Negara tersebut supaya dijual dimuka umum oleh Panitia Lelang

melalui Kantor Lelang Negara setempat.

2. Hasil Penjualan dari barang-barang tersebut supaya disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan

Negara Cq Kementerian Agama RI.

3. Bila sudah dilaksanakan Pelelangan didepan umum, ternyata ada barang yang tidak dapat dijual

(tidak ada pembelinya), maka barang tersebut supaya dimusnahkan dengan cara dibakar/ditanam oleh

Panitia Penjual barang tersebut dan laporannya dilengkapi dengan keterangan/berita acara dari Kantor

Lelang yang menyatakan bahwa barang yang dimaksud tidak ada pembelinya.

4. Penjualan/Pemusnahan barang tersebut hendaknya dituangkan dalam Berita Acara yang tembusannya

disampaikan kepada Menteri Agama RI. Cq Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI dan Menteri

Keuangan RI. Direktur Jenderal Anggaran Jakarta.

5. Pelaksanaan Pemusnahan barang yang dilakukan oleh Panitia pemusnahan Barang harus disajikan

oleh Pemerintah Daerah Setempat.

6. Berita Acara Penjualan dan bukti setoran hasil Penjualan dan atau Berita Acara Pemusnahan Barang

seperti dimaksud pada angka 4, disampaikan Kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI. Cq

Biro Perlengkapan dan Biro Keuangan serta Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI. Cq Inspektur

Perlengkapan dan Inspektur Keuangan masing-masing 1 (satu) exemplar.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jayapura

Pada tanggal : 13 Agustus 2010




NIP. 19560709 198203 1 002

Tembusan:

1. Yth. Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;

2. Yth. Biro Lelang Negara, Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara di Jakarta;

3. Yth. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta;

4. Yth. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Cq Inspektur Perlengkapan dan Inspektur Keuangan di Jakarta;

5. Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Cq. Biro Perlengkapan dan Biro Keuangan di Jakarta;

6. Yth. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua;

7. Yth. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jayapura;

surat keputusan kepala kantor wilayah...

Documents