GUBERNURGORONTALO

Gorontalo, 31. Oktober 2014

Yth. Seluruh Badan Usaha Mllik Negara dan Sadan Usaha di Provinsi Gorontalo

di-

SURAT EDARAN NOMOR : 440/ O\l

..

' . . . .

d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan lam Pa.sal 5, Paw 6, Pa.sal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013, Bagi Pemberi kerja selain Penyelenggara Negara yang tidak mengindahkan sebagaimana dimaksud pada huruf. b, maka akan dikenakan sanksi administratif dapat berupa teguran tertulis, denda, dan atau tidak mendapat pelayanan publik tertentu;

e. sanksi tidak mendapatkan Pelayanan Publik meliputi : perizinan terkait usaha, izin untuk mengikuti tender proyek, izin mempekerjakan tenaga kerja, izi.n peru.sahaan penyedia jasa pekerja/buruh dan izin mendirikan bangunan, sedangkan sanksi tidak mendapatkan layanan publik lainnya meliputi: pengurusan surat Izin mengemudi, pengurusan sertifikat tanah, paspor dan pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);

f. pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik ini akan dilakukan oleh unit pelayanan publik pada Instansi Pemerlntah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

;-, Demikian surat ede.ran ini untuk dilaksanakan sebagai pedoman dan perhatian bagi seluruh badan usaha yang berada di wilayah Provinsi Gorontalo.

Tembusan 1. Yth. Wakil Gubemur Gorontalo 2. Yth.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo 3. Yth.Sekretaris Daerah Provinsi. Gorontalo 4. Yth.Bupati/Walikota se-Provinsi Gorontalo s. Yth.Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Cabang Gorontalo 6. Yth.Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo 7 . Yth.Kepala Instansi Terkait Perizinan