sumutprov · 2020. 5. 5. · 1. gubernur sumatera utara, bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam...

10

Upload: others

Post on 14-Dec-2020

6 views

Category:

Documents

0 download

Report

Download

Embed Size (px):

TRANSCRIPT

Page 1: Sumutprov · 2020. 5. 5. · 1. GUBERNUR SUMATERA UTARA, bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nor-nor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Page 2: Sumutprov · 2020. 5. 5. · 1. GUBERNUR SUMATERA UTARA, bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nor-nor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Page 3: Sumutprov · 2020. 5. 5. · 1. GUBERNUR SUMATERA UTARA, bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nor-nor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Page 4: Sumutprov · 2020. 5. 5. · 1. GUBERNUR SUMATERA UTARA, bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nor-nor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Page 5: Sumutprov · 2020. 5. 5. · 1. GUBERNUR SUMATERA UTARA, bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nor-nor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Page 6: Sumutprov · 2020. 5. 5. · 1. GUBERNUR SUMATERA UTARA, bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nor-nor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Page 7: Sumutprov · 2020. 5. 5. · 1. GUBERNUR SUMATERA UTARA, bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nor-nor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Page 8: Sumutprov · 2020. 5. 5. · 1. GUBERNUR SUMATERA UTARA, bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nor-nor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Page 9: Sumutprov · 2020. 5. 5. · 1. GUBERNUR SUMATERA UTARA, bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nor-nor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Page 10: Sumutprov · 2020. 5. 5. · 1. GUBERNUR SUMATERA UTARA, bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nor-nor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

dinkes.kolakakab.go.iddinkes.kolakakab.go.id/wp-content/uploads/2018/06/... · (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495); 3. Undang-Undang Nor-nor

kuningankab.go.id TAHUN... · Undang-Undang Nor-nor 14 Tahun 1950 ... Marga,Badan Kesatuan Bangsa,Politik dan Perlindungan ... PENCAPAIAN SPM BIDANG PEMERINTAHAN DAI-AM NE-GERI Pasal

dalam - Sumutprov

dpdanareksa.com · Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam huruf c telah memenuhi persyaratan berdasarkan Undang- undang Nor-nor Il Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya;

semarang.bpk.go.idsemarang.bpk.go.id/wp-content/uploads/2011/09/Perda-No.5-thn-2009... · 3. Undang-Undang Nor-nor 1B Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lernbarari-

jdih.manadokota.go.idjdih.manadokota.go.id/file_pdf/perda-4-2016.pdf · Prograrn Walikota ke dalarn Strategi Pernbangunan Daerah, Kebijakan ... Undang—Undang Nor-nor 26 Tahun 2007

JDIH KPU RI PROV...2. 3. 4. 5. 6. 1284) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nor-nor 1622); Undang

APBD 2017.pdfPROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG SALINAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH ... Undang-Undang Nor-nor

kesepahaman... · Undang-Undang Nor-nor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang; Undang-Undang Nomor 31 Tahun ... Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 ... Waktu pelaksanaan,

Situs Resmi BPKP-RI...TA PENGAÑTAR Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nor-nor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai pengguna …

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 11 Tahun 2006 ... · Undang-Undang Nor-nor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara P-dana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

NOMOR 2OIB - Sumutprov

KATA PENGANTAR - Sumutprov

GUBERNUR SUMATERA UTARA - Sumutprov

filePeraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang—Undang Nor-nor 18 Tahun

pidiekab.go.idpidiekab.go.id/wp-content/uploads/2019/01/PENETAPAN-PESERTA-YANG... · Undang-undang Nor-nor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang ... SD Negeri Glp. Payong SD Negeri Tumpok Laweung

jdihn.bphn.go.idjdihn.bphn.go.id/penelusuran/www/storage/document/Proses Memulai...-Undang Nor-nor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Undang Nomor

Dana...Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nor-nor 23, Tambahan Lembaran

RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) - Sumutprov

berkas.dpr.go.id · 2002 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nor-nor 4250), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik

birosdmkepri.combirosdmkepri.com/mr_dc/.../2017/04/Perpres-no-99-tahun-2015...api-… · Menetapkan 4. 5. 6. 7. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Undang-Undang Nor-nor 23 Tahun 2014 tentang

€¦ · Undang-Undang Nor-nor 26 Tahun 2007 tentang ... Tahun 2012 Nomor 48, ... Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri

· 2019-10-21 · Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN. Peraturan Pemerintah Nor-nor 45 tahun 2005 tentang

jdih.manadokota.go.idjdih.manadokota.go.id/file_pdf/perwali-65-2016.pdf · Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat Il di Sulawesi:, 12 Tahun 2011 Undang-Undang Nor-nor ten tang ... kebersihan;dan

dppkbpmd.bantulkab.go.id€¦ · 5. 6. 8. 9. Undang-Undang Nor-nor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor

jdih.lipi.go.id No 434.pdf · Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nor-nor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Peraturan Pemerintah Nomor

· Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Reclua Atas Undang-Undang Nor-nor 23 Tahun 2014 tentang ... Gabungan Kelompok Tani adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang

NOMOR 9 TAHUN - Sumutprov

jdih.sulutprov.go.idjdih.sulutprov.go.id/file/peraturan/PERGUB 43_2019.pdf · 4. 5. 6. 7. 8. 9. Undang-Undang Nor-nor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daera_h (Lembaran Negara

LAPORAN AKHIR - Sumutprov

jdihpemkosiantar.or.idjdihpemkosiantar.or.id/administrator/uploads/rules/... · 5. 6. 7. 8. Undang-Undang Nor-nor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran

N'MOR;lffiuN - Sumutprov

demakkab.go.id · Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nor-nor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685 ) , ... Ijin Undang-undang Gangguan

kppntanjungbalai.files.wordpress.com · Undang-Undang Nor-nor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ... TATA CARA REVISI DAFTAR 'SIAN PEI-AKSANAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2010. BAB

P2TP2A... · Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nor-nor 95, Tambahan Lembaran Negara