sumatera selatan sejahtera, lebih maju dan berdaya saing

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

PROVINSI SUMATERA SELATAN

TAHUN 2017

Sumatera Selatan Sejahtera, Lebih Maju dan

Berdaya Saing Internasional

i

LKjIP Provinsi Sumatera

Selatan 2017

Kata Pengantar

lhamdulillah segala puji syukur

kehadiarat Allah SWT, karena

berkat rahmat dan hidayah-Nya,

Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah Pemerintah Provinsi Sumatera

Selatan Tahun 2017 dapat diselesaikan

dengan baik dan merupakan laporan tahun

kelima dari implementasi RPJMD Pemerintah

Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 merupakan laporan penyelenggaraan

Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan dalam memenuhi kewajiban untuk

mempertanggung-jawabkan keberhasilan dan kegagalan visi dan misi

organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam

RPJMD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 – 2018. Metode

dan teknik penyusunan ini telah berpedoman dengan Peraturan Menteri

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53

Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan

tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah.

A

ii


Selatan 2017

Keberhasilan yang dicapai merupakan hasil kerja keras semua pihak

yang terlibat di dalamnya, yaitu Aparatur Pemerintah Provinsi Sumatera

Selatan. Hendaknya hasil ini menjadi motivasi yang lebih inovatif dan kreatif

untuk perbaikan kinerja ke depan. Demikian pula kekurangan yang dialami

hendaknya menjadi bahan introspeksi terhadap kebijakan yang telah

ditetapkan, sehingga dapat menjadi masukan yang berharga bagi

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan

kemasyarakatan di masa mendatang.

Harapan kami, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera

Selatan Tahun 2017 ini dijadikan media untuk membangun kebersamaan dan

sinergitas berdasarkan kesadaran dan komitmen bersama yang dilandasi

semangat, kejujuran dan ketulusan untuk berbuat yang terbaik, bagi nusa dan

bangsa.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan

Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 ini kami

ucapakan terima kasih.

Palembang, Maret 2018

iii


Selatan 2017

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ……………..………………………………..…………………….................. i

DAFTAR ISI ……………………………………………………….......................................... iii DAFTAR TABEL............................................................................................... iv DAFTAR GRAFIK ............................................................................................ v IKHTISAR EKSEKUTIF .................................................................................... vi

I.

PENDAHULUAN ………………………………………………………………………...................

1

II. PERENCANAAN KINERJA ............................................................................... 10

A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013 – 2018 ...........................................................................................

10

1. Visi,Misi dan Tujuan ..……..................................................................... 10

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2017................................................................. 13

III. AKUNTABILITAS KINERJA .............................................................................. 16 A. Capaian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ............................. 16 B. Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan .......... 19

C. Akuntabilitas Keuangan ........................................................................... 160

IV. PENUTUP ………………………………………..…………………........................................ 168

LAMPIRAN

Lampiran 1. Rencana Kinerja Tahunan 2017

Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Lampiran 3. Penghargaan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017

iv


Selatan 2017

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Keterkaitan antara Isu Penting dan Masalah Mendesak dengan Arah

Kebijakan Pembangunan 2017...................................................... 2

Tabel 1.2 Perbandingan Realisasi Tahun 2017 terhadap Target Tahun 2018... 16

Tabel 1.3 Perbandingan Capaian Produksi Padi terhadap Target Produksi

Tahun 2013 – 2017 ................................................................... 22

Tabel 1.4 Perbadingan Capaian Produksi Jagung terhadap Target Produksi

Tahun 2013 – 2017 ............................................................. 25

Tabel 1.5 Perbadingan Capaian Produksi Kedelai terhadap Target Produksi

Tahun 2013 – 2017 ............................................................. 27

Tabel 3.6 Produksi Hasil Hutan ........................................................... 37

Tabel 9.7 Nilai Ekspor Tahun 2014 s.d Tahun 2018 ................................. 57

Tabel 9.8 Negara Tujuan Ekspor Daerah Sumsel Tahun 2017..................... 61

Tabel 13.10 Skor Pola Pangan Harapan Tingkat Ketersediaan Tahun 2017....... 75

Tabel 13.11 Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk Komoditi Gabah Tahun

2005-Tahun 2018 ............................................................... 81

Tabel 19.12 Prestasi Atlet PPLP Provinsi Sumatera Selatan........................... 111

Tabel 20.13 Perbandingan Komponen IDG Sumsel Tahun 2013,2014,2015 dan

2016................................................................................. 120

Tabel 22.14 Target dan Capaian IPM Provinsi Sumsel Metode Baru Per

Komponen Tahun 2013-2016 serta Target dan Prediksi Capaian

Tahun 2017 ....................................................................... 129

Tabel 25.15 Target Perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah

Sumatera Selatan Tahun 2011 s.d Tahun 2017.......................... 147

Tabel 25.16 Target Penurunan Emisi GRK Provinsi Sumsel............................ 151

Tabel 25.17 Target Penurunan Emisi GRK Sektor Limbah ............................... 153

Tabel 25.18 Perbandingan Target Tahun 2017 dengan Target Nasional........... 154

Tabel 3.19 Akuntabilitas Keuangan.......................................................... 160

Tabel 3.20 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia.............................. 164

v


Selatan 2017

Ikhtisar Eksekutif

Pertanggungjawaban suatu instansi pemerintah kepada publik pada prinsipnya

merupakan kewajiban pemerintah untuk menjelaskan kinerja penyelenggaraan pemerintahan

kepada masyarakat. Pertanggungjawaban ini tidak semata-mata dimaksudkan sebagai upaya

untuk menemukan kelemahan pelaksanaan pemerintahan, melainkan juga untuk

meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan

Pemerintahan serta fungsi pengawasan publik terhadap jalannya pemerintahan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan merupakan kewajiban

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan

kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang

telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013– 2018 melalui sistem

pertanggungjawaban secara periodik.

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Provinsi Sumatera Selatan Tahun

2017 ini dapat disajikan beberapa pokok permasalahan berupa keberhasilan maupun

ketidakberhasilan kinerja organisasi secara menyeluruh, yaitu :

a. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan telah dapat

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Gubernur Sumatera Selatan bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi Sumatera Selatan telah berupaya secara optimal melaksanakan kewajibannya

dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat sebagaimana yang

telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah.

Beberapa langkah kedepan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera

Selatan dalam rangka Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

antara lain adalah :

1. Aparatur dari tingkat yang paling bawah sampai paling atas harus mengenal SAKIP;

2. Perlu dilakukan sebelum menyusun RENJA Perangkat Daerah (PD) semua indikator

kegiatan disesuaikan dengan Cascading Perangkat Daerah (PD) masing – masing;

3. Kepala Perangkat Daerah harus memantau kegiatan dengan mempergunakan aplikasi

E-Perfomance;

4. Inspektorat, BAPPEDA dan Biro Organisasi harus mempunyai persepsi yang sama

dalam perumusan capaian;

vi


Selatan 2017

5. Kinerja Perangkat Daerah (PD) disesuaikan dengan Perjanjian Kinerja (PK) dan RPJMD

dengan demikian pimpinan Perangkat Daerah (PD) harus berkomitmen dengan

penyusunan RENJA capaian dengan Cascading.

Realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar

Rp. 1.433.616.790.868,- atau 80,91% dari pagu Rp. 1.771.890.139.695,- hal ini disebabkan

terserapnya anggaran keprogram – program Pemerintah yang telah dicanangkan Provinsi

Sumatera Selatan sehingga kinerja dari semua instansi berjalan dengan baik dan efisien.


LKjIP Provinsi Sumatera Selatan 2017 1

Pelaksanaan otonomi daerah yang luas ini berdasarkan ketentuan Undang –

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi

dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota telah memberikan jawaban lebih jelas dan tegas

tentang kewenangan daerah untuk mengurus dan mengatur kepentingan daerah menurut

prakarsa sendiri seusai dengan aspirasi masyarakat, sehingga dalam penyelenggaraan

pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, daerah dapat melakukan

inisiatif sendiri sesuai dengan batasan-batasan tertentu serta dalam kerangka Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, disusunlah perangkat daerah

Provinsi Sumatera Selatan, Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari :

1. Sekretariat Daerah terdiri dari Sekretaris Daerah, 3 Asisten, 3 staf ahli gubernur,

8 Biro dan Sekretariat DPRD.

2. Inspektorat

3. RS. Ernaldi Bahar

4. Dinas Daerah berjumlah 28 Dinas.

5. Badan Daerah berjumlah 9 Badan

6. 88 Unit Pelaksana Teknis (UPT) terdiri dari 83 UPT Dinas dan 5 UPT Badan.


Tabel 1.1 Keterkaitan antara isu penting dan masalah mendesak dengan

arah kebijakan pembangunan 2017

PRIORITAS

RPJMD SASARAN URUSAN MASALAH ISU STRATEGIS

MISI KESATU : MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI

Pembangunan

Pertanian

1 Meningkatnya

produksi

Pekerjaan Umum

Pertanian

- Masih banyaknya jaringan irigasi

yang rusak dan jumlahnya belum

mencukupi. Saluran Irigasi di

Provinsi Sumatera Selatan

41.450 Ha, dengan Luas daerah

irigasi yang baru dimanfaatkan

sebesar 27.004 Ha dengan

rincian 58% dalam kondisi baik,

15,54% rusak ringan, 25,89%

dalam kondisi rusak sedang dan

0,54% dalam kondisi rusak

berat.

- Dari tahun 2010-2013

perkembangan NTP Sumsel

menunjukkan peningkatan,

namun pada tahun 2014 sampai

dengan tahun 2015 NTP

Sumatera Selatan mengalami

penurunan sebesar 102,50 dan

100,30 pada tahun 2015.

- Capaian produksi karet tahun

2015 baru sebesar 1.018.358

Ton dari target RPJMD yang

sebesar 1.150.000 Ton.

Produktivitas karet juga masih

rendah karena banyaknya

tanaman yang sudah masuk

tanaman tua, produktivitas karet

rata-rata 100-200 kg

slab/Ha/bln sedangkan rata-rata

produksi nasional bisa mencapai

400 kg slab/Ha/bln. Capaian

produksi kopi tahun 2015 baru

sebesar 110.351 Ton dari target

RPJMD yang sebesar 141.000

Ton Produktivitas kopi masih

sekitar 600 kg/Ha/Thn.

1) Belum optimalnya

produktivitas

pertanian,

Masalah utama:

a. 42% Irigasi rusak

b. Produktivitas dan

produksi tanaman

pangan &

holtikultura

c. Produksi

perkebunan belum

optimal

d. Ketersediaan

cadangan dan

penanganan daerah

rawan pangan

masih rendah

Ketahanan

Pangan

Capaian sasaran terwujudnya

ketahanan pangan daerah belum

maksimal antara lain disebabkan

oleh belum meratanya

ketersediaan dan distribusi

pangan antar waktu dan antar

wilayah serta masih rendahnya

ketersediaan cadangan dan

penanganan daerah rawan

pangan.

Perencanaan

Pembangunan

Pemerintah Kabupaten/Kota

masih sedikit yang menetapkan

prioritas irigasi ke dalam dokumen

perencanaan pembangunan

daerah, sehingga dapat menjadi

salah satu ancaman bagi

keberlanjutan pertanian beririgasi

di daerah.


PRIORITAS


2

Meningkatnya

kemampuan

SDM di sektor

pertanian

Pertanian

Dukungan tenaga penyuluh

pertanian belum optimal. Rasio

penyuluh pertanian dengan

jumlah desa sebesar (1:3) masih

berada dibawah target yang

sebesar (1:1).

3

Meningkatnya

jumlah rumah

tangga jasa

(UMKM) di

sektor pertanian

Hilirisasi produk pertanian belum

optimal sehingga daya saing masih

rendah. Menurut data sensus

pertanian, jumlah rumah tangga

usaha pertanian yang melakukan

pengolahan hasil pertanian pada

tahun 2013 belum terlalu banyak

yaitu baru sebanyak 43.207 rumah

tangga.

4 Meningkatnya

IKM berbasis

pertanian

Produktivitas tanam padi masih

rendah. Lahan sawah di Sumatera

Selatan tahun 2014 seluas

778.000 ha dengan rincian lahan

sawah dengan satu kali tanam

seluas 434.208 ha, dua kali

tanam seluas 157.435 ha, dan

tiga kali tanam seluas 25.171 ha.

Investasi dan

Pengembangan

Usaha

1 Berkembangnya

kawasan

ekonomi khusus

(KEK) Tanjung

Api-api

Perencanaan

Pembangunan - Masih terbatasnya Sarana dan

Prasarana Penunjang KEK

terutama Jalan dan Lahan. Jalan

pada tahun 2015 ditargetkan

9,75 Km dan lahan 217 Ha.

2) Peningkatan investasi

dan industri hilir;

Masalah Utama:

a. KEK TAA belum

berkembang

b. Rendahnya daya saing

industri

c. Promosi dan

pemasaran belum

optimal

Regulasi dan kelembagaan yang

belum kondusif terhadap

percepatan pembangunan

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Tanjung Api-Api. Belum terbitnya

Peraturan Daerah dari Penjabaran

Peraturan Pemerintah Nomor 96

Tahun 2015 tentang Fasilitas dan

Kemudahan Di Kawasan Ekonomi

Khusus, walaupun telah

diterbitkannya Peraturan Daerah

Provinsi Sumatera Selatan Nomor

3 Tahun 2015 tentang Pemberian

Kemudahan Penanaman Modal.

2

Meningkatnya

produk IKM

Koperasi dan

UKM - Belum optimalnya produktivitas

dan daya saing UMKMK

khususnya industri rumah

tangga. Pada tahun 2014

volume usaha sebesar Rp.24,96

trilyun dari target RPJMD

Rp.24,97 trilyun, nilai modal

Rp.9,44 trilyun dari target

Rp.9,46 trilyun, dengan

penyerapan tenaga kerja

sebanyak 2.978.457 orang.

- Masih belum optimalnya promosi

dan pemasaran


PRIORITAS


3

4

Berkembangnya

jasa pariwisata

Meningkatnya

kesempatan

kerja di sektor

pariwisata

Pariwisata

- Kunjungan wisatawan ke Sumsel

pada tahun 2015 menurun

dibandingkan tahun 2014.

- Kurangnya sarana dan prasarana

pendukung pariwisata (rambu

petunjuk lokasi, sarana air bersih

dan sanitasi di lokasi objek

wisata,minimnya penginapan di

dekat objek wisata)

3) Penurunan Tren

kunjungan wisatawan;

Masalah Utama:

a. Menurunnya wisman

dan wisnus

b. Pertumbuhan nilai

usaha menurun

5

6

Meningkatnya

nilai tambah

objek wisata

Meningkatnya

pendapatan

masyarakat dari

usaha

pariwisata

- Masih kurang sinkronnya

pembangunan pariwisata yang

terpadu.

- Belum optimalnya penyediaan

fasilitas city tour pada daerah

tujuan wisata dan pelaksanaan

promosi pariwisata daerah

7 Meningkatnya

pendapatan

daerah dari

usaha industri

pengolahan

Penanaman

Modal

Investor cenderung wait and see

menanamkan modalnya karena

pertumbuhan ekonomi secara

nasional melambat sehingga

berpengaruh juga terhadap

pertumbuhan ekonomi Sumatera

Selatan

Perdagangan

Komoditi ekspor Sumatera

Selatan pada umumnya masih

berupa produk primer sehingga

nilai tambah tidak diperoleh

secara optimal

8 Meningkatnya

investasi

Perindustrian

- Lemahnya daya saing dan

pemasaran produk lokal

- Belum optimalnya pemanfaatan

teknologi dalam industri

9 Berkembangnya

Klaster Industri

Unggulan

Daerah (KIUD)

Belum optimalnya pemanfaatan

skema permodalan (KUR, CSR,

Produk perbankan) dalam Industri

Infrastruktur dan

Energi

1

2

3

Meningkatnya

mobilitas barang

antarwilayah

Meningkatnya

perdagangan

antarwilayah

Terbangunnya

jalan dan

jembatan

Pekerjaan

Umum

- Masih terdapat sepanjang 29,86

km Jalan Provinsi dalam kondisi

Rusak Berat dan sepanjang 18,38

km dalam kondisi Rusak Ringan.

Jalan tidak mantap 14,58 %.

- Belum terwujudnya pembangunan

Jembatan Musi IV dan Musi VI.

4) Konektivitas dan

infrastruktur;

Masalah Utama:

a. Jalan tidak mantap

14,6 %

b. Belum optimalnya

pengembangan

transportasi air,

sungai, danau,

penyeberangan serta

kereta api perkotaan

c. Persiapan venue Asian

Games

4

Terbangunnya

prasarana,

sarana dan

jaringan

transportasi

yang terpadu

dan merata

Perhubungan Belum optimalnya pengembangan

transportasi air, sungai, danau

dan penyeberangan.

Penugasan Sumatera Selatan

sebagai tuan rumah Asian Games,

berdasarkan Keppres No. 22 Tahun

2016.


PRIORITAS


6 Meningkatnya

pelayanan

daerah rawan

sanitasi

Perumahan

Rakyat

Masih rendahnya persentase

rumah tangga dengan akses air

bersih dan sanitasi layak.

• Persentase Rumah Tangga

dengan Akses Air Bersih di

Sumsel tahun 2015 mencapai

65,16%.

• Persentase Rumah Tangga

dengan Akses Sanitasi Layak di

Sumsel tahun 2015 mencapai

61,3%.

5) Belum optimalnya

akses perumahan dan

pemukiman;

Masalah Utama:

a. Masih rendahnya

cakupan air bersih

65,16% dan sanitasi

61,3 %

b. Masih tingginya

jumlah kawasan

kumuh seluas

3282,55 Ha di 11

Kabupaten/Kota.

7 Terbangunnya

prasarana dan

sarana

permukiman

yang sehat dan

layak huni

- Belum optimalnya

pengembangan infrastruktur

dasar permukiman

- Masih banyak terdapat Rumah

Tidak Layak Huni terutama di

Perkotaan

MISI KEDUA : MENINGKATKAN STABILITAS DAERAH

Tata Kelola

Pemerintahan yang

Baik, Keamanan

dan Ketertiban

Masyarakat

1.

2.

Terwujudnya

tata kelola

pemerintahan

yang efisien,

efektif dan adil.

Terwujudnya

tata kelola

keuangan

daerah yang

transparan,

akuntabel dan

berorientasi

publik.

Urusan

Pemerintahan - Capaian sasaran yang terkait

tata kelola pemerintahan yang

efisien, efektif dan adil serta

terwujudnya tatakelola

keuangan daerah yang

transparan, akuntabel dan

berorientasi publik belum

maksimal

- Capaian sasaran

meningkatnya solidaritas,

ketahanan dan sosial budaya

masyarakat serta terwujudnya

kehidupan beragama yang

harmonis, rukun dan damai

belum maksimal

6) Belum Optimalnya

Reformasi Birokrasi

dan Stabilitas

Keamanan dan

Ketertiban

(Kamtibmas)

Masalah Utama:

a. Belum optimalnya

Reformasi Birokrasi

b. Persiapan

pelaksanaan Pilkada

3. Terlaksananya

pemilihan

kepala daerah

(Pilkada) dan

Pemilu yang

langsung,

umum, bebas,

rahasia, jujur

dan adil

Urusan Kesatuan

Bangsa dan Politik

Dalam Negeri

Perlu adanya persiapan

pelaksanaan dan pengamanan

Pilkada yang dilaksanakan pada

tahun 2017 yaitu di Kabupaten

Musi Banyuasin

MISI KETIGA :MENINGKATKAN PEMERATAAN YANG BERKEADILAN

Pendidikan,

Kesehatan dan

Sosial Budaya

1

2

Meningkatnya

mutu layanan

pendidikan

dasar dan

menengah

Meningkatnya

jangkauan

layanan

pendidikan

dasar dan

menengah

Pendidikan - Masih kurang optimalnya

peningkatan SDM yang

berkualitas berbasis kompetensi.

7) Belum optimalnya

akses pendidikan;

Masalah Utama:

a. Kualitas SDM

pendidikan

b. Kualitas dan kuantitas

sarpras pendidikan

c. Akses pemerataan

pendidikan belum

optimal

d. Beban biaya


PRIORITAS


- Kualitas dan kuantitas sarana

dan prasarana pendidikan masih

kurang.

• Jumlah ruang kelas PAUD yang

rusak sebanyak 13.988 kelas.

• Jumlah ruang kelas SD/MI

tahun 2014/2015 yang rusak

sebanyak 3.988 kelas.

• Jumlah ruang kelas SMP/MTs



• Jumlah ruang kelas SMA/MA



perguruan tinggi

Belum meratanya distribusi

tenaga pendidik di daerah.

• Jumlah guru TK di Provinsi

Sumatera Selatan sebanyak

4.037 guru, terbanyak di Kota

Palembang sebanyak 2.071 guru,

sedangkan yang paling sedikit di

Kabupaten PALI sebanyak 82

guru.

• Jumlah guru SD Negeri di


sebanyak 60.661 guru, terbanyak

di Kota Palembang sebanyak

8.052 guru, sedangkan yang

paling sedikit di Kota Pagar Alam

sebanyak 698 guru.

• Jumlah guru SMP Negeri di





paling sedikit di Kota Pagar Alam

sebanyak 430 guru.

• Jumlah guru SMA Negeri di





paling sedikit di Kabupaten Empat

Lawang sebanyak 337 guru.

3 Meningkatnya

jumlah dan

mutu lulusan

perguruan tinggi

- Masih terbatasnya pemerataan

dan perluasan akses pendidikan

dari tingkat SMP sampai

Perguruan Tinggi terutama di

daerah terpencil dan perairan.

- Masih tingginya beban biaya

perguruan tinggi


PRIORITAS


4

5

6

7

Meningkatnya

status

kesehatan

masyarakat

Meningkatnya

status gizi

masyarakat

Berkembangnya

layanan

kesehatan

reproduksi

Menurunnya

laju

pertumbuhan

penduduk

Kesehatan - Terbatasnya akses layanan

kesehatan yang terjangkau dan

bermutu.

• Persentase Rumah Sakit yang

memenuhi standar masih

sebesar 81,25% dari target

untuk tahun 2015 sebesar

87%, sementara target akhir

RPJMD yaitu sebesar 95%.

• Persentase masyarakat yang

sakit memanfaatkan Rumah

Sakit tahun 2014 masih rendah

yaitu sebesar 26%.

- Masih tingginya beban biaya

kesehatan

- Tingginya Angka Kematian Ibu.

Jumlah kematian ibu di

Sumatera Selatan masih relatif

tinggi sebesar 151

- kasus pada tahun 2015

dibandingkan dengan target

pada RPJMD yaitu 140 kasus.

8) Belum optimalnya

akses dan kualitas

layanan kesehatan;

Masalah Utama:

a. Sarana dan prasarana

layanan kesehatan

belum mencukupi

b. Biaya layanan

kesehatan

membebani

masyarakat

c. AKI (Angka Kematian

ibu) masih tinggi

Penanggulangan

Kemiskinan

1 Menurunnya

angka

kemiskinan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Pendidikan

Kesehatan

- Tingkat kemiskinan menurun,

tetapi laju penurunan melambat,

dan masih di atas angka nasional.

- Persentase penduduk miskin

mengalami penurunan dari tahun

2010 yang sebesar 14,80 persen

menjadi sebesar 13,77 persen

pada tahun 2015 walaupun masih

lebih tinggi dibandingkan nasional

yang sebesar 11,13 persen.

Kemiskinan cenderung tinggi di

pedesaan, tetapi pengangguran

cenderung tinggi di perkotaan.

Angka kemiskinan pedesaan

(14,47%) pada tahun 2015 lebih

tinggi dibandingkan perkotaan

(12,51%).

- Terbatasnya kesempatan untuk

memperoleh pekerjaan

- Pendampingan pelaksanaan

program belum memadai, baik

dari sisi kualitas sumber daya

manusia maupun dari sisi

dukungan pemerintah daerah.

Jaminan dan bansos kurang

tepat sasaran

- Masih tingginya angka putus

sekolah. Angka putus sekolah SD

sebesar 0,43, SMP sebesar 0,48

dan SMA sebesar 0,68.

- Ketersediaan dan Kualitas tenaga

kesehatan masih terbatas.

Persentase persalinan yang

ditolong oleh tenaga kesehatan

sebesar 92,80% dari target tahun

2015 sebesar 95%.

9) Tingginya angka

kemiskinan;

Masalah Utama:

a. Terbatasnya

kesempatan kerja dan

rendahnya

produktivitas tenaga

kerja

b. Jaminan dan bansos

kurang tepat sasaran


PRIORITAS


2

3

4

Berkurangnya

pengangguran

tenaga kerja

Berkembangnya

wilayah

pedesaan dan

kawasan

transmigrasi

Terwujudnya

percepatan

pembangunan

daerah

pedesaan,

terpencil dan

tertinggal

Tenaga Kerja - Masih tingginya tingkat

pengangguran terbuka (TPT).

Pada tahun 2015 sebesar

6,07% masih diatas target

RPJMD yang sebesar 4,70%.

MISI KEEMPAT : MENINGKATKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN YANG LESTARI DAN PENGELOLAAN BENCANA

Pengelolaan

Lingkungan dan

Pengendalian

Bencana

1

2

Terkelolanya

kawasan hutan

Meningkatkan

daya dukung

DAS Musi dan

Pengelolaan

DAS terpadu

Kehutanan

- Semakin menurunnya kualitas

fungsi hutan dan luas kawasan

hutan serta meluasnya

Kerusakan Ekosistem Lahan

Gambut akibat kebakaran.

- Penataan ruang belum optimal

- Belum efektifnya Pengelolaan

Ekosistem dan DAS Secara

Terpadu, serta Rehabilitasi

Hutan dan Lahan Terdegradasi

Secara Partisipatif

10) Tingginya kejadian

bencana Karhutla

dan banjir;

Masalah Utama:

a.Penyelenggaraan

penataan ruang

b. Tingginya emisi dan

rendahnya

pertumbuhan ekonomi

hijau

c.Belum optimalnya

pengendalian

bencana alam

3 Berkurangnya

laju penurunan

Kualitas

Lingkungan

Hidup meliputi

air, udara dan

tutupan lahan

Lingkungan Hidup

- Masih rendahnya Indeks

Kualitas Lingkungan Hidup

(IKLH). Indeks Kualitas

Lingkungan Hidup (IKLH)


Tahun 2015 sebesar 57,04,

masih dalam klasifikasi Kurang

tapi meningkat dibandingkan

Tahun 2011 yang sebesar

58,85.

- Kurangnya kapasitas dan

kualitas kelembagaan

pengelolaan lingkungan hidup.

Jumlah SDM pengelola

lingkungan hidup yaitu 15.500

orang.

4 Terkendalinya

laju peningkatan

emisi GRK di

Prov. Sumsel

- Masih tingginya Emisi Gas

Rumah Kaca (GRK). Emisi Gas

Rumah Kaca (GRK) Provinsi

Sumatera Selatan Tahun 2014

sebesar 2.664,48 juta ton

CO2Eq.


PRIORITAS


5

6

Berkembangnya

manajemen

penanggulangan

bencana

Meningkatnya

kerjasama dan

kemitraan

dalam

pencegahan dan

penanggulangan

bencana

Penanggulangan

Bencana

- Belum optimalnya pencegahan

dan pengendalian bencana alam

serta penjaminan fungsi sistem

peringatan dini. Jumlah

kelembagaan yang menangani

kebencanaan di

Kabupaten/Kota belum

terbentuk seluruhnya, yaitu baru

14 Kabupaten/Kota (82,35 %)

dari target 17 Kabupaten/Kota

(100%), dimana

Kabupaten/Kota yang belum

membentuk lembaga tersebut

yaitu Kota Prabumulih, Lubuk

Linggau dan Kabupaten

Muratara


A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013 – 2018

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mempunyai Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama

kurun waktu 5 tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan

langkah awal untuk melakukan pengukuran Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang memerlukan

integritas antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu

memenuhi keinginan stakeholder dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan

strategi baik nasional maupun internasional. Analisa terhadap lingkungan organisasi baik

internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam

memperhitungkan kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities)

dan tantangan kendala (Threat) yang ada. Analisis terhadap unsur – unsur tersebut sangat

penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi strategis instansi pemerintah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang disusun mengandung visi,

misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang realistis dan mengantisipasi dan

mengarahkan anggota organisasi dalam mengambil keputusan tentang masa depan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah bersama pengukuran, penilaian dan

evaluasi kinerja serta Pelaporan Kinerja merupakan tolak ukur penting dari suatu sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Provinsi Sumatera Selatan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun

2014.

1. Visi, Misi dan Tujuan

Dengan mempertimbangkan keinginan luhur dari para pendiri bangsa dan cerminan

hati sanubari rakyat Sumatera Selatan untuk mewujudkan kehidupan yang sejahtera lahir

dan batin, memperhatikan isu strategis dalam lima tahun mendatang, mengacu pada

arahan RPJMD Pemerintah Sumatera Selatan Tahun 2013-2018, serta memperhatikan

amanat konstitusional yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, maka Visi

Pembangunan Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 adalah:

“ SUMATERA SELATAN SEJAHTERA, LEBIH MAJU

DAN BERDAYA SAING INTERNASIONAL”


Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Sumatera Selatan Tahun 2013-2018

tersebut, Misi Pembangunan Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

(1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi;

(2) Memantapkan stabilitas daerah;

(3) Meningkatkan pemerataan yang berkeadilan;

(4) Meningkatkan pengelolaan lingkungan yang lestari dan pengelolaan bencana.

Tujuan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut :

Misi Kesatu : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi

Tujuan :

(1) Mengembangkan Ketersediaan Produksi Tanaman Pangan Berkelanjutan

(2) Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Komoditas Perkebunan

(3) Mewujudkan Ketersediaan Bahan Baku Bagi Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu

dan Penggerak Ekonomi

(4) Meningkatkan Produksi peternakan untuk Mendukung Peningkatan Pendapatan

Peternak

(5) Peningkatan Produksi Perikanan

(6) Mengembangkan Hilirisasi di Sektor Industri Agro

(7) Mewujudkan Sumsel Menjadi Destinasi Budaya dan Wisata yang Maju dan Sejahtera

(8) Mewujudkan Peningkatan Produksi Pertambangan dan Energi

(9) Mewujudkan Dukungan Penerimaan Daerah Sektor Pertambangan dan Energi

(10) Mengembangkan Pertumbuhan Industri yang bertumpu pada Sumber Daya Lokal

(11) Terwujudnya Iklim Investasi

(12) Mengembangkan Kinerja Ekspor Non Migas

(13) Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan dan Jembatan Kewenangan Provinsi

(14) Mewujudnya Kebutuhan Energi kelistrikan Untuk Masyarakat Melalui Peningkatan

Rasio Elektrifikasi dan Listrik Pedesaan

(15) Meningkatkan Pembinaan, Pengaturan dan Pengawasan Serta Pelaksanaan

Pembangunan Perumahan dan permukiman

(16) Meningkatkan Akses Sanitasi bagi masyarakat

(17) Mengembangkan dan Mendayagunakan Kemampuan Ilmu Pengetahuan, teknologi

dan Inovasi (IPTEKIN) Secara bersistem


Misi Kedua : Meningkatkan Stabilitas Daerah

Tujuan :

(1) Meningkatkan Stabilitas Ekonomi Daerah

(2) Meningkatkan Kualitas Kinerja Pelayanan dalam Rangka penyelenggaraan

Pemerintahan, Administrasi, Organisasi dan Tatalaksana Yang Profesional

(3) Menciptakan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Baik dan Profesional

(4) Terwujudnya Pemerintah Provinsi Sumsel yang Bebas dari Korupsi

(5) Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas

(6) Meningkatkan Pelayanan yang profesional Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

DPRD

(7) Terwujudnya Penegakan Peraturan daerah Peraturan Kepala Daerah

Misi Ketiga : Meningkatkan Pemerataan yang Berkeadilan

Tujuan :

(1) Mewujudkan Derajat Kesehatan Masyarakat yang Setinggi-tingginya

(2) Tercapainya Pendidikan di Provinsi Sumsel

(3) Meningkatkan Peran Pemuda dalam Pembangunan

(4) Terwujudnya Prestasi Olahraga di Sumatera Selatan

(5) Meningkatkan Peran perempuan dalam Pembangunan

(6) Meningkatkan Perlindungan Anak

(7) Meningkatkan Mutu dan produktivitas Tenaga Kerja

(8) Meningkatkan Perluasan Kesempatan Kerja Bagi Calon Tenaga Kerja

(9) Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Berbasis Kebutuhan Masyarakat

(10) Meningkatkan Kesejahteraan Hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS)

(11) Terwujudnya UMKM dan Koperasi yang kuat, Sehat dan Berdaya Saing

Misi Keempat : Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan yang Lestari dan Pengelolaan

Bencana

Tujuan :

(1) Mewujudkan Ketersediaan Bahan Baku bagi Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu

dan penggerak Ekonomi Daerah

(2) Mewujudkan Pemantapan Pengelolaan Hutan

(3) Mengendalikan Pencemaran dan perusakan Lingkungan Hidup di Sumatera Selatan

(4) Meningkatkan Kemampuan Penanggulangan Bencana yang Handal


B. Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang

merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam

rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang

dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah meningkatkan

akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara

penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian

keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur

kinerja sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah membuat perjanjian kinerja Tahun

2017 sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Perjanjian Kinerja Pemerintah

Sumatera Selatan Tahun 2017 disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun

2017. Ringkasan Perjanjian Kinerja Tahun 2017, sebagai berikut :

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA

TINGKAT PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2017

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Satuan Target Tahun

2017

1. Meningkatnya produksi pertanian dan perikanan

1.1 Produksi padi ton 4.419.461

1.2 Produksi jagung ton 188.471

1.3 Produksi kedelai ton 18.219

2. Meningkatnya produksi, produktivitas komoditi unggulan perkebunan dan pendapatan petani

2.1 Produksi karet ton 1.200.000

2.2 Produksi kelapa sawit ton 2.280.000

2.3 Produksi kelapa ton 62.000

2.4 Produksi Kopi ton 144.000

3. Meningkatkan produktivitas sumber daya hutan

3.1 Produksi kayu dari hutan tanaman industri

juta m3/tahun

5,50

4. Meningkatnya produksi daging 4.1 Produksi daging ton 77.750

4.2 Produksi Susu liter 115.640

4.3 Produksi Telur ton 85.152

5. Meningkatnya produksi perikanan

tangkap

5.1 Produksi perikanan

tangkap

ton 96.485,4

5.2 Nilai tukar nelayan % 101

6. Meningkatnya produksi perikanan budidaya

6.1 Produksi perikanan budidaya

ton 535.350

7. Meningkatnya kunjungan wisatawan

yang datang ke sumsel

7.1 Jumlah kunjungan

Wisatawan mancanegara

orang 35.349

7.2 Jumlah kunjungan wisatawan nusantara

orang 3.650.377

8. Optimalnya penerimaan daerah sektor pertambangan dan energi

10.1 Jumlah produksi hasil tambang batubara

juta ton 25,20

9. Meningkatnya investasi di Provinsi

Sumatera Selatan

9.1 Nilai realisasi investasi

penanaman modal dalam negeri (PMDN)

Rp. Triliun 10,1

9.2 Nilai realisasi investasi

penanaman modal asing (PMA)

Rp. Triliun 13,25

10. Meningkatnya daya saing ekspor non

migas dan pengendalian impor

10.1 Nilai ekspor US $

juta/tahun

2.994,30


11. Terpeliharanya infrastruktur jalan dan jembatan kewenangan provinsi

11.1 Persentase jalan dalam kondisi mantap

% 85,00

12 Terwujudnya akses dan kebutuhan listrik di sumatera selatan

12.1 Jumlah produksi listrik GWh 7.517

12.2 Rasio Elektrifikasi % 83,80

12.3 Persentase desa dengan akses listrik

% 94,90

13. Tertangani infrastruktur permukiman

di perkotaan dan pedesaan secara optimal

13.1 Jumlah kawasan kumuh

yang tertangani

Kawasan 3

14. Memantapkan ketersediaan pangan dengan pola pangan harapan

14.1 Skor pola pangan harapan (PPH) tingkat ketersediaan

Skor 81,0

15. Meningkatnya penanganan rawan

pangan

15.1 Penurunan rawan pangan

1% per tahun

% per tahun 1

16. Terlaksananya sistem distribusi yang efisien, efektif dan stabilitas harga pangan pokok strategis

16.1 Harga gabah kering panen (GKP) ditingkat produsen

Rp/Kg ≥ Harga Pembelian Pemerintah (HPP)

17. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi di bidang pemerintahan dan pembangunan

17.1 Nilai survei kepuasan masyarakat (SKM)

Nilai 71,51

18. Tercapainya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah

18.1 Opini laporan keuangan daerah

Opini WTP

19. Meningkatnya kinerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

19.1 Persentase SKPD dengan nilai akuntabilutas kategori B

% 80,00

19.2 Nilai laporan

penyelenggaraan pemerintah daerah

Poin 3,4

20. Menurunnya jumlah kematian

neonatal, bayi & Balita

20.1 Jumlah kematian bayi Kasus 105

20.2 Jumlah kematian balita Kasus 46

20.3 Angka harapan hidup Tahun 80,10

21. Mengatasi masalah gizi utama di

masyarakat terutama kelompok rentan

21.1 Persentase balita gizi buruk % <1

22. Menurunkan jumlah kematian ibu maternal

22.1 Jumlah kematian ibu maternal

Kasus 136

23. Meningkatnya kualitas pendidikan di semua jenjang

23.1 Angka Kelulusan SD % 100

23.2 Angka kelulusan SMP % 100

23.3 Angka kelulusan SMA/K % 100

24. Meningkatnya prestasi olahraga 24.1 Jumlah perolehan medali

emas atlet sumsel

medali 17

25. Meningkatkan industri olahraga 25.1 Angka pertumbuhan usaha baru di bidang jasa dan industri olahraga

produsen 3

26. Meningkatnya kualitas hidup perempuan

26.1 Indeks pembangunan gender (IPG)

Poin 71,13

26.2 Indeks pemberdayaan

gender (IDG)

Poin 69,18

27. Menurunnya angka pengangguran 27.1 Tingkat partisipasi Angkatan kerja (TPAK)

% 69,09

27.2 Tingkat pengangguran

terbuka (TPT)

% 4,23

28. Meningkatnya pencapaian sasaran

indikator makro sesuai target RPJMD

28.1 Persentase pertumbuhan

ekonomi Provinsi Sumsel

% 6,50

28.2 Angka indeks pembangunan manusia (IPM) Provinsi Sumsel

Poin 68,66

28.3 Persentase penduduk miskin provinsi sumsel

% 12,27


29. Meningkatnya kualitas koperasi dan UMKM

29.1 Persentase Angka pertumbuhan modal

koperasi

% 2

29.2 Persentase Kenaikan omset UMKM

% 1

30. Meningkatnya ekonomi kemasyarakatan

30.1 Angka pertumbuhan UMKM

% 1

30.2 Jumlah koperasi aktif Unit 4.575

31. Meningkatkan daya dukung DAS Musi dan pengelolaan DAS terpadu

31.1 Luas rehabilitasi lahan kritis di dalam dan di luar

kawasan hutan

Ha/tahun 70

31.2 Jumlah DAS / Sub DAS yang dikelola secara

terpadu

Unit 1

32. Menjaga kualitas lingkungan hidup meliputi kualitas air, kualitas udara dan tutupan udara

32.1 Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)

IKLH 59,23

33. Menurunnya laju emisi GRK 33.1 Jumlah Penurunan laju peningkatan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di 6

sektor (pertanian, kehutanan dan lahan gambut, energi, transportasi, industri dan

sampah/limbah)

ton CO2 eq 2.730.211.498,37

53.2 Jumlah Penurunan laju

emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di sektor limbah

juta ton

CO2 eq / %

189.923

34. Meningkatnya kerjasama dan kemitraan dalam pencegahan dan penanggulangan bencana

34.1 Persentase penurunan titik kebakaran (hotspot)

% 75


A. Capaian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2017 telah

menyelesaikan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Mene ngah

Daerah (RPJMD) periode 2014 sampai dengan 2018. Perkembangan capaian

Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada tahun keempat

adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Perbandingan Realisasi Tahun 2017 terhadap Target Tahun 2018

Indikator Kinerja Satuan

Target

Tahun 2017

Realisasi

Tahun 2017

%

Capaian

2017

Target

sd

2018

%

Capaian

Sasaran 1. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan Strategis 44

1. - Produksi Padi Ton 4.419.461 5.078.249 114,91 4.574.142 112,02

- Produksi Jagung Ton 188.474 837.561 444,39 194.128 431,45

- Produksi Kedelai Ton 18.219 11.977 65,74 19.168 62,48

Sasaran 2. Meningkatnya Produksi, Produktivitas Komoditi Unggulan Perkebunan dan Pendapatan Petani

2. - Produksi Karet Ton 1.000.000 1.093.011 109,30 1.250.000 87,44

- Produksi Kelapa Sawit Ton 2.280.000 3.267.888 143,33 2.300.000 142,08

- Produksi Kelapa Ton 62.000 75.469 121,72 62.500 120,75

- Produksi Kopi Ton 144.000 192.522 133,70 145.000 132,77

Sasaran 3. Meningkatkan Produktivitas Sumber Daya Hutan

3. Produksi Kayu dari Hutan Tanaman Industri

Juta m3/tahun 5,50 6,29 114,36 6.000 104,33

Sasaran 4. Meningkatnya Produksi Daging

4. - Produksi Daging Ton 77.750 76.519 98.42 82.315 92,96

- Produksi Susu Liter 115.640 118.930 102.85 127.208 93,49

- Produksi Telur Ton 85.152 91.303 83.74 90.316 101.09

Sasaran 5. Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap

5. - Produksi Perikanan Tangkap

Ton 96.485,4 190.100 197,02 96.678,3 196,63

- Nilai Tukar Nelayan % 101 101,50 100,50 102,00 99,51

Sasaran 6. Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya

6. Produksi Perikanan Budidaya

Ton 428.272 428.500 100,05 436.800 98,10

Sasaran 7. Meningkatnya Kunjungan wisatawan yang Datang Ke Sumsel

1. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara

Orang 35.349 67.470 190,87 36.409 185,31

2. Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara

Orang 3.650.377 7.474.442 204,76 3.756.888 198,95

Sasaran 8. Optimalnya Penerimaan Daerah Sektor Pertambangan dan Energi

- Jumlah Produksi Hasil Tambang Batubara

Juta Ton 25,20 39,60 157,14 26,00 152,31

Sasaran 9. Meningkatnya Investasi di Provinsi Sumatera Selatan

1. Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal dalam Negeri (PMDN)

Rp. Triliun 10,1 9,97 96,63 11,11 89,74

2. Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA)

Rp. Triliun 13,25 116,03 120,9 14,58 795,82



Target

Tahun 2017

Realisasi

Tahun 2017

%

Capaian

2017

Target

sd

2018

%

Capaian

Sasaran 10. Meningkatnya Daya Saing Ekspor Non Migas dan Pengendalian Impor

1. Nilai Ekspor US $ Juta/Tahun 2.994,30 2.855,34 95,36 3.068,35 93,06

Sasaran 11. Terpeliharanya Infrastruktur Jalan dan Jembatan Kewenangan Provinsi

1. Persentase Jalan Kondisi Mantap

% 85,00 74,22 87,31 25,85 287,12

Sasaran 12. Terwujudnya Akses dan Kebutuhan Listrik di Sumatera Selatan

1. Jumlah Produksi Listrik Gwh 7.517 8.706,83 115,83 7.743 112,45

2. Rasio elektrifikasi % 85,53 87,61 104,55 90,99 96,29

3. Persentase Desa dengan Akses Listrik

% 94,90 97,13 102,35

96,78 100,36

Sasaran 13. Tertangani Infrastruktur Permukiman di Perkotaan dan Perdesaan Secara Optimal

1. Jumlah Kawasan Kumuh yang Tertangani

Kawasan 3 3 100 2 150

Sasaran 14. Memantapkan Ketersediaan Pangan dengan Pola Pangan Harapan

- Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tingkat Ketersediaan

Skor 81,00 77,5 95,68 97,15 79,77

Sasaran 15. Meningkatnya Penanganan Rawan Pangan

- Penurunan Rawan Pangan 1% per tahun

% per tahun 1 0,33 33,00 1 33,00

Sasaran 16. Terlaksananya Sistem Distribusi yang Efisien, Efektif dan Stabilitas Harga Pangan Pokok Strategis

1.

Harga Gabah Kering Panen (GKP) ditingkat Produsen Lebih Kecil Atau Sama dengan Harga Pokok Pemerintah (HPP)

Rp/Kg

≥ Harga Pembelian Pemerintah

(HPP)


(HPP)

100


(HPP)

100

Sasaran 17. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan

- Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Nilai 71,51 81,28 113,66 65,51 124,07

Sasaran 18. Tercapainya Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

- Opini Laporan Keuangan Daerah Opini WTP WTP 100 WTP 100

Sasaran 19. Meningkatnya Kinerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

1. Persentase SKPD dengan Nilai Akuntabilitas Kategori B

% 80,00 95,00 118,75 85 111,76

2. Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Poin 3,4 2,6885 79,07 2,520 106,69

Sasaran 20. Menurunnya Jumlah Kematian Neonatal, Bayi dan Balita

1. Jumlah Kematian Bayi Kasus 105 98 106,67 100 98,00

2. Jumlah Kematian Balita Kasus 46 48 95,65 44 109,09

3. Angka Harapan Hidup Tahun 80,10 69,16 86,34 80,30 86,13

Sasaran 21. Mengatasi Masalah Gizi Utama di Masyarakat Terutama Kelompok Rentan

1. Persentase Balita Gizi Buruk % <1 0,032 100 <1 100

2. Persentase Balita Gizi Kurang % 9 10,20 10,20 7 145,71

3. Persentase Stunting pada Anak Balita

% 30 22,80 121,32 28 81,43

Sasaran 22. Menurunkan Jumlah Kematian Ibu Maternal

1. Jumlah Kematian Ibu Maternal Kasus 136 107 121,32 134 79,85

Sasaran 23. Meningkatnya Kualitas Pendidikan di Semua Jenjang

1. Angka Kelulusan SD % 100 98,65 98,84 98,65 98,75

2. Angka Kelulusan SMP % 100 100 100,10 99,90 100,10

3. Angka Kelulusan SMA/K % 100 100 100,10 99,90 100,10

Sasaran 24. Meningkatnya Prestasi Olahraga

- Jumlah Perolehan Medali Emas Atlet Sumsel

medali 17 29 170,59 17 170,59

Sasaran 25. Meningkatnya Industri Olahraga

- Angka Pertumbuhan Usaha Baru di Bidang Jasa dan Industri Olahraga

Produsen 3 1 33.33 10 10

Sasaran 26. Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan

1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

% 71,13 92,08 129,45 71,48 128,82

2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

% 69,18 70,69 102,18 70,12 100,81

Sasaran 27. Menurunkan Angka Pengangguran



Target

Tahun 2017

Realisasi

Tahun 2017

%

Capaian

2017

Target

sd

2018

%

Capaian

1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

% 69,06 69,50 100,64 69,70 99,71

2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

% 4,23 4,39 96,22 3,98 110,30

Sasaran 28. Meningkatnya Pencapaian Sasaran Indikator Makro sesuai Target RPJMD

1. Persentase Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumsel

% 6,50 5,51 84,77 7 78,71

2. Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sumsel

% 68,66 68,93 100,39 75,51 91,29

3. Persentase Penduduk Miskin Provinsi Sumsel

% 12,27 13,19 107,50 11,78 111,97

Sasaran 29. Meningkatnya Kualitas Koperasi dan UMKM

1. Persentase Angka Pertumbuhan Modal Koperasi

% 2 10,2 510 2 510

2. Persentase Kenaikan Omset UMKM

% 1 0,009 0,90 5 0,18

Sasaran 30. Meningkatnya Ekonomi Kemasyarakatan

1. Angka Pertumbuhan UMKM % 1 0,04 4 5 0,80

2. Jumlah Koperasi Aktif Unit 4.575 4.699 102,71 4.667 100,69

Sasaran 31. Meningkatkan Daya Dukung DAS Musi dan Pengelolaan DAS Terpadu

1. Luas Rehabilitasi Lahan Kritis di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan

Ha/Tahun 70 1.546,53 2.209,33 250 618,61

2. Jumlah DAS / Sub DAS yang dikelola Secara Terpadu

Unit 1 1 100 13 7,69

Sasaran 32. Menjaga Kualitas Lingkungan Hidup Meliputi Kualitas Air, Kualitas Udara dan Tutupan Udara

- Laju Penurunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

IKLH 59,23 62,04 104,74 59,48 104,90

Sasaran 33. Menurunnya Laju Emisi GRK

1. Jumlah Penurunan Laju Peningkatan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di 6 Sektor (Pertanian, Kehutanan dan Lahan Gambut, Energi, Transportasi, Industri dan Sampah/Limbah)

Ton CO2 eq 2.730.211.489,37 2.706.851.997,13

99,14 2.865.000.000 94,48

2. Jumlah Penurunan Laju Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di Sektor Limbah

Juta Ton CO2 eq / %

189.923 103.624 54,56 182.244,60 56,86

Sasaran 34. Meningkatnya Kerjasama dan Kemitraan dalam Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

1. Persentase Penurunan Titik Kebakaran (Hotspot)

% 75 95,78 127,71 20 478,90

Keterangan :

Warna Ungu : Persentase Capaian > 100% Warna Kuning : Persentase Capaian > 75% - 100% Warna Biru : Persentase Capaian > 50% - 75% Warna Coklat : Persentase Capaian ≤ 50% Warna Hijau : Capaian tidak terealisasi (0%)


B. Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah dapat melaksanakan tugas

utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Dari 56 Sasaran yang

ditetapkan telah dilaksanakan seluruhnya, dan t ingkat keberhasilannya

terwujud secara optimal.

Rincian analisis capaian masing-masing tujuan dan sasaran dapat

diuraikan sebagai berikut :

Untuk mewujudkan tujuan pertama dari misi pertama telah ditetapkan 1 (satu)

sasaran strategis. Dalam tahun 2017 telah dilaksanakan upaya pencapaian 1 (satu)

sasaran dengan tingkat pencapaian dijelaskan di bawah ini :

Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman pangan strategis didukung dengan

adanya 3 (tiga) indikator kinerja yang menjadi ukuran keberhasilan Provinsi Sumatera

Selatan tahun 2017, yaitu produksi padi, produksi jagung dan produksi kedelai. Dari ketiga

indikator kinerja tersebut, semuanya melebihi target produksi tahun 2017. Hal ini

dikarenakan adanya kegiatan UPSUS dari pusat yang didukung oleh kegiatan APBD

berupa kegiatan pembinaan dan pengawalan (monitoring dan supervisi), pengadaan alat

dan mesin pertanian (alsintan), adanya kegiatan pengendalian OPT dan DPI di daerah

sentra produksi.

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran

serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja Capaian Tahun 2017

Satuan Target Realisasi %

1. - Produksi Padi Ton 4.419.461 5.078.249 114,91

- Produksi Jagung Ton 188.474 837.561 444,39

- Produksi Kedelai Ton 18.219 11.977 65,74

Capaian indikator kinerja dari meningkatnya ketersediaan produksi tanaman

pangan berkelanjutan adalah sebagai berikut :

TUJUAN 1 DARI

MISI PERTAMA

Meningkatnya Ketersediaan Produksi Tanaman Pangan Berkelanjutan

1.1

Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Tanaman

Pangan Strategis


Grafik 1.1 Produksi Padi Tahun 2017

1.1.1. Produksi Padi

Capaian kinerja produksi padi pada

tahun 2017 sudah melampaui target

ditahun 2017. Meskipun demikian,

masih terjadi surplus beras di Tahun

2017 ini sebesar 2.313.705 ton.

Keberhasilan capaian kinerja ini

ditunjang oleh terlaksananya Gerakan upaya

Khusus Peningkatan Produksi padi, Jagung

dan kedelai melalui dana APBN. Sedangkan yang menggunakan dana APBD berupa

kegiatan pengawalan dan pembinaan dari kegiatan APBN tersebut.

- Kegiatan yang bersumber dari Dana APBD :

a. Kegiatan Pengelolaan Tanaman Serealia berupa Pembinaan, Pendampingan,

Pengawalan, Monitoring dan Evaluasi terhadap kelompok Tani yang ditujukan

untuk Kelompok Tani Kategori Miskin yang melakukan budidaya padi seluas

2.500 ha di 6 (enam) Kabupaten, yaitu Kabupaten Lahat, Musi Banyuasin,

Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ulu, Muara Enim dan Musi Rawas.

b. Kegiatan Pengelolaan Infrastruktur Pertanian dengan meningkatnya

pengelolaan pemanfaatan sumber air di 30 kelompok di 17 Kabupaten/Kota.

c. Kegiatan Optimasi Pemanfaatan Lahan yang menerapkan peningkatan

intensitas pertanaman di 60 kelompok tani di 17 Kabupaten/Kota.

d. Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat dan Mesin

Pertanian berupa hand traktor sebanyak 10 unit di Kabupaten Banyuasin, Oku

Timur dan Musi Rawas.

e. Kegiatan Pengembangan Usaha pelayanan Jasa Alsintan (UPJA), sebanyak

172 unit di 17 Kabupaten/Kota.

f. Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Pemanfaatan Pupuk dan Pestisida

yang dilaksanakan di 17 Kabupaten/Kota, untuk memantau perkembangan

penyaluran pupuk bersubsidi maupun non subsidi serta memantau peredaran

pestisida mulai dari tingkat pengecer sampai ke pengguna (petani).

- Kegiatan yang bersumber dari Dana APBN :

- Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia berupa Fasilitas Penerapan

Budidaya Padi seluas 9.788,5 ha yang terdiri dari :

1. Budidaya Padi Inbrida seluas 9.343,5 ha di 9 Kabupaten/Kota, yaitu

Kabupaten Muba, Muara Enim, OI, Muratara, Pali, Kota Palembang,

Prabumulih, Pagar Alam, dan Lubuk Linggau.

2. Budidaya Padi Inbrida Rawa Lebak seluas 385 ha di Kabupaten OKI.


3. Budidaya Padi Organik seluas 60 ha di Kabupaten Muara Enim dan Kota

Pagar Alam.

4. Pengembangan Unit Pengelola Pupuk Organik sebanyak 39 unit di 11

Kabupaten/Kota, yaitu Kabupaten Muba, Lahat, Mura, Muara Enim,

Banyuasin, OKU Timur, Muratara, Pali, Kota Palembang, Pagar Alam dan

Lubuk Linggau.

- Kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan Lahan Rawa/Gambut Terpadu

seluas 500 ha di Kabupaten OKI.

- Kegiatan Penanganan Lahan Sub Optimal di lahan rawa pasang surut/lebak

seluas 1.116 ha di Kabupaten OI dan OKI.

- Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi seluas 4.600 ha di 7 Kabupaten yaitu

Lahat, OKI, OKU Timur, OKU Selatan, Empat Lawang, OKU dan Musi

Rawas.

- Kegiatan Rehabilitasi/Pembangunan Irigasi Rawa seluas 3.900 ha di

Kabupaten OKI.

- Kegiatan Pengembangan Irigasi Perpipaan/Perpompaan sebanyak 21 unit di

8 Kabupaten/Kota, yaitu Kabupaten Muara Enim, OKI, OKU Timur, Empat

Lawang, Pali, Lahat, Kota Palembang, dan Lubuk Linggau.

- Kegiatan Pengembangan Embung Pertanian sebanyak 18 unit di 6

Kabupaten, yaitu Kabupaten OKI, OKU Timur, Lahat, Empat Lawang, Pali

dan Muba.

- Kegiatan Perluasan Sawah seluas 10.100 ha di 6 Kabupaten, yaitu

Kabupaten Musi Rawas, OKI, OKU Timur, OKU Selatan, OI dan Pali.

- Kegiatan Penyediaan Bantuan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan), berupa

Traktor Roda 2, Traktor Roda 4, Pompa Air, Rice Transplanter, Cultivator

dan Hand Sprayer yang diberikan kepada Kelompok Tani/UPJA maupun

Brigade Alsintan untuk mendukung pencapaian swasembada pangan di 17

Kabupaten/Kota.

- Kegiatan Fasilitasi Pupuk dan Pestisida, berupa penyaluran pupuk

bersubsidi di 17 Kabupaten/Kota serta terlaksananya pengawasan atas

peredaran dan penggunaan pupuk pestisida di tingkat lapangan.


Grafik 1.2 Capaian Produksi Padi tahun 2017

terhadap Produksi Padi Tahun 2016

Capaian Kinerja produksi pada

tahun 2017 berdasarkan Angka

Sementara (ASEM) Tahun 2017.

Capaian Produksi Padi Tahun 2017

sebesar 4.943.071 ton atau 97,41%

dari capaian produksi padi tahun 2016.

Penurunan produksi ini terjadi karena

adanya penurunan luas panen di

Kabupaten Banyuasin yang disebabkan

penurunan luas lahan IP-200 periode Maret-April 2017 dibandingkan dengan periode

yang sama di Tahun 2016. Selain itu juga terjadi keterlambatan tanam benih inhibrida

di Kabupaten OKU yang baru ditanam di bulan September 2017 karena hujan belum

turun. Penurunan produktivitas terjadi karena adanya serangan OPT (Hama Kresek,

Tikus dan Blast) di Kabupaten OKU dan Muratara. Penurunan produksi dan

produktivitas ini juga terjadi karena adanya penurunan luas panen sebesar 14.378 ha

(1,42%). Hal ini dikarenakan adanya kerusakan jaringan irigasi di Kabupaten Empat

Lawang yang menyebabkan mundurnya jadwal tanam. Penurunan luas panen terbesar

juga terjadi Kabupaten Banyuasin. Hal ini dikarenakan rendahnya luas tanam IP-200

tahun 2017 dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2016, serta

berkurangnya pertanaman padi ladang yang ditanam sebagai tanaman sela di lahan

perkebunan karena tanaman induk yang sudah besar dan pelarangan pembakaran

lahan. Kabupaten OKU juga mempunyai andil besar terhadap penurunan luas panen

karena sampai dengan akhir desember panen belum bisa dilakukan untuk pertanaman

padi inbrida dari kegiatan tahun 2017 dan swadaya masyarakat yang ditanam di lahan

kering.

Perbandingan capaian produksi padi tahun 2017 terhadap target produksi

Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. 1.3 Perbandingan Capaian Produksi Padi terhadap Target Produksi Tahun 2013-2017

Tahun Produksi Padi (Ton GKG)

Target Capaian % 2013 4.204.025 3.676.722 87,46

2014 3.986.098 3.670.434 92,08

2015 4.125.611 4.247.922 102,96

2016 4.270.088 5.074.613 118,84

2017 4.419.461 4.943.071 111,85


Grafik 1.3 Grafik capaian dan target Produksi Padi tahun 2013-2017

Grafik 1.4 Perbandingan Realisasi Tahun 2017 terhadap Target tahun 2018

Grafik 1.5 Perbandingan Capaian Produksi Padi Realisasi 2017 dengan target 2018

Capaian produksi dari Tahun

2014 s.d 2016 mengalami

peningkatan dan turun di tahun 2017.

Meskipun terjadi penurunan di Tahun

2017 tapi tetap terjadi surplus beras

di Tahun 2017. Keberhasilan capaian

kinerja produksi padi ini didukung

oleh Program Upaya Khusus

peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai.

Grafik perbandingan capaian produksi padi Tahun 2017 dan target produksi padi Tahun

2018 yaitu sebagai berikut :

Capaian produksi Tahun 2017 telah

melampaui target produk padi Tahun

2018 berdasarkan Rencana Strategis

(Renstra) 2013 – 2018. Keberhasilan ini

salah satunya karena dukungan

pelaksanaan program upaya khusus

dalam meningkatkan produksi padi,

jagung dan kedelai pada program

peningkatan produksi, produktivitas dan

mutu hasil tanaman pangan khususnya melalui kegiatan pengelolaan Produksi

Tanaman Serealia. Oleh karena capaian tersebut telah

Capaian Produksi padi pada tahun 2017

adalah sebesar 91,61% terhadap target

telah melampaui Renstra, maka untuk

kinerja produksi Tahun 2018 dicangkan

target produksi padi baru Tahun 2018

sebesar 5.537.680 ton, yang dapat dilihat

pada grafik disamping.

Capain produksi padi Tahun 2017 adalah

sebesar 89,26% terhadap target produksi Tahun 2018 yang baru. Upaya yang akan

dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk mencapai target produksi padi

pada Tahun 2018 yang baru yaitu dengan tetap menjalankan Gerakan UPSUS untuk

komoditi padi, jagung dan kedelai. Beberapa dukungan program dan kegiatan Tahun 2018

yang bersumber dari dana APBN untuk mendukung Gerakan UPSUS khususnya komoditi


Grafik 1.6 Produksi Jagung Tahun 2017

padi, jagung dan kedelai sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan,

melalui kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia, berupa Fasilitas Penerapan

Budidaya Padi seluas 100.900 ha di 13 Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Lahat, Muba,

Mura, Muara Enim, OKI, Banyuasin, OKU Timur, OKU Selatan, Empat Lawang,

Muratara, Kota Prabumulih, Pagar Alam, dan Lubuk Linggau.

b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian, melalui

kegiatan :

- Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian, berupa Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier

seluas 3.200 ha di Kabupaten Mura, Muratara, OKU Timur, dan OKU Selatan;

Pengembangan Sumber Air sebanyak 36 unit; Pembangunan Embung Pertanian

sebanyak 12 unit di Kabupaten Lahat, Muba, Mura, Muara Enim, OKU Timur dan

OKU Selatan.

- Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian, berupa Cetak Sawah seluas 1.300

ha di Kabupaten Muba, OKI dan OKU Timur; Optimasi Lahan seluas 25.000 ha di

Kabupaten Muba, OKI, Banyuasin dan OI.

- Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian, berupa

alat dan mesin pertanian pra panen di 17 Kabupaten/Kota.

1.1.2. Produksi Jagung

Capaian kinerja produksi jagung

pada tahun 2017 lebih besar


produksi jagung Tahun 2017. Hal ini

disebabkan oleh Dukungan

Gerakan Upaya Khusus dalam

peningkatan produksi padi, jagung

dan kedelai. Untuk mencapai indikator

kinerja ini ditunjang dengan adanya

kegiatan yaitu :

- Kegiatan Pengelolaan Tanaman Serealia, berupa Pembinaan, pendampingan,

Pengawalan, Monitoring dan Evaluasi kegiatan budidaya jagung seluas 1.000 ha di

5 Kabupaten yaitu Kabupaten Lahat, Musi Rawas, Musi Banyuasin, Muara Enim,

Ogan Komering Ilir dan Ogan Komering Ulu.

- Kegiatan pengelolaan Produksi Tanaman Serealia, berupa Fasilitas Penerapan

Budidaya Jagung Hibrida Varietas Umum-1, Varietas Umum-2, dan

Varietas/Nasional seluas 75.058,7 ha di 17 Kabupaten/Kota.


Grafik 1.7 Perbandingan Realisasi 2016 dan realisasi 2017

Grafik 1.8 Capaian dan target produksi jagung tahun 2013 s.d 2017

Capaian Produksi Jagung

tahun 2017 berdasarkan Angka

Sementara Tahun 2017. Capaian

produksi jagung Tahun 2017 adalah

892.142 ton atau 161,56% dari

capaian tahun 2016. Keberhasilan itu

ditunjang oleh adanya kegiatan

pengembangan jagung hibrida di

tahun 2017 seluas 75.058 ha yang terealisasi tanam seluas 69.527 ha dan sudah

dipanen sampai dengan akhir desember 2017 seluas 48.063 ha di Kabupaten PALI,

Lahat dan OKU Selatan. Selain itu di Tahun 2017, kegiatan jagung menggunakan

varietas BISI, 18, Pioneer 21, Pioneer 27 dan 519 URI dan sarana lengkap.

Perbandingan capain produksi jagung tahun 2017 dan beberapa tahun terakhir

dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.4 Perbandingan Capaian Produksi Jagung terhadap Target Produksi Tahun 2013-2017

Tahun Produksi Jagung

(Ton PK)

Target Capaian %

2013 186.126 167.457 89,97

2014 172.481 191.974 111,30

2015 177.655 289.007 162,68

2016 182.984 552.199 301,77

2017 188.474 892.142 473,35

Persentase capaian produksi

jagung dari tahun 2013 s.d 2017

mengalami Persentase capaian

produksi jagung dari Tahun 2013 s.d

2017 mengalami kenaikan yang

cukup tajam, meskipun di Tahun

2013 capaian produksi lebih kecil

dari target produksi. Keberhasilan

capaian produksi jagung ini dikarenakan Gerakan UPSUS Peningkatan Padi, Jagung

dan Kedelai.


Grafik 1.9 Perbandingan Capaian Produksi Jagung Tahun 2017 terhadap Target Produksi jagung Tahun 2018 berdasarkan renstra

Grafik 1.11 Produksi Kedelai Tahun 2017

Grafik 1.10 Perbandingan Capaian Produksi Jagung Tahun 2017 terhadap Target Produksi jagung yang baru Tahun 2018

Capaian produksi tahun 2017

seperti terlihat pada grafik sudah

melampaui target produksi jagung tahun

2018 berdasarkan renstra 2013 s.d 2018.

Oleh karena itu, ditetapkan lagi target

produksi jagung tahun 2018 sebesar

1.140.381 ton dapat dilihat dari

perbandingan grafik dibawah ini.

Keberhasilan capaian kinerja produksi

jagung terhadap target Renstra Tahun 2018

didukung oleh pelaksanaan kegiatan

pengelolaan produksi tanaman serealia baik.

Capaian produksi jagung Tahun 2017

sebesar 459,56% bila dibandingkan dengan

target produksi jagung pada Tahun 2018

awal. Namun, bila dilihat dari target produksi

jagung Tahun 2018 yang baru, capaian produksi Tahun 2017 baru sebesar 78,23%.

Upaya yang akan dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk mencapai

target produksi jagung pada Tahun 2018 yang baru yaitu dengan masih menjalankan

Gerakan UPSUS padi, jagung dan kedelai. Untuk menunjang hal tersebut, maka

dilaksanakan program dan kegiatan Tahun 2018 yaitu sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan,

melalui kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia lainnya seluas 69.000 ha

di 15 Kabupaten/Kota dan Lahan Eks Tambang.

b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian, melalui

Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian

(Alat Tanam jagung) di 17 Kabupaten/Kota.

1.1.3 Produksi Kedelai

Capaian kinerja produksi kedelai

pada Tahun 2017 lebih kecil dari

target produksi Tahun 2017

disebabkan karena faktor jaminan

harga jual di tingkat petani dan faktor

iklim yang kurang mendukung.


Grafik 1.12 Capain Produksi Kedelai Tahun 2017 terhadap realisasi Produksi Kedelai tahun 2016

Grafik 1.13 Perbandingan Produksi Kedelai Tahun 2013 s.d 2017

Capaian kinerja produksi pada Tahun

2017 berdasarkan Angka Sementara

(ASEM) Tahun 2017. Capaian produksi

kedelai Tahun 2017 sebesar 11.792

Ton atau 11.599 ton lebih kecil

dibandingkan dengan realisasi Tahun

2016. Hal ini dikarenakan adanya

penurunan luas panen yang

disebabkan oleh :

- Adanya anomali iklim sehingga terjadi kemunduran jadwal tanam di beberapa

Kabupaten.

- Ada beberapa Kabupaten yang tidak bisa melaksanakan penanaman kedelai

karena pada saat pengajuan proses yang terlalu sulit.

Perbandingan capaian produksi pada tahun 2017 dan beberapa tahun terakhir

dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.5 Perbandingan Capaian Produksi Kedelai terhadap Target Produksi Tahun 2013-2017

Tahun Produksi Kedelai

(Ton BK)

Target Capaian %

13.516 5.140 38,03 13.516

15.886 12.550 79,00 15.886

16.459 16.818 102,18 16.459

17.317 23.391 135,08 17.317

18.219 11.792 64,72 18.219

Capaian persentase produksi kedelai

dari tahun 2013 s.d 2017 ,meningkat

tajam. Namun, pada tahun 2017

capaian persentase produksi kedelai

mengalami penurunan. Hal ini

dikarenakan, antara lain :

1. Petani lebih suka menanam jagung

daripada kedelai karena jaminan harga pasar lebih jelas serta kesulitan untuk

pemasaran hasil panen kedelai.

2. Benih kedelai tersedia tidak tepat waktu.

3. Pengetahuan petani dalam budidaya kedelai yang baik dan benar masih rendah.

4. Adanya serangan Organisme Penggangu Tanaman (OPT).

5. Pemerintah baru mengeluarkan Harga Eceran tertinggi (HET) pada pertengahan


Grafik 1.14 Perbandingan Produksi Kedelai Realisasi Tahun 2017 dan

Target Tahun 2018

tahun yang menyebabkan terjadi pergeseran jadwal tanam kedelai sehingga

banyak petani yang mundur.

Grafik perbandingan capaian produksi kedelai tahun 2017 dan target produksi

kedelai tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Capaian produksi tahun

2017 lebih kecil dibandingkan

dengan target tahun 2018

(61,52%). Untuk mencapai target

kinerja produksi kedelai di atas

masih dengan dukungan Gerakan

Upaya Khusus Padi, Jagung, Kedelai

melalui Dana APBN dalam bentuk

program dan kegiatan, yaitu Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu

Hasil Tanaman Pangan, melalui kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka

Kacang dan Umbi, berupa kegiatan Fasilitas Penerapan Budidaya Kedelai seluas

15.000 ha di 11 Kabupaten/Kota, yaitu Kabupaten Pali, Musi Banyuasin, Musi Rawas,

OKI, Banyuasin, OKU Timur, Musi Rawas Utara, Muara Enim, Lahat, Kota Pagar

Alam, dan Lubuk Linggau.


Untuk mewujudkan tujuan kedua dari misi pertama telah ditetapkan 1 (satu) sasaran

strategis. Dalam tahun 2017 telah dilaksanakan upaya pencapaian 1 (satu) sasaran

dengan tingkat pencapaian dijelaskan di bawah ini :

Perkebunan merupakan salah satu sub sektor yang sangat penting dan strategis

dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan. Di samping

menjadi sumber pendapatan lebih dari 1,2 juta kepala keluarga beserta keluarganya atau

sekitar 4,8 juta penduduk Sumatera Selatan. Luas areal perkebunan Provinsi Sumatera

Selatan tahun 2016 seluas 2,8 juta ha dengan produksi 4,7 juta ton dan menurut data

BPS tahun 2017 nilai ekspor produk Perkebunan komoditi karet sebesar US$ 2.064,54

juta dan kelapa sawit sebesar US$ 181,90 juta. Indikator kinerja yang digunakan dalam

pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai

berikut :



1. - Produksi Karet Ton 1.200.000 1.095.088 91,26

- Produksi Kelapa Sawit Ton 2.280.000 3.287.999 144,21

- Produksi Kelapa Ton 62.000 75.469 121,72

- Kopi Ton 144.000 192.522 133,70

Capaian indikator kinerja dari sasaran Meningkatnya produksi, produktivitas, komoditas

unggulan perkebunan adalah sebagai berikut :

2.1.1 Produksi Karet

Perkebunan karet merupakan salah satu komoditas unggulan di Provinsi

Sumatera Selatan. Di tahun 2017, total luas areal karet di Sumatera Selatan mencapai

1.321.477 Ha yang tersebar di seluruh 17 Kabupaten/Kota dan hampir sekitar 95%

merupakan tanaman rakyat dengan total produksi sekitar 1.095.088 ton crumb rubber

dengan mayoritas produksi terbesar di Kabupaten Muara Enim sebesar 161.439 ton

dari luas areal 148.377 Ha dan Musi Rawas dengan produksi sebesar 134.453 ton dari

luas areal 133.009 Ha.

Produksi Perkebunan Karet dari target sebesar 1.200.000 ton terealisasi

TUJUAN 2 DARI

MISI PERTAMA

Meningkatkan Produksi dan Produktivitas

Komoditas Perkebunan

2.1

Meningkatnya Produksi, Produktivitas Komoditi Unggulan Perkebunan dan Pendapatan Petani


Grafik 2.15 Perbandingan Produksi Karet Tahun 2016 dan 2017

sebesar 1.095.088 ton atau tercapai sebesar 91,26%. Penurunan produksi terjadi

karena :

1. Banyak tanaman karet memasuki fase tidak produktif (tanaman tua) sehingga

produksinya menurun.

2. Peremajaan tanaman yang telah dilakukan belum memasuki fase produksi.

3. Rendahnya harga karet mendorong petani untuk beralih komoditi.

Upaya peningkatan produksi selama Tahun 2017 telah dilaksanakan kegiatan

yaitu :

1. Bantuan Benih Karet Unggul sebanyak 1.687.500 batang

2. Bantuan Sarana produksi antara lain : pupuk, pestisida, alat panen karet, kegiatan

bantuan sarana produksi melalui kegiatan peremaajaan dan pengembangan karet

rakyat seluas 3.375 ha.

3. Bantuan alat pengolahan karet antara lain : gerobak dorong, pembeku latek, bak

pembeku dan bantuan alat pasca panen karet antara lain, mangkok sadap, talang

sadap, pisau sadap, timbangan duduk dan cincin mangkok.

4. Bantuan unit pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan (UPH) unit pengolah

hasil karet (Bangunan UPH).

Data tahun 2016 luas areal Karet seluas 1.312.495 Ha meningkat pada tahun

2017 seluas 1.321.477 Ha atau meningkat 0.99%. Total produksi sedikit meningkat jika

dibandingkan dengan tahun 2016 yang produksinya sebesar 1.099.399 ton jika

dibandingkan dengan produksi tahun 2017 sebesar 1.093.011 ton atau meningkat

sebesar 0,12%.

Pada Tahun 2016 target produksi

karet 1.180.000 ton terealisasi 1.047.530

ton atau 88,77%. Produksi perkebunan

karet tahun 2015 sebesar 1.099.399 ton

menurun di tahun 2016 menjadi

1.093.011 ton atau menurun 6.388 ton,

hal ini diakibatkan dari kemarau, masih

rendahnya harga komoditi serta masih

rendahnya penggunaan bibit unggul serta beralih dari komoditi karet ke komoditi

kelapa sawit.

Produksi perkebunan karet sampai tahun 2016 mencapai 1.093.011 ton dan

diharapkan pada tahun 2017 produksi perkebunan karet mencapai 1.200.000 ton,

melalui kegiatan peremajaan dan pengembangan karet rakyat, terus melakukan

pembinaan-pembinaan dalam melakukan Good Agriculture Practices (GAP),

pengawasan peredaran benih, membantu penanggulangan terhadap hama dan


Grafik 2.16 Perbandingan Produksi Kelapa Sawit Tahun 2014 - 2017

penyakit tanaman karet serta memberikan bantuan sarana produksi seperti pupuk

untuk meningkatkan produksi perkebunan karet.

Jika dibandingkan selama tahun 2015 – 2017 terjadi fluktuasi kenaikan produksi

karet seiring dipengaruhi harga serta kondisi iklim. Selain dipengaruhi oleh pasar

internasional, harga karet pun sangat dipengaruhi oleh kualitas karet. Para petani bisa

memperbaiki kualitas karet sehingga harga yang didapatkan bisa lebih tinggi. Mutu

karet harus di jaga begitu juga dengan kadar kering karet sangatlah mempengaruhi

harga jualnya. Untuk meningkatkan harga, penyediaan pasar dengan mendorong

industri hilir dalam negeri antara lain pabrik ban, aspal karet dan sebagainya akan dapat

memperbaiki harga ditingkat petani sehingga tidak tergantung pada pangsa ekspor lagi.

Capaian produksi karet tahun 2016 sebesar 1.093.011 ton diharapkan sampai

tahun 2018 sebesar 1.250.000 ton dengan terus melakukan bantuan benih bermutu

untuk perluasan dan peremajaan, melakukan intensifikasi dengan memberikan bantuan

sarana produksi (pupuk dan sebagainya), menstabilkan harga komoditas karet serta

pembinaan petani (good agriculture practices).

Dalam pemanfaatan lahan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hijau atau

berkelanjutan telah dibuat master plan rencana induk pembangunan perkebunan

mengacu pada Peraturan Gubernur Sumatera Selatan nomor 21 Tahun 2017 tentang

Rencana Induk Pertumbuhan Ekonomi Hijau Provinsi Sumatera Selatan.

2.1.2 Produksi Kelapa Sawit

Komoditas Kelapa Sawit terus berkembang di Provinsi Sumatera Selatan. Saat

ini komoditas kelapa sawit merupakan komoditas perkebunan terbesar di Sumatera

Selatan setelah karet. Di tahun 2017 komoditas kelapa sawit telah mencapai luas areal

seluas 1.118.054 Ha dengan total produksi 3.287.999 ton Crude Palm Oil (CPO).

Pada Tahun 2017 target

produksi kelapa sawit sebesar

2.280.000 ton terealisasi sebesar

3.287.999 ton atau 144,21%. Data

tahun 2015 luas areal Kelapa Sawit

seluas 985.103 Ha meningkat pada

tahun 2016 seluas 1.118.054 Ha atau

meningkat 0.88%. Total produksi sedikit meningkat jika dibandingkan dengan tahun

2015 yang produksinya sebesar 2.622.189 ton jika dibandingkan dengan produksi tahun

2016 sebesar 3.267.888 ton atau meningkat sebesar 0,80%. Secara umum pencapaian

terhadap sasaran sudah tercapai dengan baik, tercapainya target produksi dipengaruhi

oleh :


a) Meningkatnya luas areal kelapa sawit;

b) Banyaknya tanaman yang telah memasuki fase tanaman menghasilkan;

c) Harga komoditi kelapa sawit yang cenderung naik seiring dengan membaiknya

harga CPO di tingkat eksport. Harga Komoditi Kelapa Sawit bila dibandingkan

dengan tahun 2015 ada peningkatan harga rata-rata dari Rp. 1.667,47/kg Tandan

Buah Segar (TBS) (tahun ke 10-20) menjadi Rp.1.844,67/kg TBS pada tahun 2017

serta peningkatan harga jual CPO dari tahun 2016 Rp.7.629,08 menjadi

Rp. 8.280,93 pada tahun 2017. Penentuan harga TBS dilaksanakan setiap 2

minggu sekali setiap minggu kedua dan minggu ketiga setiap bulannya melalui

kegiatan penetapan harga TBS.

Produksi perkebunan kelapa sawit meningkat 20.102 ton ditahun 2017 jika

dibandingkan dengan tahun 2016 diakibatkan makin baiknya harga Tandan Buah Segar

(TBS) yang diakibatkan juga dengan meningkatnya harga CPO di tingkat ekspor.

Produksi perkebunan kelapa sawit sampai dengan tahun 2016 mencapai 3.267.888 ton

CPO dan diharapkan pada akhir tahun 2017 produksi perkebunan kelapa sawit

mencapai 3.287.990 ton CPO hingga target di akhir tahun 2018 sebesar 2.300.000 ton

CPO.

Untuk terus meningkatkan produksi

terus dilakukan pengembangan kelapa

sawit rakyat, pembinaan-pembinaan

dalam melakukan Good Agriculture

Practices (GAP), melakukan

pengawasan peredaran benih/bibit

kelapa sawit palsu, menjaga kestabilan

harga, memberikan bantuan benih

kelapa sawit unggul serta terus

melakukan koordinasi dengan

stakeholder untuk pelaksanaan kegiatan revitalisasi perkebunan dalam rangka

peremajaan tanaman kelapa sawit rakyat.

Selama tahun 2013 – 2017, pertumbuhan areal kelapa sawit meningkat

sebesar 6,17%, dari total areal kelapa sawit pada tahun 2013 seluas 928.223 Ha

menjadi 1.118.054 Ha pada tahun 2017 (angka sementara). Penambahan luas areal

tersebut juga berbanding lurus dengan peningkatan produksi CPO dari tahun 2013

sebanyak 2.463.388 Ton CPO meningkat menjadi 3.287.990 ton CPO pada tahun

2017. Peningkatan luas areal dan produksi kelapa sawit dipengaruhi juga dengan telah

dilaksanakan kegiatan Revitalisasi Perkebunan Kelapa Sawit dengan pola Kemitraan

seluas 120.504,09 Ha dengan 22.348 kk petani yang telah dilaksanakan peremajaan.


Grafik 2.17 Perbandingan Produksi Kelapa Tahun 2015 - 2017

Dalam pemanfaatan lahan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hijau atau

berkelanjutan telah dibuat master plan rencana induk pembangunan perkebunan

mengacu pada Peraturan Gubernur Sumatera Selatan nomor 21 Tahun 2017 tentang

Rencana Induk Pertumbuhan Ekonomi Hijau Provinsi Sumatera Selatan.

2.1.3 Produksi Kelapa

Komoditas kelapa tidak seperti

komoditas karet dan kelapa sawit yang

diusahakan dalam skala perkebunan

besar. Banyak tanaman kelapa yang

hanya merupakan tanaman

perkarangan sehingga produksinya

tidak optimal. Produksi Kelapa dari

target capaian sebesar 50.000 ton copra

terealisasi sebesar 75.469 ton copra

atau terealisasi sebesar 150,94%.

Data tahun 2015 luas areal Kelapa seluas 62.330 Ha meningkat pada tahun

2016 seluas 66.468 Ha atau meningkat 0.88% dan pada tahun 2017 menurun menjadi

66.444 ha.

Produksi Perkebunan Kelapa dari target capaian sebesar 50.000 ton terealisasi

sebesar 75.469 ton (150,93%). Secara umum pencapaian terhadap sasaran sudah

tercapai dengan baik, tercapainya target produksi dipengaruhi oleh Penurunan target

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Kondisi

perkelapaan di Sumatera Selatan ditinjau dari luas areal dan produksi relatif stabil atau

tidak mengalami kenaikan atau penurunan secara signifikan.

Untuk terus meningkatkan produksi terus dilakukan pengembangan kelapa,

pembinaan-pembinaan dalam melakukan Good Agriculture Practices (GAP),

melakukan pengawasan peredaran benih/bibit kelapa, menjaga kestabilan harga,

memberikan bantuan benih kelapa unggul serta terus melakukan koordinasi dengan

stakeholder untuk pelaksanaan kegiatan revitalisasi perkebunan dalam rangka

peremajaan tanaman kelapa.

Selama tahun 2014 – 2017, pertumbuhan areal kelapa menurun sebesar

1,25%, dari total areal kelapa pada tahun 2014 seluas 68.157 Ha menjadi 66.444 Ha

pada tahun 2017 (angka sementara). Penurunan luas areal tersebut tidak berbanding

lurus dengan peningkatan produksi copra dari tahun 2014 sebanyak 63.008 Ton copra

meningkat menjadi 75.469 ton copra pada tahun 2017. Penurunan luas areal kelapa

dipengaruhi oleh tanaman rusak atau tanaman tua yang telah diremajakan sedangkan


Grafik 2.18 Perbandingan Produksi Kopi Tahun 2015 - 2017

peningkatan produksi dipengaruhi oleh pergeseran atau mutasi tanaman yang belum

menghasilkan (TBM) menjadi tanaman yang menghasilkan (TM).

Upaya untuk meningkatkan produksi perkebunan kelapa, perlu terus

memberikan

a) Bantuan bibit kelapa yang unggul.

b) Pengalokasian pupuk bersubsidi yang lebih besar untuk perawatan/ pemeliharaan

pada komoditi kelapa tersebut.

Produksi Perkebunan kelapa menurun sebesar 790 ton ditahun 2017.

Permasalahan masih banyak tanaman kelapa yang sudah tua dan juga tanaman kelapa

banyak yang hanya merupakan tanaman perkarangan sehingga produksinya tidak

begitu meningkat secara optimal. Peningkatan produksi dapat terus dilakukan dengan

memberikan bantuan pupuk serta melakukan peremajaan kelapa yang telah tua

diharapkan dapat meningkatkan produksi mendatang.

Kelapa yang sudah tua dan tidak produktif lagi, melakukan pembinaan-

pembinaan dalam melakukan Good Agriculture Practices (GAP) serta memberikan

bantuan saprodi seperti pupuk untuk meningkatkan produksi kelapa.

2.1.4 Produksi Kopi

Komoditas kopi Sumatera Selatan sebagian besar tumbuh di daerah dataran

tinggi seperti di Kota Pagar Alam, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Lahat,

Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten OKU Selatan. Saat ini Luas areal kopi Robusta

di Sumatera Selatan merupakan yang terbesar di Indonesia. Namun produksi yang

dihasilkan belumlah optimal dikarenakan tanaman kopi yang ada sudah banyak yang

masuk fase tanaman tua dan tanaman yang rusak.

Produksi perkebunan kopi dari target

capaian sebesar 112.000 ton teralisasi

sebesar 192.522 ton (157,80%). Target

telah tercapai dengan baik hal ini

disebabkan karena terjadinya penurunan

target Produksi dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) mengingat anggaran

yang tersedia untuk pembangunan

perkebunan sangat minim.

Selama tahun 2017 telah dilaksanakan kegiatan intensifikasi tanaman kopi

rakyat 800 Ha di Kabupaten OKU selatan, Lahat, Empat Lawang dengan memberikan

bantuan pupuk NPK 400 kg, gunting pangkas 800 buah dan feromon 16.000 set.


Untuk meningkatkan produksi kopi, dapat dilaksanakan peremajaan kopi rakyat

dengan cara sambung pucuk (rejuvinasi). Selain cepat menghasilkan, peremajaan

sambung pucuk juga dapat meningkatkan produksi kopi hampir 2 (dua) kali lipat dari

tanaman kopi biasa.

Produksi Perkebunan Kopi mengalami penurunan 53.493 ton ditahun 2016

diakibatkan banyaknya tanaman kopi yang sudah tua dan kurang produksi

menyebabkan penurunan produksi kopi. Selain itu banyaknya tanaman kopi rakyat

yang tidak terawat dengan baik sehingga produksinya menjadi tidak maksimal. Untuk

itu perkebunan Kopi perlu extra perhatian agar kedepan lebih fokus dalam peremajaan

dan intensifikasi (pemberian pupuk dsb) agar produksi dapat ditingkatkan.

Produksi perkebunan kopi sampai dengan tahun 2017 mencapai 192.522 ton

dan diharapkan pada akhir tahun 2018 terus melakukan kegiatan peremajaan dan

sambung pucuk (rejuvinasi) tanaman kopi dengan kopi unggul, mengembangkan

tanaman kopi Somatic Embriogenesis (SE), melakukan pembinaan-pembinaan dalam

melakukan Good Agriculture Practices (GAP) serta membantu penanggulangan

terhadap hama penggerek buah kopi.

Selama tahun 2014 – 2017 terjadi penurunan produksi kopi. Dari total produksi

kopi tahun 2014 sebanyak 135.288 ton mengalami peningkatan menjadi 192.522 ton

pada tahun 2017. Peningkatan produksi ini diakibatkan banyaknya tanaman kopi yang

sudah memasuki fase menghasilkan sehingga produksinya naik, berdasarkan data

tanaman kopi yang menghasilkan di tahun 2017 mencapai 210.755 Ha. Hal ini dapat

dilihat dari peningkatan produktivitas tanaman kopi dari tahun 2017 produksi kopi

sebesar 0,91 ton/Ha/Tahun dan mengalami penurunan menjadi 0,53 Ton/Ha/Tahun di

tahun 2015.

Peningkatan produksi ini dapat dilaksanakan dengan kegiatan peremajaan kopi

dalam skala besar agar peningkatan produktivitas kopi dapat terus meningkat. Selain

itu, untuk meningkatkan pendapatan petani dilaksanakan juga diversifikasi tanaman

kopi rakyat dengan tanaman kakao sehingga petani diharapkan mendapatkan

tambahan penghasilan bulanan dari tanaman kakao.


Grafik 3.19 Target dan Realisasi Produksi Kayu Hutan

Tanaman Industri (HTI) Tahun 2017

Untuk mewujudkan tujuan ketiga dari misi pertama telah ditetapkan 1 (satu) sasaran



Produktivitas sumber daya hutan di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 mampu

menyediakan bahan baku bagi industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu dan penggerak

ekonomi, secara terus menerus dan lestari. Indikator kinerja yang digunakan dalam


berikut :



- Produksi Kayu dari Kayu Hutan Tanaman Industri

Juta M3 / Tahun

4,25 6,29 148

Capaian indikator kinerja dari sasaran meningkatkan produktivitas sumber daya hutan


3.1.1 Produksi Kayu dari Hutan Tanaman Industri

Dalam RPJMD, Produksi

Hutan Tanaman Industri (HTI) pada

tahun 2017 di targetkan sebesar

4.250.000 m3. Realisasi produksi

HTI Tahun 2017 sebesar

6.292.370,79 m3 sehingga capaian

indikator kinerja Produksi Kayu dari

Hutan Tanaman telah tercapai sebesar

148,00%.

Produksi kayu ini seluruhnya berasal dari kegiatan penebangan hutan tanaman.

Target penanaman HTI di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2017 seluas ±

176.625,89 Ha dengan realisasi penanaman seluas ± 56.960,69 Ha (32,25%).

Pengusahaan/pemanfaatan hutan alam produksi sejak 1970 s/d 1990 memberikan

TUJUAN 3 DARI

MISI PERTAMA

Mewujudkan Ketersediaan Bahan Baku Bagi Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu dan

Penggerak Ekonomi

3.1

Meningkatkan Produktivitas Sumber Daya Hutan


Grafik 3.20 Perbandingan Tahun 2014 s.d 2017 Produksi Kayu

Hutan Tanaman Industri (HTI) di Prov.Sumsel

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

2014 2015 2016 2017

4,12

4,93

4,10

6,29

Prod

uksi

Kay

u (J

uta

M3/

Thn)

Capaian Indikator Produksi Kayudari Hutan Tanaman Tahun 2014-2017

Produksi Kayu (Juta M3/Tahun)

devisa terbesar kedua setelah migas, mendukung pertumbuhan industri perkayuan

nasional, menyerap tenaga kerja terutama tenaga-tenaga tidak terampil (Labor

Intensive) dan membuka isolasi daerah-daerah pedalaman yang sangat diperlukan

dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Sejak tahun 1990, kebutuhan bahan baku

industri perkayuan tersebut tidak mungkin lagi dipenuhi dari penebangan Hutan Alam

Produksi. Oleh karena itu, perlu kebijakan Pemerintah untuk meningkatkan

produktivitas kawasan hutan produksi melalui pembangunan Hutan Tanaman Industri

(HTI) dan telah dimulai sejak tahun 1990.

Produksi hutan tanaman industri disini dimaksudkan adalah produksi hasil

hutan dari hutan tanaman industri (HTI). Kegiatan penanaman HTI di Provinsi

Sumatera Selatan telah dimulai sejak Tahun 1989. Pada tahun 2017 terdapat 18

(delapan belas) pemegang IUPHHK-HTI dengan luas konsesi 1.293.968 Ha. Data

produksi hasil hutan pada Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2017 dapat dilihat pada

tabel dan Grafik berikut:

Tabel 3.6 Produksi Hasil Hutan

Berdasarkan data pada tabel 3.2 dan grafik di atas, produksi kayu dari Hutan Tanaman

Industri di Provinsi Sumatera Selatan periode 2014 – 2017 berfluktuasi. Terdapat

kenaikan produksi kayu Hutan Tanaman Industri pada tahun 2017 dikarenakan

sebagian besar pemegang HTI melakukan penebangan pada areal tanaman pokok

HTI, tidak lagi penebangan hutan alam (landclearing).

Namun bila diperhatikan realisasi tanaman tahun 2017, cukup kecil yaitu hanya

32,25% dari target yang direncanakan. Hal ini disebabkan adanya perubahan

kebijakan pemerintah terkait pengelolaan gambut yang melarang pemegang HTI

melakukan penanaman pada areal HTI yang indikatif gambut, sebagaimana ditetapkan

dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.14/MenLHK/

Setjen/Kum.1/2/2017 tanggal 9 Pebruari 2017 tentang Tata Cara Inventarisasi dan

Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut.

No. Tahun Luas

Tebangan (Ha)

Volume Tebangan

(M³)

1 2014 62.037,25 4.125.984,15

2 2015 72.999,54 4.933.474,28

3 2016 99.469,71 4,095.339,23

4 2017 56.960,69 6.292.370,79

Jumlah 291.467,19 19.447.168,45


Grafik 3.21 Perbandingan Capaian Produksi HTI dan Target RPJMD Tahun 2014-2017

Grafik 3.22 Perbandingan Capaian Produksi HTI dan Target Kementerian Tahun 2017

6,29

33,00

19,06

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

Pro

du

ksi K

ayu

(Jut

a M

3/Th

n)

Perbandingan Target Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap Capaian Produksi Kayu dari

Hutan Tanaman Provinsi. Sumsel Tahun 2017

Realisasi 2017 Target Nasional 2017 Capaian Kinerja (%)

Berdasarkan grafik

produksi kayu dari hutan

tanaman dari Tahun 2014

sampai dengan Tahun

2017 telah dicapai sebesar

19.447.168,45 M3, dan

apabila dibandingkan

dengan target jangka

menengah yang terdapat

dalam dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Selatan periode 2013-2018 dengan total

sebesar 25.250.000,00 M3, maka Produksi Kayu dari Hutan Tanaman baru tercapai

sebesar 76,99% dimana Tahun 2017 merupakan tahun keempat pelaksanaan

Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana

ditampilkan dalam grafik diatas.

Sedangkan,

Perbandingan realisasi capaian

kinerja Produksi Kayu dari

Hutan Tanaman Tahun 2017

sebesar 19.447.168,45 M3bila

dibandingkan dengan Target

Produksi Kayu dari Hutan

Tanaman Tahun 2017

Kementerian Lingkungan Hidup

dan Kehutanan sebesar 33 Juta

M3/Tahun, maka pada Tahun 2017 Provinsi Sumatera Selatan berkontribusi sebesar

19,06% terhadap target nasional tersebut, sebagaimana ditampilkan dalam grafik.

Upaya pencapaian sasaran kinerja produksi hasil hutan tidak terlepas dari

dukungan program dan kegiatan yang dilaksanakan Provinsi Sumatera Selatan Tahun

2017, sebagaimana diuraikan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2017 dan Rencana

Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2017, yaitu Program Peningkatan Target Penanaman

Hutan yang meliputi 1 (Satu) kegiatan, yaitu Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Industri

Hasil Hutan dengan anggaranRp. 40.260.000,- dan realisasi keuangan

Rp. 38.690.000,- atau 96,10% dan realisasi fisik 100,00%.


Grafik 4.23 Produksi Daging Tahun 2017

Grafik 4.24 Perbandingan Produksi Daging Per tahun

Untuk mewujudkan tujuan empat dari misi pertama telah ditetapkan 1 (satu) sasaran



Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta

target dan capaiannya adalah sebagai berikut :



1. Produksi Daging Ton 77.750 76.519 98,42

2. Produksi Susu Liter 115.640 118.930 102,85

3. Produksi Telur Ton 85.152 71.303 83,74

Capaian indikator kinerja dari sasaran meningkatnya produksi hasil adalah sebagai

berikut :

4.1.1 Produksi Daging

Capaian produksi daging pada tahun

2017 ditargetkan 77.750 ton dan

terealisasi mencapai 76.519 ton

(98,42%). Adapun capaian produksi

daging sebanyak 76.519 ton tersebut terdiri dari

daging sapi sebesar 18.196 ton (94,73%),

daging kerbau 1.028 ton (99,04%), daging kambing 1.486 ton (91,17%), daging domba

210 ton (100%), daging babi 766 ton (174,09%), daging ayam buras 10.575 ton

(115,78% dari porsi sasaran), daging ayam ras petelur 4.791 ton (70,21%), daging

ayam ras pedaging 37.376 ton (99,25%) dan daging itik sebesar 2.091 ton (130,04%).

Produksi daging yang sangat

menonjol terdapat pada ayam ras

pedaging yaitu 37.376 ton. Hal ini

dikarenakan jumlah konsumsinya

yang terbanyak dan harga relative

terjangkau. Hampir setiap daerah

TUJUAN 4 DARI

MISI PERTAMA

Meningkatkan Produksi Peternakan Untuk Mendukung Peningkatan Pendapatan

Peternak

4.1

Meningkatnya Produksi Daging


Grafik 4.25 Perbandingan Capaian Produksi DAGING Tahun 2015, 2016, 2017 dan target tahun 2018

Kabupaten/Kota terdapat peternak yang memelihara ayam ras pedaging, sehingga

dapat diperoleh dengan mudah.

Untuk capaian total produksi daging ternak ini diperoleh melalui pengembangan

perbibitan didaerah sentra antara lain berupa usaha penggemukan sapi potong, jalinan

kerjasama kemitraan dengan perusahaan unggas dan peningkatan skala usaha

pemeliharaan ternak. Pencapaian produksi daging ini didukung potensi sumber daya

alam dan sumber daya manusia yang memadai baik kualitas pelayanan petugas

maupun kualitas peternak itu sendiri.

Selanjutnya capaian indikator kinerja tahun 2017, jika dibandingkan dengan

tahun 2015, 2016 dan 2017 serta target tahun 2018 dapat dilihat pada grafik berikut

ini:

Pencapaian produksi daging

tahun 2017 meningkat 3,22% (2.392 ton)

dibanding tahun 2016 dan dari tahun

2016 meningkat 7,34% (5.074 ton)

dibandingkan tahun 2015, sedangkan

jika dibandingkan tahun 2018 baru mencapai

92,95% terhadap porsi sasaran. Produksi

daging tahun 2016 dan 2017 masih di dominasi oleh produksi daging ayam ras

pedaging dan sapi potong.

Upaya untuk mencapai sasaran target 2018 melalui pembinaan kelembagaan

peternakan antara lain : peningkatan populasi dan produktivitas ternak, pembinaan

kelompok tani dengan dukungan petugas Sarjana Membangun Desa (SMD) dan

Petugas Penyuluh Lapangan (PPL). Disamping itu upaya lainnya dengan

mengoptimalkan kegiatan pelayanan kesehatan hewan melalui Program Pencegahan

dan Penanggulangan Penyakit Hewan/Ternak.

Pengambilan Sampel daging, Pengujian Cemaran Mikroba dan Hasil Pemeriksaan Mikroba


Grafik 4.26 Produksi Susu Tahun 2017

Grafik 4.27 Produksi Susu Per Jenis Ternak (Liter) Tahun 2017

Grafik 4.28 Perbandingan Capaian Produksi SUSU Tahun 2015, 2016, 2017 dan Target tahun 2018

4.1.2 Produksi Susu

Capaian produksi susu pada

tahun 2017 ditargetkan 115.640 liter

dan terealisasi mencapai 118.930 liter

(103,33%). Adapun produksi susu

sebanyak 118.930 liter tersebut terdiri

dari susu sapi perah sebesar 41.926

liter (103%), susu kerbau 57.042 liter

(102%) dan susu kambing Peranakan

Ettawa (PE) sebesar 19.961 liter (105%).

Peningkatan Produksi Susu segar sampai dengan tahun 2017 cukup baik,

namun produksi susu belum dapat memenuhi kebutuhan dalam provinsi, karena

kebutuhan susu dipenuhi oleh pasokan susu olahan dari luar provinsi. Pencapaian

produksi susu segar diperoleh melalui Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

yang terdiri dari kegiatan prioritas yaitu : Kegiatan Pengembangan ternak perah di

Kabupaten Musi Rawas, Banyuasin, dan PALI, pelestarian plasma nutfah kerbau rawa

di Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Banyuasin.

Produksi susu segar asal

ternak di dominasi susu kerbau

perah 57.042 liter atau 102 %. Hal

ini dikarenakan jumlah populasi

kerbau rawa tipe perah yang cukup

banyak, terdapat di Kabupaten Ogan

Komering Ilir 10.997 ekor dan di

Kabupaten Lahat 4.937 ekor. Sedangkan produksi susu sapi perah dan kambing PE

masih relative kecil, dikarenakan pemeliharaan ternak ini masih bersifat introduksi

pengembangan budidayanya yang terdapat di Kabupaten Banyuasin, Musi Rawas dan

Kota Pagaralam. Kebutuhan akan konsumsi susu masih dipenuhi melalui pasokan

susu olahan dari luar Provinsi.

Pencapaian produksi susu

tahun 2017 meningkat 15,86%

(16.280 liter) dibanding tahun 2016

dan dari tahun 2016 meningkat

14,24% (12.792 liter) dibandingkan

tahun 2015. Sedangkan jika


Grafik 4.29 Capaian Produksi telur

dibandingkan tahun 2018, capaian produksi susu baru mencapai 93,49% dari target

porsi yang ditetapkan. Pencapaian produksi susu tahun 2015 di dominasi oleh sapi

perah, namun untuk tahun 2016 dan 2017 produksi susu segar di dominasi oleh ternak

kerbau rawa bertipe perah.

Upaya untuk mencapai sasaran target susu tahun 2018 melalui pembinaan

kelembagaan peternakan antara lain : pembinaan kelompok tani melalui perbaikan

managemen kelembagaan, budidaya dan pakan. Disamping itu upaya lainnya dengan

mengoptimalkan kegiatan pencegahan penyakit ternak menular dan pelayanan

kesehatan hewan melalui Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Hewan Menular Strategis (PHMS) serta Zoonosis.

4.1.3 Produksi Telur

Capaian produksi telur pada tahun 2017 ditargetkan 85.152 ton dan terealisasi

mencapai 71.303 ton (84,57%). Adapun produksi telur sebanyak 71.303 ton tersebut

terdiri dari telur ayam buras sebesar 4.894 ton (60,70%), telur ayam ras petelur 58.452

ton (83,73%) dan telur Itik sebesar 7.957 ton (109,29%).

Produksi Telur sampai dengan tahun 2017 mengalami penurunan, sehingga

tidak dapat memenuhi kebutuhan dalam provinsi. Dari hasil pengumpulan data

diketahui ada peningkatan pada produksi telur itik. Dengan realisasi mencapai 7.957 ton

naik sekitar 677 ton (8,5 % dari target). Pencapaian produksi telur diperoleh melalui

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan yang terdiri dari kegiatan prioritas

yaitu : Kegiatan Pembinaan ternak Unggas dan pelestarian plasma nutfah ternak Itik

Pegagan di Kabupaten Ogan Ilir. Peternak itik sudah dapat mandiri melalui pola

kemitraan, sehingga pemerintah hanya melakukan pembinaan sanitasi kandang dan

penyuluhan pencegahan penyakit ternak.

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja produksi Telur serta capaian

kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada

grafik-grafik berikut ini.

Berdasarkan uraian dan tabel/grafik

diatas, bahwa produksi telur didominasi oleh

produksi telur ayam ras petelur yaitu 58.452

ton. Capaian produksi telur ini didukung oleh

upaya pengembangan usaha ayam ras

petelur oleh pihak swasta dan kemitraannya

dengan peternak. Adapun daerah penghasil

produksi telur ayam ras ini terdapat di Kabupaten Banyuasin, diantaranya kemitraan

dengan PT. Sanjaya Farm. Sedangkan produksi telur Itik banyak dipasok daerah


Grafik 4.30 Perbandingan Capaian Produksi TELUR

Tahun 2015, 2016, 2017 dan Target tahun 2018

Pemulutan dan Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir, Lempuing OKI, Kabupaten Musi

Rawas di Tugu mulyo dan Talang Rejo. Kualitas Sumberdaya alam dan manusia di

daerah sentra tersebut sudah sangat memadai untuk pengembangan usaha Itik. Usaha

yang dilakukan oleh Provinsi Sumatera Selatan dalam mendorong pencapaian produksi

telur diantaranya melalui pembinaan sanitasi lingkungan peternakan dan penguatan

kelembagaan kemitraannya.

Pencapaian produksi telur tahun

2017 meningkat 1,91% (1.338 ton)

dibanding tahun 2016 dan dari tahun

2016 meningkat 2,70% (1.841 ton)

dibandingkan tahun 2015, sedangkan

jika dibandingkan tahun 2018 baru

mencapai 78,94% terhadap porsi sasaran.

Produksi telur ayam ras petelur baik untuk

memenuhi kebutuhan provinsi maupun untuk di pasok keluar provinsi. Upaya untuk

mencapai sasaran target Telur tahun 2018 melalui pembinaan kelembagaan

peternakan antara lain : pembinaan kemitraan Ternak Unggas melalui penguatan

kelembagaan, sanitasi perkandangan. Disamping itu upaya lainnya dengan

mengoptimalkan kegiatan pencegahan penyakit Flu burung dan pelayanan kesehatan

hewan melalui Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan.

Diharapkan hasil yang telah dicapai dapat di tingkatkan dimasa yang akan

datang, sehingga pembangunan sub sektor peternakan dapat terlaksana dan

berkembang sesuai rencana serta menjadi komoditas terdepan dalam pembangunan

ekonomi Sumatera Selatan.


Grafik 5.31 Target dan Realisasi Produksi Tangkap Sumsel Tahun 2017

Untuk mewujudkan tujuan lima dari misi pertama telah ditetapkan 2 (dua) sasaran

strategis. Dalam tahun 2017 telah dilaksanakan upaya pencapaian 2 (dua) sasaran dengan

tingkat pencapaian dijelaskan di bawah ini :

Indikator produksi perikanan tangkap dipengaruhi beberapa faktor diantaranya :

faktor alam yang tidak mendukung untuk melakukan penangkapan ikan (angin barat/badai),

selain itu juga adanya penambahan armada kapal untuk nelayan penangkap ikan.

Sedangkan Nilai Tukar Nelayan dipengaruhi oleh hasil tangkapan dan nilai tukar rupiah

terhadap nilai valuta asing.





1. Produksi Perikanan Tangkap Ton 96.485,4 190.100 197,02

2. Nilai Tukar Nelayan % 101 101,50 100,50

Capaian indikator kinerja dari sasaran meningkatnya produksi perikanan tangkap adalah

sebagai berikut :

5.1.1 Produksi Perikanan Tangkap

Capaian target produksi

perikanan tangkap pada tahun 2017

sudah sangat baik, yaitu mencapai

197,02%, capaian ini melebihi target

dikarenakan adanya kebijakan

Kementerian Kelautan dan Perikanan

tentang larangan kapal-kapal asing

beroperasi di Indonesia dan

penertiban illegal fishing sehingga terjadi peningkatan stock sumberdaya ikan selain itu

peremajaan dan peningkatan kapasitas armada kapal juga turut berkontribusi terhadap

peningkatan produksi perikanan tangkap pada tahun 2017.

TUJUAN 5 DARI

MISI PERTAMA Peningkatan Produksi Perikanan

5.1

Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap

96.485,50

190.100 200.000,00

150.000,00

100.000,00

50,000,00

-


Grafik 5.32 Perbandingan Tahun 2014-2017 dan Target Tahun 2018 Produksi Tangkap


Grafik 5.33 Target dan Realisasi Nilai Tukar Nelayan Sumsel Tahun 2017

Realisasi produksi perikanan

tangkap tahun 2015 mengalami

penurunan dari tahun 2014 hal ini

disebabkan kondisi alam atau musim

yang tidak mendukung sehingga

frekuensi trip penangkapan menjadi

menurun. Sedangkan realisasi produksi

perikanan tangkap pada tahun 2016

dan 2017 dibandingkan tahun sebelumnya terus mengalami kenaikan, hal ini disebabkan

karena kondisi alam atau musim yang mendukung sehingga nelayan dapat melakukan

aktifitas penangkapan dengan maksimal. Di harapkan pada tahun 2018 angka ini dapat

meningkat lagi dengan adanya pengoptimalan pelayanan pada Pangkalan Pendaratan Ikan

(PPI) Sungsang melalui dana Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2018.

5.1.2 Nilai Tukar Nelayan

Realisasi Nilai Tukar Nelayan

(NTN) pada Tahun 2017 sudah melebihi

dari target yang sudah ditetapkan yaitu

sebesar 101,50 atau sebesar 100,50% dari

target 101 Ton. Pencapaian Realisasi NTN

ini disebabkan karena: 1. Tingginya jumlah produksi

penangkapan ikan yang dilakukan

oleh nelayan sehingga meningkatkan

pendapatan nelayan, hal ini disebabkan dengan peningkatan armada kapal

penangkapan ikan untuk nelayan dan nelayan semakin mudah dalam pengurusan

izin penangkapan ikan. 2. Biaya produksi (biaya nelayan untuk melakukan penangkapan) lebih rendah dari

pada jumlah pendapatan yang diterima oleh nelayan pada tahun 2017.

3. Musim yang mendukung untuk melakukan penangkapan ikan di laut sehingga

nelayan dapat melaut untuk menangkap ikan.

200.000,00

150,000.00

100,000.00

50,000.00

0.00

101,563.90 92,217.80

189,469.30 190,100.00

96,678.30

2014 2015 2016 2017 2018

REALISASI TARGET

101,50

101,20

100,90

100,60

100,30

100,00 TARGET REALISASI (*)

101,00

101,50


Grafik 5.34 Realisasi Tahun 2014-2017 dan Target Tahun

2018 Nilai Tukar Nelayan Provinsi Sumsel

Nilai Tukar Nelayan (NTN)

merupakan perbandingan antara jumlah

usaha/modal yang dikeluarkan dengan

jumlah yang didapatkan dalam menjalankan

usaha di bidang penangkapan ikan, artinya

jika angka tersebut menunjukkan nilai 100

maka perbandingan kedua hal tersebut

seimbang dan jika melebihi 100 maka itu menandakan nelayan telah mendapatkan

untung dan tentunya nilai kesejahteraan nelayan akan meningkat.

Nilai Tukar Nelayan pada 2014-2015 menunjukkan tren positif, hal ini dipengaruhi

oleh cuaca/musim penangkapan yang mendukung, biaya produksi penangkapan ikan

rendah dibandingkan pendapatan nelayan dan tingginya jumlah produksi penangkapan

ikan. Akan tetapi, NTN di tahun 2016 dan 2017 NTN mengalami penurunan hal ini

disebabkan karena dipengaruhi nilai tukar rupiah terhadap dolar yang terus melemah

selain itu dipengaruhi juga oleh membengkaknya jumlah usaha/modal yang dikeluarkan

oleh nelayan karena naiknya bahan bakar minyak dan fariabel penangkapan ikan.

Diharapkan pada tahun 2018 NTN dapat meningkat kembali dengan pengoptimalan

pengawasan sumber daya ikan dengan pengadaan kapal pengawas perikanan dan

pengoptimalan fasilitas Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) untuk

mengurangi Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing.





1. Produksi Perikanan Budidaya Ton 535.350 428.500 80,04

Capaian indikator kinerja dari sasaran meningkatnya produksi perikanan budidaya adalah

sebagai berikut :

5.2

Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya

2014 2015 2016

2017 2018

102

115,5 116,52

101,5

113 110 105 100

95 90

120 115

REALISASI

TARGET


Grafik 5.35 Target dan Realisasi Produksi Ikan Budidaya Sumsel

Tahun 2017

115

Grafik 5.36 Realisasi tahun 2014-2017 dan Target tahun 2018

Produksi Tangkap Provinsi Sumsel

5.2.1 Produksi Ikan Budidaya

Realisasi produksi perikanan

budidaya pada tahun 2017 sebesar

428.500 ton angka ini menunjukkan

capaiaan 100,05% dari target yang

diharapkan yakni sebesar 428.272 ton.

Realisasi produksi perikanan budidaya

pada tahun 2017 dapat mencapai target

dikarenakan: a. Tidak adanya perubahan iklim yang

ekstrim pada tahun 2017 sehingga sentra-sentra produksi perikanan seperti kolam air

deras di Musi Rawas, Lubuk Linggau dan OKUT dapat berproduksi sebagaimana

mestinya. b. Tidak adanya penyakit ikan yang menyebar secara luas pada kawasan produksi

perikanan, kalaupun ada hanya sifatnya lokal dan masih dapat diatasi oleh para

pelaku pembudidaya.

Meningkatnya produksi perikanan

budidaya pada tahun 2015 dipengaruhi

oleh intensifikasi yang dilakukan oleh

pembudidaya ikan. Sedangkan pada tahun

2016 mengalami penurunan produksi. Hal

ini disebabkan karena beberapa faktor

diantaranya yaitu beberapa sentra-sentra

produksi perikanan serperti di wilayah Musi

Rawas dan Lubuk Linggau tidak berproduksi secara optimal sampai pertengahan tahun

2016 karena adanya perbaikan saluran irigasi sehingga beberapa kawasan produksi tidak

mendapat pasokan air yang cukup serta adanya sebaran penyakit yang disebabkan karena

cuaca/musim yang tidak menentu sehingga menurunkan jumlah produksi budidaya.

Pada tahun 2017 terjadi peningkatan produksi perikanan budidaya dari 415,720.00

ton menjadi 428,500.00 ton, meski capaian ini lebih rendah dari tahun 2015 dan tahun

2014 namun hal ini telah menunjukkan upaya peningkatan produksi dibidang budidaya

mengalami peningkatan dengan adanya pengembangan sektor-sektor budidaya perikanan

yang strategis pada tahun 2017 melalui paket bantuan sarana dan prasarana budidaya

bagi para pelaku pembudidaya ikan.

TARGET REALISASI (*)

428.272

428.500 428.500 428.350 428.050 427.900 427.750 427.600 427.450 427.300 428.272

427.000 427.150

487.199

496.943

415.720

428.500 436.800

2014 2015 2016 2017 2018

550.000

500.000

450.0000

400.000

350.000

300.000


Untuk mewujudkan tujuan tujuh dari misi pertama telah ditetapkan 2 (dua) sasaran

strategis. Dalam tahun 2017 telah dilaksanakan upaya pencapaian 2 (dua) sasaran dengan

tingkat pencapaian dijelaskan di bawah ini :





1. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara

Orang 35.349 67.470 190,87

2. Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara

Orang 3.650.377 7.474.442 204,76

Capaian indikator kinerja dari sasaran meningkatnya kunjungan wisatawan yang datang

ke-sumsel adalah sebagai berikut :

6.1.1 Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara

Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara

pada tahun 2017 terealisasi sebanyak 67.470 orang

terhadap target 35.349 orang (190,87%), Hal ini

disebabkan yaitu :

Tahun 2017 kenaikan Wisatawan

Mancanegara adalah 5% dikarenakan proses

persiapan infrastruktur masih dalam proses

penyesuaian Asian Games 2018 dan destinasi dalam

perbaikan. Untuk tahun 2018 prediksi Wisatawan

Mancanegara akan lebih meningkat dipekirakan

20%. Hal ini dikarenakan semua fasilitas

insfrastruktur destinasi dan pendukung lainnya telah rampung. Disamping itu segala

cabang olahraga yang dipertandingkan akan dilakukan test event sampai dengan

pelaksanaan Asian Games 2018.

TUJUAN 6 DARI

MISI PERTAMA

Mewujudkan Sumsel Menjadi Destinasi Budaya dan Wisata yang Maju dan

Sejahtera

6.1

Meningkatnya Kunjungan Wisatawan yang Datang ke Sumsel

35.349

67.470

191%

-

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

Jumlah Kunjungan Wisatawan

Mancanegara Tahun 2017

35.349 67.470 191%

Target 2017 Realisasi 2017 %

Grafik 6.37 Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara


64,25767,470

105%

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

2016 2017 (Turun)

Capaian Realisasi Naik

Capaian Realisasi Kunjungan Wisatawan Mancanegara

Tahun 2016 - 2017

Grafik 6.39 Perbandingan Capaian Realisasi Jumlah Kunjungan

Wisatawan Mancanegara tahun 2016 dan tahun 2017

Perbandingan realisasi capaian indikator kinerja tahun 2017 dengan tahun 2016 adalah

sebagai berikut :

Jumlah kunjungan

wisatawan mancanegara pada

tahun 2017 terealisasi

sebanyak 67.470 orang,

sedangkan dibandingkan pada

tahun 2016 kunjungan

wisatawan mancanegara

terealisasi sebanyak 64,257

orang. Peningkatan kunjungan

wisatawan mancanegara

sebesar 3.213 orang (100%)

hal ini dikarenakan sering dilaksanakannya kegiatan pariwisata baik nasional maupun

internasional juga kegiatan event olahraga di Sumatera Selatan dan direct flight

internasional ke 2 tujuan kota besar Malaysia dan Singapura.

Perbandingan realisasi capaian indikator perbandingan realisasi tahun 2017 dengan target

tahun 2018 adalah sebagai berikut

Capaian indikator kinerja wisatawan mancanegara

sampai dengan tahun 2017 mencapai 67.470 orang

(190,87%) dan diharapkan pada akhir tahun 2018

melebihi target yang telah ditentukan. Provinsi

Sumatera Selatan akan melakukan kegiatan dalam

merealisasikan hal tersebut yaitu:

1. Melakukan Event-event yang berskala International

yang mendatangkan wisatawan mancanegara baik

di tingkat Kabupaten/Kota maupun yang dilakukan

oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

2. Direct flight internasional ke 2 tujuan

kota besar di Malaysia dan Singapura

(Kuala Lumpur dan Singapura).

Dengan adanya kegiatan kebudayaan dan pariwisata di seluruh stakeholder,

berdampak semakin banyaknya wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Sumatera

Selatan untuk memperkenalkan pariwisata Sumatera Selatan terutama menjelang

penyelenggaraan ASIAN GAMES 2018, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi

Sumatera Selatan kerap melakukan promosi baik di dalam maupun luar negeri. Hal ini

dilakukan untuk mempromosikan baik daya tarik wisata maupun event nasional dan

Grafik 6.38 Perbandingan Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara

tahun 2016 dan tahun 2017


Grafik 6.40 Perbandingan Capaian Realisasi Jumlah Kunjungan

Wisatawan Mancanegara tahun 2015 s.d 2017

internasional yang diselenggarakan di Sumatera Selatan. Penyelenggaraan event olah

raga bertaraf internasional yang kerap dilaksanakan di Jakabaring Sport City dan event-

event budaya serta musik lainnya menjadi alasan utama meningkatnya kunjungan

wisatawan mancanegara ke Sumatera Selatan.

Perbandingan realisasi capaian indikator perbandingan realisasi tahun 2017

dengan nasional sebagai berikut :

Realisasi Kunjungan Wisatawan

Mancanegara yang datang ke Sumatera Selatan

Tahun 2017 sebanyak 67.470 orang dari target

35.349 orang (190,87%) sedangkan realisasi

kunjungan Wisatawan Mancanegara secara

Nasional berdasarkan data dari Kementarian

Pariwisata sebanyak 835.408 orang dari target

sebanyak 1.002.333 orang (120%).

6.1.2 Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara

Jumlah kunjungan wisatawan nusantara pada tahun 2017 terealisasi sebanyak

7.474.442 orang terhadap target 3.650.377 orang (205%), Hal ini disebabkan adanya

peningkatan :

Hal ini disebabkan yaitu :

Tahun 2017 kenaikan Wisatawan

Mancanegara adalah 5% dikarenakan proses

persiapan infrastruktur masih dalam proses

penyesuaian Asian Games 2018 dan

destinasi dalam perbaikan. Untuk tahun 2018

prediksi Wisatawan Mancanegara akan lebih

meningkat dipekirakan 20%. Hal ini

dikarenakan semua fasilitas insfrastruktur

destinasi dan pendukung lainnya telah rampung. Disamping itu segala cabang olahraga

yang dipertandingkan akan dilakukan test event sampai dengan pelaksanaan Asian

Games 2018.

Perbandingan realisasi capaian indikator kinerja tahun 2016 dengan realisasi tahun

2017 adalah sebagai berikut :

Grafik 6.41 Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara


Grafik 6.42 Perbandingan Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara

Grafik 6.43 Perbandingan Jumlah Kunjungan Wisatawan

Nusantara 2014 s.d 2018

Jumlah kunjungan wisatawan

nusantara tahun 2017 terealisasi sebanyak

7.474.442 orang dari target sebanyak

3.650.377 Orang (205%) yang disebabkan

sering dilaksanakannya Direct flight ke 12

tujuan kota besar di Indonesia (Jakarta,

Bali, Yogyakarta, Batam, Medan,

Lampung, Bengkulu, Surabaya,

Pekanbaru, Jambi dan Pangkal Pinang).

Realisasi kunjungan wisatawan nusantara pada tahun 2016 terealisasi sebanyak

7.118.516 orang dari target sebanyak 3.544.055 Orang (200,8%). Dengan meningkatnya

capaian realisasi wisatawan yang datang ke Sumatera Selatan melalui mempromosikan

pariwisata Sumatera Selatan terutama menjelang penyelenggaraan ASIAN GAMES Tahun

2018, Provinsi Sumatera Selatan mulai berbenah memperbaiki beberapa destinasi wisata

yang ada di Kota Palembang, Kota Pagaralam dan daerah tujuan wisata lainnya. Salah

satu promosi yang dilakukan adalah melalui media sosial, dimana apapun yang terjadi

dengan kebudayaan dan pariwisata Sumatera Selatan akan cepat tersebar beritanya,

banyaknya destinasi yang telah siap menerima pengunjung, membuka mal baru, hotel

baru, juga berbagai penyelenggaraan event di Sumatera Selatan menjadi alasan kuat

meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara.

Capaian indikator kinerja wisatawan nusantara dari

tahun 2014-2015-2016 sampai 2017 mencapai

7.474.442 orang (71%) dan diharapkan pada akhir

tahun 2018 melebihi target yang telah ditentukan.

Provinsi Sumatera Selatan akan melakukan

kegiatan dalam merealisasikan hal tersebut yaitu:

Untuk mempromosikan pariwisata Sumatera

Selatan terutama menjelang penyelenggaraan

ASIAN GAMES Tahun 2018, Provinsi Sumatera

Selatan mulai berbenah memperbaiki beberapa destinasi wisata yang ada di Kota

Palembang, Kota Pagaralam dan daerah tujuan wisata lainnya. Salah satu promosi yang

dilakukan adalah melalui media sosial, dimana apapun yang terjadi dengan kebudayaan

dan pariwisata Sumatera Selatan akan cepat tersebar beritanya, banyaknya destinasi yang

telah siap menerima pengunjung, membuka mal baru, hotel baru, juga berbagai

penyelenggaraan event di Sumatera Selatan menjadi alasan kuat meningkatnya kunjungan

wisatawan nusantara.


Grafik 7.44 Jumlah Produksi Hasil Tambang Batubara Tahun 2017

Grafik 7.45 Perbandingan Realisasi Tahun 2013 s.d 2017

Jumlah Produksi Hasil Tambang Batubara

.

Untuk mewujudkan tujuan delapan dari misi pertama telah ditetapkan 1 (satu) sasaran



Meningkatnya harga batubara yang di mulai pada pertengahan Tahun 2017, secara

tidak langsung mempengaruhi produksi batubara di Provinsi Sumatera Selatan. Indikator

kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan

capaiannya adalah sebagai berikut :



1. Jumlah Produksi Hasil Tambang Batubara

Juta Ton 25,20 39,60 157,14

Capaian indikator kinerja dari sasaran optimalnya sektor pertambangan batubara adalah

sebagai berikut :

7.1.1. Jumlah Produksi Hasil Tambang Batubara

Jumlah Produksi Hasil Pertambangan

batubara Provinsi Sumatera Selatan dihasilkan dari

129 perusahaan yang tersebar di Kabupaten Lahat,

Muara Enim, Musi Banyuasin, Ogan Komering Ulu

dan Musi Rawas. Produksi batubara pada tahun

2017 terealisasi sebanyak 39,60 juta ton dari target

25,20 juta ton (157,14%).

Meningkatnya volume produksi batubara

Sumatera Selatan sebesar 61,24%

dibandingkan tahun 2016, yaitu dari 24,56 juta

ton menjadi 39,60 juta ton pada tahun 2017.

Berdasarkan gambar berikut, tren peningkatan

TUJUAN 7 DARI

MISI PERTAMA

Mewujudkan Peningkatan Produksi

Pertimbangan dan Energi

7.1

Optimalnya Penerimaan Daerah Sektor

Pertambangan dan Energi


Grafik 7.46 Perbandingan Realisasi Tahun 2017 dan

Target 2018 Jumlah Produksi Hasil Tambang Batubara

Grafik 7.47 Perbandingan dengan Target Standar

Nasional Jumlah Produksi Hasil Tambang Batubara

jumlah produksi dari tahun 2013 sampai dengan 2017 adalah meningkat sebanyak 3 kali.

Volume produksi batubara Provinsi Sumatera

Selatan yang diprediksi sebesar 122,63 juta ton

di akhir Tahun 2018 baru terealisasi sebesar

92,28% atau sebesar 113,16 juta ton pada

akhir tahun 2017. Peningkatan produksi

tersebut dapat tercapai melalui Program

Pengusahaan Pertambangan dan Peningkatan

Produksi Batubara. Selain itu dipengaruhi oleh

tingginya harga batubara tahun 2017 sebesar

USD 85,92 per ton dibandingkan dengan harga

tahun 2016 yang hanya sebesar USD

61,84 per ton.

Capaian total produksi batubara Provinsi Sumatera

Selatan (2014-2017) jika dibandingkan dengan target

nasional (413 juta ton) sebesar 9,59% pada tahun

2017; atau hanya 6,10% jika produksi pada tahun 2017

dibandingkan dengan Target Nasional 2017.

Peningkatan Batubara (Produksi) terkoreksi positif terhadap naiknya nilai royalti

(Penerimaan Negara tiap Tahun). Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya tidak

dilakukan karena metodenya tidak tahu dan belum pernah dilakukan seperti tahun

sebelumnya untuk LKjIP.


Grafik 8.48 Nilai Realisasi Investasi PMDN

Untuk mewujudkan tujuan sebelas dari misi pertama telah ditetapkan 1 (satu) sasaran



Meningkatnya investasi dipengaruhi oleh kondusif di bidang keamanan, politik serta

ekonomi di Indonesia dan Provinsi Sumatera Selatan, serta adanya kemudahan regulasi

dan pemberian fasilitas yang diberikan oleh pemerintah kepada investor dalam

berinvestasi.





1. Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Rp. Triliun 10,1 9,76 96,63

2. Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA)

Rp.Triliun 13,25 16,03 120,98

Capaian indikator kinerja dari sasaran meningkatnya investasi adalah sebagai berikut:

8.2.1. Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Untuk indikator nilai realisasi

investasi PMDN Tahun 2017

sebesar Rp. 9,76 triliun atau

terealisasi sebesar 96,63%

dari target yang telah

ditentukan sebesar Rp 10,1

triliun. Tenaga kerja terserap di

Tahun 2017 adalah sebanyak

14.312 orang.

Seperti yang telah diuraikan diatas, realisasi pertumbuhan nilai investasi selama

tahun 2017 turun adalah sebesar 45,54%. Penurunan ini dikarenakan pada Tahun 2016

terdapat Investor yang telah menyelesaikan jangka waktu pelaksanaan proyek dengan

TUJUAN 8 DARI

MISI PERTAMA

Terwujudnya Iklim Investasi

8.1

Meningkatnya Investasi di Provinsi Sumatera Selatan

2014 2015 2016 2017 2018

TARGET 7,59 8,349 9,184 10,1 11,1

REALISASI 7,04 10,94 8,53 9,76

0

2

4

6

8

10

12

TARGET

REALISASI


investasi yang cukup besar seperti :

1. PT. OKI Pulp : Realisasi Investasi Rp. 33,545 T

2. PT. Pusri : Realisasi Investasi Rp. 2,806 T

3. PT. Semen Baturaja : Realisasi Investasi Rp. 2,363 T

Sedangkan di Tahun 2017 berdasarkan data Laporan Kegiatan Penanaman Modal

yang disampaikan investor masih dalam tahap pelaksanaan investasi, dengan realisasi

investasi yang cukup besar antara lain :

1. PT. Hutama Karya : Realisasi Investasi Rp. 2,3 T

2. PT. Tanjung Enim Lestari : Realisasi Investasi Rp. 3,2 T

Beberapa faktor yang menyebabkan belum optimalnya capaian realisasi investasi PMDN

dan PMA adalah :

1. Masih banyak investor yang belum melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal.

2. Masih terdapat investor yang belum mendaftarkan kegiatan investasinya dalam hal

untuk mendapatkan id user pada aplikasi SPIPISE sehingga investor tidak bisa

menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal.

3. Kurangnya pemahaman SDM pihak investor terkait terhadap pentingnya pelaporan

LKPM online dalam penyajian capaian realisasi investasi.

Untuk mengatasi permasalahan PMDN dan PMA diatas, pada tahun 2017 telah

dilakukan beberapa langkah seperti :

1. Melakukan Sosialisasi tentang tata cara pendaftaran dan pelaporan melalui aplikasi

SPIPISE secara online.

2. Membuka “Klinik LKPM” sebagai wadah konsultasi bagi perusahaan, instansi

pemerintah yang ingin berkonsultasi.

3. Meningkatkan dan mengoptimalkan kegiatan pemantauan, pembinaan dan

pengawasan pelaksanaan penanaman modal.

Dari upaya yang telah dilakukan tersebut berdasarkan data yang ada terjadi

peningkatan dalam hal penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal secara online,

dari 427 LKPM yang dilaporkan pada tahun 2016 meningkat menjadi 894 LKPM pada

Tahun 2017. Dengan adanya SDM, sarana dan prasana yang cukup diharapkan untuk

Tahun 2018 akan tercapai nilai realisasi investasi.


8.2.2. Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA)

Berdasarkan Peraturan Kepala

Badan Koordinasi Penanaman Modal

Republik Indonesia Nomor 17 Tahun

2015 tentang Pedoman dan tata cara

pengendalian pelaksanaan penanaman

modal, BAB VI Tata Cara Pemantauan

Pasal 11 menyebutkan bahwa salah

satu kewajiban penanam modal adalah

menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). LKPM adalah laporan

mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan kendala yang dihadapi

penanam modal yang wajib disampaikan secara berkala.

Nilai investasi PMA pada tahun 2017 adalah sebesar Rp. 16,03 triliun. Capaian

kinerja nilai realisasi investasi PMA lebih tinggi dari target Tahun 2017 sebesar Rp.13,25

triliun atau sebesar 120,98%. Tenaga kerja terserap di Tahun 2017 adalah sebanyak 6.114

orang.

Capaian indikator ini didukung adanya program peningkatan promosi dan

kerjasama investasi dengan kegiatan yaitu :

1. Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/PMA.

2. Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan

penanaman modal.

Dengan pengoptimalan sarana dan prasarana contohnya : kendaraan operasional,

keterbatasan jumlah aparatur untuk Tahun 2017 realisasi investasi PMA tercapai sesuai

dengan target yang telah ditentukan.

Grafik 8.49 Nilai Realisasi Investasi PMA

2014 2015 2016 2017 2018

TARGET 9,96 10,95 12,05 13,25 14,58

REALISASI 11,12 8,05 38,83 16,03

01020304050


Grafik 9.50 Nilai Ekspor Tahun 2017

Untuk mewujudkan tujuan dua belas dari misi pertama telah ditetapkan 1 (satu)







1. Nilai Ekspor

US $ Juta / Tahun

2.994,30 3.410,25 113,89

Capaian indikator kinerja dari sasaran meningkatnya daya saing ekspor migas dan

pengendalian impor adalah sebagai berikut :

9.1.1. Nilai Ekspor

Target & Realisasi untuk Tahun 2014 sampai dengan 2018 Provinsi Sumatera

Selatan dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut :

Tabel 9.7 Nilai Ekspor Tahun 2014 s.d Tahun 2018

No Tahun Target Realisasi

1 2014 2.790,15 3.084,04 2 2015 2.858,20 2.442,61 3 2016 2.926,25 1.978,88 4 2017 2.994,30 3.410,25 5 2018 3.062,35 --

* Ket : Nilai dalam Juta US$

Nilai ekspor Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2015 sebesar US$ 2.442,6

Juta mengalami penurunan

dibandingkan Tahun 2014 yaitu US$

3.084,04 Juta. Demikian

juga dengan Nilai ekspor

Tahun 2016 kembali mengalami

penurunan sebesar US$ 1.978,88 Juta.

Namun pada Tahun 2017 nilai ekspor Sumatera

Selatan mengalami peningkatan yaitu US$ 3.410,25 Juta.

TUJUAN 9 DARI

MISI PERTAMA

Mengembangkan Kinerja Ekspor Non Migas

9.1

Meningkatnya Daya Saing Ekspor Non Migas dan Pengendalian Impor


Nilai ekspor Sumatera Selatan Tahun 2017 sebesar US$ 3.410,25 Juta dengan

demikian nilai tersebut telah melampaui Target RPJMD nilai ekspor Sumatera Selatan

pada Tahun 2017 sebesar US$ 2.994,30 Juta/tahun. Tercapainya target nilai ekspor

Sumatera Selatan berdasarkan RPJMD antara lain karena kuota ekspor komoditi karet dan

barang dari karet yang semula ditetapkan pemerintah telah dicabut. Dengan demikian

perubahan nilai ekspor komoditi karet dan barang dari karet yang merupakan komoditi

andalan terbesar Sumatera Selatan terjadi perubahan peningkatan Tahun 2017 terhadap

nilai ekspor komoditi karet dan barang dari karet Tahun 2016 sebesar 18,46%.

Selain itu Thailand yang sebelumnya memberlakukan sistem kuota untuk komoditi

kelapa dari negara lain telah meniadakan sistem kuotanya. Sehingga menguntungkan bagi

Indonesia khususnya Sumatera Selatan sebagai penghasil komoditi kelapa. Dengan

demikian nilai ekspor komoditi kelapa terus mengalami peningkatan. Terlihat peningkatan

perubahan nilai ekspor kelapa sebesar 27,81% Tahun 2017 dibandingkan Tahun 2016.

Neraca perdagangan Indonesia Tahun 2017 mengalami surplus sebesar US$

9.533,30 juta dimana nilai ekspor Indonesia US$ 168.810,70 juta dan nilai impor US$

156.925,20 juta. Neraca Perdagangan Sumatera Selatan Tahun 2017 juga mengalami

surplus neraca perdagangan sebesar US$ 2.962,91 Juta. Surplus tersebut dikarenakan

nilai ekspor US$ 3.410,25 Juta lebih besar dibandingkan nilai impor US$ 447,34 Juta.

Adapun komponen ekspor terdiri dari ekspor migas sebesar US$ 231,60 Juta dan ekspor

non migas sebesar US$ 3.178,65 Juta.

Dengan demikian dari total nilai ekspor Indonesia sebesar US$ 168.810,70 juta,

Provinsi Sumatera Selatan memberikan sumbangsihnya US$ 3.410,25 Juta atau sebesar

2,02%. Hal tersebut dikarenakan komoditi ekspor Sumatera Selatan masih sangat

didominasi oleh barang mentah bukan barang jadi. Pemerintah harus terus berusaha untuk

meningkatkan kualitas ekspor dengan memperbanyak ekspor barang jadi sehingga nilai

tambah barang jadi bisa semakin mendongkrak angka nilai ekspor Sumatera Selatan dan

pada akhirnya meningkatkan nilai ekspor nasional.

Produk komoditi Ekspor Non Migas Sumatera Selatan terbesar pada Tahun 2017

adalah Komoditi Karet dan Barang dari Karet, Pulp, Batubara, Lemak dan Minyak

Hewan/Nabati. Berikut ini disampaikan Kinerja Ekspor Sumatera Selatan pada beberapa

Komoditi Unggulan Ekspor Sumatera Selatan, yaitu :

Perubahan Nilai Ekspor

KOMODITI EKSPOR UNGGULAN


1. Komoditi Karet dan Barang dari Karet dengan Nilai Ekspor US$ 1.535,18 Juta

Kinerja Ekspor Sumatera Selatan pada Tahun 2017 masih menempatkan Produk

Komoditi Karet dan Barang dari Karet sebagai penyumbang terbesar pada neraca ekspor

Sumatera Selatan, yaitu sebesar US$ 1.535,18 Juta. Namun, rendahnya harga komoditas

Karet pada beberapa tahun belakangan ini, menyebabkan Petani Karet Sumatera Selatan

mulai mengalih fungsikan lahannya pada komoditas perkebunan lainnya. Kondisi ini

menyebabkan penurunan produktivitas perkebunan karet di Sumatera Selatan. Salah satu

langkah strategis yang dilakukan Pemerintah untuk meningkatkan Produktivitas

Perkebunan Karet di Sumatera Selatan adalah dengan melakukan sinergitas diantara

perkebunan rakyat dan perkebunan besar melalui pola plasma. Kerjasamanya tersebut,

diharapkan dapat meningkatkan kemampuan manajerial petani, baik pada saat produksi

maupun hingga saat pemasaran. Peningkatan Produktivitas dilakukan melalui pemberian

pendampingan ke petani untuk meningkatkan kemampuan produksinya ataupun didorong

untuk melakukan peremajaan tanaman Karetnya.

Permasalahan utama yang dialami petani karet saat ini adalah pada penyediaan bibit

tanaman karet yang berkualitas. Melalui Sistem Pengelolaan Plasma, diharapkan dapat

memberikan solusi pada penyediaan bibit karet. Perusahaan besar dapat berkerjasama

dengan Balai Penelitian untuk penyediaan bibit karet yang berkualitas, bibit karet

berkualitas tersebut kemudian dapat disalurkan kepada petani-petani anggota plasma.

Peningkatan kualitas bibit karet tersebut, diharapkan mampu meningkatkan produktivitas

perkebunan karet saat ini.

Disamping pengelolaan lahan optimalisasi disektor industri hilir karet juga perlu

ditingkatkan. Hal tersebut terkait dengan masih rendahnya penyerapan hasil perkebunan

karet oleh sektor industri pengolahan. Hanya sekitar 10-15% hasil produksi karet alam

yang dipergunakan industri dalam negeri baik untuk industri ban, alas kaki, otomotif dan

sarung tangan. Kondisi tersebut mengakibatkan produsen karet menitik beratkan hasil

berupa karet mentah untuk kebutuhan ekspor. Hal ini disebabkan pemprosesan karet

menjadi produk jadi masih sangat minim sehingga produk barang jadi karet untuk

memenuhi kebutuhan dalam negeri lebih banyak diimpor. Sistem Plasma juga diharapkan

dapat membantu dalam pengadaan modal kerja dari pihak terkait baik perkebunan besar

maupun perbankan. Dengan modal yang memadai, petani karet dapat lebih memperbaiki

manajemen pengelolaan dan pemasaran secara terpadu.

Pada realisasi ekspor terlihat bahwa nilai ekspor karet Tahun 2017 sebesar US$

1.535,18 Juta meningkat 18,46% dibandingkan Tahun 2016 sebesar US$ 1.295,93 juta.

Peningkatan nilai ekspor komoditi karet dan barang dari karet tersebut disebabkan juga

pada Tahun 2016, pemerintah menetapkan kuota untuk komoditi karet dan barang dari

karet yang akan diekspor. Sedangkan pada Tahun 2017 kuota tersebut telah dicabut.


2. Bubur Kayu/Pulp dengan Nilai Ekspor sebesar US$ 600,28 Juta

Saat ini, Indonesia menduduki peringkat sembilan dalam industri bubur kertas dunia.

Pasokan pulp nasional diperkirakan sebesar 6 juta ton per tahun hingga 8 juta ton per

tahun. Nilai ekspor pulp asal Sumatera Selatan Tahun 2017 sebesar US$ 600,28 juta.

Permintaan bubur kertas dunia memang masih besar. Produsen juga diuntungkan

dengan harga bubur kertas yang masih tinggi. Saat ini ekspor ke banyak negara, seperti

China, Korea Selatan, India, Jepang dan Thailand.

Industri bubur kertas Indonesia berpeluang semakin besar dengan faktor geografis

yang lebih dekat dengan pasar terbesar, yaitu China, dan didukung kecepatan tumbuh

pohon sebagai sumber bahan baru yang terbarukan. Seiring dengan permintaan bubur

kertas yang meningkat, ekspor kertas juga mengalami kenaikan. Permintaan kertas juga

mengalami peningkatan seiring dengan kebutuhan dunia yang tumbuh pesat, terutama

kertas karton untuk kemasan. Selain itu, kapasitas produksi kertas Amerika Serikat dan

Jepang yang tidak bertambah membuat permintaan ke Indonesia naik. Secara

keseluruhan, diperkirakan industri pulp dan kertas nasional akan bertumbuh.

Permintaan ekspor kertas naik dipengaruhi dengan kenaikan harga pulp, pabrikan

kertas dari Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan yang tidak memiliki bahan baku dalam

negeri, mengurangi produksi kertasnya. Pasalnya, apabila pabrik kertas tidak memiliki

pabrik pulp terintegrasi, biaya produksi akan semakin tinggi. Apalagi, kenaikan harga

kertas tidak setara dengan kenaikan harga pulp dan ongkos produksinya. Sedangkan

pabrik-pabrik kertas di Indonesia umumnya terintegrasi dengan pabrik pulp, sehingga bisa

menghemat biaya dari sisi energi sebesar 20%.

3. Komoditi Batubara sebesar US$ 566,16 Juta

Kinerja Ekspor Sumatera Selatan pada Tahun 2017 menempatkan Produk Komoditi

Batubara (Bahan Bakar Mineral) sebagai penyumbang terbesar ketiga pada neraca

perdagangan ekspor Sumatera Selatan, yaitu sebesar US$ 566,16 Juta. Provinsi

Sumatera Selatan merupakan salah satu Provinsi penghasil Batubara terbesar di

Indonesia.

Naik turunnya daya saing batubara berkaitan dengan volume produksi batubara,

Sumatera Selatan memiliki kekayaan berupa tambang batubara cukup besar yakni di

Tanjung Enim Kabupaten Muara Enim dan wilayah Kabupaten Lahat. Saat ini

PT. Tambang Batubara Bukit Asam (PTBA) tiap tahunnya baru mampu memproduksi

rata-rata 10 juta ton pertahun, padahal potensi batu bara di Sumatera Selatan mencapai

22,7 miliar ton. Hasil penelitian terakhir menyebutkan cadangan batubara Sumatera

Selatan mencapai 47,1 miliar ton. Angka tersebut mengalami peningkatan 107,49%

dibanding dengan data cadangan batubara Sumatera Selatan yang ada selama ini.

Namun demikian meski meningkat tidak semua cadangan yang ada dapat


dimanfaatkan. Pasalnya, kualitas batubara di tiap daerah tidaklah sama. Untuk

memanfaatkan cadangan itu saat ini terdata 270 kuasa pertambangan (KP) yang tersebar

di 17 Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. Dan jumlah tersebut sekitar 10 kuasa

pertambangan masuk pada tahap eksploitasi, terbanyak di tahap eksplorasi dan sisanya

penyelidikan umum.

4. Komoditi Lemak dan Minyak Hewan/Nabati sebesar US$ 187,88 Juta

Kinerja Ekspor Sumatera Selatan pada Tahun 2017 selanjutnya menempatkan

Produk Komoditi Lemak dan Minyak Hewan/Nabati (Produk Komodit CPO) sebagai

penyumbang terbesar neraca perdagangan ekspor Sumatera Selatan, yaitu sebesar

US$ 187,88 Juta. Produktivitas Komoditi CPO Sumatera Selatan juga terus mengalami

peningkatan. Komoditi CPO Sumatera Selatan saat ini lebih rendah bila dibandingkan

produktivitas dari Provinsi lain penghasil CPO. Areal penanaman kelapa sawit di

Indonesia masih terkonsentrasi di 5 (lima) Provinsi yaitu : Sumatera Utara, Riau,

Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Jambi dan Aceh. Areal penanaman terbesar

terdapat di Sumatera Utara.

Upaya peningkatan ekspor Sumsel

Peningkatan ekspor sangat terkait dengan tingkat daya saing dari komoditi-komoditi

ekspor tersebut. Daya saing yang tinggi akan meningkatkan kinerja ekspor yang pada

akhirnya memberikan efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan.

Berdasarkan data pada Neraca Perdagangan Sumatera Selatan, Kinerja Ekspor saat ini

didominasi sekitar 80% Produk Komoditi non migas, sehubungan dengan hal tersebut,

Pemerintah Sumatera Selatan berupaya untuk meningkatkan Kinerja Ekspornya melalui

upaya peningkatan daya saing komoditi - komoditi ekspor non migas Sumatera Selatan.

Berikut ini adalah 10 (sepuluh) Negara tujuan utama Sumatera Selatan Tahun 2017 :

Tabel 9.8 Negara Tujuan Ekspor Daerah Sumatera Selatan Tahun 2017

NO NEGARA TUJUAN US $ JUTA/TAHUN

1 REP.RAKYAT CINA 1.009,43

2 AMERIKA SERIKAT 419,22

3 MALAYSIA 352,90

4 INDIA 305,42

5 VIETNAM 140,91

6 JEPANG 137,31

7 KOREA SELATAN 104,62

8 THAILAND 102,41

9 PILIPINA 81,90

10 KAMBOJA 64,18

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa China, Amerika Serikat dan Malaysia

merupakan Negara tujuan ekspor terbesar bagi produk komoditi unggulan Sumatera

Selatan.


Untuk mewujudkan tujuan tiga belas dari misi pertama telah ditetapkan 1 (satu)







1. Persentase Jalan Dalam Kondisi Mantap

% 85 74,22 87,31

Capaian indikator kinerja dari sasaran terpeliharanya infrastruktur jalan dan jembatan

kewenangan Provinsi adalah sebagai berikut :

10.1.1. Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap

Kondisi kemantapan jalan merupakan hal penting untuk memperlancar

pergerakan kendaraan. Kemantapan jalan memungkinkan kendaraan untuk mencapai

kecepatan yang optimal sehingga perjalanan dapat ditempuh dalam waktu yang singkat.

Jalan dikategorikan dalam kondisi mantap jika kondisi jalan tersebut dalam kondisi baik dan

sedang, dan kondisi tidak mantap jika keadaan jalan tersebut dalam kondisi Rusak Ringan

dan Rusak Berat.

Pada tahun 2017 panjang jalan yang menjadi kewenangan Provinsi Sumatera

Selatan sebesar 1.513,653 Km dengan realisasi jalan dalam kondisi mantap terhadap

target 87,31%. Target kondisi jalan mantap untuk tahun 2017 yaitu 85%. Berdasarkan data

survei kondisi jalan tahun 2017 telah terjadi penurunan capaian kondisi jalan mantap

sebesar 10,785% (capaian 74,215%). Kondisi ini perlu ditingkatkan agar kemantapan Jalan

Provinsi dapat mencapai angka 85%. Kondisi jalan yang mantap akan berpengaruh pada

kualitas perjalanan, kenyamanan berkendara, dan kecepatan tempuh yang dicapai saat

berkendara.

Indikator kinerja persentase jalan dalam kondisi mantap ini dapat dicapai melalui

pelaksanaan program :

Pembangunan Jalan dan Jembatan

TUJUAN 10 DARI

MISI PERTAMA

Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan dan Jembatan Kewenangan Provinsi

10.1

Terpeliharanya Infrastruktur Jalan dan Jembatan Kewenangan Provinsi


Grafik 10.51 Perbandingan Jalan Kondisi Mantab Tahun 2014 s.d 2017

Peningkatan Trotoar dan Perkerasan

Jalan JSC

Pemeliharaan Berkala Gandus – Bts. Kab.

Banyuasin

Rehabilitasi/Pemeliharan Jalan dan Jembatan

Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan

Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

Analisis perbandingan kinerja

dengan capaian tahun lalu

bisa dijadikan baseline untuk

pengukuran di tahun

berikutnya. Di tahun 2015

realisasi panjang jalan dalam

kondisi mantap sebesar

85,60% melampaui target

yang ditetapkan sebesar 84%

dan mengalami kenaikan 0,08% dari realisasi

yang dicapai pada Tahun 2014 (85,52%). Realisasi tersebut mengalami penurunan

menjadi 82,30% di tahun 2016 dan kembali mengalami penurunan di tahun 2017 menjadi

74,215% selain karena terbatasnya alokasi anggaran dalam penanganan jalan

kewenangan Provinsi Sumatera Selatan, penurunan kondisi jalan mantap juga disebabkan

adanya beberapa ruas jalan Kabupaten yang menjadi ruas jalan kewenangan provinsi

dimana kondisi ruas jalan Kabupaten tersebut 60,45% dalam kondisi tidak mantap (rusak

sedang+rusak berat) selain itu penurunan terjadi karena terbatasnya alokasi anggaran

dalam penanganan jalan kewenangan Provinsi Sumatera Selatan.

Penanganan jalan kewenangan Provinsi

Sumatera Selatan harus menjadi perhatian yang serius

agar jalan dalam kondisi mantap dapat terus

ditingkatkan setiap tahunnya, karena kondisi jalan

sangat mendukung aksesibilitas dan roda

perekonomian

masyarakat

khususnya di

Provinsi Sumatera Selatan. Penanganan jalan harus

sesuai standar penanganan yang berlaku guna

tercapainya umur rencana jalan. Hal tersebut dapat

dicapai melalui pelaksanaan Program

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

60

70

80

90

Grafik Panjang Jalan dalam Kondisi Mantap

Target 82 84 85 85

Realisasi 85,52 85,6 82,3 74,22

2014 2015 2016 2017


Masalah/kendala yang dihadapi

1. Kurang memadainya sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan kegiatan.

2. Kurang terpeliharanya kondisi jalan yang ada.

3. Belum adanya sistem informasi data jaringan jalan yang lengkap dan sistematis.

4. Kurang tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten dalam bidang

perencanaan, pengawasan dan pengendalian mutu pekerjaan jalan dan jembatan.

Strategi untuk mengatasi masalah/kendala

1. Memanfaatkan peluang pendanaan di luar APBD Provinsi Sumatera Selatan sehingga

alokasi anggaran penanganan jalan lebih maksimal.

2. Meningkatkan kemampuan pelayanan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan

kegiatan melalui Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan melalui

kegiatan :

- Pengadaan Alat - alat Berat Kebinamargaan

- Peningkatan Sarana dan Prasarana Laboratorium

- Pemeliharaan Alat – alat Kebinamargaan

3. Memelihara kondisi jalan yang ada sesuai dengan standar penanganan yang berlaku

guna tercapainya umur rencana jalan.

4. Meningkatkan kompetensi SDM melalui pendidikan, penjenjangan dan pelatihan

pegawai dalam bidang kebinamargaan antara lain dengan Program Peningkatan

Sumber Daya Manusia dengan kegiatan Bimbingan Teknis Jalan dan Jembatan.


Grafik 11.52 Jumlah Produksi Listrik

Untuk mewujudkan tujuan empat belas dari misi pertama telah ditetapkan 1 (satu)



Kenaikan indikator subsektor kelistrikan dipicu oleh program Pemerintah yang

mencanangkan 35.000 MW sehingga Provinsi Sumatera Selatan ikut giat dalam upaya

peningkatan jumlah Pembangkit Listrik dan Jaringan Distribusi Listrik, yang berkolerasi

terhadap meningkatnya Jumlah Pasokan Listrik dan Produksi Listrik.





1. Jumlah Produksi Listrik GWh 7.517 8.706,83 115,83

2. Ratio Elektrifikasi % 83,80 87,61 104,55

3. Persentase Desa Dengan Akses Listrik

% 94,90 97,13 102,35

Capaian indikator kinerja dari sasaran terwujudnya akses dan kebutuhan listrik di

Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :

11.1.1. Jumlah Produksi Listrik

Jumlah Produksi Listrik tahun 2017 dalam rangka

peningkatan infrastruktur wilayah (kelistrikan) yang

dihasilkan, sebesar 8.706,83 GWh atau 115,83%

dari target yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja

pada tahun 2017.

TUJUAN 11 DARI

MISI PERTAMA

Mewujudkan Kebutuhan Energi Kelistrikan

11.1

Terwujudnya Akses dan Kebutuhan Listrik di Sumatera Selatan


Grafik 11.69 Ratio Elektrifikasi

Grafik 11.53 Perbandingan Jumlah Produksi Listrik

tahun 2013 s.d 2017

Grafik 11.54 Perbandingan Jumlah Produksi Listrik

tahun 2017 dan target tahun 2018

Grafik 11.55 Perbandingan Rasio Elektrifikasi

Nilai Produksi Listrik menurun sebesar 21,98%

dibandingkan tahun 2016, yaitu dari 11.019

GWh menjadi 8.706,83 GWh di tahun

2017. Hal ini dapat dilihat dari gambar, dimana

tren negatif yang dihasilkan menjelaskan

bahwa selama kurun waktu 2013-2017 terjadi

penurunan jumlah produksi listrik sebanyak

752 kali.

Sesuai dengan Rencana Kerja Dinas dalam Renstra 2014-

2018, Produksi Listrik Provinsi Sumatera Selatan yang

diprediksi mencapai 36.521 GWh pada akhir Tahun 2018

baru terealisasi sebesar 94,74% sampai dengan Tahun 2017.

Pencapaian produksi tersebut diperoleh melalui Program

Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Baru untuk

Kebutuhan Listrik bagi Masyarakat.

Peningkatan Jumlah Produksi Listrik terkoreksi positif terhadap naiknya nilai royalti




11.1.2. Rasio Elektrifikasi

Rasio Elektrifikasi Sumatera Selatan terealisasi

menjadi 87,61 atau 104,55% dari target yang

ditetapkan dalam Penetapan Kinerja pada tahun

2017 dengan jumlah pelanggan listrik sebanyak

2.016.337 juta rumah tangga.

Rasio Elektrifikasi meningkat sebesar 4,33%

dibandingkan tahun 2016, yaitu dari 83,82 %

menjadi 87,61% di tahun 2017.


Grafik 11.57 Perbandingan Ratio Elektrifikasi

tahun 2017 dan target tahun 2018

Grafik 11.56 Perbandingan Ratio Elektrifikasi

tahun 2013 s.d 2017

Grafik 11.58 Perbandingan Ratio

Elektrifikasi dengan target nasional

Hal ini dapat dilihat dari gambar,

dimana tren positif yang dihasilkan

menjelaskan bahwa selama kurun

waktu 2013-2017 terjadi peningkatan

rasio elektrifikasi sebanyak 4 kali.

Rasio Elektrifikasi yang diprediksi

sebesar 87,28% untuk Tahun 2018 sudah

terealisasi sebesar 100,38% di Tahun 2017.

Target kinerja untuk Indikator Rasio Elektrifikasi di tahun 2018

akan direview dan disesuaikan. Peningkatan Rasio Elektrifikasi

tersebut dapat tercapai melalui Program Pengembangan dan

Pemanfaatan Energi Baru untuk Kebutuhan Listrik bagi

Masyarakat.

Capaian Indikator Rasio Elektrifikasi Provinsi Sumatera

Selatan di tahun 2017 terhadap Target Rasio Elektrifikasi

Nasional (sebesar 93% di Tahun 2017), baru tercapai

sebesar 94,2%.

Peningkatan rasio elektrifikasi terkoreksi positif terhadap naiknya nilai royalti





Grafik 11.60 Perbandingan Persentase desa

dengan akses listrik tahun 2013-2017

Grafik 11.59 Persentase desa dengan

akses listrik tahun 2017

Grafik 11.61 Perbandingan Persentase desa dengan

akses listrik Realisasi tahun 2017 dan Target 2018

11.1.3. Persentase Desa dengan Akses Listrik

Pada tahun 2017 Provinsi Sumatera Selatan

memiliki total desa yang dialiri listrik oleh PLN dan

non PLN sebanyak 3.143 desa (2.954 desa yang

sudah dialiri listrik PLN dan 189 desa yang dialiri

listrik non PLN) dari 3.236 total desa di

Kabupaten/Kota sehingga tinggal 93 desa yang

belum mendapatkan akses listrik.

Persentase Desa dengan Akses Listrik di

Sumatera Selatan terealisasi menjadi 97,13%

atau 102,35% dari target yang ditetapkan dalam

Penetapan Kinerja pada tahun 2017.

Persentase Desa dengan Akses Listrik

meningkat sebesar 2,67% dibandingkan tahun

2016, yaitu dari 94,60% menjadi 97,13% di tahun

2017. Hal ini dapat dilihat dari gambar, dimana tren positif yang dihasilkan menjelaskan

bahwa selama kurun waktu 2013-2017 terjadi peningkatan persentase desa dengan akses

listrik sebanyak 1 kali.

Persentase desa dengan akses listrik di Provinsi

Sumatera Selatan yang diprediksi sebesar 95,78% di

akhir Tahun 2018 sudah terealisasi sebesar 101,41%

sampai dengan tahun 2017. Peningkatan Rasio Desa

Berlistrik tersebut dapat tercapai melalui Program

Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Baru untuk

Kebutuhan Listrik bagi Masyarakat.


Grafik 11.62 Perbandingan Standar Nasional

Persentase desa dengan akses listrik

Capaian Indikator Persentase Desa dengan akses

listrik Provinsi Sumatera Selatan di tahun 2017 terhadap

Target Rasio Desa Berlistrik Nasional (sebesar 99% di

Tahun 2017), baru tercapai sebesar 98,11%.

Peningkatan persentase desa dengan akses listrik terkoreksi positif terhadap

naiknya nilai royalti (Penerimaan Negara tiap Tahun). Analisis atas efisiensi penggunaan

sumber daya tidak dilakukan karena metodenya tidak tahu dan belum pernah dilakukan

seperti tahun sebelumnya untuk LKjIP.


Untuk mewujudkan tujuan lima belas dari misi pertama telah ditetapkan 1 (satu)



Indikator Infrastruktur Permukiman di Perkotaan dan Perdesaan Secara Optimal

dipengaruhi berbagai faktor diantaranya penerbitan SK Kawasan kumuh dan Penetapan

Kawasan Agropolitan yang di tanda tangani oleh Walikota/Bupati dari setiap

Kota/Kabupaten. Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian

sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :



1. Jumlah Kawasan Kumuh Yang Tertangani

Kawasan 3 3 100

Capaian indikator kinerja dari sasaran tertangani infrastruktur permukiman di

perkotaan dan perdesaan secara optimal adalah sebagai berikut :

12.1.1. Jumlah Kawasan Kumuh yang Tertangani

Usaha meningkatkan kawasan layak huni dapat

dilakukan dengan penyediaan infrastruktur salah satunya

adalah penyediaan infrastruktur prasarana dasar di

kawasan agropolitan maupun di kawasan kumuh. Dalam

penurunan kawasan permukiman kumuh, Pemerintah

Provinsi Sumatera Selatan melakukan usaha-usaha

dalam pengentasan atau menurunkan kawasan

pemukiman kumuh salah satunya adalah dengan

pembangunan prasarana dasar bagi kawasan kumuh di

Kota Palembang, Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten

Ogan Komering Ilir. Penataan infrastruktur kawasan

kumuh di wilayah Kota Palembang di lakukan sebanyak 1 (satu) kawasan sedang

penataan infrastruktur kawasan kumuh Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Ogan

TUJUAN 12 DARI

MISI PERTAMA

Meningkatkan Pembinaan, Pengaturan dan Pengawasan serta Pelaksanaan

Pembangunan Perumahan dan Permukiman

12.1

Tertangani Infrastruktur Permukiman di Perkotaan dan Perdesaan Secara Optimal


Grafik 12.63 Jumlah Kawasan Kumuh yang Tertangani Tahun 2016 dan 2017

Komering Ilir masing – masing di lakukan di dua kecamatan. Persentase penanganan

kawasan kumuh memiliki target 3 (tiga) kawasan dan terealisasi sebanyak 3 (tiga)

kawasan.

Persentase penurunan kawasan pemukiman kumuh pada tahun 2017 terealisasi

sesuai target yang ditetapkan yaitu 3 (tiga) kawasan. Program penataan kawasan tersebut

meliputi :

- Pembangunan infrastruktur Kawasan Kumuh Kota Palembang.

- Peningkatan Infrastruktur Kawasan Kumuh Kecamatan Pangkalan Balai dan Kenten

Laut Kabupaten Banyuasin.

- Peningkatan infrastruktur kawasan kumuh Kecamatan Tulung Selapan dan Tugu

Mulyo Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Untuk lebih jelasnya perbandingan penanganan penurunan permukiman kumuh

tahun 2017 dan tahun 2016 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

2016 2017

Target

Realisasi

Perbandingan realisasi terhadap target kawasan kumuh yang tertangani pada tahun

2016 sebanyak 3 (tiga) kawasan dan terealisasi sebanyak 3 (tiga) kawasan dengan

capaian sebesar 100%, artinya pada tahun 2016 telah memenuhi target yang telah

ditetapkan begitu juga dengan tahun 2017 target sebanyak 3 (tiga) kawasan dan terealisasi

sebanyak 3 (tiga) kawasan dengan capaian sebesar 100%.

Perbandingan realisasi

terhadap target kawasan

kumuh untuk skala nasional

pada tahun 2015 terelisasi

sebanyak 3.140 Ha, tahun 2016

realisasi sebanyak 2,462 Ha

sedangkan target pada tahun

2017 1.161 ha terealisasi Capaian 12.64 Target Penanganan Kawasan Kumuh Tahun 2015 - 2017


Grafik 12.66 Perbandingan Jumlah Kawasan Kumuh yang

Tertangani Tahun 2013 s.d Tahun 2018

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

2013 2014 2015 2016 2017 2018

3 3 3 3 3 3

2 2 2

3 3 3

Jumlah Kawasan Kumuh Yang Tertangani

Target

Realisasi

024

68

10

1214

16

tahun 2017 tahun 2018

target

realisasi

Grafik 12.67 Perbandingan Jumlah Kawasan Kumuh yang Tertangani Sampai

Dengan Tahun 2017 terhadap Target Tahun 2018

Capaian 12.65 Target Penanganan Kawasan Kumuh 2015 – 2019 Satker PKP SumSel

sebanyak 5.961,77 Ha. Total capaian dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 adalah

583,06 Ha.

Perbandingan

realisasi terhadap

target kawasan kumuh

pada Kementerian

Pekerjaan Umum

Ditjen Cipta Kaya

Satker PLP SumSel

dari tahun 2015 – 2019

terealisasi sebanyak

583,06 ha sampai

denga tahun 2017 total

penangan kawasan

kumuh sebesar 238,24 Ha jika di hitung

secara persentase pada tahun 2015

5,80 % tahun 2016 5,90 % tahun 2017 8,08 %.

Pada tahun 2013 Kawasan

kumuh yang ditangani di bawah target

capaian yaitu 2 (dua) kawasan dari

target 3 (tiga) kawasan. Begitu juga

pada tahun 2014 target capaian 3

(tiga) kawasan tidak terealisasi. Hal

tersebut dikarenakan pada tahun 2014

dan 2015 banyaknya lokasi kegiatan yang

yang tidak dapat memenuhi readiness

criteria. Namun pada tahun 2016 realisasi capaian permukiman kumuh memenuhi target

yaitu 3 (tiga) kawasan.

Target penanganan kawasan kumuh

pada tahun 2018 sebanyak 15 kawasan,

sampai tahun 2017 sudah 10

(sepuluh) kawasan kumuh

yang telah tertangani

diantaranya:

1. Pembangunan Kawasan

Infrastruktur Kawasan Kumuh Kabupaten Muara Enim;

2. Pembangunan Kawasan Permukiman Tradisional Kecamatan Semidang Aji Kab. OKU;


3. Penataan Kawasan Infrastruktur Kawasan Kumuh Kota Lubuk Linggau;

4. Penataan Kawasan Infrastruktur Kawasan Kumuh Kota Palembang;

5. Penataan Kawasan Infrastruktur Kawasan Kumuh Kabupaten Muara Enim;

6. Penataan Kawasan Infrastruktur Kawasan Kumuh Kabupaten OKU;

7. Penataan Kawasan Infrastruktur Kawasan Kumuh Kota Pagar Alam.

8. Pembangunan Infrastruktur Kawasan Kumuh Kota Palembang.

9. Peningkatan Infrastruktur Kawasan Kumuh Kabupaten Banyuasin.

10. Peningkatan Infrastruktur Kawasan Kumuh Kabupaten OKI.

Sehingga persentase penanganan pemukiman kumuh sampai saat ini sudah

mencapai 66,67% kawasan kumuh yang telah tertangani.

Permukiman kumuh khususnya pada kawasan perkotaan merupakan hal yang

sering ditemui, dimana dalam menanggulangi kawasan permukiman kumuh harus

dilakukan secara komprehensive atau menyeluruh. Dimana penanganan permukiman

kumuh ini tidak bisa dilakukan secara instan dan dilihat dari satu sudut pandang saja dan

usaha yang dilakukan dalam rangka penurunan kawasan kumuh ini dapat dilakukan

dengan penataan kawasan dan pembangunan baru kawasan, revitalisasi dan

pembangunan Rusunawa maupun Rusunami. Dalam usaha penurunan kawasan

permukiman kumuh, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, melakukan usaha-usaha

dalam pengentasan atau menurunkan kawasan pemukiman kumuh salah satunya adalah

dengan pembangunan prasarana dasar bagi kawasan kumuh di kawasan Kota Palembang,

penataan kawasan kumuh di wilayah Kota Palembang dan Penyediaan prasarana dasar di

kawasan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di berbagai Kabupaten/Kota di

wilayah Sumatera Selatan.


Grafik 13.68 Target dan Realisasi PPH Tk. KetersediaanTahun 2017

Untuk mewujudkan tujuan delapan belas dari misi pertama telah ditetapkan 3 (Tiga)

sasaran strategis. Dalam tahun 2017 telah dilaksanakan upaya pencapaian 3 (Tiga)


Capaian indikator kinerja Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tingkat Ketersediaan

sebesar 77,5 dari target yaitu sebesar 81,0. Masih rendahnya skor PPH Tingkat

Ketersediaan disebabkan ketersediaan kelompok pangan buah biji berminyak, kacang-

kacangan, sayur dan buah masih dibawah skor maksimal/skor yang diharapkan,

sedangkan dari kelompok pangan padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan

lemak serta gula sudah melebihi dari skor maksimal. Indikator kinerja yang digunakan

dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah

sebagai berikut :



1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tingkat Ketersediaan

Skor 81,0 77,5 95,68

Capaian indikator kinerja dari sasaran memantapkan ketersediaan pangan

dengan pola pangan harapan adalah sebagai berikut :

13.1.1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tingkat Ketersediaan

Ketersediaan pangan untuk

dikonsumsi penduduk Sumatera Selatan

digambarkan melalui Analisa Neraca

Bahan Makanan (NBM), sedangkan

penilaian terhadap mutu gizi pangan yang

tersedia untuk dikonsumsi penduduk

digambarkan melalui skor Pola Pangan

Harapan (PPH) Tingkat Ketersediaan

yang telah direkomendasikan oleh

Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) X Tahun 2012 berdasarkan Angka

Kecukupan Gizi (AKG), untuk energi 2.400 Kkal/Kap/Hari dan protein 63 Gram/Kap/Hari.

TUJUAN 13 DARI

MISI PERTAMA

Meningkatkan Stabilitas Ekonomi Daerah

13.1

Memantapkan Ketersediaan Pangan

dengan Pola Pangan Harapan


Hasil analisis Pola Pangan Harapan (PPH) tingkat Ketersediaan Provinsi

Sumatera Selatan Tahun 2017 berdasarkan Angka Sementara (ASEM) menunjukkan

bahwa ketersediaan untuk dikonsumsi sebesar 2.173 Kkal/Kap/Hari masih dibawah

standar Nasional sebesar 2.400 Kkal/Kap/Hari, sedangkan realisasi skor PPH tingkat

ketersediaan sebesar 77,5 dari target yaitu sebesar 81,0. Masih rendahnya skor PPH

Tingkat Ketersediaan disebabkan kelompok pangan umbi-umbian, pangan hewani, buah

biji berminyak, serta sayur dan buah masih dibawah skor maksimal/skor yang diharapkan,

sedangkan dari kelompok pangan padi-padian, minyak dan lemak, kacang-kacangan serta

gula sudah melebihi dari skor maksimal.

Dari sisi Angka Kecukupan Energi (AKE) tingkat ketersediaan pangan di Provinsi

Sumatera Selatan telah memenuhi standar skor maksimal angka tersebut walaupun masih

ada beberapa kelompok pangan yang masih kurang seperti pada kelompok umbi-umbian,

pangan hewani, buah/biji berminyak serta sayur dan buah. Pencapaian skor PPH

ketersediaan Tahun 2017 masih rendah yaitu 77,5 jika dibandingkan dengan skor PPH

Maksimum sebesar 100 sehingga perlu ditingkatkan lagi agar tercapai skor PPH ideal

(mendekati maksimum). Secara rinci skor Pola Pangan Harapan (PPH) tingkat

ketersediaan Tahun 2017 dapat dilihat pada table di bawah ini. berdasarkan Angka

Sementara (Asem) masih rendah yaitu 77,5 jika dibandingkan dengan target sebesar 81,0.

Secara rinci skor Pola Pangan Harapan tingkat Ketersediaan Tahun 2017 dapat dilihat

pada tabel dibawah ini :

Tabel 13.10 Skor Pola Pangan Harapan Tingkat Ketersediaan Tahun 2017

No Kelompok Pangan

Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Kalori %

AKE*) Bobot

Skor

Riil

Skor

PPH

Skor

Maks Ket.

1 Padi-padian 1.292 53,8 0,5 29,7 25,0 25,0 (+)

2 Umbi-umbian 25 1,0 0,5 0,6 0,5 2,5 (-)

3 Pangan Hewani 177 7,4 0,5 16,3 14,8 24,0 (-)

4 Minyak dan Lemak 324 13,5 0,5 7,5 5,0 5,0 (+)

5 Buah/Biji Berminyak 4 0,2 2,0 0,1 0,1 1,0 (-)

6 Kacang-Kacangan 129 5,4 5,0 11,9 10,0 10,0 (+)

7 Gula 126 5,3 2,0 2,9 2,5 2,5 (+)

8 Sayur dan Buah 94 3,9 1,0 21,7 19,6 30,0 (-)

9 Lain-lain 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 (+)

Total 2.173 90,5

90,6 77,5 100,0

Keterangan *) Angka Kecukupan Energi (AKE) = 2.400 kkal/kap/hr


Grafik 13.69 Perbandingan PPH Tk. Ketersediaan Tahun 2014, 2015, 2016 dan 2017

Grafik 13.70 Perbandingan PPH Tk. Ketersediaan Tahun 2014, 2015, 2016, 2017 dan Target Tahun 2018

Capaian Pola Pangan Harapan (PPH) tingkat Ketersediaan tahun 2017 Angka

Sementara (Asem) bila dibandingkan dengan Tahun 2016 mengalami penurunan, dimana

pada Tahun 2016 skor Pola Pangan Harapan (PPH) tingkat Ketersediaan sebesar 77,8 dan

pada Tahun 2017 sebesar 77,5. Hal ini lebih disebabkan karena dalam perhitungan Tahun

2017 masih menggunakan data Angka Sementara dan Angka Ramalan II sehingga

masih ada kemungkinan perubahan data sampai mendapatkan angka tetap.

Selain itu ketersediaan pangan untuk dikonsumsi penduduk Sumatera Selatan erat

kaitannya dengan Ketersediaan energi. Peningkatan

komoditas pangan tersebut menggambarkan

kemampuan produksi Sumatera Selatan dalam memenuhi ketersediaan pangan. Bila dilihat

dari kontribusi energi kelompok komoditas pangan terdapat penurunan kontribusi energi

beberapa komoditas pangan yaitu penurunan pada kelompok buah dan biji berminyak,

kacang-kacangan, gula serta sayur dan buah. Penurunan komoditas pangan tersebut

menggambarkan kemampuan produksi Sumatera Selatan dalam memenuhi ketersediaan

pangan tersebut masih kurang.

Bila dilihat realisasi Tahun 2017 dengan skor yaitu sebesar 77,5 dibandingkan

dengan target sasaran di tahun 2018

yaitu sebesar 82,0 maka perlu

upaya peningkatan Pola Pangan

Harapan tingkat ketersediaan

sebesar 5,81%. Upaya–upaya yang

perlu dilakukan yaitu meningka tkan

ketersediaan umbi-umbian, pangan

hewani, buah/biji berminyak, serta

sayur, dan buah melalui peningkatan

produksi (Dinas Pertanian, Perkebunan, Kelautan dan Perikanan), sedangkan Provinsi

Sumatera Selatan melakukan program/kegiatan yaitu: Analisa Neraca Bahan Makanan

(NBM) dan Analisa Pola Pangan Harapan Tingkat Ketersediaan serta analisa Pola Panen

Bulanan (PPB). ]

Capaian indikator kinerja Penurunan Rawan Pangan sebesar 0,33%, belum mencapai

13.2 Meningkatnya Penanganan

Rawan Pangan


Grafik 13.71 target dan realisasi persentase penanganan kerawanan pangan Tahun 2017

target yang diharapkan. Target penanganan kerawanan pangan adalah sebesar 1% per

tahun sedangkan realisasi sebesar 0,33%. Hal ini disebabkan Kegiatan Penanganan

Daerah Rawan Pangan dan Pengembangan Desa Mandiri Pangan, merupakan kegiatan

yang difokuskan dalam rangka penurunan kemiskinan minimal 1% per tahun. Kegiatan

hanya sebatas pembinaan dan (investigasi) ke masyarakat rawan pangan di 6

Kabupaten/Kota. Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian




1. Penurunan Rawan Pangan 1% per Tahun

% per Tahun

1 0,33 33

Capaian indikator kinerja dari sasaran meningkatnya penanganan rawan pangan


13.2.1. Penurunan Rawan Pangan 1% per Tahun

Penanganan daerah rawan pangan pada saat ini belum sesuai target yang

diharapkan, hal ini ditandai dengan masih banyaknya kejadian rawan pangan diberbagai

daerah yang bersifat kronis dan transien. Dalam rangka penanganan rawan pangan telah

dilaksanakan 2 (dua) kegiatan pokok yaitu; 1) Penanganan rawan pangan transien (rawan

pangan yang disebabkan bencana alam yang sifatnya mendadak dan sementara), dan 2)

Penanganan rawan pangan kronis (rawan pangan yang berkepanjangan dalam periode

yang lama).

Dalam rangka menanggulangi terjadinya rawan pangan dan turut serta

berpartisipasi memberikan kontribusi dalam mendukung komitmen nasional (Indonesia)

untuk mencapai tujuan pembangunan milinium (MDG’s) antara lain menanggulangi

kemiskinan dan kelaparan 1% per tahun Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui

Badan Ketahanan Pangan, melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung tercapainya

tujuan dimaksud.

Untuk Tahun 2017 kegiatan yang mendukung tercapainya tujuan dimaksud

melalui kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan. Kegiatan Pengembangan Desa

Mandiri Pangan berupa pembinaan, pelatihan serta pemberian bantuan secara langsung

kepada masyarakat rawan pangan (intervesi) di 6 Kabupaten/Kota (Muara Enim,

Banyuasin, MUBA, Musi Rawas, OKI dan Palembang).

Bantuan kepada masyarakat berupa bantuan ternak itik, ikan dan kambing

untuk membantu menanggulangi kerawanan pangan di 6 Kabupaten/Kota.

Realisasi Kinerja penanganan rawan

pangan sebesar 0,3%, belum mencapai target

yang diharapkan. Target penanganan


Grafik 13.72 Perbandingan Capaian Persentase Penanganan Rawan Pangan Tahun 2015, 2016 dan Tahun 2017

kerawanan pangan adalah sebesar 1% per tahun sedangkan realisasi sebesar 0,33%. Hal

ini disebabkan Kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan, merupakan salah satu

kegiatan yang difokuskan ketahanan pangan dalam rangka penurunan kemiskinan minimal

1% per tahun, dan untuk mencapai taget harus didukung oleh Perangkat Daerah yang

terkait untuk mengentaskan kerawanan pangan belum bisa memenuhi target rawan

pangan 1%/tahun. Pada Tahun 2017 ini bantuan secara langsung kepada masyarakat

rawan pangan melalui kegiatan Desa Mandiri Pangan berupa pemberian bantuan ternak

itik, ikan, dan kambing yang diberikan di 6 Kabupaten/Kota di provinsi Sumatera Selatan,

yaitu Muara Enim, Banyuasin, MUBA, Musi Rawas, OKI dan Palembang. Kabupaten

Muara Enim mendapatkan bantuan Itik beserta pakan sebanyak 325 ekor/desa, dan bibit

ikan beserta pakan sebanyak 4000 ekor/desa di 5 desa. Kabupaten Banyuasin

mendapatkan bantuan itik beserta pakan sebanyak 325 ekor/desa di 5 desa. Kabupaten

MUBA mendapatkan bantuan itik beserta pakan sebanyak 325 ekor/desa di 5 desa.

Kabupaten Musi Rawas mendapatkan bantuan kambing sebanyak 65 ekor/desa di 5 desa.

Kabupaten OKI mendapatkan bantuan Itik dan pakan sebanyak 325 ekor/desa di 2 desa

dan bantuan kambing sebanyak 65 ekor/desa di 3 desa. Kota Palembang mendapatkan 65

kambing/kelurahan di 5 kelurahan.

Bila dilihat persentase capaian

penanganan rawan pangan tahun 2017

dibanding tahun 2016 terjadi peningkatan

persentase capaian penanganan rawan pangan,

dimana pada tahun 2016 angka capaian

sebesar 0,05% sedangkan di Tahun 2017

sebesar 0,33%. Terjadinya peningkatan

persentase capaian penanganan rawan pangan

di Tahun 2017 disebabkan adanya bantuan langsung yang diberikan pemerintah melalui

kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan. Capaian presentase penanganan

Kerawanan Pangan tahun 2017 belum sesuai target 1% karena penanganan terhadap

masyarakat rawan pangan menyentuh masyarakat miskin belum optimal.

Untuk

mencapai target 1% di

Tahun 2018 upaya

kegiatan yang dilakukan



Grafik 13.73 Perbandingan Capaian Persentase Penanganan

Rawan Pangan Tahun 2014, 2015, 2016, 2017 dan Target Tahun 2018

a) Pencegahan kerawanan

pangan untuk menghindari terjadinya

rawan pangan disuatu wilayah sedini mungkin, dilakukan dengan mengadakan analisis

terhadap situasi pangan dan gizi di seluruh Kabupaten/Kota melalui Sistem Kewaspadaan

Pangan dan Gizi (SKPG);

b) Penanggulangan kerawanan pangan pada daerah yang rawan kronis melalui

pemberdayaan masyarakat dengan Kegiatan Penanganan Daerah Rawan Pangan dan

Kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan sehingga rawan pangan di wilayah

tersebut dapat tertangani;

c) Penanggulangan daerah rawan pangan transien melalui bantuan sosial pemberian

bantuan bahan pangan terhadap masyarakat dan keluarga yang membutuhkan.

Capaian indikator kinerja dari sasaran memantapkan Terlaksananya sistem

distribusi yang efisien, efektif dan stabilitas harga pangan pokok strategis telah tercapai

100 % sudah sesuai target yang diharapkan. Target Pemantauan dan Evaluasi Harga

pangan strategis untuk Tahun 2017 sebesar 11 komoditi di 17 Kabupaten/Kota sudah

terealisasi. Berdasarkan hasil pemantauan di 17 Kabupaten/Kota harga rata-rata Gabah

Kering Panen (GKP) per Kg di tingkat produsen Rp. 4.150,- jika dibandingkan dengan

Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk GKP sebesar Rp. 3.700. Hal ini menunjukkan

bahwa harga Gabah Kering Panen Tahun 2017 diatas harga yang ditetapkan pemerintah.

Capaian indikator kinerja dari sasaran memantapkan terlaksananya sistem distribusi yang

efisien, efektif dan stabilitas harga pangan pokok strategis adalah sebagai berikut :



1. Harga Gabah Kering Panen (GKP) di Tingkat Produsen

Rp/Kg

≥Harga Pembelian Pemerintah

(HPP)

≥Harga Pembelian Pemerintah

(HPP)

100

Capaian indikator kinerja dari sasaran memantapkan terlaksananya sistem

distribusi yang efisien, efektif dan stabilitas harga pangan pokok strategis adalah sebagai

berikut :

13.3.1. Harga Gabah Kering Panen (GKP) di Tingkat Produsen Lebih Kecil atau

Sama Dengan Harga Pokok Pemerintah (HPP)

Komoditas padi mempunyai karakteristik yang khas, yaitu ditanam serentak pada

13.3 Terlaksananya Sistem Distribusi yang Efisien,

Efektif dan Stabilitas Harga Pangan Pokok

Strategis


waktu tertentu, sehingga pada masa panen terjadi kelebihan pasokan namun pada masa

paceklik terjadi kelangkaan pasokan. Dalam rangka menjaga pasokan dan stabilisasi harga

beras, melindungi tingkat pendapatan petani, pengamanan cadangan beras pemerintah,

dan penyaluran beras untuk keperluan masyarakat, maka Pemerintah telah menetapkan

INPRES tentang Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk komoditi gabah dan beras.

Penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk komoditi gabah/beras

dalam upaya mengendalikan stabilitas harga beras cukup efektif. Selisih HPP terhadap

harga gabah/beras aktual pasar pada musim raya relatif kecil sehingga Perum Bulog dapat

melalukan pengadaan gabah/beras. Selain mempertimbangkan pengadaan beras dalam

negeri oleh Perum Bulog, penetapan HPP juga telah memperhitungkan insentif harga

kepada Petani. Penetapan HPP secara bertahap disempurnakan, guna disesuaikan

dengan perkembangan situasi perekonomian nasional dan internasional, perkembangan

harga beras di tingkat nasional dan internasional, upaya untuk meningkatkan pendapatan

petani dan upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional. Kebijakan perberasan

dinilai cukup efektif dalam mengendalikan stabilitas harga ditingkat petani.

Permasalahan yang dihadapi petani padi dari waktu ke waktu nyaris sama yaitu

anjloknya harga gabah/beras saat panen raya dan mahalnya harga diluar panen raya. Hal

inilah yang menyebabkan petani merugi dan saat terjadi kenaikan harga beras dipasaran

menjadi permasalahan tersendiri untuk konsumen.

Dalam rangka stabilitasi ekonomi, melindungi pendapatan petani, menstabilkan

harga beras dan mengamankan cadangan beras pemerintah, pemerintah menetapkan

Inpres No.5 Tahun 2015 yang dikeluarkan per 17 Maret 2015. Inpres tersebut mengatur

kebijakan pengadaan gabah/beras serta penyalurannya oleh pemerintah. Inpres tersebut

menjadi payung hukum bagi Bulog untuk menyerap gabah/beras disaat harga gabah/beras

anjlok ditingkat petani. Pelaksanaan kebijakan dilakukan dengan menetapkan Harga

Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah sesuai dengan kadar airnya, kadar hampa

(gabah), butir patah, kadar menir serta derajat sosoh. Untuk Harga Pembelian Pemerintah

(HPP) gabah Tahun 2017 tidak mengalami perubahan sesuai dengan Inpres No. 5 Tahun

2015. Untuk penetapan HPP Gabah dan Beras ditetapkan 3 (tiga) tahun sekali sesuai

pada tabel dibawah ini.

Tabel 13.11 Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk Komoditi Gabah

Tahun 2005 – Tahun 2018

No.

Kebijakan Perberasan

Harga HPP (produsen) (RpKg)

Masa Berlaku

1. Inpres 02/2005 1.330 Maret-Desember 2005

2. Inpres 13/2005 1.730 Jan 2006-Maret 2007

3. Inpres 03/2007 2.000 April 2007-Maret 2008

4. Inpres 01/2008 2.240 April 2008-Des 2008

5. Inpres 08/2008 2.400 Jan-Des 2009

6. Inpres 07/2009 2.640 Jan 2010-Feb 2012

7. Inpres 03/2012 3.300 April 2012-Feb 2015


Grafik 13.74 target dan realisasi harga Gabah Kering Panen Tk. ProdusenTahun 2017

8. Inpres 05/2015 3.700 Maret 2015 s.d.2018

Sumber : BKP Kementerian RI

Berdasarkan hasil pemantauan di 16

Kabupaten/Kota harga rata-rata Gabah Kering

Panen (GKP) per Kg di tingkat produsen Rp.

4.150, jika dibandingkan dengan Harga Pembelian

Pemerintah (HPP) untuk GKP sebesar Rp. 3.700.

Hal ini menunjukkan bahwa harga Gabah Kering

Panen Tahun 2017 diatas harga yang ditetapkan

pemerintah (GKP > HPP) yaitu sebesar 12,16%,

ini berarti capaian melebihi dari target yang telah

ditetapkan.

Jika dibandingkan dengan target untuk harga Gabah Kering Panen Tahun 2018 tetap akan

diberlakukan Harga HPP ≤ Harga GKP ditingkat petani, sehingga harga gabah/beras tidak

menjadi gejolak sosial.

Untuk mewujudkan tujuan sembilan belas dari misi pertama telah ditetapkan 1 (Satu)

sasaran strategis. Dalam tahun 2017 telah dilaksanakan upaya pencapaian 1 (Satu)


TUJUAN 14 DARI

MISI PERTAMA

Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan, Administrasi, Organisasi dan Tatalaksana yang

Profesional

14.1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Adminitrasi

di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan


Grafik 14.75 Target dan Realisasi Tahun 2017





Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Nilai 65,51 81,28 124,07

Capaian indikator kinerja dari sasaran meningkatnya kualitas pelayanan

administrasi di bidang pemerintahan dan pembangunan adalah sebagai berikut :

14.1.1. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

tahun 2017 telah menargetkan nilai indeks kinerja

Perangkat Daerah/Unit pelayanan

publik melalui Survei Kepuasan

Masyarakat (SKM) dengan nilai

rata-rata “Baik“ (62,51 – 81.25), untuk itu

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah

melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat tahun 2017

dengan mendapatkan nilai rata-rata “Baik“ (81,28). Berdasarkan nilai hasil survei dimaksud

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah melebihi angka minimal untuk nilai rata-rata

“Baik” yaitu 62,51 dimana nilai rata-rata yang diperoleh 81,28.

Survei Kepuasan Masyarakat dimaksud dilakukan dengan sampel 27 (dua puluh

tujuh) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yaitu :

No. Instansi No. Instansi

1. DInas Kesehatan 16. Dinas Perkebunan

2. Dinas Sosial 17. Dinas Perpustakaan

3. Dinas Perdagangan 18. Badan Penghubung

4. Dinas Pemuda dan Olahraga 19. Badan Kepegawaian Daerah

5. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air 20. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

6. Dinas Perindustrian 21. Badan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Daerah

7. Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

22. Badan Penanggulang Bencana Daerah

8. Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

23. Inspektorat Daerah

9. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga 24. Satuan Polisi Pamong Praja

10. Dinas Ketahanan Pangan dan

Peternakan

25. Sekretariat Daerah DPRD

0

20

40

60

80

100

Target Realisasi

Target Tahun 2017

Realisasi Tahun 2017


Grafik 14.76 Realisasi Tahun 2016 dan Realisasi Tahun 2017

Grafik 14.77 Realisasi Tahun 2017 dan Realisasi Tahun 2018

11. Dinas Pertanian Tanaman Pangan

dan Holtikultura

26. Rs. Ernaldi Bahar

12. Dinas Koperasi dan UKM 27. Badan Pendapatan Daerah

13. Dinas Pendidikan

14. Dinas Linkungan Hidup

15. Dinas Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak

Realisasi Hasil Survei Kepuasan Masyarakat dilingkungan Pemerintah Provinsi

Sumatera Selatan tahun 2017 yaitu nilai rata-rata

Baik (81,28) mengalami kenaikan dibandingkan nilai

hasil survei tahun 2016 yaitu

Baik (78,21), untuk itu guna

meningkatkan realisasi hasil Survei Kepuasan

Masyarakat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

aktif melakukan Sosialisasi serta

Rapat Monitoring pelaksanaan SKM di Perangkat Daerah/Unit pelayanan publik serta

bagaimana tindaklanjut dari setiap unsur yang terendah.

Berdasarkan realisasi hasil Survei SKM Tahun

2017 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

masih menargetkan nilai rata-rata

“Baik“ (62,51 – 81.25) pada target nilai

SKM tahun 2018, dengan harapan nilai indeks

kinerja Perangkat Daerah/Unit pelayanan publik mencapai nilai

tertinggi yaitu Baik dengan nilai 81,25.

Untuk mewujudkan tujuan sembilan belas dari misi pertama telah ditetapkan 1 (Satu)



TUJUAN 15 DARI MISI PERTAMA

Menciptakan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah yang Baik dan Profesional

15.1 Tercapainya Tertib Adminitrasi

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

76

77

78

79

80

81

82

2016 2017


Realisasasi Tahun 2017

81,23

81,24

81,25

81,26

81,27

81,28

2017 2018


Target 2018






1. Opini Laporan Keuangan Daerah Opini WTP WTP 100

Capaian indikator kinerja dari sasaran tercapainya tertib administrasi pengelolaan

keuangan dan aset daerah adalah sebagai berikut :

15.1.1. Opini Laporan Keuangan Daerah

Untuk opini Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun

Anggaran 2017 ditargetkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan realisasinya adalah

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dapat disimpulkan capaian kinerja untuk Indikator Opini

Laporan Keuangan Daerah adalah “sangat berhasil”.

Dari Tahun 2014 s.d 2016 penilaian terhadap laporan keuangan Pemerintah

Provinsi Sumatera Selatan masih dalam posisi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) per

tahunnya, sedang pada Tahun 2017 belum ada nilai hasil audit dari BPK.

Di Tahun Anggaran 2017 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berusaha untuk

mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dengan cara:

1. Menindaklanjuti temuan BPK.

2. Memperkuat sistem pengendalian dalam pengelolaan keuangan.

3. Penyajian Laporan Keuangan Provinsi Sumatera Selatan sudah sesuai Standar

Akuntasi Pemerintah.

4. Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan.

5. Peningkatan kapasitas SDM pengelolaan keuangan dengan cara mengikutsertakan

dalam pelatihan, worksop dan sosialisasi.

6. Pembentukan Tim Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan dengan Surat Keputusan

Gubernur.

7. Dilaksanakan reviu terhadap Laporan Keuangan oleh Inspektorat Provinsi yang di

dampingi Tim BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.

Dengan melakukan usaha-usaha diatas, maka dalam laporan hasil pemeriksaan

atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2017

yang dikeluarkan oleh BPK-RI dituliskan sebagai berikut:

Menurut opini BPK, Laporan Keuangan yang disebut diatas, menyajikan secara wajar,

dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, dan Realisasi Anggaran, Perubahan Saldo

Anggaran Lebih, Operasional, Arus Kas, serta Perubahan Ekuitas untuk tahun yang

berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.


Grafik 14.78 Perbandingan Tahun 2014 s.d 2016

Sedangkan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran

2017 sampai dengan bulan Januari 2018 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Provinsi Sumatera Selatan masih menunggu penyampaian Laporan Keuangan Tahun

2017 dari masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera

Selatan.

Perbandingan capaian indikator kinerja opini laporan keuangan daerah dari Tahun

2014 s.d 2016 bisa dilohat dari grafik dibawah ini :

1. Tidak ada Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 dengan Standar Nasional

hanya mengacu pada Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah dan Permendagri Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP

2. Dengan sumber daya dana terealisasi 90% dan dan target opini laporan keuangan

100% maka terdapat efisiensi anggaran.

Untuk mewujudkan tujuan dua puluh satu dari misi pertama telah ditetapkan 1 (Satu)



TUJUAN 16 DARI

MISI PERTAMA

Terwujudnya Pemerintah Provinsi

Sumsel Bebas dari Korupsi

16.1 Meningkatnya Kinerja di Lingkungan

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan






1. Persentase SKPD dengan Nilai Akuntabilitas B

% 80 95,00 118,73

2. Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Poin 3,4 2,6885 79,07

Capaian indikator kinerja dari sasaran meningkatnya kinerja di lingkungan Pemerintah

Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :

16.1.1. Persentase SKPD dengan Nilai Akuntabilitas B

Persentase Perangkat Daerah dengan

nilai akuntabilitas kategori B Tahun 2017

ditargetkan 80% dan terealisasi sebesar

95%, pencapaian tersebut karena dari 40

Perangkat Daerah yang dinilai/evaluasi

terdapat sebanyak 38 Perangkat Daerah

yang memperoleh kriteria nilai B (Baik)

sampai dengan kriteria A (Memuaskan)

atau sebesar 95%.

Untuk mencapai indikator kinerja tersebut kegiatan yang dilaksanakan adalah

Evaluasi Kinerja Dinas/Instansi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan

Kabupaten/Kota. Evaluasi kinerja tersebut dilakukan untuk melihat dan menilai kinerja pada

Perangkat Daerah (PD) dengan pendekatan komprehensif atas kinerjanya yang disusun

dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan satu

kesatuan yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja,

evaluasi kinerja dan pencapaian sasaran/kinerja organisasi yang merupakan penjabaran

tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah (PD). Evaluasi SAKIP juga melaksanakan

penilaian atas indikator kinerja pada PD, apakah telah selaras dengan indikator kinerja

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan memberikan rekomendasi sebagai bahan

evaluasi untuk pencapaian target yang telah ditetapkan.

Grafik 16.79 Persentase SKPD dengan status

Laporan Kinerja Baik Tahun 2017

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

Target Realisasi

80%

95%


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017

60%

70% 70%75%

80%

62,61%

97,56%92,68% 95%

Target

Realisasi

Hasil rekomendasi dari Evaluasi Kinerja Dinas/Instansi di Lingkungan Pemerintah

Provinsi Sumatera Selatan tersebut nantinya akan ditindaklanjuti oleh PD sebagai bahan

perbaikan dokumen SAKIP dan perbaikan kinerja.

Pencapaian indikator kinerja Persentase PD dengan nilai akuntabilitas kategori B Tahun

2017 tersebut melampaui dari target yang telah ditetapkan.

Pada Tahun 2017 Capaian Kinerja

sebesar 95% apabila dibandingkan Tahun

2016 sebesar 92,68% terjadi peningkatan

sebesar 2,32%.

Capaian kinerja persentase PD dengan nilai akuntabilitas kategori B dari tahun 2013 s.d

2014 mengalami peningkatan, namun pada tahun 2016 mengalami penurunan nilai dari

tahun 2015 dikarenakan terdapat penurunan nilai dari beberapa PD yang dinilai, dan tahun

2017 mengalami peningkatan kembali.

Indikator kinerja Persentase PD dengan

nilai akuntabilitas kategori B pada akhir

periode RPJMD Tahun 2018 ditargetkan

sebesar 85%. Apabila dibandingkan

dengan capaian kinerja pada Tahun

Grafik16.80 Persentase SKPD dengan Status Laporan Kinerja

Baik Tahun 2017 dibandingkan dengan capaian Tahun 2016

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

Capaian Tahun 2016


92,68%100%

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%


Target 2018

100%85%

Grafik 16.81 Persentase SKPD dengan Status Laporan Kinerja Baik Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017

59, 46%


2017 sebesar 100% telah

melampaui target yang telah

ditetapkan.

Upaya yang telah dilaksanakan guna meningkatkan capaian indikator kinerja tersebut :

a. Melakukan Asistensi penyusunan dokumen SAKIP dengan narasumber dari

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik

Indonesia.

b. Melakukan evaluasi terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP) pada Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera

Selatan.

c. Melakukan bimbingan teknis Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP) kepada Tim Satuan Tugas Evaluasi SAKIP di Lingkungan Pemerintah

Provinsi Sumatera Selatan dengan narasumber berasal dari Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

d. Melakukan reviu secara berkala terhadap Renstra PD agar selaras dengan Indikator

Kinerja Utama (IKU) Provinsi Sumatera Selatan dan RPJMD Provinsi Sumatera

Selatan.

e. Melakukan reviu terhadap Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

sebelum disampaikan kepada Menteri Penyagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi.

Program yang mendukung indikator di atas adalah Program Reformasi Birokrasi dan

Pencegahan Korupsi dengan Kegiatan Evaluasi Kinerja Dinas/Instansi di Lingkungan

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran

sebesar Rp 293.700.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 268.483.000,- atau 91,41%.

Persentase PD dengan nilai akuntabilitas kategori B Tahun 2017 ditargetkan 80% dan

terealisasi sebesar 95%, dengan capaian kinerja sebesar 118,73%, sehingga penggunaan

sumber daya telah efisien.

16.1.2. Nilai Laporan

Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah

Nilai Laporan Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah Tahun 2017

ditargetkan sebesar 3,400 dan

Grafik 16.82 Persentase SKPD dengan status Laporan

Kinerja Baik Tahun 2017 dibandingkan dengan Target

Renstra Tahun 2013-2018

0

1

2

3

4

Target Realisasi

2,6885

3,400


terealisasi sebesar 2,6885 dengan capaian kinerja sebesar 79,07%.

Untuk mencapai indikator kinerja tersebut kegiatan yang dilaksanakan adalah

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD), yang meliputi Pengukuran Kinerja

Mandiri (Self Assessment) terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi

Sumatera Selatan setiap tahunnya sebelum disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri

Republik Indonesia dan evaluasi terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (LPPD) kabupaten/kota se Sumsel melalui kegiatan Evaluasi Kinerja

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD).

Tujuan utama dilaksanakannya EKPPD, adalah untuk menilai kinerja

penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya peningkatan kinerja untuk

mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan prinsip tata

kepemerintahan yang baik. EKPPD dilaksanakan dengan mengintegrasikan pengukuran

kinerja yang dilaksanakan oleh Tim Nasional EPPD dan Tim Daerah EPPD, serta

pengukuran kinerja mandiri oleh pemerintahan daerah (self assessment) yang

dilaksanakan oleh Tim Penilai. Penilaian dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja

Kunci (IKK) untuk setiap pengukuran yang secara otomatis akan menghasilkan peringkat

kinerja daerah secara nasional yang dapat digunakan untuk menetapkan kebijakan

pengembangan kapasitas pemerintahan daerah dalam rangka mendorong kompetisi antar

daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dimanfaatkan sebagai bahan

pertimbangan Presiden dalam menyusun rancangan kebijakan otonomi daerah berupa

pembentukan, penghapusan, dan penggabungan suatu daerah serta untuk menilai dan

menetapkan tingkat pencapaian standar kinerja yang telah ditetapkan untuk setiap urusan

pemerintahan yang dilaksanakan Pemerintahan Daerah.

Capaian peningkatan nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

diperoleh dari perhitungan peringkat dan status kinerja penyelenggaran pemerintah daerah

yang setiap tahun dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri dan disampaikan pada saat

Hari Otonomi Daerah pada tanggal 25 April tahun berikutnya. Capaian indikator kinerja

untuk Tahun 2017 tersebut mempergunakan peringkat dan status kinerja Tahun 2015 yang

dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri Tahun 2016, dikarenakan untuk peringkat dan

status kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Tahun 2016 baru akan dikeluarkan

Grafik 16.83 Persentase Peningkatan Nilai Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017


dan disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri pada Hari Otonomi Daerah pada tanggal 25

April 2018. Untuk peringkat dan status kinerja 2015 sesuai Keputusan Menteri Dalam

Negeri Nomor 120-10421 Tahun 2016 tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara Nasional Tahun 2015, bahwa Pemerintah

Provinsi Sumatera Selatan memperoleh peringkat 15 dengan skor 2,6885 dan status

Tinggi, dari skor tertinggi 4,0000 dengan status Sangat Tinggi.

Belum tercapainya status kinerja tersebut disebabkan :

a. Tidak tersedia/belum dibangunnya sumber data pendukung Indikator Kinerja Kunci

(IKK) atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang

disampaikan.

b. Pegawai/pejabat yang menangani penyusunan LPPD sering berganti-ganti akibat dari

dinamika mutasi pegawai yang cukup tinggi di lingkup pemerintah daerah di wilayah

Provinsi Sumatera Selatan.

Persentase peningkatan nilai Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah Tahun 2017 terealisasi

sebesar 2,6885 (Peringkat 15 dari 33

Provinsi) apabila dibandingkan Tahun

2016 sebesar 2,6802 (Peringkat 9 dari

33 Provinsi) terjadi peningkatan

sebesar 0,0083.



dibandingkan dengan capaian Tahun 2016

0

1

2

3

4

Capaian Tahun 2016


2,6802 2,6885

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017

33,2 3,2 3,3 3,4

2,44562,2961

2,52982,6802 2,6885

Target

Realisasi


Capaian kinerja untuk Nilai Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dari

Tahun 2013 s.d 2017 mengalami peningkatan

rata-rata sebesar 2,5280.

Indikator Nilai Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah pada akhir priode

RPJMD Tahun 2018 ditargetkan sebesar 3,5.

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja

pada Tahun 2017 sebesar 2,6885 masih

terdapat target yang harus dicapai

sebesar 0,3115.

Upaya yang dilaksanakan untuk meningkatkan capaian indikator kinerja tersebut :

a. Melakukan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (LPPD) pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumsel.

b. Melakukan Asistensi/Pendampingan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah (LPPD) dengan narasumber BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera

Selatan dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

c. Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan Self Assesment (Pengukuran Kinerja

Mandiri) terhadap LPPD Provinsi/Kabupaten/Kota sebelum disampaikan kepada

Gubernur Sumatera Selatan dan Menteri Dalam Negeri.

d. Meminta kepada seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Provinsi

dan Kabupaten/Kota se-Sumsel untuk membangun sumber data pendukung dan

meningkatkan capaian kinerja untuk setiap Indikator Kinerja Kunci (IKK) Laporan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

f. Meningkatkan koordinasi, pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah guna menghindari capaian kinerja yang sangat rendah.

Program yang mendukung indikator di atas adalah Program Peningkatan Sistem

Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dengan Kegiatan

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp

399.900.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 390.580.100,- atau 97,67%. Nilai

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2017 ditargetkan sebesar 3,400 dan

terealisasi sebesar 2,6885 dengan capaian kinerja sebesar 79,07% sehingga belum

maksimal dalam efisiensi penggunaan sumber daya.



dengan Target Renstra Tahun 2013-2018

0

1

2

3

4

Realisasi Tahun 2017 Target 2018

2,6885

3,5000


Untuk mewujudkan tujuan dua puluh lima dari misi kedua telah ditetapkan 3 (Tiga)

sasaran strategis. Dalam tahun 2017 telah dilaksanakan upaya pencapaian 3 (Tiga)


TUJUAN 17 DARI

MISI KEDUA

Mewujudkan Derajat Kesehatan Masyarakat yang Setinggi-

Tingginya

17.1 Menurunnya Jumlah Kematian Neonatal

Bayi dan Balita


Grafik 17.87 Jumlah Kematian Bayi

Grafik 17.89 Jumlah Kematian Bayi Prov.Sumsel menurut Kabupaten/Kota

Grafik 17.88 Jumlah Kematian Bayi Tahun 2010 s.d 2017

Untuk mewujudkan tujuan pertama dari misi pertama telah ditetapkan 3 (tiga) sasaran

strategis yaitu menurunnya jumlah kematian bayi, menurunnya jumlah Kematian balita dan

meningkatnya Angka Harapan Hidup. Ketiga ukuran ini dapat menggambarkan

keberhasilan pembangunan kesehatan di suatu wilayah. Semakin rendah angka kematian

bayi dan balita serta tingginya angka harapan hidup maka semakin tinggi pula derajat

kesehatan di wilayah tersebut. Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran

keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :



1. Jumlah Kematian Bayi Kasus 105 98 106,67

2. Jumlah Kematian Balita Kasus 46 48 95,65

3. Angka Harapan Hidup Tahun 80,10 69,16 86,34

Capaian indikator kinerja dari sasaran menurunnya jumlah kematian neonatal bayi

dan balita adalah sebagai berikut :

17.1.1. Jumlah Kematian Bayi

Berdasarkan data laporan program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) jumlah kematian bayi di

Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017 sebanyak 98 orang, jumlah ini lebih rendah

dibandingkan target tahun 2017 sebanyak 105 orang. Dengan demikian indikator kinerja

jumlah kematian bayi pada tahun 2017 telah mencapai target RPJMD tahun 2017 dengan

persentase capaiannya sebesar 106,67%. Jumlah kematian bayi pada tahun 2017

sebanyak 98 orang dari total 167.992 kelahiran hidup. Jumlah ini mengalami kenaikan

dibanding tahun 2016 sebanyak 87. Trend kematian bayi selama 8 tahun terakhir dapat

dilihat pada tabel berikut :

Jumlah kematian bayi tertinggi

terjadi di Kabupaten OKU sebanyak


Grafik 17.90 Perbandingan Jumlah Kematian Bayi Realisasi Tahun 2017

dengan Target Tahun 2018

24 orang, kemudian diikuti oleh Kabupaten Muara Enim 14 orang dan Kabupaten Musi

Rawas Utara Timur 11 orang. Jumlah kematian bayi terendah terjadi di Kabupaten Ogan Ilir

sebanyak 1 orang, Kota Prabumulih sebanyak 1 orang dan Pagar Alam sebanyak 2 orang,

sedangkan untuk Kabupaten OKI, PALI dan Kota Lubuk Linggau tidak ada laporan

kematian Bayi. Penyebab utama kematian bayi di Provinsi Sumatera Selatan adalah

Pneumonia dan Diare.

Grafik Jumlah Kematian Bayi Tahun 2017 dibandingkan dengan Target RPJMD 2017 dan

Target RPJMD 2018

Jumlah kematian bayi tahun

2017 sebanyak 98 orang jika


RPJMD tahun 2017 sebesar

105 orang maka capaian tahun

2017 sudah mencapai target

yang ditetapkan dengan persentase capaian

sebesar 106,67%. Capaian tahun 2017 jika

dibandingkan dengan target RPJMD tahun

2018 sebesar 100 kematian bayi juga telah

memenuhi target yang ditetapkan pada tahun

2018.

Tercapainya indikator ini dikarenakan semakin mudahnya akses masyarakat

terhadap pelayanan kesehatan dengan adanya program Jamsoskes Sumsel Semesta dan

JKN (BPJS Kesehatan), sudah terbentuknya Puskesmas PONED, semakin meningkatnya

cakupan pemeriksaan bayi baru lahir, cakupan imunisasi yang semakin baik, semakin

baiknya cakupan gizi anak bayi dan balita serta semakin meningkatnya kualitas pelayanan

kesehatan secara keseluruhan diharapkan dapat menurunkan angka kematian bayi.

Beberapa faktor penghambat dalam menurunkan angka kematian bayi antara lain

kurangnya sarana dan prasarana kegawatdaruratan di Puskesmas, akses menuju fasilitas

pelayanan kesehatan dibeberapa daerah masih sulit dijangkau, sistem rujukan maternal

dan neonatal yang belum berjalan optimal dan belum meratanya SDM kesehatan yang

berkompeten.

Berbagai upaya terus dilakukan untuk menurunkan angka kematian bayi ini karena

kematian bayi telah menjadi program prioritas nasional dan merupakan komitmen global

yang dicantumkan dalam SDG’s (Sustainable Development Goals). Peranan dan


Grafik 17.91 Jumlah Kematian Balita

keterlibatan sektor lain untuk ikut serta berperan dalam penurunan angka kematian bayi

juga terus ditingkatkan. Beberapa program dan kegiatan yang masih menjadi prioritas

untuk masa yang akan datang adalah :

a) Meningkatkan pelaksanaan pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu & Anak

(PWS KIA) dan surveilans kematian bayi dan balita di tingkat Kabupaten/Kota;

b) Berkoordinasi dengan lintas program dan lintas sektor mulai dari tingkat Provinsi,

Kabupaten/Kota sampai ke tingkat desa dan kelurahan untuk menyusun strategi

perencanaan percepatan penurunan kasus kematian ibu dan bayi;

c) Peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan sampai dengan tingkat desa dan

kelurahan melalui penempatan bidan di setiap desa dan pembangunan Poskesdes;

d) Meningkatkan kompetensi/kapasitas teknis tenaga kesehatan dalam hal pelayanan

pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan dan penanganan bayi baru lahir melalui

pelatihan dan pertemuan teknis program;

e) Penerapan Program Desa Siaga juga diharapkan akan dapat menekan angka

kematian bayi;

f) Integrasi BKB (Bina Keluarga Balita), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan

Posyandu;

g) Konsorsium kerja sama dengan perguruan tinggi dan swasta untuk meningkatkan

kualitas hidup anak dan penurunan kematian.

17.1.2. Jumlah Kematian Balita

Grafik Jumlah Kematian Balita di Sumatera Selatan Tahun 2017 dibandingkan dengan

Target Tahun 2017

Berdasarkan data laporan program

Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) jumlah

kematian Balita di Provinsi Sumatera

Selatan tahun 2017 sebanyak 48 orang,

jumlah ini masih lebih tinggi dibandingkan

target tahun 2017 sebanyak 46 orang.

Dengan demikian indikator kinerja jumlah

kematian Balita pada tahun 2017 telah masih

belum mencapai target RPJMD tahun 2017 dengan persentase capaiannya sebesar

95,65%. Jumlah kematian Balita pada tahun 2017 sebanyak 48 orang, jumlah ini


Grafik 17.92 Jumlah Kematian Balita di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010 - 2017

Grafik 17.93 Jumlah Kematian Balita Di Provinsi Sumsel Per Kabupaten/Kota Tahun 2017

Grafik 17.94 Perbandingan Jumlah Kematian Balita Tahun 2017 dibanding dengan Tahun 2018

mengalami kenaikan jika dibanding tahun 2016 sebanyak 39 orang kematian Balita. Trend

jumlah kematian Balita selama 7 tahun terakhir semakin menurun, dapat dilihat pada grafik

berikut :

Jumlah kematian Balita tahun 2017 tertinggi

Kabupaten Musi Rawas sebanyak 11 orang,

dikikuti Kabupaten OKU sebanyak 10 orang

dan Kota Palembang sebanyak 8 orang.

Jumlah kematian Balita terendah di

Kabupaten PALI sebanyak 1 orang,

Kabupaten Ogan Ilir sebanyak 1 orang dan

Kabupaten OKU Selatan sebanyak 2 orang,

sedangkan Kabupaten OKI, Muara Enim,

Lahat, Kota Pagar Alam, Prabumulih dan Lubuk Linggau tidak ada laporan kematian Balita.

Penyebab terbesar kematian Bayi di Sumatera Selatan adalah Diare dan Pneumonia.

Jumlah kematian Balita tahun 2017

sebanyak 48 orang jika dibandingkan

dengan target RPJMD tahun 2017

sebesar 46 orang maka capaian

tahun 2017 belum mencapai target

yang ditetapkan dengan persentase

capaian sebesar 95,65%. Capaian tahun

2017 jika dibandingkan dengan target

RPJMD tahun 2018 sebesar 44 kematian Balita juga belum memenuhi target tahun 2018.

Belum tercapainya indikator ini disebabkan karena masih rendahnya kepatuhan petugas

dalam memberikan pelayanan kesehatan anak Balita yang sesuai standar, akses menuju

fasyankes masih sulit dijangkau, sarana dan prasarana kegawatdaruratan di Puskesmas

yang masih kurang, petugas yang sudah dilatih berpindah bagian/ tempat kerja, pengaruh

faktor budaya yang masih bertentangan dengan kesehatan.

Beberapa program dan kegiatan yang masih menjadi prioritas untuk menurunkan

angka kematian Balita antara lain :

a. Pelaksanaan pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu & Anak (PWS KIA) dan

surveilans kematian balita di tingkat Kabupaten/Kota;

b. Meningkatkan koordinasi lintas sektor dan lintas program balita terintegrasi,

pelaksanaan supervisi dan bimbingan teknis untuk meningkatkan kemampuan tenaga


Grafik 17.95 Angka Harapan Hidup Tahun 2017

kesehatan di Kabupaten/Kota;

c. Peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan sampai dengan tingkat desa dan

kelurahan melalui penempatan bidan di setiap desa dan pembangunan Poskesdes;

d. Penerapan Program Desa Siaga juga diharapkan akan dapat menekan angka kematian

bayi dan Balita;

e. Integrasi BKB (Bina Keluarga Balita), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan

Posyandu;

f. Program Manajemen Tumbuh kembang Balita sakit dan Manajemen Tumbuh kembang

Balita;

g. Konsorsium kerja sama dengan perguruan tinggi dan swasta untuk meningkatkan

kualitas hidup anak dan penurunan kematian.

25.1.3. Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh

seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi

mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Angka harapan hidup merupakan

alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk

pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan

Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan

kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan ibu dan anak, kesehatan

lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

Berdasarkan data dari BPS Provinsi

Sumatera Selatan capaian indikator

kinerja Angka Harapan Hidup belum

dapat mencapai target yang telah

ditetapkan. Angka Harapan Hidup

(AHH) Provinsi Sumatera Selatan

pada tahun 2017 di targetkan 80,10 tahun

dan terealisasi sebesar 69,16 tahun dengan realisasi capaian sebesar 86,34%. Rendahnya

capaian indikator ini karena terlalu tinggi dalam menetapkan target di tahun 2017. Dimana

pada tahun 2016 target RPJMD angka harapan hidup di Sumatera Selatan hanya sebesar

70,9 tahun namun di tahun 2017 target RPJMD angka harapan hidup naik menjadi 80,1

tahun, terjadi penambahan usia harapan hidup sebesar 9,2 tahun dalam satu tahun.

Grafik 17.96 Angka Harapan Hidup Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 – 2017


Grafik 17.97 Perbandingan Angka Harapan Hidup Tahun 2017 dengan Tahun 2018

Angka harapan hidup dalam lima tahun terakhir mengalami kenaikan setiap

tahunnya. Pada tahun 2013 angka harapan hidup di Provinsi Sumatera Selatan sebesar

68,67 tahun, naik menjadi 68,84 tahun pada tahun 2014, naik lagi menjadi 68,93 tahun

pada tahun 2015, kemudian meningkat menjadi 69,14 tahun pada tahun 2016 dan

mengingkat lagi menjadi 69,16 tahun pada tahun 2017.

Angka harapan hidup Provinsi

Sumatera Selatan tahun 2017 yaitu

69,16 tahun jika dibandingkan dengan

target RPJMD tahun 2017 sebesar

80,1 tahun maka capaian tahun 2017

belum mencapai target yang

ditetapkan dengan persentase

capaian sebesar 86,34%. Jika

dibandingkan dengan target RPJMD tahun

2018 sebesar 80,3 tahun masih memiliki gab yang cukup jauh yaitu 11,14 tahun. Selisih

11,14 tahun tersebut harus dicapai dalam waktu 1 tahun kedepan akan sangat sulit

tercapai. Hal ini merupakan tugas yang sangat berat untuk menaikkan umur Harapan hidup

sebesar 11,14 dalam satu tahun.

Berbagai upaya dilakukan untuk menaikkan angka harapan hidup, mulai dari

peningkatan akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sampai ke

peningkatan kualitasi pelayanan kesehatan serta melalui perubahan perilaku masyarakat

untuk hidup bersih dan sehat, peningkatan kualitas kesehatan lingkungan, peningkatan

akses air bersih, pengentasan masalah gizi buruk dan kurang gizi, pelayanan ibu

melahirkan dan bayi yang semuanya bermuara pada peningkatan derajat kesehatan

masyarakat dan peningkatan angka harapan hidup. Upaya-upaya dibidang kesehatan

tersebut hendaknya pula didukung oleh lintas sektor, dukungan infrastruktur (jalan, air

bersih, listrik dll) dan segenap lapisan masyarakat serta dengan semakin membaiknya

indikator sosial ekonomi masyarakat dan meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat

akan dapat mempercepat bertambahnya angka harapan hidup di Provinsi Sumatera


Grafik 17.98 Persentase Balita Gizi Buruk Tahun 2017

Grafik 17.99 Perbandingan Persentase Balita Gizi Buruk Tahun 2011 s.d 2017

Selatan.

Menurut Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009 upaya perbaikan gizi

masyarakat bertujuan untuk meningkatkan mutu gizi perseorangan dan masyarakat melalui

perbaikan pola konsumsi makanan, perbaikan perilaku sadar gizi dan peningkatan akses

dan mutu pelayanan gizi dan kesehatan sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi.

Secara universal ukuran yang dipakai untuk menilai masalah gizi suatu daerah yaitu

Persentase Balita Gizi Buruk, Persentase Balita Gizi Kurang dan Persentase Stunting Pada

Anak Balita. Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian




1. Persentase Balita Gizi Buruk % <1 0,032 100

Capaian indikator kinerja dari sasaran mengatasi masalah gizi utama di masyarakat

terutama kelompok rentan adalah sebagai berikut :

17.2.1. Persentase Balita Gizi Buruk

Prevalensi gizi buruk di Provinsi

Sumatera Selatan dari tahun ke tahun

terus mengalami penurunan yang cukup

berarti. Berdasarkan dari laporan

kegiatan penimbangan bulanan

Posyandu di 17 Kabupaten/Kota selama

kurun waktu tahun 2017 ditemukan

prevalensi gizi kurang sebesar 0,032% atau sebanyak 277 orang gizi buruk dari 867.745

Balita. Dari data tersebut jika dibandingkan dengan target tahun 2017 kurang dari 1% maka

persentase capaian angka gizi buruk sudah mencapai 100%.

Jumlah kasus gizi buruk pada

tahun 2017 mengalami

kenaikan dalam tiga tahun

terakhir. Pada tahun 2014

jumlah kasus gizi buruk di

Sumatera Selatan sebanyak

17.2

Mengatasi Masalah Gizi Utama di Masyarakat Terutama Kelompok Rentan


Grafik 17.100 Perbandingan Persentase Balita Gizi Buruk Tahun 2017 dengan

Target Tahun 2018

276 orang, turun menjadi 162 orang pada tahun 2015 lalu naik menjadi 248 orang pada

tahun 2016 dan turun kembali menjadi 277 orang pada tahun 2017. Pada tahun 2017

jumlah kasus gizi buruk tertinggi terjadi di Kabupaten OKU Timur sebanyak 68 orang,

Kabupaten Musi Banyuasin 37 orang dan Kabupaten Musi Rawas sebanyak 32 orang,

sedangkan jumlah kasus gizi buruk yang terendah terdapat di Kota Pagar Alam sebanyak 1

orang dan Kabupaten PALI sebanyak 1 orang dan Musi Banyuasin sebanyak 5 orang,

sedangkan di Kabupaten OKU, OKI, Kota Prabumulih dan Lubuk Linggau tidak ada

laporan kasus gizi buruk.

Prevalensi gizi buruk tahun 2017

adalah 0,032% jika dibandingkan


yaitu kurang dari 1% maka capaian

tahun 2017 sudah memenuhi target


capaian sebesar 100%. Capaian

tahun 2017 jika dibandingkan


yaitu kurang dari 1% juga sudah

memenuhi target tahun 2018. Capaian tahun 2017 jika dibandingkan dengan target

nasional yaitu kurang dari 1% maka capaian angka gizi buruk di Sumatera Selatan sudah

mencapai target nasional pada tahun 2017.

Tercapainya target untuk indikator ini disebabkan karena semakin membaiknya

surveilans gizi aktif yang dilaksanakan, semakin meningkatnya cakupan penimbangan bayi

dan balita di Posyandu, adanya program pemberian makanan tambahan bagi balita

keluarga kurang mampu, adanya program Jamsoskes Sumsel Semesta dan BPJS yang

memberikan jaminan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan bagi seluruh penduduk

Sumatera Selatan, termasuk untuk balita yang mengalami gizi buruk serta semakin

membaiknya kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat pendidikan masyarakat yang

semakin tinggi juga ikut berperan dalam menurunkan prevalensi balita gizi buruk. Berbagai

upaya yang dilakukan untuk terus menurunkan kasus gizi buruk antara lain :

a) Penimbangan rutin setiap bulan di Posyandu;

b) Penyuluhan kesehatan dan peningkatan kesadaran bagi orang tua dalam penyediaan

makanan yang sehat dan berimbang;


Grafik 25.168 Jumlah Kematian Ibu melahirkan Tahun 2016

c) Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam bidang gizi;

d) Peningkatan kemandirian masyarakat untuk dalam hal penyediaan makanan bergizi

bersama kelompok PKK;

e) Pemberian makanan tambahan pendamping ASI bagi keluarga miskin dan pemberian

makanan tambahan bagi ibu hamil KEK keluarga miskin;

f) Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dan gizi yang bermutu melalui

pembentukan Poskesdes, peningkatan kemampuan tenaga kesehatan ,penguatan

puskesmas dan pembentukan tim kesehatan keliling di daerah terpencil;

g) Memperbaiki pola asuh pemeliharaan bayi seperti promosi pemberian ASI Ekslusif

selama enam bulan.

Angka kematian ibu merupakan ukuran yang sangat sensitif terhadap tinggi

rendahnya derajat kesehatan masyarakat disuatu daerah/wilayah. Angka kematian ibu

adalah jumlah kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup disuatu

wilayah/daerah. Target AKI di Indonesia adalah 102 kematian per 100.000 kelahiran hidup.

Sementara itu berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012,

Angka Kematian Ibu (AKI) (yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan nifas)

sebesar 359 per 100.000 kelahiran hidup. Angka kematian ibu cukup sulit untuk didapat

karena memerlukan survei dengan biaya, waktu dan tenaga yang besar. Salah satu cara

untuk menghitung angka kematian ibu adalah dengan mengukur jumlah kematian ibu,

berikut capaian indikator kinerja menurunkan jumlah kematian ibu maternal di Sumatera

Selatan. Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian




1. Jumlah Kematian Ibu Maternal Orang 136 107 121,32

Capaian indikator kinerja dari sasaran menurunkan jumlah kematian ibu maternal


17.3.1. Jumlah Kematian Ibu Maternal

17.3 Menurunkan Jumlah Kematian Ibu

Maternal


Grafik 17.101 Jumlah Kematian Ibu Maternal Tahun 2017

Grafik 17.103 Jumlah Kematian Ibu Melahirkan Per Kabupaten

Grafik 17.102 Jumlah Kematian Ibu Melahirkan di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010 – 2017

Angka kematian Ibu untuk Provinsi

Sumatera Selalatan tahun 2017

ditargetkan 136 orang dan terealisasi

107 orang atau sebesar 121,32%. Jika

dilihat grafik jumlah kematian ibu

melahirkan selama 3 tahun terakhir

mengalami penurunan. yaitu dari 164

orang kematian pada tahun 2015, turun

menjadi 142 orang pada tahun 2016 dan

turun lagi menjadi 107 orang tahun 2017.

Jumlah Kematian Ibu

melahirkan tahun 2017

tertinggi terjadi di Kabupaten

Banyuasin sebanyak 18 orang,

Kabupaten OKU Timur 11

orang, dan Kabupaten OKU

sebanyak 10 orang,

Sedangkan jumlah kematian

ibu maternal terendah terjadi di

Kota Pagar Alam sebanyak 1 orang, Kabupaten OKU Selatan sebanyak 1 orang dan Kota

Lubuk Linggau 2 orang. Penyebab terbesar kematian ibu melahirkan di Sumatera Selatan

adalah Perdarahan dan Hipertensi.


Grafik 17.104 Perbandingan Jumlah Kematian Ibu Melahirkan Tahun 2017 dengan Tahun 2018

Grafik Jumlah Kematian Ibu Melahirkan Tahun 2017 dibandingkan dengan Target RPJMD

Tahun 2017 dan Target RPJMD Tahun 2018

Jumlah kematian ibu melahirkan di

Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017

sebanyak 107 orang jika dibandingkan


sebesar 136 orang maka capaian

tahun 2017 telah memenuhi target


capaian sebesar 121,31%. Capaian

tahun 2017 jika dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2018 juga telah mencapai

target RPJMD tahun 2018.

Tercapainya indikator ini disebabkan karena semakin baiknya fasilitas kesehatan di

daerah, akses ke fasilitas kesehatan yang semakin baik dengan adanya program

Jamsoskes Sumsel Semesta, JKN, Jampersal dan rumah tunggu kelahiran di kab/kota.

Penanganan persalinan yang semakin baik dengan meningkatnya persentase persalinan

yang ditolong oleh tenaga kesehatan yang kompoten, deteksi dini faktor resiko oleh tenaga

kesehatan, sistem rujukan yang semakin baik, kerjasama dukun beranak dengan bidan

dimana dukun beranak tidak menolong persalinan tetapi mengantarkan ibu bersalin ke

bidan atau tenaga kesehatan yang kompoten.

Berbagai upaya terus dilakukan untuk menurunkan angka kematian bayi ini karena

kematian bayi telah menjadi program prioritas nasional dan merupakan komitmen global

yang dicantumkan dalam SDG’s (SustainableDevelopment Goals). Peranan dan

keterlibatan sektor lain untuk ikut serta berperan dalam penurunan angka kematian ibu

terus ditingkatkan. Beberapa program yang masih menjadi prioritas untuk masa yang akan

datang adalah :

1. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, khususnya untuk ibu

hamil terutama melalui pembangunan Pos Kesehatan Desa dan Pos Kesehatan

Kelurahan serta penempatan bidan yang tinggal di desa;

2. Pelaksanaan program P4K (Program Perencanaan Persalinan dan Penanganan

Komplikasi);

3. Kunjungan antenatal pertama (K1) sedapat mungkin dilakukan pada trimester

pertama, guna mendorong peningkatan cakupan kunjungan antenatal empat kali (K4);

4. Pelayanan KB harus ditingkatkan guna mengurangi faktor risiko 4 terlalu (terlalu muda,

terlalu sering, terlalu rapat dan terlalu tua);


5. Pelaksanaan Ante Natal Care (ANC) yang terintegrasi untuk ibu hamil ,termasuk

pemeriksaan HIV/AIDS, Malaria, Cacingan dan penyakit infeksi menular lainnya

secara terintegrasi dan pelaksanaan kelas ibu hamil dengan melibatkan keluarga dan

masyarakat;

6. Pelaksanaan Audit Maternal Perinatal (AMP) di tingkat Kabupaten/Kota;

7. Pemberdayaan keluarga dan masyarakat dalam kesehatan reproduksi responsive

gender harus ditingkatkan untuk meningkatkan Health Care Seeking Behaviour.

Untuk mewujudkan tujuan dua puluh enam dari misi kedua telah ditetapkan 1 (Satu)



Tolak ukur indikator kinerja peningkatan kualitas pendidikan adalah keberhasilan

capaian angka kelulusan siswa dari jenjang pendidikan SD sampai dengan SMA/K, dimana

tolak ukur keberhasilan dapat dilihat dari kenaikan capaian realisasi angka kelulusan,

realisasi capaian harus lebih besar dari target dan juga realisasi capaian angka kelulusan

seharusnya mengalami kenaikan setiap tahunnya. Indikator kinerja yang digunakan dalam


berikut :



1. Angka Kelulusan SD % 100 96,65 98,65

2. Angka Kelulusan SMP % 100 100 100

3. Angka Kelulusan SMA/K % 100 100 100

TUJUAN 18 DARI

MISI KEDUA

Tercapainya Kualitas Pendidikan di

Provinsi Sumsel

18.1 Meningkatnya Kualitas Pendidikan di

Semua Jenjang


Grafik 18.105 Jumlah Siswa SD Berdasarkan Tingkat

Tahun Pelajaran 2016/2017

Capaian indikator kinerja dari sasaran meningkatnya kualitas pendidikan di semua

jenjang sebagai berikut :

18.1.1. Angka Kelulusan SD

Jumlah Siswa tingkat SD TA.

2016/2017 Provinsi Sumatera Selatan

berjumlah 946.140 orang siswa, terdiri

dari 877.558 bersekolah di SD Negeri

dan 68.582 orang siswa di SD

Swasta.dengan rincian sebagai berikut:

- Tingkat 1 sebanyak 166.074 siswa;





- Tingkat 6 sebanyak 144.026 siswa.

Jumlah siswa SD/MI kelas 6 yang mengikuti Ujian Akhir Sekolah sebanyak 144.026 orang

siswa, dari jumlah tersebut yang lulus ujian akhir Sekolah sebanyak 142.110. atau 98.65 %

siswa yang lulus di tingkat tersebut dan dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang

lebih tinggi.


Grafik 18.106 angka kelulusan SD tahun 2015 s.d 2017

Target Provinsi

Target Nasional

Realisasi

Angka kelulusan SD 2015 99,55 99,5 100

Angka kelulusan SD 2016 99,75 99,65 100

Angka kelulusan SD 2017 100 100 98,65

26.1.1.2 Diagram Angka Kelulusan SDPeriode Tahun 2015 s.d 2017

Dari diagram di atas dapat kita lihat bahwa capaian angka kelulusan untuk jenjang

SD/MI untuk Tahun 2015 s.d Tahun 2016 mengalami kenaikan atau melampaui dari target

yang ditetapkan, sedangkan untuk Tahun 2017 terjadi penurunan angka kelulusan

dikarenakan ada siswa yang tidak mengikuti ujian akhir sekolah sehingga siswa tersebut

dinyatakan tidak lulus sekolah dan saat ini masih duduk di kelas 6 (enam), ada siswa yang

berhenti sekolah pindah dan ada juga siswa yang melanjutkan pendidikannya ke jenjang

pendidikan paket A, capaian angka kelulusan jenjang SD untuk Tahun 2017 ini memang

masih di bawah dari target Nasional dan target yang telah di susun dalam RPJMD Provinsi

Sumatera Selatan, dimana angka target angka kelulusannya adalah 100%, untuk tahun

pelajaran 2017/2018 pelaksanaan ujian akhir sekolah untuk jenjang SD bukan lagi menjadi

tanggung jawab dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, tetapi sudah menjadi

tanggung jawab dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, sehingga Dinas Pendidikan

Provinsi tidak bisa lagi memasang target kelulusan dalam penetuan angka kelulusan.

Dalam penentuan angka kelulusan sepenuhnya di serahkan kepada pihak sekolah karena

yang tahu kemampuan siswa adalah guru yang dalam hal ini mewakili sekolah dan dari

siswa itu sendiri, untuk menetapkan angka kelulusan didasarkan oleh beberapa faktor,

antara lain :

1. Peserta didik harus mampu menyelesaikan proses pembelajaran, untuk jenjang SD

dari kelas 1 sampai dengan kelas 6.

2. Memiliki nilai baik untuk beberapa pelajaran tertentu, jadi bukan ditentukan oleh pihak

Provinsi atau Kabupaten/Kota, kriteria nilai yang baik itu ditentukan oleh satuan

pendidikan.

3. Ditentukan oleh Nilai Akhir (NA) yaitu penggabungan nilai antara nilai raport dan nilai

ujian akhir sekolah.

26.1.2. Angka Kelulusan SMP

Pada tahun ajaran 2016/2017 jumlah siswa SMP/MTs sederajat berjumlah 353.860


Grafik 18.107 Jumlah Siswa SMP Berdasarkan Tingkat Tahun Pelajaran 2016/2017

Grafik 18.108 Angka Kelulusan SMP/MTs Tahun 2015 s.d 2017

orang siswa dengan rincian 286.238 orang siswa di SMP Negeri dan 67.622 orang siswa di

SMP Swasta, dengan rincian sebagai berikut :

- Tingkat 7 berjumlah 123.173 siswa



Untuk siswa tingkat 9 (Sembilan) yang mengikuti Ujian Nasional tingkat SMP/MTs di


tahun pelajaran 2016/2017

berjumlah 110.932 orang

siswa, dari jumlah tersebut

yang lulus sebanyak 110.932

orang yang berarti 100%

peserta ujian dinyatakan lulus

untuk melanjutkan pendidikan ke

jenjang selanjutnya, berikut ini diagram realisasi angka kelulusan jenjang SMP/MTs tahun

pelajaran 2015 sampai dengan tahun 2017.

Target Provinsi

Target Nasional

Realisasi

Angka kelulusan SMP 2015 99,9 99,76 99,76

Angka kelulusan SMP 2016 99,9 100 100

Angka kelulusan SMP 2017 100 100 100

26.1.2.2 Diagram Angka Kelulusan SMP/MTsPeriode Tahun 2015 s.d 2017

Dari diagram diatas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2015 realisasi angka

kelulusan jenjang SMP/MTs untuk tahun pelajaran 2014/2015 tidak memenuhi target yang

telah ditetapkan, hal ini dikarenakan ujian nasional masih menjadi penentu angka kelulusan

dan penetapan standar nilai kelulusan yang tinggi, tetapi untuk Tahun pelajaran 2015/2016

sampai dengan 2016/2017 angka kelulusan telah melampaui dari target yang ditetapkan,

begitu juga untuk target Nasional dan target RPJM Provinsi juga telah terpenuhi, dimana

target Nasional dan target Provinsi angka kelulusan SMP sebesar 100%, tercapinya target

ini disebabkan bahwa penentuan angka kelulusan ditetapkan oleh sekolah sendiri dan

pelaksanaan ujian nasional jenjang SMP bukan acuan atau penentu kelulusan, tetapi ujian

nasional hanya standar mengukur kemampuan siswa dan sebagai standar untuk masuk ke


Grafik 18.109 Jumlah Siswa SMA/K tahun Pelajaran 2016/2017

jenjang pendidikan selanjutnya dan diharapkan untuk tahun pelajaran 2017/2018 realisasi

angka kelulusan jenjang SMP/MTs akan akan tetap memenuhi dari target yang telah

ditetapkan baik target nasional maupun target Provinsi yaitu 100%

Dalam penentuan angka kelulusan sepenuhnya di serahkan kepada pihak sekolah

karena yang tahu kemampuan siswa adalah guru yang dalam hal ini mewakili sekolah dan

dari siswa itu sendiri, untuk menetapkan angka kelulusan didasarkan oleh beberapa faktor,

antara lain :

1. Peserta didik harus mampu menyelesaikan proses pembelajaran, untuk jenjang SMP

dari kelas 7 sampai dengan kelas 9.



pendidikan.



18.1.3. Angka Kelulusan SMA/K

Jumlah siswa SMA/K tahun pelajaran 2016/2017 di Provinsi Sumatera Selatan

berjumlah 173.401 siswa, dari jumlah tersebut siswa yang ada di jenjang SMA berjumlah

200.500 siswa, terdiri dari 150.455 siswa di SMA Negeri dan 50.045 siswa di SMA Swasta,

dengan rincian sebagai berikut :

- Siswa SMA tingkat 10 berjumlah 70.598 siswa;

- Siswa SMA tingkat 11 berjumlah 68.879 siswa;

- Siswa SMA tingkat 12 berjumlah 61.023 siswa.

Sedangkan untuk jenjang SMK jumlah siswa sebanyak 102.803 siswa, terdiri dari

58.250 siswa di SMK Negeri dan 44.553 siswa di SMK Swasta, yang terdiri dari :

- Siswa SMK tingkat 10 berjumlah 39.023 siswa;

- Siswa SMK tingkat 11 berjumlah 35.105 siswa;

- Siswa SMK tingkat 12 berjumlah 28.678 siswa.

Untuk siswa Siswa SMA/SMK tingkat 12

yang mengikuti ujian nasional tahun

pelajaran 2016/2017 berjumlah 89.701,

dari jumlah tersebut yang dinyatakan

lulus berjumlah 89.701 atau 100 %,

berikut ini diagram realisasi angka

kelulusan jenjang SMA/SMK dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017.


Grafik 18.110 Angka kelulusan jenjang SMA/K Tahun 2015 s.d 2017

Berdasarkan diagram

di atas terlihat bahwa realisasi

angka kelulusan tahun pelajaran

2014/2015 tidak memenuhi dari

target yang telah ditetapkan, hal

ini dikarenakan ujian nasional

masih menjadi penentu angka

kelulusan dan penetapan standar

nilai kelulusan yang tinggi

sedangkan untuk tahun pelajaran

2015/2016 sampai dengan 2016/2017 realisasi angka kelulusan telah melampaui dari target

yang telah ditetapkan, untuk target nasional dan target Provinsi dalam RPJM Provinsi

Sumatera Selatan juga telah tercapai, dimana target Nasional dan target Provinsi untuk

angka kelulusan sebebsar 100%, pencapaian ini disebabkan bahwa ujian nasional untuk

jenjang SMA/K bukan sebagai penentu angkan kelulusan, penentuan angka kelulusan

ditetapkan oleh pihak sekolah sendiri karena yang tahu kemampuan siswa itu adalah pihak

sekolah sedangka nilai ujian nasional hanya sebagai standar uji kompetensi mengukur

kemampuan siswa dan standar untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya,

diharapkan untuk tahun pelajaran 2017/2018 realisasi angka kelulusan jenjang SMA/SMK

akan melampaui dari target yang telah ditetapkan baik dari target Nasional maupun target

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam penentuan angka kelulusan sepenuhnya di serahkan kepada pihak sekolah

karena yang tahu kemampuan siswa adalah guru yang dalam hal ini mewakili sekolah dan

dari siswa itu sendiri, untuk menetapkan angka kelulusan didasarkan oleh beberapa faktor,

antara lain :

1. Peserta didik harus mampu menyelesaikan proses pembelajaran, untuk jenjang

SMA/K dari kelas 10 sampai dengan kelas 12.



pendidikan.




Grafik 19.111 Jumlah perolehan Medali emas Atlet

Sumsel tahun 2017

Untuk mewujudkan tujuan dua puluh delapan dari misi kedua telah ditetapkan 2

(Dua) sasaran strategis. Dalam tahun 2017 telah dilaksanakan upaya pencapaian 2 (Dua)


Sistem Keolahragaan Nasional adalah keseluruhan aspek keolahragaan yang

saling terkait secara terencana, sistimatis, terpadu, dan berkelanjutan sebagai satu

kesatuan yang meliputi pengaturan, pendidikan, pelatihan, pengelolaan, pembinaan,

pengembangan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan keolahragaan nasional, dan

proses tersebut di Sumatera Selatan dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Republik

Indonesia Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka memenuhi aspek keolahragaan yang saling

terkait secara terencana, sistimatis, terpadu, dan berkelanjutan tersebut menetapkan 2

(dua) sasaran dan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama. Indikator kinerja yang digunakan

dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah

sebagai berikut :



1. Jumlah Perolehan Medali Emas Atlet Sumatera Selatan

Medali 17 29 170,59

Capaian indikator kinerja dari sasaran jumlah perolehan medali emas atlet

Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :

19.1.1. Jumlah Perolehan Medali Emas Atlet Sumatera Selatan

Capaian jumlah perolehan

medali emas atlet Sumatera Selatan

sebesar 171% (realisasi 29 medali

emas) yang semula di targetkan

sebanyak 17 medali emas.

Terdapat 1 (satu) kegiatan

yang mendukung terealisasikannya target

TUJUAN 19 DARI

MISI KEDUA

Terwujudnya Prestasi Olahraga di

Sumatera Selatan

19.1

Meningkatnya Prestasi Olahraga


Grafik 19.112 Perbandingan Capaian Perolehan Medali emas

Atlet Sumsel tahun 2017 dengan 2018

kinerja ini yaitu Kegiatan Pusat Pembinaan Latihan Pelajar (PPLP) Sumatera Selatan.

Pada tahun 2017 pembinaan Pusat Pembinaan Latihan Pelajar (PPLP) yang

membina 8 cabang olahraga yaitu :

1. Anggar

2. Atletik

3. Wushu

4. Karate

5. Loncat Indah

6. Pencak Silat

7. Bulutangkis

8. Angkat Besi

Tabel 19.12 Prestasi atlet PPLP Provinsi Sumatera Selatan

No. Cabor Emas Perak Perunggu

01. Karate 2 1 3

02. Pencak Silat 2 0 1

03. Bulutangkis 2 2 2

04. Angkat Besi 2 5 6

05. Loncat Indah 9 9 5

06. Wushu 3 2 2

07. Atletik 1 2 2

08. Anggar 8 5 3

TOTAL 29 26 24

Akumulasi dari target perolehan

medali emas atlet Sumatera

Selatan pada akhir Tahun 2018

adalah sebanyak 85 medali emas,

sementara realisasi capaian s.d

Tahun 2017 adalah sebanyak 213

emas.


Grafik 19.113 Perbandingan Capaian Perolehan Medali

emas Atlet Sumsel tahun 2017 dengan 2018

Keberhasilan

mencapai target pada

indikator ini disebabkan salah

satunya pembibitan yang

dilakukan terhadap atlet

PPLP Sumatera Selatan

telah optimal. Dan kegiatan

ini juga didukung oleh

Kementerian Pemuda dan

Olahraga, Pengurus Besar (PB), Pengurus

Pusat (PP) dan organisasi olahraga

dengan memperbanyak kejuaraan atau kompetisi tingkat nasional dan internasional.





1. Angka Pertumbuhan Usaha Baru di Bidang jasa dan Industri Olahraga

Produsen 3 1 33,33

Capaian indikator kinerja dari sasaran meningkatkan industri olahraga adalah

sebagai berikut :

19.2.1. Angka Pertumbuhan baru di Bidang Jasa dan Industri Olahraga

Parameter untuk mengukur indikator kinerja ini yaitu capaian kegiatan

Pengembangan Industri Olahraga. Pada tahun 2017 kegiatan ini tidak dilaksanakan

karena adanya perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan

sasaran (Perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran).

19.2

Meningkatkan Industri Olahraga


Grafik 20.120 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Tahun 2017

Untuk mewujudkan tujuan dua puluh sembilan dari misi kedua telah ditetapkan 2

(dua) sasaran strategis. Dalam tahun 2017 telah dilaksanakan upaya pencapaian 2 (dua)


Pembangunan nasional bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya

manusia dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Peningkatan sumber daya manusia

(SDM) Indonesia merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional yang dijalankan

oleh pemerintah RI. Selain itu, peningkatan kualitas SDM yang memberikan perhatian

yang serius terhadap keragaman kebutuhan, permasalahan dan aspirasi semua

kelompok masyarakat, tanpa membedakan laki-laki dan perempuan akan dapat membuat

pembangunan semakin efisien dan tepat sasaran. Selaras dengan tujuan pembangunan

nasional, tujuan pembangunan pemberdayaan perempuan adalah meningkatkan status

dan kondisi perempuan agar dapat mencapai kesetaraan dan keadilan dengan laki-laki.

Pembangunan pemberdayaan perempuan juga sangat terkait dengan peningkatan

kualitas generasi penerus bangsa, karena perempuan adalah pendidik pertama dan

utama bagi anak – anaknya dalam keluarga.. Indikator kinerja yang digunakan dalam


berikut :



1. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Poin 71,13 92,08 129,45

2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Poin 69,18 70,69 102,18

20.1.1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Capaian nilai IPG Provinsi

Sumatera Selatan sebesar 92,08 dari

target Indikator Kinerja Utama IKU

tahun 2017 yang diharapkan mencapai

angka 71,13 Angka ini merupakan

angka IPG tahun 2016 yang diperoleh

dari Kementerian Pemberdayaan

TUJUAN 20 DARI

MISI KEDUA

Meningkatkan Peran Perempuan

dalam Pembangunan

20.1

Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan


L P L P L P L P L P(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

ACEH 67,61 71,52 13,67 14,11 9,19 8,54 12.286 7.531 73,94 67,94 91,89

SUMATERA UTARA 66,48 70,29 12,67 13,34 9,48 8,78 14.153 7.772 74,07 67,27 90,82

SUMATERA BARAT 66,90 70,65 13,35 14,24 8,72 8,49 14.086 9.286 74,00 69,87 94,42

RIAU 69,10 72,90 12,74 13,00 8,81 8,36 15.848 7.075 75,65 66,60 88,04

JAMBI 68,69 72,62 12,57 12,89 8,50 7,63 14.547 7.001 74,07 65,40 88,29

SUMATERA SELATAN 67,28 71,16 12,17 12,30 8,18 7,48 13.920 8.797 72,13 66,42 92,08

BENGKULU 66,62 70,49 13,20 13,57 8,72 8,01 13.273 7.705 73,15 66,61 91,06

LAMPUNG 68,03 71,90 12,28 12,46 7,93 7,33 12.962 7.240 71,62 64,67 90,30

KEP. BANGKA BELITUNG 68,05 71,88 11,56 11,88 8,00 7,31 17.865 8.386 73,78 65,59 88,90

KEPULAUAN RIAU 67,59 71,39 12,52 12,82 9,87 9,46 19.182 11.768 77,73 72,39 93,13

DKI JAKARTA 70,72 74,41 12,68 12,80 11,34 10,42 21.247 16.284 82,28 78,15 94,98

JAWA BARAT 70,57 74,39 12,15 12,50 8,37 7,52 14.210 7.478 74,11 66,37 89,56

JAWA TENGAH 72,10 75,99 12,34 12,57 7,68 6,65 13.871 9.107 73,87 68,12 92,22

D I YOGYAKARTA 72,92 76,54 15,53 14,92 9,67 8,60 15.664 12.696 81,37 76,71 94,27

JAWA TIMUR 68,80 72,68 13,20 12,78 7,81 6,69 15.063 9.459 74,23 67,34 90,72

BANTEN 67,54 71,44 12,79 12,60 8,90 7,82 16.306 9.922 75,30 68,50 90,97

BALI 69,55 73,32 13,32 12,77 9,20 7,53 16.001 13.063 77,08 71,84 93,20

NUSA TENGGARA BARAT 63,55 67,39 13,40 12,93 7,54 6,13 13.253 8.531 70,33 63,33 90,05

NUSA TENGGARA TIMUR 64,17 67,92 12,84 13,07 7,32 6,75 9.916 6.827 67,05 62,17 92,72

KALIMANTAN BARAT 67,99 71,89 12,45 12,30 7,49 6,44 12.474 5.726 70,85 60,77 85,77

KALIMANTAN TENGAH 67,68 71,49 12,24 12,42 8,49 7,73 14.706 7.488 73,31 65,30 89,07

KALIMANTAN SELATAN 65,92 69,84 12,16 12,41 8,38 7,40 17.107 8.403 73,55 65,36 88,86

KALIMANTAN TIMUR 71,85 75,59 13,20 13,53 9,61 8,82 17.549 6.618 79,46 68,02 85,60

KALIMANTAN UTARA 70,49 74,30 12,47 12,70 9,14 8,43 12.157 5.427 73,92 63,82 86,34

SULAWESI UTARA 69,09 72,99 12,27 12,88 8,93 9,00 14.056 9.506 74,18 70,50 95,04

SULAWESI TENGAH 65,39 69,28 12,69 13,16 8,38 7,84 12.585 7.619 71,09 65,34 91,91

SULAWESI SELATAN 67,94 71,84 12,91 13,41 8,08 7,46 14.672 9.194 73,61 68,30 92,79

SULAWESI TENGGARA 68,54 72,47 13,09 13,37 8,83 7,86 12.714 7.269 73,70 66,50 90,23

GORONTALO 65,22 69,16 12,41 13,40 6,82 7,41 13.156 4.749 69,09 59,50 86,12

SULAWESI BARAT 62,49 66,20 12,16 12,52 7,40 6,91 12.358 6.475 67,67 60,46 89,35

MALUKU 63,44 67,34 13,68 13,78 9,47 9,08 11.301 7.309 71,35 65,91 92,38

MALUKU UTARA 65,53 69,50 13,51 13,40 8,99 8,06 11.632 6.506 71,97 64,16 89,15

PAPUA BARAT 63,32 67,16 12,88 11,90 9,81 6,80 10.350 5.192 70,04 57,67 82,34

PAPUA 63,44 66,99 10,38 9,93 6,90 5,32 10.178 3.891 63,74 50,41 79,09

INDONESIA 69,09 72,80 12,67 12,79 8,41 7,50 14.554 8.591 74,26 67,44 90,82

Sumber : Kementerian PP dan PA RI

Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Komponennya Menurut Provinsi Tahun 2016

IPG(tahun) (tahun) (tahun) (ribu rupiah PPP)IPM

Nama Provinsi

Angka Harapan Harapan Lama Rata-rata Lama Pengeluaran

Grafik 20.121 Perbandingan IPG Provinsi Sumsel dan Nasional

Perempuan dan Perlindungan Anak RI bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik.

Untuk Nilai IPG Provinsi

Sumatera Selatan Tahun 2016

sebesar 92,08 berada diatas nilai

capaian nasional sebesar 90,82,

termasuk ke kelompok Provinsi

dengan kategori IPG 90-100.

Provinsi dengan IPG tertinggi tahun

2016 adalah Sulawesi Utara dengan

nilai IPG Tahun 2016 sebesar 95,04, yang

pada tahun sebelumnya Provinsi tertinggi adalah Sumatera Barat IPG Tahun 2015

sebesar 94,74 yang pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 94,42. Sedangkan

Provinsi dengan nilai IPG paling rendah adalah Provinsi Papua dengan nilai IPG Tahun

2016 sebesar 79,09. Untuk pencapaian pada level Kabupaten/Kota pada tahun ini tidak

dapat dilakukan analisa dikarenakan Pengukuran Nilai IPG Tahun 2016 yang dilakukan

oleh BPS Pusat hanya sampai pada level Provinsi saja. Namun dari hasil pencapaian

tahun sebelumnya 17 Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan kesemuanya memiliki IPG

diatas 80. Ini berarti kesenjangan/disparitas antar Kabupaten/Kota tidak terlalu besar

seperti keadaan di Indonesia Timur.

Nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG) Menurut Provinsi Tahun 2016 dapat

dilihat pada tabel dibawah ini :


Grafik 20.122 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Sumsel

Realisasi 2014,2015,2016 dan 2017

L P L P L P L P L P

2015 67,25 71,00 11,86 12,20 8,17 7,37 13.275 8.479 71,33 65,78 92,22

2016 67,28 71,16 12,17 12,30 8,18 7,48 13.920 8.797 72,13 66,42 92,08

PERBANDINGAN KOMPONEN IPG SUMSEL TAHUN 2015 DAN 2016

IPM(Tahun) (Tahun) (Tahun) (Ribu Rupiah) IPG

TAHUN

PENGUKURAN

Angka Harapan Hidup Harapan Lama Sekolah Rata-rata Lama

Sekolah

Pengeluaran Per

Kapita disesuaikan

Pencapaian nilai IPG Provinsi

Sumatera Selatan tahun sebelumnya

mengalami kenaikan tetapi tidak

signifikan, nilai IPG Provinsi Sumatera

Selatan Tahun 2013 yang merupakan

capaian realisasi IKU Tahun 2014

sebesar 91,25, tahun berikutnya

meningkat 91,64. Capaian IKU Tahun 2016

yang merupakan nilai IPG Tahun 2015

kembali naik menjadi 92,22. Pada capaian Tahun 2017 yang merupakan nilai IPG 2016

mengalami penurunan sedikit sebesar 92,08.

Capaian nilai IPG dipengaruhi oleh berbagai dimensi yaitu dimensi kesehatan,

pendidikan dan ekonomi. Perbandingan nilai komponen penyusun IPG pada Tahun 2015

dan 2016 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Dimensi pertama yaitu kesehatan dihitung dengan komponen angka harapan

hidup perempuan meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 71,00 tahun menjadi 71,16

tahun, angka harapan hidup laki-laki dari 67,25 tahun juga meningkat menjadi 67,28

tahun. Jika dilihat dari kesenjangan laki-laki dan perempuan pada tahun sebelumnya 3,75

pada tahun 2016 mengalami peningkatan kesenjangan menjadi 3,88. Pada Angka

harapan hidup di Provinsi Sumsel angka harapan hidup perempuan melebihi laki-laki.

Dimensi pendidikan yaitu komponen Harapan lama sekolah perempuan

pencapaian tahun sebelumnya 12,20 tahun meningkat menjadi 12,30 tahun, tidak

berbeda dengan harapan lama sekolah laki-laki yang meningkat dari 11,86 tahun menjadi

12,17 tahun. Untuk komponen rata-rata lama sekolah perempuan juga meningkat dari

tahun sebelumnya 7,37 tahun menjadi 7,48 tahun, lebih rendah dibanding rata-rata lama

sekolah laki-laki yang pada tahun sebelumnya 8,17 tahun meningkat menjadi 8,18 tahun.

Pada dimensi pendidikan ini pada harapan lama sekolah perempuan lebih tinggi dibanding

laki-laki dengan nilai kesenjangan antara laki-laki dan perempuan sebesar 0,13, yang

berarti pencapaian antara laki-laki dan perempuan hampir sama besar. Sedang pada

komponen rata-rata lama sekolah perempuan masih jauh dibawah laki-laki dengan nilai

kesenjangan 0,7.


Grafik 20.123 Perbandingan Indeks Pembangunan

Gender (IPG) Realisasi 2017 dan target 2018

Pada dimensi ekonomi yang diwakili pengeluaran perkapita disesuaikan

perempuan dari tahun sebelumnya sebesar 8.479 ribu rupiah menjadi 8.797 ribu rupiah,

sedang pengeluaran perkapita disesuaikan laki-laki dari sebesar 13.275 ribu rupiah

menjadi 13.920 ribu rupiah. Pengeluaran perkapita laki laki jauh diatas perempuan dengan

kesenjangan mencapai 5,123.

Nilai IPG Tahun 2016 sebesar 92,08 menurun sedikit dari sebelumnya 92,22 jika

dilihat dari nilai komponen penyusunannya hampir semuanya mengalami peningkatan

nilai. Namun pada komponen kesehatan terjadi kesenjangan yang antara laki-laki dan

perempuan. Perempuan mempunyai angka harapan hidup lebih tinggi dibanding laki-laki

demikian pula pada dimensi ekonomi yaitu pengeluaran perkapita perempuan berada jauh

dibawah laki-laki dengan kesenjangan yang cukup besar.

Capaian realisasi nilai IPG

tahun 2017 sudah melampaui target

yang diharapkan pada akhir RPJMD

Tahun 2018, dikarenakan adanya

perbedaan dimensi penghitungan

pada awal target ditetapkan.

Pencapaian Nilai Indeks

Pembangunan Gender (IPG) tidak bisa

dilepaskan dari pencapaian Indeks

Pembangunan Manusia (IPM). Sehingga peningkatan capaian indeks ini merupakan

masalah lintas sektoral yang melibatkan banyak pihak khususnya dalam bidang

kesehatan, pendidikan dan juga perekonomian. Untuk itu diperlukan kerjasama dari

berbagai stakeholder terkait dalam upaya peningkatan pemberdayaan perempuan dalam

pembangunan.

Hambatan/Kendala yang Dihadapi dalam Meningkatkan IPG

Indeks Pembangunan Gender sama seperti Indeks Pembangunan Manusia

tersusun dari tiga komponen utama yaitu pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Ketiga

komponen tersebut melibatkan berbagai sektor dan memerlukan intervensi dari stake

holder . Upaya yang dilakukan dengan berusaha agar strategi Pengarustamaan Gender

(PUG) diimplementasikan stake holder. Hambatan/ kendala yang dihadapi antara lain :

Masih rendahnya komitmen dari para pemangku kebijakan dan kebijakan

pelaksanaan PUG dalam seluruh aspek pembangunan, misalnya belum semua

Kabupaten/Kota mengintegrasikan isu gender dalam RPJMD dan dokumen

perencanaan lainnya, belum adanya kebijakan daerah tentang pelaksanaan PUG,

masih banyak OPD yang belum menerapkan Anggaran Responsif Gender (ARG)

Masih minimnya sarana pendukung kelembagaan PUG serta terbatasnya anggaran


Kegiatan Pelatihan PPRG

tidak hanya untuk Program Kegiatan PUG namun instansi yang menangani

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Belum semua Kabupaten/Kota memiliki rencana aksi daerah dan melakukan

evaluasi pelaksanaan PUG di daerahnya

Masih rendahnya ketersediaan data gender sehingga proses penyusunan program

kegiatan pembangunan masih banyak yang belum mempertimbangkan aspek

gender.

Upaya yang Dilaksanakan untuk Meningkatkan IPG

Upaya yang dilakukan Provinsi Sumatera

Selatan dalam meningkatkan IPG melalui

strategi Pengarustamaan Gender yang

dilaksanakan oleh Pokja Pengarustamaan

Gender yang dimotori oleh Four Driver yaitu

Bappeda, Inspektorat, BPKAD dan BPP-PA)

antara lain :

Melakukan advokasi dan sosialisasi kepada

OPD dan Kabupaten/Kota untuk

melaksanakan PUG

Melakukan pendampingan kepada kepada OPD dan Kabupaten/Kota untuk

menerapkan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dengan

membuat Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budgeting Statement (GBS).

Mendorong terbentuknya Focal Point di OPD sebagai corong pelaksanaan PUG di

instansi masing-masing.

Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang paham PUG dengan

melaksanakan pelatihan.

Mendorong agar OPD dan stakeholders agar membuat Data Terpilah

Mendorong, mengkoordinasikan, serta melaksanakan kegiatan yang mendorong

peningkatan komponen IPG

Mendorong peningkatan kualitas ketahanan keluarga

Meningkatkan jejaring koodinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak terkait antara

lain :

- Melakukan kerjasama dengan akademisi melalui Pusat Studi Gender dan Anak

dengan dua Perguruan Tinggi Negeri yang ada di Provinsi Sumatera Selatan yaitu

: Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) Universitas Sriwijaya dan Pusat Studi

Gender dan Anak (PSGA) UIN Raden Fatah Palembang.

- Mengkoordinasikan Pembentukan Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan

Perempuan dan Anak (Forum Puspa) Provinsi Sumsel.


Grafik 20.124 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Tahun 2017

Program dan Kegiatan yang Dilaksanakan Tahun 2017

Pada tahun 2017 hanya beberapa program/kegiatan yang dapat dilaksanakan.

Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mencapai sasaran meningkatnya

kualitas hidup perempuan dengan indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) melalui

Anggaran Pendapat Belanja Daerah (APBD) antara lain: Program peningkatan peran

serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan melalui Peningkatan Peranan dan

Hasil Kerja Perempuan dalam Pembangunan serta Pengumpulan dan pengolahan data

perempuan dan anak. Seluruh kegiatan tahun anggaran 2017 pada Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan yang menunjang

pencapaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) telah relevan dengan target pencapaian

kinerja dan sesuai dengan cascading yang disusun.

Selain melalui APBD, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Provinsi Sumatera Selatan disupport oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak melalui dana dekonsentrasi dengan melaksanakan kegiatan

Penyelarasan Renstra, Pembentukan dan Penyusunan Program Kerja Forum Partisipasi

Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (Puspa), Sosialisasi Ketahanan

Keluarga, Peringatan Hari Ibu, Capacity Building Pengelola PPPA Kab/Kota Provinsi

Sumsel.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Dana

APBN atau Kegiatan Kementerian yang lokusnya di Provinsi Sumatera Selatan

melaksanakan Kegiatan Pelatihan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender

(PPRG) bagi SDM pada Dinas PP-PA, Diskusi Tematik Staff Ahli KPP-PA tentang

Pembangunan Ketahanan Keluarga, dan Monev Pelaksanaan Pembangunan Ketahanan

Keluarga.

20.1.2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Capaian Indeks

Pemberdayaan Gender (IDG)

Provinsi Sumatera Selatan pada

tahun 2017 sebesar 70,69 dengan

persentase capaian nilai IDG ini

mencapai 102,18 % dari dari target

IDG tahun 2017 yang diharapkan

mencapai angka 69,18. Angka ini

merupakan nilai IDG tahun 2016 yang

bersumber dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI

bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik.


Keterlibatan

Perempuan di

Parlemen

Perempuan sebagai

Tenaga Manajer,

Profesional,

Administrasi, Teknisi

Sumbangan

Perempuan dalam

Pendapatan Kerja

(%) (%) (%)(1) (2) (3) (4) (5)

ACEH 16,00 51,70 34,51 67,40

SUMATERA UTARA 15,00 52,59 36,01 69,07

SUMATERA BARAT 10,77 58,17 37,29 64,51

RIAU 27,69 52,45 28,10 75,19

JAMBI 12,73 49,79 29,47 63,14

SUMATERA SELATAN 17,33 52,37 34,57 70,69

BENGKULU 17,78 50,91 35,11 71,09

LAMPUNG 13,10 54,13 29,06 61,98

KEP. BANGKA BELITUNG 4,44 48,99 25,69 51,69

KEPULAUAN RIAU 16,28 45,81 27,76 65,60

DKI JAKARTA 18,87 43,29 37,57 72,14

JAWA BARAT 24,00 42,27 29,07 71,15

JAWA TENGAH 24,00 49,30 34,09 74,89

D I YOGYAKARTA 10,91 44,49 40,52 66,96

JAWA TIMUR 15,00 48,14 35,52 69,06

BANTEN 18,82 44,48 31,05 69,14

BALI 9,09 49,28 37,39 63,97

NUSA TENGGARA BARAT 9,38 47,96 32,30 60,06

NUSA TENGGARA TIMUR 10,77 49,63 42,73 65,07

KALIMANTAN BARAT 10,77 43,77 34,92 64,37

KALIMANTAN TENGAH 26,67 46,62 33,26 78,23

KALIMANTAN SELATAN 12,70 51,29 36,05 67,40

KALIMANTAN TIMUR 10,91 44,03 23,00 56,93

KALIMANTAN UTARA 14,29 48,75 25,43 63,52

SULAWESI UTARA 37,78 53,34 31,56 81,24

SULAWESI TENGAH 20,00 52,54 30,00 70,05

SULAWESI SELATAN 21,18 53,81 31,12 70,02

SULAWESI TENGGARA 17,78 47,42 35,86 70,51

GORONTALO 28,89 59,55 25,54 69,70

SULAWESI BARAT 17,78 52,67 36,20 71,71

MALUKU 26,67 49,44 37,12 77,36

MALUKU UTARA 16,28 45,05 36,44 68,19

PAPUA BARAT 4,44 41,90 26,34 49,56

PAPUA 12,73 36,15 35,99 64,73

INDONESIA 17,32 47,59 36,42 71,39

Sumber : Kementerian PP dan PA RI

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Komponennya Menurut Provinsi Tahun 2016

Nama Provinsi IDG

Grafik 20.125 Perbandingan IDG Provinsi Sumsel dan Nasional

Untuk Nilai IDG Provinsi

Sumatera Selatan berada dibawah

nilai capaian nasional sebesar 71,39.

Provinsi yang paling tinggi meraih nilai

Indeks Pemberdayaan Gender Tahun

2016 yaitu Provinsi Sulawesi Utara

sebesar 81,24 dan yang terendah

yaitu Provinsi Papua Barat sebesar 49,56.

Capaian Indeks Pemberdayaan Gender

(IDG) Provinsi Sumatera Selatan termasuk ke kategori Provinsi dengan nilai IDG tinggi

sebesar 70-80, menempati urutan kesepuluh setelah Sulut, Kalteng, Maluku, Riau,

Jateng, DKI Jakarta, Sulawesi Barat, Jawa Barat dan Bengkulu.

Untuk Nilai Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Tahun 2016 dapat

dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel Indeks Pemberdayaan Gender 2013-2014 Provinsi Sumsel

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) memperlihatkan sejauh mana peran aktif

perempuan dalam kehidupan politik, ketenagakerjaan dan ekonomi. Peran aktif

perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik,

partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi

(perkiraan penghasilan) yang disebut sebagai dimensi IDG.

Dalam penghitungan IDG dimensi tersebut ditandai dengan indikator proporsi

perempuan dan laki-laki di parlemen, proporsi perempuan dan laki-laki yang bekerja


Grafik 20.126 Perbandingan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Realisasi Tahun 2014, 2015, 2016 dan 2017

(%) (%) (%)

2013 18,33 51,32 33,91 70,41

2014 17,33 52,09 34,31 70,20

2015 17,33 53,31 34,55 70,36

2016 17,33 52,37 34,57 70,69

TAHUN

Keterlibatan

Perempuan di

Parlemen

Perempuan sebagai

tenaga Manajer,

Profesional,

Administrasi, Teknisi

Sumbangan

Perempuan

dalam

Pendapatan

Kerja

PERBANDINGAN KOMPONEN IDG SUMSEL TAHUN 2013, 2014, 2015 DAN 2016

IDG

sebagai profesional, teknisi, pimpinan dan tenaga ketatalaksanaan serta perkiraan

penghasilan perempuan dan laki-laki yang ditandai dengan sumbangan perempuan dalam

pendapatan kerja .

Dalam penghitungan IDG,

terlebih dahulu dihitung EDEP yaitu

indeks untuk masing-masing komponen

berdasarkan persentase yang

ekuivalen dengan distribusi yang

merata (Equally Distributed Equivalent

Persentage).

Nilai capaian IDG Provinsi Sumatera Selatan 2014-2017 berfluaktif turun naik,

capaian Tahun 2014 sebesar 70,41 yang kemudian menurun sehingga capaian 2015

menjadi 70,20, Tahun 2016 meningkat kembali menjadi 70,36 dan Tahun 2017 meningkat

70,69.

Penurunan Nilai Capaian 2015 merupakan nilai IDG Tahun 2014 pada

komponen Keterlibatan Perempuan di Parlemen sebesar 18,33 menurun pada tahun

berikutnya setelah pemilu 2014 menjadi 17,33 dan tidak terjadi perubahan pada tahun-

tahun berikutnya. Pada komponen Perempuan sebagai tenaga Profesional, Adm, Teknisi

terjadi kenaikan setiap tahunnya yaitu 51,32 pada tahun 2013, meningkat menjadi 52,03

pada Tahun 2014 meningkat kembali menjadi 53,31 Tahun 2015, dan agak mengalami

sedikit penurunan Tahun 2016 menjadi 52,37. Sedang untuk komponen Sumbangan

Perempuan dalam Pendapatan Kerja juga terjadi kenaikan setiap tahun yaitu 33,91

meningkat 34,31, meningkat kembali pada Tahun 2015 menjadi 34,55 dan Tahun 2016

meningkat menjadi 34,57.

Tabel 20.13 Perbandingan Komponen IDG Sumsel Tahun 2013, 2014, 2015 dan 2016

Perbandingan nilai capaian IDG pada Tahun 2017 dengan target 2018 nilainya

telah melampaui target akhir RPJMD Tahun 2018.


Grafik 20.127 Perbandingan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Realisasi Tahun 2017 dan Target Tahun 2018

Peningkatan partisipasi

perempuan dalam seluruh aspek

pembangunan memerlukan kerjasama

dari seluruh stakeholders terkait karena

hal ini merupakan masalah lintas

sektoral yang melibatkan banyak pihak

khususnya dalam bidang politik, ekonomi

dan ketenagakerjaan yang merupakan

dimensi terkait nilai Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Dari ketiga komponen penyusun

IDG komponen yang tidak mengalami kenaikan yaitu Keterlibatan Perempuan di

Parlemen dikarenakan jumlah perempuan di parlemen hanya berubah jika terjadi Pemilu,

serta adanya pergantian antar waktu. Upaya peningkatan keterlibatan perempuan dalam

parlemen memerlukan dukungan seluruh stake holder yang terlibat karena hal tersebut

telah diamanatkan pada berbagai peraturan perundang-undangan diantaranya Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD yang memberikan

ketentuan agar partai politik memperhatikan keterwakilan perempuan di parlemen

sekurang-kurangnya 30%.

Hambatan/Kendala yang Dihadapi dalam Meningkatkan IDG

Indeks Pemberdayaan Gender tersusun dari tiga komponen utama yaitu

Keterlibatan Perempuan di Parlemen, Perempuan sebagai tenaga Manajer, Profesional,

Administrasi, dan Teknisi serta Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja atau

melihat sejauh mana peran aktif perempuan dalam kehidupan politik, ketenagakerjaan

dan ekonomi. Ketiga komponen tersebut melibatkan berbagai sektor tidak cukup hanya

upaya dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera

Selatan saja. Hambatan/ kendala yang ditemui antara lain :

Belum optimalnya motivasi, pengetahuan, pemahaman dan kemauan perempuan

untuk secara aktif berperan serta dalam berbagai sektor pembangunan, khususnya

dalam bidang politik.

Terbatasnya anggaran yang dimiliki Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak, serta adanya efisiensi mengakibatkan program/kegiatan yang direncanakan

menjadi terhambat atau bahkan ditiadakan.

Masih terbatasnya akses perempuan.

Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia yang dimiliki.

Upaya yang Dilaksanakan untuk Meningkatkan IDG

Upaya yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Provinsi Sumatera Selatan dalam meningkatkan IDG antara lain :


Melakukan advokasi, sosialisasi kepada OPD, organisasi perempuan, organisasi

politik, organisasi kemahasiswaan dan masyarakat baik di Level Provinsi dan

Kabupaten/Kota agar mendorong peran serta perempuan dalam pembangunan

Melaksanakan peningkatan pemahaman dan pengetahuan untuk mendorong kaum

perempuan agar mau maju menjadi wakil rakyat

Melaksanakan pelatihan kepada para perempuan yang potensial menjadi Pemimpin

(Calon Kepala Daerah)

Memberikan pelatihan dan bantuan peralatan kepada kaum perempuan yang

mau meningkatkan ekonomi

Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak terkait antara lain :

- Melakukan kerjasama dengan akademisi melalui Pusat Studi Gender dan Anak

dengan dua Perguruan Tinggi Negeri yang ada di Provinsi Sumatera Selatan

yaitu : Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) Universitas Sriwijaya dan Pusat

Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Raden Fatah Palembang.

- Melakukan bekerjasama dengan Anggota Legislatif Perempuan DPRD Provinsi

Sumatera Selatan yang tergabung dalam Kaukus Perempuan Politik Indonesia

(KPPI) menyelenggarakan Kegiatan Peran Perempuan dalam Kepemimpinan.

Program dan Kegiatan yang Dilaksanakan Tahun 2017

Pada tahun 2017 hanya beberapa program/kegiatan yang dapat

dilaksanakan. Program dan Kegiatan yang

telah dilaksanakan dalam mencapai sasaran

meningkatnya kualitas hidup perempuan

dengan indikator Indeks Pemberdayaan

Gender (IDG) melalui Anggaran Pendapat

Belanja Daerah (APBD) antara lain: Program

penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak, Program

peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan dan serta

Program Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan.

Pada Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

dilaksanakan penguatan kelembagaan yang berada di bawah Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu Kegiatan Peningkatan

Kelembagaan Wanita ( Dharma Wanita) yang bertujuan untuk membina anggota

Dharma Wanita yang ada di Provinsi Sumatera Selatan.

Sedangkan pada program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam

pembangunan melalui Kegiatan Pengembangan Model Desa Prima dengan memberikan


pelatihan dan bantuan peralatan kepada kelompok wanita yang ada di desa untuk

meningkatkan perekonomian dengan menggunakan sumber daya alam yang ada di desa

tersebut, Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan diantaranya

dengan Kegiatan Peran perempuan dalam kepemimpinan bertujuan untuk memberikan

motivasi kepada perempuan agar mau eksis dan berkiprah menjadi pemimpin. Analisis

atas efisiensi penggunaan sumber daya bahwa Seluruh kegiatan tahun anggaran 2017

pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera

Selatan yang menunjang pencapaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) telah relevan

dengan target pencapaian kinerja dan sesuai dengan cascading yang disusun.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui

Dana APBN atau Kegiatan Kementerian yang lokusnya di Provinsi Sumatera

Selatan melaksanakan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perempuan Potensial

Calon Kepala Daerah. Kegiatan ini merupakan pembekalan kepada para

perempuan yang potensial menjadi kepala daerah.

Pemerintah baik di Pusat dan Daerah harus mampu

menyusun program pembangunan yang lebih responsif

gender, dengan memperhatikan akses partisipasi,

mengingat Pemerintah

menargetkan kesetaraan

gender terwujud ditahun

2025 mendatang. Hal

tersebut ditunjukan agar perempuan juga mampu

secara optimal menikmati perannya sebagai subjek

sekaligus objek pembangunan sehingga sasaran meningkatkan kualitas hidup

perempuan agar setara dengan laki-laki akan tercapai.


Grafik 21.128 Target dan realisasi tahun 2017 Tingkat Partisipasi

Angkatan Kerja (TPAK)

Untuk mewujudkan tujuan tiga puluh dua dari misi kedua telah ditetapkan 1 (Satu)







1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

% 69,06 69,50 100,64

2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

% 4,23 4,39 96,36

Capaian Indikator kinerja dari sasaran menurunnya angka pengangguran adalah

sebagai berikut :

21.1.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

(TPAK) adalah suatu indikator

ketenagakerjaan yang memberikan

gambaran tentang penduduk yang aktif

secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari

merujuk pada suatu waktu dalam periode

survei. Pada tahun 2017 TPAK

diproyeksikan sebesar 69,06%, namun berdasarkan data yang direlease BPS TPAK pada

tahun 2017 sebesar 69,50%.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menunjukkan adanya penurunan dari

sebesar 71,59% di tahun 2016 menjadi sebesar 69,50% di tahun 2017, terjadi penurunan

sebesar 2,09% . Hal ini disebabkan oleh penurunan jumlah Angkatan Kerja. Jumlah

Angkatan Kerja pada tahun 2018 diproyeksikan akan mengalami peningkatan menjadi

sebesar 3.967.992 orang. Demikian juga jumlah Penduduk Usia Kerja (PUK) juga akan

TUJUAN 21 DARI

MISI KEDUA

Rasio Kesempatan Kerja Terhadap

Penempatan Calon Tenaga Kerja

21.1 Menurunnya Angka Pengangguran

68,8

69

69,2

69,4

69,6

target realisasi

69,0669,5


Grafik 21.129 Perbandingan s/d Tahun 2018 Tingkat Partisipasi

Angkatan Kerja (TPAK)

Grafik 21.130 Target dan realisasi tahun 2017 dengan Target Tahun

2018 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Grafik 21.131 Tingkat pengganguran Terbuka Tahun 2017

mengalami peningkatan sebesar 5.844.985 orang. Peningkatan PUK dan Angkatan Kerja

berdampak pada meningkatnya prosentase TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja).

Grafik dibawah ini menggambarkan persentase Target dan Realisasi Tingkat

Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013, 2014, 2015,

2016 dan 2017 dan target sampai dengan tahun 2018:

Seiring dengan peningkatan

jumlah Penduduk Usia Kerja (PUK)

dan jumlah Angkatan Kerja, maka

Prosentase TPAK juga akan

mengalami peningkatan. TPAK

diproyeksikan terus meningkat sampai

dengan tahun 2018.

Capaian TPAK secara rata-rata dari tahun 2013 sampai dengan 2017 apabila

dibandingkan dengan capaian jangka menengah tahun 2018 tergambar dari grafik

dibawah ini :

Untuk menaikkan TPAK

Program-program yang harus

dilaksanakan adalah program yang

mengarah kepada penciptaan

lapangan kerja baru atau program

perluasan kesempatan kerja dengan

beberapa kegiatan seperti Padat Karya

Produktif, Kewirausahaan, Peningkatan

Produktivitas, Teknologi Tepat Guna, dan Tenaga Kerja Mandiri.

21.1.2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran

Terbuka (TPT) adalah persentase

jumlah pengangguran terhadap jumlah

angkatan kerja. TPT mempunyai

kegunaan untuk mengindikasikan

besarnya persentase angkatan kerja yang

termasuk dalam pengangguran. Variabel untuk menyusun indikator ini diperoleh dari

Sakernas dan Sensus Penduduk yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

4,15

4,2

4,25

4,3

4,35

4,4

Target Realisasi

4,23

4,39


Grafik 21.132 Perbandingan s.d Tahun 2018 Tingkat pengganguran

Terbuka

Grafik 21.133 Perbandingan Tingkat pengganguran Terbuka realisasi

tahun 2017 dengan tahun 2018

Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2017

mencapai 4,39% atau sebanyak 181.100 0rang, mengalami peningkatan dibandingkan

tahun 2016 sebesar 4,31% atau sebanyak 180.200 orang, turun sebesar 0,08% atau

sebanyak 900 orang. Dengan indikator TPT dapat diinterpretasikan bahwa TPT yang

tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada

pasar kerja.

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

tahun 2013, 2014, 2015 dan tahun 2016, 2017 dari sasaran berkurangnya pengangguran

adalah :

Indikator Kinerja

Tingkat Capaian

Satuan 2013 2014 2015 2016 2017

1

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

% 4,84 4,96 6.07 4,31 4,39

Dengan menurunnya

jumlah pengangguran maka

berdampak pada presentase

Tingkat Pengangguran Terbuka

(TPT). TPT pada tahun 2017

sebesar 4,31% ditargetkan

menurun pada tahun 2018 sebesar

3,98%.

Perbandingan antara capaian sampai dengan tahun 2017 dengan capaian tahun

2018 dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Tingkat Pengangguran Terbuka

(TPT) ditargetkan terus menurun sampai

dengan tahun 2018, yaitu sebesar 3,98%.

Oleh karena itu angka pengangguran harus

ditekan semaksimal mungkin. Kedepan

terus diupayakan untuk melaksanakan

program-program yang berdampak pada

penurunan angka pengangguran sebagaimana telah diuraikan diatas.


Grafik 21.134 Perbandingan Tingkat pengganguran Terbuka realisasi

tahun 2017 dengan tahun 2018

Perbandingan antara capaian sampai dengan tahun 2017 dengan capaian

standar nasional dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Tingkat Pengangguran

Terbuka (TPT) di Sumatera

Selatan lebih rendah

dibanding tingkat nasional.

Hal ini disebabkan adanya

pembangunan sarana dan

prasarana untuk menunjang

event internasional ASEAN

GAMES sehingga meningkatnya

penyerapan tenaga kerja.


Grafik 22.135 Pertumbuhan Ekonomis Provinsi Sumsel

Untuk mewujudkan tujuan tiga puluh tiga dari misi kedua telah ditetapkan 1 (Satu)







1. Persentase Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumsel

% 6,50 5,51 84,77

2. Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sumsel

Poin 67,99 68,93 101,38

3. Persentase Penduduk Miskin Provinsi Sumsel

% 12,27 13,19 93,02

Capaian Indikator kinerja dari sasaran meningkatnya pencapaian sasaran

indikator makro sesuai target RPJMD adalah sebagai berikut :

22.1.1. Persentase Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumsel

Perekonomian Sumatera Selatan

pada tahun 2017 tumbuh 5,51% meningkat

dibandingkan tahun 2016 yang berada pada

level 5,03%. Pertumbuhan ekonomi tahun

2017 ini pun merupakan angka tertinggi

selama periode 2013 s.d 2017 dimana pada

awal periode tersebut terjadi penurunan

ekonomi Sumatera Selatan seiring

terjadinya gejolak ekonomi global, yaitu pada tahun 2014 menjadi 4,79% dan tahun 2015

sebesar 4,42% sehingga capaian pertumbuhan ekonomi berada dibawah target yang

ditetapkan RPJMD. Selain itu, pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan tahun 2017

berada diatas pertumbuhan nasional yang mencapai 5,07%.

Dari sisi permintaan, ekspor luar negeri dan investasi menjadi komponen

penyumbang terbesar pada tahun 2017. Perbaikan harga beberapa komoditas unggulan

TUJUAN 22 DARI

MISI KEDUA

Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang berbasis

Kebutuhan Masyarakat

22.1 Meningkatnya Pencapaian Sasaran

Indikator Makro Sesuai Target RPJMD


Grafik 22.136 IPM Provinsi Sumsel

TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN TARGETPREDIKSI

CAPAIAN

1. Rata-rata Lama Sekolah (tahun) 7,40 7,53 7,50 7,66 7,60 7,77 7,70 7,83 7,80 7,93

2. Harapan Lama Sekolah (tahun) 11,30 11,46 11,50 11,75 11,70 12,02 11,90 12,23 12,10 12,49

3. Angka Harapan Hidup (tahun) 69,84 68,84 70,50 68,93 70,70 69,14 70,90 69,16 71,00 69,27

4. Pengeluara per Kapita (Rp. 000) 9.000.000 9.231.000 9.200.000 9.302.000 9.400.000 9.474.000 9.600.000 9.935.000 9.800.000 10.169.000

66,27 66,16 66,87 66,75 67,26 67,46 67,65 68,24 67,99 68,93

68,31 68,90 69,55 70,18

IPM

NASIONAL

IndikatorNo.

2013 2014 2015 2016 2017

Sumatera Selatan, terutama karet dan batubara, serta pembangunan Proyek Strategis

Nasional dan sarana pendukung penyelenggaraan Asian Games 2018 memberikan

dampak positif pada kinerja kedua komponen tersebut. Dari sisi produksi, Sektor

Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Sektor Pertambangan dan Penggalian, Sektor

Industri Pengolahan, sektor Kontruksi dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran

menjadi tumpuan perekonomian Provinsi Sumatera Selatan.

Dengan melihat pertumbuhan perekonomian tahun 2017 maupun tahun-tahun

sebelumnya, perkekonomian Provinsi Sumatera Selatan tahun 2018 diperkirakan akan

terus meningkat seiring dengan adanya penyelenggaraan event besar berskala nasional

maupun internasional dan pembangunan infrastruktur startegis yang terus berjalan serta

dimulainya operasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api-Api.

Perekonomian Sumatera Selatan tahun 2018 secara optimis diperkirakan akan tumbuh

pada kisaran 5,6 s.d 5,9% didorong oleh Konsumsi Rumah Tanggga, Investasi dan

Ekspor.

22.1.2. Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sumsel

Capaian Indeks

Pembangunan Manusia (IPM)

Provinsi Sumatera Selatan dari tahun

ketahun terus meningkat. Pada tahun

2016, IPM Provinsi Sumatera Selatan

yaitu 68,24% dan telah mencapai

target. Target dan capaian IPM ini

telah dikonversikan dan dihitung

menggunakan perhitungan metode baru bersama BPS Provinsi Sumatera Selatan. Rata-

rata lama sekolah sebagai salah satu komponen IPM di ukur pada penduduk usia 25

tahun keatas. Pada Tahun 2017 target IPM Provinsi Sumatera Selatan lebih tinggi

dibandingkan target tahun 2016, tetapi capaian IPM tahun 2016 telah mencapai taget

tahun 2017. Prediksi capaian IPM tahun 2017 adalah 68,93% dan diperkirakan akan

mencapai target tahun 2017. Jika dilihat dari capaian IPM tahun 2016 dan prediksi

capaian tahun 2017 maka diperkirakan target IPM pada tahun 2018 sebesar 68,41% juga

akan tercapai.

Tabel 22.14 Target dan Capaian IPM Provinsi Sumatera Selatan Metode Baru Per Komponen Tahun 2013-2016

Serta Target dan Prediksi Capaian Tahun 2017


Grafik 22.137 Persentase Penduduk Miskin di Sumsel

Trend capaian IPM Provinsi Sumatera Selatan dan komponen pembentukan

pada tahun 2013-2016 mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan bahwa

pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Selatan sudah semakin membaik. Tetapi

jika dibandingkan dengan capain IPM nasional, pada tahun 2016 capain IPM Provinsi

Sumatera Sleatan masih dibawah capaian nasional. Untuk itu masih diperlukan upaya-

upaya peningkatan pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Selatan. Salah satu

upaya percepatan peningkatan IPM Provinsi Sumatera Selatan di lihat dari komponen

rata-rata lama sekolah yang masih rendah yaitu Program Kejar Pake A,B dan C di

Seluruh Kabupaten/Kota.

22.1.3. Persentase Penduduk Miskin Provinsi Sumsel


secara persentase penduduk miskin

mengalami penurunan dari tahun 2013

s.d 2017. Target indikator persentase

penduduk miskin tahun 2017 yaitu

12,27% sedangkan capaian realisasi

persentase penduduk miskin tahun

2017 yaitu 13,19%. Target indikator

capaian persentase penduduk miskin Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2017

sebesar 12,27% dan pada tahun 2018 sebesar 12,69%.

Provinsi Sumatera selatan secara persentase penduduk miskin mengalami

penurunan dari tahun 2013 sebesar 14,24% hingga 2017 sebesar 13,19% , meskipun

pada periode tahun 2013 s.d 2016 sempat mengalami fluktuasi capaian, namun secara

keseluruhan terjadi penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan selama

periode 2013-2017 dimana mengalami penurunan sebesar 1,05% atau 0,26%

pertahunnya. Nilai indikator sasaran persentase penduduk miskin Provinsi Sumatera

Selatan pada tahun 2017 adalah sebesar 12,27%. Tugas berat Provinsi Sumatera

Selatan selanjutnya adalah mencapai target yang telah ditetapkan didalam akhir periode

RPJMD 2018 dan RPJMN 2019. Dari capaian saat ini 2017 sebesar 13,19% masih ada

gap terhadap capaian target RPJMD Tahun 2018 (12,69%) sebesar 0,5% serta target

RPJMN tahun 2019 (7,80%) sebesar 5,8%.


Grafik 23.138 Persentase Angka Pertumbuhan Modal Koperasi Tahun

2017

Untuk mewujudkan tujuan tiga puluh lima dari misi kedua telah ditetapkan 2 (Dua)

sasaran strategis. Dalam tahun 2017 telah dilaksanakan upaya pencapaian 2 (Dua)


Kualitas Koperasi dapat dilihat dari angka pertumbuhan modal koperasi dan

volume usaha koperasi. Kualitas koperasi yang semakin profesional dikelola secara

efektif dan efisien serta kelembagaan yang semakin sehat, hal ini dilakukan melalui

pembinaan, fasilitasi dan konsultasi secara berkesinambungan mengenai akses modal,

pemasaran dan manajemen usaha. Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran

keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :



1. Persentase Angka Pertumbuhan Modal Koperasi

% 2 10,2 510

2. Persentase Kenaikan Omset UMKM % 1 0,01 0,90

Capaian Indikator kinerja dari sasaran meningkatnya kualitas koperasi adalah

sebagai berikut :

23.1.1. Persentase Angka Pertumbuhan Modal Koperasi

Modal koperasi adalah modal yang bersumber

dari luar dan dari koperasi itu sendiri, modal luar

terdiri dari hutang/pinjaman yang bersumber dari

anggota atau bukan anggota koperasi, atau

lembaga keuangan lainnya. Modal sendiri terdiri

dari simpanan pokok dan simpanan wajib

anggota, cadangan, hibah/donasi serta Sisa

Hasil Usaha (SHU). Capaian kinerja modal

koperasi pada tahun 2017 terealisasi sebesar

Rp. 3.373.410.000.000,- atau naik sebesar

10,2% dari target yang ditetapkan yaitu sebesar

TUJUAN 23 DARI

MISI KEDUA

Terwujudnya UMKM dan Koperasi yang Kuat, Sehat dan Berdaya

Saing

23.1 Meningkatnya Kualitas Koperasi

1828210

3373410

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

Target Realisasi

Perbandingan Persentase Angka

Pertumbuhan Modal Koperasi Target

dan Realisasi tahun 2017

(Rp. Juta)


Grafik 23.140 Persentase Angka Pertumbuhan Modal Koperasi Tahun

2013 s.d 2018

Grafik 23.139 Perbandingan Persentase Angka Pertumbuhan Modal

Koperasi Tahun 2013 s.d 2017

Rp. 1.828.210.000.000,-. atau sebesar 2%.

Capaian kinerja Modal Koperasi mengalami

kenaikan dari tahun ketahun, Pada tahun

2015 capaian kinerja Modal Koperasi

terjadi penurunan sebesar 18% atau

sebesar Rp. 2.951.910.000.000,-

sedangkan di tahun 2014 capaiannya

sebesar Rp. 3.600.260.000.000,- Hal ini

dikarenakan jumlah pinjaman dari

perbankan atau non perbankan berkurang

karena adanya pengembalian pinjaman.

Pada tahun 2017 pertumbuhan modal

koperasi meningkat sebesar 10,23%, atau

Rp. 3.373.410.000.000,- dari tahun 2016 sebesar Rp. 3.060.130.000.000,-.

Indikator angka pertumbuhan modal

koperasi pada akhir periode

RPJMD tahun 2018 ditargetkan

terjadi kenaikan 10% atau

Rp. 1.862.070.000.000,- Apabila

dibandingkan dengan capaian

pada tahun 2017 sebesar

Rp. 3.373.410.000.000,-, maka

capaian indikator ini telah melebihi

target yang ditetapkan di tahun 2018

tersebut.

Indikator angka pertumbuhan modal

koperasi di atas ditunjang oleh Program Peningkatan Perkuatan permodalan UMKMK

yang dianggarkan sebesar Rp. 70.000.000,- dan terealisasi dana sebesar

Rp. 69.840.200,- (99,77%), yang terealisasi melalui kegiatan :

1. Optimalisasi Pemanfaatan Modal Bagi UMKM, sebesar Rp. 70.000.000,- dan

terealisasi dana sebesar Rp. 69.840.200,- (99,77%) dan realisasi fisik kegiatan

100%.

1692790

3600260

29519103061130

3373410

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

4000000

2013 2014 2015 2016 2017

Perbandingan Realisasi Persentase

Pertumbuhan Modal Koperasi Tahun

2013 s/d 2017 (Rp. Juta)

1692790

16927901726650

3600260

1760500

2951910

1794360

3061130

1828210

3373410

1862070

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

4000000

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Target Realisasi

Perbandingan Prosentase Pertumbuhan Modal Koperasi antara Target dan Realisasi

Tahun 2013 s/d 2018 (Rp. Juta)


Grafik 23.141 Persentase Kenaikan Omset UMKM Tahun 2017

Grafik 23.143 Perbandingan Persentase Kenaikan Omset UMKM Tahun

2013 s.d 2018

Grafik 23.142 Perbandingan Persentase Kenaikan Omset UMKM Tahun

2013 s.d 2017

23.1.2. Persentase Kenaikan Omset UMKM

Untuk capaian indikator jumlah omzet UMKM

terjadi Penurunan atau tidak mencapai target,

bila dibandingkan dengan target yang

ditetapkan pada tahun 2017 sebesar 1%

atau Rp. 25.719.520.000.000,- dan

terealisasi 0,009% atau sebesar

Rp. 25.531.330.000.000,-. menurunnya

omzet UMKM ini dikarenakan Perekonomian

semakin melemah sehingga menurunnya

tingkat daya beli masyarakat dan adanya

efisiensi anggaran dari Program Kegiatan yang menunjang Indikator ini.

Jika dibandingkan dengan tahun 2017,

terjadi peningkatan jumlah Omzet

UMKM sebesar 0.009%, dimana pada

Tahun 2016 jumlah Omzet UMKM

sebesar Rp. 25.528.910.000.000,-

sedangkan pada tahun 2017 mencapai

Rp. 25.531.330.000.000,-

Untuk capaian indikator omset

UMKM terus terjadi peningkatan dari

tahun sebelumnya, dan bila

dibandingkan dengan target yang

ditetapkan pada RPJMD Tahun 2018

yaitu sebesar 5% atau Rp.

25.969.200.000.000,- sedangkan

pada tahun 2017 telah mencapai Rp.

25.531.330.000.000,- atau sudah

tercapai 3,48%.

Pencapaian yang tidak sesuai dengan target yang ditetapkan ini dikarenakan

adanya pengalokasian kegiatan ke Program Kegiatan yang menunjang Indikator ini,

namun indikator ini ditunjang oleh program kegiatan yang dibiayai dari dana APBN yaitu

kegiatan Smesco.

25719520

25531330

25.400.000

25.500.000

25.600.000

25.700.000

25.800.000

Target Realisasi

Perbandingan Persentase Kenaikan

Omset UMKM Target dan Realisasi

tahun 2017

(Rp. Juta)

2472084024968050 25276145 25528910 25531330

0

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

2013 2014 2015 2016 2017

Perbandingan Realisasi Persentase

Kenaikan Omset UMKM Tahun 2013

s/d 2017 (Rp. Juta)

2688467

24720840

24970510

24968050

25220180

25276145

25469850

25528910

25719520

25531330

25969200

24000000

24500000

25000000

25500000

26000000

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Target Realisasi

Perbandingan Prosentase Kenaikan Omset UMKM antara Target dan Realisasi

Tahun 2013 s/d 2018 (Rp. Juta)


Grafik 23.144 Angka Pertumbuhan UMKM dan 2017

Grafik 23.145 Perbandingan Angka Pertumbuhan UMKM Tahun 2013 s.d 2017

Meningkatnya ekonomi kemasyarakatan dilihat dari banyaknya aktifitas

masyarakat yang terlibat dalam kegiatan ekonomi produktif. Hal ini disebabkan semakin

terbukanya peluang usaha, terbukanya informasi serta berkembangnya jaringan

pemasaran yang menjadikan tingginya minat masyarakat untuk terjun menjadi wirausaha.





1. Angka Pertumbuhan UMKM % 1 0,04 4

2. Jumlah Koperasi Aktif Unit 4.495 4.699 104,54

Capaian Indikator kinerja dari sasaran meningkatnya ekonomi kemasyarakatan


23.2.2. Angka Pertumbuhan UMKM

Capaian indikator Angka Pertumbuhan

UMKM pada tahun 2017 ditargetkan terjadi

kenaikan sebesar 1% atau 2.128.876

UMKM dan terealisasi sebesar 2.103.268

UMKM atau sebesar 0,04%. Menurunnya

jumlah UMKM ini dikarenakan

Perekonomian semakin melemah sehingga

menurunnya tingkat daya beli masyarakat.

Kenaikan angka pertumbuhan

UMKM dari tahun 2013 sampai

tahun 2017 terjadi peningkatan,

dimana pada tahun 2017 terjadi

peningkatan jumlah UMKM

sebesar 0,04%, dimana pada

Tahun 2017 jumlah UMKM

sebesar 2.103.268 UMKM

sedangkan pada tahun 2016

mencapai 2.102.478 UMK

23.2 Meningkatnya Ekonomi

Kemasyarakatan

2128876

2103268

2.050.000

2.075.000

2.100.000

2.125.000

2.150.000

Target Realisasi

Perbandingan Prosentase Angka

Pertumbuhan UMKM antara Target dan

Realisasi Tahun 2017 (UMKM)

2002836 2022868 2071416 2102478 2103268

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

2013 2014 2015 2016 2017

Perbandingan Realisasi Angka

Pertumbuhan UMKM Tahun 2013 s/d

2017 (UMKM)


Grafik 23.147 Koperasi Aktif Tahun 2017

2688467

2002836

2031787

2002868

2066420

2071416

2095350

2102478

2128876

2103268

2166132

1900000

1950000

2000000

2050000

2100000

2150000

2200000

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Target Realisasi

Perbandingan Prosentase Angka Pertumbuhan UMKM antara Target dan Realisasi

Tahun 2013 s/d 2018 (UMKM)

Grafik 23.146 Perbandingan Angka Pertumbuhan UMKM Tahun 2013 s.d 2018

Untuk capaian indikator

jumlah UMKM terus terjadi

peningkatan dari tahun sebelumnya,

dan bila dibandingkan dengan target

yang ditetapkan pada RPJMD Tahun

2018 yaitu sebesar 5% atau 2.166.132

UMKM sedangkan pada tahun 2017

telah mencapai 2.103.268 UMKM atau

sudah tercapai 4.94%.

Program yang mendukung indikator ini adalah program Pengembangan Sistem

Pendukung Usaha bagi UMKM yaitu melalui kegiatan :

1. Peningkatan SDM Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK) yang

dianggarkan Rp. 158.400.000,- dan terealisasi dana sebesar Rp.154.704.600,-

(97,67%) dan realisasi fisik kegiatan 100%.

2. Peningkatan SDM Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK) melalui dana

DAK yang dianggarkan Rp. 1.000.000.000,- dan terealisasi dana sebesar

Rp.975.045.000,- (97,50%) dan realisasi fisik kegiatan 100%.

23.2.4. Jumlah Koperasi Aktif

Koperasi Aktif adalah Koperasi yang dalam 2

tahun terakhir mengadakan RAT (Rapat

Anggota Tahunan). Capaian kinerja Koperasi

Aktif pada tahun 2017 terealisasi sebesar

4.699 Unit atau Naik 4,5% dari pencapaian

Koperasi Aktif tahun sebelumnya.

45754699

4.0004.1004.2004.3004.4004.5004.6004.7004.800

Target 2017 Realisasi 2017

Perbandingan Prosentase Jumlah Koperasi

Aktif Tahun 2017 (Unit)


42274312 4336

43974450

4485 44954575

46994667

3800

4000

4200

4400

4600

4800

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Target Realisasi

Perbandingan Prosentase Angka Pertumbuhan UMKM antara Target dan Realisasi

Tahun 2013 s/d 2018 (UMKM)

Grafik 23.148 Perbandingan Koperasi Aktif Tahun 2013 s.d 2017

Grafik 23.149 Perbandingan Koperasi Aktif Tahun 2013 s.d 2018

Capaian kinerja Koperasi Aktif pada

tahun 2017 terealisasi sebesar 4.699

Unit atau Naik 4,5% dari pencapaian

Koperasi Aktif tahun 2016 sebesar

4.495 unit. Dengan kondisi seperti ini

maka target Koperasi Aktif pada

tahun 2017 sebesar 4.575 unit telah

tercapai.

Pada awal periode RPJMD tahun 2013

Indikator jumlah koperasi aktif sebesar

4.227 unit, sedangkan di akhir periode

RPJMD tahun 2018 ditargetkan menjadi

sebesar 4.667 unit. Apabila

dibandingkan dengan capaian pada

tahun 2016 sebesar 4.495 unit, maka

realisasi indikator ini telah mencapai

6,34% dari target yang ditetapkan di tahun

2018 tersebut.

Indikator jumlah koperasi aktif di atas ditunjang beberapa program kegiatan yang ada

yaitu Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan yang dianggarkan sebesar

Rp. 79.346.500,- dan terealisasi dana sebesar Rp. 73.840.000,- (100%), yang terealisasi

melalui kegiatan :

1. Penghargaan Koperasi Berprestasi dianggarkan sebesar Rp. 35.000.000,- dan

terealisasi dana sebesar Rp. 34.840.000,- dan realisasi fisik kegiatan 100%.

2. Penyuluhan dan Pemasyarakatan Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi

(GEMASKOP) sebesar Rp. 39.000.000,- dan terealisasi dana sebesar

Rp. 39.000.000,- dengan realisasi fisik kegiatan 100%.

4227 4336 4450 4495 4699

0100020003000400050006000

2013 2014 2015 2016 2017

Perbandingan Realisasi Jumlah Koperasi

Aktif Tahun 2013 s/d 2017 (Unit)


Untuk mewujudkan tujuan tiga puluh tujuh dari misi ketiga telah ditetapkan 1 (Satu)



Kegiatan pemantapan pengelolaan hutan melalui rehabilitasi lahan kritis di dalam dan di

luar kawasan hutan selama kurun waktu 2015-2016 mengalami peningkatan yang cukup

signifikan. Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian




1. Luas Rehabilitasi Lahan Kritis di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan

Ha/Tahun 70 1.546,53 2.209,33

2. Jumlah DAS / Sub DAS yang Dikelola secara terpadu

Unit 1 1 100

Capaian Indikator kinerja dari sasaran meningkatkan daya dukung DAS Musi dan

Pengelolaan DAS terpadu adalah sebagai berikut :

24.1.1. Luas Rehabilitasi Lahan Kritis di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan q

Sejalan dengan perkembangan waktu tekanan terhadap kawasan hutan semakin

tinggi yang antara lain disebabkan oleh gangguan penebangan liar (Illegal Logging),

perambahan kawasan hutan, alih fungsi kawasan hutan, kebakaran hutan. Selain itu

dampak dari pengelolaan lahan yang tidak memperhatikan teknik konservasi tanah dan

air yang baik sehingga menyebabkan masih banyaknya lahan kritis di Provinsi Sumatera

Selatan. Lahan kritis wilayah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017 seluas

±137.490.847Ha.

Untuk mengatasi masalah lahan kritis di Provinsi Sumatera Selatan dilakukan

rehabilitasi hutan dan lahan yang dimaksudkan untuk mempertahankan dan

meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan

peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. Rehabilitasi

hutan dan lahan merupakan bagian dari sistem pengelolaan hutan dan lahan yang

ditempatkan pada kerangka Daerah Aliran Sungai.

TUJUAN 24 DARI

MISI KETIGA

Mewujudkan Pemantapan

Pengelolaan Hutan

24.1 Meningkatkan Daya Dukung DAS Musi

dan Pengelolaan DAS Terpadu


Grafik 24.150 Target dan Realisasi Luas rehabilitasi lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan pada tahun 2017

Luas rehabilitasi lahan kritis di dalam

dan di luar kawasan hutan pada Tahun

2017 ditargetkan seluas 70 Ha.

Realisasi Luas Lahan Kritis di dalam

dan di luar kawasan hutan yang

direhabilitasi seluas 1.546,53 Ha,

sehingga capaian indikator kinerja

Luas Lahan Kritis di dalam dan diluar

kawasan hutan yang direhabilitasi

telah berhasil dicapai sebesar

2.209,33%.

Keberhasilan pencapaian rehabilitasi lahan kritis tidak terlepas dari dukungan faktor

antara lain : sumber daya manusia (Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, Dinas

Kehutanan Kabupaten/Kota, Masyarakat), dukungan program dan kegiatan (Sumber

dana APBD, APBN, Swasta), Koordinasi antar instansi/lembaga dan kebijakan dari

pemerintah.

Bila dilihat dari Grafik disamping, Indikator

kinerja luas rehabilitasi lahan kritis didalam

dan diluar kawasan hutan dari tahun 2014

sampai dengan tahun 2017 telah dicapai

seluas 4.439,03 Ha.

Rehabilitas hutan memiliki peranan yang sangat penting untuk menjaga

kelestarian hutan. Rehabilitasi hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan pada saat

ini telah dilaksanakan melalui kebijakan peningkatan peran serta/partisipasi masyarakat.

Dengan meningkatnya peran serta/partisipasi masyarakat, diharapkan akan terjadi

pengurangan lahan kritis yang signifikan.

Grafik 24.151 Capaian Indikator Luas Rehabilitasi Lahan Kritis Didalam dan Diluar Kawasan Hutan Tahun 2014 s/d 2017


Grafik 24.152 Perbandingan Target RPJMD dan Realisasi Tahun 2014 s/d 2017Luas rehabilitasi lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan

Berdasarkan grafik disamping,

indikator kinerja luas rehabilitasi lahan

kritis didalam dan diluar kawasan

hutan dari Tahun 2014 sampai dengan

Tahun 2017 telah dicapai seluas

4.439,03 Ha, dan apabila

dibandingkan dengan target jangka

menengah yang terdapat dalam

dokumen RPJMD Provinsi Sumatera

Selatan periode 2013-2018 dengan

total luas 1.230 Ha, maka persentase

capaian kinerja luas rehabilitasi lahan

kritis didalam dan diluar kawasan

hutan telah dicapai sebesar 360,90%

Hal ini dikarenakan meningkatnya hasil rehabilitasi lahan kritis yang telah dilaksanakan

baik oleh masyarakat, perusahaan dan pemerintah pada tahun sebelumnya.

- Pencapaian sasaran kinerja Luas lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan

yang direhabilitasi (Rehabilitasi HL/KSA/KPA dan HKm/HD) tidak terlepas dari

dukungan program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi

Sumatera Selatan Tahun 2017, sebagaimana diuraikan dalam Penetapan Kinerja

Tahun 2017dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2017. Adapun program dan

kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 yang mendukung

tercapainya sasaran ini adalah Program Rehabilitasi Lahan Kritis dalam Kawasan

Hutan dengan total anggaran Rp. 240.000.000,- dan Realisasi keuangan

Rp. 186.596.000,- atau 77,75% dan realisasi fisik 82,50% yang meliputi 3 (Tiga)

kegiatan, yaitu Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Catchment Area Daerah

Irigasi Bendungan, Kegiatan Pengembangan Sistem Agroforestry di Kawasan Hutan

Lindung, dan Kegiatan Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi Kegiatan

Rehabilitasi/Reklamasi Hutan dan Lahan.

24.1.2. Jumlah DAS/Sub DAS yang Dikelola Secara Terpadu

Sungai Musi telah memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat di

sepanjang sungai, namun manfaat tersebut akhir-akhir ini dirasakan semakin berkurang

bahkan mengandung potensi bencana karena rusaknya ekosistem DAS Musi tersebut.

DAS Musi mengalami kerusakan disebabkan oleh peningkatan pemanfaatan sumberdaya

alam sebagai akibat dari pertambahan penduduk dan tuntutan pemenuhan kebutuhan

masyarakat, konflik kepentingan dan kurangnya keterpaduan antar sektor, serta antar


wilayah hulu dan hilir.

Daerah Aliran Sungai (DAS) di Sumsel terus mengalami kritis dan degradasi. Hal

ini diindikasikan dari bencana banjir dan longsor yang makin sering terjadi. Setidaknya,

Daerah Aliran Sungai (DAS) Musi telah mengalami kritis dan erosi mencapai 41,67%.

Kerusakannya terindikasi dari debit air yang makin menurun dan interusi air laut. Tingkat

kerusakan hingga terjadi bencana makin sering dialami masyarakat Sumatera Selatan,

sehingga butuh manajemen daerah aliran sungai menuju pembangunan ekonomi hijau.

Daerah Aliran Sungai (DAS) Musi mencakup wilayah Provinsi Sumatera Selatan,

sebagian wilayah Provinsi Jambi, Bengkulu, dan Lampung baik bagian hulu, tengah dan

hilir mengalami permasalahan yang sama, makin kritis, degradasi dan erosi.

Di kawasan hulu bagian terjal atau pada areal yang bertopografi berbukit di

Sumatera Selatan, seperti Kota Pagaralam, Kabupaten Lahat dan kawasan Bukit Barisan

mengalami degradasi sudah 57,58% karena masyarakat bukan menanam tanaman

keras, melainkan Palawija.

Sementara wilayah tengah, kawasan banjir dan longsor mengalami perluasan

dan kawasan hilir, seperti halnya Kabupaten Musi Banyuasin, Banyuasin dan topografi

rawa mengalami perubahan tutupan lahan, misalnya terjadi kebakaran lahan dan hutan

(karhutla) dan ekspansi perkebunan.

Apabila tidak ada upaya perbaikan lingkungan maka kecenderungan kerusakan

ekosistem DAS Musi akan semakin meningkat, baik oleh faktor alam maupun tekanan

penduduk dengan segala aktivitasnya. Masalah lain yang cukup serius adalah adanya

ancaman kebakaran hutan dan okupasi kawasan hutan.

Berdasarkan uraian di atas tampak jelas bahwa pengelolaan DAS Musi harus

dilakukan secara terpadu, karena :

• Terdapat keterkaitan antar berbagai kegiatan dalam pengeloaan sumberdaya dan

pembinaan aktivitasnya.

• Melibatkan berbagai disiplin ilmu yang mendasari dan mencakup berbagai bidang

kegiatan.

• Batas DAS tidak selalu berhimpitan/bertepatan dengan batas wilayah administrasi

pemerintahan.

• Interaksi daerah hulu sampai hilir dapat berdampak negatif maupun positif sehingga

memerlukan koordinasi antar pihak.

Peran kelembagaan sangat dibutuhkan untuk mewujudkan pengelolaan DAS

terpadu. Kelembagaan ini berperan untuk mengarahkan perilaku seluruh stakeholders

agar sejalan dengan tujuan umum (public goal) yang ditetapkan.

Beberapa alternatif bentuk kelembagaan dalam pengelolaan DAS, antara lain

memanfaatkan lembaga yang sudah ada. Bentuk kelembagaan bersama (dalam bentuk


Grafik 24.154 Capaian Indikator Jumlah DAS/Sub DAS yang Dikelola Secara Terpadu Tahun 2014 s/d 2017

Grafik 24.153 Capaian Indikator Jumlah DAS/Sub DAS yang Dikelola Secara Terpadu Tahun 2017

1,00 1,00

-

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

Target Realisasi

Jum

lah

(Uni

t)

Jumlah DAS/Sub DAS Yang Dikelola Secara Terpadu Tahun 2017

Jumlah DAS/Sub DAS Yang Dikelola

forum/badan koordinasi) merupakan salah satu alternatif yang paling memungkinkan

dalam pembentukan kelembagaan pengelolaan DAS saat ini. Pernyataan tersebut

didukung oleh beberapa kondisi yang mendukung, antara lain: (1) Sesuai dengan

perundangan-undangan yang ada (UU No 7 tahun 2004). (2) Kegiatan pengelolaan DAS

melibatkan banyak stakeholders, lintas sektoral, multidisiplin dan lintas wilayah, oleh

karena itu kelembagaan yang disusun hendaknya kelembagaan yang bersifat

independent dan mewakili banyak pihak.

Jumlah DAS/Sub

DAS Yang Dikelola Secara

Terpadu pada tahun 2017

ditargetkan sebanyak 1

Unit, dengan realisasi

sebanyak 1 Unit, sehingga

capaian indikator kinerja

Jumlah DAS/Sub DAS

Yang Dikelola Secara

Terpadu telah berhasil

dicapai dengan tingkat capaian 100,00%.

Bila dilihat dari Grafik disamping, Indikator

kinerja jumlah DAS/Sub DAS Yang

Dikelola Secara Terpadu dari Tahun 2014

sampai dengan Tahun 2017 telah dicapai

sebanyak 7 Unit. Agar DAS Musi dapat

memberikan manfaat kepada banyak pihak

diperlukan penguatan kelembagaan

pengelolaan DAS terpadu. Pengelolaan

DAS terpadu mensyaratkan keterpaduan

antara sektor, multi disiplin dan

keterpaduan wilayah (hulu sampai hilir).

Beragamnya stakeholders yang terlibat dan berbagai kepentingan yang berbeda

menjadi masalah utama dalam pengelolaan DAS terpadu, oleh karena itu diperlukan

suatu kelembagaan untuk mengatur perilaku seluruh stakeholder agar bersepakat untuk

bersama-sama mewujudkan pengelolaan DAS terpadu secara berkelanjutan.

Pengelolaan kelembagaan air dalam konteks DAS juga mensyaratkan apa yang disebut

sebagai biaya transaksi (transaction cost). Pengelolaan kelembagaan dilihat sebagai

suatu upaya meminimisasi biaya transaksi. Biaya transaksi dapat didefinisikan sebagai

seluruh ongkos yang timbul karena pertukaran dengan pihak lain. Biaya transaksi ini


Grafik 24.155 Perbandingan Target RPJMD dan Realisasi Tahun 2014 s/d 2017Jumlah DAS/Sub DAS yang Dikelola Secara Terpadu

cukup mahal karena banyaknya faktor yang terlibat di dalamnya serta kompleksitas

pengaturan dan biaya pengawasan yang ditimbulkan (Fauzi, 2004). Adanya konsekuensi

tersebut, timbul pertanyaan bagaimana biaya dan manfaat itu diatur dalam pembagian

secara adil dan proporsional di antara pemerintah daerah yang terlibat, dunia usaha dan

masyarakat. Sampai saat ini belum ada mekanisme yang jelas untuk mengatur biaya-

manfaat.

Berdasarkan grafik disamping,

indikator kinerja jumlah DAS/Sub DAS

Yang Dikelola Secara Terpadu dari

Tahun 2014 sampai dengan Tahun

2017 telah dicapai sebanyak 7 Unit,

dan apabila dibandingkan dengan

target jangka menengah yang terdapat

dalam dokumen RPJMD Provinsi

Sumatera Selatan periode 2013-2018

dengan total 13 Unit, maka Capaian

Indikator Kinerja Jumlah DAS/Sub

DAS Yang Dikelola Secara Terpadu

baru dicapai sebesar 53,85%.

Permasalahan yang paling menonjol dalam pengelolaan DAS saat ini adalah

koordinasi, oleh karena itu pengelolan DAS ke depan perlu suatu wadah untuk mengikat,

menyatukan dan menselaraskan semua sektor dan wilayah agar dapat mewujudkan

pengelolaan DAS terpadu yang berkelanjutan.

Pengembangan kelembagaan di suatu wilayah harus memperhatikan atau

mampu mengakomodasi kelembagaan yang sudah ada dan berkembang di wilayah

tersebut. Hal ini juga harus dilakukan dalam rangka pengembangan kelembagaan DAS

Musi.

Pencapaian sasaran kinerja Jumlah DAS/Sub DAS yang dikelola secara terpadu

tidak terlepas dari dukungan program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kehutanan

Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017, sebagaimana diuraikan dalam Penetapan Kinerja

Tahun 2017 dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2017. Adapun program dan

kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 yang mendukung

tercapainya sasaran ini adalah sebagai berikut:

a. Program Kelembagaan Pengelolaan DAS Terpadu Musi dengan total anggaran

Rp. 255.000.000,- Realisasi keuangan Rp. 206.697.600,- atau 81,06% dan realisasi

fisik 100,00% yang meliputi 3 (Tiga) kegiatan, yaitu KegiatanPembinaan, Monitoring

dan Evaluasi Pengelolaan DAS Terpadu DAS Musi, Kegiatan Pengadaan Bibit


Pohon Penghijauan untuk Peringatan Bulan Bhakti Menanam dan Penilaian Lomba

OBIT, dan Kegiatan Identifikasi Lokasi Penanaman dalam rangka Restorasi Gambut

Sumatera Selatan

b. Selain itu juga adanya kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemegang Izin Penggunaan

Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Selatan yang melaksanakan kewajiban untuk

Rehabilitasi DAS sesuai aturan yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup

dan Kehutanan. Untuk Tahun 2017 Kegiatan Rehablitasi DAS yang dilaksanakan

oleh Pemegang Izin Penggunaan Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Selatan

sebagai berikut:

PT. Seleraya Merangin Dua di Hutan Lindung Bukit Nanti seluas 50 Ha

PT.Medco E&P Indonesia Rimau Asset di Hutan Lindung Meranti Sungai Merah

seluas 18.83 Ha

PT. Medco E&P Indonesai di Hutan Lindung Meranti Sungai Merah seluas 636 Ha

PT. Pertamina EP di HL Bukit nanti seluas 44 Ha

PT.Pertamina Geothermal Energy di Hutan Produksi Rimau seluas 16.67 Ha

Pengelolaan DAS terpadu mensyaratkan keterpaduan antara sektor, multi disiplin

dan keterpaduan wilayah (hulu sampai hilir). Beragamnya stakeholders yang terlibat dan

berbagai kepentingan yang berbeda baik dari unsur pemerintah, swasta dan masyarakat

menjadi potensi dalam pengelolaan DAS terpadu, oleh karena itu diperlukan suatu

sinergitas mengatur perilaku seluruh stakeholder agar bersepakat untuk bersama-sama

mewujudkan pengelolaan DAS Musi terpadu secara berkelanjutan


Untuk mewujudkan tujuan tiga puluh delapan dari misi ketiga telah ditetapkan 2

(Dua) sasaran strategis. Dalam tahun 2017 telah dilaksanakan upaya pencapaian 2 (Dua)


Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran

misi menjaga kualitas lingkungan hidup meliputi kualitas air, kualitas udara dan tutupan

hutan adalah nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Pada Tahun 2017 realisasi

nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 62,04 dari target yang ditetapkan

yaitu 59,23 atau sebesar 104,74%, hal ini dikarenakan adanya upaya peningkatan

kualitas udara dan air yang terus ditingkatkan pada Tahun 2017. Hasil pengujian kualitas

udara di 94 titik pantau pada 17 (tujuh belas) Kabupaten/Kota dalam Provinsi

Sumatera Selatan masih dibawah batu mutu berdasarkan Peraturan Pemerintah No.41

Tahun 1999 dan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No.17 Tahun 2005. Indikator

kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan

capaiannya adalah sebagai berikut :



1. Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

IKLH 59,23 62,04 104,74

Capaian indikator kinerja dari sasaran menjaga kualitas lingkungan hidup meliputi

kualitas air, kualitas udara dan tutupan hutan adalah sebagai berikut :

25.1.1. Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Perhitungan indikator Nilai IKLH

Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada Tahun 2017 ditargetkan

59,23 dengan realisasi 62,04 (104,74%). Perhitungan Nilai Indeks Kualitas Lingkungan

Hidup berdasarkan Buku Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2013 yang dikeluarkan

oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI pada bulan Desember 2014

Indikator yang dimasukan ke dalam perhitungan terdiri dari Indeks Kualitas Udara (30%),

Indeks Kualitas Air (30%) dan Indeks Tutupan Hutan (40%).

TUJUAN 25 DARI

MISI KETIGA

Mengendalikan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup di

Sumatera Selatan

25.1 Menjaga Kualitas Lingkungan Hidup meliputi

Kualitas Air, Kualitas Udara dan Tutupan Hutan


Grafik 25.156 Nilai IKLH Tahun 2017

Hasil perhitungan, capaian Indeks Kualitas Udara (IKU) pada Tahun 2017 yaitu

96,11 Indeks Kualitas Air (IKA) yaitu 62,64, dan Indeks Tutupan Hutan (ITH) yaitu 36,03.

Sehingga didapat nilai IKLH sebesar 62,04.

Rumus Perhitungan Nilai IKLH adalah:

= (30% IKU) + (30% IKA) + (40% ITH) = (30% x 96,11) + (30% x 62,64) + (40% x 36,03) = 62,04.

Analisis dan Evaluasi

Jika dibandingkan dengan target

IKLH pada Tahun 2017 yaitu

59,23, realisasi IKLH di Tahun

2017 yaitu 62,04 , terjadi deviasi

atau di atas target.

Esensi dari nilai IKLH di atas adalah

sebagai berikut :

1. Indeks Kualitas Udara berdasarkan perhitungan memiliki angka 96,11 menunjukkan

angka unggul.

Pemantauan udara dilakukan 2 (dua) tahap yaitu bulan April dan Oktober 2017,

hal ini dimaksudkan untuk membandingkan data kualitas udara pada musim

kemarau dan musim hujan. Pemantauan udara perkotaan di 17 Kabupaten/Kota

Provinsi Sumatera Selatan pada 94 titik pantau dilokasi-lokasi yang mewakili

daerah permukiman, industri, perkantoran dan padat lalu lintas kendaraan

bermotor dengan parameter yang diukur SOx dan NOx.

Secara keseluruhan kualitas udara di 94 titik pantau pada 17 (tujuh belas)

Kabupaten/Kota dalam Provinsi Sumatera Selatan masih dibawah batu mutu

berdasarkan Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 1999 dan Peraturan Gubernur

Sumatera Selatan No.17 Tahun 2005.

Kesimpulan hasil pemantauan Tahun 2017 terjadi peningkatan indeks kualitas

udara (96,11) dibanding Tahun 2016 (94,96).


Pengukuran debit dan analisis parameter lapangan di lokasi pemantauan sungai

2. Indeks Kualitas Air berdasarkan perhitungan memiliki angka 62,64 menunjukkan

angka kurang

Pemantauan kualitas air sungai dilakukan 2 (dua) kali pemantauan selama Tahun

2017 pada Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Sub Daerah Aliran Sungai di 72 titik

pantau. Kesimpulan hasil pemantauan bahwa terjadi peningkatan indeks kualitas

air (62,64) dibandingkan Tahun 2016 yaitu (50).

Hasil evaluasi pemantauan keseluruhan terindikasi bahwa parameter pencemar

bersumber dari aktifitas/kegiatan masyarakat seperti pertanian/perkebunan dan

pertambangan meningkat, terlihat pada pemberian kontribusi terbesar dalam

pemantauan kualitas air adalah parameter TSS, BOD, COD, Deterjen, Coliform

Tunja, Total Coliform, Konduktifity, Phenol, Phopast, NO3-N, Sulfida dan

Cyanida.

3. Indeks Tutupan Hutan secara perhitungan berdasarkan Luas Tutupan Hutan sesuai

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 822/Menhut-II/2013 yang dibagi luas

wilayah Provinsi menunjukkan angka 36,03 menunjukkan sangat kurang.

Tutupan Hutan sangat dipengaruhi oleh kegiatan manusia berupa eksploitasi

sumber daya alam seperti illegal logging dan alih fungsi hutan ataupun konversi

hutan, seperti kegiatan pertambangan yang semakin tumbuh pesat di Sumatera

Selatan serta pertumbuhan penduduk untuk kebutuhan perumahan dan aktifitas

lainnya.


Grafik 25.157 Perbandingan Nilai IKLH Tahun 2016 dan 2017


Nilai IKLH pada Tahun 2017 mengalami

penurunan dibandingkan Tahun 2016. Hal

ini disebabkan terjadinya penurunan indeks

tutupan hutan akibat terjadi perubahan

fungsi lahan/hutan untuk pembangunan,

seperti kegiatan pertambangan yang

semakin tumbuh pesat di Sumatera

Selatan dan pertumbuhan penduduk untuk

kebutuhan perumahan serta aktifitas lainnya. Kesimpulan dari Nilai IKLH Tahun 2017

dapat disimpulkan bahwa Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan masih

berada di klasifikasi KURANG.

Tabel 25.15 Perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah Sumatera Selatan

Tahun 2011 s.d. Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tahun Indeks

Kualitas Udara

Indeks Kualitas Air

Indeks Tutupan

Hutan

Nilai IKLH

Ket Sumber

Data

2011 89.34 60.80 34.52 58.85 Kurang KLH

2012 84.06 55.00 34.68 55.59 Kurang KLH

2013 83.86 63.20 36.03 58.53 Kurang KLH

2014 89.25 66.19 37.47 61.62 Kurang KLH

2015 94,96 50,28 33,66 57,04 Sangat Kurang KLH

2016 94,96 50 57,14 66,34 Cukup KLH

2017 96,11 62,64 36,03 62,04 Kurang KLH

*) Keterangan : Rentang nilai IKLH sbb : Unggul : > 90 Sangat Baik : 82 < x ≤ 90 Baik : 74 < x ≤ 82 Cukup : 66 ≤ x ≤ 74 Kurang : 58 ≤ x < 66 Sangat Kurang : 50 ≤ x < 58 Waspada : < 50

Perbandingan nilai IKLH 2013 sd 2017 dengan target jangka menengah sampai dengan

tahun 2018 dan Target Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2019

seperti dilihat pada grafik berikut :

Pada tahun 2013 sampai

dengan tahun 2017 nilai IKLH

mengalami fluktuasi

peningkatan dan penurunan,

untuk tahun 2015 terdapat

penurunan jika dibandingkan

dengan tahun 2014. Hal ini

dikarenakan terjadinya penurunan nilai tutupan hutan pada tahun 2015 akibat dari


kebakaran hutan dan lahan yang cukup panjang melanda kawasan hutan di Sumatera

Selatan. Pada tahun 2017 nilai IKLH terjadi penurunan dibandingkan dengan tahun 2016,

hal ini disebabkan adanya perubahan fungsi hutan/lahan, sehingga tentang Renstra dan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan belum tercapai.

Analisis Penggunaan Sumber Daya

Untuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia, secara umum Dinas

Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan langsung memberi

tanggung jawab kepada bagian yang berhubungan dengan target kinerjanya dan setiap

pegawai melaksanakan kinerja sesuai tupoksi masing-masing.

Sedangkan untuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber dana (anggaran), Dinas

Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan setiap

kinerja dengan menyesuaikan kebutuhan kegiatan dan alokasi anggaran dengan prinsip

efektif dan efisien. Prinsip efektif terlihat dari pencapaian target kinerja yang tercapai.

Prinsip efisien terlihat dari adanya penghematan anggaran atas kinerja yang dilakukan

tanpa mengurangi target yang akan dicapai.

Rekomendasi Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut nilai IKLH di Tahun 2017 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

telah menyusun Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang di

dalamnya mengatur izin lingkungan yang lebih ketat dan juga sanksi tegas bagi

usaha/kegiatan yang tidak sesuai dengan Dokumen Analisis Mengenai Dampak

Lingkungan (AMDAL), sehingga diharapkan akan lebih menekan laju penurunan nilai

IKLH di Sumatera Selatan.

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran misi

menurunnya laju emisi GRK adalah :

1. Jumlah Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di 6 Sektor yaitu Pertanian, Kehutanan, dan

Lahan Gambut, Energi, Transportasi, Industri dan Sampah/Limbah.

Pada Tahun 2017 realisasi indikator ini sebesar 2.706.851.997,13 ton CO2eq atau

sebesar 99,14% dari target. Tidak tercapainya target dikarenakan tahun 2017 masih

dalam tahap perencanaan aksi mitigasi, tetapi dibandingkan dengan tahun

sebelumnya laju penurunan emisi gas rumah kaca di 6 sektor mengalami

peningkatan.

2. Jumlah Penurunan Laju Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di Sektor Limbah.

25.2 Menurunnya Laju Emisi GRK


Grafik 25.159 Perbandingan Nilai IKLH Tahun 2017

Pada Tahun 2017 realisasi indikator ini sebesar 103.624 Ton CO2eq atau sebesar

54,56% dari target. Tidak tercapainya target dikarenakan tahun 2017 masih dalam

tahap perencanaan aksi mitigasi, tetapi dibandingkan dengan tahun sebelumnya laju

penurunan emisi gas rumah kaca di sektor limbah terjadi peningkatan.





1. Jumlah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di 6 Sektor (Pertanian, Kehutanan, dan Lahan Gambut, Energi, Transportasi, Industri dan Sampah/Limbah)

Ton CO2 eq 2.730.211.489,37 2.706.851.997,13 99,14

2. Jumlah Penurunan Laju Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di Sektor Limbah

Juta Ton Co2 eq / %

189.923 103.624 54,56

Capaian indikator kinerja dari sasaran menjaga kualitas lingkungan hidup meliputi

kualitas air, kualitas udara dan tutupan udara adalah sebagai berikut :

25.1.1. Jumlah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di 6 Sektor (Pertanian,

Kehutanan, dan Lahan Gambut, Energi, Transportasi, Industri dan

Sampah/Limbah)

Indikator ini

merupakan salah satu

upaya Pemerintah

Provinsi Sumatera

selatan dalam

mewujudkan Komitmen

Pemerintah dalam

penurunan Emisi Gas

Rumah Kaca (GRK), di mana

target penurunan emisi GRK secara Nasional di tahun 2020 ditargetkan sebesar 26% jika

dilakukan sendiri (tanpa bantuan), dan jika dengan bantuan pihak lain (bantuan luar

negeri) penurunan emisi GRK ditargetkan sebesar 40%.

6 (enam) sektor emisi GRK yang dimasukan ke dalam perhitungan adalah sbb:

1. Pertanian

2. Kehutanan dan Lahan Gambut

3. Energi

4. Transportasi

5. Industri




6. Sampah/Limbah

Penetapan 6 (enam) sektor, dilandaskan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan

tahun 34 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

(RAD-GRK).

Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan, realisasi yang di dapat hampir

mencapai target dapat dilihat pada grafik berikut :

Nilai penurunan emisi

GRK di 6 sektor pada Tahun

2016 sebesar 2.532.904.494,61

ton CO2eq dari target sebesar

2.600.380.141,50 tonCO2eq, jika

dibandingkan dengan nilai

penurunan emisi GRK di 6 sektor pada

Tahun 2017 sebesar 2.706.851.997,13 ton CO2eq, juga tidak mencapai target sebesar

2.730.211.489,37 ton CO2eq. Tidak tercapainya target dikarenakan Tahun 2017 masih

dalam tahap perencanaan aksi mitigasi, tetapi jika dibandingkan dengan Tahun 2016 laju

penurunan emisi gas rumah kaca di 6 sektor terjadi peningkatan. Pada Tahun 2017

upaya penurunan emisi GRK untuk sektor kehutanan dan gambut telah banyak

dilakukan, antara lain :

a. Pembangunan infrastruktur pembasahan gambut pada Sembilan KHG di tiga

Kabupaten (Musi Banyuasin, Banyuasin dan OKI).

b. Sosialisasi dan monitoring pelaksanaan revitalisasi pada desa-desa gambut.

c. Monitoring dan pelaksanaan koordinasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

d. Rehabilitasi hutan yang sudah rusak.

Bila dibandingkan dengan target jangka menengah 2018 yaitu 2.865.701.970,32

tonCO2eq, dapat dilihat seperti grafik berikut:

Untuk realisasi Tahun 2014

terdapat perbaikan

perhitungan menjadi

2.439.316.933,3 ton CO2eq

yang semula 19.283.000.000

ton CO2eq. Hal tersebut

disebabkan terdapatnya

kesalahan perhitungan BAU Baseline

sektor energy pada penetapan target

awal (kelebihan 3 digit), sehingga untuk perhitungan di Tahun 2014 dilakukan


berdasarkan emisi real tanpa memperhatikan koreksi dari BAU Baseline.

Nilai jumlah penurunan emisi GRK di 6 (enam) sektor dari Tahun 2013 sampai dengan

2017 rata-rata terjadi peningkatan. Hal ini membuktikan keseriusan pemerintah dalam

upaya melakukan penurunan laju emisi GRK di 6 (enam) sektor setiap tahunnya.

Analisa dan Evaluasi

Hasil evaluasi perhitungan dapat disimpulkan bahwa setiap tahun terjadi peningkatan

jumlah penurunan emisi GRK di 6 (enam) sektor. Ini menunjukkan bahwa upaya

penurunan emisi GRK di 6 (enam) sudah terus dilaksanakan melalui beberapa program

dari sektor kehutanan, gambut, pertanian dan limbah. Untuk tahun berikutnya akan terus

ditingkatkan upaya penurunan emisi GRK di 6 (enam) sektor khususnya 3 (tiga) sektor

lainnya yaitu energi, transportasi dan industri.

Tabel 25.16 Target Penurunan Emisi GRK Provinsi Sumatera Selatan

Tahun Pertanian Kehutanan dan

Hutan Gambut Energi Transportasi Industri Sampah /

Limbah Total *)

------------------------------------------------------ton CO2 eq / Tahun ---------------------------------------

2010 2,136,618,492.94 711.777 2,137,330,269.94

2011 377,892.82 63,832,547.89 2,232,766,325.12 829.601 2,297,806,366.83

2012 414,858.10 41,324,175.97 2,227,380,640.78 1,364,489.70 2,434,686.09 920.812 2,273,839,662.64

2013**) 401,774.44 18,815,804.06 2,330,280,626,54 1,569,163.15 2,355,558.79 983.716 2,354,406,642.98

2014 436,253.66 (3,692,567.86) 2,437,862,939.25 1,804,537.62 2,279,003.13 1,024,441 2,439,714,606.80

2015 461,111.01 (26,200,939.78) 2,550,340,840.35 2,075,218.27 2,204,935.53 1,056,229 2,529,937,394.38

2016 488,315.25 (19,636,426.83) 2,613,935,203.95 2,386,501.01 2,133,275.12 1,073,273 2,600,380,141.50

2017 507,338.34 (13,071,913.88) 2,736,877,346.07 2,744,476.16 2,063,943.68 1,090,659 2,730,211,489.37

2018 531,157.53 (6,507,400.94) 2,865,409,331.64 3,156,147.58 1,996,865.51 1,115,869 2,865,701,970.32

2019 555,461.24 57,112.01 2,999,783,517.50 3,629,569.72 1,931,967.38 1,141,243 3,007,098,870.85

2020 580,260.92 6,621,624.96 3,140,269,956.20 4,174,005.17 1,869,178.44 1,166,718 3,154,681,743.69

*) Dalam tonCO2eq **) Baseline data Sumber: Dokumen RAD-GRK Provinsi Sumatera Selatan tahun 2012

Sumber Daya

Indikator ini tidak terdapat sumber pendanaan. Data perhitungan emisi GRK 6 (enam)

sektor disampaikan oleh dinas terkait.

Perbandingan Target Tahun 2017 dengan Target Nasional

Tabel perbandingan capaian penurunan emisi GRK Tahun 2017 dengan target

nasional tahun 2020 sesuai Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana

Aksi Nasional GRK 2018 sebesar 26% (0,767 giga ton CO2e) adalah sebagai berikut :

Tahun 2017 Tahun 2018 (Target Tahun 2020


Grafik 25.162 Jumlah Penurunan GRK Tahun 2017

Target Realisasi jangka menengah

Renstra) (Target Nasional)

Nilai penurunan emisi GRK

2.730.211.489,37 ton CO2eq

2.706.851.997,13 ton CO2eq

2.865.701.970 ton CO2eq

26% (0,767 giga ton CO2e)

Perbandingan capaian penurunan emisi GRK Tahun 2017 dengan target nasional

tahun 2020 sangat besar dan sulit untuk dianalisis disebabkan perbedaan satuan dimana

target nasional menggunakan satuan giga ton sedangkan target Provinsi Sumatera

Selatan menggunakan ton.

Berdasarkan Peraturan Presiden No 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional

GRK 2018 bahwa semua sektor penurunan emisi GRK memiliki kebijakan dan strategi

dalam menunjang rencana aksi nasional gas rumah kaca. Dalam menjalankan kebijakan

dan strategi tersebut dilakukan rencana aksi dan kegiatan sesuai stake holder masing-

masing daerah. Untuk menurunkan emisi GRK di wilayah Provinsi maka Gubernur harus

menyusun Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca. Untuk Provinsi

Sumatera Selatan Penetapan 6 (enam) sektor dilandaskan Peraturan Gubernur

Sumatera Selatan Tahun 34 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi

gas Rumah Kaca (RAD-GRK).

25.1.1. Jumlah Penurunan Laju Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di Sektor Limbah

Indikator ini juga merupakan

bagian dari perhitungan pada indikator

di atas, sehingga metodelogi

perhitunganya sama namun hanya

lingkup sektor limbah. Target

penurunan emisi GRK sektor limbah di

Tahun 2017 adalah 189.923 (Seratus

delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh tiga) ton CO2eq atau 14,83% dari

target BAU, sedangkan pada Tahun 2017 realisasi penurunan hanya mencapai 103.624

(Seratus tiga ribu enam ratus dua puluh empat) ton CO2eq atau 54,56% dari target

penurunan emisi sebesar 189.923 ton CO2eq.

Kalau dilihat secara umum target penurunan emisi sektor limbah untuk Tahun

2017 hanya 8,09% dari target BAU yaitu 14,83%. Hal ini disebabkan Tahun 2017 masih

dalam tahap perencanaan aksi mitigasi.

Tabel 25.17 Target Penurunan Emisi GRK Sektor Limbah


Grafik 25.163 Perbandingan Jumlah Penurunan GRK Tahun 2017

No. Tahun BAU Penurunan Emissi GRK (Gg CH4) ∑ Penurunan emisi

(tonCo2eq) Mitigasi-2 Mitigasi-

3 Mitigasi-4 Mitigasi-5 Mitigasi-6 Mitigasi-8 (Gg CH4)

(tonCo2eq)

(%)

1. 2010 734,948 0.00 0.00 1.10 0.00 0.00 1.10 23,171 23,171 3.15%

2. 2011 869,604 0.00 0.00 1.90 0.00 0.00 1.90 40,003 40,003 4.60%

3. 2012 973,349 0.00 0.00 2.50 0.00 0.00 2.50 52,537 52,537 5.40%

4. 2013*) 1,056,370 0.14 0.19 2.96 0.00 0.17 3.46 72,654 72,654 6.88%

5. 2014 1,124,324 0.27 0.50 3.32 0.36 0.30 4.76 99,883 99,883 8.88%

6. 2015 1,182,424 0.42 0.84 3.62 0.72 0.41 6.01 126,195 126,195 10.67%

7. 2016 1,233,801 0.58 1.62 3.87 1.08 0.49 7.64 160,528 160,528 13.01%

8. 2017 1,280,583 0.75 2.20 4.09 1.44 0.57 9.04 189,923 189,923 14.83%

9. 2018 1,324,223 0.92 2.64 4.29 1.44 0.63 9.92 208,354 208,354 15.73%

10. 2019 1,365,720 1.11 2.99 4.47 1.44 0.68 10.69 224,477 224,477 16.44%

11. 2020 1,405,766 1.30 3.27 4.65 1.44 0.73 11.38 239,048 239,048 17.00% *) Baseline Data

Nilai penurunan laju emisi

Gas Rumah Kaca (GRK) pada

sektor Limbah di Tahun 2016

hanya mencapai 99.937,88 ton

CO2eq dari target yang telah

tetapkan yaitu 160.528 ton CO2eq.

penyebab tidak tercapainya target

penurunan emisi GRK pada Tahun

2016 disebabkan oleh pembangunan

tempat pengolahan sampah terpadu hanya di beberapa Kabupaten/Kota antara lain

Kabupaten OKU, Kabupaten Banyuasin dan Kota Palembang, tetapi apabila

dibandingkan dengan Tahun 2016 laju penurunan emisi gas rumah kaca di sektor limbah

pada Tahun 2017 terjadi peningkatan, hal ini disebabkan terlaksananya pembangunan

MCK plus Pamsimans, pelaksanaan program Adiwiyata dan pembentukan bank sampah

di wilayah kelurahan.

Perbandingan laju penurunan emisi GRK dari sektor limbah dari tahun 2016 terjadi

peningkatan, sehingga target jangka menengah sesuai Dokumen RAD GRK Prov.

Sumsel adalah 15,73% atau 208,354 tonCO2eq dapat tercapai, sebagimana dapat dilihat

pada grafik berikut :


Grafik 25.164 Perbandingan Realiasi Jumlah Penurunan Emisi

GRK 2 Tahun 2013 s.d 2018

Nilai jumlah

penurunan emisi GRK di

sektor limbah dari Tahun

2013 sampai dengan 2017

rata-rata terjadi fluktuasi

peningkatan penurunan.

Untuk Tahun 2013 sampai

dengan 2015 terus terjadi

peningkatan namun Tahun 2016

terjadi penurunan, hal ini

disebabkan oleh pembanguan tempat pengolahan sampah terpadu hanya di beberapa

Kabupaten/Kota antara lain Kabupaten OKU, Kabupaten Banyuasin dan Kota

Palembang. Jika dibandingkan dengan Tahun 2016 laju penurunan emisi gas rumah

kaca di sektor limbah pada Tahun 2017 terjadi peningkatan, hal ini sebabkan karena

adanya pengelolaan sampah lebih diintensifkan untuk limbah padat rumah tangga

dengan diangkut ke Tempat Pengolahan Akhir (TPA).

Tabel 25.18 Perbandingan Target Tahun 2017 dengan Target Nasional

Tabel perbandingan capaian penurunan emisi GRK Tahun 2017 dengan target

nasional tahun 2020 sesuai Peraturan Presiden No 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi

Nasional GRK 2018 sebesar 26% (0,767 giga ton CO2e) adalah sebagai berikut:

Tahun 2017 Tahun 2018 (Target

jangka menengah Renstra)

Tahun 2020 (Target Nasional) Target Realisasi

Nilai penurunan emisi GRK

189.923 ton CO2 eq

(14,83%)

103.624 ton CO2 eq (8,09%)

208,354 ton CO2 eq 0,048 giga ton CO2eq

Perbandingan capaian penurunan emisi GRK Tahun 2017 dengan target nasional

tahun 2020 sangat besar dan sulit untuk dianalisis disebabkan perbedaan satuan dimana

target nasional menggunakan satuan giga ton sedangkan target Provinsi Sumatera

Selatan menggunakan ton.

Berdasarkan Peraturan Presiden No 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi

Nasional GRK 2018 bahwa semua sektor penurunan emisi GRK memiliki kebijakan dan

strategi dalam menunjang rencana aksi nasional gas rumah kaca. Dalam menjalankan

kebijakan dan strategi tersebut dilakukan rencana aksi dan kegiatan sesuai stake holder

masing-masing daerah. Untuk menurunkan emisi GRK di wilayah Provinsi maka

Gubernur harus menyusun Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca.

Untuk Provinsi Sumatera Selatan Penetapan 6 (enam) sektor dilandaskan Peraturan

Gubernur Sumatera Selatan Tahun 34 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah


Grafik 25.165 Perbandingan Realiasi Jumlah Penurunan Emisi

GRK 2 Tahun 2008 s.d 2022

Penurunan Emisi gas Rumah Kaca (RAD-GRK).

Analisa dan Evaluasi

Hasil inventarisasi GRK Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 merupakan hasil

perhitungan data Tahun 2015 sesuai dengan status pelaporan yang dimintakan oleh

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu n-2 (Tahun 2015). Perhitungan ini

juga dilakukan karena ketersediaan data yang terkumpul dilapangan.

Skema Target Penurunan Emisi GRK Sektor Sampah/Limbah. dengan Upaya Mitigasi (garis merah/kotak persegi)

*) Ket:

Garis Biru (Ketupat) merupakan laju penurunan emisi GRK tanpa aksi mitigasi

Garis Biru (persegi) merupakan laju penurunan emisi GRK dengan aksi mitigasi

Sama seperti indikator di atas yaitu Indikator Penurunan Laju Peningkatan Emisi

Gas Rumah Kaca (GRK) di 6 sektor, Indikator ini tidak terdapat sumber pendanaan

disebabkan adanya efisiensi anggaran APBD Tahun 2017. Data perhitungan penurunan

emisi GRK sektor limbah disampaikan oleh SKPD terkait dan Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten/Kota Sumatera Selatan.

Pemenuhan dan penggunaan sumber daya tentu sangat berkaitan dengan sumber

dana (anggaran). Dalam setiap pelaksanaan kegiatan penunjang kinerja Dinas

Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan melakukan beberapa

analisis dan efisiensi dalam pemenuhan dan penggunaan sumber daya maupun sumber

dana.

Analisis Penggunaan Sumber Daya

Untuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia, secara umum Dinas

Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan langsung memberi

tanggung jawab kepada bagian yang berhubungan dengan target kinerjanya dan setiap

pegawai melaksanakan kinerja sesuai tupoksi masing-masing.

Sedangkan untuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber dana (anggaran), Dinas

Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan setiap


kinerja dengan menyesuaikan kebutuhan kegiatan dan alokasi anggaran dengan prinsip

efektif dan efisien. Prinsip efektif terlihat dari pencapaian target kinerja yang tercapai.

Prinsip efisien terlihat dari adanya penghematan anggaran atas kinerja yang dilakukan

tanpa mengurangi target yang akan dicapai.

Rekomendasi

- Sebagai evaluasi tindak lanjut maka Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan

Provinsi Sumsel akan melakukan koordinasi dengan Bappeda Provinsi Sumatera

Selatan selaku Koordinator perencanaan anggaran untuk melakukan penyusunan

anggaran kegiatan penurunan emisi GRK 6 (enam) sektor dan sektor limbah dimana

merupakan sasaran strategis RPJMD Provinsi Sumsel.

- Akan lebih mengkoordinasikan dengan OPD terkait dan Kabupaten/Kota untuk

kegiatan penurunan emisi GRK 6 (enam) sektor dan sektor limbah.


Grafik 26.167 Penurunan Titik Hotspot

Untuk mewujudkan tujuan tiga puluh sembilan dari misi keempat telah ditetapkan 1

(satu) sasaran strategis. Dalam tahun 2017 telah dilaksanakan upaya pencapaian 1 (satu)






1. Persentase Penurunan Titik Kebakaran (Hotspot)

% 75 95,78 127,71

Capaian indikator kinerja dan sasaran meningkatnya kerjasama dan kemitraan

dalam pencegahan dan penanggulangan bencana adalah sebagai berikut :

26.1.2. Persentase Penurunan Titik Kebakaran (Hotspot)

Kebakaran hutan dan Lahan tahun

2017 terjadi peningkatan dari tahun 2016

yaitu sebesar 1.142 titik kebakaran (hotspot).

Sedangkan untuk kebakaran hutan dan lahan

tahun 2017 terjadi penambahan hotspot

dibandingkan tahun 2016, yaitu bertambah

169 hotspot dari tahun 2016 atau sebesar 17,37%

dari tahun sebelumnya. Target capaian persentase penurunan titik kebakaran (hotspot)

pada tahun 2017 adalah 75% dari tahun sebelumnya yaitu diperkirakan sebesar 730 titik

hotspot dan realisasi penurunan titik kebakaran (hotspot) yang berjumlah 1.142 hotspot

atau sebesar 95,78% berbanding dengan tahun 2015. Persentase tersebut menurun 1%

dari tahun sebelumnya (2016) yang mencapai 96,70%.

TUJUAN 26 DARI

MISI KEEMPAT

Meningkatkan Kemampuan Penanggulangan Bencana yang

Handal

26.1 Meningkatnya Kerjasama dan Kemitraan dalam

Pencegahan dan penanggulangan Bencana


Upaya yang telah dilakukan untuk

pencapaian sasaran dan indikator kinerja

tersebut di atas melalui Program Tanggap

Darurat Penanggulangan Bencana,

dengan di dukung oleh Kegiatan

Pembentukan Satgas Penanggulangan

Bencana dan Karhutlah dengan tingkat

realisasi 92,75%. Anggaran Program

Tanggap Darurat Penanggulangan

Bencana pada tahun 2016 ini adalah sebesar Rp.1.229.700.000,- dan Realisasi

program sebesar Rp.1.129.216.000,- dengan persentase 99,96%.

Indikator persentase

penurunan titik kebakaran (hotspot)

baru menjadi target kinerja pada

Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Provinsi Sumatera Selatan

sedangkan tahun 2017 ini mengingat

masih tingginya sebaran hotspot pada

tahun sebelumnya.

Diharapkan penurunan titik api (hotspot) setiap tahunnya sebesar 20%, sebagai

upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan agar tidak membesar

dan meluas. Adapun penyebab meningkatnya titik hotspot tahun 2017 ini disebabkan oleh

modus pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan pada malam hari dan terbatasnya

sarana dan prasarana pemadaman darat dan udara sehingga menyebabkan sulitnya

menjangkau wilayah hotspot pada malam hari.

Adapun wilayah yang

sering terjadi Hotspot

berdasarkan hasil pemantauan

satelit tahun 2017 adalah :

1. Kabupaten Ogan

Kemering Ilir Kecamatan:

Tulung Selapan, Cengal,

Pampangan, Pangkalan

Lampam, Padamaran, dan Sungai Menang, Sepucuk.

2. Kabupaten Musi Banyasin Kecamatan : Bayung Lincir, Sungai Lilin, Keluang, Lais, Babat

Toman, Batang Hari Leko.

3. Kabupaten Banyuasin Kecamatan : Muara Talang, Pulau Rimau, Talang Kelapa, Rantau


Bayur, Rambutan.

4. Kabupaten Ogan Ilir Kecamatan : Pemulutan Barat, Indralaya Utara, Muara Kuang,

Tanjung Batu.

5. Kabupaten Muara Enim Kecamatan : Gelumbang, Rambang, Lawang Kidul, Sungai

Rotan, Tanah Abang.

6. Kabupaten PALI, Kecamatan : Talang Ubi, Tanah Abang, Abab, Penukal, Penukal Utara.

7. Kabupaten Musi Rawas, Kecamatan : Muara Lakitan, Megang Sakti, Kelingi, Batas

Ulu Cecar, Tp. Kepungut.

8. Kabupaten MURATARA, Kecamatan : Karang Dapo, Karang Jaya, Rawas Ilir, Rawas

Ulu, Rupit.

A. Pelaksanaan Operasi Pemadaman Darat

Pelaksanaan Operasi Pemadaman Darat oleh Tim dari BPBD Provinsi Sumatera

Selatan/ BPBD Kabupaten, Manggala Agni, Tim Pemadam dari HTI dan Perkebunan

bersama TNI dan POLRI dari Satuan Kewilayahan, yang dilaksanakan mulai 1

Februari 2017, dengan personil sebanyak 7.909 personil, dengan rincian :

a. Satgas BPBD Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten, 335 Orang

b. Manggala Agni, 240 Orang

c. TNI Kodam/Korem, 515 Orang.

d. Mabes Polri/Polda, 170 Orang.

e. TNI AU, 25 Orang.

f. SKPD/POL PP/Polhut, 50 Orang.

g. Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) Dinas Perkebunan, 3.450 orang.

h. Masyarakat Peduli Api, 994 Orang.

i. RPK Perkebunan 780 orang

j. RPK HTI, 1.350 Orang.

B. Pelaksanaan Operasi Pemadaman Udara

Operasi Udara melaksanakan tugas untuk mengatur dan mengendalikan

pelaksanaan operasi pemadaman udara melalui helikopter atau pesawat dan

pelaksanaan Teknologi Modifikasi Cuaca/Hujan Buatan. Dalam pelaksanaan water

bombing dilaksanakan berdasarkan data hotspot yang terpantau sedangkan TMC

berdasarkan kondisi awan yang ada dan diatur pelaksanaannya untuk masing-

masing pesawat dan helikopter berdasarkan kapasitas dan daya jangkau masing-

masing, berikut peta operasi, rekapitulasi water bombing dan peta realisasi water

bombing.


C. AKUNTABILITAS KEUANGAN Jumlah Rencana Pengeluaran Belanja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang

tercantum dalam Perubahan Anggaran Tahun 2017 dan menjadi dasar penyusunan

perhitungan anggaran ini adalah sebesar Rp. 1.771.890.139.695,- dengan realisasi

sebesar Rp. 1.433.616.790.868,- (80,91%). Anggaran dan realisasi belanja pada tahun

2017 dikaitkan dengan pencapaian sasaran yang telah diukur melalui indikator kinerja


Tabel 3.19 Akuntabilitas Keuangan

No SASARAN PROGRAM ANGGARAN REALISASI * CAPAIAN (%)

1 2 3 4 5 6 1. Meningkatnya Produksi dan

produktivitas tanaman Pangan Strategis

1. Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan (Bidang Tanaman Pangan)

336.205.000,- 336.205.000,- 100

2. Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura (bIdang Hortikultura)

996.403.400,- 996.403.400,- 100

3. Program Pengelolaan Sistem Penyediaan Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura (UPTD BBI dan UPTD BPSB)

847.322.550,- 847.322.550,- 100

4. Program Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura (UPTD BPTP)

115.000.000,- 115.000.000,- 100

5. Program Penyediaan dan pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP)

1.136.240.000,- 1.136.240.000,- 100

6. Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Pemasarana dan Industri Hasil Pertanian (Bidang P2HP)

2.772.106.000,- 2.772.106.000,- 100

Jumlah 6.203.276.950,- 6.203.276.950,- 100

2. Meningkatnya Produksi, produktivitas Komoditi Unggulan Perkebunan dan Pendapatan Petani

1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkebunan

98.910.000,- 95.825.260,- 96,88

2. Program Pengembangan Perbenihan Perkebunan

88.150.000,- 86.103.150,- 97,68

3. Program Proteksi Tanaman Perkebunan

94.655.000,- 87.612.000,- 92,56

4. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan/P2HP

172.630.000,- 165.007.500,- 95,58

5. Program Pengembangan Kelembagaan Usaha Perkebunan/PKUP

78.818.000,- 72.648.300,- 92,17

Jumlah 533.163.000,- 507.196.210,- 95,13

3. Meningkatkan Produktivitas Sumber Daya Hutan

1. Program Peningkatan Target Penanaman Hutan

40.260.000,- 38.690.000,- 96,10

2. Program Peningkatan Produksi Kayu dan HTI

53.780.000,- 48.830.000,- 90,80

Jumlah 94.040.000,- 87.520.000,- 93,07

4. Meningkatnya Produksi Daging

1. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

293.800.000,- 291.347.400,- 99,17

2. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

6.325.000.000,- 5.633.254.163,- 89,06


3. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

139.300.000,- 139.281.000,- 99,99

4. Programm Pengembangan Informasi dan Statistik Peternakan

50.000.000,- 48.149.500,- 96,30

5. Program Penerapan Teknologi Peternakan

61.900.000,- 61.585.759,- 99,49

Jumlah 6.870.000.000,- 6.173.617.822,- 89,86

5. Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap

1. Program Pengembangan Perikanan Tangkap

2.813.800.000,- 2.645.413.785,- 94,02

2. Program Optimalisasi Pengelolaan dan pemasaran Produksi Perikanan

1.008.705.000,- 995.769.895,- 98,72

Jumlah 3.822.505.000,- 3.641.183.680,- 95,26

6. Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya

1. Program Pengembangan Perikanan Budidaya

2.329.137.000,- 2.302.309.500,- 98,85

2. Program Pengembangan BBI Sentral Air Tawar dan BBI Lokal Provinsi Sumatera Selatan

7.350.265.000,- 6.433.099.680,- 86,93

Jumlah 9.679.402.000,- 8.735.409.180,- 90,25

7. Meningkatnya Kunjungan Wisatawan yang Datang Ke-sumsel

1. Program Pengembangan Nilai Budaya

179.940.000,- 179.752.400,- 99,90

2. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

1.324.700.000,- 1.322.351.254,- 99,82

3. Program Pengelolaan Keragaman Budaya

1.151.000.000,- 1.141.562.289,- 99,18

4. Program Permuseuman dan Nilai-Nilai Budaya

409.991.000,- 409.790.081,- 99,95

5. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

2.555.763.300,- 2.550.263.690,- 99,78

6 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

2.570.000.000,- 2.319.666.287,- 90,26

Jumlah 8.191.394.300,- 7.923.386.001,- 96,73

8. Optimalnya Penerimaan Daerah Sektor Pertambangan dan Energi

1. Program Pengusahaan Pertambangan dan Peningkatan Produksi Batubara

875.000.000,- 679.948.693,- 79,77

Jumlah 875.000.000,- 679.948.693,- 79,77

9. Meningkatnya Investasi di Provinsi Sumatera Selatan

1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

766.400.000,- 587.063.139,- 76,61

2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

1.251.740.100,- 700.163.451,- 55,94

Jumlah 2.018.140.100,- 1.287.226.590,- 63,78

10. Meningkatnya Daya Saing Ekspor Non Migas dan pengendalian Impor

1. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

65.104.000,- 26.597.000,- 40,85

Jumlah 65.104.000,- 26.597.000,- 40,85

11. Terpeliharanya Infrastruktur Jalan dan Jembatan Kewenangan Provinsi

1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

579.053.501.000,- 444.787.706.754,- 76,81

2. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

145.259.320.440,- 127.423.703.974,- 87,72

3. Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan

105.722.493.805,- 21.836.098.625,- 20,65

4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

4.500.000.000,- 1.877.792.360,- 41,73

5. Program Perencanaan Tata Ruang

1.450.000.000,- 1.136.165.559,- 78,36

6. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

150.000.000,- 124.980.000,- 83,32

Jumlah 836.135.315.245,- 597.186.447.272,- 71,42

12. Terwujudnya Akses dan Kebutuhan Listrik di Sumatera Selatan

1. Program Pengembangan dan pemanfaatan Energi Baru untuk Kebutuhan Listrik bagi Masyarakat

275.000.000,- 267.078.916 97,12

Jumlah 275.000.000,- 267.078.916,- 97,12


13. Tertangani Infrastruktur Permukiman di Perkotaan dan Perdesaan Secara Optimal

1. Program Pengembangan Perumahan

109.610.000.000,- 87.880.292.405,- 80,18

2. Program Penataan Kawasan 1.600.000.000,- 1.504.378.800,- 94,02

3. Program Penataan Bangunan 193.092.428.700 151.254.086.698,- 78,33

Jumlah 304.302.428.700,- 240.638.757.903,- 79,08

14. Memantapkan Ketersediaan Pangan dengan Pola Pangan Harapan

1. Program Peningkatan SDM dan Teknologi Pangan

75.000.000,- 71.160.650,- 94,88

Jumlah 75.000.000,- 71.160.650,- 94,88

15. Meningkatnya Penanganan Rawan Pangan

1. Program Peningkatan Ketersediaan dan penanganan Daerah Rawan Pangan

1.895.000.000,- 1.880.789.000,- 99,25

Jumlah 1.895.000.000,- 1.880.789.000,- 99,25

16. Terlaksananya Sistem Distribusi yang Efisien, Efektif dan Stabilitas Harga Pangan Pokok Strategis

1. Program Peningkatan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan

90.000.000,- 88.421.150,- 98,25

Jumlah 90.000.000,- 88.421.150,- 98,25

17. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan

1. Program Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Survey Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

0 0 0

Jumlah 0 0 0

18. Tercapainya Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

935.000.000,- 1.281.900.000,- 89,10

2. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota

115.000.000,- 0 0

Jumlah 1.050.000.000,- 1.281.900.000,- 122,09

19. Meningkatnya Kinerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

1. Program Reformasi Birokrasi dan Pencegahan Korupsi

293.700.000,- 268.483.000,- 91,41

2. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

399.900.000,- 390.580.100,- 97,67

Jumlah 693.600.000,- 659.063.100,- 95,02

20. Menurunnya Jumlah Kematian Neonatal, Bayi dan Balita

1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

797.200.000,- 760.497.600,- 95,40

Jumlah 797.200.000,- 760.497.600,- 95,40

21. Mengatsi Masalah Gizi Utama di Masyarakat Terutama Kelompok Rentan

1. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

50.000.000,- 46.920.000,- 93,84

2. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

425.000.000,- 267.608.600,- 62,97

Jumlah 475.000.000,- 314.528.600,- 66,22

22. Menurunnya Jumlah Kematian Ibu Maternal

1. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

150.000.000,- 150.000.000,- 100

Jumlah 150.000.000,- 150.000.000,- 100

23. Meningkatnya Kualitas Pendidikan di Semua jenjang

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini

235.000.000,- 231.975.000,- 98,71

2. Program Pendidikan Dasar 3.750.000.000,- 3.708.839.600,- 98,90

3. Program Pendidikan Menengah 567.999.453.400,- 536.768.997.640,- 94,50

4. Program Pendidikan Non Formal

2.115.000.000,- 2.051.561.600,- 97,00

5. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

700.000.000,- 525.432.300,- 75,06

6. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

3.002.802.000,- 2.649.399.796,- 88,23


Jumlah 577.802.255.400,- 545.936.205.936,- 94,48

24. Meningkatnya Prestasi Olahraga

1. Program Pembinaan dan Permasyarakatan Olahraga

315.000.000,- 312.218.998,- 99,12

Jumlah 315.000.000,- 312.218.998,- 99,12

25. Meningkatkan Industri Olahraga

1. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga

50.000.000,- 44.680.999 89,36

Jumlah 50.000.000,- 44.680.999,- 89,36

26. Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan

1. Program Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

802.850.000,- 745.749.353,- 92,89

Jumlah 802.850.000,- 745.749.353,- 92,89

27. Menurunnya Angka Pengangguran

1. Program Peningkatan Kesempatan Kerja

315.000.000,- 241.187.393,- 94,31

Jumlah 315.000.000,- 241.187.393,- 94,31

28. Meningkatnya Pencapaian Sasaran Indikator Makro Sesuai Target RPJMD

1. Program Pengembangan Data/Informasi

682.753.000,- 671.384.650,- 98,33

2. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

150.000.000,- 149.677.070,- 99,78

3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan

190.000.000,- 183.337.800,- 96,49

4. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

607.000.000,- 515.637.201,- 84.95

5. Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya

700.000.000,- 677.420.822,- 96,77

6. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

683.312.000,- 599.113.365,- 87,68

Jumlah 3.013.065.000,- 2.796.570.908,- 92,81

29. Meningkatnya Kualitas Koperasi & UMKM

1. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

1.158.400.000,- 1.129.749.600,- 97,53

2. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

74.000.000,- 73.840.000,- 99,78

Jumlah 1.232.400.000,- 1.203.589.600,- 97,66

30. Meningkatnya Ekonomi Kemasyarakatan

1. Program Perkuatan Permodalan UMKMK

70.000.000,- 69.840.200,- 99,77

2. Program Peningkatan Kegiatan Usaha UMKMK

50.000.000,- 50.000.000,- 100

Jumlah 120.000.000,- 119.840.200,- 99,87

31. Meningkatkan Daya Dukung DAS Musi dan Pengelolaan DAS Terpadu

1. Program Rehabilitasi Lahan Kritis Dalam Kawasan Hutan

240.000.000,- 186.596.000,- 77,75

2. Program Penurunan Laju Deforestasi

1.264.000.000,- 1.102.593.550,- 87,23

3. Program Penurunan Laju Degradasi Hutan

100.000.000,- 97.077.600,- 97,08

4. Program Kelembagaan Pengelolaan DAS Terpadu Musi

255.000.000,- 206.697.600,- 81,06

Jumlah 1.859.000.000,- 1.592.964.750,- 85,69

32. Menjaga Kualitas Lingkungan Hidup Meliputi Kualitas Air, Kualitas Udara dan Tutupan Udara

1. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH

197.000.000,- 194.330.964,- 98,65

Jumlah 197.000.000,- 194.330.964,- 98,65

33. Menurunnya Laju Emisi GRK 1. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

1.143.000.000,- 1.117.502.850,- 97,77

Jumlah 1.143.000.000,- 1.117.502.850,- 97,77

34. Meningkatnya Kerjasama dan kemitraan dalam Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

1. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana

750.000.000,- 747.942.600,- 99,73

Jumlah 750.000.000,- 747.942.600,- 99,73

Total 1.771.890.139.695,- 1.433.616.790.868,- 80,91


Tabel 3.20 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia

No SASARAN PROGRAM REALISASI KEUANGAN

% CAPAIAN KINERJA

1 2 3 4 5

1. Meningkatnya Produksi dan produktivitas tanaman Pangan Strategis

1. Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan (Bidang Tanaman Pangan)

88,54 208,35

2. Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura (bIdang Hortikultura)

3. Program Pengelolaan Sistem Penyediaan Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura (UPTD BBI dan UPTD BPSB)

4. Program Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura (UPTD BPTP)

5. Program Penyediaan dan pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP)

6. Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Pemasarana dan Industri Hasil Pertanian (Bidang P2HP)

2. Meningkatnya Produksi, produktivitas Komoditi Unggulan Perkebunan dan Pendapatan Petani

1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkebunan

95,13 122,72

2. Program Pengembangan Perbenihan Perkebunan

3. Program Proteksi Tanaman Perkebunan

4. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan/P2HP

5. Program Pengembangan Kelembagaan Usaha Perkebunan/PKUP

3. Meningkatkan Produktivitas Sumber Daya Hutan

1. Program Peningkatan Target Penanaman Hutan 93,07 114,36

2. Program Peningkatan Produksi Kayu dan HTI

4. Meningkatnya Produksi Daging 1. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

89,86 95,09

2. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

3. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

4. Program Pengembangan Informasi dan Statistik Peternakan

5. Program Penerapan Teknologi Peternakan

5. Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap

1. Program Pengembangan Perikanan Tangkap 95,26 148,76

2. Program Optimalisasi Pengelolaan dan pemasaran Produksi Perikanan

6. Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya

1. Program Pengembangan Perikanan Budidaya 90,25 80,04

2. Program Pengembangan BBI Sentral Air Tawar dan BBI Lokal Provinsi Sumatera Selatan

7. Meningkatnya Kunjungan Wisatawan yang Datang Ke-sumsel

1. Program Pengembangan Nilai Budaya 96,73 197,81

2. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

3. Program Pengelolaan Keragaman Budaya

4. Program Permuseuman dan Nilai-Nilai Budaya

5. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

6 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata


8. Optimalnya Penerimaan Daerah Sektor Pertambangan dan Energi

1. Program Pengusahaan Pertambangan dan Peningkatan Produksi Batubara

79,77 157,14

9. Meningkatnya Investasi di Provinsi Sumatera Selatan

1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

63,78 108,81

2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

10. Meningkatnya Daya Saing Ekspor Non Migas dan pengendalian Impor

1. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 40,85 113,89

11. Terpeliharanya Infrastruktur Jalan dan Jembatan Kewenangan Provinsi

1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

2. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

71,42 87,31

3. Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan

4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

12. Terwujudnya Akses dan Kebutuhan Listrik di Sumatera Selatan

1. Program Pengembangan dan pemanfaatan Energi Baru untuk Kebutuhan Listrik bagi Masyarakat

97,12 107,57

13. Tertangani Infrastruktur Permukiman di Perkotaan dan Perdesaan Secara Optimal

1. Program Pengembangan Perumahan 79,08 100

2. Program Penataan Kawasan

3. Program Penataan Bangunan

14. Memantapkan Ketersediaan Pangan dengan Pola Pangan Harapan

1. Program Peningkatan SDM dan Teknologi Pangan 94,88 95,68

15. Meningkatnya Penanganan Rawan Pangan

1. Program Peningkatan Ketersediaan dan penanganan Daerah Rawan Pangan

99,25 33,00

16. Terlaksananya Sistem Distribusi yang Efisien, Efektif dan Stabilitas Harga Pangan Pokok Strategis

1. Program Peningkatan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan

98,25 100

17. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan

1. Program Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Survey Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

0 113,66

18. Tercapainya Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

122,09 100

2. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

19. Meningkatnya Kinerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

1. Program Reformasi Birokrasi dan Pencegahan Korupsi

95,02 98,91

2. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

20. Menurunnya Jumlah Kematian Neonatal, Bayi dan Balita

1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 95,40 96,22


21. Mengatasi Masalah Gizi Utama di Masyarakat Terutama Kelompok Rentan

1. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

66,22 103,56

2. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

22. Menurunnya Jumlah Kematian Ibu Maternal

1. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

100 121,32

23. Meningkatnya Kualitas Pendidikan di Semua jenjang

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini 94,48 99,68

2. Program Pendidikan Dasar

3. Program Pendidikan Menengah

4. Program Pendidikan Non Formal

5. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

6. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

24. Meningkatnya Prestasi Olahraga

1. Program Pembinaan dan Permasyarakatan Olahraga

99,12 170,59

25. Meningkatkan Industri Olahraga 1. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga

89,36 0

26. Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan

1. Program Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

92,89 115,82

27. Menurunnya Angka Pengangguran

1. Program Peningkatan Kesempatan Kerja 94,31 98,95

28. Meningkatnya Pencapaian Sasaran Indikator Makro Sesuai Target RPJMD

1. Program Pengembangan Data/Informasi 92,81 92,73

2. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan

4. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

5. Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya

6. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

29. Meningkatnya Kualitas Koperasi dan UMKM

1. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

97,66 255,45

2. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

30. Meningkatnya Ekonomi Kemasyarakatan

1. Program Perkuatan Permodalan UMKMK 99,87 55,36

2. Program Peningkatan Kegiatan Usaha UMKMK

31. Meningkatkan Daya Dukung DAS Musi dan Pengelolaan DAS Terpadu

1. Program Rehabilitasi Lahan Kritis Dalam Kawasan Hutan

85,69 104,74

2. Program Penurunan Laju Deforestasi

3. Program Penurunan Laju Degradasi Hutan

4. Program Kelembagaan Pengelolaan DAS Terpadu Musi


32. Menjaga Kualitas Lingkungan Hidup Meliputi Kualitas Air, Kualitas Udara dan Tutupan Udara

1. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH

98,65 104,74

33. Menurunnya Laju Emisi GRK 1. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

97,77 76,85

34. Meningkatnya Kerjasama dan kemitraan dalam Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

1. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana 99,73 127,71

Jumlah Total


aporan Kinerja Instansi pemerintah Tahun 2017 Pemerintah Provinsi Sumatera

Selatan sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pada Tahun

Anggaran 2017 dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.

Materi Laporan Akuntabilitas Pemerintah

Provinsi Sumatera Selatan yang disajikan ini

berisikan pelaksanaan dari serangkaian program

strategis yang mengacu kepada 56 (lima puluh

enam) tujuan dari Perencanaan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-

2018. Dalam pencapaian program tersebut

sesungguhnya sangat tergantung pada

ketersediaan dana dan sumber daya manusia yang memadai. Selain itu diperlukan adanya

keserasian kerjasama antar Dinas, Badan, Instansi di jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera

Selatan sebagai unsur perencana sekaligus pelaksana dari kegiatan program yang dilaksanakan

pada Tahun Anggaran 2017.

Beberapa langkah kedepan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera

Selatan dalam rangka Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

antara lain adalah :

1. Aparatur dari tingkat yang paling bawah sampai paling atas harus mengenal SAKIP;

2. Perlu dilakukan sebelum menyusun RENJA Perangkat Daerah (PD) semua indikator

kegiatan disesuaikan dengan Cascading Perangkat Daerah (PD) masing – masing;

3. Kepala Perangkat Daerah harus memantau kegiatan dengan mempergunakan aplikasi

E-Perfomance;

4. Inspektorat, BAPPEDA dan Biro Organisasi harus mempunyai persepsi yang sama dalam

perumusan capaian;

5. Kinerja Perangkat Daerah (PD) disesuaikan dengan Perjanjian Kinerja (PK) dan RPJMD

dengan demikian pimpinan Perangkat Daerah (PD) harus berkomitmen dengan

penyusunan RENJA capaian dengan Cascading.

L


Dengan demikian diperlukan komitmen dan dukungan dari semua pihak untuk

memperteguh Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

sehingga tidak hanya menjadi wacana dan pergulatan pemikiran semata-mata, namun benar-

benar diaplikasikan dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan yang berorientasi pada hasil,

berbasis kinerja dan bertujuan melayani serta memberdayakan masyarakat.

Selanjutnya kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ini, masih dirasakan belum pada taraf sempurna dan

mungkin belum dapat memenuhi harapan bagi para pengguna sebagai pihak pengambil

keputusan. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak demi

kesempurnaan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di masa yang akan

datang sangat kami harapkan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017

ini sebagai sarana pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja Tahun

2017, untuk dapat digunakan sebagai acuan perbaikan penyusunan perencanaan dan

meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang.


1. 1.1 Produksi padi ton 4,419,461

1.2 Produksi jagung ton 188,4741.3 Produksi kedelai ton 18,219

2. 2.1 Produksi karet ton 1,200,000

2.2 Produksi kelapa sawit ton 2,280,000

2.3 Produksi kelapa ton 62,000

2.4 Produksi kopi ton 144,000

3. Meningkatnya produktivitas sumber daya hutan

3.1 Produksi kayu dari hutan tanaman industri

juta m3/tahun 4.25

4. 4.1 Produksi daging ton 77,750

4.2 Produksi Susu liter 115,640

4.3 Produksi Telur ton 85,152

5. 5.1 Produksi perikanan tangkap ton 96,485.4

5.2 Nilai tukar nelayan % 101.0

6. Meningkatnya produksi perikanan budidaya

6.1 Produksi perikanan budidaya ton 535,350

7. 7.1 Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara

orang 35,349

7.2 Jumlah kunjungan wisatawan nusantara

orang 3,650,377

8. Optimalnya penerimaandaerah sektor pertambangandan energi

8.1 Jumlah produksi hasil tambang batubara

juta ton 22.50

9. Meningkatnya investasi di Provinsi Sumatera Selatan

9.1 Nilai Realisasi investasi penanaman modal dalam negeri (PMDN)

Rp. Triliun 10.100

9.2 Nilai realisasi investasi penanaman modal asing (PMA)

Rp. Triliun 13.25

10. Meningkatnya daya saing ekspor non migas dan pengendalian impor

10.1 Nilai ekspor US $ juta/tahun

2,994.30

LKjIP PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2017RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Satuan Target Tahun 2017

Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman pangan strategis

Meningkatnya produksi, produktivitas komoditi unggulan perkebunan dan pendapatan petani

Meningkatnya produksi daging

Meningkatnya produksi perikanan tangkap

Meningkatnya kunjungan wisatawan yang datang ke sumatera selatan


11. Terpeliharamya infrastruktur jalan dan jembatan kewenangan provinsi

11.1 Persentase jalan dalam kondisi mantap

% 85

12. 12.1 Jumlah produksi listrik GWh 7,517

12.2 Rasio Elektrifikasi % 83.80

12.3 Persentase desa dengan akses listrik (%)

% 94.90

13. Tertangani infrastruktur permukiman di perkotaan dan perdesaan secara optimal

13.1 Jumlah kawasan kumuh yang tertangani

Kawasan 3

14. Memantapkan ketersediaan pangan dengan pola pangan harapan

14.1 Skor pola pangan harapan tingkat ketersediaan

Skor 81.00

15. Meningkatnya penanganan rawan pangan

15.1 Penurunan rawan pangan % per tahun 1

16. Terlaksananya sistem distribusi yang efisien, efektif dan stabilitas harga pangan pokok strategis

16.1 Harga gabah kering panen (GKP) di tingkat produsen


17. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi di bidang pemerintahan dan pembangunan

17.1 Nilai survei kepuasanmasyarakat (SKM)

Nilai 75.51

18. Tercapainya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah

18.1 Opini Laporan KeuanganDaerah

Opini WTP

19. 19.1 Persentase SKPD dengan nilaiakuntabilitas kategori B

% 80.00

19.2 Nilai laporan penyelenggaraanpemerintah daerah

Poin 3.4

20. 20.1 Jumlah kematian bayi Kasus 105

20.2 Jumlah kematian balita Kasus 46.00

20.3 Angka Harapan Hidup Tahun 80.10

21. Mengatasi masalah gizi utama di masyarakat terutama kelompok rentan

21.1 Persentase balita gizi buruk % <1

22. Menurunkan jumlah kematian ibu maternal

22.1 Jumlah kematian ibu maternal Kasus 136

Terwujudnya akses dan kebutuhan listrik di sumatera selatan

Meningkatnya kinerja di lingkungan pemerintah provinsi sumatera selatan

Menurunnya jumlah kematian neonatal bayi dan balita


23. 23.1 Angka Kelulusan SD % 100.00

23.2 Angka kelulusan SMP % 100.00

23.3 Angka kelulusan SMA/K % 100.00

24. Meningkatnya prestasi olahraga 24.1 Jumlah perolehan medali emas atlet sumatera selatan

medali 17.00

25. Meningkatkan industri olahraga 25.1 Angka pertumbuhan usaha baru di bidang jasa dan industri olahraga

produsen 3

26. 26.1 Indeks pembangunan gender (IPG)

Poin 71.13

26.2 Indeks pemberdayaan gender (IDG)

Poin 69.18

27. Menurunnya angka pengangguran

27.1 Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK)

% 69.06

27.2 Tingkat pengangguran terbuka (TPT)

% 4.23

28. Meningkatnya pencapaian sasaran indikator makro sesuai target RPJMD

28.1 Persentase pertumbuhan ekonomi provinsi sumatera selatan

% 6.50

28.2 Angka indeks pembangunan manusia (IPM) provinsi sumatera selatan

Poin 68.66

28.3 Persentase penduduk miskin provinsi sumatera selatan

% 12.27

29. Meningkatnya kualitas koperasi dan UMKM

29.1 Angka pertumbuhan modal koperasi

% 2

29.2 Persentase kenaikan omset UMKM

% 1

30. Meningkatnya ekonomi kemasyarakatan

30.1 Angka pertumbuhan UMKM % 1

30.2 Jumlah koperasi aktif Unit 4,495

31. 31.1 Luas rehabilitasi lahan kritis di dalam dan diluar kawasan hutan

Ha/Tahun 70

31.2 Jumlah DAS/sub DAS yang dikelola secara terpadu

Unit 1

32. Menjaga kualitas lingkungan hidup meliputi kualitas air, kualitas udara dan tutupan hutan

32.1 Indeks kualitas lingkunganhidup (IKLH)

IKLH 59.23

Meningkatnya kualitas hidup perempuan

Meningkatnya kualitas pendidikan di semua jenjang

Meningkatnya daya dukung DAS Musi dan Pengelolaan DAS terpadu


33. Menurunnya laju emisi GRK 33.1 Jumlah penurunan emisi GRKdi 6 sektor (pertanian,kehutanan & lahan gambut,energi, transportasi, industridan sampah/limbah)

ton CO2eq 211,489.37

33.2 Jumlah penurunan laju emisi(GRK) di sektor limbah

ton CO2eq / % 189,923

34 Meningkatnya kerjasama dan kemitraan dalam pencegahan dan penanggulangan bencana

34.1 Persentase penurunan titikkebakaran (hotspot)

% 75

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. ALEX NOERDIN

1. - 1.1 1.1.1 Produksi padi ton 4,419,461 5,078,249 114.91 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

1.1.2 Produksi jagung ton 188,474 837,561 444.39 Dinas Pertanian

Tanaman Pangan dan Hortikultura

1.1.3 Produksi kedelai ton 18,219 11,977 65.74 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan

Hortikultura

RATA-RATA 208.35

2. - 2.1 2.1.1 Produksi karet ton 1,200,000 1,095,088 91.26 Dinas Perkebunan

2.1.2 Produksi kelapa sawit ton 2,280,000 3,287,999 144.21 Dinas Perkebunan

2.1.3 Produksi kelapa ton 62,000 75,469 121.72 Dinas Perkebunan

2.1.4 Produksi Kopi ton 144,000 192,522 133.70 Dinas Perkebunan

RATA-RATA 122.72

3. Mewujudkan ketersediaan bahan baku bagi industri pengolahan hasil hutan kayu dan penggerak ekonomi

- Jumlah produksi kayu dari hutan tanaman 21,13 juta m3

3.1 Meningkatkan produktivitas sumber daya hutan

3.1.3 Produksi kayu dari hutan tanaman industri

juta m3/tahun

5.50 6.29 114.36 Dinas Kehutanan

RATA-RATA 114.36

4. - 4.1 4.1.1 Produksi daging ton 77,750 76,519 98.42 Dinas Ketahanan Pangan & Peternakan

4.1.2 Produksi Susu liter 115,640 118,930 102.85 Dinas Ketahanan Pangan & Peternakan

4.1.3 Produksi Telur ton 85,152 71,303 83.74 Dinas Ketahanan Pangan & Peternakan

RATA-RATA 95.00

5. - 5.1 5.1.1 Produksi perikanan tangkap

ton 96,485.4 190,100.00 197.02 Dinas Kelautan dan Perikanan

5.1.2 Nilai tukar nelayan % 101.0 101.50 100.50 Dinas Kelautan dan Perikanan

RATA-RATA 148.76

5.2 Meningkatnya produksi perikanan budidaya

5.2.1 Produksi perikanan budidaya

ton 535,350 428,500 80.04 Dinas Kelautan dan Perikanan

RATA-RATA 80.04

6. - 6.1 Meningkatnya kunjungan wisatawan yang datang ke sumsel

6.1.1 Jumlah kunjungan Wisatawan mancanegara

orang 35,349 67,470 190.87 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

6.1.2 Jumlah kunjungan wisatawan nusantara

orang 3,650,377 7,474,442 204.76 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

RATA-RATA 197.81

7. Mewujudkan peningkatan produksi pertambangan dan energi

- 7.1 Optimalnyapenerimaan daerahsektorpertambangan danenergi

7.1.1 Jumlah produksi hasil tambang batubara

juta ton 25.20 39.60 157.14 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

RATA-RATA 157.14

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama

Jumlah produksi dan produktivitas produk unggulan perkebunan

Tingkat Capaian (%)Tujuan Indikator Tujuan Satuan

Target Tahun 2017 Realisasi

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN LKjIP PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2017

PENGUKURAN KINERJA (PK)

SKPD Penanggung Jawab

Persentase peningkatan ketersediaan produksi tanaman pangan, padi; 3,5%, jagung; 3%, kedelai 4%

Meningkatnya ketersediaan produksi tanaman pangan berkelanjutan

Meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas perkebunan

Meningkatnya produksi, produktivitas komoditi unggulan perkebunan dan pendapatan petani

Meningkatkan produksi peternakan untuk mendukung peningkatan pendapatan peternakan

Meningkatkan produksi hasil peternakan dan pendapatan peternakan

Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman pangan strategis

Meningkatnya produksi daging

Meningkatnya produksi perikanan tangkap

Mewujudkan sumsel menjadi destinasi budaya dan wisata yang maju dan sejahtera

Jumlah produksi hasil tambang batubara pada akhur tahun 2018 122,63 juta ton

Peningkatan produksi perikanan

Jumlah kunjungan wisatawan

Produksi perikanan tahun 2018 sebesar 642.678,30 Ton

Page 1

Sasaran Strategis Indikator Kinerja UtamaTingkat Capaian (%)Tujuan Indikator Tujuan Satuan

Target Tahun 2017 Realisasi SKPD Penanggung

Jawab 8. Terwujudnya iklim

investasi- Rata-rata

pertumbuhan investasi PMA dan PMDN

8.11 Meningkatnya investasi diprovinsi sumatera selatan

8.1.1 Nilai realisasi investasi penanaman modal dalam negeri (PMDN)

Rp. Triliun 10.1 9.76 96.63

DInas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

8.1.2 Nilai realisasi investasi penanaman modal asing (PMA)

Rp. Triliun 13.25 16.03 120.98 DInas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

RATA-RATA 108.81 9. Mengembangkan

kinerja ekspor non migas

- Nilai Ekspor (14.731,25 juta / US$)

9.1 Meningkatnya daya saing ekspor non migas dan pengendalian impor

9.1.1 Nilai ekspor US $ juta/tahun

2,994.30 3,410.25 113.89

Dinas Perdagangan

RATA-RATA 113.89

10. Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan dan jembatan kewenangan provinsi

- Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi mantab (%)

10.1 Terpeliharanya infrastruktuk jalan dan jembatan kewenangan provinsi

10.1.1 Persentase jalan dalam kondisi mantap

% 85.00 74.22 87.31

Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang

RATA-RATA 87.31

11. - Jumlah produksi listrik pada akhir tahun 2018 menjadi 7.743 GWh

11.1 Terwujudnya akses dan kebutuhan listrik di sumatera selatan

11.1.1 Jumlah produksi listrik

GWh 7,517 8,706.83 115.83

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

- Rasio Elektrifikasi pada akhir tahun 2018 menjadi 77,03%

11.1.2 Rasio Elektrifikasi % 83.80 87.61 104.55

Dinas Pertambangan dan Energi

- Persentase desa dengan akses listrik pada akhir tahun 2018 menjadi 96,78%

11.1.3 Persentase desa dengan akses listrik

% 94.90 97.13 102.35

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

RATA-RATA 107.57

12. Meningkatkan pembinaan, pengaturan dan pengawasan serta pelaksanaan pembangunan perumahan dan pemukiman

- Jumlah kawasan yang memiliki infrastruktur yang layak huni, kumuh 15 kawasan, agropolitan; 10 kawasan

12.1 Tertangani infrastruktur permukiman di perkotaan dan perdesaan secara optimal

12.1.1 Jumlah kawasan kumuh yang tertangani

Kawasan 3 3 100.00

Dinas Perumahan dan kawasan permukiman

RATA-RATA 100.0013. Meningkatkan

stabilitas ekonomi daerah

- Jumlah ketersediaan pangan daerah

13.1 Memantapkan ketersediaan pangan dengan pola pangan harapan

13.1.1 Skor pola pangan harapan (PPH) tingkat ketersediaan

Skor 81.00 77.50 95.68

Dinas Ketahanan Pangan & Peternakan

RATA-RATA 95.68

13.2 Meningkatnya penanganan rawan pangan

13.2.1 Penurunan rawan pangan

% per tahun 1 0.33 33.00 Dinas Ketahanan Pangan & Peternakan

RATA-RATA 33.00

Mewujudkan kebutuhan energi kelistrikan untuk masyarakat melalui peningkatan rasio elektrifikasi dan listrik perdesaan

Page 2



Jawab - Terlaksananya

sistem distribusi yang efisien, efektif dan stabilitas harga pangan pokok strategis

13.3 Terlaksananya sistem distribusi yang efisien, efektif dan stabilitas harga pangan pokok strategis

18.3.1 Harga gabah kering panen (GKP) ditingkat produsen


≥ Harga Pembelian

Pemerintah (HPP)

100.00 Dinas Ketahanan Pangan & Peternakan

RATA-RATA 100.00

14. - 14.1 Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi di bidang pemerintahan dan pembangunan

14.1.1 Nilai surveikepuasanmasyarakat (SKM)

Nilai 71.51 81.28 113.66

Sekretariat Daerah

RATA-RATA 113.66

15. Menciptakan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang baik dan profesional

- Persentase laporan keuangan dan aset yang disampaiakan tepat waktu dan akuntabel

15.1 Tercapainya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah

15.1.1 Opini laporankeuangan daerah

Opini WTP WTP 100

Badan pengelola keuangan dan aset

daerah

RATA-RATA 100.00

16. Terwujudnya pemerintah provinsi sumsel yang bebas dari korupsi

- Opini WTP atas laporan kinerja pemerintah provinsi sumatera selatan

16.1 Meningkatnya kinerja di lingkungan pemerintah provinsi sumatera selatan

16.1.1 Persentase SKPDdengan nilaiakuntabilitaskategori B

% 80.00 95.00 118.75

Inspektorat

16.1.2 Nilai laporanpenyelenggaraanpemerintah daerah

Poin 3.4 2.689 79.07

Inspektorat

RATA-RATA 98.91

17. - Angka kematian bayi (AKB) 100 Orang

17.1 Menurunnya jumlah kematian neonatal, bayi & Balita

17.1.1 Jumlah kematian bayi

Kasus 105 98 106.67

Dinas Kesehatan

17.1.2 Jumlah kematian balita

Kasus 46.00 48.00 95.65Dinas Kesehatan

17.1.3 Angka harapan hidup

Tahun 80.10 69.16 86.34Dinas Kesehatan

RATA-RATA 96.22

- Persentase balita gizi buruk < 1%

17.2 Mengatasi masalah gizi utama di masyarakat terutama kelompok rentan

17.2.1 Persentase balita giziburuk

% <1 0.032 100

Dinas Kesehatan

RATA-RATA 100.00

- Angka Kematian ibu (AKI) 134 orang

17.3 Menurunkan jumlah kematian ibu maternal

17.3.1 Jumlah kematian ibu maternal

Kasus 136 107 121.32

Dinas Kesehatan

RATA-RATA 121.32

18. - 18.1 18.1.1 Angka Kelulusan SD % 100.00 98.65 98.65 Dinas Pendidikan

18.1.2 Angka kelulusan SMP

% 100.00 100.00 100.00 Dinas Pendidikan

18.1.3 Angka kelulusan SMA/K

% 100.00 100.00 100.00 Dinas Pendidikan

Angka melanjutkan pendidikan sampai dengan 2018

Tercapainya kualitas pendidikan di provinsi sumsel

Meningkatnya kualitas pendidikan di semua jenjang

Mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya

Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah provinsi sumatera selatan

Meningkatnya kualitas kinerja pelaynan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana yang profesional

Page 3



Jawab

RATA-RATA 99.55

19. Terwujudnya prestasi olahraga di sumatera selatan

- Peringkat 10 besar 19.1 Meningkatnya prestasi olahraga

19.1.1 Jumlah perolehan medali emas atlet sumsel

medali 17.00 29 170.59 Dinas Pemuda dan Olahraga

RATA-RATA 170.59

19.2 Meningkatkan industri olahraga

19.1.2 Angka pertumbuhan usaha baru di bidang jasa dan industri olahraga

produsen 3 1 33.33 Dinas Pemuda dan Olahraga

RATA-RATA 33.33

20. - 20.1 20.1.1 Indeks pembangunan gender (IPG)

Poin 71.13 92.08 129.45 DInasPemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak

20.1.2 Indeks pemberdayaan gender (IDG)

Poin 69.18 70.69 102.18 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak

RATA-RATA 115.82

21. - 21.1 Menurunnya angka pengangguran

21.1.1 Tingkat partisipasi Angkatan kerja (TPAK)

% 69.06 69.50 100.64 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigasi

21.1.2 Tingkat pengangguran terbuka (TPT)

% 4.23 4.39 96.36 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigasi

RATA-RATA 98.5022. - 22.1 22.1.1 Persentase

pertumbuhan ekonomi provinsi sumsel

% 6.50 5.51 84.77 Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah

22.1.2 Angka indeks pembangunan manusia (IPM) provinsi sumsel

Poin 68.66 68.93 100.39 Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah

22.1.3 Persentase penduduk miskin provinsi sumsel

% 12.27 13.19 93.03 Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah

RATA-RATA 92.73

23. Terwujudnya UMKM dan koperasi yang kuat, sehat dan berdaya saing

- Angka pertumbuhan modal

23.1 Meningkatnya Kualitas Koperasi dan UMKM

23.1.1 Angka pertumbuhan modal koperasi

% 2 10.20 510.00 Dinas Koperasi dan UKM

- Angka pertumbuhan volume usaha dan omset

23.1.2 Persentase Kenaikan omset UMKM


RATA-RATA 255.45

- Angka pertumbuhan usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan wirausaha baru

23.2 Meningkatnya ekonomi kemasyarakatan

23.2.1 Angka pertumbuhan UMKM


23.2.2 Jumlah koperasi aktif unit 4,575 4,699.00 102.71 Dinas Koperasi dan UKM

RATA-RATA 55.3624. Mewujudkan

pemantapan pengelolaan hutan

- Luas areal penanaman hutan 310.690 Ha

24.1 Meningkatkan daya dukung DAS Musi dan pengelolaan DAS terpadu

24.1.1 Luas rehabilitasi lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan

Ha/tahun 70 1,546.53 2,209.33 Dinas Kehutanan

Rasio kesempatan kerja terhadap penempatan calon tenaga kerja

Meningkatnya perluasan kesempatan kerja bagi calon tenaga kerja

Persentase rata-rata kenaikan IPG dan IDG

Meningkatnya kualitas hidup perempuan

Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berbasis kebutuhan masyarakat

Pencapaian indikator kinerja makro pembangunan sumsel

Meningkatnya pencapaian sasaran indikator makro sesuai target RPJMD

Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan

Page 4



Jawab 24.1.2 Jumlah DAS / Sub

DAS yang dikelola secara terpadu

Unit 1 1 100.00 Dinas Kehutanan

RATA-RATA 1,154.66

25. - 25.1 Menjaga kualitas lingkungan hidup meliputi kualitas air, kualitas udara dan tutupan hutan

25.1.1 Indeks kualitaslingkungan hidup(IKLH)

IKLH 59.23 62.04 104.74 Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan

RATA-RATA 104.74

25.2 Menurunnya laju emisi GRK

25.2.1 Jumlah Penurunanemisi Gas RumahKaca (GRK) di 6sektor (pertanian,kehutanan danlahan gambut,energi, transportasi,industri dansampah/limbah)

ton CO2 eq 2,730,211,489.370 2,706,851,997.13 99.14 Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan

25.2.2 Jumlah Penurunanlaju emisi GasRumah Kaca (GRK)di sektor limbah

ton CO2 eq / %

189,923 103,624.00 54.56 Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan

RATA-RATA 76.85

26. Meningkatkan kemampuan penanggulangan bencana yang handal

- Penghargaan BNPB Award dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana

26.1 Meningkatnya kerjasama dan kemitraan dalam pencegahan dan penanggulangan bencana

26.1.1 Persentasepenurunan titikkebakaran (hotspot)

% 75 95.78 127.71

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

RATA-RATA 63.85

Mengendalikan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup disumatera selatan

Nilai indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) Provinsi sumatera selatan, nilai IKLH 59,48

Page 5

perbaikin print

Page 9

Lampiran 2

Penghargaan-penghargaan yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Sumatera

Selatan selama tahun 2017

1. BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan sudah mendapatkan Program ISO

90012008 dari nqa registed quality management dan UKAS Management

Systems.

2. Penghargaan Lomba Kebersihan dan Kenyamanan Kantor di Lingkungan OPD

Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 sebagai Pemenang Terbaik I Lomba

Kebersihan dan Keamanan Kantor di Lingkungan OPD Provinsi Sumatera

Selatan.

3. Penghargaan dari Gubernur Sumatera Selatan untuk Website Organisasi

Perangkat Daerah (OPD) Terbaik kategori “Kualitas Isi Situs WEB”

4. Penghargaan Anugerah Pangripta sebagai Perencana Terbaik ke-3.

5. Piagam Penghargaan Gubernur Sumatera Selatan kepada Dinas Perumahan

dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan atas Prestasi sebagai

Juara Harapan III Lomba Kebersihan Kantor di Lingkungan OPD Provinsi

Sumatera Selatan dalam Rangka Peringatan HUT ke-72 Kemerdekaan RI

Tahun 2017.

6. Penganugerahan BPBD Provinsi Terabaik 2 Wilayah Barat Kepada Provinsi

Sumatera Selatan.

7. Piagam Penghargaan terbaik Website OPD Provinsi Sumatera Selatan Kategori

Kinerja/Estetika dalam rangka Launching Program Sumatera Selatan Smart and

Care di Griya Agung tanggal 20 November 2017.

8. Juara Terbaik I Dinas/Badan (OPD) Provinsi Sumatera Selatan pada

Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Provinsi Sumatera Selatan

Tahun 2017 diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan

di Griya Agung tanggal 8 Desember 2017.

9. Anugerah Kabupaten Layak Anak (KLA) Tingkat Pratama yang diberikan

Menteri PP-PA RI Pada Peringatan Hari Anak Nasional di Pekan Baru Riau

tanggal 23 Juli 2017.

10. Menteri PP-PA RI memberikan Penghargaan Kepada Gubernur dan

Bupati/Walikota di Provinsi Sumatera Selatan sebagai Inisiator Provinsi dan

Kabupaten/Kota layak pada anak pada Deklarasi KLA Provinsi dan

Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan di palembang tanggal 4 Agustus

2017.

11. Piagam Penghargaan Gubernur Sumatera Selatan memberikan Penghargaan

kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan

atas Prestasi sebagai Juara II Lomba Kebersihan Kantor di Lingkungan OPD

Provinsi Sumatera Selatan Dalam Rangka Peringatan HUT ke-72 Kemerdekaan

RI Tahun 2017.

12. Penghargaan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi

Sumatera Selatan sebagai Terbaik Ketiga Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Semester I Lingkup SKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017.

13. Juara III Nasional UKS Tingkat SD untuk Best Achievement di raih SD Negeri I

Timbul Harjo Kabupaten OKI.

14. Juara I Nasional UKS Tingkat SMA untuk Best Perfomance diraih SMA Negeri I

Palembang Kategori Sekolah dengan Kinerja yang Baik.

15. Juara I Nasional LSS untuk Kinerja Terbaik di raih Puskesmas Padang Selada

Kota Palembang.

16. Juara II Nasional untuk Tenaga Kesehatan Teladan dan penulis Naskah terbaik

atas nama Drg. Sriwidiastuti, M.Kes Puskesmas Prabumulih Timur Kota

Prabumulih dengan Kategori Dokter Gigi.

17. Juara Nasional Terbaik untuk Tenaga Kesehatan Teladan atas nama Dr. Asri

Wijayanti Puskesmas Pematang Panggang II Kabupaten OKI dengan Kategori

Dokter.

18. Juara Nasional Terbaik untuk Tanga Kesehatan Teladan atas nama Rasmita

Christia Melyhandika Puskesmas Talang Pangeran Kabupaten Ogan Ilir

dengan Kategori Perawat.

19. Juara Nasional Terbaik untuk Tenaga Kesehatan Teladan atas nama Yuli

Astuti Puskesmas Terawas Kabupaten Musi Rawas dengan Kategori

Sanitarian.

20. Juara Nasional Terbaik untuk Tenaga Kesehatan Teladan atas nama Herlianah

Puskesmas Pematang panggang IV Kabupaten OKI dengan Kategori Bidan.

21. Juara Nasional Terbaik untuk Tenaga Kesehatan Teladan atas nama Meisawati

Puskesmas Sukajaya Kabupaten Musi Banyuasin dengan Kategori Nutrisionis.

22. Pengharagaan SNI Award untuk UPTD RS Khusus Mata Provinsi Sumatera

Selatan dengan Kategori Penghargaan Perak untuk Perusahaan Menengah

Jasa.

23. Kelengkapan Laporan Surveilans Campak dan Rubella Tingkat Provinsi

Tertinggi Tahun 2016 oleh Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian

Penyakit Kemenkes.

24. Piagam Penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia Kementerian Kesehatan

Republik Indonesia atas Rekor Edukasi dan Skrining Tuberkolusis (TB)

secara serentak di Lokasi dan Kepada Peserta Terbanyak dengan Lima

Kabupaten/Kota Palembang, Muara Enim, Ogan Ilir, Banyuasin dan

Prabumulih.

25. Ucapan Terima Kasih dari Direktorat Jenderal Pencegahan dan pengendalian

Penyakit diberikan kepada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan atas

Tercapainya Imunisasi Dasar Lengkap >91,5% pada Tahun 2016.

26. Sertifikat Eliminasi Malaria dari Kementerian Kesehatan untuk Kabupaten

PALI (Pematang Abad Lematang Ilir).

27. Dalam Rangka Peringatan hari Keluarga Tingkat Nasional ke XXIV Tahun 2017,

Ketua Umum TP-PKK menyampaikan Selamat dan Penghargaan atas terpilinya

Posyandu Cereme Taba Kelurahan Lubuk Linggau II, Kota Lubuk Linggau

sebagi pemenang Pakarti Madya II Tingkat Nasional.

28. Dalam Rangka Peringatan Hari Keluarga Tingkat Nasional ke XXIV Thaun

2017Ketua Umum TP-PKK menyampaiakan Pemenang Terbaik PHBS di

Rumah Tangga Tingkat Nasional Kategori Nasional KOTA Tahun 2017 dan

Posyandu Sakina.

29. Kelurahan Tumbah Ulak, Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam

sebagai penerima Pakarti Madya I Tingkat Nasional Kategori Kota Tahun 2017.

30. Piagam Penghargaan dari MURI Indonesia dalam Rangka Hari Kesehatan

HKN ke 53 Tahun 2017 atas Senam Pereganggan Secara Serentak oleh

Peserta Terbanyak.

sumatera selatan sejahtera, lebih maju dan berdaya saing

Documents