studi kelayakan bisnis aspek lingkungan

31
ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN MAKALAH STUDI KELAYAKAN BISNIS Disusun oleh: Desiana simbolon (201212328) Kumsianah (201212334) Selfi (201212343) Welly Hanin Hardiyanto (201212335) Fakultas Ekonomi Universitas Esa Unggul

Upload: welly-hanin

Post on 07-Nov-2015

1.356 views

Category:

Documents


178 download

DESCRIPTION

Studi Kelayakan Bisnis

TRANSCRIPT

ANALISIS DAMPAK LINGKUNGANMAKALAH STUDI KELAYAKAN BISNIS

Disusun oleh:Desiana simbolon(201212328)Kumsianah(201212334)Selfi(201212343)Welly Hanin Hardiyanto(201212335)

Fakultas EkonomiUniversitas Esa Unggul2015

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat, rahmat dan ridhonya serta didorong oleh kewajiban dan rasa tanggung jawab diri yang besar sebagai mahasiswa fakultas ekonomi, sehingga makalah Studi Kelayakan Bisnis ini dapat diselesaikan. Makalah ini merupakan salah satu tugas mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis di program studi Akuntansi pada Universitas Esa Unggul, Makalah ini dapat dijadikan pembelajaran dan teks referensi. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada dosen pengajar mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis, Bapak Sapto Jumono yang telah memberikan tanggung jawab serta kontribusinya dalam menyelesaikan makalah ini. Semoga makalah ini dapat bermanfaat.

Jakarta, April 2015

Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar...................................................................................................iiDaftar Isi..............................................................................................................iiiBab 1Pendahuluan............................................................................................ 1A. Latar Belakang Masalah..................................................................... 1B. Identifikasi Masalah............................................................................. 1C. Maksud dan Tujuan............................................................................. 2Bab 2Pembahasan.............................................................................................. 3A. Pengertian Analisis Dampak Lingkungan.............................................. 3B. Peranan Analisis Dampak Lingkungan.................................................. 4C. Hubungan Studi Kelayakan Bisnis dan Lingkungan Hidup.................... 6D. Manfaat AMDAL....................................................................................10E. Prosedur AMDAL...................................................................................12Bab 3 Kesimpulan..................................................................................................16Daftar Pustaka

12

BAB 1PENDAHULUAN

A. Latar Belakang MasalahStudi kelayakan adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha yang akan dijalankan dalam rangka menentukan layak atau tidaknya usaha tersebut dijalankan. Untuk menentukan layak atau tidaknya suatu usaha dapat dilihat dari berbagai aspek. Aspek-aspek yang dinilai dalam studi kelayakan bisnis meliputi aspek hukum, aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis atau oprasional, aspek manajemen dan organisasi, aspek ekonomi, aspek sosial dan tidak kalah penting yaitu aspek dampak lingkungan. Aspek dampak lingkunan untuk menilai dampak lingkungan yang ditimbulkan nantinya apabila usaha tersebut dijalankan serta cara penanggulangannya.AMDAL merupakan salah satu aspek yang sangat penting ditelaah sebelum suatu investasi atau usaha dijalankan. Sudah tentu telaah yang dilakukan untuk mengetahui dampak yang di timbulkan jika suatu investasi jadi dilakukan, baik dampak negatif maupun yang berdampak positif.Pengutamaan telaah AMDAL secara khusus adalah meliputi dampak lingkungan disekitarnya, baik di dalam usaha atau proyek maupun diluar suatu proyek yang dijalankan.

B. Identifikasi Masalah1. Apakah yang dimaksud dengan analisis dampak lingkungan dalam studi kelayakan?2. Bagaimana peranan analisis dampak lingkungan dalam studi kelayakan bisnis?3. Apakah hubungan studi kelayakan bisnis dengan lingkungan hidup?4. Apakah Manfaat AMDAL bagi masing-masing pemangku kepentingan?5. Bagaimana prosedur AMDAL?

C. Maksud dan Tujuan1. Mengetahui pengertian dari analisis dampak lingkungan pada studi kelayakan bisnis.2. Mengetahui peranan analisis dampak lingkungan dalam studi kelayakan bisnis.3. Mengetahui hubungan studi kelayakan bisnis dengan lingkungan hidup.4. Mengetahui manfaat AMDAL bagi masing-masing pemangku kepentingan.5. Mengetahui Prosedur AMDAL.

BAB 2PEMBAHASAN

A. Pengertian Analisis Dampak LingkunganLingkungan hidup merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk ditelaah sebelum suatu investasi suatu usaha dijalankan. Dampak yang timbul ada yang langsung mempengaruhi pada saat kegiatan usaha atau proyek dilakukan sekarang atau baru terlihat beberapa waktu kemudian di masa yang akan datang.Dampak lingkungan hidup yang terjadi adalah berubahnya suatu lingkungan dari bentuk aslinya seperti perubahan fisik kimia, biologi, atau sosial. Perubahan lingkungan ini jika tidak diantisipasi dari awal akan merusak tatanan yang sudah ada, baik terhadap fauna, flora, maupun manusia sendiri. Oleh karena itu, sebelum suatu usaha atau proyek dijalankan maka sebaiknya dilakukan terlebih dahulu studi tentang dampak lingkungan yang bakal timbul, baik dampak sekarang maupun yang akan datang. Masyarakat semakin sadar akan pentingnya lingkungan yang sehat, baik terhadap manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Jika aspek lingkungan dinyatakan tidak layak untuk dijalankan, maka sebaiknya dibatalkan karena akan memperoleh kerugian lebih besar dari manfaatnya.Pengertian Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) menurut PP No. 27 Tahun 1999 Pasal 1 adalah telaah secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana usaha dan kegiatan. Arti lain analisis dampak lingkungan adalah teknik untuk menganalisis apakah proyek yang akan dijalankan akan mencemarkan lingkungan atau tidak dan jika ya, maka akan diberikan jalan alternatif pencegahannya.Analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) adalah suatu analisis mengenai dampak lingkungan dari suatu proyek yang meliputi pekerjaan evaluasi dan pendugaan dampak proyek dari bangunannya, proses maupun sistem dari proyek terhadap lingkungan yang berlanjut ke lingkungan hidup manusia yang meliputi penyusunan Penyajian Informasi Lingkungan (PIL), Term of Refference Andal, Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL). (Buku Ajar Studi Kelayakan Bisnis Peternakan, 2010)B. Peranan Analisis Dampak LingkunganPeranan Analisis Dampak Lingkungan diantaranya yaitu :1. Peran AMDAL dalam pengelolaan lingkungan. Aktivitas pengelola lingkungan baru dapat dilakukan apabila rencana pengelolaan lingkungan telah disusun berdasarkan perkiraan dampak lingkungan yang akan timbul akibat dari proyek yang akan dibangun. Dalam kenyataan nanti, apabila dampak lingkungan yang telah diperkirakan jauh berbeda dengan kenyataan, ini dapat saja terjadi karena kesalahan-kesalahan dalam menyusun AMDAL atau pemilik proyek tidak menjalankan proyeknya sesuai AMDAL. Agar dapat dihindari kegagalan ini maka pemantauan haruslah dilakukan sedini mungkin,sejak awal pembangunan,secara terus menerus dan teratur.2. Peran AMDAL dalam pengelolaan proyek. AMDAL merupakan salah satu studi kelayakan lingkungan yang diisyaratkan untuk mendapatkan perizinan selain aspek-aspek studi kelayakan yang lain seperti aspek teknis dan ekonomis. Seharusnya AMDAL dilakukan bersama-sama, di mana masing-masing aspek dapat memberikan masukan untuk aspek-aspek lainnya sehingga penilaian yang optimal terhadap proyek dapat diperoleh. Kenyataan yang biasa terjadi adalah bahwa hasil studi kelayakan untuk aspek lingkungan tidak dapat menghasilkan kesesuaian di dalam studi kelayakan untuk aspek lainnya. Bagian dari Amdal yang dapat diharapkan oleh aspek teknis dan ekonomis biasanya adalah sejauh mana keadaan lingkungan dapat menunjang perwujudan proyek, terutama sumber daya yang diperlukan proyek tersebut seperti air,energi,manusia,dan ancaman alam sekitar.3. AMDAL sebagai dokumen penting. Laporan AMDAL merupakan dokumen penting sumber informasi yang detail mengenai keadaan lingkungan pada waktu penelitian proyek dan gambaran keadaan lingkungan di masa setelah proyek dibangun. Dokumen ini juga penting untuk evaluasi,untuk membangun proyek yang lokasinya berdekatan dan dapat digunakan sebagai alat legalitasAMDAL bukan suatu proses yang berdiri sendiri melainkan bagian dari proses AMDAL yang lebih besar dan penting,menyeluruh dan utuh dari perusahaan dan lingkungannya,sehingga AMDAL dapat dipakai untuk mengelola dan memantau proyek dan lingkungannya dengan menggunakan dokumen yang benar.Sebagaimana telah dievaluasi oleh banyak pihak, proses AMDAL di Indonesia memiliki banyak kelemahan, yaitu :1. AMDAL belum sepenuhnya terintegrasi dalam proses perijinan satu rencana kegiatan pembangunan, sehingga tidak terdapat kejelasan apakah AMDAL dapat dipakai untuk menolak atau menyetujui satu rencana kegiatan pembangunan.2. Proses partisipasi masyarakat belum sepenuhnya optimal. Selama ini LSM telah dilibatkan dalam sidang-sidang komisi AMDAL, akan tetapi suaranya belum sepenuhnya diterima di dalam proses pengambilan keputusan.3. Terdapatnya berbagai kelemahan di dalam penerapan studi -studi AMDAL. Dengan kata lain, tidak ada jaminan bahwa berbagai rekomendasi yang muncul dalam studi AMDAL serta UKL dan UPL akan dilaksanakan oleh pihak pemrakarsa. Masih lemahnya metode-metode penyusunan AMDAL, khususnya aspek sosial - budaya, sehingga kegiatan-kegiatan pembangunan yang implikasi sosialbudayanya penting, kurang mendapat kajian yang seksama.Hal-hal yang harus dilakukan dalam rangka mencapai tujuan studi AMDAL adalah sebagai berikut:1. Mengidentifikasi semua rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan terutama yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup.2. Mengidentifikasi komponen-komponen lingkungan hidup yang akan terkena dampak besar dan penting.3. Memprakirakan dan mengevaluasi rencana usaha dan/atau kegiatan usaha yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup.4. Merumuskan RKL dan RPLSedangkan kegunaan dilaksanakannya studi AMDAL adalah:1. Sebagai bahan bagi perencana dan pengelola usaha dan pembangunan wilayah.2. Membantu proses pengembalian keputusan tentang kelayakan lingkungan hidup dari rencana usaha dan/atau kegiatan.3. Memberi masukan untuk penyusunan desain rinci teknis dari rencana usaha dan/atau kegiatan.4. Memberi masukan untuk penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dari rencana usaha dan/atau kegiatan.5. Memberi informasi bagi masyarakat atas dampak yang ditimbulkan dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.

C. Hubungan Studi Kelayakan Bisnis dengan Lingkungan HidupLingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya (UU. No. 23/1997). Lingkungan hidup dalam pengertian ekologi tidaklah mengenal batas wilayah baik wilayah negara maupun wilayah administratif, akan tetapi jika lingkungan hidup dikaitkan dengan pengelolaannya maka harus jelas batas wilayah wewenang pengelolaan tersebut. Lingkungan hidup Indonesia sebagai suatu sistem yang terdiri dari lingkungan sosial (sociosystem), lingkungan buatan (technosystem) dan lingkungan alam (ecosystem) dimana ke tiga sub sistem ini saling berinteraksi (saling mempengaruhi). Ketahanan masing-masing subsistem ini akan meningkatkan kondisi seimbang dan ketahanan lingkungan hidup, dimana kondisi ini akan memberikan jaminan suatu yang berkelanjutan yang tentunya akan memberikan peningkatan kualitas hidup setiap makhluk hidup di dalamnya. Masalah lingkungan hidup pada dasarnya timbul karena:1. Dinamika penduduk2. Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya yang kurang bijaksana.3. Kurang terkendalinya pemanfaatan akan ilmu pengetahuan dan teknologi maju4. Dampak negatif yang sering timbul dan kemajuan ekonomi yang seharusnya positif5. Benturan tata ruang. Kebijakan pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup didasarkan atas Atur dan Awasi (ADA) atau Command-and-Control (CAC). Pemerintah bersama DPR/DPRD membuat undang-undang (UU) yang diikuti oleh peraturan pemerintah (PP), keputusan presiden (keppres), dan keputusan menteri (kepmen), serta di daerah oleh peraturan daerah (perda). Dalam pendekatan ADA.Penyusunan peraturan perundang-undangan masih didominasi pemerintah, sementara peran DPR masih sekunder. Memang pemerintah dan DPR melakukan dengar pendapat dan seminar dengan pihak berkepentingan dari masyarakat umum, kaum akademik, dan profesional serta dunia usaha. Namun, yang sering terjadi ialah masukan dari pihak berkepentingan tidak banyak pengaruhnya pada konsep yang telah disusun pemerintah. Sebuah contoh ialah larangan pembuangan limbah padat ke sungai (UU Nomor 82 Tahun 2001). Meski ada masukan dari pihak berkepentingan, larangan itu terkandung juga dalam undang -undang. Contoh lain ialah pembubaran Bapedal dan peleburan ke Lingkungan Hidup (Keppres Nomor 2 dan Nomor 4 Tahun 2002) yang mengejutkan (surprise) banyak pihak. Akibatnya, terjadi banyak protes dan kehebohan. Tampaklah penyusunan peraturan perundang-undangan masih belum bersifat demokratis. Peraturan perundang-undangan bersifat terinci. Misalnya, limbah tidak saja ditentukan baku mutunya, tetapi juga bagaimana mengelola limbah itu. Contohnya, limbah cair. Misalnya, baku mutu untuk BOD ditentukan 50 ppm. Lalu ada peraturan, untuk memenuhi syarat baku mutu itu, pabrik harus membuat instalasi pengelolaan air limbah (IPAL). Jadi, yang ditentukan tidak hanya baku mutu, tetapi teknologi untuk memenuhi baku mutu itu. Pada limbah gas pun dilakukan hal serupa. Dalam praktik, para petugas pertama-tama memeriksa apakah pada pabrik dibangun IPAL, sementara limbahnya sendiri sering tidak diperiksa. Jika ada IPAL -nya, pabrik dinyatakan oke. Apakah limbahnya memenuhi baku mutu, petugas percaya saja pada laporan pabrik. Tetapi jika pabrik tak mempunyai IPAL, pabrik itu ditegur, meski limbahnya memenuhi baku mutu.AMDAL merupakan kajian dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, dibuat pada tahap perencanaan, dan digunakan untuk pengambilan keputusan. Hal hal yang dikaji dalam proses AMDAL: aspek fisik-kimia, ekologi, sosial-ekonomi, sosial budaya, dan kesehatan masyarakat sebagai pelengkap studi kelayakan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup di satu sisi merupakan bagian studi kelayakan untuk melaksanakan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan, di sisi lain merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan. Berdasarkan analisis ini dapat diketahui secara lebih jelas dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, baik dampak negatif maupun dampak positif yang akan timbul dari usaha dan/atau kegiatan sehingga dapat dipersiapkan langkah untuk menanggulangi dampak negatif dan mengembangkan dampak positif.Untuk mengukur atau menentukan dampak besar dan penting tersebut di antaranya digunakan kriteria mengenai:1. besarnya jumlah manusia yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;2. luas wilayah penyebaran dampak;3. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;4. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;5. sifat kumulatif dampak;6. berbalik (reversible) atau tidak berbaliknya (irreversible) dampak.Tujuan secara umum AMDAL adalah menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan serta menekan pencemaran sehingga dampak negatifnya menjadi serendah mungkin. Dengan demikian AMDAL diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang pelaksanaan rencana kegiatan yang mempunyai dampak terhadap lingkungan .hidupAnalisis Dampak Lingkungan sudah dikembangkan oleh beberapa negara maju sejak tahun 1970 dengan nama Environmental impact analysis atau environmental impact Assesment yang keduanya disingkat EIA. AMDAL diperlukan untuk melakukan suatu studi kelayakan dengan dua alasan pokok, yaitu:1. Karena undang-undang dan peraturan pemerintah menghendaki demikian. Jawaban ini cukup efektif untuk memaksa para pemilik proyek yang kurang memperhatikan kualitas lingkungan dan hanya memikirkan keuntungan proyeknya sebesar mungkin tanpa menghilangkan dampak samping yang timbul.2. AMDAL harus dilakukan agar kualitas lingkungan tidak rusak dengan beroperasinya proyek-proyek produksi. Manusia dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan melakukan aktivitas yang makin lama makin mengubah lingkungannya. Pada awalnya perubahan lingkungan itu belum menjadi masalah, tapi setelah perubahan itu menjadi di luar ambang batas,maka manusia tidak dapat mentolerir lagi perubahan yang merugikan itu.Pemrakarsa proyek harus membuat AMDAL dengan konsekuensi ia harus mengeluarkan biaya. Tanggung jawab penyelenggara Amdal ini bukan berarti harus diemban pemrakarsa proyek itu sendiri. Ia dapat menyerahkan penyelenggaraan ini kepada konsultan swasta atau pihak lain atas dasar saran dari pemerintah. Namun,pemrakarsa proyek tetap sebagai pihak yang bertanggung jawab,bukan pihak konsultan swasta pembuat AMDAL tersebut.Agar pelaksanaan AMDAL berjalan efektif dan dapat mencapai sasaran yang diharapkan, pengawasannya dikaitkan dengan mekanisme perijinan. Peraturan pemerintah tentang AMDAL secara jelas menegaskan bahwa AMDAL adalah salah satu syarat perijinan, dimana para pengambil keputusan wajib mempertimbangkan hasil studi AMDAL sebelum memberikan ijin usaha/kegiatan. AMDAL digunakan untuk mengambil keputusan tentang penyelenggaraan/pemberian ijin usaha dan/atau kegiatan.Dalam PP 51 Tahun 1993 ditetapkan 4 jenis studi AMDAL, yaitu :1. AMDAL Proyek, yaitu AMDAL yang berlaku bagi satu kegiatan yang berada dalam kewenangan satu instansi sektoral. Misalnya rencana kegiatan pabrik tekstil yang mempunyai kewenangan memberikan ijin dan mengevaluasi studi AMDAL nya ada pada Departemen Perindustrian.2. AMDAL Terpadu / Multisektoral, adalah AMDAL yang berlaku bagi suatu rencana kegiatan pembangunan yang bersifat terpadu, yaitu adanya keterkaitan dalam hal perencanaan, pengelolaan dan proses produksi, serta berada dalam satu kesatuan ekosistem dan melibatkan kewenangan lebih dari satu instansi. Sebagai contoh adalah satu kesatuan kegiatan pabrik pulp dan kertas yang kegiatannya terkait dengan proyek hutan tanaman industri (HTI) untuk penyediaan bahan bakunya, pembangkit tenaga listrik uap (PLTU) untuk menyediakan energi, dan pelabuhan untuk distribusi produksinya. Di sini terlihat adanya keterlibatan lebih dari satu instansi, yaitu Departemen Perindustrian, Departemen kehutanan, Departemen Pertambangan dan Departemen Perhubungan.3. AMDAL Kawasan, yaitu AMDAL yang ditujukan pada satu rencana kegiatan pembangunan yang berlokasi dalam satu kesatuan hamparan ekosistem dan menyangkut kewenangan satu instansi. Contohnya adalah rencana kegiatan pembangunan kawasan industri. Dalam kasus ini masing-masing kegiatan di dalam kawasan tidak perlu lagi membuat AMDAL nya, karena sudah tercakup dalam AMDAL seluruh kawasan.4. AMDAL Regional, adalah AMDAL yang diperuntukkan bagi rencana kegiatan pembangunan yang sifat kegiatannya saling terkait dalam hal perencanaan dan waktu pelaksanaan kegiatannya. AMDAL ini melibatkan kewenangan lebih dari satu instansi, berada dalam satu kesatuan ekosistem, satu rencana pengembangan wilayah sesuai Rencana Umum Tata Ruang Daerah. Contoh AMDAL Regional adalah pembangunan kota-kota baru.

D. Manfaat AMDALAMDAL bermanfaat untuk menjamin suatu usaha atau kegiatan pembangunan agar layak secara lingkungan. Dengan AMDAL, suatu rencana usaha dan/atau kegiatan pembangunan diharapkan dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif terhadap lingkungan hidup, dan mengembangkan dampak positif, sehingga sumber daya alam dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan (sustainable).1. Pemangku Kepentingan AMDALPihak-pihak yang berkepentingan dalam proses AMDAL adalah Pemerintah, pemrakarsa dan masyarakat yang berkepentingan.2. Manfaat AMDAL bagi masing-masing pemangku kepentingana. Bagi pemerintah, AMDAL bermanfaat untuk: Mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pemborosan sumber daya alam secara lebih luas. Menghindari timbulnya konflik dengan masyarakat dan kegiatan lain di sekitarnya. Menjaga agar pelaksanaan pembangunan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Perwujudan tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup. Bahan bagi rencana pengembangan wilayah dan tata ruang.b. Bagi pemrakarsa, AMDAL bermanfaat untuk: Menjamin keberlangsungan usaha dan/atau kegiatan karena adanya proporsi aspek ekonomis, teknis dan lingkungan. Menghemat dalam pemanfaatan sumber daya (modal, bahan baku, energi). Dapat menjadi referensi dalam proses kredit perbankan. Memberikan panduan untuk menjalin interaksi saling menguntungkan dengan masyarakat sekitar sehingga terhindar dari konflik sosial yang saling merugikan. Sebagai bukti ketaatan hukum, seperti perijinan.c. Bagi masyarakat, AMDAL bermanfaat untuk: Mengetahui sejak dini dampak positif dan negatif akibat adanya suatu kegiatan sehingga dapat menghindari terjadinya dampak negatif dan dapat memperoleh dampak positif dari kegiatan tersebut. Melaksanakan kontrol terhadap pemanfaatan sumber daya alam dan upaya pengelolaan lingkungan yang dilakukan pemrakarsa kegiatan, sehingga kepentingan kedua belah pihak saling Masyarakat dihormati dan dilindungi. Terlibat dalam proses pengambilan keputusan terhadap rencana pembangunan yang mempunyai pengaruh terhadap nasib dan kepentingan mereka.

E. Prosedur AMDALTerdapat proses dalam prosedur AMDAL sebagai berikut:1. Proses penapisan (screening) wajib AMDAL2. Proses pengumuman3. Proses pelingkupan (scoping)4. Penyusunan dan penilaian KA-ANDAL5. Penyusunan dan penilaian ANDAL, RKL, dan RPL6. Persetujuan Kelayakan Lingkungan

1. Proses penapisan (screening) wajib AMDALProses penapisan atau kerap juga disebut proses seleksi wajib AMDAL adalah proses untuk menentukan apakah suatu rencana kegiatan wajib menyusun AMDAL atau tidak. Di Indonesia, proses penapisan dilakukan dengan sistem penapisan satu langkah. Ketentuan apakah suatu rencana kegiatan perlu menyusun dokumen AMDAL atau tidak dapat dilihat pada Keputusan Menteri Negara LH Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib dilengkapi dengan AMDAL. Yang menjadi pertimbangan dalam penapisan adalah mengacu pada dasar pertimbangan suatu kegiatan menjadi wajib amdal dalam kep-menlh no. 17 tahun 2001 yaitu:a. Kep-BAPEDAL Nomor 056/1994 tentang Pedoman Dampak penting yang mengulas mengenai ukuran dampak penting suatu kegiatanb. Referensi internasional mengenai kegiatan wajib AMDAL yang diterapkan oleh beberapa Negarac. Ketidakpastian kemampuan teknologi yang tersedia untuk menanggulangi dampak negatif pentingd. Beberapa studi yang dilakukan oleh perguruan tinggi dalam kaitannya dengan kegiatan wajib AMDALe. Masukan dan usulan dari berbagai sektor teknis terkait2. Proses pengumuman Setiap rencana kegiatan yang diwajibkan untuk membuat AMDAL wajib mengumumkan rencana kegiatannya kepada masyarakat sebelum pemrakarsa melakukan penyusunan AMDAL. Pengumuman dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab dan pemrakarsa kegiatan. Tata cara dan bentuk pengumuman serta tata cara penyampaian saran, pendapat dan tanggapan diatur dalam Keputusan Kepala BAPEDAL Nomor 08/2000 tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses AMDAL.3. Proses pelingkupan (scoping) Pelingkupan merupakan suatu proses awal (dini) untuk menentukan lingkup permasalahan dan mengidentifikasi dampak penting (hipotetis) yang terkait dengan rencana kegiatan. Tujuan pelingkupan adalah untuk menetapkan batas wilayah studi, mengidentifikasi dampak penting terhadap lingkungan, menetapkan tingkat kedalaman studi, menetapkan lingkup studi, menelaah kegiatan lain yang terkait dengan rencana kegiatan yang dikaji. Hasil akhir dari proses pelingkupan adalah dokumen KA-ANDAL. Saran dan masukan masyarakat harus menjadi bahan pertimbangan dalam proses pelingkupan. 4. Penyusunan dan penilaian KA-ANDAL Setelah KA-ANDAL selesai disusun, pemrakarsa dapat mengajukan dokumen kepada Komisi Penilai AMDAL untuk dinilai. Berdasarkan peraturan, lama waktu maksimal penilaian KA-ANDAL adalah 75 hari di luar waktu yang dibutuhkan penyusun untuk memperbaiki/menyempurnakan kembali dokumennya.5. Penyusunan dan penilaian ANDAL, RKL, dan RPL Penyusunan ANDAL, RKL, dan RPL dilakukan dengan mengacu pada KA-ANDAL yang telah disepakati (hasil penilaian Komisi AMDAL). Setelah selesai disusun, pemrakarsa dapat mengajukan dokumen kepada Komisi Penilai AMDAL untuk dinilai. Berdasarkan peraturan, lama waktu maksimal penilaian ANDAL, RKL dan RPL adalah 75 hari di luar waktu yang dibutuhkan penyusun untuk memperbaiki/menyempurnakan kembali dokumennya. 6. Persetujuan Kelayakan Lingkungan

1. Penyusunan AMDALDokumen AMDAL harus disusun oleh pemrakarsa suatu rencana usaha dan/atau kegiatan. Dalam penyusunan studi AMDAL, pemrakarsa dapat meminta jasa konsultan untuk menyusunkan dokumen AMDAL. Penyusun dokumen AMDAL harus telah memiliki sertifikat Penyusun AMDAL dan ahli di bidangnya. Ketentuan standar minimal cakupan materi penyusunan AMDAL diatur dalam Keputusan Kepala Bapedal Nomor 09/2000 tentang Pedoman Penyusunan AMDAL.Waktu yang diperlukan untuk proses AMDAL hingga dikeluarkannya Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan pada umumnya berkisar antara 6 18 bulan.Tidak ada besaran biaya standar yang diperlukan untuk menyusun suatu dokumen AMDAL. Biaya tersebut umumnya ditentukan oleh konsultan AMDAL dan tergantung dari beberapa faktor seperti lingkup studi, kedalaman studi, lama studi, para ahli pelaksana studi, dsb.

2. Keputusan AMDALPada dasarnya dokumen AMDAL berlaku sepanjang umur usaha atau kegiatan. Namun demikian, dokumen AMDAL dinyatakan kadaluarsa apabila kegiatan fisik utama suatu rencana usaha atau kegiatan tidak dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya keputusan kelayakan lingkungannya. Dalam hal dokumen AMDAL dinyatakan kadaluarsa, maka pemrakarsa dapat mengajukan dokumen AMDALnya kepada instansi yang bertanggung jawab (KLH/Bapedalda/Bagian Lingkungan Hidup daerah) untuk dikaji kembali apakah harus menyusun AMDAL baru atau dipergunakan kembali untuk dipergunakan dalam rencana kegiatannya.Keputusan kelayakan lingkungan dinyatakan batal apabila terjadi pemindahan lokasi atau perubahan desain, proses, kapasitas, bahan baku dan bahan penolong atau terjadi perubahan lingkungan yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau sebab lain sebelum usaha atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan. Apabila pemrakarsa kegiatan hendak melaksanakan kegiatannya maka pemrakarsa diwajibkan untuk membuat AMDAL baru.

3. AMDAL dan PerijinanAMDAL bukan merupakan ijin, tetapi merupakan persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan ijin dalam melakukan usaha atau kegiatan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. Keputusan kelayakan lingkungan hidup (AMDAL) wajib dilampirkan pada saat permohonan ijin melakukan usaha atau kegiatan.Ijin lokasi bukan merupakan persyaratan untuk proses penyusunan AMDAL, tetapi dalam mengeluarkan ijin lokasi, Bupati/Walikota harus menjadikan hasil studi AMDAL sebagai persyaratan dalam menerbitkan ijin lokasi. Hal ini penting untuk menghindari terjadinya pembenturan kepentingan antara keputusan Kelayakan Lingkungan dengan penerbitan ijin lokasi.AMDAL tidak dapat menghilangkan ijin HO, karena AMDAL merupakan bagian dari suatu perijinan. Kedudukan HO adalah didasarkan pada undang-undang yang kedudukannya lebih tinggi dari PP 27/1999. Artinya, AMDAL seharusnya digunakan sebagai dasar untuk dikeluarkannya ijin HO. Secara ilmiah sebenarnya bahwa dalam AMDAL telah dikaji semua hal-hal yang berkaitan dengan dampak termasuk gangguan yang mungkin terjadi, namun secara hukum hal ini tidak secara otomatis menghilangkan ijin HO.SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan) yang dikembangkan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan merupakan salah satu penjabaran dari pelaksanaan UKL-UPL. SPPL dikenakan pada industri yang berdampak kecil dan tidak diwajibkan membuat UKL-UPL yang dilakukan oleh pengusaha golongan ekonomi lemah. Hal yang terpenting dari pengelolaan lingkungan hidup adalah pelaksanaan dan pemenuhan standar-standar pengelolaan lingkungan hidup itu sendiri, bukan pada dokumen-dokumen yang harus disusun.Ketentuan yang ada mewajibkan setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib AMDAL harus melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL), sehingga ijin HO saja tidak cukup.

4. Tindak lanjut pasca AMDALRKL-RPL secara berkala disampaikan kepada instansi yang melakukan pemantauan lingkungan sesuai dengan tugas pokoknya dan instansi yang menangani lingkungan hidup di Propinsi dan Kabupaten/Kota.Pembinaan pelaksanaan AMDAL yang sudah berjalan dilakukan oleh instansi sektoral dan instansi pengendali dampak lingkungan di pusat dan daerah (Propinsi, Kabupaten/Kota) melalui pengawasan atas hasil pelaksanaan RKL-RPL yang telah dilakukan oleh pemrakarsa kegiatan (laporan pelaksanaan RKL-RPL triwulan atau semesteran).

5. Kasus AMDALPenanganan untuk kegiatan yang sudah berjalan dan belum memiliki AMDAL, dikenakan mekanisme pelanggaran hukum dan tidak bisa diputihkan dengan membuat AMDAL dan UKL-UPL. Sanksi yang diberikan untuk kegiatan yang belum memiliki AMDAL tetapi sudah berjalan adalah diantaranya Audit Lingkungan Hidup wajib.Ketentuan peraturan di bidang AMDAL berlaku untuk semua pihak termasuk pemerintah. Oleh sebab itu proyek-proyek pemerintah yang termasuk kegiatan wajib AMDAL harus dilengkapi dengan dokumen AMDAL. Dalam perencanaan pembangunan setiap instansi pemerintah wajib mengalokasikan dana untuk menyusun dokumen AMDAL. Bagi proyek yang tidak dilengkapi dengan dokumen AMDAL dapat dikenakan tindakan hukum sesuai peraturan yang berlaku, termasuk peradilan tata usaha negara terhadap pejabat yang melakukan pelanggaran tersebut.

BAB 3KESIMPULAN

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya (UU. No. 23/1997).Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) menurut PP No. 27 Tahun 1999 Pasal 1 adalah telaah secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana usaha dan kegiatan.Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) berperan untuk menganalisis apakah proyek yang akan dijalankan akan mencemarkan lingkungan atau tidak serta memberikan alternatif pencegahannya. AMDAL berperan dalam pengelolaan lingkungan dan pengelolaan proyek.Laporan AMDAL merupakan dokumen penting sumber informasi yang detail mengenai keadaan lingkungan pada waktu penelitian proyek dan gambaran keadaan lingkungan di masa setelah proyek dibangun. Dokumen ini juga penting untuk evaluasi,untuk membangun proyek yang lokasinya berdekatan dan dapat digunakan sebagai alat legalitas.AMDAL merupakan salah satu studi kelayakan lingkungan yang diisyaratkan untuk mendapatkan perizinan selain aspek-aspek studi kelayakan yang lain seperti aspek teknis dan ekonom.Upaya pengelolaan lingkungan yang di utarakan juga mencakup upaya pengoperasian unit atau sarana pengendalian dampak (misal unit pengelolaan limbah),bila unit atau sarana yang dimaksud dinyatakan sebagai aktivitas dari rencana usaha atau kegiatan.Dokumen lingkungan yang bersifat sukarela ini sangat bermacam-macam dan sangat berguna bagi pemrakarsa, termasuk dalam melancarkan hubungan perdagangan dengan luar negeri.

DAFTAR PUSTAKA

miftahuljuaharifahmi.blogspot.com/2012/05/makalah-aspek-ekonomi-dan-sosial-dan.htmlmarkdebie.blogspot.com/2011/11/studi-kelayakan-bisnis-aspek-lingkngan.htmluntung15011963.blogspot.com/2014/06/aspek-amdal-dalam-skb.htmlwww.academia.edu/8345278/analisis_ekonomi_dan_dampak_lingkungan