strategi implementasi pembangunan di jantung...

STRATEGI IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN DI JANTUNG KALIMANTAN (HEART OF BORNEO / HoB) MELALUI PENDEKATAN EKONOMI HIJAUStrategy for developing The Heart of Borneo (HoB) through a Green Economy

Strategi Implementasi Pembangunan di Jantung Kalimantan (Heart of Borneo / HoB) Melalui Pendekatan Ekonomi Hijau

2

© W

WF-

Indo

nesi

a / D

idie

k Su

rjan

to

3

Development Implementation Strategy in The Heart of Borneo (Hob) Through Green Economy Approach

STRATEGI IMPLEMENTASI

PEMBANGUNAN DI DI JANTUNG KALIMANTAN

(HEART OF BORNEO / HoB) MELALUI PENDEKATAN

EKONOMI HIJAU

Strategy for developing The Heart of Borneo (HoB) through a Green Economy

3


4

SAMBUTAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG

PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA

Perkenankan saya untuk mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, maka Buku “Strategi lmplementasi Pembangunan di Heart of Borneo (HoB) melalui Pendekatan Ekonomi Hijau” dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini tentu saja sangat penting bagi kami - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian - sebagai panduan bagi Kementerian, provinsi dan kabupaten terkait untuk menggerakkan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di kawasan Jantung Kalimantan.

Saya ingin menyampaikan bahwa ‘Ekonomi hijau’ dapat dilihat sebagai paradigma ekonomi baru, yang dapat mendorong pertumbuhan pendapatan dan lapangan kerja,sekaligus mengurangi resiko kerusakan lingkungan, dan diharapkan mampu mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Ekonomi hijau diharapkan secara signifikan dapat mengurangi kerusakan lingkungan, namun sebaliknya akan mampu memperbaiki lingkungan dengan pendekatan adaptasi terhadap perubahan iklim. lni merupakan mekanisme ekonomi alternatif yang mempertimbangkan nilai-nilai sumber daya alam bagikesejahteraan masyarakat.

Konsep Ekonomi Hijau diharapkan mampu menciptakan keseimbangan tiga pilar pembangunan (ekonomi, sosial dan lingkungan). Pulau Kalimantan dalam Master Plan Percepatan Pembangunan

MESSAGE FROM THE COORDINATING

MINISTER FOR ECONOMIC AFFAIRS

OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

Please allow me to express gratitude to God the Most Holy and the Most High for His grace and blessing that the book titled “Implementation Strategy for Development in the Heart of Borneo (HoB / HoB) Through the Green Economy Approach” could be duly finished. Of course, this book is very important to us – the Coordinating Ministry for Economic Affairs -- as a guide for ministries, provinces and districts to drive the implementation of sustainable development in a region known as Indonesia’s Heart of Borneo (HoB).

I would like to state that “green economy” can be seen as a new economic paradigm that could spur revenue growth, employment growth, as well as reducing the risk of environmental damage, and expected to progress to sustainable development. Green economy is expected to be able to significantly reduce damage to the environment, and in the other hand will be able to repair the damage through adoption approaches towards climate change. This is an alternative economic mechanism that takes into account the values of natural resources for the welfare of the people.

It is expected that the concept of green economy is able to strike a balance

5


Saya ingin menyampaikan bahwa ‘Ekonomi hijau’ dapat dilihat sebagai paradigma ekonomi baru, yang dapat mendorong pertumbuhan pendapatan dan lapangan kerja,sekaligus mengurangi resiko kerusakan lingkungan, dan diharapkan mampu mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Ekonomi hijau diharapkan secara signifikan dapat mengurangi kerusakan lingkungan, namun sebaliknya akan mampu memperbaiki lingkungan dengan pendekatan adaptasi terhadap perubahan iklim. lni merupakan mekanisme ekonomi alternatif yang mempertimbangkan nilai-nilai sumber daya alam bagikesejahteraan masyarakat.

Konsep Ekonomi Hijau diharapkan mampu menciptakan keseimbangan tiga pilar pembangunan (ekonomi, sosial dan lingkungan). Pulau Kalimantan dalam Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) ditetapkan sebagai “Pusat Produksi dan Pengelolaan Hasil Tambang dan Lumbung Energi Nasional” menjaditantangan bagi Pulau Kalimantan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Pulau Kalimantan, sehingga peranan tiap sektor menjadi sangat penting dalam mewujudkan pembangunan hijau di pulau Kalimantan.

Buku ini kami harapkan dapat menjadi panduan bagi’ kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan sektor swasta dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di kawasan Jantung Kalimantan. Selain itu, buku ini juga bisa menjadi pembelajaran bagi daerah lain dalam pengembangan ekonomihijau.

Akhirnya, saya ingin mengajak semua pemangku-kepentingan yang terkait dengan Jantung Kalimantan untuk mendedikasikan pemikiran dan dukungan lainnya untuk membangun kawasan Jantung Borneo secara berkelanjutan dengan pendekatan ekonomi hijau. Semoga Allah SWT memberikan rahmat-Nya kepada kita untuk membangun Jantung Kalimantan.

CHAIRUL TANJUNG

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

among the three pillars of development (economic, social and environmental). The island of Kalimantan, under the Master Plan for the Acceleration of Indonesian Economic Development (MP3EI), has been designated as a “Center of Production and Management of Mined Minerals and a National Energy Barn”. This designation poses a challenge in realizing sustainable development on the island. Therefore, the role of each sector becomes very important in realizing green growth in Kalimantan.

This book is expected to be used as guidance for government ministries/agencies, local governments and the private sector in achieving sustainable development in the Heart of Borneo. In addition, it is also expected that there are lessons that other provinces could learn from this book on green economy development.

Finally, I would like to invite all the relevant stakeholders in the Heart of Borneo to dedicate their thoughts and other supports to develop the Heart of Borneo area sustainably with green economy approaches. May God the Most Glorified and Most High bless our efforts to develop the Heart of Borneo.


6

AcknowledgementsK ATA PENGANTAR

Puji dan syukur patut kita panjatkan ke-pada Allah SWT atas selesainya penyu-

sunan buku “Strategi lmplementasi Pem-bangunan di Jantung Kalimantan (Heart of Borneo/HoB) Melalui Pendekatan Ekonomi Hijau”. Buku ini adalah merupa-kan hasil kajian yang telah dilakukan oleh para tim pakar dari 6 (enam) Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia, yaitu: Univer-sitas Gajah Mada, Universitas Indonesia, lnstitut Pertanian Bogor, Universitas Mulawarman, Universitas Tanjungpura, dan Universitas Palangka Raya.

Pembangunan melalui pendekatan ekonomi hijau tidak hanya memberi manfaat terhadap keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan, namun juga mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial bagi para pihak di semua lapisan. Hal ini mendasari implementasi pembangunan melalui ekonomi hijau menjadi pilihan yang tepat bagi dasar pembangunan di kawasan HoB karena sesuai dengan visi misi HoB yaitu: konservasi dan prinsip pembangunan secara berkelanjutan.

Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada para Tim Penyusun, Prof. Dr. Busta nul Arifin dan Dr. lrsjal Yasman selaku Editor, WWF-Indonesia, GIZ-FORCLIME, dan semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penerbitan buku ini.

Diharapkan buku ini dapat menjadi panduan atau referensi bagi para JaJaran pemerintahan dan pemangku-kepentingan dalam menyusun rencana pembangunan di daerah sehingga mampu mewujudkan pembangunan yang lestari dan sejahtera bagi setiap lapisan masyarakat.

.

DR. IR. PRABIANTO MUKTI WIBOWO, MSc.

KETUA POKJANAS HoB

Let praises and gratitude be to God the Most Holy and Most High for the

completion of the preparation of the book titled “Implementation Strategy for Development in the Heart of Borneo (HoB) Through Green Economy Approach”. This book is resulted from studies conducted by teams of experts from six (6) State Universities in Indonesia, that is, the Gadjah Mada University, the University of Indonesia, the Bogor Institute of Agri-culture, the Mulawarman University, the Tanjungpura University, and the University of Palangkaraya.

Development through a green economy approach not only benefits the sustainability of natural resources and the environment but is also able to provide economic and social benefits to the stakeholders at all levels. This is the underlying reason why the implementation of development through green economy is the right choice for and the cornerstone of development in the Heart of Borneo as this corresponds to the vision and mission of the Heart of Borneo initiative, that is, conservation and sustainable development principles.

On this occasion I would like to thank the Editorial Team, Prof. Dr Bustanul Arifin and Dr. Irsjal Yasman as Editor, WWF-Indonesia, GIZ-FORCLIME, and all who have contributed to the publication of this book.

This book is expected to be a guide or reference for all tiers of government and stakeholders in preparing development plans in provinces, districts and cities in order to make sustainable development and prosperity a reality for all.

7


Jantung Kalimantan atau Heart of Borneo (HoB) merupakan wilayah di

jantung Pulau Kalimantan seluas lebih dari 23 juta ha yang berbatasan dengan tiga negara yakni Brunei Darussalam, Indonesia dan Malaysia. Wilayah HoB memiliki kekayaan keanekaragaman hayati yang tinggi serta berperan pent-ing sebagai pengatur ekosistem, baik di daerah hulu maupun hilir. Wilayah HoB menyimpan potensi ekonomi yang sangat tinggi baik yang bersifat ekstraktif seperti pertambangan, perkebunan, pertanian dan kehutanan, maupun yang bersifat non-ekstraktif yang berasal dari jasa lingkungan dan keanekaragaman hayati. Pemeliharaan wilayah HoB bukan saja vital dalam konteks konservasi, namun juga vital dalam menunjang pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya alam dan jasa lingkungan di jantung Pulau Kalim-antan. Menyadari akan pentingnya peran HoB tersebut, tiga negara di kawasan HoB, yakni Brunei Darussalam, Indonesia dan Malaysia mendeklarasikan inistiatif HoB dengan satu visi konservasi sekaligus bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui kerjasama pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Salah satu bentuk implementasi inisi-atif tersebut adalah mengembangkan berbagai kebijakan dan program yang terkait dengan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, yang disebut sebagai ekonomi hijau yang berdasarkan pada tiga prinsip yaitu rendah emisi (low emis-sion), efisiensi sumber daya (resources efficiency), dan keterlibatan masyarakat (social inclusive). Laporan ini menyajikan prinsip-prinsip, kebijakan dan proposal untuk mengembangkan ekonomi hijau di berbagai sektor, baik yang berdampak langsung dengan masyarakat maupun yang berdampak tidak langsung. Dalam laporan ini juga disampaikan beberapa langkah kebijakan dan peran masyarakat dalam mengembangkan ekonomi hijau di wilayah HoB.

The Heart of Borneo (HoB) refers to a region in the heart of the island of

Borneo. The region covers an area of more than 23 million hectares that borders three countries: Brunei, Indonesia and Malaysia. The HoB is extremely rich in biodiversity and plays an important role as an ecosystems regulator, both up-stream and downstream. The HoB has a high economic potential for the extrac-tive sector (such as mining, plantation, agriculture and forestry) as well as the non-extractive sector (that stems from environmental and biodiversity services). The maintenance of the HoB is vital not only for conservation purposes but also for supporting economic growth based on natural resources and environmental ser-vices in the heart of the island of Borneo. Recognizing the importance of the role of the HoB, three countries in the HoB, that is Brunei Darussalam, Indonesia and Ma-laysia, have declared an HoB initiative with one vision of conservation, which is aimed at improving people’s welfare through co-operation for the sustainable management of natural resources.

One form of implementation of the initia-tive is to develop different policies and programs contingent on sustainable eco-nomic development referred to as green economy that is based on three principles: low-emission, resources efficiency, and community involvement (social inclu-sion). This report presents the principles, policies and proposals to develop green economy in various sectors, which have a direct as well as indirect impact on the community. This report also presents some policy measures and the role of the community in developing green economy in the HoB.

In the context of national macro-economic policy, green economy policies in the HoB can be derived from the existing macro-economic policies and the incentives they provide such as a green economy-based

RINGK ASAN EKSEKUTIFExecutive Summary


8

Dalam konteks kebijakan makro nasional, kebijakan ekonomi hijau di wilayah HoB dapat diturunkan dari berbagai inisiatif kebijakan makro yang ada saat ini sep-erti kebijakan fiskal yang terkait dengan ekonomi hijau (insentif fiskal berupa DTP–biaya ditanggung pemerintah), pengembangan Dana Alokasi Khusus (DAK), kebijakan terkait dengan REDD+ dan implementasi instrumen-instrumen ekonomi untuk pengelolaan lingkungan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 32 tahun 2009 tentang Pen-gelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Selain itu, kebijakan pada tingkat daerah yang ada saat ini seperti Peratu-ran Daerah (Perda) Kalimantan Tengah Nomor 5 tahun 2011 yang mendukung perkebunan kelapa sawit yang berkelan-jutan dan berbagai inisitaif daerah lainnya patut dikembangkan untuk mendukung ekonomi hijau di HoB. Kebijakan-kebijakan lain di tingkat provinsi dan kabupaten/kota seperti zonasi, Perda tentang pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), Jasa Ling-kungan, CSR (Corporate Social Respon-sibility) dan sejenisnya dapat dijadikan sebagai leverage (pengungkit) kebijakan untuk mengembangkan ekonomi hijau di daerah HoB.

Di tingkat operasional di wilayah HoB, beberapa paket usulan kebijakan seperti perencanaan tata ruang yang sinergis, pembentukan kawasan industri ter-padu, pengembangan insentif untuk best practices perkebunan, kehutanan, per-tambangan dan pertanian serta beberapa kebijakan terkait regional seperti energi terbarukan patut dikembangkan di wilayah HoB. Selain itu, penguatan kelembagaan untuk mendukung implementasi kebijakan ekonomi hijau di tingkat kabupaten/kota dan provinsi sangat vital untuk diperkuat, sehingga akan memininumkan potensi konflik yang mungkin terjadi baik antar sektor mapun antar lembaga.

Di tingkat sektoral, implementasi ekonomi hijau di wilayah HoB dapat dikembangkan di sektor hasil hutan kayu dengan penera-pan prinsip-prinsip pengelolaan hutan le-stari (PHL) dan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), penerapan ISPO (Indonesian

fiscal policy (that provides fiscal incentives in which the costs associated with the in-centives are borne by the government), the development of Special Allocation Fund (DAK), policies related to REDD+ and the implementation of economic instruments for environmental management, as stipu-lated under Law No. 32 of 2009 on Envi-ronmental Management and Protection. In addition, existing policies at provincial level such as Regulation of the Province of Central Kalimantan Number 5 of 2011 that supports sustainable oil palm plantations and other provincial initiatives need to be promoted to support green economy in the HoB. Other policies at the provincial level and district/ city levels such as the one on zonation, provincial government regula-tions on the management of watersheds, environmental services, CSR (Corporate Social Responsibility) and the like can also be used as leverage to develop green economy in the HoB.

At the operational level in the HoB, some packages of policy proposals such as synergistic spatial planning, formation of integrated industrial areas, develop-ment of incentives for best practices in the plantation, forestry, mining and agricul-ture sectors and some regionally related policies such as renewable energy should be developed in the HoB. In addition, it is imperative to strengthen institutional framework to support the implementation of green economy policies at district / city and provincial levels in order to minimize potential conflicts that may occur both between sectors and or between institu-tions/ agencies.

At the sector level, the implementa-tion of green economy in the HoB can be pursued in the timber forest products sector with the application of the princi-ples of sustainable forest management (SFM) and the Timber Legality Verifica-tion System (SVLK), the application of the ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) [Principles] to oil palm plantations, the implementation of responsible mining, the utilization of biodiversity for the produc-tion of “bio-prospecting”, the develop-ment and utilization of NTFP (Non-Timber Forest Products) and the application of

9


the system and mechanism of Payment for Environmental Services (PES). The central government needs to push for the immediate passing of the draft govern-ment regulation associated with the PES as mandated by Law No. 32 of 2009. The strategic sectors as mentioned above will also make a high impact on the economy in the HoB by triggering economic growth that is based on environmentally friendly commodities, the creation of new jobs and the potential of generating revenues from environmental services.

In addition to these sector-based aspects, green economy development in the HoB also requires active participation on the part of local communities and provincial governments. Active participation by local communities could be realized if busi-ness and economic [income-generation] opportunities in the HoB are explored and realized. Moreover, local communities have potential that could be developed. They could serve either as an essential supporting component of green economy in the strategic sectors, or as actors in de-veloping community-based green econ-omy. Meanwhile, sub-national govern-ments, be they district, city or provincial governments, play a very important role in making green economy in the HoB a real-ity by supporting green economy policies, providing a conducive environment for green economy-based investments and other institutional supports.

This report, which describes the imple-mentation strategy for green economy development in HoB, concludes with notes highlighting the constraints and obstacles that the government has to address, as well as concerns over future issues and changes in the administrative division taking place within the HoB, such as the recent creation of the Province of North Kalimantan and the creation of new dis-tricts which will change the landscape of the HoB and affect future policies.

Sustainable Palm Oil) untuk perkebunan kelapa sawit, penerapan pertambangan yang bertanggung jawab, pemanfaatan keanekaragaman hayati untuk produksi “bioprospecting”, pengembangan dan pemanfaatan HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu) dan penerapan sistem dan mekan-isme Pembayaran Jasa Lingkungan (PJL). Khusus untuk PJL, pemerintah pusat perlu mendorong untuk segera disahkan-nya draft Peraturan Pemerintah terkait dengan PJL tersebut sebagaimana diam-anatkan oleh Undang-Undang No 32 tahun 2009. Sektor-sektor strategis seperti dise-butkan di atas juga akan memberikan high impact bagi perekonomian di wilayah HoB dengan memicu pertumbuhan ekonomi berbasis komoditas yang ramah lingkun-gan, penciptaan lapangan kerja baru dan potensi pengembangan penerimaan dari jasa lingkungan.

Disamping aspek sektoral, pengem-bangan ekonomi hijau di wilayah HoB juga memerlukan peran serta aktif dari masyarakat dan pemerintah daerah. Peran aktif masyarakat dapat diwujud-kan jika kesempatan berusaha di bidang ekonomi dapat dikembangkan di wilayah HoB. Potensi peran masyarakat dapat dikembangkan baik sebagai komponen pendukung penting dari ekonomi hijau sektor strategis maupun sebagai pelaku dalam mengembangkan ekonomi hijau berbasis masyarakat. Di sisi lain peran pemerintah daerah baik di tingkat kabu-paten/kota maupun provinsi sangat pent-ing untuk mewujudkan ekonomi hijau di wilayah HoB melalui dukungan kebijakan, iklim investasi yang kondusif, maupun dukungan kelembagaan lainnya.

Laporan strategi implementasi pengem-bangan ekonomi hijau di wilayah HoB ini ditutup pada bagian akhir dengan be-berapa catatan terkait dengan kendala yang harus diatasi oleh pemerintah, dan beberapa hal yang akan terjadi di masa mendatang serta pengembangan kewil-ayahan di kawasan HoB seperti pem-bentukan Provinsi Kalimantan Utara dan kabupaten baru lainnya yang tentu saja akan mengubah landscape HoB beserta konsekuensi kebijakan yang akan ditu-runkannya.


10

DAFTAR SINGKATANAbbreviations

AMDAL: Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

APBD: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Bappeda: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Bappenas : Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

BAU: Business As Usual

BBM: Bahan Bakar Minyak

BKPM: Badan Koordinasi Penanaman Modal

BPS: Badan Pusat Statistik

BUMN PTPN: Badan Usaha Milik Negara PT Perkebunan Nusantara

CDM: Clean Development Mechanism

COP: Conference Of Parties

CPO: Crude Palm Oil

CSR: Corporate Social Responsibility

DAK: Dana Alokasi Khusus

DAS: Daerah Aliran Sungai

DBH: Dana Bagi Hasil

DDPI: Dewan Daerah Perubahan Iklim

DKI: Daerah Khusus Ibukota

DKFE: Delta Kayan Food Estate

DME: Desa Mandiri Energi

DMSI: Dewan Minyak Sawit Indonesia

EBT: Energi Baru dan Terbarukan

EQI: Environment Quality Index

FORCLIME: Forest and Climate Change

FSC: Forest Stewardship Council

GAP: Good Agricultural Practices

GDP: Gross Domestic Product

GGGI: Global Green Growth Institute

GIZ: German International Cooperation

GRK: Gas Rumah Kaca

GW: Giga Watt

Ha: Hektar

HAKI: Hak Atas Kekayaan Intelektual

HCVF: High Conservation Value Forest

HDI: Human Development Index

HDI: Human Development Index

HGU: Hak Guna Usaha

HHBK: Hasil Hutan Bukan Kayu

HKm: Hutan Kemasyarakatan

HoB: Heart of Borneo

11


HTR: Hutan Tanaman Rakyat

ILO: International Labor Organizations

Inpres: Instruksi Presiden

IPM: Integrated Pest Management

IPR: Izin Pertambangan Rakyat

ISPO: Indonesian Sustainable Palm Oil

IUPHHK HA: Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam

IUPHHK HT: Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman

IUPHHK RE: Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem

IUP: Izin Usaha Perkebunan

ITTO: International Timber Trade Organization

ISCC: International Sustainability and Carbon Certification

Kalbar: Kalimantan Barat

Kalsel: Kalimantan Selatan

Kaltara: Kalimantan Utara

Kalteng: Kalimantan Tengah

Kaltim: Kalimantan Timur

Kehati: Kenekaragaman Hayati

KCP: Kaltim Carbon Partnership

KK: Kepala Keluarga

KLH: Kementerian Lingkungan Hidup

KLHS: Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Konreg: Konsultasi Regional

KPHP: Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi

KPHL: Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung

KPHK: Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi

KPI: Key Performance Indicator

KSN: Kawasan Strategis Nasional

KTT: Konferensi Tingkat Tinggi

LEI: Lembaga Ekolabel Indonesia

LSM: Lembaga Swadaya Masyarakat

MAKSI: Masyarakat Kelapa Sawit Indonesia

Migas: Minyak dan gas bumi

MW: Mega Watt

MP3EI: Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia

OECD: Organization for Economic Cooperation and Development

PAD: Pendapatan Asli Daerah

PBS: Perkebunan Besar Swasta

PDB: Produk Domestik Bruto

PDRB: Produk Domestik Regional Bruto


12

PEMDA: Pemerintah Daerah

PERDA: Peraturan Daerah

PES: Payment for Environmental Services

Perpres: Peraturan Presiden

Pergub: Peraturan Gubernur

Perbup: Peraturan Bupati

Permen: Peraturan Menteri

Permenhut: Peraturan Menteri Kehutanan

Permentan: Peraturan Menteri Pertanian

PEFC: Programme for Endorsement of Forest Certification

PHPL: Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

KP: Kuasa Pertambangan

PKP2B: Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara

PKS: Pabrik Kelapa Sawit

PJL: Pembayaran Jasa Lingkungan

PLTA: Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air

PNBP: Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pokjanas: Kelompok Kerja Nasional

PP: Peraturan Pemerintah

PPP: Public Private Partnership

PT: Perseroan Terbatas

PTSP: Pelayanan Terpadu Satu Pintu

RAD GRK: Rencana Aksi Daerah penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

RE: Restorasi Ekosistem

REDD+: Reducing Emission from Deforestation and forest Degradation Plus

RIL: Reduced Impact Logging

RIL-C: Reduced Impact Logging low Carbon emission

RKTN: Rencana Kehutanan Tingkat Nasional

Rp: Rupiah

RPJP: Rencana Pembangunan Jangka Panjang

RPJM: Rencana Pembangunan Jangka Menengah

RPJMN: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

RPJMD: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

RPPLH: Rencana Perlindungan dan Pengeloaan Lingkungan Hidup

RPP: Rancangan Peraturan Pemerintah

RSPO: Rountable Sustainable Palm Oil

RTRW: Rencana Tata Ruang dan Wilayah

SAN: Sustainable Agriculture Network

SDG: Sustainable Development Goal

SVLK: Sistem Verifikasi Legalitas Kayu

13


SFM: Sustainable Forest Management

SRAP REDD+: Strategi dan Rencana Aksi Provinsi REDD+

TBS: Tandan Buah Segar

TNC: The Nature Conservancy

TNKM: Taman Nasional Kayan Mentarang

UKP4: Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan

UNEP: United Nations Environment Programme

UNDP: United Nations Development Programme

UNCTAD: United Nations Conference on Trade and Development

UNFCCC: United Nations Framework Convention on Climate Change

US$: United States Dollar

WWF: World Wide Fund for Nature


14

Kata Pengantar 4

Ringkasan Eksekutif 5

I. PENDAHULUAN 11

1.1 Inisiatif Heart of Borneo 12

1.2 Hubungan antara Ekonomi dan Modal Alam dan Lingkungan 18

II. EKONOMI HIJAU UNTUK HEART OF BORNEO 25

2.1 Apa itu Ekonomi Hijau? 26

2.2 Mengapa Diperlukan Ekonomi Hijau? 31

2.3 Manfaat Kebijakan Berbasis Ekonomi Hijau 36

2.4 Kebijakan dan Instrumen untuk Mendorong Ekonomi Hijau 40

2.4.1 Kebijakan pada Tingkat Nasional 40

2.4.2 Kebijakan pada Tingkat Daerah 44

III. PAKET USULAN KEBIJAKAN EKONOMI HIJAU DI HEART OF BORNEO 49

3.1 Rasionalisasi Kebijakan 50

3.2 Signifikansi Implementasi Deklarasi Heart of Borneo:

Studi Kasus Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah 52

3.3 Usulan Paket Kebijakan Heart of Borneo 59

IV. IMPLEMENTASI SEKTORAL EKONOMI HIJAU DI HoB 69

4.1 Sektor Hasil Hutan Kayu 70

4.2 Sektor Pertambangan 79

4.3 Sektor Kelapa Sawit 81

4.4 Sektor Energi Terbarukan 85

4.5 Sektor Inovatif 88

V. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN EKONOMI PADA HIGH-IMPACT SECTOR 93

5.1 Kontribusi High-Impact Sectors terhadap Perekonomian Kalimantan Timur,

Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah 95

5.2 Degradasi Lingkungan yang Bersumber dari Aktivitas High-Impact Sectors 97

5.3 Implementasi Ekonomi Hijau : High-Impact Sectorss 97

5.4 Alternatif Solusi Rehabilitasi Ekonomi Hijau pada High-Impact Sectors 105

5.5 Indikator Implementasi Penerapan Prinsip-prinsip Ekonomi Hijau 134

VI. STRATEGI IMPLEMENTASI EKONOMI HIJAU DI JANTUNG KALIMANTAN 137

6.1 Implementasi Ekonomi Hijau di Kalimantan 141

6.2 Kalimantan Barat - Penguatan Basis Ekonomi Produktif 153

6.3 Kalimantan Tengah - Agroindustri Minyak Sawit Berkelanjutan 164

6.4 Kalimantan Timur - Tata Ruang, Satu Data Satu Peta 174

6.5 Kalimantan Utara - Jasa Lingkungan dan Lumbung Pangan 186

DAFTAR ISI

15


TABLE OF CONTENTSForeword 4

Exwcutive Summary 7

I. INTRODUCTION 17

1.1 Heart of Borneo Initiative 18

1.2 Relations between the economy, natural capital and the environment 24

II. A GREEN ECONOMY FOR THE HEART OF BORNEO 33

2.1 What is Green Economy? 34

2.2 Why the Green Economy is Needed? 39

2.3 Benefits of Green Economy-Based Policies 46

2.4 Policies and Instruments to Encourage a Green Economy 51

2.4.1 Policies at the National Level 51

2.4.2 Policies at the Regional Level 57

III. PACKAGE OF PROPOSED GREEN ECONOMY POLICIES IN THE HEART OF BORNEO 63

3.1 Rationalization of Policies 64

3.2 Significance of the Implementation of the HoB Declaration:

Case Studies in West Kalimantan, Central Kalimantan and East Kalimantan 66

3.3 Package of Proposed HoB Policies 74

IV. SECTORAL IMPLEMENTATION OF A GREEN ECONOMY IN THE HEART OF BORNEO 85

4.1 Timber Forest Products Sector 86

4.2 Mining Sector 96

4.3 Palm Oil Sector 100

4.4 Renewable Energy Sector 105

4.5 Innovative Sectors 109

V. IMPLEMENTATION OF ECONOMIC POLICIES IN HIGH IMPACT SECTORS 115

5.1 Contribution of High Impact Sectors to the Economy of East Kalimantan,

West Kalimantan, and Central Kalimantan Provinces 117

5.2 Environmental Degradation Caused by the Activities of High Impact Sectors 119

5.3 The Implementation of Green Economy: High-Impact Sectors 120

5.4 Alternative Solutions for Green Economy Rehabilitation on High-Impact Sectors 127

5.5 Indicators for the Implementation of Green Economy Principles 134

VI. GREEN ECONOMY IMPLEMENTATION STRATEGY IN THE HEART OF BORNEO 137

6.1 Green Economy Implementation in Kalimantan 141

6.2 West Kalimantan Barat - Strengthening Productive Economy Base 153

6.3 Central Kalimantan - Sustainable Palm Oil Agro-Industry 164

6.4 East Kalimantan - Spatial Plan, One Data One Map 174

6.5 North Kalimantan - Environmental Services and Food Granaries 186


16

VII. ROLE OF COMMUNITIES IN THE DEVELOPMENT OF A GREEN ECONOMY BASED

SECTOR 195

7.1 Role of Communities in Non-Timber Forest Products Sector 198

7.2 Role of Communities in the Agroforestry Sector 203

7.3 Role of Communities in the Agricultural Sector 206

7.4 Role of the Communities in the Tourism Sector 208

VIII. CONCLUDING REMARK 214

Bibliography 219

VII. PERAN MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN SEKTOR BERBARIS EKONOMI HIJAU

113

7.1 Peran Masyarakat dalam Sektor Hasil Hutan Bukan Kayu 115

7.2 Peran Masyarakat dalam Sektor Agroforestri 118

7.3 Peran Masyarakat dalam Sektor Pertanian 121

7.4 Peran Masyarakat dalam Sektor Pariwisata 123

VIII. CATATAN PENUTUP 126

Daftar Pustaka 130

17


I. PENDAHULUAN

Introduction

17


18

1 Van Paddenburg, A., et al. 2012. Heart of Borneo: Investing in Nature for A Green Economy. WWF HoB Global Initiative, Jakarta.

Pulau Borneo yang terdiri dari Ka-limantan (Indonesia), Sabah dan

Sarawak (Malaysia) dan Brunei Darus-salam, merupakan salah satu pulau terbesar di Asia Tenggara dan pulau terluas ketiga terbesar di dunia dengan luas 726 000 km2. Pulau Borneo juga merupakan pulau yang dibatasi oleh tiga negara sekaligus yakni Brunei Darus-salam, Indonesia dan Malaysia. Di pulau ini, sekitar 30% atau lebih dari 23 juta ha (Tabel 1), merupakan kawasan di pusat atau di tengah Pulau Borneo yang dike-nal sebagai Jantung Kalimantan atau Heart of Borneo (HoB), yang merupakan hutan lintas batas terbesar yang masih tersisa di Asia Tenggara (van Padden-burg et al., 2012)1 .

Tabel 1: Luas kawasan Heart of Borneo (HoB) di tiga negara. Table 1: The size of the Heart of Borneo (HoB) in three countries.

Negara/Country Luas / Width (ha) Persentasi (%)

Indonesia (Total) 16.794.300,78 72,23

Kalimantan Barat / West Kalimantan 4.8892.136,18 21,04

Kalimantan Tengah / Central Kalimantan 3.027.214,72 13,02

Kalimantan Timur / East Kalimantan 8.874.949,88 38,17

Malaysia (Total) 6.031.911,67 25,94

Sarawak 2.139.471,04 9.20

Sabah 3.892.440,63 16,74

Brunei Darussalam (Total) 424.076,66 1,82

HoB (Total) 23.250.289,11 100,00

The Island of Borneo consists of Kalim-antan (Indonesia), Sabah and Sarawak (Malaysia) and Brunei Darussalam. It is one of the largest islands in South-east Asia and the third largest island in the world, covering an area of 726,000 square kilometers. The Island of Borneo is also an island that is shared by three countries, that is, Brunei Darussalam, Indonesia and Malaysia. About 30% of the island’s land mass or more than 23 million hectares (see Table 1) are situated in the center or in the middle of the island and is therefore known as the Heart of Borneo (HoB), which is the largest cross-border forest still remain-ing in Southeast Asia (Van Paddenburg et al., 2012) 1.

1.1

Inisiatif Heart of BorneoHeart of Borneo Initiative

Wilayah HoB dikenal memiliki keaneka-HoB dikenal memiliki keanekaragaman hayati (kehati) yang tinggi dan mewakili sekitar 6% kehati dunia. Menurut van Paddenburg et al. (2012) di wilayah HoB telah ditemukan sekitar 500 spesies

The HoB is known to have high biologi-cal diversity (biodiversity) and accounts for about 6% of the world’s biodiversity. According to van Paddenburg et al. (2012), about 500 new species have been discovered in the HoBo since 1995 (or

Heart of Borneo

Indonesia

Malaysia

Brunei Darussalam

19


baru sejak tahun 1995 (atau ham-pir 3 spesies baru per bulan) dan menjadi hulu dari 14 sungai utama di Kalimantan.

Menyadari akan pentingnya hutan Kalimantan dalam menjaga kehati dan ekosistem global, tiga negara yang berada di Pulau Borneo yakni Brunei Darussalam, Indonesia dan Malaysia mendeklarasikan Heart of Borneo pada tahun 2007. HoB mengedepankan prin-sip kerja sama dalam konservasi hutan dan pengelolaan lahan yang berkelan-jutan serta kesejahteraan masyarakat yang ada di wilayah HoB.

Inisiatitif HoB menyepakati setiap negara berkomitmen untuk mengelola kawasan di jantung Kalimantan masing-masing sebesar 335.000 ha (Brunei Darussalam), 16,8 juta ha (Indonesia) dan 6 juta ha (Malaysia) dengan moto “Three countries, one conservation vision”. Kemudian menetapkan visi bersama un-tuk HoB adalah “Bridging conservations and sustainable development of three countries”.

almost three new species are discov-

ered every month). The sources of 14

major rivers in Kaliman-tan are situated upstream

in the HoB.

Recognizing the important contribution of Kalimantan forests to the mainte-nance of the world’s biodiversity and ecosystems, the three countries in the island of Borneo – Brunei Darussalam, Indonesia and Malaysia – signed the Heart of Borneo Declaration in 2007. The HoB Declaration - a conservation agreement - advocates the principles of cooperation in promoting forest conser-vation, sustainable land management and the welfare of people in the HoB.

Under the HoB initiative, each country is committed to managing the part of the HoB under their respective jurisdictions - 335,000 hectares in Brunei Darus-salam, 16.8 million hectares in Indone-sia and 6 million hectares in Malaysia with the motto of “three countries, one conservation vision”. The shared vision set for the HoB is “Bridging conserva-tions and sustainable development of three countries”.

With one conservation vision and with a view to promote people’s welfare, we will cooperate in ensuring the effective management of forest resources and conservation of a network of protected areas, productive forests and other sustainable land-uses within an area which

the three respective countries will designate as the “Heart of Borneo (HoB).”

(Heart of Borneo Declaration, 2007)


20

Meski HoB memiliki peran yang sangat vital dalam konteks ekosistem regional dan global, sumber daya alam di wilayah ini telah dieksploitasi pada tingkat yang mengkuatirkan. Degradasi lingkun-gan, deforestasi, kehilangan kehati dan perubahan peruntukan lahan merupa-kan ancaman yang riil yang dihadapi wilayah ini. Hal ini terjadi karena pada beberapa dekade ke belakang, pem-bangunan Indonesia lebih menekankan pada pertumbuhan ekonomi dengan

Although the HoB plays a very vital role in the context of regional and global ecosystems, natural resources in this area have been exploited at an alarm-ing rate. Environmental degradation, deforestation, biodiversity loss and land use change are real threats fac-ing the area because in the past few decades, the emphasis of Indonesia’s development has been predominantly placed on economic growth through the exploitation of natural resources such

1. Kawasan HoB sebagai salah satu kawasan konservasi keanekaragaman hayati pen ting di dunia

2. Kawasan HoB sebagai menara air pulau Kalimantan

3. Kawasan HoB sebagai pengatur gas rumah kaca

4. Pusat pengembangan budidaya berba-sis pengelolaan sumberdaya alam yang ramah lingkungan dan berkelanjutan

5. Dukungan sistem prasarana dan sarana ramah lingkungan dalam membuka ke-terisolasian wilayah

6. Penguatan masyarakat adat

7. Kerjasama pengelolaan lingkungan ka-wasan negara

1. [to turn] the HoB [into] one of the impor-tant biodiversity conservation areas in the world

2. [to turn] the HoB [into a center of] water storage and supply for Kalimantan

3. to turn] the HoB [into a] greenhouse gas regulator

4. [to establish] a center for the development of cultivation based on the environmentally friendly and sustainable management of natural resources

5. [to support the establishment of a system/ network of environmentally friendly infrastructures and structures in order to render isolated areas accessible

6. to empower indigenous people

7. [to facilitate] collaboration in the environmental management of State-owned areas

Inisiatif HoB secara spesisifik dibangun dengan tujuh tujuan utama yakni:

The HoB initiative is specifically developed with the following seven main objectives:

© E

rma

/Pho

tovo

ices

Intl

-WW

F/H

oB

20

21


mengeksploitasi hasil dari sumber daya alam seperti tambang dan hutan, tanpa memperhatikan nilai instrinsik dari sumber daya alam dan jasa lingkungan. Nilai-nilai ekosistem dari jasa lingkun-gan dan peran-peran jasa lingkungan dalam memberikan kontribusi ke-pada kesejahteraan masyarakat dalam konteks yang lebih luas, lebih sering diabaikan ketika indikator pembangunan hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi dan gross domestic product/GDP (Produk Domestik Bruto) semata. Pola pembangunan yang tidak berkelan-jutan ini menimbulkan biaya sosial dan ekosistem yang cukup besar bagi masyarakat dan lingkungan. Beberapa dampak yang ditimbulkan di wilayah HoB akibat pembangunan yang tidak berkelanjutan ini antara lain (van Pad-denburg et al., 2012):

• Penurunan layanan dari daerah aliran sungai di wilayah HoB. Wilayah HoB memiliki 29 sungai yang me-nyuplai air untuk kebutuhan rumah tangga dan kegiatan ekonomi lainnya untuk wilayah seluas 54 juta ha. Keru-sakan di wilayah hulu tidak diragukan lagi akan mengganggu layanan jasa ekosistem ini yang berdampak pada kerugian ekonomi yang cukup besar.

as mineral resources/ deposits and forests, without taking into account the intrinsic value of natural resources and environmental services. The values and roles of ecosystems, the environmental services they provide and their contri-bution to people’s welfare in a broader context are often overlooked as develop-ment indicators are measured solely by economic growth and Gross Domestic Product (GDP). This unsustainable development has given rise to quite significant social and ecosystem costs for people and the en-vironment. Some of the adverse impacts afflicted by this unsustainable develop-ment upon the HoB are, among others (van Paddenburg et al., 2012) include:

• Declining services of the watersheds in the HoB: There are 29 rivers in the HoB. The rivers supply water that is used for domestic and economic activities in an area of 54 million hec-tares. Damage in the upstream part of the rivers would undoubtedly disrupt these ecosystem services and cause considerable economic losses.

• Seawater intrusion and declining supply of water: Seawater intrusion and a decline in water supply would

21


22

• Penurunan suplai air dan intrusi air laut. Dampakyang terjadi pada penurunan suplai air dan instrusi air laut akan membebani masyarakat untuk memperoleh suplai air bersih di Kalimantan, baik dalam skala rumah tangga maupun industri.

• Pencemaran air dari industri. Indus-tri kelapa sawit yang tumbuh berkem-bang dengan cepat di Kalimantan menimbulkan penurunan kualitas air akibat penggunaan pestisida, pupuk dan limbah dari pabrik kelapa sawit (PKS).

• Peningkatan terhadap frekuensi banjir. Beberapawilayah di Kalimantan seperti Samarinda lebih sering men-galami banjir seiring dengan makin maraknya kegiatan penambangan di wilayah hulu Sungai Mahakam. Dampak dari banjir yang terjadi pada periode 2008-2009 saja diperkira-kan menelan kerugian sebesar US$ 19 juta (Rp 186,2 milyar), semantara pemerintah daerah telah pula menge-luarkan anggaran sekitar US$ 7 juta (Rp 68,6 milyar) untuk membangun polder untuk mencegah meluasnya banjir di wilayah ini.

• Peningkatan sedimentasi yang tinggi di beberapa sungai di Kalimantan te-lah mengurangi kapasitas angkut dari industri-industri di beberapa wilayah di Kalimantan. Perkiraan kerugian terbatasnya daya angkut ini sekitar US$ 100 juta /tahun, sementara biaya dredging untuk mengurangi sedimen-tasi ini diperkirakan mencapai US$ 11 juta.

• Kegiatan pembukaan ladang dengan cara pembakaran telah sering menyebabkan kebakaran hutan di wilayah Kalimantan selama periode

make it difficult for the public to ob-tain clean water in Kalimantan, both on a household scale and an industrial scale.

• Water pollution caused by industrial discharges. The oil palm plantation industry, which is growing rapidly in Kalimantan, leads to a decrease in water quality due to contamination associated with the use of pesticides, fertilizers and wastes from palm oil milling (due to lack of Milling Certifi-cate of Competency or MCC).

• Increased frequency of flooding: Some areas in Kalimantan, like Samarinda experience floods more frequently as mining activities in the upper reaches of the Mahakam River proliferate and intensify. The floods that occurred in 2008-2009 are esti-mated to have caused a loss of US$ 19 million (USD 186.2 billion). Mean-while, the East Kalimantan provincial government has allocated a budget of approximately US$ 7 million (USD 68.6 billion) to build polders [dikes] to prevent widespread flooding in the region.

• Increased or high sedimentation rate in some rivers in Kalimantan has reduced the capacity of industries for cargo shipping by river transport in some areas of Kalimantan. The losses incurred are estimated at approxi-mately US$ 100 million / year while the cost of dredging to reduce such sedimentation is estimated at US$ 11 million.

• Burnoffs for land clearing purposes triggered forest fires in Kalimantan during 1997-1998, causing economic losses of about US$ 1,012 million. The loss in forest honey production is es-timated at US$ 67,000 to US$ 84,000 per forest honey harvesting group.

23


1997-1998 yang menyebabkan keru-gian ekonomi sekitar US$ 1.012 juta, sementara kerugian produksi dari madu hutan diperkirakan mencapai US$67.000 sampai US$ 84.000 per kelompok.

Dengan berbagai masalah lingkungan dan dampak ekonomi yang ditimbulkan di wilayah HoB tersebut, kebijakan HoB secara umum bertujuan untuk :

1. Mempertahankan kawasan kon-servasi dan hutan lindung.

2. Pengembangan dan pengendalian koridor antar kawasan konservasi.

3. Mempertahankan kawasan resa-pan air di bagian hulu dari 14 sungai penting.

4. Pengembangan prasarana kon-servasi sumberdaya air.

5. Penetapan kawasan penyerapan karbon di kawasan hutan tropis.

6. Pengembangan kebijakan dan mekanis me untuk pengendalian dan pengaturan proses penyerapan dan penyimpanan karbon.

7. Pengembangan budidaya kehu-tanan, pertanian, perkebunan yang berkelanjut an dan pertambangan yang bertanggung jawab.

8. Pengembangan sistem infrastuktur berbasis eko-konstruksi.

9. Penetapan hutan masyarakat adat.

10. Pengembangan pengelolaan ber-sama antar negara berbasis wilayah sungai.

With various environmental issues af-flicting the HoB and the ensuing eco-nomic impacts thereon, the HoB policy is generally aimed at:

1. Maintaining conservation areas and protected forests.

2. Developing and controlling the cor-ridors between protected areas.

3. Maintaining water catchment areas in the upstream part of 14 important rivers.

4. Developing infrastructure for water resources conservation.

5. Determining carbon sequestration areas in tropical forest areas.

6. Developing policies and mecha-nisms for the control and regulation of the process of carbon sequestra-tion and storage.

7. Developing sustainable forestry, ag-riculture, and plantation cultivation as well as responsible mining.

8. Developing infrastructure systems on the basis of eco-construction.

9. Determining indigenous people’s forests.

10. Developing joint management between countries in riparian areas [river basins].

BiayaCost

Faktor Produksi

Production Factor

Barang & jasa Barang & jasaGoods & Services Goods & Services

PenerimaanRevenue

Pengeluaran, KonsumsiConsumption expenses


24

Peran sumber daya alam dan jasa lingkungan sangat penting dalam

menunjang kesejahteraan masyarakat dalam proses pembangunan. Namun demikian, selama beberapa dasa warsa belakangan, sumber daya alam dan jasa lingkungan hanya dilihat semata-mata dari sisi faktor produksi (seperti lahan) untuk menunjang aliran ekonomi dari konsumen dan produsen demikian juga sebaliknya. Paradigma ini yang disebut sebagai “circular flow” dalam ekonomi merupakan paradigma neo-klasik yang cenderung mengabaikan peran sumber daya dan jasa lingkungan dari sisi aspek non-moneter. Seperti terlihat pada Gambar 1 di bawah ini, kegiatan ekono-

Natural resources and environmental services play a very important role

in supporting people’s welfare in the process of development. However, over the past few decades, natural resources and environmental services have been seen as mere production factors (such as land) to support economic flow from consumers to producers and vice versa. This paradigm, which is referred to as the “circular flow” of the economy, is a neo-classical paradigm that tends to ignore the role of natural resources and environmental services in terms of non-monetary aspects. As shown below in Figure 1, economic activities are only seen in terms of market inputs and

1.2 Hubungan antara Ekonomi dan Modal Alam serta Lingkungan

Relations between the Economy, Natural Capital and the Environment

Gambar 1: Circular flow dalam ekonomi

konvensional

Figure 1: Circular flows in a conventional

economy

BISNIS(Produsen)

BUSINESS(Producer)

RUMAH TANGGA(Konsumen)

HOUSEHOLDS(Consumer)

Produsen menjualKonsumen membeli

Producer sellConsumer buy

PASAR OUTPUT

OUTPUT MARKET

Rumah tangga menjualProdusen membeli

Household sellProducer buy

PASAR INPUT

INPUT MARKET

Upah, Sewa

Wage, Rent

Modal, Tenaga kerja, Lahan

Capital, Manpower, Land

25


Dalam konteks makro ekonomi, peran sumber daya alam dan lingkungan mer-upakan “kue” pembangunan yang tidak dimasukan dalam komponen perhitun-gan produk domestik bruto (PDB).

Sebagaimana terlihat pada Gambar 2 “kue” alam (mother nature) merupakan bagian paling mendasar dalam kontri-busi membangun “kue” pembangunan, sementara bagian atas yang tercatat dalam statistik pembangunan adalah kue yang didasarkan pada investasi dan konsumsi baik dari sektor swasta mau-pun publik (pemerintah). Dalam konteks pembangunan di daerah Kalimantan

In a macroeconomic context, natural and environmental resources are treated as a “cake” of development that are not included in the calculation of the compo-nents of gross domestic product (GDP).

As shown in Figure 2, the “cake” of nature (Mother Nature) is the most fun-damental part in the contribution to the building of the development “cake” while the upper part, which is recorded in the statistics of development, is cake based on consumption and investment from both the private and public sectors (gov-ernment). In the context of development in Kalimantan, timber and mining prod-

GNP-monetized1/2 of cakeTop two layers

Non-monetizedProductive 1/2 of cakeLower two layers

GNP “Private” SectorRests on

GNP “Public” SectorRests on

Social CooperativeLove Economy

Rests on

Nature’s layer

“PRIVATE” Sector

“PUBLIC” Sector

“UNDERGROUND” Economy

“LOVE“ Economy

MOTHER NATURE

Gambar 2: Kue Ekonomi Model Henderson Figure 2: Henderson’s Economic Cake

outputs as well as interaction between businesses and households. Natural resources are only treated as external factors that are not considered as one of the capitals in an economic process that has values other than merely the price of commodities produced from natural sources.

mi hanya terlihat dari aspek pasar input dan output serta interaksi antara pelaku usaha dan rumah tangga. Faktor sum-ber daya alam hanyalah faktor eksogen (eksternal) yang tidak dipertimbangkan sama sekali sebagai salah satu modal dalam proses ekonomi yang memiliki nilai-nilai lain di luar harga komoditas yang dihasilkan dari sumber daya alam.


26

misalnya, hasil kayu dan tambang serta belanja pemerintah untuk menangani banjir dan kebakaran hutan merupakan kue lapisan atas yang akan memberikan kontribusi dalam ekonomi di HoB. Pan-dangan seperti ini akan menimbulkan fenomena yang disebut sebagai “broken window fallacy” dimana semakin ban-yak bencana alam semakin baik untuk pertumbuhan ekonomi. Hal ini tentu saja bertentangan dengan prinsip pemban-gunan yang berkelanjutan dimana bukan saja aspek ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang perlu diperhatikan namun juga keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan itu sendiri untuk menyuplai barang dan jasa bagi kegia-tan ekonomi.

Pandangan seperti ini perlu diubah yakni dengan menghubungkan kembali peran modal alam dalam konteks keg-iatan ekonomi. Interaksi antara modal alam dan proses ekonomi ini secara dia-gramatik dapat dilihat pada Gambar 3.

ucts as well as government spending on floods and forest fires constitute the top layers of the cake that contribute to the economies within the HoB. This view leads to a phenomenon known as the “broken window fallacy” which falsely believes that the more natural disasters there are, the better it is for economic growth. Of course, this is contrary to the principles of sustainable development in which needs to be considered are not only economic and social welfare, but also the sustainability of natural and environmental resources in order to supply goods and services for economic activities.

This view needs to be changed by recon-necting the role of natural capital in the context of economic activity. Interaction between natural capital and economic process is shown in Figure 3.

2 Fauzi, A. 2009. Rethinking Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam Indonesia. Orange Book, IPB Press, Bogor.

Economy SystemPollution

Preference

Degradation

Carrying Capacity

Output

Environmental Quality

Extraction

Environment System

Social System

Gambar3: Hubungan Antara Sistem Lingkungan Dengan Sistem Ekonomi (Fauzi, 2009)2 Figure 3: Relation between environmental and economic systems (Fauzi, 2009)2

27


© Saliah /Photovoices Intl-WWF/HoB

Sebagaimana terlihat pada Gambar 3, dengan memasukan sistem lingkungan ke dalam sistem ekonomi dan sosial, maka nampak adanya umpan balik (feed back) dari sistem lingkungan ke dalam sistem ekonomi dan sosial. Sistem lingkungan bukan hanya memberikan barang dan jasa bagi ekonomi dalam bentuk ekstraksi yang dihasilkan, na-mun juga memberikan manfaat sosial yang tidak termoneterisasi ke sistem sosial melalui perbaikan kualitas ling-kungan. Di sisi lain dalam sistem kon-vensional, daya dukung degradasi, serta pecemaran yang merupakan interaksi antara sistem lingkungan dengan sistem ekonomi tidak dimasukan dalam model konvensional. Hal ini disebabkan karena dalam pandangan konvensional diasum-sikan bahwa alam memiliki kemampuan

As shown in Figure 3, by incorporating environmental systems into social and economic systems, feedback from the environmental systems in the economic and social systems becomes apparent.Environmental systems not only provide goods and services for the economy in the form of benefits, but also social benefits through the improvement of environmental quality.

In a conventional model, the limit of the earth’s carrying capacity to absorb degradation and pollution which involves interactions between environmental and economic systems, is not included because the conventional view assumes that the universe has an unlimited abil-ity to support economic activities - and also - an equally unlimited ability to take


28

tidak terbatas dalam mendukung keg-iatan ekonomi, serta kemampuan yang tidak terbatas pula dalam menyerap degradasi dan pencemaran yang dihasil-kan. Asumsi ini tentu saja sangat absurd karena adanya respon negatif dari alam seperti banjir, erosi, perubahan iklim dan bencana alam lainnya adalah bukti dari keterbatasan daya dukung dan daya serap dari alam tersebut. Di sisi lain kualitas lingkungan yang baik bukan saja memberikan aliran barang dan jasa yang kontinyu terhadap ekonomi na-mun juga berkontribusi positif terhadap sistem sosial seperti perbaikan keseha-tan, udara yang bersih, keindahan dan sebagainya.

Kesulitan memasukkan aspek lingkun-gan ke dalam sistem ekonomi selama ini adalah karena banyak aspek lingkun-gan tidak dapat dinilai secara ekonomi (unpriced), dan sehingga terjadi den-gan apa yang disebut kegagalan pasar terhadap nilai-nilai lingkungan dimana pada berbagai hasil penelitian nilainya jauh lebih besar dari produk-produk yang dihasilkan dari sumber daya alam. Kondisi ini cenderung akan lebih besar merusak lingkungan daripada apabila kita dapat menilai lingkungan dan me-masukkannya dalam sistem ekonomi. Sistem ekonomi saat ini terus diperbaiki dari waktu ke waktu dan sejalan dengan perkembangan isu perubahan iklim dan pembangunan ekonomi berkelanjutan, aspek lingkungan ini diupayakan un-tuk dapat dinilai dan dijadikan insentif pembangunan melalui pengembangan pasar jasa lingkungan (Payment for En-vironmental Services/PES), wisata, pasar karbon atau pemberian insentif pada kebijakan-kebijakan pengurangan emisi GRK melalui Mekanisme Pembangunan Bersih/MPB (CDM), skema REDD+ dan lain-lain. Dengan demikian, menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan dalam memanfaatkan sumber daya alam untuk pertumbuhan ekomomi dapat berjalan bersamaan.

environmental degradation and pollution generated by the economic activities. This assumption is of course absurd because the negative response of nature against environmental degradation and pollution - such as floods, erosion, climate change and other natural dis-asters - are evidence of the limitation of nature’s carrying capacity. On the other hand, good environmental quality pro-vides not only a continuous flow of goods and services for the economy but also contributes positively to social systems such as improved health, clean air, a beautiful environment and so on.

It is difficult to incorporate environmen-tal aspects into the economic system because many aspects of the environ-ment cannot be assessed economically, thus resulting in the so-called failure of the market to understand and capture the (financial and economic) value of the environment which, as various research findings have shown, is much greater than that of the produce and products that can be extracted from natural re-sources. If we are not able to financially and economically assess the different aspects of the environment and put them into the economic system, then the environmen has little value. In line with issues of climate change and sustaina-ble economic development, efforts have been made to enable environmental aspects to be assessed and used as de-velopment incentives ranging from the development of a market for environ-

“ ... perlakuan yang baik terhadap sumberdaya alam dan lingkungan akan berdampak positif pada sistem ekonomi dan sosial dan akan memberikan umpan balik positif pada sistem lingkungan.”

“ ...a good treatment to natural resources and environment will have positive impact on the economic and social systems and will give positive feedback on the environmental system.”

29


Hasil studi United Nations Environment Programme (UNEP) telah memperlihat-kan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat ditingkatkan dari kegiatan konservasi dan pengelolaan berkelanjutan dari sumber daya alam, melalui peningka-tan produktivitas dan pengembangan ekonomi jasa lingkungan seperti wisata dan lainnya (UNEP, 2011). Dengan meli-hat pada diagram di atas, nampak terli-hat bahwa perlakuan yang baik terhadap sumber daya alam dan lingkungan akan berdampak positif pada sistem ekonomi dan sosial dan akan memberikan umpan balik positif pada sistem lingkungan. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk memperbaiki interaksi alam dan ekonomi serta sosial tersebut, khu-susnya dalam konteks HoB. Investasi yang baik pada sumber daya alam dan lingkungan (modal alam), baik dalam bentuk perlindungan ekosistem mau-pun pengelolaan jasa lingkungan yang baik (good management of environmental services) tidak hanya akan meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian dan kesejahteraan namun juga akan meng-hasilkan investasi pada modal alam yang lebih berkelanjutan di masa men-datang. Dalam konteks pembangunan di wilayah HoB, investasi pada modal alam dalam bentuk perlindungan dan pengelolaan yang baik, bisa dilakukan dengan menetapkan areal perlindungan maupun areal pengelolaan produktif yang baik pada daerah konsesi, serta pengakuan atas hak-hak masyarakat tradisional dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan mereka.

Selain sisi investasi, peningkatan kualitas lingkungan dapat dilakukan dengan cara mengurangi tekanan pada lingkungan (panah yang mengarah ke sistem lingkungan) sehingga degra-dasi lingkungan akan berkurang dan dengan demikian jasa lingkungan yang memberi manfaat ekonomi dan sosial kepada sistem ekonomi dan sosial akan bertambah. Pengurangan tekanan pada sistem alam ini dapat dilakukan dengan

mental services (Payment for Environ-mental Services / PES) such as tourism, carbon markets or incentive payments, to policies for reducing greenhouse gas (GHG) emissions through the Clean Development Mechanism (CDM), REDD+ and other schemes. Thus, maintaining and improving the quality of the environ-ment can go hand in hand with utilizing natural resources for economic growth.

A study of the United Nations Environ-ment Programme (UNEP) has shown that it is possible to foster economic growth through conservation and sustainable management of natural resources by exploring, developing and realizing the economic potential of envi-ronmental services and increasing their revenue-generating capabilities and the associated payments for environmental services such as from tourism and other related services (UNEP, 2011).

By looking at Figure 3, it seems appar-ent that a good treatment of natural resources and the environment will have a positive impact on economic and social systems and will provide positive feedback to the environmental system. There are several ways to improve inter-actions between nature and the envi-ronment on the one hand and economic and social systems on the other hand, especially in the context of the HoB. A good investment in natural resources and the environment (natural capital), in the form of both ecosystem protection and good management of environmen-tal services, will not only increase the contribution to the economy and well-being, but will also lead to more sus-tainable investment in natural capital in the future. As far as development in the HoB is concerned, investment in natural capital in the form of good protection and management of ecosystems and en-vironmental services can be made by of-ficially designating protected areas and distinguished from productive manage-ment areas within concession areas, as


30

menerapkan pola-pola pertanian yang berkelanjutan (sustainable agriculture), pertambangan yang ramah lingkun-gan (green mining) dan pengembangan ekonomi yang berbasis keanekaraga-man hayati (biodiversity based economy).

Cara lain untuk membuat interaksi sistem modal alam dan ekonomi lebih berkelanjutan adalah dengan men-erapkan prinsip-prinsip ekonomi hijau pada sektor ekonomi, khususnya sektor yang memberikan dampak besar pada kesejahteraan masyarakat. Dengan mengembangkan beberapa mekanisme insentif pada industri kehutanan yang berkelanjutan misalnya, maka selain tekanan terhadap lingkungan yang akan berkurang, juga akan menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih berkelanju-tan pada sektor industri sendiri. Pem-berian insentif pada community based economy juga akan membantu menghi-jaukan ekonomi pada skala yang lebih kecil dan sekaligus juga mengurangi tekanan pada modal alam dan lingkun-gan. Demikian juga dengan penerapan teknologi yang dapat memperbaiki sistem pemanfaatan sumber daya alam kepada sistem yang berdampak rendah emisi dan lebih efisien.

Mekanisme terakhir yang juga mem-bantu mengembangkan ekonomi dan modal alam yang berkelanjutan adalah dengan mengembangkan atau memicu sektor finansial untuk mengembang-kan ekosistem yang lebih sehat melalui green financing dan reformasi di sektor fiskal yang lebih mengedepankan pada investasi yang ramah lingkungan. Me-kanisme ini juga perlu didukung dengan kelembagaan yang kuat yang memiliki misi yang jelas terkait dengan pengem-bangan investasi hijau di sektor-sektor hulu dan hilir.

well as recognizing the rights of tradi-tional communities to manage their own natural resources and environment.

In addition to investment, improvements in the quality of the environment can be made by reducing the pressure on the environment so that environmental deg-radation will be reduced and the envi-ronmental services that provide eco-nomic and social benefits to social and economic systems will increase. Reduc-ing pressure on these natural systems can be done by applying the principles of sustainable agriculture, environmental-ly-friendly mining (green mining) and a biodiversity-based economy.

Another way to make the interaction of natural capital and economic systems more sustainable is to apply the prin-ciples of green economy in economic sectors, particularly in sectors that have a major impact on people’s welfare. For example, by developing incentive mechanisms for the sustainable forestry industry, the pressure on the environ-ment will be reduced and this will also result in more sustainable economic benefits to the industry itself.

Providing incentives to a community-based economy will also help greening the economy on a smaller scale and at the same time reducing pressure on natural capital and the environment. The same holds true for the application of technologies that are capable of making the extraction of natural resources more efficient, with low carbon emissions. The last mechanism, which would also help develop the economy and natural capital sustainably, is to stimulate or trigger the financial sector to help develop a health-ier ecosystem through green financing and fiscal sector reforms that put more priority on environmentally friendly in-vestments. This mechanism also needs to be supported by strong institutions whose mission is clearly associated with the development of green investments in both upstream and downstream sectors.

31


© R

odia

h /P

hoto

voic

es In

tl-W

WF/

HoB

© R

odia

h /P

hoto

voic

es In

tl-W

WF/

HoB


32

33


II. EKONOMI HIJAU

UNTUK HEART OF BORNEO

A Green Economy for The Heart of Borneo

33


34

2.1 Apa itu Ekonomi Hijau?

What is Green Economy?

Ekonomi hijau sebenarnya bukan merupakan sebuah paradigma baru

namun merupakan kristalisasi proses terhadap pencarian rumusan tentang pengukuran pembangunan berkelan-jutan. Sejak Rio Summit yang pertama pada tahun 1992, konsep pembangunan berkelanjutan telah menjadi kesepa-katan internasional untuk menginte-grasikan aspek pembangunan antara ekonomi, sosial dan lingkungan. Namun demikian, selama kurun waktu dua puluh tahun tersebut aspek lingkungan tidak terlalu mendapat perhatian yang penuh dibanding dengan aspek ekonomi dan sosial. Paradigma pertumbuhan (growth oriented) tetap menjadi prima-dona selama dua dasa warsa terakhir. Setiap negara berusaha menjadikan pertumbuhan ekonomi sebagai acuan pembangunan. Di sisi sosial, Human De-velopment Index (HDI) paling tidak telah digunakan sebagai proxy bagi penguku-ran kemajuan pembangunan di bidang sosial. Di sisi lain, aspek lingkungan seperti indeks kualitas lingkungan hidup (Environment Quality Index) masih meru-pakan indikator parsial yang bersifat voluntary bagi setiap negara. Kebutuhan integrasi aspek pembangunan yang ter-ukur ini yang kemudian mengerucut ke dalam paradigma ekonomi hijau.

Ekonomi hijau sendiri telah berevo-lusi cukup lama, bahkan filsuf Yunani, Zeno (332- 263 SM) menyatakan bahwa “kemakmuran bukan diukur dari pen-guasaan atas sumber daya alam, namun lebih kepada kebijakan pemanfaatan-nya”. Prinsip ini kemudian didengungkan kembali oleh American Conservation Movement (ACM), Kenneth Boulding, Club of Rome dan sebagainya. Dari sisi

Green economy is actually not a new paradigm but a crystallization of

the process of looking for formulas for measuring sustainable development. Since the first Rio Summit in 1992, the concept of sustainable development has been internationally agreed. The concept integrates different aspects of develop-ment (such as economic, social and en-vironmental aspects). Ironically, twenty years after Rio, environmental aspects are still not fully considered, compared to economic and social aspects. Growth-oriented paradigm has remained the the foundation of development over the last two decades. Each country has been using economic growth as a barometer for their development. On the social side, the Human Development Index (HDI) has been used at least as a proxy for measuring progress in the field of social development. On the other hand, environmental aspects such as the ones measured and reflected in the Environ-ment Quality Index are still considered as partial indicators whose adoption is voluntary and left to the discretion of each country. It is this need for the integration of measurable aspects of development that finally culminates in the paradigm of green economy.

Green economy itself has had a long evolution. The Greek philosopher Zeno of Citium (332- 263 BC) stated that “prosperity is not measured by the con-trol over natural resources but by the policy that governs their utilization [ex-traction]”. This principle was echoed by the American Conservation Movement (ACM), economist and interdisciplinary philosopher Kenneth Boulding, the Club of Rome and so on. From the aspect of

35


aspek teori ekonomi pembangunan pun, ekonom Harvard (yang kemudian pindah ke Vanderbilt), yang sangat bril-ian bernama Nicolas Geogerscu-Rogen tahun 1960an mengeluarkan Magnum Opus-nya yang bertajuk The Entropy Law and the Economic Process, telah mengin-gatkan akan pentingnya pembangunan ekonomi yang harus mengikuti kadiah hukum alam (hukum entropy), dimana chaos merupakan ciri alam sehingga pemban-gunan yang tidak bercirikan hukum alam cenderung akan mengarah ke ketidakteraturan (chaos). Belakangan pemikiran Nicolas Goergecu-Rogen ini kembali menjadi pijakan bagi pembangunan berbasis lingkungan termasuk diantaranya “Ekonomi Hijau” yang kita kenal saat ini.

Kristalisasi ke arah ekonomi hijau mun-cul pada tahun 1989 ketika para ekonom lingkungan terkemuka yakni Edward Barbier, David Pearce dan Markandya meliris laporan kepada Pemerintah Inggris dengan judul “Blueprint for a Green Ecoonoy”. Blueprint pertama ini kemudian diikuti dengan blueprint ke dua berjudul “Greening the World Econ-omy” dan blueprint yang ketiga dengan judul “Measuring Sustainable Develop-ment”. Konsep yang dikemukakan dalam blueprint ini relatif belum mendapat respon global ketika itu, karena perha-tian terhadap ekonomi dan lingkungan belum mengemuka secara signifikan pada periode tersebut.

Timbulnya berbagai krisis ekonomi global dan menguatnya isu perubahan iklim pada awal tahun 2000an, me-nyebabkan dunia kembali menengok alternatif pembangunan yang selama ini diabaikan yakni pembangunan yang ramah terhadap sumber daya alam dan lingkungan sebagaimana telah diden-

economic development theory, a very brilliant Harvard University economist Nicolas Geogerscu-Roegen (1906-1994) who later moved to Vanderbilt University and who was best known for his 1971 Magnum Opus titled The Entropy Law and the Economic Process reminded us that

economic development should follow natural law (the

law of entropy) where chaos is a natural

characteristic [observable in many natural systems, such as weather and climate]. So, develop-

ment that does not follow

natural law will likely lead to chaos.

Recently, the thinking of Nicolas Geogerscu-Roegen

has made a comeback and is being used as a foundation for environment-based development including the “green economy” as we know it today.

Crystallization towards green economy emerged in 1989 when leading environ-mental economists Edward Barbier, David Pearce and Markandya released a report addressed to the British Gov-ernment with the title “Blueprint for a Green Economy”. This first blueprint was followed by a second, “Greening the World Economy” and the third entitled “Measuring Sustainable Development”. At the time the concepts introduced in these blueprints received relatively little attention as few serious concerns had been raised about the negative effects of economic growth on the environment. The emergence of various global eco-nomic crises and the proliferation of climate change issues in the early 2000s prompted a revisiting of a development alternative (touted since the 1960s) that has thus far been neglected, that is, development that is friendly to the

“kemakmuran bukan diukur dari penguasaan atas

sumberdaya alam, namun lebih kepada kebijakan pemanfaatannya”

Zeno (332 - 263 SM)

“Prosperity is not measured from the control of natural resources, but rather

the utilization policy” Zeno (332 - 263 BC)


36

gungkan sejak tahun 1960an. Timbulnya krisis ekonomi dan finansial serta se-makin masifnya kerusakan lingkungan dan dirasakannya dampak dari peru-bahan iklim karena kegiatan ekonomi, telah menempatkan konsep ekonomi hijau dalam agenda pembangunan kem-bali. Pada tahun 2008, badan lingkungan PBB yaitu UNEP merilis Green Economy Initiative untuk mendukung kebijakan terkait dengan investasi dan inter-nalisasi biaya lingkungan. Pengarus-utamaan (mainstreaming) ekonomi hijau kemudian makin menjadi global ketika badan-badan dunia lain seperti Or-ganization for Economic Co-operation and Development (OECD), International Labor Organization (ILO), United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), masing-masing mengem-bangkan konsep green growth, green jobs dan green industries. Konsep ekonomi hijau kemudian lebih dimatangkan dan dideklarasikan sebagai sebuah gerakan ekonomi baru pada pertemuan UNEP Global Ministerial Environmental Forum di Nusa Dua - Bali pada bulan Febru-ari 2010. Pada deklarasi ini diyakini bahwa ekonomi hijau dapat menjawab tantangan dan peluang pembangunan ekonomi saat ini, yang menguntung-kan semua bangsa. Perjalanan ke arah ekonomi hijau kemudian lebih diperkuat lagi dengan munculnya Resolusi PBB Nomor 64/236 yang dihasilkan pada bulan Maret 2010, dimana disepakati bahwa ekonomi hijau dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan pen-gentasan kemiskinan dijadikan tema khusus dalam pertemuan Earth Summit di Rio de Janeiro – Brazil pada tahun 2012 yang dikenal dengan Pertemuan Rio+20.

Dalam konteks definisi, memang tidak ada definisi yang universal tentang ekonomi hijau. Namun sebagai acuan, umumnya digunakan definisi yang dikembangkan oleh UNEP yang men-definisikan ekonomi hijau sebagai “one that results in improved human wellbeing

environment and natural resources. The onset of economic and financial crises and the increasingly massive damage economic development inflicts on the environment with the negative effects of climate change due to economic activi-ties has put the green economy concept back on the development agenda.

In 2008, the United Nations Environmen-tal Programme (UNEP) released Green Economy Initiative to support policies associated with investments and inter-nalization of environmental costs. The mainstreaming of green economy is increasingly becoming global as other international bodies such as the Organi-zation for Economic Co-operation and Development (OECD), the International Labour Organisation (ILO), United Na-tions Conference on Trade and Develop-ment (UNCTAD) respectively developed the concept of green growth, green jobs and green industries. The green economy concept was declared as a new economic movement at the UNEP Global Ministerial Environmental Forum in Nusa Dua, Bali in February 2010. With this declaration, it is believed that the green economy would be able to address the challenges and opportunities of today’s economic development to benefit all nations.

The adoption of green economy was fur-ther reinforced with the issuance of UN Resolution No. 64/ 236 in March 2010 whereby it was agreed to have green economy in the context of sustainable development and poverty alleviation as a

“ Ekonomi hijau merupakan kristalisasi proses terhadap pencarian rumusan tentang pengukuran pembangunan berkelanjutan. ”

“ The green economy is culmination of a process

seeking a formula to measure sustainable development. ”

37


and social equity, while significantly reduc-ing environmental risks and ecological scarcities. It is low carbon, resource effi-cient, and socially inclusive” (UNEP, 2011)3. Definisi UNEP ini menekankan pentingn-ya efisiensi dalam penggunaan sumber daya alam, pengurangan risiko ekolo-gis, ekonomi yang rendah karbon dan mampu mengurangi kemiskinan. Dalam konteks Indonesia, Delegasi Indonesia pada pertemuan Global Ministerial Forum di Bali mengusulkan pengertian yang relatif sama, namun menekankan pada

special theme during the Earth Summit in Rio de Janeiro, Brazil, in 2012, known as the Rio+20 Summit.

There is no universal definition for green economy, however the definition that is commonly used is one developed by the UNEP which defines green economy as “one that results in improved human well-being and social equity, while significantly reducing environmental risks and ecologi-cal scarcities. It is low carbon, resource-efficient, and socially inclusive” (UNEP, 2011)3. This UNEP definition emphasizes the importance of efficiency in the use of natural energy sources, reduction of ecological risks, low-carbon economy and poverty reduction. At the meeting of the Global Ministerial Forum in Bali, the Indonesian delegation proposed a

3 NEP. 2011. Towards a Green Economy: Pathway to Sustainable Development and Poverty Eradication. A Synthesis for Policy Makers. UNEP. France

greeneconomy

Internalizing the cost of

natural resource depletion

Efforts to alleviate poverty

Ensuring sustainable economic

growth

Creating decent

jobs

© Aprianus /Photovoices Intl-WWF/HoB


38

pengurangan kemiskinan dan internal-isasi biaya lingkungan. Definisi ekonomi hijau menurut Indonesia adalah:

Posisi Indonesia terkait dengan ekonomi hijau menekankan pula pada aspek internalisasi biaya lingkungan karena sesuai dengan Undang-Undang No 32 tahun 2009 tentang Pengeloaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, dimana Indonesia memiliki instrumen untuk mengendalikan lingkungan melalui penggunaan instrumen ekonomi seperti instrumen fiskal dan instrumen per-encanaan lainnya untuk menginternal-isasi biaya lingkungan. Indonesia juga menekankan pentingnya ekonomi hijau yang inklusif dengan memperhatikan aspek pengentasan kemiskinan. Dengan demikian, ekonomi hijau tidak diposisi-kan untuk mengerem laju pertumbuhan ekonomi, namun bagaimana pertumbu-han ekonomi tersebut sejalan dengan perlindungan lingkungan dan dapat menciptakan pertumbuhan-pertumbu-han baru melalui pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi kemiskinan.

Berbagai organisasi atau kelompok-kelompok ekonom mempunyai defin-isi yang dikembangkan berdasarkan pemahaman dan “mazhab” yang dianut masing-masing, akan tetapi susbtansin-ya tetap mencakup definisi sebagaimana yang dianut oleh UNEP. Kebanyakan negara juga mengadopsi defenisi UNEP dengan penekanan pada beberapa aspek sesuai dengan strategi pemban-gunan masing-masing seperti halnya Indonesia dengan memasukan “upaya pengentasan kemiskinan” dan “pen-ciptaan lapangan kerja”. Oleh karena itu di dalam tulisan ini pemahaman konsep ekonomi hijau menggunakan definisi UNEP dan menjadi referensi yang diacu selanjutnya.

relatively similar definition but with an added emphasis on poverty reduction and environmental cost internalization:

Indonesia’s position on green economy emphasizes aspects of the internaliza-tion of environmental costs in accord-ance with Law No. 32 of 2009 on the Protection and Management of the En-vironment. The law provides economic instruments to control the environment such as fiscal instruments and other planning instruments to internalize environmental costs. Indonesia also stressed the importance of inclusive green economy by focusing on poverty alleviation. Thus, green economy is not positioned to put the brakes on eco-nomic growth but to bring economic growth into alignment with environmen-tal protection and create new growth through the utilization of natural and en-vironmental resources that would lead to employment creation and poverty reduction.

Different organizations and groups of economists have their own definitions of green economy that were developed on different understandings and “schools of thought.” Yet the substance of these varied definitions still captures the definition adopted by the UNEP. Most countries have also adopted the UNEP’s definition of green economy by empha-sizing some aspects according to their respective development strategies, as Indonesia has done by incorporating “poverty alleviation” and “job crea-tion” measures. Therefore the concept of green economy as presented in this paper is understood to be the UNEP definition, which is used hereinafter.

“a development paradigm that based on resource efficiency approach with strong empha-sizes on internalizing cost of natural resource depletion on environmental degradation,

efforts on alleviate the poverty, creating decent jobs, and ensuring sustainable economic growth” (Indonesian Delegation/DELRI, UNEP 11th G SS, February, 2010)”

39


Dalam lebih dari dua dekade terakhir isu perubahan iklim banyak mem-

pengaruhi politik dan ekonomi suatu negara, dan selalu menjadi topik hangat bahasan dalam pertemuan tahunan para pihak (Conference of Parties/COP) di United Nations Frameworks Confer-ence of Climate Change (UNFCCC) karena keputusan konferensi tahunan ini akan mempengaruhi kebijakan lingkun-gan dan ekonomi negara-negara yang terlibat. Pendekatan ekonomi hijau menjadi pilihan strategi pembangu-nan ekonomi karena sejalan dengan prinsip-prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goal/SDG). Ekonomi hijau dipandang dapat mengurangi kekuatiran dampak perubahan iklim dibandingkan apabila sistem ekonomi berjalan seperti biasa (Business As Usual/BAU). Diyakini oleh banyak pakar bahwa dampak perubahan iklim dari aktivitas yang mendukung sistem ekonomi saat ini akan mempen-garuhi Gross Domestic Product (GDP) negara-negara di dunia di masa yang akan datang.

Biaya untuk menjaga stabilisasi Gas Rumah Kaca (GRK) pada tingkat yang tidak memperburuk dampak perubahan iklim diperkirakan mencapai antara 4% dan sampai minus 2% dari GDP atau perkiraan rataan 1%. Pada pihak lain bahwa jika dunia gagal mengurangi emisi GRK maka biaya ekonomi yang harus dibayar jauh lebih besar dan diperkirakan dapat mencapai setara dengan 5-20% dari GDP setiap tahun. Artinya bahwa biaya yang diperlukan un-tuk menjaga lingkungan dan mencegah terjadinya dampak perubahan iklim jauh

In the last two decades climate change issues have affected many country’s

political and economic decisions and have always been a hot topic of discus-sion at the annual meeting of the Con-ference of Parties (COP) at the United Nations Frameworks Conference on Cli-mate Change (UNFCCC) as resolutions at this annual conference will affect the environmental and economic policies of the countries that are party to it.

The green economy approach is chosen for economic development strategies because it is in line with the principles of Sustainable Development Goals (SDG). Green economy is seen as a means to alleviate concerns over the negative ef-fects of climate change which would not be the case if the current economic sys-tems remain at work and continue un-changed (business as usual/BAU). Many experts believe that climate change impacts from activities that support the current [brown] economic systems will affect the Gross Domestic Product (GDP) of the world’s economies in the future.

The cost to keep greenhouse gas (GHG) emissions at a level that does not worsen the impacts of climate change is estimated at between 4% and minus 2% of the GDP, an average of 1%. On the oth-er hand, if the world fails to reduce GHG emissions, the economic costs to be paid would be much greater and is expected to reach the equivalent of 5-20% of GDP annually. This means that the costs required to protect the environment and prevent the negative effects of climate change would be much greater when nothing is done to prevent damage to the

2.2 Mengapa Diperlukan Ekonomi Hijau?

Why the Green Economy is Needed?


40

lebih besar dibandingkan apabila tidak melakukan sesuatu mencegah terjadin-ya kerusakan lingkungan atau terjadinya peningkatan GRK dalam jangka panjang (Stern, 2007). Oleh karena itu para pakar sepakat untuk mencari sistem ekonomi yang dapat pengakomodasikan kedua hal yaitu ekonomi dan lingkungan/pe-rubahan iklim, sebagaimana perkem-bangan yang diuraikan di atas.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, selama ini kemajuan pembangunan se-cara konvensional diukur dengan Produk Domestik Bruto (PDB) dan PDB per kapi-ta. Namun PDB sendiri telah lama diakui memiliki kelemahan mendasar karena gagalnya memasukan biaya lingkungan dan sosial yang timbul akibat pemban-gunan itu sendiri. Selain itu penggunaan PDB hanya mengukur salah satu dari tiga aspek pembangunan berkelanjutan, padahal dalam konteks pembangunan berkelanjutan, selain aspek ekonomi, aspek sosial dan lingkungan juga harus mendapat porsi yang sama. Namun hal ini sering tidak sejalan. Dalam konteks pembangunan di Indonesia misalnya, ketiga indikator tersebut sering tidak selaras. Gambar 4 memperlihatkan peringkat pembangunan provinsi yang diukur dari Produk Domestik Regional Bruto/PDRB (ekonomi), Indeks Pem-

environment or an increase in green-house gases in the long term (Stern, 2007). Therefore, experts agreed to seek an economic system that is capable of accommodating both economic pursuits and environmental / climate change concerns, as previously described.

As noted above, so far the progress of development is conventionally measured

by Gross Domestic Product (GDP) and GDP per capita. But it has long been recognized that GDP has a fundamental weaknesses because of its failure to include environmental and social costs arising from development. In other words, GDP only measures economic performance, which is one of the three aspects of sustainable development, and ignores social and environmental aspects, which should be afforded the same importance in the equation. In fact economic growth and prosperity is often pursued at the expense of other aspects. In Indonesia for example, the three aspects (measured by their respective indicators) are often not aligned. Figure 4 shows the ranking of selected Indo-nesian provinces as measured by the Gross Domestic Product (PDRB) which represents the economic aspect, the Human Development Index (IPM), which

4 Fauzi, A. 2012. Greening MP3EI. Bahan presentasi Greening MP3EI, 14 Desember 2012

Sumber: Fauzi, 2012 4 / Source: Fauzi, 2012 4

DKI Jakarta

Jawa Timur

Rangking PDRB/ RGDP Rank Rangking IPM/ HDI Rank Rangking IKLH/ EQI Rank

Jawa Tengah

Jawa Barat

Riau

Papua

KalimantanTimur

Jambi

SulawesiSelatan

Yogyakarta

KalimantanBarat

Maluku Utara

Sumatera Barat

Lampung

Nusa Tenggara

Barat

Sulawesi Tengah

Bali

35

30

25

20

15

10

5

0

Gambar 4: Indikator pembangunan daerah Indonesia tahun 2010Figure 4: Indonesia provincial development indicators of 2010

41


bangunan Manusia (IPM) yang mewakili aspek sosial dan Indeks Kualitas Ling-kungan Hidup mewakili aspek ling-kungan hidup. Dari Gambar 5 terlihat bahwa provinsi yang memiliki kemajuan ekonomi dan sosial yang tinggi belum tentu memiliki peringkat lingkungan yang baik. Sebagai contoh DKI Jakarta dengan PDRB dan IPM tertinggi ternyata memiliki skor kualitas lingkungan yang rendah. Sebaliknya Maluku Utara mis-alnya ranking PDRB dan IPM-nya relatif rendah namun memiliki indeks kualitas lingkungan yang tinggi. Hal ini menun-jukkan bahwa belum konsistennya satu indikator pembangunan dengan indika-tor pembangunan lainnya. Selain itu pencapaian pertumbuhan ekonomi juga harus dibayar dengan biaya lingkungan yang ditunjukkan dengan indeks kualitas lingkungan yang rendah.

represents the social aspect, and the Environment Quality Index (IKLH) which represents the environmental aspect. The bar diagram shows that provinces that score high on economic and social advancement do not necessarily have a good environment rank. Take Jakarta as an example. This province has the highest PDRB and PMI scores, but scores low on environmental quality. By contrast, North Maluku scores relatively low on GDP and HDI but its environ-mental quality index is high. These gaps indicate a disproportional relationship between one development indicator and another. The low environmental quality index indicates the price that has to be paid for economic growth and prosper-ity.

Sumber: Leitmann et al 2009 / Sources: Leitmann et al 2009 5

Tabel 2: Biaya Degradasi Lingkungan Pembangunan Indonesia dengan Business As Usual

Table 2: Cost of Environmental Degradation due to the Nation’s Development under the Business-As-Usual Scenario

Type of Degradation Cost of Degradation (US$ billion, 2007) % to GDP (2007)

Climate Change Increasing over time 2.5 - 7.0

Water, sanitation 7.7 2

Outdoor air pollution 3.9 0.9

Indoor air pollution 1.6 0.4

Soil degradation 0.56 0.13

5 Leitmann, et al. 2009. Investing in a More Sustainable Indonesia: Country Environmental Analysis. CEA Series, East Asia and Pacific Region, World Bank, Washington, DC.

Pembangunan yang tidak memperha-tikan aspek lingkungan hidup selama ini berjalan atau yang merupakan BAU terbukti dari beberapa kajian telah menimbulkan ongkos pembangunan yang cukup mahal. Hasil studi dari Bank Dunia yang diketuai oleh Leitmann et al. (2009) tentang ongkos pembangunan di Indonesia dengan BAU menghasilkan data yang cukup mencengangkan. Bank Dunia memperkirakan bahwa 2.5% sampai 7% Gross Domestic Product (GDP) Indonesia akan tergerus untuk me-nangani dampak dari perubahan iklim, sementara ongkos degradasi lingkungan terkait dengan air dan sanitasi mencapai US$ 7,7 milyar atau setara dengan 2% dari GDP Indonesia. Hasil studi Bank Dunia ini sesuai dengan analisis global

Development that disregards environ-mental aspects has been going on for quite a while. That is, the one taking place under the business-as-usual sce-nario, as is evident from several studies, and which has led to costly development. A World Bank study headed by Leitman et al. (2009) on the cost of development in Indonesia under the business-as-usu-al scenario has issed data that is quite astonishing. The World Bank estimates that measures to address the negative effects of climate change will erode Indonesia’s Gross Domestic Product (GDP) by as much as 2.5% to 7%, while the cost of environmental degradation associated with water and sanitation will reach US $ 7.7 billion, equivalent to 2% of Indonesia’s GDP. The outcomes of this


42

sebagaimana yang disampaikan oleh Stern (2007) di atas. Tabel 2 memper-lihatkan secara rinci ongkos degradasi lingkungan terkait dengan pembangu-nan dengan BAU di Indonesia.

World Bank study are consistent with the results of global analysis as pre-sented by Stern (2007) in the previous section. Table 2 shows in detail the cost of environmental degradation associated with development under the business-as-usual scenario in Indonesia.

Ongkos pembangunan dengan BAU juga terbukti dari besarnya nilai deplesi dan degradasi lingkungan yang diukur dengan PDRB hijau Indonesia. Data dari PDB nasional tahun 2009 menunjukkan bahwa PDB Indonesia yang mencapai Rp 5.606 trilyun, ternyata setelah dihitung dengan PDB hijau (minus deplesi dan degradasi) hanya mencapai Rp 4.521 trilyun (Danida-KLH, 2012). Dengan demikian, lebih dari Rp 1.5 trilyun meru-pakan ongkos lingkungan dalam bentuk deplesi sumber daya alam (minyak, gas, tambang dan sumber daya alam terbarukan) serta degradasi lingkungan dalam bentuk pencemaran udara, air dan lahan.

Deplesi sumber daya merupakan cermi-nan dari eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan. Deplesi dan

The high economic price that the coun-try has to pay for its development and economic growth under the business-as-usual scenario is also reflected in the high economic costs of the deple-tion of natural resources and environ-mental degradation as measured by the country’s green provincial gross domestic products. National GDP data from 2009 showed that Indonesia’s GDP had reached IDR 5,606 trillion. However, after “green” calculation of the GDP was made, in which the economic costs of the depletion of natural resources and environmental degradation were taken into account, the GDP eventu-ally went down to IDR 4,521 trillion (Danida-KLH,2012). Thus, more than IDR 1.5 trillion of the country’s 2009 GDP represents environmental costs, that is, costs connected with the actual deple-

GDP and Green GDP 19711984 (Constant 1973 billion Rupiah)

1971 1973 1975 1977 1979 1981 19831972 1974 1976 1978 1980 1982 1984

16000

14000

12000

10000

8000

6000

4000

2000

0

Green GDP

Growth Rate of Brown GDP and Green GDP in Indonesia

6

5

4

3

2

1

02001 2002 2003 2004 2005

Brown GDP Green GDP

Gambar 5: PDB Hijau Indonesia 1971-1984 dan 2001-2005Figure 5: Green GDP of Indonesia 1971-1984 and 2001-2005

43


degradasi lingkungan pada akhirnya akan menggerogoti kue pembangunan yang dinikmati berupa PDRB “coklat”, yang secara struktural tidak memasu-kan aspek perubahan kualitas lingkun-gan dan penurunan kuantitas maupun kualitas dari sumber daya alam yang menjadi modal dalam meningkatkan PDRB coklat. Secara nasional, pertum-buhan ekonomi Indonesia yang ditopang dari sumber daya alam sejak tahun 1970-an telah menimbulkan deplesi yang cukup besar. Hasil studi Repetto dari World Resource Institute dengan Wasting Asset-nya telah menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pada waktu itu berkisar pada 7% per tahun ternyata setelah disesuaikan den-gan deplesi dan degradasi dari sumber daya alam, menghasilkan pertumbuhan

tion of natural resources (oil, gas, mine-able mineral resources and renewable natural resources) and environmental degradation (air, water and land pollu-tion) due to economic activities.

Depletion of natural resources reflects unsustainable exploitation. Resource depletion and environmental degrada-tion will eventually eat away the provin-cial gross domestic product as reflected in the economic development revenues generated through “brown” economy activities, which structurally do not take into account aspects associated with changes in environmental quality and a decrease in the quantity and quality of natural resources that were “cashed in” to increase the “brown” provincial gross domestic products.

6 Kementerian Lingkungan Hidup. 2012. Status Lingkungan Hidup Indonesia 2011. Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Jakarta.

Sumber: Status Lingkungan Hidup Indonesia 2011 6 / Sources: Environment Status of Indonesia 2011 6

Total

30 Papua

29 Malut

28 Maluku

27 NTT

26 NTB

25 Bali

24 Sultra

23 Sulsel

22 Sulteng

21 Gorontalo

20 Sulut

19 Kaltim

18 Kalsel

17 Kalteng

16 Kalbar

15 Jatim

14 DIY

13 Jateng

12 Banten

11 Jabar

10 DKI

9 Lampung

8 Bengkulu

7 Babel

6 Sumsel

5 Jambi

4 Riau

3 Sumbar

2 Sumut

1 NAD

0 20 40 60 80 100 120

PDRB (RGDP) PDRB Hijau (Green RGDP)

Gambar 6: PDRB Hijau provinsi di Indonesia tahun 2010Figure 6: Green GDPs of Indonesian provinces in 2010


44

hijau sekitar 4% (Gambar 5), dengan demikian sekitar 3% merupakan ongkos lingkungan dari BAU. Perhitungan PDRB terkini yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan Bappenas menunjukkan kisaran PDRB hijau antara 3% sampai 4%, dengan pertumbuhan PDRB coklat antara 5% sampai 6%.

Jika dilihat pada level provinsi, data terakhir perhitungan PDRB hijau yang dirilis oleh Status Lingkungan Hidup Indonesia (SLHI) tahun 2011, PDRB hijau di tiap provinsi di Indonesia berkisar antara 65% sampai 85% terhadap PDRB coklat. Yang berarti sekitar 15% sam-pai 35% dari kue pembangunan berupa PDRB tersebut, sebenarnya merupa-kan deplesi dan degradasi lingkungan. Gambar 6 di bawah ini memperlihatkan distribusi PDRB hijau terhadap PDRB coklat untuk setiap provinsi di Indonesia. Dari Gambar 6 terlihat bahwa provinsi-provinsi di Kalimantan mengalami deplesi dan degradasi yang relatif besar. Deplesi di Kalimantan paling banyak terjadi di Kaltim dengan PDRB hijau sekitar 72% dari PDRB coklat, disusul kemudian dengan Kalimantan Selatan dengan PDRB hijau 79% terhadap PDRB coklat. Hal ini disebabkan kedua provinsi tersebut mengekstrak sumber daya alam tidak terbarukan (batubara dan tambang) yang cukup besar sehingga menghasilkan deplesi dan degradasi lingkungan yang relatif besar terhadap PDRB coklatnya.

Dari berbagai indikator di atas nam-pak bahwa, pembangunan dengan BAU melalui pendekatan ekonomi konven-sional akan menghasilkan kemajuan yang semu (pseudo growth), dimana hasil pembangunan berbasis sumber daya alam hanya dilihat dan dinikmati dari sisi aset manusia dengan biaya yang harus dibayar oleh sumber daya alam dan lingkungan yang relatif mahal.Satu hal yang perlu dicatat bahwa sam-pai saat ini memang PDB hijau maupun PDRB hijau belum menjadi acuan dan

Nationally, Indonesia’s economic growth which has been relying on natural resources since the 1970s, has led to a substantial depletion of these re-sources. The Robert Repetto study from the World Resources Institute with its’ concept of Wasting Assets [national re-sources in the national income accounts] shows that Indonesia’s brown economic growth, which at that time stood at around 7% per year, was actually about 4% after the costs of the depletion and degradation of natural resources were calculated to find out how it performed in terms of green growth (Figure 5). Thus, about 3% of the growth actually accounted for environmental costs as economic activities took place in a busi-ness-as-usual manner. The most up-to-date calculation of the country’s GDP made by the Ministry of Environment (MOE) and the National Development Planning Agency (Bappenas) shows that green provincial gross domestic prod-ucts range between 3% to 4%, with a brown GDP growth of between 5% to 6%.

The recent data on the green provincial GDP calculations released by the Indo-nesia Environment Status (SLHI) in 2011 showed that the green provincial GDP of each province in Indonesia accounted for 65% to 85% of its respective brown counterpart. In other words, about 15% to 35% of the provinces’ economic devel-opment reflected in their provincial GDP actually constituted the costs associ-ated with the depletion of their natural resources and the degradation of their environment.

Figure 6 shows the distribution of green provincial GDP as compared to its brown counterpart for every province in Indo-nesia. It is apparent that the provinces in Kalimantan experienced a relatively high rate of depletion and degradation. Most of Kalimantan’s resource depletion occured in the East Kalimantan Province whose green GDP accounts for about 72% of its brown counterpart, followed

45


indikator pembangunan di daerah. Un-tuk menjembatani defisiensi tersebut, maka Indeks Kualitas Lingkungan dapat dijadikan sebagai acuan dasar menuju pembangunan berkelanjutan.

by South Kalimantan whose green GDP accounts for 79% of its brown counter-part. The reason for this is that the two provinces have been extracting the non-renewable natural resources of coal and minerals on a very large scale, as a re-sult of which the costs of their resource depletion and environmental degrada-tion account for a relatively large portion of their brown GDP.

Of the various indicators presented above, it appears that business-as-usual based development through convention-al economic approach will yield pseudo growth, in which natural resource-based development is only seen and enjoyed from the viewpoint of human as-sets with a relatively high price paid by natural resources and the environment.One thing to note is that until now, both green GDP and green provincial GDP have not been used as a reference for development indicators in the provinces. To bridge these deficiencies, the Envi-ronmental Quality Index can be used as a basic reference for sustainable development.


46

Dengan melihat defisiensi dari pen-dekatan konvensional di atas, maka

pendekatan pembangunan melalui ekonomi hijau adalah sebuah kenis-cayaan. Pendekatan ekonomi hijau bukan saja membawa manfaat terhadap keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan, namun lebih penting lagi adalah manfaat ekonomi dan sosial yang berkelanjutan. Beberapa aspek terkait dengan manfaat pendekatan ekonomi hijau tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Efisiensi sumber daya: Salah satu ciri penting dari ekonomi hijau adalah pemanfaatan sumber daya alam untuk input produksi secara efisien. Sumber daya air, misalnya merupa-kan komponen penting dalam setiap aktivitas ekonomi. Jika sumber daya ini tidak dimanfaatkan dengan baik dan efisien, maka defisit air akan se-lalu terjadi dan menimbulkan dampak pada seluruh sektor ekonomi, karena air merupakan sumber daya yang terkait dengan cross-sectoral issue. Ekonomi hijau mensyaratkan bahwa penggunaan input (air) harus diman-faatkan secara efisien, sehingga bukan hanya aspek berkelanjutan namun juga aspek keadilan dimana ada biaya korbanan terhadap peng-gunaan air untuk kepentingan lain. Efisiensi sumber daya juga terkait dengan masalah pemanfaatan sum-ber daya alam, energi dan proses produksi. Ekonomi hijau mensyarat-kan penggunaan energi yang rendah karbon dan pemanfaatan energi yang

By looking at the deficiencies of the conventional approach, development

of a green economy is a necessity. Green economy not only brings benefits to the sustainability of natural resources and the environment, but more importantly, gives sustainable economic and social benefits. Some benefits of the green economy can be described as follows:

1. Resource efficiency: One of the important features of green economy is efficient utilization of natural resources. Water, for example, is an important resource in any economic activity. If this resource is not utilized properly and efficiently, a lack or shortage of water will occur and will have an impact on all sectors of the economy. Water is a natural resource that is considered a cross-sectoral issue. Green economy requires that water (as an input) should be utilized

2.3 Manfaat Kebijakan berbasis Ekonomi Hijau

Benefits of Green Economy-based Policies

46

© W

WF-

Indo

nesi

a / D

idie

k Su

rjan

to

47


tidak boros. Kegiatan ekonomi dika-takan “hijau” apabila dalam proses produksi barang dan jasa digunakan bahan baku yang lebih efisien, den-gan proses produksi menggunakan energi yang rendah emisi dari BAU dan melalui proses produksi yang memenuhi kaedah-kaedah sesuai ketentuan (misalnya legalitas sumber bahan baku, sistem ketenagaker-jaan). Dengan demikian, bukan hanya lingkungan yang diuntungkan, namun juga masyarakat secara kesuluruhan dimana ongkos akibat pembakaran energi fosil yang berlebihan akan dapat ditekan dan dampak perubahan iklim terhadap kesehatan dan resiko bencana dapat dikurangi.

2. Pemanfaatan jasa lingkungan: Nilai jasa lingkungan merupakan kom-ponen sumber daya alam yang se-lama ini mengalami “missing market” atau “market failure”, dimana pasar tidak dapat bekerja melalui mekan-isme harga konvensional karena sifat dari barang publik dan kepemilikan atas sumber daya alam yang tidak terdefinsikan. Dengan mekanisme ekonomi hijau, maka jasa lingkun-gan ini dapat dimanfaatkan secara optimal melalui mekanisme PES atau Pembayaran Jasa Lingkungan, sehingga bukan hanya terhindarnya

efficiently, not only for the sake of sustainability but also for fairness where there is a price that has to be paid for the use of water for other purposes. Resource efficiency is also related to the utilization of natural sources, energy and production process. Green economy requires the use of low-carbon energy and utilization of energy that is not waste-ful. Economic activity is said to be “green” when raw materials are used more efficiently in goods and ser-vices production processes, in which low-emission energy is used in and through business-as-usual produc-tion processes that meet the required standards, rules and regulations (such as ensuring the legality of the source of raw materials and compli-ance with applicable labor laws and regulations). Not only will this benefit the environment but also the society as a whole because the costs associ-ated with the excessive burning of fossil fuels could be reduced and the adverse impacts of climate change on health and disaster risks can be mitigated.

2. Use of environmental services: The value of environmental services is a natural resource component which has thus far been suffering from

47


48

ekstraksi yang berlebihan (ekster-nalitas), namun juga memberikan manfaat bagi masyarakat hulu untuk menikmati nilai ekonomi dari kompensasi atas usaha mereka me-melihara dan mentransaksikan jasa lingkungan. Melalui mekanisme PES dapat memperlihatkan bahwa siapa yang menikmati jasa lingkungan maka dia yang harus membayar ke-pada yang bisa memelihara sumber jasa lingkungan itu. Banyak contoh-contoh mekanisme PES yang ada di Indonesia yang telah terbukti mampu mengangkat pendapatan masyarakat setempat tanpa harus merusak lingkungan (Fauzi, 2012). Kosta Rica merupakan salah satu negara yang mengembangkan PES sangat baik dan memberikan kontribusi yang besar bagi negaranya..

3. Pengembangan ekonomi rendah karbon, baik yang berbasis lahan, teknologi ataupun berbasis ekonomi kerakyatan: Pengembangan ekonomi berbasis pertanian seperti kebun harus berdasarkan pertim-bangan mengurangi deforestasi dan degradasi hutan serta penggunaan teknologi ramah lingkungan. Untuk sektor energi dan pertambangan diarahkan untuk dapat memanfaat-kan energi terbarukan sehingga akan memicu pertumbuhan ekonomi yang lebih ramah lingkungan. Demikian pula untuk pengembangan kebun rakyat, sektor inovatif dan pertanian subsisten harus mempertimbang-kan aspek ramah lingkungan. Den-gan demikian, bukan saja manfaat penurunan kerusakan lingkungan, pencemaran udara dan air, namun juga memicu kebutuhan inovasi dan investasi ekonomi yang rendah karbon.

4. Mengurangi risiko lingkungan: Ekonomi yang berbasis ekonomi hijau tidak diragukan lagi akan mengu-

“missing market” or “market failure” in which the market cannot work through the conventional price mech-anism because the indefinable nature of public goods and natural resource ownership. With green economy, these environmental services can be utilized optimally through the Pay-ment for Environmental Services (PES) mechanism, which would prevent not only excessive extraction (externalities) but also provide bene-fits to upstream communities to enjoy the economic value of the compensa-tion paid for their efforts to maintain and transact environmental services. Under the PES mechanism, anyone who enjoys environmental services is required to pay to those who are able to maintain their sources. There are many examples of PES mechanisms in Indonesia that have been proven to lift the income of local communities without damaging the environment (Fauzi, 2012). Costa Rica is one of the first countries to develop a very good PES mechanism which has made a great contribution to the nation.

3. Lowcarbon economic growth, be it landbased, technologybased, or based on peoplecentered economy: The development of agriculture-based economy such as land de-velopment for cultivation purposes should be based on efforts to reduce deforestation and forest degrada-tion and the use of environmentally friendly technologies. The energy and mining sectors are geared to take advantage of renewable energy to trigger economic growth that is more environmentally friendly. Likewise, the development of people’s or small-holder estates, innovative sectors and subsistence agriculture should be environmentally friendly. This will reduce not only environmental dam-age, air and water pollution but will also trigger the need for low-carbon

49


7 TEEB. 2011. The Economics of Ecosystems and Biodiversity in National and International Policy Making. Edited by Patrick ten Brink. Earthscan, London and Washington.

innovation and economic investment.

4. Reducing environmental risks: Green-based economy will undoubt-edly reduce ecological and environ-mental risks. Environmental risks, as described in the previous section, is the price that communities have to pay. With the reduction of environ-mental risks, economic benefits can be returned to the community so that people can enjoy the fruits of nature and improve their well-being.

5. Biodiversitybased economy: As is well known, biodiversity contributes up to 40% of the world’s economy while 80% of rural and poor commu-nities rely on biodiversity, especially that of forests (TEEB, 2011)7 for their livelihoods. By utilizing biodiversity, green economy not only protects eco-systems from damage but is also ca-pable of providing economic benefits and jobs for the poor and for com-munities around forests. On a larger economic scale, biodiversity may trigger bio-pharmaceutical invest-ments and thus, provide incentives to maintain the country’s biodiversity.

6. Macroeconomic impacts: Green economy will boost green invest-ment in the industrial sector, thereby increasing the aggregate demand for materials and technology. With the increase in aggregate demand, macroeconomic growth will also increase, triggered by government spending and investment that is more environmentally friendly, and new “green jobs” will be created.

7. Benefits to provincial economic development: With the injection of green investment, provinces will benefit because (in Indonesia) dis-trict, city and provincial governments will have the authority to manage their natural resources. Thus, green

rangi risiko terhadap ekologi atau lingkungan. Risiko lingkungan ini sebagaimana telah dijelaskan pada bagian terdahulu merupakan ongkos yang harus dibayar oleh masyarakat. Dengan berkurangnya risiko ling-kungan, maka manfaat ekonomi yang diperoleh dapat dikembalikan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat menikmati hasil dari alam dan meningkatkan kesejahteraan mereka.

5. Ekonomi berbasis ha yati: Seba-gaimana diketahui kehati berkontri-busi terhadap 40% perekonomian du-nia dan 80% masyarakat di pedesaan dan masyarakat miskin, dipenuhi dari kehati khususnya dari hutan (TEEB, 2011)7. Ekonomi hijau dengan meman-faatkan kehati bukan saja melindungi ekosistem dari kerusakan namun juga mampu memberikan manfaat ekonomi dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat miskin dan masyarakat di sekitar daerah hutan. Dalam skala ekonomi besar, kehati akan memicu investasi di bidang biofarmaka seh-ingga memicu insentif untuk memeli-hara kehati Indonesia.

6. Dampak terhadap ekonomi secara makro. Ekonomi hijau akan mening-katkan investasi hijau pada sektor in-dustri, sehingga akan meningkatkan permintaan agregat (agregat demand) akan bahan dan teknologi. Dengan peningkatan permintaan agregat tersebut, secara makro pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat karena dipicu oleh investasi dan belanja pemerintah yang lebih ramah ling-kungan dan menciptakan lapangan kerja baru dengan apa yang disebut sebagai “green jobs”.

7. Manfaat bagi pengembangan ekonomi regional. Sehubungan dengan adanya injeksi investasi hijau, maka daerah akan diuntungkan karena


50

dalam kasus Indonesia, pemerintah kabupaten/kota dan provinsi kini memiliki kewenangan untuk men-gelola sumber daya alamnya. Den-gan demikian, investasi hijau baik di sektor hulu maupun hilir di daerah, bukan saja akan menggerakkan roda ekonomi lokal, namun juga lintas kabupaten/kota, bahkan provinsi.

Dengan aspek-aspek yang terkait den-gan ekonomi hijau tersebut di atas ser-ing muncul pertanyaan: apakah dengan pendekatan ekonomi hijau ini pertumbu-han ekonomi secara keseluruhan dapat dipertahankan atau ditingkatkan? Dalam jangka pendek pendekatan ekonomi hijau dengan investasi-investasi yang menjamin penurunan emisi, pening-katan efisiensi dan memperhatikan keterlibatan masyarakat dalam proses-proses produksi dan pemanfaatan sumber daya alam akan meningkatkan biaya yang signifikan. Akan tetapi dalam jangka panjang pendekatan ekonomi hi-jau ini diyakini akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan menjamin keberlanjutan.

Pasca krisis ekonomi tahun 2008 be-berapa negara seperti Korea Selatan telah membuktikan melalui pendekatan pertumbuhan hijau mampu bangkit dan ekonominya tumbuh lebih baik ka-rena terjadi efisiensi sumber daya dan penghematan pada penggunaan energi dalam proses produksi barang dan jasa. Oleh karena itu ekonomi hijau dinilai merupakan pendekatan yang tepat bagi pertumbuhan ekonomi ke depan sejalan dengan tututan bagi semua negara un-tuk mengurangi resiko dampak peruba-han iklim bagi berlanjutan kehidupan di masa yang akan datang.

investments in both upstream and downstream sectors in the provinces will drive not only local economies but also district, city, and even pro-vincial economies.

With these aspects related to green economy, a question often arises as to whether with green economy, economic growth as a whole can be maintained or improved. In the short term, putting the green economy into practice – with investments that guarantee reduced emissions, increased efficiency and community engagement in production processes and utilization of natural resources – will increase the cost sig-nificantly. In the long term however, it is believed that green economy will be able to induce better economic growth and ensure sustainability.

After the economic crisis of 2008, some countries such as South Korea have proven through a green growth ap-proach, their ability to overcome the crisis and their economy grew better thanks to the efficiency of resources and saving on energy use in the production of goods and services. Therefore, green economy is considered an appropriate approach for future economic growth in line with the demand for all countries to reduce the risks and negative impacts of climate change for the continuity of life in the future.

“ In the long term it is believed that green economy will be able

to induce better economic growth and ensure sustainability. ”

“ Akan tetapi dalam jangka panjang pendekatan ekonomi hijau ini diyakini akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan menjamin keberlanjutan. ”

51


2.4.1. Kebijakan pada Tingkat Nasional

Ekonomi hijau telah menjadi kebijakan nasional dan secara implisit tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 mengenai Rencana Pembangu-nan Nasional Jangka Panjang (RPJP), dimana salah satu visi pembangunan Indonesia adalah mewujudkan Indone-sia yang hijau dan lestari. Selanjutnya dalam Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pem-bangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004 – 2009 Bagian IV, dalam agenda meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, telah tercantum Bab 32 tentang “Perbaikan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Fungsi Ling-kungan Hidup”. Demikian pula dalam Peraturan Presiden RI Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010 – 2014 telah pula ditetapkan bahwa untuk mewujudkan visi dan misi pemerintah 2010-2014, salah satu dari sebelas Prioritas Pembangunan Nasion-al adalah “Lingkungan Hidup dan Pen-gelolaan Bencana”. Sektor Kehutanan merupakan salah satu sektor yang pada RPJMN 2009-2014 berada pada prioritas pembangunan nomor 9 yaitu Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana. Akan tetapi dalam RPJMN 2014-2019 (draft Januari 2014) sektor kehutanan mempu-

2.4.1. Policies at the National Level

Green economy has become a national policy. It is implicitly stated under Law No. 17 of 2007 on the Long-Term Nation-al Development Plan (RPJP), where one of Indonesia’s development visions is to make the vision of a green and sustain-able Indonesia a reality. Furthermore, under Part IV of Presidential Regulation No. 7 of 2005 on the National Medium Term Development Plan (RPJMN) for the periods 2004-2009, which describes the agenda for improving People’s Welfare, there is Chapter 32 providing for “Improvement of the Management of Natural Resources and Conservation of Environmental Functions”. Like-wise, Regulation of the President of the Republic of Indonesia No. 5 of 2010 on the National Medium Term Development Plan (RPJMN) for the periods 2010-2014 lists eleven National Development Pri-orities to realize the vision and mission of the government during the periods 2010-2014 and one of them is “Environ-ment and Disaster Management”.Forestry sector is one of the sectors which in the 2009-2014 National Medium Term Development Plan is listed as development priority number nine, that is, Environment and Disaster Manage-ment. But the January 2014 draft of the 2014-2019 National Medium Term De-

2.4 Kebijakan dan Instrumen untuk Mendorong Ekonomi Hijau

Policies and Instruments to Encourage a Green Economy

8 Fauzi, A. 2010. Stock taking green economy Indonesia. Report submited to the United Nations Environment Programme (UNEP).


52

nyai 7 program prioritas pembangungan yaitu 1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Kementerian Kehutanan, 2). Pen-didikan, Penelitian dan Pengembangan, 3). Kesehatan, 4). Ketahanan Pangan, 5). Energi, 6). Ekonomi, dan 7). Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana.

Dengan prioritas pembangunan demiki-an, sektor kehutanan telah menetapkan visinya “Menjadi terdepan dalam men-ingkatkan kemakmuran rakyat melalui pengelolaan hutan lestari, produktif dan berdaya saing tinggi”. Dari visi ini terlihat bahwa peran sektor ekonomi menjadi lebih penting, dan ekonomi hijau harus menjadi strategi pengembangan untuk sektor kehutanan.

Ekonomi hijau juga telah dituangkan dalam berbagai program di beberapa sektor lainnya seperti energi, transpor-tasi, pertanian, pariwisata dan industri8. Program-program ekonomi hijau diim-plementasikan dalam berbagai bentuk seperti promosi hemat energi, energi ramah lingkungan dan energi terbaru-kan, bus rapid transporation system, low input agriculture (penggunaan pertanian rendah air) dan pengelolaan hutan lest-ari (sustainable forest management/SFM).

Untuk mendorong pengembangan ekonomi hijau, di tingkat nasional ada beberapa instrumen kebijakan yang saat ini sedang dan dapat dikembangkan antara lain:

• Kebijakan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang di Kawasan HoB. Pemerintah sejak tahun 2010 memicu inKebijakan tata ruang menjadi kondisi pemungkin (enabling condition) utama bagi terselenggaranya ekonomi hijau di kawasan HoB. Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah harus segera menyelesaikan tata ruang Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Kalimantan Timur (Kaltim) yang telah lama dibahas dan diusulkan berdasar-

velopment Plan states that the country’s forestry sector has seven development priority programs: 1) Bureaucracy and Governance Reforms of the Ministry of Forestry, 2). Education, Research and Development, 3). Health, 4). Food Security, 5). Energy, 6). Economy, and 7). Environment and Disaster Management.

With such development priorities, the forestry sector has set its vision “to be a leader in improving people’s wel-fare through productive and competitive sustainable forest management.” It is apparent from this vision that the role of the economic sector is becoming more important and green economy should be the strategy for the development of the forestry sector.

Green economy has also been stated in various programs in several other sec-tors such as energy, transportation, ag-riculture, tourism and industry.8 Green economy programs are implemented in various forms such as the promotion of energy saving, environmentally friendly energy and renewable energy, rapid transporation system buses, low input agriculture (agriculture with low use of water) and sustainable forest manage-ment (SFM).

To encourage the development of green economy, there are several policy instruments at the national level that are currently being developed, which, among others, include the following:

• Spatial Plan Policy and Spatial Use within the Heart of Borneo area. Spa-tial policy is the main enabling condi-tion for the implementation of green economy in the Heart of Borneo. The national government together with the provincial governments should im-mediately resolve the issues affecting the spatial layout of West Kalimantan (Kalbar), Central Kalimantan (Kalteng) and East Kalimantan (Kaltim) prov-inces that have long been deliberated

53


kan hasil Tim Terpadu masing-masing provinsi. Tanpa kepastian tata ruang maka kebijakan pemanfaatan ruang/lahan di wilayah HoB akan selalu tumpang tindih dan terjadinya peman-faatan tata ruang yang tidak sesuai. Jika kondisi pemungkin ini sudah terbangun maka kebijakan ekonomi hijau akan dirancang sesuai dengan kekuatan dan potensi ekonomi yang ada di wilayah tersebut.

Penyusunan pedoman pemanfaatan tata ruang sesuai dengan struktur ru-ang yang dirancang bersama pemer-intah daerah. Hal ini diperlukan untuk menghindari pemanfaatan tata ruang yang tidak sesuai dan berorientasi kepentingan ekonomi jangka pendek (unsustainable).

• Instrumen fiskal. Pemerintah sejak tahun 2010 memicu investasi hijau untuk energi terbarukan seperti panas bumi (geothermal) dengan cara men-gurangi beban fiskal pelaku usaha dengan mekanisme DTP (Ditanggung Pemerintah). Diharapkan dengan dukungan fiskal tersebut kendala investasi yang selama ini menjadi momok pengusaha dapat dikurangi. Instrumen fiskal juga digunakan untuk subsidi transportasi yang dipromosi-kan oleh pemerintah melalui program bus rapid system di beberapa kota, dimana sebagian besar tarif ditang-gung pemerintah.

• Instrumen pendanaan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan ling-kugan hidup menyediakan berbagai instrumen ekonomi untuk digunakan sebagai instrumen kebijak an imple-mentasi ekonomi hijau, baik di pusat maupun di daerah. Selain instrumen pajak lingkungan, subsidi instru-men lingkungan yang tersedia dalam undang-undang adalah dana amanah (trust fund), asuransi lingkung an,

in which proposals have been made based on the results of the delibera-tion by the integrated team of each province. Without the certainty of spa-tial layout, policies on land use in the Heart of Borneo will always overlap and lead to incompatible or conflicting spatial layout utilization. Once the ena-bling condition is put in place, green economy policies will be designed in accordance with the power and eco-nomic potential in the region.

Guidelines for the utilization of spatial layout shall be prepared in accord-ance with the spatial structure that is designed together with provincial governments. This is necessary in order to avoid incompatible spatial layout utilization that is oriented to the pursuit of unsustainable short-term economic interests/ goals.

• Fiscal instruments. The govern-ment has, since 2010, promoted green investment for renewable energy re-sources such as geothermal energy by reducing the fiscal burden of business actors under the DTP mechanism. It is expected that with such fiscal support, investment constraints that have thus far been the scourge of the entrepre-neur can be reduced. Fiscal instru-ments are also used for transport subsidies promoted by the government through rapid bus system programs in some cities, where most of the tariffs incurred are borne by the government.

• Funding instruments through the Special Allocation Fund (DAK). DAK can be a motivating factor for develop-ing green economy in the region so that the provinces have an incentive to develop green economy without being burdened by allocating a budget that has to be taken from the provincial budgets (APBD). DAK through envi-ronmental components such as the application of green provincial GDP has been administered by the Min-


54

© WWF-Canon / Simon Rawles

55


perdagangan izin (tradable permit), pembayaran jasa lingkungan, imbal jasa (kompensasi) jasa lingkung an dan berbagai instrumen penda naan lain-nya.

• Penggunaan instrumen ekonomi. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelo-laan Lingkungan Hidup menyediakan berbagai instrumen ekonomi untuk digunakan sebagai instrumen kebija-kan implementasi ekonomi hijau, baik di pusat maupun di daerah. Selain instrumen pajak lingkungan, subsidi instrumen lingkungan yang tersedia dalam undang-undang adalah dana amanah (trust fund), asuransi lingkun-gan, perdagangan izin (tradable permit), pembayaran jasa lingkungan, imbal (kompensasi) jasa lingkungan dan ber-bagai instrumen pendanaan lainnya. Peraturan pelaksana dari Undang-undang 32 tahun 2009 ini perlu segera dibuat agar bisa diterapkan.

• Instrumen ekonomi hijau yang terkait dengan perencanaan pembangunan adalah PDRB hijau dan neraca sumber daya alam dan lingkungan. Penggunaan PDRB dan neraca akan membantu pemerintah daerah dalam menyusun prioritas pembangunan dengan ketersediaan sumber daya dan indikator pembangunan hijaunya. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah diharapkan dapat segera peny-iapkan perangkat peraturannya agar tolok ukur PDRB hijau dalam perenca-naan pembangunan dapat diterapkan.

• Penggunaan instrumeninstrumen ini dalam pelaksanaannya memang masih menunggu peraturan pemerintah terkait dengan beberapa instrumen di atas. Sampai saat ini peraturan pemerintah yang dimaksud memang belum juga disahkan dan ini memang menyulitkan untuk implementasinya di daerah. Namun demikian, payung hukum instrumen tersebut secara

istry of Environment. Other similar components can actually be expanded through the DAK mechanism.

• The use of economic instruments. Law No. 32 of 2009 on the Environ-mental Protection and Management provides a wide range of economic instruments to be used as a policy instrument for the implementation of green economy, both at national and provincial levels. In addition to the environmental tax instruments, environmental instruments subsi-dies provided in the legislation are trust funds, environmental insurance, tradable permits, payment for envi-ronmental services, compensation for environmental services and various other financing instruments. The implementing regulation of Law No 32 of 2009 needs to be created in order to render it effective.

• The green economy instruments that are related to development planning are the green provincial GDP and the natural and environmental resources balance sheet. The use of the green provincial GDP and the balance sheet will help local governments draft development priorities with the avail-able natural resources using green development indicators. It is expected that the national government and provincial governments would be able to immediately prepare the regula-tory framework for these instruments so that the use of green provincial GDP as a benchmark for development planning can be made official.

• These instruments are still waiting for the issuance of the relevant government regulations that will render them applicable. Until now these government regulations have neither been approved nor legislated, thus making it difficult for the provinces to implement them. Legislatively, the na-tional legal umbrella for these instru-


56

undang-undang sudah tersedia tinggal bagaimana kemudian pemerintah dae-rah memanfaatkannya dalam konteks implementasi ekonomi hijau.

• Perlunya peningkatan anggaran berbagai Kementerian dan Lembaga (KL) untuk pelaksanaan komitmen HoB Indonesia, khususnya ekonomi hijau di HoB. Ini adalah kesempatan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa transboundary activities untuk HoB berjalan baik. Dengan demikian, dukungan dari berbagai negara donor menjadi lebih mudah diperoleh.

• Kebijakan anggaran. Kebijakan ang-garan memegang peranan penting dalam implementasi ekonomi hijau, baik di tingkat pusat maupun daerah. Keberpihakan pada ekonomi hijau akan tercermin dalam porsi anggaran pemerintah, baik pusat dan daerah untuk pembangunan yang mengarah pada ekonomi hijau. Kebijakan angga-ran menyangkut penentuan prioritas pembangunan, scaling up anggaran untuk kegiatan yang berkaitan dengan ekonomi hijau dan pengembangan ka-pasitas kelembagaan yang mendukung implementasi ekonomi hijau.

• Perlu dikaji formula Dana Bagi Hasil (DBH) dan DAK untuk provinsi dan kabupaten/kota di kawasan HoB, seberapa jauh masih dapat ditingkat-kan, sehingga pelaksanaan komitmen HoB, khususnya ekonomi hijau dapat ditingkatkan.

• Pencantuman “ekolabel” yang kredi-bel atas produk-produk kehutanan dari kawasan HoB perlu terus dit-ingkatkan, sehingga selain mencer-minkan manajemen hutan yang berkelanjutan, juga dapat menunjuk-kan komitmen yang tinggi dari pihak Indonesia.

• Sistem insentif atau penghargaan (awards) perlu diberikan kepada

ments (Law No. 32 of 2009) is already available. Thus, the question now is how the provincial governments utilize it to implement green economy.

• It is necessary to increase the budgets of various Ministries and Agencies to support the implementation of Indonesia’s HoB commitment, especially the implementation of green economy in the HoB. This is an opportunity to show the world that the transboundary activities for the HoB are going well so that financial sup-port from various donor countries can be more easily obtained.

• Budget policy. Budget policy plays an important role in the implementation of green economy, both at national and provincial levels. Support for green economy will be reflected in the por-tion of both the national and provincial government budgets that are dedicat-ed to development and thatthat lead to the realization of green economy. A budget policy that supports green economy would highlight the concept of setting development priorities and provide for the scaling up of the budget for activities related to green economy and institutional capacity building to support the implementa-tion of green economy.

• It is necessary to study the formula created for the Revenue Sharing Funds (Dana Bagi Hasil/DBH) and the SpecificPurpose Grant commonly known as the Special Allocation Fund (DAK) for the provinces, districts and cities within the HoB and how much these funds can be increased so that implementation of HoB commitments, in particular green economy, can be improved.

• The inclusion of credible “ecolabels” on forestry products from the HoB needs to be promoted to reflect sus-

57


pemerintah daerah yang kinerjanya terbaik dalam menjaga kelestarian ekosistem di HoB bersamaan dengan pertumbuhan ekonomi yang tetap tinggi di daerahnya. Dengan demikian ada kompetisi yang sehat dan positif untuk mengembangkan pembangunan berbasis ekonomi hijau di wilayah HoB.

• Terkait dengan hal di atas, pengarusutamaan (mainstreaming) ekonomi hijau dalam konteks pembangunan berkelanjutan tetap harus menjadi pri-oritas karena tanpa pengarusutamaan ini, pembangunan ekonomi masih tetap akan menjadi BAU.

2.4.2. Kebijakan pada Tingkat Daerah

Kawasan HoB memiliki peran yang sangat penting bagi kegiatan dan per-tumbuhan ekonomi di Pulau Kaliman-tan. Berdasarkan lokasinya, aktivitas perekonomian di pulau ini dapat diklasi-fikasikan menjadi dua yaitu aktivitas ekonomi yang berada di dalam kawasan HoB dan aktivitas ekonomi yang berada di luar kawasan HoB. Peran HoB bagi kegiatan dan pertumbuhan ekonomi di dalam kawasan HoB adalah sebagai pe-nyedia sumber daya alam baik yang ter-barukan, misalnya berbagai jenis hasil hutan dan perkebunan maupun yang tidak terbarukan seperti bahan-bahan tambang. Bagi aktivitas ekonomi di luar kawasan, peran terbesar HoB adalah sebagai penyangga kestabilan hidrologi semua sungai-sungai besar yang ada di Pulau Kalimantan. Penduduk Pulau Kalimantan tersebar di sepanjang aliran sungai dimana hampir semua kota-kota besar di pulau ini berada di tepi sungai dan pelabuhan-pelabuhan besar juga berlokasi di muara sungai. Oleh karena itu, keberadaan sungai-sungai besar di pulau ini sangat berpengaruh terha-dap perekonomian masyarakat karena sungai masih digunakan sebagai sarana transportasi yang sangat penting, seba-gai sumber air konsumsi, untuk mobili-

tainable forest management and also to demonstrate Indonesia’s strong commitment to green economy.

• There should be a system put in place that grants incentives or rewards to provincial authorities that perform best in preserving the ecosystems in the HoB and yet remain capable of maintaining a high economic growth in their respective regions. In this way there will be a healthy and positive competition to develop a green econo-my-based development in the HoB.

• In respect of the above, the mainstreaming of green economy in the context of sustainable development should remain a priority because without such mainstreaming, eco-nomic development will still be business-as-usual.

2.4.2. Policies at Provincial Level

The HoB has a very important role for the activities and economic growth on the island of Kalimantan. In terms of location, the island’s economic activi-ties can be classified into (1) economic activities within the HoB and (2) eco-nomic activities outside the HoB. The role of the HoB for economic activity and growth within it, is as a provider of natural resources, both renewable such as forest and plantation products and non-renewable such as minerals. For economic activities outside the HoB, the biggest role is as a buffer for hydro-logical stability of all the major rivers in Kalimantan.

The population of the island of Kalim-antan is clustered along its riverbanks where almost all the major cities are situated. Major ports are also located at the mouth of the island’s rivers. These large rivers affect the economy because they are used as an important means of transportation - for staple food and


58

tas penduduk, pengangkutan barang kebutuhan pokok masyarakat dan untuk pengapalan berbagai jenis sumber daya alam yang akan diekspor ke luar Pulau Kalimantan. Selain itu, kawasan HoB juga berpengaruh terhadap aktivitas perekonomian di wilayah pesisir karena dinamika ekosistem pesisir Pulau Kali-mantan juga dipengaruhi oleh dinamika hidrologi sungai-sungai besar yang mengalir dari kawasan HoB.

Kawasan HoB tidak saja berperan positif terhadap aktivitas dan pertumbuhan ekonomi, tetapi dapat juga menjadi faktor penyebab kerugian ekonomi. Akhir-akhir ini telah mulai dirasakan adanya perubahan dinamika hidrologi yang ekstrim antara musim penghujan dan musim kemarau yang disebab-kan oleh terganggunya fungsi hutan di kawasan HoB. Penurunan ekstrim debit air sungai di musim kemarau telah menyebabkan terganggunya distribusi barang, sehingga menyebabkan kel-angkaan dan kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat di daerah pedalaman. Penurunan debit air sungai juga bisa menyebabkan terhentinya aktivitas pen-gangkutan dan bongkar muat komoditas yang akan diekspor (hasil pertanian, kehutanan dan pertambangan) yang dapat berdampak pada perekonomian nasional.

Tergradasinya kawasan hutan dan banyaknya alih fungsi lahan yang terjadi di kawasan HoB dimana hutan tidak lagi dapat secara optimal menjaga tata air telah meningkatkan resiko kebakaran lahan dan hutan. Hutan dan lahan ber-gambut di beberapa kawasan di Kalteng dan Kalbar semakin sering terjadi ke-bakaran yang sulit dipadamkan. Lahan gambut yang mengering dan atau telah menjadi lahan-lahan pertanian ditenga-rai sebagai salah satu pengemisi GRK yang tinggi.

Sebaliknya, di musim hujan telah mulai terjadi kenaikan ekstrim debit air sun-

other basic needs and for the shipment of various types of export-bound natural resources - as well as a source of water for consumption. In addition, economic activity in coastal areas is depend-ent on the coastal ecosystems that are influenced by the hydrology of the large rivers that flow out of the HoB.

The HoB not only contributes positively to economic growth and activities but can also be a factor in economic loss. Lately it has become obvious that there is a extreme change in hydrological dynamics between the rainy season and dry season caused by disturbances in forest functions within the HoB. Ex-treme decreases in river flow during the dry season has led to the disruption of the distribution of goods, causing short-ages and rising prices of basic needs in rural areas. Disruption to the transpor-tation of export-bound commodities will, in turn, adversely impact the national economy.

Degradation of forest areas and the numerous land conversion activities in the HoB result in the forests being no longer able to properly maintain the water systems, leading to increased risk of land and forest fires. Forests and peatlands in some areas in Central and West Kalimantan are becoming more frequently gutted by fire that is difficult to extinguish. Peatland areas that have become dry and or have been converted into agricultural land areas are consid-ered as one of the high GHG emitters.

By contrast, during the rainy season an extreme increase of water flow in the is-land’s major rivers takes place. Over the last few years several cities in Kaliman-tan such as Muara Teweh and Kasongan in Central Kalimantan and Samarinda in East Kalimantan have been submerged due to the Barito River, Katingan River and Mahakam River overflowing. Such flooding causes large economic losses through disruption of community ac-

59


gai-sungai besar di Kalimantan. Selama beberapa tahun terakhir beberapa kota di Kalimantan seperti Muara Teweh dan Kasongan di Kalimantan Tengah dan Samarinda di Kaltim terendam banjir akibat meluapnya Sungai Barito, Sungai Katingan dan Sungai Mahakam. Keru-gian ekonomi akibat banjir ini sangat besar karena terganggunya aktivitas masyarakat di pusat-pusat aktivitas ekonomi seperti pasar, perkantoran dan kawasan pemukiman padat penduduk.Berdasarkan peran penting HoB bagi kegiatan dan pertumbuhan ekonomi di atas, maka beberapa kebijakan dan in-strumen ekonomi yang bisa mendorong ekonomi hijau di tingkat provinsi dan kabupaten adalah sebagai berikut:

1. Tingkat Provinsi

• Bersama pemerintah pusat memasti-kan percepatan penetapan tata ruang provinsi dan kabupaten yang telah dihasilkan oleh Tim Terpadu. Dalam masa penyelesaian tata ruang ini pemerintah daerah dapat mengguna-kan tata ruang usulan Tim Terpadu yang ada sebagai rujukan sementara khususnya untuk penggunaan lahan-lahan yang sudah pasti (tidak terjadi perbedaan kepentingan selama dalam penyusunan tata ruang oleh Tim Ter-padu).

• Penyusunan zonasi kawasan HoB lin-tas kabupaten/kota.

• Penyelenggaraan pengelolaan taman hutan raya lintas kabupaten/kota.

• Penyusunan rencana makro kehutan-an dan perkebunan lintas kabupaten/kota.

• Penetapan Peraturan Daerah (Perda) pengelolaan DAS lintas kabupaten/kota.

• Penetapan Perda tentang pedoman untuk penentuan tarif pungutan hasil hutan bukan kayu (HHBK) lintas batas kabupaten/kota.

tivities in markets, offices and densely populated residential areas.

Considering the important role that the HoB plays for the region’s economic growth and activities, it is necessary to put in place economic policies and instruments to promote green economy to the region’s provincial and district governments.

1. Provincial Level

• Together with the national govern-ment, the provincial and district gov-ernments should ensure the accelera-tion of the deliberation for the setting of provincial and district spatial layout plans that have been generated by the Integrated Team. While waiting for the final resolution on their respec-tive spatial layout plans, the provincial and district governments can use the spatial layout plans proposed by the integrated team as a temporary refer-ence, in particular for the use of land areas that have been identified with absolute certainty to be free from any conflict of interest or encumberances.

• Preparation for the zoning of the HoB across districts and cities.

• Management and operation of large-scale forest parks across districts and cities.

• Developing a forestry and plantation macro-planning across districts and cities.

• Adoption of provincial regulations for watershed management across districts and cities.

• Adoption of provincial regulations on guidelines for the setting of tariffs charged for the collection of non-tim-ber forest products (NTFPs) across district and city borders.

• Adoption of provincial regulations on environmental service compensa-tion mechanisms across districts and cities.


60

• Penetapan Perda tentang mekanisme kompensasi jasa lingkungan (environ-mental service compensation mecha-nisms) lintas kabupaten/kota.

• Penetapan Perda tentang pengem-bangan perekonomian terpadu antara hulu dan hilir.

• Sebagian dari beberapa instrumen kebijakan di atas, telah dan sedang dijalankan oleh beberapa pemerin-tah provinsi di wilayah HoB. Sebagai contoh, Pemerintah Provinsi Kalbar saat ini sedang menyusun Naskah Akademis Perda Rencana Perlindun-gan dan Pengeloaan Lingkungan Hidup (RPPLH) sebagai instrumen PPLH Kalbar. Pemprov Kalbar juga telah menargetkan ekolabel dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dae-rah (RPJMD) 2013-2018, selain revisi yang terkait dengan DBH. Beberapa provinsi juga telah melakukan bebera-pa inisiatif yang akan diuraikan pada bagian lain dalam dokumen ini.

2. Tingkat kabupaten• Mempedomani tata ruang ruang

provinsi dan kabupaten (sementara) yang ada (sebagaimana usulan) sam-pai ada penetapan tata ruang oleh pemerintah pusat.

• Pembentukan struktur kelembagaan untuk implementasi instrumen “dana kerja lingkungan” atau Environment Performance Bond dan “Restribusi Pengguna” atau User Charge.

• Pembuatan Perda yang mengatur pelaksanaan kegiatan “best practice” bisnis sektor kehutanan dan pertam-bangan dan perkebunan yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi hijau (rendah emisi, efisien, dan keterlibatan masyarakat).

• Perumusan mekanisme untuk menge-luarkan dan menjual “dana kerja ling-kungan” atau Environment Performance Bond dan “Restribusi Pengguna” atau User Charge.

• Adoption of provincial regulations on integrated economy development between upstream and downstream areas.

• Some of the above policy instru-ments have been and are being run by some provincial governments in the HoB. For example, West Kalimantan Provincial Government is currently drafting the Academic Plan of the Pro-vincial Regulation on the Protection and Management of the Environment (RPPLH) to be used as the Province’s PPLH instrument. They are also targeting ecolabelling in their Medium Term Development Plan (RPJMD) for the periods 2013-2018 in addition to the revisions associated with the Revenue Sharing Fund. Several other provinces have also undertaken initia-tives that will be described elsewhere in this document.

2. District Level

• Providing a temporary guideline for the existing provincial and district spatial layout plans (as proposed) until the national government comes up with an official decision on spatial layouts.

• Establishing an institutional structure for the implementation of the “envi-ronmental work fund” instrument or Environment Performance Bond and User Charge.

• Preparing a provincial regulation that governs the implementation of “best practice” activities for forestry, min-ing and plantation businesses in ac-cordance with the principles of green economy (low emission, efficient, and engaging communities).

• Formulating a mechanism for issu-ing and selling “environmental work funds” or Environment Performance Bond and User Charge.

• Formulating a Provincial Regulation on Corporate Social Responsibility

61


• Perumusan Perda tentang Corporate Social Responsibility (CSR) dalam kon-teks pembangunan berkelanjutan.

• Menentukan, mengolah dan mem-promosikan serta menerapkan label HHBK sebagai produk unggulan HoB.

• Beberapa komponen kebijakan yang telah diuraikan di atas sebagian mungkin dapat dilakukan oleh pemer-intah kabupaten/kota maupun provinsi dalam satu paket regulasi. Misalnya saja regulasi yang berkaitan dengan DAS, jasa lingkungan dan pengelolaan lingkungan lainnya bisa disatukan dalam satu paket kebijakan RPPLH di daerah.

(CSR) in the context of sustainable development

• Defining, managing, promoting and applying Non-Timber Forest Prod-ucts with eco-labels as superior HoB products

• Some components of the policies described above may in part be car-ried out by district, city and provin-cial governments in one package of regulations. For example, regulations relating to watershed, environmental services and other environmental management can be incorporated into one package of RPPLH policies in the provinces.


62

© M

aspu

ri /

Pho

tovo

ices

Intl

-WW

F/H

oB

62

63


63

III.

PAKET USUL AN KEBIJAK AN

EKONOMI HIJAU DI HEART

OF BORNEOProposed Green Economy

Policy Package in The Heart of Borneo


64

Sebagaimana diuraikan di atas pentingnya memasukkan faktor lingkungan dalam

sistem ekonomi sehingga dapat menjamin keberlanjutan fungsi lingkungan dan atau sumber daya alam sebagai faktor penting sistem ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama (leading indicators) kinerja perekonomian. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi mempre-sentasikan kinerja perekonomian yang baik dan kerusakan lingkungan tidak berpen-garuh selama sumber daya alam melimpah dan tidak terbatas. Kondisi ini sudah sangat jarang ditemui. Dalam pandangan sistem ekonomi modern pertumbuhan dipengaruhi oleh beberapa faktor dimana salah satu-nya adalah faktor lingkungan. Lingkungan adalah penyedia input yang digunakan dalam proses produksi. Namun dalam praktiknya terdapat kontradiksi antara usaha men-ingkatkan pertumbuhan ekonomi dengan usaha penyelamatan lingkungan. Kegiatan-kegiatan produksi yang dilakukan membawa eksternalitas terhadap lingkungan sehingga terjadi masalah lingkungan.Oleh karena itu, kegiatan ekonomi dengan ukuran GDP tidak boleh terpisah dari daya yang mendukungn-ya yaitu sumber daya alam. Selama ini metode populer yang digunakan untuk perhitungan GDP belum memasukkan unsur degradasi lingkungan di dalamnya. Padahal, sebagaimana telah diuraikan dalam paragraf sebelumnya, lingkungan merupakan salah satu faktor penyedia input dalam perekonomian suatu negara. Revolusi industri dan eksplorasi sumber daya alam, seperti pertambangan, serta globalisasi yang mulai terjadi pada awal abad ke-19 merupakan suatu terobosan penting dalam sejarah perkembangan manusia. Terciptan-ya alat-alat transportasi, mesin pabrik dan komunikasi berdampak pada peningkatan kesejahteraan manusia. Namun di sisi lain, seiring dengan peningkatan kegiatan indus-trialisasi dan eksplorasi sumber daya alam, degradasi lingkungan pun terjadi. Kawasan rawan banjir mengalami peningkatan, kuali-tas udara dan air pun mengalami penurunan karena hutan banyak dialih fungsikan men-jadi area pertambangan atau pabrik.

As outlined above, it is important to incorporate environmental factors into

the economic system in order to ensure the continuity of the functions of the environ-ment and or natural resources as important factors of the economic system. Economic growth is one of the leading indicators of economic performance. High economic growth presents a good economic perfor-mance and environmental damage has no effect as long as there are abundant and unlimited natural resources. This condition is very rarely found. The modern economic system views growth as being influenced by several factors, one of which is environ-mental factors. Environment is a provider of inputs used in the production process. However, in practice there is a contradic-tion between attempts to increase economic growth and efforts to save the environment. Production activities that are carried out bring externalities into the environment as a result of which environmental problems occur. Therefore, economic activities and GDP measure should not be separated or disconnected from the natural resources that supports them.

So far, methods used for the calculation of GDP have not incorporated environmental degradation into it. In fact, the environment is one of the input providers in the economy of a country. The industrial revolution and exploration of natural sources, such as min-ing, as well as the globalization that began in the early 19th century constituted an impor-tant breakthrough in the history of human development. Transportation, manufacturing machines and communications equipment impacted human welfare. However due to increased activities of industrialization and exploration of natural resources, environ-mental degradation increased. Areas prone to flooding have got larger as air and water quality has declined because many forests have been converted into mining areas or manufacturing sites.

3.1 Rasionalisasi Kebijakan

Policy Rationalization

65


Sumber: Heart of Borneo, Investing in Nature for Green

Economy (2012)

Source: Heart of Borneo, Investing in Nature for Green Economy

(2012)

Gambar 8: Wilayah Heart of BorneoFigure 8: The Heart of Borneo Region

Sumber: Heart of Borneo, Investing in Nature for Green Economy (2012)Source: Heart of Borneo, Investing in Nature for Green Economy (2012)

Heart of Borneo

Protected Area

Watershed Boundary

Vulnerability to erosion

High

Low

Gambar 7: Hubungan Sumber Daya Alam dengan PDBFigure 7: Relationship between Natural Resources and GDP

Nat

ural

Cap

ital

Ecosystem Services

Labour

Capital

TotalFactor

Productivity

ProductionPractices

GDP

EcosystemGoods

NaturalStocks


66

Implementasi yang efektif dan efisien dari Deklarasi HoB sangat penting bagi

tiga negara tersebut, khususnya Indone-sia. Indonesia memiliki wilayah terbesar di kawasan HoB, degradasi lingkungan serta permasalahan yang ditimbulkan-nya pun relatif lebih besar dibanding-kan dua negara lain. Pulau Kalimantan berkontribusi secara signifikan terha-dap perekonomian Indonesia karena di pulau tersebut terdapat hasil bumi yang berorientasi ekspor, seperti kayu, hasil pertambangan dan hasil perkebunan. Namun, peningkatan eksplorasi sumber daya alam tersebut juga diiringi dengan degradasi lingkungan di Kalimantan.

Hasil analisis tutupan hutan oleh Forest Watch Indonesia (FWI) menunjukkan bahwa pada tahun 2009 adalah 88,17 juta ha atau sekitar 46,33% dari luas daratan Indonesia, dimana Kalimantan menempati kedudukan kedua setelah Papua dan Papua Barat dengan selisih 8%. Persentase luas tutupan hutan terhadap luas daratan di Provinsi Papua dan Papua Barat mencapai 79,62% sedangkan Kalimantan 51,35%. Sebaran tutupan hutan Indonesia ditunjukkan Gambar 9.

Indonesia has the largest area in the HoB. Environmental degradation and

the ensuing problems Indonesia experi-ences in its part of the central highland rainforests, too, are relatively larger than those of the other two countries. Kalimantan contributes significantly to the Indonesian economy because the island is endowed with abundant natural wealth (agricultural and mining resourc-es) that can be used as export commodi-ties. However, increased exploitation of such natural resources has also led to increased environmental degradation. Therefore, effective and efficient imple-mentation of the HoB Declaration is very important to all three countries, espe-cially Indonesia.

Analysis of Indonesian forest cover by Forest Watch Indonesia (FWI) indicates that in 2009, forest cover accounted for 88.17 million hectares or about 46.33% of Indonesia’s land area, where Kalim-antan occupies a position second only to Papua and West Papua by a margin of 8%. The percentage of forest cover to total land area in Papua and West Papua provinces reached 79.62% while in Kalimantan, the percentage was 51.35%. Distribution of Indonesian forest cover is shown in Figure 9:

3.2 Signifikansi Implementasi Deklarasi HoB: Studi Kasus Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur

Significance of the Implementation of the HoB Declaration: West Kalimantan, Central Kalimantan and East Kalimantan Case Studies

67


Tabel 3: Status Hutan di kawasan HoB Indonesia di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, & Kalimantan Timur, 2009Table 3: Forest Status within the Indonesian part of the Heart of Borneo, West Kalimantan, Central Kalimantan, and East

Kalimantan, 2009

Sumber: Kementerian Kehutanan, 2009 / Source: Ministry of Forestry, 2009

Gambar 9: Sebaran Tutupan Hutan di Indonesia 2009Figure 9: Distribution of Forest Cover In Indonesia 2009

Kaltim merupakan wilayah HoB dengan luas hutan terbesar dibanding Kalbar dan Kalteng. Luas hutan di Kaltim adalah seluas 8,861,884 ha dengan lima peruntukan hutan, sedangkan Kalbar dan Kalteng dengan delapan peruntu-kan hutan yang dimiliki masing-masing seluas 4,847,257 ha dan 3,027,868 ha.

Of the three Kalimantan provinces in the HoB, East Kalimantan has the largest forest area of 8,861,884 hectares with five forest designations, while West Ka-limantan and Central Kalimantan have eight forest designations each covering a total area of 4,847,257 hectares and 3,027,868 hectares respectively.

10%Kalimantan

Jawa

Maluku

Sumatera

Bali & Nusa Tenggara

Sulawesi

1%

14%

1%

31%

Sumber: Sumargo, dkk. (2011). Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode Tahun 2000-2009

Sources: Sumargo, et al. (2011). The state portrait Forests Indonesia Year Period 2000-2009

Jenis Hutan /

Types of forests

Kalimantan BaratWest Kalimantan

(ha)

Kalimantan TengahCentral Kalimantan

(ha)

Kalimantan TimurEast Kalimantan

(ha)

Hutan Lindung / Protected Forest 1,243,930 611,447 2,398,152

Hutan Produksi / Production Forest 359,305 92,627 644,034

Hutan Produksi Konversi / Converted Production Forest

108,153 34,030 -

Hutan Produksi Terbatas / Limited Production Forest

1,201,309 1,960,780 3,899,666

Taman Nasional / National Park 1,024,163 125,600 1,312,243

Badan Air / Water Bodies 18,037 197,128 -

Taman Wisata Alam / Nature Recreation Park

1,842 5,478 -

Area Penggunaan Lainnya / Other Land Use

890,518 778 607,789

Total 4,847,257 3,027,868 8,861,884

Papua 39%

4%


68

Meskipun Kalimantan masih memiliki luas hutan yang cukup besar dan meru-pakan wilayah dengan tutupan hutan terbesar kedua secara nasional, Kalim-antan juga merupakan wilayah yang me-miliki tingkat deforestasi paling tinggi selama tahun 2000-2009. Hal tersebut dapat dilihat dalam Gambar 10.

Kalimantan still has fairly large areas of forest and is a region with the second largest forest cover nationally. However, Kalimantan is also a region that has the highest rate of deforestation during the periods 2000-2009 as seen in Figure 10.

Sumber: Sumargo, dkk. (2011). Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode Tahun 2000-2009 / Source: Sumargo, et al. (2011). The state portrait Forests Indonesia Year Period 2000-2009

4%

8%

11%Kalimantan

Maluku

Sulawesi

Papua

36%

Jawa

Sumatera

Bali & Nusa Tenggara

25%

9%

7%

Gambar 10: Sebaran Deforestasi Indonesia 2000-2009 Figure 10: Forest loss in Indonesia from 2000 to 2009

Berdasarkan potret keadaan hutan Indo-nesia periode 2000-2009, tutupan hutan antara tahun 2000 sampai tahun 2009 terlihat bahwa hutan di Indonesia yang mengalami deforestasi adalah sekitar 15,15 juta ha. Provinsi yang mengalami deforestasi terbesar adalah Provinsi Kalteng dengan luas mencapai 2 juta ha atau laju deforestasi tahun 2000-2009 mencapai 200.290,85 ha/tahun. Total hutan yang terdeforestasi di Kalimantan tahun 2000-2009 mencapai 5.505.863,93 ha dan laju deforestasi tahun 2000-2009 sebesar 550.586,39 ha/tahun atau seki-tar 4% dari total hutan di Indonesia yang terdeforestasi.

Deforestasi di Kalimantan khususnya di kawasan HoB paling banyak diakibatkan

According to the report “Portrait of the State of Indonesia’s Forests in the periods 2000-2009”, about 15.15 million hectares of Indonesia’s forests suffered from deforestation. Central Kalimantan, which covers a total area of 2 million hectares, had the highest deforestation which reached 200,290.85 hectares per year during the 10-year period. The total forest area in Kalimantan that was de-forested reached 5,505,863.93 hectares or 550,586.39 hectares per year, which constituted about 4% of the total defor-ested forest area in Indonesia.

Deforestation in Kalimantan, especially in the HoB, is mostly caused by illegal logging and activities from the timber forest products sector, the oil palm

69


plantation sector, and the mining sector. Environmental issues from the tim-ber forest products sector arise when timber harvesting is done with no regard to sustainability. Logging is often done haphazardly, indiscriminately and even illegally without regard to forest type or the legal requirements for cutting down trees. To make matters worse, after harvesting there is no attempt to regen-erate the forest as logging in the HoB is illegal.

Due to the expansion of oil palm plan-tations, forest areas in Indonesia are decreasing. Deforestation in Indonesia from 2000-2009 reached 15,158,926.58 hectares, most of which were situ-ated in Kalimantan (5,505,864 hectares or 36.32% of the total) and Sumatra (3,711,797 hectares or 22.49%).

oleh pembalakan liar dan aktivitas tiga industri utama yaitu sektor hasil hutan kayu, kelapa sawit, dan pertambangan. Permasalahan lingkungan dari sektor hasil kayu muncul ketika pemanenan kayu dilakukan dengan tidak memper-hatikan keberlanjutan pemanenan kayu. Penebangan kayu yang sering kali di-lakukan secara asal bahkan ilegal tanpa memperhatikan apabila hutan tersebut merupakan hutan primer dan juga tidak memperhatikan kriteria-kriteria pohon yang sudah bisa ditebang. Setelah pe-manenan dilakukan tidak terdapat upaya untuk melakukan regenerasi hutan karena notabene penebangan di HoB dilakukan secara ilegal.

Sebagai konsekuensi dari perluasan lahan untuk area perkebunan sawit ada-lah semakin berkurangnya luas hutan di Indonesia. Dalam periode 2000-2009, deforestasi mencapai 15.158.926,58 ha. Deforestasi terbanyak terjadi di Kalim-antan yaitu 5.505.864 ha atau 36,32% dan di Sumatra seluas 3.711.797 ha atau 22,49%.

Sumber: Kementerian Kehutanan, diolah penulis / Source: Ministry of Forestry, processed by author

Sumatera Jawa Bali & Kalimantan Sulawesi Maluku Papua TotalNusa

Tenggara

16.000.000

14.000.000

12.000.000

10.000.000

8.000.000

6.000.000

4.000.000

2.000.000

0

5.505.864 ha

15.158.926,58 ha

Gambar 11: Deforestasi Indonesia 2000-2009Figure 11: Deforestation in Indonesia, 2000-2009


70

Pulau Kalimantan, dimana kawasan HoB berada (yang merupakan Kawasan Strategis Nasional/KSN), justru meru-pakan pulau dengan tingkat deforestrasi paling tinggi. Kerusakan hutan pada kawasan HoB, yaitu Kalbar, Kalteng dan Kaltim secara rinci disajikan dalam Tabel 4.

The island of Kalimantan, where the HoB is, (and a National Strategic Area/ KSN), has the highest rate of deforesta-tion. Damage to forests in the Indone-sian provinces in the Hob, West Kali-mantan, Central Kalimantan and East Kalimantan are presented in detail in Table 4 below:

Tabel 4: Kerusakan Hutan di HoB-Indonesia Periode 2000-2009Table 4: Forest damage in the Indonesian part of the HoB, 2000-2009

Sumber: Kementerian Kehutanan Indonesia (2012) / Source: Ministry of Forestry of Indonesia (2012)

Data terakhir angka deforestasi yang terjadi wilayah HoB memperlihatkan bahwa kontribusi ketiga provinsi (Kalbar, Kalteng dan Kaltim) terhadap luas de-forestasi nasional mencapai 39,31% dari deforestasi nasional tahunan (Tabel 5).

Recent data on the rate of deforestation within the HoB shows that the contri-bution of three provinces (West Kali-mantan, Central Kalimantan and East Kalimantan) to national deforestation reached 39.31% of the annual national deforestation (Table 5).

Propinsi / ProvinceLuas /

Width (ha)Kontribusi /

Contribution (%)

Kalimantan Barat / West Kalimantan 1,324,822.55 24

Kalimantan Tengah / Central Kalimantan 2,002,908.83 36

Kalimantan Selatan / South Kalimantan 319,835.23 6

Kalimantan Timur / East Kalimantan 1,858,297.62 34

Kalimantan 5,505,864.23 100

Tabel 5: Angka Deforestasi (di dalam dan di luar kawasan hutan) Wilayah HoB di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur, Periode 2009-2012 (Ha/Tahun)

Table 5: Deforestation Rate (inside and outside forest areas) in the HoB in West Kalimantan, Central Kalimantan and East Kalimantan Provinces in the Periods 2009-2012 (Hectares/ Year)

Kelompok Hutan /

Types of forests

Kalimantan Barat

West Kalimantan (Ha/Ta)

Kalimantan TengahCentral

Kalimantan (Ha/Ta)

Kalimantan Timur

East Kalimantan (Ha/Ta)

Angka Deforestasi

NasionalNational

Deforestation rate (Ha/Ta)

Primer / Primary 586,1 697,8 317,3 17.219,9

Hutan Produksi / Secondary 41.151 105.421,6 30.403,8 376.306

Hutan Tanaman / Planted Forests

- 361,5 3.255,3 57.107,8

Jumlah / Total 41.737,9 106.480,9 33,976,8 450.637,1

% terhadap Deforestasi Nasional /% to the National Deforestation Rate

9,2% 23,6% 7,5%

Sumber: Statistik Kehutanan Indonesia 2012 / Source: Indonesia Forestry Statistics 2012.

71


Selanjutnya perkembangan pelepasan kawasan hutan untuk tambang dan non tambang (misalnya transmigrasi) pada tahun 2008-2012 yang berkonribusi pada angka deforestasi di tiga provinsi wilayah HoB dapat dilihat sebagaimana Tabel 7.

The further expansion of the relinquish-ment of forest areas for mining and non-mining purposes (for example, for resettlement) in the periods 2008-2012 contributed to the deforestation rates in three provinces in the Heart of Borneo as can be seen under Table 7 below:

Tabel 6: Luas dan Persentase Pelepasan Kawasan Hutan Periode Tahun 2003-2008

Table 6: Area and Percentage of Cleared Forest Areas (2003-2008)

Sumber: Kementerian Kehutanan Subdit Statistik dan Jaringan Ko-

munikasi data Kehutanan, 2009 dan Kementerian Kehutanan, 2009.

“Eksekutif Data Strategis Kehutanan 2009”

Source: Ministry of Forestry Subdit Statistic and Communication

Network of Forestry Data, 2009 and Ministry of Forestry, 2009.

“Eksekutif Data Strategis Kehutanan 2009”

No. Pulau / Island Luas / Width (ha)

1 Sumatera 158,431.97

2 Jawa -

3 Kalimantan 122,494.78

4 Sulawesi 6,722.45

5 Maluku 35,299.30

6 Papua 32,546.30

Total 355,494.80

Gambar 12: Persentase Pelepasan Kawasan Hutan Periode Tahun 2003-2008

Figure 12: Percentage of Cleared Forest Areas (2003-2008)

Kalimantan

Maluku Papua

Sulawesi

18 %

17 %

3 %

62 %

Tabel 7: Perkembangan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Tambang dan Non Tambang tahun 2008-2012 di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur

Table 7: Developments concerning the Use of Forest Areas for Mining and Non-Mining Activities in the Periods 2008-2012 in West Kalimantan, Central Kalimantan dan East Kalimantan Provinces

Sumber: Statistik Kehutanan Indonesia 2012 / Source: Indonesia Forestry Statistics 2012

Propinsi / ProvinceLuas izin prinsip /

Area under principle license (ha)

Luas izin pinjam pakaiEksploitasi /

Area under borrow-and-use permit for forest area exploitation (ha)

Kalimantan Barat / West Kalimantan 12.882 4.345

Kalimantan Tengah / Central Kalimantan 81.678 49.997

Kalimantan Timur / East Kalimantan 114.585 89.092

9 Sumargo, S.et al., 2011. Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode Tahun 2000-2009. Halaman 3010 National Wildlife Federation. 2010. Food, Fuel, or Forest?: Charting a Responsible U.S Role in Global Palm Oil Expansion. Halaman 23


72

“ ...do not seek to identify and protect HCVs, do not identify or protect areas subject to indigenous peoples’ customary rights or customary use and do not identify or

protect areas of ‘high carbon values’.”

Tingginya angka konversi hutan untuk ekspansi perkebunan kelapa sawit dis-ebabkan oleh tingginya target produksi kelapa sawit Indonesia9 dan target luas area lahan untuk kelapa sawit yang mencapai 26 juta hektar. Di luar alasan tersebut juga disebabkan oleh ketidak-pastian kepemilikan tanah10.Oleh karena itu, Indonesia merupakan salah satu negara yang tidak patuh pada tujuh prinsip (P7) standar sertifikasi sukarela (voluntary) Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Dalam pemberian izin pembukaan lahan baru, otoritas pem-beri izin seringkali mengabaikan nilai konservasi tinggi (High Conservation Value/HCV), masyarakat setempat, adat dan perlindungan daerah dari nilai kar-bon tinggi seperti yang terdapat dalam World Bank Group Standards and the Palm Oil Sector:

The high rate of conversion of tropical forests for the expansion of oil palm plantations is attributable to Indonesia’s high palm oil production target9 and the area of land targetted for oil palm plan-tations which has reached 26 million hectares. Another reason is uncertainty of land ownership10. Therefore, Indone-sia is one of the countries that do not adhere to the seven principles (P7) of voluntary certification standards set by the Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). In granting a license to clear a forested area to be used as a new plan-tation site, licensing authorities often ignore high conservation values (HCVs), areas subject to indigenous peoples’ customary rights or customary use, and areas of high-value carbon values as stated in the World Bank Group Stand-ards on the Palm Oil Sector:

Pada tahun 2011 Menteri Pertanian mengeluarkan standar tersendiri ter-hadap pengelolaan perkebunan sawit berkelanjutan yang disebut dengan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) yang merupakan mandatory (wajib) diperoleh perkebunan kepala sawit. Semua perkebunan kelapa sawit wajib memenuhi standar pengelolaan ISPO selambat-lambatnya akhir tahun 2014, dan apabila tidak memenuhi maka akan dikenai sanksi penghentian operasional. Di tiga provinsi di Kalimantan yaitu Kalbar, Kalteng dan Kaltim terdapat mineral bijih, kerak, logam dan batu-bara. Batubara merupakan sumber min-eral yang banyak terdapat di Kaltim dan beberapa area di Kalteng, sedangkan di wilayah Kalbar hanya terdapat beberapa area tambang bijih, kerak dan logam yang rata-rata hanya berkontribusi kurang dari 5% terhadap PDRB Kaim-

In 2011, the Ministry of Agriculture is-sued its own standards for sustainable oil palm plantation management called the Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), which is mandatory for oil palm plantations. Under this scheme, all oil palm plantations are required to meet the ISPO standards of sustainable oil palm plantation management by no later than the end of 2014, and if they fail to do so, a sanction, which will effectively discontinue their operations, will be imposed on them.

In the three Kalimantan provinces of West Kalimantan, Central Kalimantan and East Kalimantan, there are mineral and metal deposits in the earth’s crust. Coal is abundant in East Kalimantan and in some areas of Central Kalimantan. In West Kalimantan, there are only a few mining areas that on average contrib-ute less than 5% to West Kalimantan’s

73


© WWF-Indonesia / Wiwin Effendi

antan Barat dalam 5 tahun terakhir. Menurut Walhi (2011), rata-rata 200 juta ton batubara dikeruk dari Kaltim dalam jangka waktu 5 tahun terakhir. Sampai tahun 2011, 71% dari wilayah Kaltim telah dijadikan sebagai area pertam-bangan batubara. Hal tersebut menim-bulkan degradasi lingkungan di wilayah tersebut. Sampai dengan tahun 2011, terdapat 839 ha lahan yang rusak akibat tambang. Akibatnya, terjadi peningkatan kawasan rawan banjir di area tersebut. Pada tahun 2010, terdapat 29 titik rawan banjir dan pada tahun 2011 kawasan rawan banjir meningkat menjadi 35 titik. Bukan hanya kawasan rawan banjir yang meningkat, kualitas udara dan kualitas air di Kaltim pun mengalami penurunan. Hal tersebut diakibatkan oleh kawasan hutan yang dialihfungsikan menjadi kawasan tambang. Dari segi infrastruk-tur, jalan-jalan di wilayah pertambangan juga mengalami kerusakan karena ban-yaknya truk-truk yang melintas.

GDP over the last 5 years. According to the Indonesian Forum for the Environ-ment (2011), an average of 200 million tons of coal has been dredged from East Kalimantan within the last 5 years. Until 2011, 71% of the area of East Kalimantan has been used as a coal mining area. This has led to environmental degrada-tion with 839 hectares of land damaged by mining.As a result, there was an increase in the number of flood-prone areas in the region. In 2010, there were 29 locations prone to flooding but in 2011 the number of flood-prone areas had increased to 35.

In addition to the increase in flooding, air quality and water quality in East Kalimantan are also deteriorating fol-lowing the conversion of forest areas to mining areas. Moreover, many roads in the province’s mining areas have been damaged by heavy trucks.


74

Uraian pada sub bab sebelumnya telah menguraikan permasalahan

utama yang dihadapi oleh Provinsi Kalbar, Kalteng dan Kaltim, yaitu degra-dasi lingkungan yang diakibatkan oleh peningkatan aktivitas kehutanan, per-tambangan dan perkebunan. Peningka-tan aktivitas tersebut juga merangsang deforestasi sebagai akibat pengalihan fungsi hutan.

Besarnya akibat yang telah ditim-bulkan oleh aktivitas bisnis dan juga masyarakat terhadap tutupan hutan di HoB, maka diperlukan paket kebijakan yang bersifat integratif untuk mele-starikan HoB. Paket kebijakan terse-but tentunya berdasar pada kerangka pemikiran ekonomi hijau. Paket kebija-kan untuk HoB berdasarkan masalah dan akar masalah yang ada di kawasan tersebut.

Deskripsi Usulan Kebijakan untuk HoB

Deskripsi kebijakan-kebijakan adalah sebagai berikut:

a. Perencanaan tata wilayah berdasar utilitas yang sinergis

Perencanaan tata wilayah sangat diperlukan demi tercapainya pe-manfaatan ruang atau wilayah yang optimal. Oleh karena itu, dalam perencanaan tata wilayah harus didasarkan pada potensi wilayah atau penggunaan maksimal yang dapat diperoleh tanpa mengabaikan perlind-ungan terhadap lingkungan. Dalam upaya pencapaian visi HoB, seluruh

The previous sub-chapter outlined the main issue that beleaguered

West Kalimantan, Central Kalimantan and East Kalimantan provinces, that is, environmental degradation caused by increased activities in the province’s forestry, mining and agricultural sec-tors. Increased activities in these three industrial sectors have also triggered deforestation as forest functions are altered by human activities.

Given the negative impacts inflicted by business activities and communities on the forest cover in the HoB, it is neces-sary to have an integrated policy pack-age to preserve the HoB. The package must be based on a green economy mindset and address the root problems in the region.

Description of Proposed Policies for the HoB

The description of the policies is as fol-lows:a. Regional layout planning based on

synergetic utility Regional layout planning is indispen-

sable for the achievement of optimum spatial or territorial utilization. There-fore, regional layout planning should be based on the region’s potentials or maximum use that can be obtained without neglecting environmental protection. In an effort to achieve the HoB vision, all the provinces that make up the entire region must together devise a regional layout plan to produce synergistic regional layout

3.3 Usulan Paket Kebijakan HoB

Package of Proposed HoB Policies

75


planning. This is planning in which all areas within the region are linked to each other and collaborate together. This will not only determine the boundaries of the districts, countries, or other administrative boundaries within the region, but also considers the boundaries of all the ecosystems found there.

The functional designation of areas within the HoB, such as settlement areas, areas designated as govern-ment/ administrative centers, indus-trial areas and forest areas (which are further broken down into pro-tected forests, production forests and conservation forests, etc) should be clearly planned. This regional layout plan will be used as a reference for land use. The results of the spa-tial layout planning are expected to ensure the implementation of sus-tainable development in the HoB and become the basis for the development of green economy.

b. Acceleration of Integrated Industrial Areas

The HoB has great potential to be-come a developed industrial area. Currently, the rapidly growing indus-tries in the region are oil palm plan-tation and mining (especially in East Kalimantan). Unfortunately Indonesia is only known as a producer of raw materials and its ability to produce processed products of higher value is still low. If the abundant raw materi-als in this region can be processed domestically, the provinces will have strong, more efficient and competi-tive industries due to the proximity of their raw materials to raw material processing facilities. Adequate infra-structure development is needed so that the concept of integrated indus-trial development becomes feasible.

wilayah yang tergabung di dalamnya harus menyusun rencana tata wilayah secara bersama-sama untuk meng-hasilkan perencanaan yang bers-inergi. Perencanaan tata wilayah yang bersinergi ialah perencanaan yang saling terkait antar wilayah atau adanya pendekatan kolaborasi di antara wilayah HoB. Hal tersebut mengindikasikan faktor penentu batas, bukan hanya batas kabupaten, negara, atau batas-batas adminis-tratif lainnya melainkan pertimbangan batas-batas ekosistem.

Fungsi wilayah HoB seperti wilayah pemukiman penduduk, pusat pemer-intahan, kawasan industri dan kehu-tanan (hutan lindung, hutan produksi dan hutan konservasi) harus diren-canakan secara jelas. Tata wilayah ini akan menjadi acuan terhadap peng-gunaan lahan atau wilayah. Hasil dari perencanaan tata ruang tersebut di-harapkan dapat menjamin pelaksan-aan pembangunan yang berkelanjutan di kawasan HoB dan menjadi basis untuk pengembangan ekonomi hijau.

b. Percepatan kawasan industri yang terpadu

HoB memiliki potensi besar menjadi kawasan industri yang maju. Industri yang berkembang pesat saat ini ada-lah produksi kelapa sawit dan hasil tambang (terutama untuk Kaltim). Namun sayangnya hingga saat ini, In-donesia masih dikenal hanya sebagai penghasil bahan mentah, kemampuan menghasilkan hasil olahan yang lebih bernilai masih rendah. Jumlah peru-sahaan hulu jauh lebih banyak diband-ing perusahaan hilir. Apabila besarnya hasil bahan mentah diikuti oleh pengolahan lebih lanjut, maka akan menjadi sebuah industri yang kuat, lebih efisien, dan kompetitif. Diperlu-kan pembangunan infrastruktur yang memadai agar konsep pengembangan industri terpadu ini menjadi layak.


76

“ Fungsi wilayah HoB seperti wilayah pemukiman penduduk, pusat pemerintah, kawasan industri, dan kehutanan (hutan lindung, hutan produksi, hutan konservasi) harus direncanakan secara jelas. ”

“ The designation of HoB areas for residential, government, industry, and forestry needs (protected forest, production forest, conservation forest) must be clearly planned. ”

Kawasan terpadu merupakan kawasan dimana sektor hulu dan hilir terinte-grasi. Oleh karena itu, pendirian industri hilir dalam hal ini perlu didorong untuk memperkuat jaringan atau integrasi dengan industri hulu. Integrasi ini dapat membatasi margin ganda sehingga kon-sumen dapat diuntungkan karena bisa mendapatkan produk dengan harga yang lebih murah, sehingga dapat menjadi produk yang lebih kompetitif. Perusa-haan juga diuntungkan dengan strategi ini melalui pemanfaatan efisiensi teknis dan efisiensi biaya transaksi sehingga laba total yang didapatkan akan lebih besar dibandingkan bila mereka harus membeli bahan baku dari perusahaan lain atau mendistribusikan produknya lewat perusahaan lain. Selain keuntun-gan berupa efisiensi juga berupa kepas-tian pasokan bahan baku.

Kelapa sawit Indonesia hingga saat ini sebagian besar diekspor, namun masih dalam bentuk bahan mentah. Produk turunan (hilir) kelapa sawit yang berkembang di Indonesia mayoritas masih berupa hasil pangan terutama minyak goreng, belum mengalami ban-yak perkembangan. Apabila integrasi di sektor kelapa sawit telah berkembang maka peningkatan hasil dari kelapa sawit tidak terpaku lagi dengan pening-katan di sektor hulu, tetapi bisa beralih ke pengembangan produk turunan ke-lapa sawit di industri hilir yang memiliki nilai tambah. Hal ini dapat mendorong pengurangan pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit. Kebijakan pemerintah daerah untuk memberikan izin konversi hutan ke perkebunan den-gan alasan ekonomi seperti pembukaan lapangan kerja baru dapat dikurangi.

The establishment of downstream industries should be encouraged to strengthen the network of integration with their upstream counterparts. Such integration may limit double profit margins, which will benefit consumers who can buy the products at cheaper price, thus making the in-dustries more competitive on the open market.

This strategy would also benefit the companies thanks to technical ef-ficiency and efficiency of transaction costs so that the total profit earned will be greater than if they had to purchase raw materials from other companies or distribute their products through other companies. In addition there is the certainty of the supply of raw materials.

Indonesian oil palm is largely exported in the form of crude palm oil. In Indo-nesia, the majority of products derived from crude palm oil are food products, especially frying oil. If integration of upstream and downstream industries in the oil palm sector can be achieved, palm oil companies would not get too fixated on increasing yield in the upstream sector but can switch to manufacturing products derived from crude palm oil in downstream indus-tries that have added value. This may eventually reduce the need to clear land for new oil palm plantations and also curtail local governments’ policy to grant permission for the conversion of forests to plantations for economic and employment reasons.

77


c. Insentif dan Disinsentif (reward) dan kemudahankemudahan berusaha bagi perusahaan dan masyarakat atas pelestarian hutan, dan green tax bagi perusahaan dan masyarakat atas kerusakan lingkungan.

Praktik ekonomi berkelanjutan yang menerapkan prinsip perlindungan ter-hadap lingkungan secara sadar akan sulit terlaksana di HoB pada saat ini tanpa adanya insentif atau reward dan disinsentif seperti pajak tambahan. Perusahaan dan masyarakat sekitar telah terbiasa dengan memanfaatkan dan mendapatkan keuntungan se-maksimal mungkin dari alam tanpa memperhatikan dampak buruk yang ditimbulkan. Pemerintah harus mem-buat peraturan dan skema pemberian reward yang jelas bagi perusahaan maupun masyarakat yang telah menerapkan prinsip-prinsip ekonomi berkelanjutan dan memberikan disinsentif kepada pihak-pihak yang melanggar prinsip ekonomi berkelan-jutan. Pajak atas kegiatan-kegiatan yang melanggar prinsip-prinsip ekonomi berkelanjutan, seperti polusi yang melebihi indikator lingkungan, populer dengan istilah green tax.

Dalam pemberian reward kepada perusahaan, perusahaan tersebut telah lulus dari kriteria atau sertifi-kasi produksi yang ramah lingkungan dari pihak yang berkompeten dalam pemeliharaan lingkungan (biasanya lembaga sertifikasi dan LSM) dan kemudian mendapatkan sertifikat. Produsen yang telah lolos sertifikasi juga akan mendapatkan ekolabel pada produknya. Produk tersebut kemudian akan dihargai lebih tinggi sehingga perusahaan dapat memperoleh premi harga. Ekolabel juga dapat sebagai salah satu alat untuk memperluas akses pasar, terutama pasar luar negeri pada negara ekosensitif yang mensyaratkan produk-produk Indo-nesia memiliki ekolabel. Sedangkan

c. Incentives and disincentives in the form of reward and the easiness of doing business for companies and communities engaged in forest conservation and the imposition of green tax on companies and communities that cause environmental damage.

At the moment, it is difficult to imple-ment sustainable economic practices that apply principles of environmental protection in HoB without any incen-tives or rewards, as well as disincen-tives in the form of, say, additional taxation. Companies operating in the region and the surrounding com-munities are accustomed to extract-ing as much profit as possible from nature without regard to the negative consequences of their actions. The government should therefore create clear rules and schemes that provide rewards to companies and communi-ties who have applied the principles of economic sustainability, and impose disincentives to those who violate such principles. An additional tax should be imposed on activities, such as pollution, that exceed environmen-tal indicators. Such a tax is popularly known as a green tax.

When granting rewards to a company, effort should be made to ensure that the company has met the criteria for environmentally friendly production as assessed and certified by the compe-tent authorities in the maintenance of the environment (usually certification institutions and NGOs). Manufactur-ers who pass certification will receive ecolabels for their products. Such products can have a higher value so that the company that produces them can obtain a premium price. Ecolabel-ling is also a tool to expand market access, especially foreign markets in eco-sensitive countries that demand ecolabel certification from Indonesian products.


78

Meanwhile, the government should give rewards in the form of export facili-ties, ease of processing associted with licensing, taxation, and government bureaucracy. On the other hand, compa-nies that are not environmentally friend-ly will be subjected to disincentives by the government and external parties and will eventually lose out in the long run, especially when environmental is-sues become increasingly widespread. Certified private sectors such as the ones engaged in forest products, oil palm plantation and mining will be made eligible for incentives such as:

pemerintah akan memberikan reward dalam bentuk kemudahan ekspor, kemudahan dalam perizinan, perpa-jakan, dan terkait birokrasi pemerin-tahan lainnya. Sehingga konsekuensi dari perusahaan yang tidak ramah lingkungan adalah mendapat disin-sentif dari pemerintah maupun pihak eksternal dan akan mengalami keru-gian terutama dalam jangka panjang ketika isu lingkungan semakin marak. Secara khusus bagi sektor-sektor swasta seperti sektor hasil hutan, perkebunan sawit, dan pertambangan yang bersertifikat baik akan diberikan berbagai insentif seperti:

Sector Incentive

Timber forest products

Reduce the number of annual checks (such as heavy equipment license exemp-tion)

Provide allowances to export part of the products directly to the export mar-kets

Grant new licensing priorities to expand the area and new concessions

Oil palm (on degraded lands)

Exemption from land tax

Fertilizer subsidy for plasma farmers

The production of palm oil is only possible on degraded lands

Increase the tariff on timber from forest land converted to oil palm plantations

Increase tax on oil palm plantations in forest areas

Mining Tax or levy on pollutants and waste (green tax) or other forms of economic incentives

Sektor Insentif

Hasil hutan kayu

Mengurangi jumlah pengecekan tahunan (seperti membebaskan lisensi alat berat).

Diberikan tunjangan untuk mengekspor bagian dari produk mereka langsung ke pasar ekspor.

Diberikan prioritas perizinan baru untuk memperluas wilayah dan konsesi baru.

Kelapa sawit (pada lahan

terdegradasi)

Dibebaskan dari pajak tanah.

Diberikan subsidi pupuk untuk petani plasma.

Pengeluaran minyak kelapa sawit memungkinkan hanya untuk lahan yang terdegradasi.

Peningkatan tarif pada kayu dari lahan hutan dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit.

Peningkatan pendapatan pajak untuk perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan.

PertambanganPajak atau pungutan terhadap polutan dan limbah (green tax) atau bentuk insentif ekonomi lainnya

79



Insentif finansial baru termasuk pembayaran untuk jasa ekosistem, pembayaran untuk kredit karbon yang dihasilkan melalui skema Reduc-ing Emissions from Deforestation and forest Degradation (REDD+) untuk sektor kehutanan dan proyek Clean Development Mechanism (CDM) untuk sektor kehutanan dan tambang dapat diberikan bagi industri yang berbasis ekonomi hijau.

Dana internasional harus disediakan untuk mengakui jasa atau insentif dari pengelolaan lingkungan yang disediakan secara internasional. Dana ditujukan kepada kelompok usaha

New financial incentives including payment for ecosystem services, payment for carbon credits generated through the Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degrada-tion (REDD+) scheme for the forestry sector and the Clean Development Mechanism (CDM) project for the for-estry sector and the mining sector can be accorded to green economy-based industries.

International funds should be provided to acknowledge services or incentives from environmental management that are provided internationally. The funds are directed to community business


80

groups and also companies for efforts to reduce carbon emissions through good forest management such as sustainable forest management (SFM), reduced impact logging (RIL), ecosys-tem restoration and forest conserva-tion.

The incentive and reward model will only be successful if there is a clear scheme. The reward scheme should be drawn up clearly in the form of a regulation or in the form of an agree-ment like the one applied in Colombia to small-scale gold mining activities that are sustainable. Such sustainable production allows the gold produced to fetch a premium price on the market while the profit is passed on to producers and the community as follows:

• 10% of the profits are paid to certified miners as a direct economic incentive for environmental services.

• 30% of the profits are used to enable the commercial side of the program to be maintained.

• 60% of the profits are reinvested in the region in the form of development projects.

d. EnvironmentallyFriendly Alternative Energy

Fossil fuels (BBM) are still the main source of energy used almost every-where, including in the HoB. On the other hand, the HoB has geother-mal potential and alternative energy sources from palm oil, as well as good “hydro-power” potential. It is time for the HoB provincial governments to de-velop environmentally friendly energy as part of a green economy develop-ment strategy.

masyarakat dan juga perusahaan atas upaya pengurangan emisi karbon melalui pengelolaan hutan yang baik seperti pengelolaan secara berkelan-jutan (SFM), penebangan dengan dampak yang dikurangi (Reduced Impact Logging/RIL), atau restorasi ekosistem dan konservasi hutan.

Model insentif dan reward hanya akan berhasil apabila terdapat skema yang jelas. Skema atas pemberian reward tersebut harus disusun secara jelas dalam sebuah peraturan ataupun dalam bentuk perjanjian. Seperti yang diterapkan di Kolumbia atas aktivitas penambangan emas skala kecil yang berkelanjutan. Dari produksi yang berkelanjutan memungkinkan emas mendapatkan premi di pasar dan keuntungannya diteruskan kepada produsen dan masyarakat seperti con-toh berikut:

• 10% diberikan kepada penambang yang bersertifikasi sebagai insentif ekonomi langsung untuk jasa ling-kungan.

• 30% memungkinkan sayap komersial dari program itu untuk dapat diperta-hankan.

• 60% diinvestasikan kembali di wilayah tersebut dalam proyek pembangunan.

d. Energi Alternatif yang Ramah Lingkungan

Bahan bakar minyak (BBM) masih merupakan energi utama yang digu-nakan dimanapun termasuk hampir semua sektor ekonomi di wilayah HoB menggunakan BBM (fossil fuel) yang beremisi tinggi. Pada pihak lain wilayah HoB mempunyai potensi pa-nas bumi dan sumber energi alternatif dari kelapa sawit, serta “hydro power” yang besar. Sudah waktunya pemer-intah daerah merancang pengem-bangan energi ramah lingkungan ini buat sektor ekonomi wilayah HoB kedepan yang merupakan bagian dari strategi pengembangan ekonomi hijau.

81


e. Optimalisasi Penerimaan Asli Daerah (PAD) Non Kehutanan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada provinsi-provinsi di kawasan HoB ditunjang oleh sektor-sektor strategis pertanian/perkebunan, pertambangan dan kehutanan. Tumbuhnya sektor strategis ini akan mempuyai “multiflier effect” bagi tumbuhnya sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di bidang pertanian masyarakat, perdagangan, jasa dan lain-lain. Dalam rangka men-ingkatkan kapasitas sektor UKM dan masyarakat perlu dilakukan pelatihan melalui pola kemitraan antara sektor usaha besar yang difasilitasi pemerin-tah daerah.

f. Penguatan Kelembagaan

Pengelolaan hutan sesuai tingkatan (provinsi, kabupaten/kota dan unit pengelolaan) sesuai dengan karak-teristik lahan, tipe hutan, fungsi hutan, kondisi daerah aliran sungai, sosial budaya, ekonomi, kelemba-gaan masyarakat setempat, termasuk masyarakat hukum adat dan batas administrasi pemerintahan dan pen-egakan hukum. Kementerian Kehu-tanan dalam RPJMN 2014-2019 telah menetapkan pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) baik untuk hutan produksi (KPHP) maupun untuk hutan konservasi (KPHK) dan hutan lindung (KPHL) di wilayah HoB. Lem-baga yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di bawah kendali pemerintah daerah (Guber-nur atau Bupati) ini diharapkan dapat melaksanaan pengelolaan hutan lebih baik dan melakukan koodinasi ren-cana pemanfaatan hutan di tingkat tapak yang lebih efektif. Oleh karena itu pengembangan ekonomi hijau ber-basis sektor kehutanan dan peman-faatan lahan hutan perlu dilakukan intergrasinya dengan pengembangan kelembagaan KPH ini.

e. Optimizing Provincial OwnSource Revenues from NonForestry Sources

Own-source revenues of the provinces in the HoB are supported by the stra-tegic sectors of agriculture / planta-tion, mining and forestry. The growth of these strategic sectors will have a “multiflier effect” for the growth of small and medium enterprises (SMEs) in community agriculture, trade, service sectors and others. In order to enhance the capacity of SMEs and communities, it is necessary to administer training through partner-ships between big businesses that are facilitated by the provincial govern-ments.

f. Institutional Strengthening

Forest management shall be admin-istered through provincial, district and or city management units in line with the characteristics of the land, including: forest type, forest function, watershed condition, socio-cultural, economic, and local community in-stitutional frameworks that take into account customary (adat) law, com-munities, government administration boundaries and law enforcement.

Under the National Medium-Term Development Plan for the periods 2014-2019 (RPJMN 2014-2019), the Ministry of Forestry has resolved to develop Forest Management Units (FMU) for production forests (KPHP), conservation forests (KPHK) and protected forests (KPHL) in the HoB. Institutions that constitute or serve as Local Government Units (SKPD) under the control of sub-national governments (under the jurisdiction of a governor or a district chief) are expected to be able to carry out better forest management and perform bet-ter coordination of forest utilization plans at the site level. Therefore, it is necessary to integrate the develop-


82

Disamping itu perlu adanya kerja sama yang sinkron antara instansi kehutanan di tingkat provinsi, kabu-paten/kota dan unit pengelolaan lain-nya dalam menentukan karakteristik lahan, tipe hutan, fungsi hutan dan kondisi DAS. Dalam hal ini, setiap in-stansi kehutanan baik antara tingkat provinsi dengan daerah atau unit pen-gelolaan lainnya, harus saling berk-erja sama dalam manajemen hutan. Manajemen hutan harus terintegrasi dan kebijakannya tidak boleh tump-ang tindih antara instansi kehutanan di tingkat provinsi, kabupaten/kota maupun di unit pengelolaan lainnya.

ment of the forestry sector-based green economy into the development of industries that make use of forest land by developing an institutional framework for Forest Management Units. This needs cooperation by all forestry government agencies to de-termine the characteristics of forest land, forest type, forest functions and watershed conditions. Each forestry government agency, irrespective of whether it is a provincial, district or city level agency, or some other management unit, should cooperate so that forest management policies will be an integrated whole with no overlap between different agencies and other management units.

g. Tata Kelola Pengusahaan Hutan (izin, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi) yang Transparan dan Bertanggung Jawab

Pemerintah telah membuat Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) 2011-2030 yang merupakan master-plan bagi pembangunan kehutanan di masa yang akan datang. Dalam RKTN ini dimuat informasi mengenai ren-cana peruntukan hutan bagi pengem-bangan usaha skala besar, kecil dan masyarakat, serta konservasi (hutan lindung, konservasi, cagar alam dan lain lain). RKTN ini harus menjadi rujukan bagi semua pihak (pusat dan daerah) dalam rencana pemanfaatan kawasan hutan.

Dalam hal pengelolaan hutan saat ini, perbaikan tata kelola menjadi faktor penting untuk menjamin kelestar-ian hutan. Hasil studi UNDP tahun 2011-2012 memperlihatkan bahwa indeks tata kelola hutan, baik pusat

“ Praktik ekonomi berkelanjutan yang menerapkan prinsip perlindungan terhadap lingkungan secara sadar akan sulit terlaksana di HoB pada saat ini tanpa adanya insentif atau reward dan disinsentif seperti pajak. ”

“ Sustainable economic practice which applies the protection to environment principle consciously will be hard to do in HoB today without the presence of incentive or reward and disincentive like tax. ”

g. Transparent and Responsible Forest Concessions Governance (licenses, implementation, monitoring and evaluation)

The government has adopted the National Forestry Plan (RKTN) for the periods 2011-2030. It is a master plan for the country’s future forestry development. The Plan contains infor-mation on the country’s forest land al-location for the development of large-scale, small-scale and community businesses, and also for conserva-tion (protected forests, conservation forests, nature reserves, and others). This National Forestry Plan should be used as a reference for all stakehold-ers (at both national and sub-national levels) dealing with forest land use.

Under the current forest manage-ment, improved governance is an important factor to ensure sustain-ability. The results of a 2011-2012

Strategi Implementasi Pembangunan di Heart of Borneo (HoB) Melalui Pendekatan Ekonomi Hijau

83


maupun daerah masih lemah dengan indeks 2,3-2,5 dari skala 5,0 (Situ-morang, et al. 2013). Oleh karena itu semua pemangku kepentingan kehutanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) beru-paya memperbaiki ini agar prinsip pengembangan ekonomi hijau da-pat diwujudkan. Unsur penting dari tata kelola ini adalah meningkatkan sistem pengelolaan yang transparan, bertanggung jawab dan bertanggung gugat (transparent, responsible, and accountable) dalam setiap pengam-bilan keputusan dan mempedomani ketentuan yang ada dalam pengelo-laan hutan.

Beberapa provinsi di wilayah HoB seperti Kalbar sudah membentuk apa yang disebut sebagai Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Inisiatif seperti ini bisa dioptimalkan untuk mempercepat implementasi ekonomi hijau sekaligus pengelolaan yang lebih terkendali.

UNDP study showed that the index of forest governance, both at national and sub-national levels is still weak, ranging from 2.3 to 2.5 on a scale of 5.0 (Situmorang, et al. 2013).

Therefore, all forestry stakeholders, in accordance with their respective main duties and functions, should strive to address this weakness so that the development of green econ-omy can be realized. An important element of forest governance is con-tinuous improvement of the current forest management system to make it more transparent, responsible, and accountable in each decision-making process and in serving as guidelines for the implementation of the existing provisions on forest management.

Some provinces in the HoB, such as West Kalimantan, have already es-tablished that an Integrated One-Stop Services Center. An initiative like this can be optimized to accelerate the im-plementation of green economy and more controllable management.



84

© S

usia

na /

Pho

tovo

ices

Intl

-WW

F/H

oB

84

85


IV. IMPLEMENTASI

SEK TORAL EKONOMI HIJAU

DI HEART OF BORNEO

Sector-based implementation of

Green Economy in the Heart of Borneo

85

Sumber: Statistik Kehutanan Indonesia 2012 (Kementerian Kehutanan, 2013) / Source: Indonesia Forestry Statistics 2012 (Ministry of Forestry, 2013)


86

Salah satu sektor unggulan di wilayah HoB adalah sektor kehutanan den-

gan produk hasil hutan kayu. Hasil hutan kayu jika dimanfaatkan secara konven-sional tentu akan menjadi bumerang bagi wilayah HoB karena akan menim-bulkan bahaya deforestasi dan hilangnya kehati. Oleh karenanya hasil hutan kayu harus dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan. Saat ini terdapat sejum-lah Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Hasil Kayu Hutan Alam (IUPHHK HA) dan Hutan Tanaman (IUPHHK HT) dan Hutan Rakyat di wilayah HoB sebagaimana Tabel 8. Selain tiga jenis izin peman-faatan hutan produksi tersebut, ada pula izin yang diberikan kepada masyarakat dalam bentuk Hutan Kemasyarakatan (HKm), dan izin usaha HHBK.

One of the prominent sectors in the HoB is the forestry sector with its

timber forest products. Timber forest products if utilized conventionally would certainly backfire for the HoB because their conventional utilization would lead to deforestation and loss of biodiver-sity. Therefore, timber forest products should be utilized optimally and sus-tainably. Currently there are a number of Commercial Timber Forest Product Utilization Permits for Natural For-ests (IUPHHK HA), for Planted Forests (IUPHHK HT) and People’s Forests in the HoB as presented in Table 8. In addition to the three types of production forest utilization permits, there are also the permits that are granted to communities in the form of Community Forest (HKM) and Commercial Non-Timber Forest Product Utilization Permits.

4.1 Sektor Hasil Hutan Kayu

Timber Forest Product Sector

Provinsi / Province

IUPHHK Hutan Alam IUPHHK Hutan Tanaman Hutan Tanaman Rakyat / People’s Planted Forest

Unit Luas / Size (ha) Unit Luas / Size (ha) Unit Luas / Size (ha)

Kalimantan Barat / West Kalimantan

24 1.157.655 51 2.639.657 1 14.080

Kalimantan Tengah / Central Kalimantan

59 4.028.716 24 687.585 - -

Kalimantan Timur / East Kalimantan

81 5.294.615 53 2.041.095 1 86.450

Jumlah /Total 161 10.480.986 128 5.368.337 2 100.530

Tabel 8: Jumlah Unit dan Luas IUPHHK Hutan Alam dan IUPHHK Hutan Tanaman dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) di Masing-masing Provinsi di Wilayah HoB

Table 8: Number of Units and Size of IUPHHK Hutan Alam (Commercial Timber Forest Product Utilization Permit from Natural Forests) and IUPHHK Hutan Tanaman (Commercial Timber Forest Product Utilization Permit from

Planted Forests) and People’s Planted Forests (HTR) in Each Province in the HoB

87


IIn addition to playing host to upstream forestry businesses operating with com-mercial timber forest product utilization permits for natural forests (IUPHHK HA) and for planted forests (HT), the three Indonesian provinces in the HoB are also home to a number of wood/ timber pro-cessing industries and pulp and paper industries. Primary wood processing in-dustries, which produce plywood, sawn timber and other processed wood (such as molding and wood shaped for decora-tive and architectural features) gener-ally use raw materials from natural forests in the HoB, while the pulp and paper industries get their supply of raw materials from planted forests. These are the forestry sector businesses that drive the green economy.

Upstream forestry businesses with commercial timber forest product utilization permits for natural forests (IUPHHK-HA) are currently beset with many problems. The forest utilization systems and regulations issued by the national government are not yet able to guarantee the sustainability of business. This is evident from the decline in the performance of the management units for IUPHHK HA as seen from a decrease in timber production, declining pro-ductivity and the increasing number of management units that are not active.

In addition, the size of degraded forest areas that cannot be managed as sus-tainable business units are increasing. This suggests that the natural produc-tion forest management systems need to be improved in order to support green economic activities of the upstream forestry sector. Therefore, in order to build green economy from the upstream forestry sector, it is necessary to have policies that can promote improve-ments in production forest management systems.

Improvements in harvesting through implementing a low carbon impact

Selain sektor hulu usaha kehutanan dalam bentuk IUPHHK HA dan HT, di ketiga provinsi wilayah HoB tersebut terdapat sejumlah industri pengola-han kayu dan industri bubur kayu dan kertas. Industri pengolahan kayu primer berupa kayu lapis, penggergajian dan kayu olahan (moulding) umumnya menggunakan bahan baku dari hutan alam yang ada di kawasan HoB. Se-mentara industri bubur kayu dan kertas (pulp and paper) menggunakan bahan baku dari hutan tanaman. Inilah bidang usaha sektor kehutanan yang menjadi penggerak ekonomi hijau

Di bidang usaha hulu kehutanan dalam bentuk IUPHHK HA saat ini mengalami berbagai pemasalahan. Sistem dan regulasi pemanfaatan hutan yang dikeluarkan pusat harus diakui belum dapat menjamin keberlanjutan usaha. Hal ini terlihat dari semakin menurun-nya kinerja unit manajemen IUPHHK HA yang terlihat dari menurunnya jumlah produksi kayu, menurunnya produk-tivitas dan semakin banyaknya unit manjemen yang tidak aktif berproduksi di lapangan. Selain itu semakin bertam-bahnya luas kawasan hutan yang tergra-dasi dan tidak dapat dikelola sebagai unit usaha yang berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengelo-laan hutan alam produksi perlu diper-baiki dalam rangka menunjang kegiatan ekonomi hijau dari sektor hulu kehu-tanan. Oleh karena itu dalam rangka membangun ekonomi hijau dari sektor hulu ini diperlukan kebijakan yang dapat mendorong perbaikan sistem pengelo-laan hutan produksi. Perbaikan dalam sistem pemanenan dengan menerapkan sistem pemanenan berdampak rendah karbon (reduced impact logging with low carbon emission/RIL-C) dan peningkatan efisiensi pemanenan kayu akan dapat akan mendorong tercapainya pengelo-laan hutan lestari produktif dan efisien.

Sementara itu di sektor hulu hutan tana-man dalam bentuk IUPHHK HT, pengem-


88

harvesting system (reduced impact log-ging with low carbon emission / RIL-C) and increasing the efficiency of timber harvesting may lead to the achievement of productive and efficient sustainable forest management. The development of planted forests should be implement-ed through environmentally friendly technologies such as preparing the land without burning, the use of quality seeds, low-emission soil management and fertilizing systems.

Meanwhile, the concept of green econo-my within upstream businesses operat-ing on the basis of commercial timber forest product utilization permits for planted forests (IUPHHK-HT) should start with the licensing process. Forest areas reserved for the development of planted forests must be degraded for-est areas, while the conversion of still good natural forests into planted forests should be prohibited. If a natural for-est that is still good is found within the licensed forest area, the natural forest must be exempted from the planting plan and incorporated into High Conser-vation Value Forests (HCVF).

In the wood processing industry sector, the .green economy concept is directed at two aspects, namely, the use of low-emission energy sources and increasing the efficiency of timber use. Currently, almost all wood processing industry companies in Indonesia are still using energy that is derived from fossil fuels or from electricity generated from coal.If the concept of future energy develop-ment in the HoB can take advantage of “hydropower” or alternative energy from palm oil, the timber industry, too, should take advantage of such energy sources.

For efficient utilization of raw materials, most wood processing industry com-panies in the HoB are still using timber from natural forests (such as meranti (Shorea sp.), kayu kapur (Dryobalanops aromatica) and keruing (Dipterocarpus

bangan konsep ekonomi hijau harus dimulai dari proses pemberian izin. Kawasan hutan yang dicadangkan untuk pembangunan hutan tanaman harus hutan yang tergradasi dan tidak boleh mengkonversi hutan alam yang masih baik. Jika dalam kawasan izin masih terdapat hutan yang masih baik maka harus dikeluarkan dalam rencana pena-naman dan dimasukkan dalam bagian hutan High Conservation Value Forest (HCVF). Dalam operasional pembangu-nan hutan tanamannya harus menera-pkan teknologi yang ramah lingkungan seperti penyiapan lahan tanpa bakar, penggunaaan bibit berkualitas dan sis-tem pengolahan tanah dan pemupukan yang rendah emisi.

Di sektor industri pengolahan kayu pengembangan konsep ekonomi hijau diarahkan pada dua aspek yaitu pada upaya penggunaan energi yang rendah emisi dan peningkatan efisiensi pen-gunaan kayu. Saat ini hampir semua industri pengolahan kayu masih meng-gunakan energi yang bersumber dari bahan bakar fossil seperti BBM atau pembangkit tenaga listrik dari batubara. Hal ini dikarenakan ketersediaan energi di dalam negeri sebagian besar dari dua sumber tersebut di atas. Jika dalam konsep pengembangan energi kedepan di wilayah HoB dapat memanfaatkan dari “hydro power”, atau energi alternatif dari kelapa sawit maka industri perk-ayuan seharusnya memanfaatkan energi yang terakhir ini.

Dalam hal efisiensi pemanfaatan bahan baku, kebanyakan industri pengolahan kayu di wilayah HoB masih mengguna-kan kayu dari hutan alam (meranti, ka-pur dan keruing) yang mempunyai nilai komparatif tinggi tetapi menghasilkan produk yang bukan bernilai tinggi (high end) seperti kayu lapis, kayu gergajian dan moulding, dimana oleh negara-ne-gara pesaing Indonesia seperti Tiong-kok, Malaysia dan Vietnam diproduksi dari bahan baku hutan tanaman.

89


Di bidang industri bubur kayu dan ker-tas, pengembangan ekonomi hijau diar-ahkan pada upaya penggunaan energi yang rendah emisi, efisiensi penggunaan energi dan bahan baku serta penanga-nan limbah yang mengalir ke sungai-sungai besar di wilayah HoB.

Dalam usaha untuk menunjukkan bahwa suatu unit usaha kehutanan memanfaat-kan hutan secara lestari maka sejak ta-hun 1999 telah dibuat suatu kriteria dan indikator yang dikeluarkan oleh Interna-tional Timber Trade Organization (ITTO) yang kemudian diadopsi oleh Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI). Lembaga ini telah ditetapkan dalam keputusan De-wan Standarisasi Nasional DSN 99-1988 Sistem Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL). Pemerintah telah mewajibkan semua unit pemegang izin IUPHHK HA dan HT untuk memper-oleh sertifikat PHPL dalam menjalankan usahanya. Dalam rangka mempercepat dan mendorong pemegang izin mem-peroleh sertifikat ini pemerintah telah memberikan berbagai insentif dianta-ranya memudahan administrasi periz-inan dalam proses bisnis pemanfaatan kayu. Namun demikian sampai saat ini baru sekitar 50% dari pemegang izin IUPHHK memperoleh sertifikat PHPL.

Selain sertifikasi pengelolaan hutan le-stari yang wajib, sebagian IUPHHK juga memperoleh sertifikasi sukarela seperti Forest Stewardship Council (FSC) dan Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) yang berorientasi pasar dimana kebanyakan konsumen di luar negeri menginginkan standar sertifikasi yang sudah lebih dulu populer dan diterima pasar.

Disamping itu, perkembangan terkini terkait dengan penangangan legalitas produk kayu pemerintah mengeluarkan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang diterapkan kepada hutan, industri perkayuan dan unit-unit pendukungnya seperti penyedia bahan baku dan jarin-gan pemasaran produk. Sistem ini dapat

sp.), which, despite their comparatively high value, are used for products that are not of high value (high end) such as plywood, sawn timber and molding. Meanwhile, competitor countries such as China, Malaysia and Vietnam get their supply of raw materials from planted forests to create such products.

In the pulp and paper industry, the green economy is geared to the use of low-emission energy sources, ef-ficiency in the use of energy and raw materials as well as the handling of the industry’s waste water that flows into the major rivers in the HoB. In efforts to demonstrate that a forestry business unit utilizes forests sustainably, the International Timber Trade Organization (ITTO) in 1999 issued a set of criteria and indicators which the Indonesian Ecola-belling Institute (LEI) has adopted.This institute was established on the decision of the National Standardization Council (DSN 99-1988) on the Sustain-able Forest Management Certification System. The government requires all units holding IUPHHK-HA and HT to obtain Sustainable Production For-est Management certificates in doing their business. In order to accelerate and encourage licensees to obtain this certificate, the government has pro-vided various incentives, which include facilitating administrative licensing for businesses that process and utilize tim-ber. However, until now, only about 50% of those holding IUPHHK permits have obtained Sustainable Production For-est Management certificates. In addition to being required to have sustainable forest management certification, which is mandatory, some IUPHHK permit holders have also obtained voluntary, market-oriented certification from the Forest Stewardship Council (FSC) and the Indonesian Ecolabelling Institute (LEI) because many overseas consum-ers tend to opt for certification stand-ards that are already known and well-accepted with the market.


90

© WWF-Canon / Simon Rawless

In addition, in response to the recent developments related to the handling of the legality of wood/ timber products, the government has issued the Timber Legality Verification System (SVLK) that is applicable to the timber industry and its supporting units, such as raw materi-al providers and networks for marketing products. This system can be used as an impetus for the application of the princi-ples of environmentally friendly produc-tion, as well as serving as an entry point for implementing green economy in the forestry sector. The TLVS will trigger each economic actor to be responsible for products that are produced without harming the environment.

The following is a description of the roles of different interested parties in how green economy in timber forest production businesses shall be imple-mented:

dijadikan pendorong bagi penerapan prinsip-prisip produksi yang ramah lingkungan, sekaligus juga menjadi pintu masuk dalam menerapkan ekonomi hijau di sektor kehutanan. SVLK akan memicu setiap pelaku ekonomi untuk bertanggung jawab terhadap produk yang dihasilkan dengan tidak merusak lingkungan.

Berikut ini disampaikan bagaimana im-plementasi ekonomi hijau dalam usaha sektor hasil hutan kayu dari berbagai pihak yang berkepentingan:

1. Peran PengusahaMelaksanakan kegiatan pemanfaatan hutan yang berlandaskan prinsip ke-lestarian dan optimalisasi hasil serta mengikuti aturan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangkan di bidang kehutanan (PHPL), di anta-ranya adalah:• Menerapkan teknik-teknik pe-

manenan hutan ramah lingkungan dan rendah emisi (RIL-C).

91


• Melakukan penanaman kembali atau penanaman pengayaan pada area yang rusak akibat pemananen (enrich-ment planting).

• Melaksanakan sistem pengelolaan hutan bersertifikasi baik yang wajib yaitu PHPL atau SVLK atau yang suka-reka sesuai keinginan pasar seperti FSC, PEFC, LEI.

• Melaksanakan pembinaan sosial khususnya bagi masyarakat sekitar hutan.

• Melaksanakan pengamanan hutan dari kegiatan perambahan, peman-faatan lahan hutan tanpa izin dan pembalakan liar.

• Menyusun dan melaksanakan keg-iatan pemantauan lingkungan seba-gaimana dokumen AMDAL.

2. Peran Pemerintah Kabupaten• Di dalam peraturan perundangan

(Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999; PP No 6 tahun 2006 jo PP No 3 tahun 2007) diatur bahwa peran pemerintah daerah kabupaten/kota melalui Dinas Kehutanan atau yang mengurusi kehutanan sangat penting dalam fungsinya untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan moni-toring kegiatan pengelolaan hutan di lapangan dan memberikan rekomen-dasi untuk dapat melakukan kegiatan. Bentuk pembinaan, pengawasan dan monitoring yang dilakukan dapat dilakukan dalam bentuk:

a. Mengoptimalkan fungsi penga-wasan oleh Dinas Kehutanan dan memastikan sistem pengawasan dilakukan secara transparan, ber-tanggung jawab dan sederhana.

b. Memastikan rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) kabupaten secara konsisten dipedomani dalam setiap rencana pemanfaatan ruang untuk berbagai kepentingan pembangunan.

• Kepastian Kawasan dan Pemanfaatan Ruang: Kepastian kawasan dan pe-manfaatan ruang sangat tergantung

1. Role of Mining Companies and Operators

Conducting forest utilization [exploita-tion] activities based on the principle of sustainability and optimization of yields and following the applicable forestry laws and regulations on sustainable production forest management (PHPL), that includes:• Applying environmentally-friendly and

low-emission forest harvesting tech-niques (reduced impact logging with low carbon emissions/RIL-C).

• Conducting replanting or enrichment planting in areas damaged by harvest-ing.

• Implementing a forest management system that is either mandatorily cer-tified (under sustanaible production forest management/PHPL or timber legality verification system/TLVS cer-tification scheme) or voluntarily certi-fied as demanded by the market such as certification by the Forest Steward-ship Council (FSC), Programme for Endorsement of Forest Certification (PEFC), and the Indonesian Ecolabel-ling Institute (LEI).

• Engaging in social development for the benefit of forest communities who live close to forest areas.

• Protecting forests from encroach-ment and the use of forest land with-out permission or illegal logging.

• Developing and implementing envi-ronmental monitoring activities as required by the Environmental Impact Analysis (AMDAL) document.

2. Role of the District Government• Law No. 41 of 1999 and Government

Regulation No. 6 of 2006 in conjunc-tion with Government Regulation No. 3 of 2007 stipulates that district and city governments, through their forestry service departments, play a very important role to provide guid-ance, supervision and monitoring of forest management activities and provide recommendations before such activities can be carried out. Guid-


92

© WWF-Indonesia /

kepada ketersediaan rencana tata ruang provinsi atau kabupaten/kota yang sudah disahkan oleh pemer-intah. Bagi provinsi atau kabupaten yang telah ditetapkan pembentukan KPHP/KPHL-nya dapat memanfaat-kannya untuk kepentingan peman-faatan ruang di wilayah admistratifn-ya. Sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Kehutanan No 41 tahun 1999 bahwa dalam rangka pengelolaan hutan di tingkat tapak perlu dibentuk KPHP dan KPHL, dan untuk itu telah terbit Permendagri No 61 tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kes-atuan Pengelolaan Hutan Produksi Di Daerah. Sesuai Permendagri terse-but maka KPHP adalah SKPD yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur atau Bupati/Walikota. Pen-gelolaan hutan berbasis KPHP dan KPHL ini sebagaimana maksud pem-bentukannya, diyakini dapat mem-perbaiki sistem pengelololaan hutan yang ada dan merupakan bentuk desentralisasi pengurusan hutan yang lebih baik. Di ketiga provinsi wilayah HoB telah terbentuk sejumlah KPHP dan KPHL (Tabel 9) dan perlu dimak-simalkan fungsinya oleh pemerintah daerah. KPHP dan KPHL di dalam rencana pengelolaannya memuat informasi yang lengkap tentang infor-masi potensi pemanfaatan kawasan hutan yang ada di dalam wilayah KPHP/KPHL. Oleh karena itu pemer-intah daerah dapat menggunakan data dan informasi ini sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan

ance, supervision and monitoring are performed by:

a. Optimizing the oversight functions of district and city forestry service departments and ensuring that oversight is carried out in a trans-parent, accountable and uncompli-cated manner.

b. Ensuring that district spatial and regional layout plans are consist-ently followed in every spatial utilization plan for development purposes.

• Certainty in Area and Spatial Utiliza-tion: This is dependent on the avail-ability of provincial or district / city spatial plans that have been officially approved by the central and or nation-al government. Provinces or districts whose formation of Production Forest Management Units (KPHP) / Protected Forest Management Units (KPHL) that have been officiated may use them for the benefit of spatial utilization in their respective admistrations.

As mandated under Forestry Law No. 41 of 1999, which stipulates that in the framework of forest management at the site level, it is necessary to estab-lish Protected Forest Forest Manage-ment Units (KPHL) and Production Forest Management Units (KPHP), the Regulation of Minister of Home Affairs No. 61 of 2010 on Organiza-

92

93


ekonomi di kawasan hutan yang ada wilayah administrasinya.

tional Guidelines and Procedures for Protected Forest Forest Management Units and Production Forest Manage-ment Units in the provinces.

Provinsi / Province KPH LINDUNG / Protection FMU

KPH PRODUKSI / Production FMU

JUMLAH / Total

Unit Luas / Size (ha)

Unit Luas / Size (ha) Unit Luas / Size (ha)

Kalimantan Barat / West Kalimantan

5 1.372.343 29 5.601.268 34 6.973.613

Kalimantan Tengah / Central Kalimantan

4 454.443 29 8.056.081 33 8.510.524

Kalimantan Timur / East Kalimantan

4 734.685 30 11.832.454 34 12.567.139

Tabel 9: Perkembangan Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (Unit dan Luas)) di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur sampai dengan Tahun 2012.

Table 9: Development of Forest Management Unit and Area Formation in West Kalimantan, Central Kalimantan and East Kalimantan Provinces until 2012.

Sumber: Statistik Kehutanan Indonesia 2012 / Source: Indonesia Forestry Statistics 2012

As defined under the Minister of Home Affairs Regulation, a Produc-tion Forest Management Unit (KPHP) is a Local Government Unit directly responsible to the Governor or Dis-trict Chief / Mayor. It is believed that KPHP and KPHL-based forest man-agement, as reflected in the intent of its formation, is able to improve the existing forest management system and is a form of decentralization for better forest management. In the three Indonesian provinces in the HoB, a number of KPHPs and KPHLs (see Table 9) have been established and the respective local governments need to maximize their functions.

• Dalam rangka memaksimalkan pemanfaatan sumber daya hutan dan pemerataan maka pemerintah daerah kabupaten/kota dapat memfasilitasi keinginan warga untuk membangun hutan desa dan hutan tanaman rakyat (HTR) dalam usaha untuk membuka lapangan kerja dan meningkatkan kegiatan ekonomi desa. Disamping itu juga dapat memaksimalkan peluang-peluang masyarakat dalam memper-oleh Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan melegalisasi keberadaan Hutan Adat melalui Peraturan Daerah.

93


94

3. Pemerintah ProvinsiKawasan hutan di wilayah HoB berada pada lintas batas wilayah administrasi pemerintah kabupaten/kota sehingga peran dan fungsi pemerintah provinsi menjadi penting. Oleh karena itu pemer-intah provinsi harus mampu meng-koordinasikan singkronisasi kebijakan pemanfaatan kawasan hutan lintas kabupaten di kawasan HoB. Mengingat HoB adalah komitmen antar tiga negara maka peran pemerintah provinsi seba-gai representasi daerah untuk meng-koordinasikan dengan pusat sangat penting agar kebijakan tingkat pusat dalam pembahasan tingkat negara dapat sejalan dengan keinginan daerah (provinsi dan kabupaten/kota).

4. Pemerintah PusatKeberhasilan pengembangan penerapan konsep ekonomi hijau di suatu daerah sangat tergantung kepada kebijakan pemerintah pusat, mengingat banyak kondisi pemungkin yang harus dicip-takan berada pada kewenangan pusat. Oleh karena itu tanpa pemahaman yang sama dan koordinasi antara pusat dan daerah maka akan sulit diwujudkan. Oleh karena itu beberapa kebijakan yang dapat dilakukan dan berada di bawah kewenangan pemerintah pusat di anta-ranya adalah:

a. Menyelesaikan tata ruang wilayah provinsi untuk menjamin kepas-tian kawasan untuk pembangunan di daerah dan proses perubahan fungsi tata ruang di tingkat daerah dapat dilaksanakan secara baik.

b. Membuat kriteria dan indikator yang jelas dalam mengatur adanya pemanfaatan sumber daya hutan yang lestari (mulai dari penerbitan izin sampai kepada pelaksanaan kegiatan). Kementerian Kehutanan telah menyusun pedoman pengelo-laan hutan lestari (PHPL dan SVLK) dan sejumlah peraturan menteri sebagai pedoman pelaksanannya.

c. Terkait dengan beberapa pembata-

Each KPHP and KPHL has a manage-ment plan that contains complete in-formation about the potential utiliza-tion of forest areas. Therefore, local governments may use the information and the data associated with it as part of the economic development plan-ning systems in forest areas that be-long to their respective jurisdictions.

• In order to maximize the utilization of forest resources and equitable dis-tribution, district / city governments may facilitate the formation of village forests and people’s planted forests (HTR), in an effort to create jobs and promote rural economic activities. In addition, efforts can also be made to maximize people’s opportunities to obtain Community Forests (HKM) and legalize the existence of Indigenous Forests through local legislation.

3. Provincial GovernmentThe forest areas in the HoB are situated where the administrative boundaries of districts / cities cross. Hence, the roles and functions of the provincial govern-ment are needed to coordinate and syn-chronize cross-district forest utilization policies in the HoB. Given that the region (HoB) is under the commitment of three countries, the provincial government plays a very important role in coordi-nating with the national government to ensure that any national-level policies adopted by the national government as a result of its discussions with other HoB countries, remains in line with the wishes of the province and districts.

“... terjadi penyimpangan-penyimpangan karena adanya motif mencari keuntungan yang berlebihan.”

“... deviations have occurred to maximize profits due to the

lack of supervision from the government”

95


lan pasal-pasal di Undang Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Ke-hutanan yang menyangkut peneta-pan kawasan hutan dan pengakuan atas status kawasan hutan adat, maka pemerintah pusat harus segera menyelesaikan dampak pe-rubahan aturan pelaksanaan agar tidak terjadi interprestasi berbagai pihak yang berkepentingan di ting-kat lapangan.

d. Dukungan bantuan dana khusus dari pusat untuk pengembangan ekonomi hijau di daerah.

4. Central / National GovernmentThe successful development of of green economy in a given area is highly de-pendent on national government poli-cies, given that many enabling condi-tions that must be created, rest with the national authority. Therefore, without a common understanding and coordina-tion between the national government and the sub-national governments, it will be difficult to realize green econ-omy. Some of the applicable policies under the authority of the national gov-ernment include:

a. Completing the provincial spatial layout plan to ensure certainty concerning which forest areas are allowed for development and also to ensure that processes associated with changes in spatial functions at the district/ city level can be carried out and completed as they should.

b. Setting clear criteria and indicators to regulate sustainable utilization of forest resources (ranging from issu-ing a permit to the implementation of activities). The Ministry of Forestry has developed guidelines for sus-tainable forest management (SFM and TLVS) and a number of ministe-rial regulations as guidelines for its implementation

c. In relation to the cancellation of some provisions of Law No. 41 of 1999 on Forestry, which involves defining forest areas and recognizing the status of indigenous people’s for-est areas, the national government should immediately resolve the im-pacts of changes in its implementing regulation to prevent any interpreta-tion by various stakeholders/ interest groups on the ground.

d. Financial support in the form of a special grant from the national government for the development of green economy in the provinces, districts/ cities.

© WWF-Indonesia / Sukri


96

In order to achieve an Indonesian society that is independent, progres-

sive, just and prosperous in 2025, the government has prepared a Master Plan for the Acceleration and Expan-sion of Indonesian Economic Develop-ment 2011-2015, which is commonly abbreviated to MP3EI. Under this master plan, the entire territory of Indonesia is divided into six economic corridors whose development themes are based on the corridors’ respective advantages. For Kalimantan, the development theme of the economic corridor is for the island to serve “as a center of production and processing of minerals and a national energy granary”. One priority sector on the island is mining and includes oil and gas, coal, iron, steel and bauxite.

Mining is a strategic sector that contrib-utes large revenues to the finances of both the national and sub-national gov-ernments. In the HoB, mining has a huge impact on the environment as can be seen in the open pit mining of coal and bauxite. If such environmental impacts cannot be mitigated, this sector cannot be a driver of green economy as it does not meet the principles of “low emis-sions” that are part of green economy requirements. Therefore, prevention and mitigation of environmental degradation in mining is an important measure for assessing the sector’s performance in implementing green economy.

Given that mining in Kalimantan is a priority sector under the MP3EI, the implementation of green economy in the Kalimantan corridor can only be realized

Dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang man-

diri, maju, adil dan makmur pada tahun 2025, pemerintah telah menyusun Master Plan Percepatan dan Perlu-asan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2015 yang biasa disingkat dengan MP3EI. Dalam MP3EI seluruh wilayah Indonesia dibagi menjadi 6 koridor ekonomi yang tema pembangunannya dirumuskan berdasarkan keunggulan wilayah masing-masing. Tema pemban-gunan di Koridor Ekonomi Kalimantan adalah “sebagai pusat produksi dan pengolahan hasil tambang dan lumbung energi nasional”. Salah satu sektor yang diprioritaskan untuk terus dipacu per-tumbuhannya di pulau ini adalah sektor pertambangan yang meliputi minyak dan gas bumi, batubara, besi dan baja serta bauksit.

Harus diakui bahwa sektor pertam-bangan merupakan sektor strategis dan memberikan kontribusi pendapatan yang besar bagi keuangan pemerintah pusat dan daerah. Sektor pertambangan yang ada di wilayah HoB adalah sektor pertambangan yang mempunyai dampak lingkungan yang besar seperti batubara dan bauksit, dimana ekploitasinya se-cara terbuka (open pit mining). Dampak lingkungan ini apabila tidak dapat dite-kan maka sektor ini tidak dapat dikata-kan sebagai penggerak ekonomi hijau karena prinsip “low emission” sebagai bagian kriteria ekonomi hijau tidak dapat dipenuhi. Oleh karena itu pencegahan dan penanganan masalah kerusakan lingkungan dalam sekor pertambangan menjadi kriteria penting untuk menilai

4.2 Sektor Pertambangan

Mining sector

97


by synergy between mining operators and the government acting as a regula-tor of investment activities. The follow-ing is the proposed role for each stake-holder in implementing green economy in the mining sector:

1. The Role of Mining Companies/ Operators

• Perform mining activities accord-ing to the HoB’s zonation and engage in environmentally friendly mining activities.

• Implement mining activity best prac-tices and fulfill obligations attached to the granting of licenses that must be carried out as required in the provi-sions.

• Use low-emission efficient energy sources (non-fossil fuel) in mining activitiues.

• Prepare an Environmental Impact As-sessment (AMDAL) and consequently implement its recommendations in all mining activities.

• Prevent activities associated with the transportation of mining products from adversely impacting the environ-ment.

• Implement Sustainable Corporate Social Responsibility (CSR) programs (for instance, by manufacturing and promoting one featured HoB product) and building local people’s economic resilience.

• Comply with the obligation to pay “environmental funds” [or dana kerja lingkungan - part of the profits set aside for local community empower-ment programs] and “users’ fee” or retribusi pengguna payment for the use of government’s infrastructure/ facilities/ services such as roads.

2. Role of the District Government• Develop a district regulation govern-

ing zonation for mining activities that prohibits mining activities in urban areas and settlements.

• Develop a best practice regulation for mining activities and set a criterion

implementasi ekonomi hijau sektor ini. Mengingat diprioritaskannya sektor pertambangan dalam MP3EI di Pulau Kalimantan, maka pengimplementasian ekonomi hijau di koridor Kalimantan hanya akan dapat terwujud dengan adanya sinergisitas antara para pen-gusaha sebagai pelaku bisnis pertam-bangan dan pemerintah sebagai regu-lator kegiatan investasi di daerah ini. Berikut adalah usulan peran masing-masing stakeholders dalam pengimple-mentasian ekonomi hijau sektor per-tambangan:

1. Peran Pengusaha• Melakukan pertambangan sesuai

zonasi kawasan HoB dan melakukan pertambangan yang ramah lingkun-gan.

• Melaksanakan Praktik Terbaik (best practice) kegiatan pertambangan dan melaksanakan kewajiban yang mele-kat pada pemberian izin yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan.

• Menggunakan energi yang rendah emisi (non fossil fuel) yang efisien dalam kegiatan pertambangan.

• Menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan melaksana-kan rekomendasinya secara konsek-uen selama kegiatan pertambangan.

• Mencegah dampak lingkungan kegia-tan pengangkutan hasil tambang.

• Melaksanakan Sustainable CSR (misalnya mengolah dan mempro-mosikan satu produk unggulan HoB) dan membangun ketahanan ekonomi masyarakat.

• Berkomitmen untuk mematuhi ke-wajiban “dana kerja lingkungan” dan “restribusi pengguna”.

2. Peran Pemerintah Kabupaten• Menyusun Perda yang mengatur

zonasi kegiatan pertambangan dan melarang kegiatan pertambangan di wilayah perkotaan dan pemukiman.


98

• Menyusun Perda best practice kegiatan pertambangan dan mengharuskan pe-mulihan dampak lingkungan sebagai kriteria pentingnya.

• Mengelola DBH sektor pertambangan dan dana CSR untuk pembangunan berkelanjutan secara transparan dan akuntabel. Selain DBH untuk pemban-gunan secara umum, sebaiknya ada yang dialokasikan khusus untuk mem-bangun infrastruktur ekonomi hijau (misalkan pembangunan sumber en-ergi hidro power atau energi alternatif, dan dana CSR buat pengembangan ekonomi pertanian masyarakat ramah lingkungan).

• Melakukan pembinaan, pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran Perda best practice pertambangan.

3. Peran Pemerintah Provinsi• Pemberian sertifikat (penilaian ke-

layakan dengan standar yang lebih tinggi) kepada perusahaan pertam-bangan yang telah melaksanakan best practice.

• Pemberian insentif dan kemudahan investasi di sektor pertambangan yang melaksanakan pertambangan bertanggung jawab dan ramah ling-kungan berdasarkan penilaian kepada bentuk investasi dan teknologi yang digunakan.

• Mengatur penggunaan infrastruktur untuk pengangkutan hasil tambang agar tidak merugikan masyarakat umum.

• Menyelenggarakan pertemuan ta-hunan forum tahunan ekonomi hijau pertambangan HoB untuk mendorong lebih banyak sektor terlibat dan men-sosialisasikan konsep ekonomi hijau.

that requires the addressing of nega-tive environmental impacts and the taking of measures to rehabilitate the environment.

• Manage the mining sector’s Revenue Sharing Funds (DBH) and CSR funds for sustainable development in a transparent and accountable man-ner. In addition to the DBH for general development, it is advisable that there is a fund specifically allocated for building green economy infrastruc-ture (such as the construction of a hydro-power plant as an alternative energy source and a CSR fund specifi-cally allocated for the development of a community agricultural economy that is environmentally friendly).

• Direct and supervise the implementa-tion of district regulations on mining best practices and take action against violations.

3. Role of the Provincial Government• Award a certificate (after acceptable

feasibility assessment against higher criteria/ standards) to mining com-panies that have implemented mining best practices.

• Provide incentives and ease of invest-ment to mining companies that imple-ment responsible and environmental friendly mining based on the assess-ment of the form of investment and the technology being used.

• Regulate the use of infrastructure for the transport of mining products so as not to disadvantage the general public.

• Organize annual meetings on green economy mining in the HoB to en-courage more sectors to get involved and to promote the concept of green economy.

99


4. Peran Pemerintah Pusat• Menyusun protokol nasional ekonomi

hijau sektor pertambangan. Sudah saatnya pemerintah mempersiapkan ketentuan yang mengharuskan kegia-tan pertambangan bawah tanah (close pit mining) pada kawasan penting bernilai konservasi strategis.

• Melaksanakan evaluasi nasional ekonomi hijau HoB dan melakukan pemeringkatan (ranking) dan diikuti dengan pemberian insentif.

• Sinkronisasi Peraturan Pemerintah (PP) tentang instrumen ekonomi untuk lingkungan hidup yang di dalamnya memuat aturan terkait dengan pem-bayaran jasa atau kompensasi ling-kungan melalui mekanisme pen-andaan (earmarking) yang tepat

.

4. Role of the Central / National Government

• Develop a national green economy protocol for the mining sector. It is time for the government to prepare regulations for underground mining activities (close-pit mining) in environ-mentally significant areas of strategic conservation value.

• Carry out national evaluation of the implementation of HoB green econo-my principles and use the evaluation results to rank and rate the perfor-mance, followed by the administrater-ing of incentives

• Synchronize the existing Government Regulations on economic instruments for the environment which stipulate rules related to the payment or com-pensation for environmental services using the right mechanism (of ear-marking).

© WWF-Indonesia /


100

Oil palm plantations have changed the face of many regions across Indo-

nesia. On one hand a forest area that is converted into an oil palm plantation be-comes more “productive” [economically] because the plantation provides employ-ment and thus increases labor absorp-tion and contributes to economic growth in the region. This is considered to be an important indicator. On the other hand the ensuing degradation of environmen-tal quality through (for example) flood-ing, erosion and pollution, undisputably affects the quality of life for the sur-rounding communities. There needs to be a balance between economic factors and environmental factors in order to promote a better quality of life.

Currently, palm oil and its diverse ar-ray of derivatives have become much-needed commodities. This encourages the expansion of large scale oil palm plantations. One derivative from oil palm plantations may be an alternative re-newable energy source. However, if this is done without considering the quality of the environment, it will be counter-productive in the long run.

One day, the expansion of oil palm plantations will not be possible because available land is limited, so production can only be increased by increasing pro-

Perkebunan sawit telah mengubah wajah banyak wilayah di Indonesia

dengan berbagai konsekuensinya. Di satu sisi, wilayah hutan yang dikonversi menjadi perkebunan sawit menjadi lebih “produktif”, meningkatnya penyerapan tenaga kerja serta kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah terse-but menjadi indikator penting. Namun di sisi lain, degradasi kualitas lingkun-gan yang terjadi juga tak terbantahkan yang berpengaruh pada kualitas hidup masyarakat di sekitarnya. Banjir, erosi dan polusi merupakan beberapa con-toh penurunan mutu lingkungan hidup. Untuk itu, perlu ada keseimbangan antara faktor ekonomi dan faktor ling-kungan guna mendorong kualitas hidup masyarakat menuju ke arah yang lebih baik.

Saat ini minyak sawit dan berbagai jenis produk turunannya telah menjadi komoditas yang sangat dibutuhkan di seluruh dunia. Hal ini mendorong perlu-asan perkebunan sawit secara besar-besaran dan terus menerus. Apalagi salah satu produk derivatif perkebunan sawit dapat menjadi salah satu alternatif energi terbarukan. Perluasan ini jika dilakukan tanpa mempertimbangkan kualitas lingkungan hidup akan menjadi kontra produktif, terutama dalam jangka panjang.

4.3 Sektor Kelapa Sawit

Palm Oil Sector

101


ductivity. In addition, the oil palm planta-tion industry should be encouraged to move downstream where added value is potentially greater, in order to reduce the pressure to clear more land for the expansion of oil palm plantations.

The implementation of green economy across business lines and production chains in oil palm plantations, especially the ones situated in the HoB, can only be done properly and optimally if there is a strong commitment and coopera-tion between government, companies and communities. On the one hand, the implementation of green economy can be an additional burden on companies, thereby potentially become a disincen-tive, but it is communities that feel the consequences of concessioning forest lands for oil palm plantations. So, the community should participate actively in the implementation of green economy.

Controversy over the very rapid expan-sion of oil palm plantations in Indonesia is still an issue that has not been re-solved. Issues on forest land conversion, land tenure, peatland utilization, and socio-economic impacts to surrounding communities and environmental issues related to climate change and other related issues have made the growth of oil palm plantations uncertain.

The growth of oil palm plantations has placed Indonesia as the largest pro-ducer of Crude Palm Oil (CPO) in the world, ahead of Malaysia. However, if controversial issues are not addressed, Indonesia’s palm oil plantations may one day be delegitimized and destabilize the country’s economic growth. There-fore, the concept of green economy in the plantation sector, especially in the oil palm plantation sector, should be formulated properly.

To encourage cooperation so that a strong and positive synergy can be behind the principles of green economy,

Pada saatnya, perluasan perkebunan sawit tidak lagi dapat dilakukan karena keterbatasan lahan dimana untuk men-ingkatkan produksi hanya dapat dilaku-kan dengan meningkatkan produktivi-tasnya. Selain itu, industri perkebunan sawit harus didorong untuk bergerak ke arah hilir dengan potensi nilai tambah yang lebih besar, sehingga dapat men-gurangi tekanan perluasan perkebunan sawit.

Penerapan ekonomi hijau di seluruh lini usaha dan mata rantai produksi pada perkebunan sawit, khususnya di wilayah HoB, hanya dapat dilaksanakan dengan baik dan optimal jika terdapat komitmen kuat dan kerja sama yang baik antara pemerintah, perusahaan dan masyarakat. Di satu sisi, penera-pan ekonomi hijau bisa saja merupakan tambahan beban perusahaan, sehingga berpotensi menjadi disinsentif bagi pen-erapan prinsip-prinsip ekonomi hijau. Sedangkan pemerintah sebagai regula-tor harus memiliki sumber daya yang kuat dan mencukupi untuk “memaksa” penerapan prinsip-prinsip ekonomi hi-jau. Di sisi lain, masyarakat adalah pihak yang akan merasakan berbagai kon-sekuensi langsung dari pengusahaan perkebunan sawit, baik dalam jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang, sehingga masyarakat harus turut berpartisipasi secara aktif.

Kontroversi terhadap pengembangan kebun yang sangat pesat di Indonesia masih menjadi persoalan yang belum ada ujungnya. Isu konversi lahan hu-tan, tenurial, pemanfaatan lahan gam-but, dampak sosial ekonomi terhadap masyarakat sekitar dan isu lingkungan terkait perubahan iklim dan sebagainya, telah menjadikan pertumbuhan kebun sawit dalam ancaman ketidakpastian. Dalam situasi seperti ini pada kenyat-aannya pertumbuhan kebun sawit di Indonesia telah menempatkan Indone-sia saat ini sebagai negara penghasil Crude Palm Oil (CPO) terbesar di dunia


102

mengalahkan Malaysia. Apabila isu-isu yang menjadi kontroversi tidak dibenahi, maka suatu waktu akan dapat terjadi delegitimasi keberadaan kebun sawit Indonesia dan dapat mengguncang pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu konsep ekonomi hijau di sektor perkebu-nan khususnya sawit harus dirumuskan dengan baik.

Untuk mendorong kerja sama ketiga pihak tersebut sehingga dapat memben-tuk sinergi yang kuat dan positif dalam penerapan prinsip-prinsip ekonomi hijau, khususnya di wilayah HoB, peran serta masing-masing pihak diharapkan dapat memenuhi berbagai hal berikut ini.

1. Peran Pemerintah Pusat• Melakukan pemetaan ulang secara

komprehensif berbagai wilayah yang harus menjadi wilayah konservasi lingkungan dan wilayah yang bisa dijadikan lahan produktif pada setiap pemberian izin pemanfaatan hutan dan lahan.

• Menyusun indikator dan kriteria yang jelas tentang prinsip-prinsip ekonomi hijau yang harus diterapkan pada pen-gusahaan perkebunan sawit.

• Membuat berbagai peraturan yang memberi insentif dan disinsentif bagi pelaksanaan ekonomi hijau, termasuk mekanisme pelaksanaan pembayaran jasa lingkungan dan kompensasi dampak lingkungan.

• Melakukan sinkronisasi berbagai peraturan pelaksana (undang-undang tata ruang, kehutanan dan lingkungan hidup) dan mengeliminasi peraturan-peraturan yang menjadi penghambat pelaksanaan ekonomi hijau.

• Memberi insentif dan penghargaan bagi perusahaan perkebunan sawit yang telah berhasil menerapkan prinsip-prinsip ekonomi hijau dengan baik.

especially in the HoB, as well as the role each party is expected to meet through the following:

1. Role of the Central / National Government

• Conduct a comprehensive re-map-ping of areas that should be assiged a conservation status and areas that can be used as [or are suitable to be converted into] productive land upon the granting of any forest and land use permits.

• Develop clear indicators and criteria on green economy principles that should be applied to the concession-ing of forest land for oil palm planta-tions.

• Create a variety of regulations that give incentives and disincentives for the implementation of green economy, including the mechanism of payment for environmental services and compensation for the negative impacts inflicted on the environment.

• Synchronize various implementing regulations (laws that govern spatial layout plans, forestry and the envi-ronment) and eliminate regulations that hamper the implementation of green economy.

• Provide incentives and rewards to palm oil plantation companies that have successfully applied the princi-ples of green economy.

2. The Role of SubNational Governments (Provinces, Districts and Cities)

• Create rules to encourage the ap-plication of the principles of green economy and impose strict sanctions on those who do not comply.

• Make annual evaluations of the im-plementation of green economy by both the government and by oil palm plantation companies.

• Design a sustainable development of oil palm plantation cultivation by, among others, encouraging the palm

103



oil industry/ companies to go down-stream in order to reduce the pres-sure to expand oil palm plantations or the land area devoted to oil palm.

• Manage funds from the proceeds of oil palm plantation concessions in an accountable and transparent manner to encourage the application of the principles of green economy in the community.

• Monitor and evaluate the implemen-tation of CSR by oil palm plantation companies.

3. The Role of Oil Palm Plantation Operators/ Companies

• Apply green economy practices across each business line and pro-duction chain in oil palm plantations, particularly in the HoB.

- Conduct a thorough annual evaluation of the environmental impacts of the concessing of forest land for oil palm plantations.

- Direct CSR programs to promote the adoption and implementation of green economy principles in the community on an sustainable or ongoing basis, including measures to enable local communities to

2. Peran Pemerintah Daerah (provinsi dan kabupaten/kota)

• Membuat peraturan yang dapat mendorong penerapan prinsip-prinsip ekonomi hijau dan pemberian sanksi tegas bagi yang tidak menerapkan.

• Membuat evaluasi tahunan dari pelaksanaan ekonomi hijau, baik yang dilakukan pemerintah maupun pengu-saha perkebunan sawit.

• Merancang pembangunan berkelanju-tan dari pengusahaan perkebunan sa-wit, dengan salah satunya mendorong industri sawit bergerak ke arah hilir sehingga dapat mereduksi tekanan perluasan lahan perkebunan sawit.

• Melakukan pengelolaan secara akuntabel dan transparan dana dari hasil pengusahaan perkebunan sawit untuk mendorong penerapan prinsip-prinsip ekonomi hijau di masyarakat.

• Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan CSR oleh perusahaan perkebunan sawit.

103


104

3. Peran Pengusaha• Menerapkan praktik-praktik ekonomi

hijau di setiap lini dan mata rantai usaha di perkebunan sawit, khususnya di wilayah HoB.

• Melakukan evaluasi menyeluruh se-tiap tahun mengenai dampak lingkun-gan dari pengusahaan perkebunan sawit yang telah dilakukan.

• Mengarahkan CSR pada upaya men-dorong penerapan berbagai prinsip ekonomi hijau di masyarakat secara berkelanjutan, termasuk ekonomi produktif masyarakat lokal (HHBK, agroforestri, pariwisata dan lain-lain).

• Mematuhi seluruh peraturan pemer-intah, termasuk memenuhi berbagai kewajiban dalam penerapan ekonomi hijau dan menjaga kualitas lingkun-gan secara umum, misalnya dengan mengikuti kriteria dan standar ISPO dan RSPO.

engage in productive economy activi-ties (Non-Timber Forest Products, agro-forestry, tourism and others).

• Comply with all applicable govern-ment regulations; fulfill the obliga-tions for the implementation of green economy and maintain the quality of the environment, for example, by fol-lowing the criteria and standards of the RSPO and the ISPO.

© WWF-Indonesia / Hartmut Jungius

105


The energy sector is the basis of the development of green economy in

most developed countries through poli-cies which can save energy consumption and develop low emissions and cheaper energy sources. Various countries, including Indonesia, have tried to find geothermal energy sources and develop renewable energy from biomass to re-place energy from the burning of fossil fuel. Potential geothermal, bio-energy and hydropower sources are abundant in the HoB. Therefore, the energy sector is one of the components in the develop-ment of green economy in the HoB:

Challenges associated with energy development in provinces are, to some degree, largely determined by the national energy policy, - given that the energy sector is a strategic sector vital to the national interest. The nation’s energy scene is characterized by (among others) the high consumption of fos-sil fuel-based energy that accounts for nearly 95%. With energy consumption growth at 7% per year, the consumption of fossil fuels will continue to increase which is bad for the environment. On the other hand, the energy sector is also characterized by large energy subsidies. In 2012, such subsidies went beyond IDR 300 trillion. The combination of these two factors will not only trigger a major environmental problem in the future, but is also likely to hamper the use of renewable energy. Currently, the use of renewable energy accounts for

Sektor energi merupakan basis pengembangan ekonomi hijau pada

kebanyakan negara maju melalui ber-bagai kebijakan yang dapat menghemat pemakaian energi dan mengembangkan energi yang rendah emisi dan murah. Berbagai negara termasuk Indonesia berupaya menemukan sumber-sumber energi panas bumi dan mengembangkan energi terbarukan dari biomassa untuk menggantikan energi dari pembakaran bahan bakar fossil yang dominan saat ini. Pontensi panas bumi, bioenergi dan tenaga air banyak terdapat di wilayah HoB. Oleh karena itu sektor energi merupakan salah satu komponen dalam pengembangan ekonomi hijau di daerah HoB.

Tantangan pengembangan energi di daerah dalam derajat tertentu memang akan sangat ditentukan oleh kebijakan energi nasional mengingat sektor energi merupakan sektor strategi dan dera-jat kepentingan nasional yang sangat besar. Potret energi nasional selama ini dicirikan oleh beberapa hal, antara lain tingginya konsumsi energi berbasis bahan bakar fosil yakni hampir menca-pai 95%. Dengan tingkat pertumbuhan konsumsi energi sebesar 7% per tahun, konsumsi energi fosil akan terus men-ingkat yang tentu saja akan berakibat buruk bagi lingkungan hidup. Di sisi lain, sektor energi juga dicirikan dengan subsidi energi yang besar dimana pada tahun 2012 subsidi ini mencapai Rp 300 trilyun lebih. Kombinasi kedua faktor di atas, selain akan memicu permasalahan

4.4 Sektor Energi Terbarukan

Renewable Energy Sector


106

only about 5% of the total energy use in Indonesia, while it has potential renew-able energy sources that are large and varied. These consist of the following:

• Hydro-power: 75 GW equivalent.• Geothermal: 29 GW equivalent• Mini/ micro hydro-power: 769 MW

equivalent• Biomass: 50 GW equivalent• Solar power: 4,8 kWh/m2/ day• Wind power: 3-6 m/ second• Nuclear power (Uranium): 3.000 MW

With the great potential of renewable energy sources, Indonesia has, on a macro-economic and national scale, de-veloped a policy to utilize these renew-able energy sources in the future: • Hydro-power: 5,700 MWe (7,5% of the

total potential)• Geothermal: 1,189 MWe (4,17% of the

total potential)• Mini/ micro hydro-power: 217 MW

(28% of the total potential)• Biomass: 1.600 MW (3,25% of the total

potential)• Solar power: 13,5 MW• Wind power: 1,87 MW• Nuclear power (Uranium): 30 MW (1%

of the total potential)

In addition, through Presidential Regula-tion No. 5 of 2006, the government has lowered energy elasticity by less than one in 2025 or at 1% per year and the provision of renewable energy by 17% by 2025 through the development of:

• Geothermal :5%• Liquefied coal: 2%• Biofuel: 5%• Other renewable energy [sources]

such as hydro, solar, wind, nuclear, ocean power and others: 5%

Development of renewable energy is in line with the 25/25 Vision in which the use of renewable energy is projected to account for 25% of total energy use in 2025. The use of renewable energy will

lingkungan yang besar di masa men-datang, juga cenderung menghambat penggunaan energi terbarukan. Saat ini penggunaan energi terbarukan baru sekitar 5% dari total penggunaan energi di Indonesia, padahal Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang cukup besar dan bervariasi. Potensi energi terbarukan Indonesia antara lain terdiri dari:

• Tenaga air (hidro power) sebesar 75 GW ekivalen.

• Panas bumi sebesar 29 GW ekivalen• Mini/mikro hidro sebesar 769 MW

ekivalen• Biomassa sebesar 50 GW ekivalen• Energi surya sebesar 4,8 kWh/m2/hari• Energi angin sebesar 3-6 m/detik• Uranium sebesar 3.000 MW

Dengan potensi energi terbarukan yang cukup besar tersebut, secara makro na-sional Indonesia telah mengembangkan kebijakan untuk memanfaatkan energi terbarukan ini di masa mendatang melalui pemanfaatan energi terbarukan di atas yakni:

• Tenaga air 5.700 MWe (7,5% dari total potensi)

• Panas bumi 1.189 MWe (4,17% dari total potensi)

• Mini/mikro hidro 217 MW (28% dari total potensi)

• Biomassa 1.600 MW (3,25% dari total potensi)

• Energi surya 13,5 MW• Energi angin 1,87 MW• Uranium sebesar 30 MW (1% dari total

potensi)

Selain itu melalui Peraturan Presiden No 5 tahun 2006, pemerintah telah me-netapkan penurunan elastisitas energi kurang dari satu pada tahun 2025 atau sebesar 1% per tahun dan penyediaan energi terbarukan sebesar 17% pada ta-hun 2025 melalui pengembangan energi:

• Panas bumi 5%• Batubara tercairkan (liquefied coal) 2%• Bahan bakar nabati (biofuel) 5%

107


also correspond to the government’s program to reduce greenhouse gas emissions by 26% by 2020.

By looking at the above, the development of green economy in the energy sector in the HoB should also be directed to the development of green energy in line with the Policy Directive of the President of the Republic Indonesia in the Tampak Siring presidential palace in 2010, which states that green energy is a form of energy that can be used to strengthen the country’s energy security. Potential green energy that could be developed in the HoB includes energy generated from biomass, micro-hydro power, wind power and solar power. Micro-hydro based energy programs can be run in conjunction with the Self-Sufficient Energy Village (DME) program run by district / city governments.

In addition, some of the initiatives that have been implemented in Kalimantan

• Energi baru terbarukan lainnya (hidro, surya, angin, nuklir, samudra dan lain-lain) 5%

Pengembangan energi terbarukan juga sejalan dengan Visi 25/25 dimana peng-gunaan energi terbarukan menjadi 25% dari total penggunaan energi pada tahun 2025 mendatang. Penggunaan energi terbarukan ini juga akan sejalan dengan program pemerintah untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 26% pada tahun 2020 mendatang.

Dengan melihat konteks di atas, maka pengembangan ekonomi hijau di sektor energi di wilayah HoB juga semestinya diarahkan pada pengembangan energi hijau sejalan dengan Policy Directive Presiden RI di Tampak Siring pada tahun 2010, dimana salah satu bentuk ketahanan energi adalah melalui energi hijau (green energy).

Beberapa potensi energi hijau yang bisa dikembangkan di wilayah HoB adalah

© WWF-Indonesia / Kalimantan Tengah


108

potensi energi biomassa, mikro hidro, bayu/angin dan surya. Program energi berbasis mikro hidro dapat dijalankan dengan program pemerintah kabupaten/kota berupa Desa Mandiri Energi (DME). Selain itu beberapa inisiatif yang su-dah dijalankan di Kalimantan untuk pengembangan energi dalam bentuk pemanfataan Energi Baru dan Terbaru-kan (EBT) sudah diterapkan sejak tahun 2011, berupa pemasangan pompa air tenaga surya di Pulau Maratua Kaltim. Di Wilayah HoB sendiri banyak potensi mikro hidro yang dapat dikembangkan sehingga selain dapat menjadi kebutu-han energi pada skala kecil, juga ramah lingkungan.

Secara umum saat ini masih belum tersedia data menyeluruh tentang po-tensi energi terbarukan di wilayah HoB. Oleh karena itu pemerintah pusat perlu mendorong pemerintah daerah untuk memetakan potensi energi terbarukan tersebut dan melakukan studi kelayakan pengembangannya. Hal ini diperlukan karena sektor energi bersifat kapital intensif dan memerlukan skala ekonomi yang layak. Bila dalam skala ekonomi yang besar belum memungkinkan untuk dikembangkan, maka paling tidak dalam skala ekonomi desa seperti pengem-bangan mikro hidro dapat dikembang-kan melalui inisiatif daerah.

Pengembangan energi untuk masyarakat pedesaan sekitar hutan harus menjadi perhatian serius pemer-intah daerah karena apabila tidak ditangani secara baik maka ancaman terhadap hutan sebagai sumber bahan bakar kayu akan semakin tinggi. Pen-gadaan teknologi kompor hemat energi dan berbahan bakar biomassa adalah salah satu alternatif yang dapat dikem-bangkan.

for energy development through the utilization of New and Renewable Energy (EBT) have been put in place since 2011. The initiatives include the installation of solar-powered water pumps on Maratua Island in East Kalimantan. Within the HoB there are many micro-hydro power potentials that can be realized to meet the need for energy on a small scale in an environmentally friendly way.

Currently, there is no comprehensive data on the potential of renewable en-ergy sources in the HoB. Therefore, the national government should encourage local/ sub-national authorities to map the renewable energy potentials in their respective jurisdictions and conduct a feasibility study to develop them. This is necessary because the energy sector is capital intensive and requires feasible economies of scale. If it is not yet pos-sible to develop renewable energy on a large scale, renewable energy should at least be developed on a village economic scale. A micro hydro-power potential, for instance, can be tapped, developed and realized with a district initiative.Energy development for village com-munities around forest areas should be dealt with by the local government because if it is not handled properly, the threats to forests as a source of wood fuel will be higher. Technology to pro-duce energy-efficient stoves fuelled by biomass is one of the alternatives that can be developed.

109


4.5.1. Bioprospecting and Biotechnology

Bioprospecting and biotechnology belong to the innovative sector that corresponds with the development of a green economy in the HoB.

Bioprospecting refers to the effort of find-ing new products sourced from natural biological resources, usually based on the knowledge of local people. The find-ings are then developed commercially. The tapping of bioprospecting potentials starts with biodiversity-based research and exploration activities, particularly on genetic and biochemical potentials that have value.

Biotechnology refers to the use of technol-ogy to take advantage of living organisms (such as plants, animals) and their deriva-tives to produce useful products. Biotech-nology is a term that represents revolution in science-based agricultural production.

The HoB has a high level of biodiversity. This means it has very large bioprospect-ing and biotechnology potentials for de-velopment. Bioprospecting can be viewed from two perspectives. The first sees bio-prospecting and biotechnology as giving rise to revenue opportunities. The second sees bioprospecting and biotechnology providing opportunities to the countries whose territories make up the HoB to work with donor countries to develop a research institute to study nature and how it relates to the development of human resources.

4.5.1. Bioprospek dan Bioteknologi

Bioprospek (Bioprospecting) dan Bi-oteknologi (biotechnology) merupakan sektor inovatif yang sejalan dengan pengembangan ekonomi hijau di HoB. Bioprospecting adalah upaya penemuan produk-produk baru yang bersumber dari sumber daya biologi alami, biasanya ber-dasarkan pengetahuan masyarakat local (indigenous knowledge). Hasil temuan ini kemudian dikembangkan menjadi komer-sial. Menggali potensi bioprospek dimulai dari kegiatan penelitian dan eksplorasi berbasis kehati, terutama potensi genetika dan biokimia yang potensial dan memiliki nilai. Sementara itu, biotechnology adalah penggunaan teknologi untuk memanfaat-kan organisme hidup (seperti tumbuhan, hewan) dan turunannya untuk menghasil-kan produk berguna. Bioteknologi meru-pakan istilah yang mempresentasikan revolusi pada produksi agrikultur yang berbasis pada ilmu pengetahuan.

Kawasan HoB memiliki tingkat kehati yang tinggi, sehingga peluang bioprospek dan bioteknologi untuk dikembangkan sangat besar. Bioprospek dapat dipandang dari dua perspektif. Perspektif pertama yaitu bioprospek dan bioteknologi menimbulkan peluang pendapatan yang berasal dari hal tersebut. Adapun perspektif kedua yaitu memandang bioprospek dan bioteknologi sebagai peluang negara asal dalam hal ini yakni HoB untuk mengadakan kerja sama dengan negara donor dalam pemban-gunan lembaga penelitian tentang alam dan pembangunan sumber daya manusia sekitar.

4.5 Sektor InovatifInnovation Sectors


110

Another important point is that bio-prospecting and biotechnology is very much needed in the agricultural and pharmaceutical industries, and by exten-sion, the cosmetics industry. Bioprospect-ing and biotechnology can increase the benefits and the selling value of a crude product. Examples include the discovery of rice seeds that are more productive and pest-resistant, the development of drugs for certain diseases and the pro-duction of quality packaged food. Some examples of bioprospecting potentials that can be developed in the HoB are based on the knowledge of indigenous people about the medicinal, horticultural and culinary properties of certain plants. Such plants include Calophyllum laningerum (bioprospected for its anti-HIV proper-ties) and Eurycoma longifolia Jack., an aphrodisiac plant known as pasak bumi in Indonesian and tongkat Ali in Malaysian (bioprospected for male supplement drink and its anti-malarial properties), the resin of some dipterocarp trees (such as meranti (Shorea sp.), kayu kapur (Dryobalanops aromatica) and keruing (Dipterocarpus sp.) bioprospected for use as bio-pesticide in-gredient and the sap of some forest plants (bioprospected for contraceptives), forest mushrooms (Tuber sp.) for flavoring food and other uses.

In order to maximize the potential of bio-prospecting utilization in the HoB, several steps can be taken by the government as follows:

1. Build a study center for bio-prospecting and biopharmaceutical development at one of the universities in the HoB that is supported by sufficient human and financial resources.

2. Conduct exploration and compile a da-tabase of species found in the HoB and associated traditional knowledge.

3. Establish procedures for securing intel-lectual property rights (IPR) and raise public awareness.

4. Establish a community engagement mechanism and determine and decide

Isu penting lainnya yaitu bahwa biopros-pek dan bioteknologi sangat dibutuhkan dalam industri pertanian dan farmasi, seperti obat-obatan dan kosmetik. Adanya bioprospek dan bioteknologi dapat me-nambah manfaat dan nilai jual dari produk mentah. Contohnya yaitu penemuan bibit padi yang lebih produktif dan tahan hama, obat untuk penyakit tertentu dan makanan kemasan yang berkualitas. Beberapa con-toh potensi bioprospek yang dapat dikem-bangkan di kawasan HoB yang berdasar-kan pengetahuan masyarakat setempat antara lain adalah tanaman Calophyllum laningerum untuk obat anti HIV/AIDS, tana-man Pasak Bumi/Tongkat Ali (Eurycoma longifolia Jack.) untuk suplemen minuman dan anti malaria, damar dari beberapa jenis Dipterocarpacea (meranti, kampur dan keruing) untuk bahan bioinsektisida dan beberapa getah tanaman hutan untuk alat kontrasepsi, jamur-jamur hutan (sep-erti Tuber) untuk penyedap makanan dan lain-lain.

Dalam rangka memaksimalkan potensi pemanfaatan bioprospek di kawasan HoB ini ada beberapa langkah langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah yaitu sebagai berikut:

1. Membangun pusat studi dan pengem-bangan bioprospek dan biofarmaka di salah satu universitas di kawasan HoB yang didukung oleh sumber daya (manu-sia dan finansial) yang memadai.

2. Mengadakan explorasi dan menghimpun database spesies yang ditemukan di HoB dan pengetahuan tradisional yang terkait.

3. Menetapkan prosedur untuk menga-mankan hak atas kekayaan intelektual (HAKI) dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang HAKI.

4. Membentuk mekanisme keterlibatan masyarakat dan menentukan sis-tem pembagian keuntungan dengan masyarakat lokal.

111


Pengembangan bioprospek dan biote-knologi di kawasan HoB akan memberikan beberapa keuntungan. Keuntungan yang pertama yaitu menjaga keseimbangan lingkungan di HoB. Keuntungan yang ked-ua yaitu penurunan tingkat kemiskinan ka-rena kegiatan tersebut dapat melibatkan masyarakat lokal. Keuntungan yang ketiga yaitu pertumbuhan ekonomi. Perusahaan farmasi atau makanan dapat memperoleh manfaat dari kegiatan ini karena penjua-lan produknya dapat meningkat. Negara kita berpeluang mendapatkan pendapatan dari kegiatan ini.

4.5.2 Public Private Partnership dalam pemanfaatan potensi keanekaragaman hayati.

Besarnya potensi kehati di kawasan HoB belum dimanfaatkan secara maksimal karena terkendala pendanaan, penelitian dan pengembangan dalam pemanfaatan kehati. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah seyogianya dapat mengembang-kan potensi ini melalui kerja sama dalam skema “Public Private Partnership (PPP)” dengan beberapa perusahaan nasional atau multi-nasional yang bergerak di bidang industri farmasi, makanan dan bioteknologi. Diperlukan payung hukum yang kuat agar sistem ini dapat berjalan dan tidak merugikan para pihak baik ne-gara maupun masyarakat, karena potensi ekonomi dan kepemilikan HAKI atas hasil PPP ini sangat besar.

4.5.3 Restorasi Ekosistem

Restorasi Ekosistem (RE) secara umum dapat diartikan sebagai proses membantu pemulihan sebuah ekosistem yang telah tergradasi, rusak atau hancur. RE adalah upaya untuk mengembalikan keseim-bangan ekosistem sebagaimana aslinya sehingga bermanfaat bagi masyarakat. Isu penting dari restorasi ekosistem yaitu ekosistem (lingkungan) merupakan salah satu faktor input perekonomian melalui pemanfaatan. Degradasi ekosistem me-nyebabkan penurunan kualitas lingkun-

on a profit sharing scheme/ system with local communities.

Bioprospecting and biotechnology devel-opment in the HoB will provide several advantages. The first advantage is the maintenance of environmental equilib-rium in the HoB. The second advantage is a decrease in the poverty rate because bioprospecting and biotechnology activi-ties may involve local communities. The third advantage is economic growth. Pharmaceutical or food companies may benefit from this activity because it can increase the sales of their products, and our country has the opportunity to obtain revenues from this.

4.5.2 Public Private Partnership in the utilization of biodiversity potentials

The full potential of biodiversity in the HoB has not been fully utilized because of con-strained funding, research and develop-ment. The central and local governments should be able to develop this potential through collaboration under the “Pub-lic Private Partnership (PPP)” scheme together with several national and multi-national companies in the pharmaceuti-cal, food and biotechnology industries. A strong legal framework is needed to run this system without being detrimental to the State and society because the eco-nomic potential and the potential owner-ship of intellectual property rights over the results of this partnership are huge.

4.5.3 Ecosystem Restoration

Ecosystem Restoration (ER) can generally be defined as the process of assisting the recovery of an ecosystem that has been degraded, damaged or destroyed. ER is an attempt to restore the equilibrium of the ecosystem to the original state in order to make it beneficial to society. An important feature of ER is that the ecosystem (and by implication, the environment) is one of the economic inputs through utiliza-tion. The degradation of ecosystems leads


112

to environmental degradation which, in turn, increase the potential for natural disasters and public health decline. The degradation of an ecosystem also renders the ecosystem unusable because it can no longer be utilized as an economic input or as a provider of environmental services.In the forestry perspective, ER is an at-tempt to restore the function of forests that have been damaged or degraded as a result of wrong utilization in production forests, or as a result of encroachment, illegal logging, and forest fires on conser-vation forests and protected forests. Cur-rently, the Ministry of Forestry has rules for RE activities in production forests and conservation forests. ER in production forests shall be based on the Regulation of the Minister of Forestry No. P 50 / Men-hut-II / 2010 on Procedures for the Grant-ing and the Expansion of the Area of Work for holders of IUPHHKHA, IUPHHK-RE or IUPHHK for Industrial Forest Plantation in production forests; in conjunction with the Regulation of the Minister of Forestry P 26 / Menhut-II / 2012 on Amendment C 50 / Menhut-II / 2010.

ER activities in the forestry sector have the potential to drive green economy in the HoB. ER areas in production forest areas are currently being extensively developed into project demonstration activities (DA)

© WWF-Indonesia / Kalimantan Barat

gan yang berdampak pada peningkatan potensi bencana alam dan penurunan kes-ehatan masyarakat. Degradasi ekosistem juga menyebabkan ekosistem tersebut tidak dapat didayagunakan lagi sebagai input perekonomian atau sebagai penyedia jasa lingkungan.

Dalam perspektif kehutanan RE adalah upaya mengembalikan fungsi hutan yang telah rusak atau tergradasi akibat sis-tem pemanfaatan yang salah pada hutan produksi, atau yang rusak akibat peram-bahan, pembalakan liar, kebakaran hutan pada hutan konservasi dan hutan lindung. Saat ini Kementerian Kehutanan telah mempunyai aturan untuk kegiatan RE di hutan produksi dan di hutan konservasi. Untuk RE pada hutan produksi berpe-doman pada Permenhut No. P 50/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Perluasan Areal Kerja IUPHHK-HA, IUPHHK-RE atau IUPHHK Hutan Tanaman Industri pada Hutan Produksi; jo Permen-hut: P 26/Menhut-II/2012 tentang Peruba-han P 50/Menhut-II/2010.

Kegiatan RE di sektor kehutanan ini berpotensi untuk menggerakan ekonomi hijau di wilayah HoB. Kawasan RE di hutan produksi saat ini banyak dikembangkan menjadi proyek Demonstration Activi-ties (DA) skema REDD+ yang didukung oleh berbagai lembaga internasional. Apabila kegiatan pada kawasan hutan untuk proyek REDD+ terlaksana, maka akan banyak kegiatan non ekploitatif seperti penanaman, pemanfaatan sum-ber daya kehati dan peningkatan kapasi-tas, yang dapat menggerakkan ekonomi

113


masyarakat sekitar hutan. Pada akhirnya proyek seperti ini akan dapat memberi-kan keuntungan finansial kepada pemer-intah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat melalui skema insentif dari dana REDD+ atas upaya penurunan emisi GRK sebagaimana yang dimaksudkan dalam program REDD+ tersebut. Provinsi wilayah HoB yaitu Kalbar, Kalteng dan Kaltim merupakan provinsi pilot untuk mempersiapkan REDD+ (Readiness Phase) sebagai suatu skema insentif bagi kebi-jakan penurunan emisi sektor kehutanan dan mulai diimplementasikan penuh tahun 2015 (Implemention Phase).

of REDD + schemes that are supported by various international agencies. If activities on forest areas for REDD+ projects are implemented, there will be many non-exploitative activities such as planting, use of biodiversity resources and capacity building, which may stimulate the econ-omy of the communities who live around the forest.

In the end, a project like this will be able to provide financial benefits to the national government, sub-national governments and the community through the incen-tive scheme of REDD+ funds for efforts to reduce GHG emissions as intended in the REDD + program. West, Central, and East Kalimantan are pilot provinces to prepare for REDD + (Readiness Phase) as an incen-tive scheme for forestry sector emission reduction policies and will begin full im-plemented in 2015 (Phase Implemention).

© WWF-Indonesia / Kalimantan Barat


114

© W

ilson

Um

ar /

Pho

tovo

ices

Intl

-WW

F/H

oB

114

115


V. IMPLEMENTASI

KEBIJAK AN EKONOMI

PADA SEK TOR S TRATEGIS

Implementation of Economic Policies in

Strategic Sectors

115


116

The vision of the HoB Initiative is sustainable development and con-

servation. Therefore, seventeen districts and four provinces situated within the HoB must apply the principle of sus-tainability, especially for high-impact strategic industries (wood/ timber products, palm oil and mining). These strategic sectors are referred to as high impact sectors because of the exploita-tive nature of their operation in utilizing natural resources as in logging and min-ing operation or in converting natural forests into plantations and industrial tree plantations. These strategic sec-tors have also proved instrumental in today’s Kalimantan economy. This can be seen from their contribution to the GDPs of the provinces of West, Central, and East Kalimantan within the last five years. However, the increased activities of these sectors have a negative impact on the surrounding environment and degrades the land in all the seventeen districts across the four provinces of Kalimantan.

The seventeen districts in question are Kapuas Hulu, Melawi and Sintang districts in the province of West Kalim-antan; Katingan, Barito Utara, Gunung Mas, Murung Raya, Kapuas and Seruyan districts in Central Kalimantan; Kutai Barat, Kutai Timur, Kutai Kartanegara, Berau, and Mahakam Ulu districts in East Kalimantan; and Nunukan, Mal-inau and Bulungan districts in North Kalimantan. This sub-chapter will also describe the contributions of the sectors to the economies of West Kalimantan, Central Kalimantan and East Kaliman-tan provinces, the ensuing land degra-dation and the incorporation and imple-mentation of green economy principles into those sectors.

Visi HoB adalah pembangunan berkelanjutan dan konservasi di

kawasan Jantung Kalimantan. Oleh karena itu, tujuh belas kabupaten dan empat provinsi yang berada dalam ka-wasan HoB harus menerapkan prinsip berkelanjutan, terutama bagi sektor-sektor strategis yang memiliki dampak besar (hasil kayu, kelapa sawit dan pertambangan). Sektor-sektor strategis ini mempunyai dampak besar (high im-pact) dikarenakan sistem pemanfaatan sumber daya alamnya bersifat ekploi-tatif, seperti penebangan kayu, per-tambangan atau bersifat mengkonversi hutan alam seperti perkebunan dan hutan tanaman industri. Sektor strategis ini juga terbukti berperan penting dalam perekonomian Kalimantan saat ini. Hal tersebut dapat terlihat dari kontribusi sektor-sektor tersebut terhadap PDRB di Provinsi Kalbar, Kalteng dan Kaltim dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Namun, peningkatan aktivitas dari sek-tor-sektor tersebut ternyata berdampak buruk pada degadrasi lingkungan seki-tar, yaitu ketujuh belas kabupaten yang terdapat di empat provinsi tersebut.

Ketujuh belas kabupaten yang dimaksud yaitu Kapupaten Kapuas Hulu, Me-lawi dan Sintang di Kalbar; Kabupaten Katingan, Barito Utara, Gunung Mas, Murung Raya, Kapuas dan Seruyan di Kalteng; Kabupaten Kutai Barat, Kutai Timur, Kutai Kartanegara, Berau, dan Mahakam Ulu di Kaltim; dan Kabupaten Nunukan, Malinau dan Bulungan di Ka-limantan Utara (Kaltara); serta sub bab ini akan menguraikan kontribusi sektor-sektor tersebut terhadap perekonomian di Provinsi Kalbar, Kalteng dan Kalbar, degradasi lingkungan yang ditimbulkan, serta implementasi ekonomi hijau pada sektor-sektor strategis tersebut.

117


In the past five years (2007-2011), stra-tegic sectors of great significance such

as forestry, agriculture and mining have contributed substantially to the provin-cial GDPs of West Kalimantan, Central Kalimantan and East Kalimantan which also includes North Kalimantan. On average, agriculture contributes more than 20% of the GDPs of the Provinces of West and Central Kalimantan, while mining contributes more than 30% of the GDP of East Kalimantan annually. The composition of the GDPs of the three provinces is presented in Table 10 and Table 11:

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2007-2011), sektor-sektor

strategis yang berdampak besar, sep-erti kehutanan, pertanian dan pertam-bangan berkontribusi signifikan dalam PDRB di Provinsi Kalbar, Kalteng dan Kaltim yang meliputi juga Kaltara. Per-tanian rata-rata berkontribusi di atas 20% terhadap PDRB Kalbar dan Kalteng, sedangkan pertambangan rata-rata berkontribusi lebih dari 30% terhadap PDRB Kaltim setiap tahunnya. Kompo-sisi PDRB ketiga provinsi tersebut dapat dilihat dalam Tabel 10 dan Tabel 11.

5.1 Kontribusi Sektor Strategis terhadap Perekonomian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur

The Contribution of Strategic Sectors to West Kalimantan, Central Kalimantan and East Kalimantan Economies

Indikator / Indicator (%)Kalimantan Timur Kalimantan Barat

2008 2009 2010 2007 2008 2009

PertanianAgriculture 4.97 5.25 5.6 25.21 25.49 25.45

Pertambangan dan PenggalianMining and Quarrying 45.4 49.4 48.1 1.34 1.38 1.43

Industri PengolahanManufacturing Industries 34.2 25.6 24.0 18.35 17.73 17.12

KonstruksiConstruction 0.23 0.36 0.27 0.43 0.32 0.3

Listrik, Gas, Air BersihElectricity, Gas, Clean Water 2.13 2.59 2.88 7.86 7.93 8.11

Perdagangan, Restoran, HotelTrading, Restaurant, Hotel 5.74 7.56 8.46 23.55 23.55 23.58

Transportasi dan KomunikasiTransportation & Communication 2.97 3.6 3.83 7.18 7.55 7.86

Keuangan & Jasa PerusahaanFinance and Corporate Services 1.79 2.17 2.41 4.89 4.84 4.81

JasaJasaServices 2.09 3.48 4.29 0.11 0.11 0.11

Tabel 10: Kontribusi Sektoral PDRB Kalimantan Timur, 2008-2010 dan Kalimantan Barat, 2007-2009Table 10: Contribution of Sectoral RGDP of East Kalimantan, 2008-2010 and West Kalimantan, 2007-2009

Sumber: Kalimantan Timur dalam Angka, 2010, BPS dan Kalimantan Barat dalam Angka, 2010, BPS

Source: Kalimantan Timur dalam Angka, 2010, BPS and Kalimantan Barat dalam Angka, 2010, BPS


118

Indikator (%)

Kalimantan Tengah

2010 2011

2012TW. I TW. II TW. III TW. IV TW. I TW. II

TW.

III

TW.

IV

PertanianAgriculture 32.54 30.86 31.50 28.73 31.15 29.36 31.46 27.61 29.86

Pertambangan dan PenggalianMining and Quarrying 9.36 9.41 9.60 10.32 11.08 11.11 9.82 10.27 10.89

Industri PengolahanManufacturing Industries 7.76 8.00 7.72 8.03 7.18 7.77 7.42 7.59 7.15

KonstruksiConstruction 0.43 0.45 0.44 0.46 0.44 0.46 0.46 0.46 0.45

Listrik, Gas, Air BersihElectricity, Gas, Clean Water 5.13 5.45 5.58 6.25 5.44 5.68 5.68 6.11 5.53

Perdagangan, Restoran, HotelTrading, Restaurant, Hotel 18.55 18.56 18.70 18.28 18.21 18.52 18.32 19.06 18.70

Transportasi dan KomunikasiTransportation & Communication 8.14 8.25 8.31 7.99 7.70 7.92 7.83 8.16 7.85

Keuangan & Jasa PerusahaanFinance and Corporate Services 5.60 6.06 5.93 6.60 6.33 6.27 6.22 6.76 6.42

JasaJasaServices 12.49 12.96 12.21 13.34 12.48 12.91 12.80 13.98 13.15

Tabel 11: Kontribusi Sektoral PDRB Kalimantan TengahTable 11: Contribution of Sectoral RGDP of Central Kalimantan

Sumber: Bank Indonesia, 2012 (diolah penulis)

Source: Bank Indonesia, 2012 (processed by the author)

119


Increased activities of strategic sec-tors in Kalimantan have significantly increased environmental degradation. Environmental degradation that occurs in the forestry industry is mainly caused by unsustainable logging, natural forest conversion that doesn’t comply with requirements, illegal logging and timber industries that pollute the environment (air and river).

In the mining sector, light degradation is caused by open-pit mining that cre-ates holes in former mines that are not reclaimed. There is also the impact of mineral leaching in former mine areas flows into rivers, inappropriate handling of mining waste and transport of min-ing products that use State roads. In the plantation sector, environmental degradation occurs because sustainable plantation principles are not followed (not maintaining biodiversity, inappro-priate soil treatment systems, improper fertilization, etc.)

The impact of the strategic sector’s economic activities on the environment, if not handled properly, will result in environmental quality degradation such as increased flood prone areas, in-creased levels of air and water pollution levels that will ultimately have an impact on public health. If this continues to happen, the concept of green economy development will not be achieved as intended.

Peningkatan aktivitas sektor berdampak besar di Kalimantan berpengaruh pada peningkatan degradasi lingkungan di wilayah tersebut. Degradasi lingkun-gan yang terjadi pada sektor industri kehutanan antara lain diakibatkan oleh pembalakan yang tidak ramah lingkun-gan, konversi hutan alam yang tidak sesuai ketentuan, penebangan liar dan industri perkayuan yang mencemari lingkungan (udara dan sungai). Di bidang pertambangan degradasi ringan di-akibatkan oleh pertambangan terbuka yang menciptakan cekungan-cekungan bekas tambang yang tidak direklamasi, serta dampak pencucian mineral tanah pada bekas tambang yang mengalir ke sungai-sungai dan penanganan limbah pertambangan yang tidak sebagaimana mestinya, maupun transportasi hasil tambang yang menggunakan jalan-jalan negara. Sedangkan di bidang perke-bunan, degradasi lingkungan terjadi karena tidak diikutinya kaedah-kaedah perkebunan berkelanjutan (tidak me-melihara kehati, sistem pengolahan tanah yang tidak baik, pemupukan yang tidak tepat dan lain-lain).

Dampak dari aktivitas ekonomi sektor strategis ini terhadap degradasi ling-kungan apabila tidak ditangani maka akan berakibat pada penurunan kualitas lingkungan seperti peningkatan ka-wasan rawan banjir, peningkatan tingkat polusi udara dan peningkatan tingkat polusi air dan pada akhirnya akan ber-dampak kepada kesehatan masyarakat. Jika ini terjadi maka konsep pengem-bangan ekonomi hijau tidak tercapai sebagaimana yang dimaksudkan.

5.2 Degradasi Lingkungan yang Bersumber dari Aktivitas Sektor Strategis

Environmental Degradation due to the Activities of Strategic Sectors


120

Green economy policies in strategic sectors are focused on an attempt to maintain continuity of production and environmental equilibrium. The imple-mentation of green economy in strategic sectors is as follows:

5.3.1. Sustainable Timber Harvesting

To implement green economy policies in the utilization of timber forest prod-ucts, the concept of sustainable forest management has to be applied, which refers to the utilization of timber forest products in accordance with the forest’s capacity to produce. Efforts made to achieve this include measures to reduce the impact of deforestation by applying RIL and obtaining mandatory and volun-tary forest management certifications (TLVS, SFM, and FSC, LEI or Program for the Endorsement of Forest Certifica-tion / PEFC).

5.3.2. Sustainable Palm Oil

The Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) scheme is a set of guidelines on how to manage oil palm plantations in a sustainable manner. Set out under the Regulation of the Minister of Agriculture No. 19 / Permentan / OT.140 / 3/2011, these guidelines are mandatory and are to be implemented, no later than De-cember 31, 2014, all oil palm plantations (classified under class I and II catego-ries) must be ISPO certified.

Kebijakan ekonomi hijau pada sektor-sektors strategis difokuskan pada suatu usaha untuk menjaga keberlangsungan produksi pada sektor-sektor tersebut dan menjaga keseimbangan lingkungan. Implementasi ekonomi hijau pada sektor strategis diuraikan sebagai berikut:

5.3.1. Pemanenan Kayu yang Berkelanjutan

Untuk mengimplementasikan kebija-kan ekonomi hijau dalam pemanfaatan hasil hutan kayu, menerapkan konsep PHPL atau dalam bahasa yang lebih sederhana adalah memanfaatkan hasil hutan kayu sesuai dengan kemampuan hutan itu untuk memproduksinya. Upaya mewujudkan target ini diantaranya ialah mengurangi dampak penebangan hutan dengan menerapkan RIL, memperoleh sertifikasi pengelolaan hutan mandatory dan voluntary (SVLK, PHPL, dan FSC, LEI atau PEFC).

5.3.2. Minyak Sawit yang Berkelanjutan

Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) adalah pedoman bagaimana men-gelola perkebunan kelapa sawit secara berkelanjutan. Pedoman ini termaktub di dalam Peraturan Menteri Perta-nian No 19/Permentan/OT.140/3/2011. Pedoman ini bersifat wajib dilaksanakan oleh industri perkebunan kelapa sawit. Paling lambat tanggal 31 Desember 2014, perkebunan kelapa sawit (kelas I dan II) harus sudah bersertifikasi ISPO.

5.3 Implementasi Ekonomi Hijau Sektor Strategis

The Implementation of Green Economy in Strategic Sectors

121


ISPO is a business system promoting oil palm plantations that are economically viable and environmentally friendly, based on the prevailing laws and regula-tions in Indonesia. To obtain ISPO certi-fication, oil palm plantations must meet the compliance requirements on legal, economic, environmental and social aspects. ISPO principles and criteria for sustainable palm oil plantations are:

• Licensing system and plantation man-agement.

• Application of technical guidelines on oil palm cultivation and palm oil processing.

• Environmental management and monitoring.

• Responsibility towards workers.• Social responsibility towards commu-

nity.• Empowerment of people’s economic

activities.• Scaling up business sustainably.

ISPO certification is intended for oil palm plantation estates belonging to large-scale oil palm companies and op-erators that supply fresh fruit bunches to their own companies, but also for other suppliers. Thus, if an oil palm company accepts a supply of fresh fruit bunches from a smallholder outgrower estate, the fresh fruit bunches in ques-tion will have to meet ISPO certification criteria, which implies that all the small-holders under the outgrower scheme agreement with the company will have their farms ISPO certified. This require-ment will continue to be applied until the entire supply chain gets certified. Eventually, all plantation businesses un-der the class I and II categories across Indonesia (including smallholdings or people’s plantations) will meet sustain-able business management criteria set under the ISPO scheme. The ISPO certification scheme is thus in align-ment with RSPO and ISCC (International Sustainability and Carbon Certification) schemes. One of ISPO’s key features is

ISPO adalah sistem usaha di bidang perkebunan kelapa sawit yang layak ekonomi, layak sosial dan ramah terha-dap lingkungan, yang didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Untuk memperoleh sertifika-si ISPO, usaha perkebunan kelapa sawit harus memenuhi unsur kepatuhan dari aspek/segi hukum, ekonomi, lingkungan dan sosial. Prinsip dan kriteria ISPO un-tuk perkebunan kelapa sawit berkelan-jutan adalah:

• Sistem perizinan dan manajemen perkebunan.

• Penerapan pedoman teknis budidaya dan pengolahan kelapa sawit.

• Pengelolaan dan pemantauan lingkun-gan.

• Tanggung jawab terhadap pekerja.

• Tanggung jawab sosial dan komunitas.

• Pemberdayaan kegiatan ekonomi masyarakat.

• Peningkatan usaha secara berkelanju-tan.

Ruang lingkup sertifikasi ISPO selain kebun pemasok milik perusahaan dan PKS, juga termasuk pemasok lainnya. Dengan demikian, apabila suatu perke-bunan kelapa sawit menerima pasokan dari kebun plasma, maka tandan buah segar (TBS) plasma ini harus memenuhi sertifikasi ISPO. Demikian pula, sertifi-kasi ISPO dikembangkan sampai dengan tersertifikasinya rantai pasokan ISPO (sistem sertifikasi rantai pasok ISPO). Selanjutnya, semua usaha perkebunan kelas I dan II di Indonesia (termasuk perkebunan rakyat) dipersiapkan untuk memenuhi kriteria pengelolaan usaha yang berkelanjutan.

Prinsip ISPO dengan demikian bisa disejajarkan dengan RSPO dan ISCC (International Sustainability and Carbon Certification). Salah satu kunci ISPO yang akan berkembang adalah ISPO secara internal memberikan insentif kepada usaha perkebunan untuk memenuhi


122

that ISPO provides incentives to planta-tion businesses to meet ISPO certifi-cation criteria and get certified. ISPO has the following features to promote certification (Sugiyanto, 2013, p.) :

1. ComprehensiveISPO incorporates a strategic element in the oil palm plantation sector, namely smallholdings because the contribution of smallholders’ plantations to the coun-try’s total plantation is still quite large, that is, around 35%.

2. Integrated with Regional StrategiesISPO policies should be integrated into provincial development policies. This is intended to enable synchronization be-tween policies with short-term missions (the members of the local parliaments, district chiefs and mayors with a 5-year term of office) and the long-term mis-sions of the ISPO.

3. Good GovernanceIndonesia is among the world’s more corrupt countries. Thus, the credibility of the auditors and the relevant institu-tions should be high.

4. International RecognitionIt is necessary for ISPO to obtain inter-national recognition from the European Union (EU), USA, and China because they are the main importers of Indonesian crude palm oil. Without recognition from trading partners, the ISPO certification efforts will be in vain from a business’ point of view.

5. Market IncentivesOne form of business incentive is price. Will ISPO certification lead to a pre-mium price? It is necessary to plan ISPO certification that is linked to a financial incentives that are internalized and driven by the ISPO system to make it sustainable.

This ISPO principle is thus in line with trading strategies in general, and within

sertifikasi ISPO. Beberapa catatan untuk mendorong implementasi ISPO (Sugi-yanto, 2013, p. ) adalah:

1. KomprehensifISPO juga memasukkan unsur strategis di dalam sektor perkebunan kelapa sawit, yaitu perkebunan rakyat. Hal ini mengingat kontribusi perkebunan rakyat di dalam total perkebunan Indonesia masih besar yaitu sekitar 35%.

2. Integrasi dengan Strategi DaerahKebijaksanaan ISPO harus diintegrasi-kan dengan kebijakan pembangunan daerah. Hal ini agar terjadi sinkronisasi antara kebijakan yang memiliki misi jangka pendek (para anggota dewan dan bupati/walikota yang masa edarnya 5 tahunan) dengan misi jangka panjang ISPO.

3. Tata Kelola yang Baik Indonesia ter-masuk salah satu negara korup. Dengan demikian, kredibilitas dari para auditor dan lembaga yang terkait harus tinggi.

4. Pengakuan Internasional ISPO juga harus memperoleh pengakuan interna-sional seperti dari negara-negara Eu-ropean Union (EU), USA, dan Tiongkok, sebagai negara importir minyak sawit mentah utama Indonesia. Tanpa adanya pengakuan dari mitra dagang, maka upaya sertifikasi ISPO akan menjadi sia-sia dari sisi bisnis.

5. Insentif PasarSalah satu bentuk insentif bisnis adalah harga. Apakah dengan memperoleh sertifikasi ISPO maka akan memperoleh harga premium. Sertifikasi ISPO perlu merencanakan insentif financial yang terinternalisasi dan didorong oleh sis-tem ISPO sehingga bersifat lestari.

Prinsip ISPO dengan demikian searah dengan strategi perdagangan pada um-umnya, bagaimana meraih kemenangan di tengah persaingan yang ketat. Pada prinsip berkelanjutan terdapat banyak kelebihan di setiap aktivitas proses bis-nis yang tercermin dalam sebuah rantai

123


this principle of sustainability there are many advantages that are reflected in the value chain. These advantages can be retrieved if the oil palm industry is able to apply the principles of environ-mental sustainability (Wijk, 2009).

In addition to having to meet the re-quirements for government-sanctioned mandatory ISPO certification, oil palm plantations may also opt for voluntary certification to expand their markets overseas, such as the ones provided under the RSPO, ISCC (International Standard for Carbon Certification) and SAN (Sustainable Agriculture Network).

5.3.3. Responsible mining

Responsible mining refers to demands for improvement of mining activities, which include operational activities and strategies to market mining products and to promote operational activities that are more environmentally friendly and socially acceptable. Responsible mining activities are mining operation activities that do not compromise the environmental equilibrium. Responsi-ble mining follows international best practices-based guidelines, and im-proves waste management in order to reduce the impact on air and water qual-ity. In other words, responsible mining is concerned with minimizing the negative impacts of mining activities on the envi-ronment and the public (including local communities).

Based on a seminar organized by The World Bank Group’s Bank Information Center entitled “Responsible Mining: The Key to Profitable Resource Develop-ment” (2012), there are eight principles or indicators that should be followed in responsible mining. The principles or indicators are:

nilai (value chain) yang dapat diambil bila perusahaan industri kelapa sawit tersebut dapat menerapkan prinsip ke-lestarian lingkungan hidup (Wijk, 2009). Selain memenuhi persyaratan serti-fikasi wajib seperti ISPO, perkebunan sawit juga dapat memenuhi sertifikasi sukarela untuk memperluas pasar luar negeri seperti RSPO, ISCC (International Standard for Carbon Certification) dan SAN (Sustainable Agriculture Network).

5.3.3. Pertambangan yang bertanggung jawab

Pertambangan yang bertanggung jawab mengacu kepada tuntutan untuk mel-akukan perbaikan kegiatan pertam-bangan yang mencakup kegiatan opera-sional dan strategi pemasaran produk tambang untuk mendorong kegiatan operasional lebih ramah lingkungan dan secara sosial dapat diterima. Kegiatan pertambangan yang bertanggung jawab merupakan suatu kegiatan tambang tanpa mengesampingkan keseimbangan lingkungan. Pertambangan mengikuti panduan praktik terbaik internasional, dengan memperbaiki pengelolaan lim-bah agar mengurangi dampak terhadap kualitas udara dan air. Dengan kata lain, dampak negatif dari kegiatan pertam-bangan harus diminimalisasi, baik dampak negatif pada lingkungan mau-pun pada masyarakat.

Berdasarkan seminar yang diseleng-garakan oleh The World Bank Group: Bank Information Center yang berjudul “Responsible Mining: The Key to Profitable Resource Development” (2012), terda-pat delapan prinsip atau indikator yang harus dipatuhi dalam pertambangan yang bertanggung jawab. Prinsip-prinsip atau indikator-indikator tersebut adalah:

1. Penilaian Sosial dan Lingkungan Kegiatan pertambangan harus dimu-lai dengan penilaian lingkungan dan


124

1. Social and Environmental AssessmentMining activities should begin with an assessment of the environment that will be converted into a mining area, and the communities in that area. This should answer the questions of whether the en-vironment is suitable for mining opera-tions; what impact the mining operation would have on the environment; and what impact the mining operations will have on the community. Such assess-ment can be made by the government and environmental experts in order to formulate an effective legal basis for the mining operation. Companies that intend to conduct mining activities must pass this environmental assessment test.

2. TransparencyTransparency is required of both the government and the mining companies concerned. Parties engaged in mining activities shall publish the contents of their contracts detailing mining activi-ties with the results, the amount of min-ing products extracted and their value, the impact of their operaiton on the envi-ronment, and environmental remedia-tion. Such information can be published on the internet through their respective official web sites.

masyarakat di kawasan yang akan di-jadikan daerah pertambangan. Penilaian terhadap lingkungan harus dapat men-jawab pertanyaan-pertanyaan, apakah lingkungan tersebut layak untuk keg-iatan tambang? Bagaimana dampak per-tambangan terhadap lingkungan? Serta bagaimana dampak pertambangan terhadap kondisi sosial masyarakat? Hal tersebut dapat dilakukan oleh pemerin-tah dan pakar lingkungan sehingga da-pat merumuskan suatu landasan hukum yang efektif. Perusahaan yang berniat untuk melakukan kegiatan tambang di suatu tempat harus lolos uji penilaian lingkungan.

2. Transparan Kegiatan pertambangan harus bersifat transparan, baik dari sisi pemerintah maupun dari sisi perusahaan yang berkepentingan. Pihak-pihak yang terlibat dalam pertambangan wajib mempublikasikan isi kontrak kegia-tan pertambangan yang dilakukan dan hasil dari kegiatan pertambangan, baik bernilai uang atau satuan berat, dampak terhadap lingkungan, serta rehabilitasi lingkungan yang dilakukan. Dengan perkembangan sistem komunikasi yang semakin inovatif, hal-hal tersebut dapat dipublikasikan melalui internet dengan akun resmi.

© WWF-Indonesia /

125


3. Acceptance by StakeholdersStakeholders refers to parties inter-ested in mining activities, that is, mining companies, mining company employees, local communities and governments. Once the environmental assessment is published, if there are parties who do not approve of the proposed mining operation, no mining activities may take place. If the mining operation has been approved by all the stakeholders, the mining company is required to fulfill its CSR obligations to the local community.

4. Food Production Trumps Questionable MiningMining must not deplete water and soil resources that play an important role in food security. In other words, mining should not lead to the reduction in the production of food and water. There-fore, environmental management in any mining operation such as water and soil management is very important. Min-ing activities should also prioritize the welfare of mine workers and local com-munities.

5. Compliance with International StandardsResponsible mining refers to a mining operation that complies with all social and environmental standards that are internationally applicable.

6. Pre-qualification or certification of potential mining permit seekers All mining activities must have a certifi-cate stating that such activities do not violate international standards. Such certificates must be issued by a third party, not the government of the country which has the mining area. Currently, there are several organizations that have been recognized internationally in monitoring mining processes and can certify companies that meet their crite-ria. These organizations include, Global Witness, the Environmental Investiga-tion Agency, the Environmental Law Institute, SGS of Geneva, Switzerland,

3. Penerimaan oleh Para Pihak Dalam ini yang dimaksudkan den-gan stakeholder adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam kegiatan tambang, yaitu perusahaan pertam-bangan, pegawai perusahaan tambang, masyarakat lokal dan pemerintah. Setelah penilaian terhadap lingkungan dipublikasikan, apabila terdapat pihak yang tidak menyetujui pertambangan tersebut, maka kegiatan pertambangan tidak dapat dilakukan. Apabila kegia-tan pertambangan telah disetujui oleh semua stakeholder, perusahaan tam-bang wajib menyalurkan CSR kepada masyarakat lokal.

4. Food Production Trumps Questionable MiningPertambangan tidak boleh menurunkan sumber daya air dan tanah yang ber-peran penting dalam ketahanan pangan. Dengan kata lain, pertambangan tidak boleh menyebabkan produksi pangan dan air menjadi berkurang. Oleh sebab itu manajemen lingkungan dalam per-tambangan, seperti manajemen air dan tanah sangat penting. Kegiatan per-tambangan juga harus mengutamakan kesejahteraan para pekerja tambang dan masyarakat lokal.

5. Patuh pada Standar InternasionalTambang yang bertanggung jawab ada-lah suatu kegiatan pertambangan yang mematuhi segala standar sosial dan lingkungan yang telah berlaku secara internasional.

6. Prakualifikasi atau sertifikasi bagi pencari izin tambang yang berpotensi Semua kegiatan tambang harus memi-liki sertifikat yang menyatakan bahwa kegiatan tersebut tidak menyalahi standar internasional. Sertifikat terse-but harus dikeluarkan oleh pihak ketiga, bukan pemerintah negara yang memi-liki kawasan pertambangan. Saat ini, terdapat beberapa organisasi yang telah diakui baik secara internasional dalam memantau proses pertambangan dan


126

mengeluarkan sertifikat tersebut pada perusahaan-perusahaan yang layak. Organisasi-organisasi tersebut, antara lain adalah Global Witness, Environmen-tal Investigation Agency, Environmental Law Institute, SGS of Geneva, Switzerland, atau badan PBB yang bergerak di bidang pengawasan lingkungan.

7. Asuransi dan Kinerja Obligasi Obligasi telah banyak digunakan seba-gai sumber pembiayaan suatu usaha, salah satunya usaha pertambangan. Tantangannya adalah memformulasikan tingkat asuransi dan obligasi sehingga cukup untuk menutup kecelakaan atau hal-hal yang tidak diinginkan dalam kegiatan pertambangan. Kadang sete-lah pertambangan ditutup, perusahaan tambang menyatakan diri bangkrut atau diambil alih oleh perusahaan lain. Ser-ingkali kerusakaan lingkungan terjadi setelah pertambangan selesai, maka adanya obligasi yang diperuntukkan untuk membiayai kerusakan lingkungan akan sangat bermanfaat.

8. Royalti, Pajak dan Biaya Sistem pertambangan yang bertang-gung jawab menilai secara akurat semua biaya yang relevan dan manfaat yang dihasilkan untuk memastikan apakah tambang yang diusulkan akan mendapatkan keuntungan bersih yang signifikan.

and United Nations agencies working in the field of environmental monitoring.

7. Insurance and Performance BondsBonds have been widely used as a source of financing for business. The challenge is to formulate a scheme of insurance and bonds-based financ-ing at a level that is sufficient to cover accidents or other unwanted contingen-cies in the course of mining activities. Sometimes after a mine is closed, the mining company declares bankruptcy or is taken over by another company. It often happens that the damage to the environment occurs after the mining operation is concluded. In this case, the existence of bonds that are intended to finance rehabilitative measures to ad-dress the damage the mining operation inflicted on the environment would be very useful.

8. Royalties, Taxes and FeesA responsible mining system accurately assesses all relevant costs and benefits to determine whether a proposed mine will yield a significant net profit.

“ ...pertambangan tidak boleh menyebabkan produksi pangan dan air menjadi berkurang”

“ ...mining should not lead to the reduction of food and water production.”

127


Sustainable timber harvesting, sus-tainable palm oil and responsible

mining constitute important implemen-tation of green economy in the Heart of Borneo, which may reduce the poten-tial for environmental damage from rapid economic growth in the three or four provinces in the region. It must be admitted that the current environmental degradation in the HoB has reached an alarming level, as apparent from the data on the deforestation of this region as presented in the previous chapter. Therefore it is necessary to take reha-bilitative action to address the nega-tive impact of the utilization of natural resources in such sectors and improve the existing management system.

Table 12 summarizes issues and alter-native solutions.

Pemanenan kayu yang berkelanjutan, minyak sawit yang berkelanjutan

dan tambang yang bertanggung jawab merupakan implementasi ekonomi hijau yang penting di kawasan HoB, yang dapat mengurangi potensi kerusakan lingkungan akibat pertumbuhan ekono-mi yang pesat di tiga atau empat provin-si di kawasan tersebut. Harus diakui fakta yang terjadi saat ini bahwa degra-dasi lingkungan di kawasan HoB telah mencapai taraf yang mengkuatirkan dilihat dari data deforestasi kawasan ini sebagaimana yang disampaikan pada bab sebelumnya. Oleh sebab itu diperlu-kan upaya untuk merehabilitasi dampak pemanfaatan sumber daya alam pada sektor-sekor tersebut dan memperbaiki sistem pengelolaan yang ada saat ini.

Tabel 12 merangkum permasalahan serta alternatif solusi yang dapat di-jalankan dengan berlandaskan kerangka pemikiran ekonomi hijau. Alternatif solusi lain yang dapat dijalankan juga mengacu pada praktik terbaik interna-sional (international best practice) yang terjadi di Australia dan skema REDD (Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation).

5.4 Alternatif Solusi Rehabilitasi Ekonomi Hijau pada Sektor Strategis yang berdampak besar

The Alternative Solution of Gren Economy-based Rehabilitation in High Impact Strategic Sectors


128

Hasil Hutan Kayu

Deforestasi dan degradasi hutan (Hutan Hak, Produksi, Lindung dan Konservasi).

Melakukan kebijakan ekonomi hijau bagi pelaku ekonomi (BUMN,BUMD, Swasta dan Perorangan).

Emisi karbon yang tinggi.Mempromosikan kegiatan menanam 1000 pohon, revegetasi.

Penurunan kualitas tanah.Menggunakan metode pemanenan pohon yang berkelanjutan.

Kerusakan lingkungan.Membuat kebijakan yang ketat mengenai pemanfaatan hutan lindung dan produksi.

Punahnya beberapa spesies hewan dan tumbuhan.

• Merevitalisasi vegetasi hutan alam yang sudah rusak.

• Membuat cagar alam lebih banyak.

PerkebunanKelapaSawit

Pencemaran sungai dari tandan kosong dan limbah kelapa sawit.

Daur ulang untuk dijadikan pupuk.

Emisi karbon akibat pembakaran palmoil cake.

Digunakan sebagai pakan ternak (diekspor ke Eropa).

Emisi karbon akibat pembakaran sisa vegetasi sebelum penanaman kembali.

• Daur ulang untuk dijadikan pupuk.

• Penerapan zero-burning policy.

Deforestasi. Revegetasi.

Pasokan air yang semakin sedikit akibat pengalihan hutan menjadi perkebunan.

• Penghentian pemberian izin konversi pada hutan primer.

• Pengubahan status hutan primer menjadi hutan permanen.

Pertambangan Pond atau kolam besar bekas penambangan batubara.

• Reklamasi. • Revegetasi.• Pembuatan danau buatan. • Alih fungsi lahan menjadi

area publik.

Pencemaran air tanah dan air permukaan akibat kegiatan pertambangan.

• Pembuatan jalur pipa hasil limbah pertambangan.

• Penggunaan teknologi untuk mengatasi limbah.

Deforestasi yang diakibatkan oleh alih fungsi area hutan menjadi tambang.

Revegetasi.

Peningkatan kawasan rawan banjir karena deforestasi. Revegetasi.

Sektor Kerusakan lingkunganyang ditimbulkan

Solusi AlternatifRehabilitasi

Tabel 12: Spesifikasi Permasalahan Lingkungan dari Aktivitas High-Impact Sectors di HoB - Indonesia

129


Timber Forest

Products

Deforestation and forest degradation (Forest Rights, Production, Protection and Conservation)

Implement green economy policies for economic actors (state owned enterprises, regional government owned enterprises, Private Company and Individual)

High carbon emissions Promote planting 1,000 trees activities, revegetation

Land degradation Use sustainable method of tree harvesting

Environmental damageMake strict policies on the utilization of protected and production forest

Extinction of some animal and plant species

• Revitalize the natural forest vegetation that has been damaged

• Make more nature reserves

PerkebunanKelapaSawit

River pollution caused by empty fruit bunches and waste of oil palm

Recycled to be used as fertilizer

Carbon emissions from palmoil cake burning

Used as animal feed (exported to Europe)

Carbon emissions from burning of vegetation remnant before replanting

• Recycled to be used as fertilizer

• Application of zero-burning policy

Deforestation Revegetation

Dwindling water supply due to conversion of forest to plantations

• Suspension of provision of conversion permit of primary forests.

• Changing the status of primary forest into permanent forest

MiningPond or large pond former coal mining

• Reclamation• Revegetation• Making artificial lake• Land conversion into public

Pollution of ground water and surface water due to mining activities

• Making mining waste results pipeline

• Using technology to overcome the waste

Deforestation caused by the conversion of forest areas into mining areas

Revegetation

Increase in areas prone to flooding due to deforestation Revegetation

Sector Environmental Damage that Has Been Occured

Alternative Solutions of Environment Rehabilitation

Table 12: Environmental Issues in High-Impact Sectors in HoB - Indonesia


130

Australia is one of the developed coun-tries where mining makes significant

contributions to the economy. The minerals and energy sector contributes 47 percent of Australia’s exports (2011). But environ-mental degradation (such as decreasing air and water quality), as well as the expansion of flood-prone areas, are also happening in Australia. Environmental degradation in Australia has compelled the Government to increase spending to prevent the impacts of degradation. In the 1960’s, the Australian Government prepared the legal foundations and concrete measures to restore natural balance, while maintaining the health of the Australian economy.

Australia strengthened the legal basis through concrete and sustainable measures to restore natural balance in former mining areas. The decision to issue mining permits is left to each state. Companies that mine in Australia must abide by the relevant envi-ronmental indicators, such as acidity levels and so on. Mining companies must also meet technological requirements which are applied by the Government. The Australian Government consulted with environmental-ists and technology experts to formulate the legal basis for mining in Australia. The Government expects that it can minimize the negative impact of mining. The Australian law also expressly requires companies with mining permits to perform “environmen-tal restoration” after the mine permit has expired. The most frequently carried out en-vironmental improvement activity in former

Australia merupakan negara maju dimana pertambangan berkontribusi

besar terhadap perekonomiannya. Sektor mineral dan energi menyumbang 47% dari total ekspor Australia (2011). Seiring dengan perkembangan pertambangan, degradasi lingkungan, seperti penurunan kualitas udara, penuruan kualitas air dan pening-katan kawasan rawan banjir pun terjadi di Australia. Degradasi lingkungan di Australia berdampak pada peningkatan biaya yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Austral-ia untuk menghadapi dan mencegah dampak dari degradasi tersebut. Oleh sebab itu pada dekade 1960-an, Pemerintah Australia menyusun landasan hukum serta langkah-langkah konkrit untuk mengembalikan keseimbangan alam, namun perekonomian Australia tetap berjalan baik.

Secara umum Australia menerapkan memperkuat landasan hukum serta mela kukan langkah-langkah konkrit dan berkesinambungan untuk mengembalikan keseimbangan alam di wilayah bekas per-tambangan. Keputusan untuk memberikan izin untuk pertambangan diserahkan kepada masing-masing negara bagian di Australia. Perusahaan-perusahaan yang melakukan pertambangan di Australia wajib mema-tuhi indikator-indikator lingkungan yang berlaku di Australia, seperti kadar asam dan sebagainya. Perusahaan-perusahaan penambangan juga wajib memenuhi per-syaratan teknologi yang diterapkan oleh Australia. Pemerintah Australia telah melakukan konsultasi dengan para pakar

Praktik Terbaik Internasional dari Pertambangan yang Bertanggung Jawab di Australia

International Best Practice of Responsible Mining in Australia

131


mining areas in Australia is reclamation. Reclamation of former mining areas is an at-tempt to restore or recover the land and veg-etation of a forest that has been destroyed by energy extraction and mining activities.

Alcoa of Australia Ltd is an internationally recognized Australian company due to its success in rehabilitating a former bauxite mine of 2,000 hectares in Sydney. Alcoa of Australia Ltd carried out the rehabilitation by building a public parking area and an arti-ficial river facility for rafting and recreation. The artificial river was even used as a row-ing area during the 2000 Sydney Olympics.

Besides the recovery efforts, Australia also uses preventive measures when a company is about to perform mining operations. The Australian government cooperates with environmentalists and technology experts to map the mining areas in Australia. Besides that, the Australian Government has also formulated a long-term mining plan, such as setting up maximum periods for permits given to mining companies, technological standards to be used by mining companies, as well as environmental indicators, such as the level of acidity in water and air qual-ity levels, which mining companies must comply with.

lingkungan serta teknologi untuk menyusun landasan hukum tentang pertambangan di Australia. Peme rintah Australia berharap, hal tersebut dapat meminimalisasi dampak negatif dari pertambangan. Hukum Australia juga secara tegas mewajibkan perusahaan-perusahaan yang telah mendapatkan izin tambang untuk melakukan “perbaikan lingkungan” setelah izin untuk melakukan usaha tambangnya habis. Upaya perbaikan lingkungan yang dilakukan di area bekas tambang di Australia yang paling sering di-lakukan adalah reklamasi. Reklamasi bekas tambang adalah usaha memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi dalam kawasan hutan yang rusak sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan dan energi.

Alcoa of Australia Ltd merupakan pe-rusahaan Australia yang mendapatkan pengakuan dunia terkait dengan keber-hasilannya merehabilitasi bekas tambang bauksit sebesar 2000 ha di Sydney. Alcoa of Australia Ltd melakukan rehabilitasi dengan cara membangun area parkir umum dan membangun fasilitas sungai buatan yang diperuntukkan untuk kegiatan arung jeram dan rekreasi. Sungai buatan tersebut bah-kan digunakan sebagai area mendayung pada Olimpiade Sydney 2000.

Selain usaha pemulihan, Australia juga menggunakan langkah-langkah preventif ketika suatu perusahaan akan melakukan usaha pertambangan. Pemerintah Australia bekerja sama dengan para pakar lingkungan dan teknologi untuk memetakan area per-tambangan di Australia. Selain itu, Pemerin-tah Australia juga telah menyusun rencana pertambangan dalam jangka panjang, seperti jangka waktu optimal terkait izin yang diberikan untuk perusahaan tambang, teknologi yang harus dipakai oleh perusa-haan tambang, serta indikator-indikator lingkungan, seperti kadar keasamaan air dan kadar udara, yang harus dipatuhi oleh perusahaan-perusahaan tambang.

12 Stern, N. Stern Review on the Economics of Climate Change (London, 2006), terutama Bab 25 (Reversing Emissions from Land Use Change—Membalikkan Emisi dari Perubahan Penggunaan Lahan), p. 537-538.

13 WWF Jerman, “Politische Maßnahmen: REDD. Industrieländer finanzierenStopp der tropischen Entwaldung, um Emissionenzuverrin-gern Tindakan Politis: REDD.Negara Industri Membiayai Penghentian Deforestasi Hutan Tropis, Guna Mengurangi Emisi”, http://wwf.de/themen/kampagnen/waelder-indonesiens/rettungsplan/redd


132

Reducing Emissions from Deforestation and Degradation (REDD) is an initiative

to reduce the emissions from deforestation and forest damage, rooted in Indonesia’s commitment in the international arena. Sir Nicholas Stern has highlighted the poten-tial for actively protecting natural forests with regards to global warming. Around 18 percent of greenhouse gases come from de-forestation, and according to Nicholas Stern, these can be reduced rapidly and without the need for expensive technological innovation through reforestation.12

During the World Climate Conference in Bali (2007), the coalition of tropical forest protection REDD fleshed out the framework that may be designed to help developing and industrial countries protect the sus-tainability of their forests. The main idea is to consider forests as a repository of CO2 based on economic considerations. In the form of financial rewards, these countries will receive an incentive for conserving their forest and thus also contribute in reducing and containing CO2 emissions. This step will compensate the excessive expenditures for conservation and reduce lost revenue, which must be addressed by countries that do not convert their forest into profitable invest-ment land.13

During the Climate Conference in Copen-hagen in 2009, these ideas were discussed further. To respond to critiques that REDD’s sustainability initiative is too short, an addi-tion was made and summarized under the “REDD+” denotation. The “plus” sign here means including such factors as nature

Reducing Emissions from Deforestation and

Degradation (REDD) merupakan inisiatif untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan perusakan hutan yang berakar dari komitmen Indonesia diranah internasional. Nicholas Stern menyorot potensi yang dapat digali dari perlindungan aktif hutan alami terkait pemanasan bumi. Sebesar 18% gas rumah kaca berasal dari deforestasi, yang menurut Stern dapat dikurangi secara cepat dan tanpa perlu inovasi teknologi yang ma-hal yaitu melalui penghutanan kembali. 12

Di Konferensi Iklim Dunia di Bali tahun 2007, koalisi perlindungan hutan tropis REDD mengemukakan kerangka yang mungkin dibuat untukmembantu negara berkembang dan negara industri baru dalam melin dungi kelangsungan hutan mereka. Gagasan intinya adalah memandang hutan sebagai lumbung penyimpanan CO2 berdasarkan pertimbangan ekonomis. Dalam bentuk imbalan finansial, negara-negara ini akan memperoleh insentif untuk melestarikan hutan mereka dan dengan demikian turut memberikan sumbangsih untuk mengurangi serta mengikat pembuangan CO2. Cara ini akan mengkompensasi kelebihan- kelebihan pengeluaran untuk tindakan perlindungan dan meredam kehilangan pendapatan yang harus ditanggulangi oleh negara-negara yang tidak mengubah kawasan hutannya menjadi lahan investasi yang menguntung-kan.13

Selama Konferensi Iklim di Kopenhagen tahun 2009, gagasan-gagasan ini dibahas lebih jauh: untuk menjawab para kritikus

Pengurangan Emisi dan Deforestasi melalui Skema REDD

Reducing Emissions, Deforestation and Forest Degradation through REDD+ Scheme

14 Klute, M. 2010. Die Geheimspracheder Klima Politiker—Bahasa Rahasia Politikus Iklim”, Suara,3, p. 20-22.15 Acharya, K. Top Leaders See the Green in REDD+ - Para Pemimpin Papan Atas Melihat Jalan Keluar pada REDD+, TheJakartaPost.

16 Gogarty, D & Rondonuwu, O. Indonesia Chooses Climate Pact Pilot Province – Indonesia Memilih Provinsi Percontohan Pakta Iklim, Reuters, Accessed on 30/12/2010, http://reuters.com/article/2010/12/30/us-indonesia-climateidUSTRE6BT0NP20101230[14/02/2011.

17 Yang Termasuk Negara-negara Percontohan REDD adalah Bolivia, Republik Demokrasi Kongo, Indonesia, Panama, Papua Nugini, Paraguay, Zambia, Tanzania dan Vietnam. Di bulan Oktober 2010 Sulawesi Tengah terpilih menjadi provinsi percontohan REDD Indonesia. Bdk. “UN-REDD laudsC.Sulawesi’s Active Support for Forests—REDD-PBB memuji dukungan aktif Sulawesi Tengah untuk hutan”, The Jakarta Post, Accessed on 22/01/2011,http://thejakartapost.com.

18 Neilson, Fn. 3; FidelisE. Satriastanti, “Indonesia Sees Small Victories At Cancún Talks — Indonesia Memperoleh Kemenangan-Kemenangan Kecil di Pertemuan di Cancún”, The Jakarta Globe, Accessed on 11–12/12/2010.

19 Frings, M, Peran Indonesia dalam Kebijakan Iklim Internasional Insentif Finansial untuk Melindungi Kelangsungan Hutan– Apakah Ini Model Yang Efektif? Diakses pada Oktober 2012, http://wwf.de/themen/kampagnen/waelder-indonesiens/rettungsplan/redd

133


protection, sustainable forest management and reforestation.14

In terms of global financial volume about 3,3 billion euro,15 as the result of bilateral and multilateral REDD agreement, has put Indo-nesia at the fore of other acceptor countries. Forty REDD projects are funded by three financial sources. 16 In multilateral scope it comes from the participation in REDD pilot phase from UN, 17 and in bilateral scope it comes from by the agreement between the Indonesian, Australian and Norwegian Goverment.

In the bilateral agreement between Australia and Norway, Indonesia received an addi-tional 55 million euro in 2010 from Australia to reduce emissions.18 Meanwhile, Norway is preparing to provide US$ 1 billion (about 740 million euro) within the next seven to eight years if the Indonesian Government can reduce greenhouse gas emissions through forest conservation.19 In May 2010, the Nor-wegian and Indonesian Governments agreed on a three-stage plan to protect forests. The most sensitive part of the agreement is Indo-nesia’s obligation to stop issuing conces-sions on peat land areas and natural forests during a two-year period. Norway will give financial rewards to Indonesia to start and implement political reforms.

yang merasa keberlanjutan inisiatif REDD terlalu singkat, dilakukan penambahan yang dirangkum di bawah denotasi “REDD+”. Tan-da “plus” di sini maksudnya perluasan agar mencakup faktor-faktor seperti perlindung-an alam, manajemen hutan berkelanjutan dan penghutanan kembali.14

Dari segi volume finansial global sebesar kira-kira 3,3 miliar euro,15 sebagai hasil dari perjanjian REDD bilateral dan multilateral, Indonesia mengambil tempat terdepan diantara negara-negara akseptor. Proyek-proyek REDD yang kini berjumlah empat puluh terutama didanai oleh tiga sumber finansial.16 Dilingkup multilateral melalui keturutsertaan dalam fase pilot REDD dari PBB,17 dan dilingkup bilateral melalui perjanjian antara Pemerintah Indonesia deng an Australia dan Norwegia.

Dalam perjanjian bilateral antara Aus-tralia dan Norwegia, Indonesia menda-patkan tambahan 55 juta euro pada 2010 dari Australia untuk pengurangan emisi.18 Sedangkan Norwegia hendak menyediakan satu miliar dolar Amerika (kira-kira 740 juta euro) dalam kurun waktu tujuh sampai delapan tahun yang akan datang, apabila Pemerintah Indonesia terbukti mampu mengurangi gas rumah kaca dengan cara melestarikan keberadaan hutan.19 Pada Mei 2010 Pemerintah Norwegia dan Indonesia telah menyepakati rencana tiga tahap untuk melindungi hutan. Bagian yang terlihat paling peka adalah kewajiban Indonesia untuk tidak memberikan lagi konsesi baru untuk daerah lahan gambut dan hutan alam selama kurun waktu dua tahun. Sementara Norwegia memberi imbalan finansial kepada Indonesia untuk mengawali dan menerapkan reformasi politik.


134

Suatu sektor atau industri yang telah menerapkan prinsip-prinsip

ekonomi hijau dapat dilihat seberapa jauh sektor atau industri tersebut telah melaksanakan perbaikan sistem ope-rasional yang memenuhi kriteria seba-gaimana prinsip-prinsip ekonomi hijau yang dirumuskan oleh UNEP. Hal ini meliputi operasional yang rendah emisi, peningkatan efisiensi pada faktor-faktor produksi seperti penggunaan bahan baku dan energi serta dan produktivitas dalam proses produksi, dan seberapa jauh aspek-aspek sosial dapat diakomo-dasikan dalam aspek produksi dan pe-masaran dan penggunaan produk yang dihasilkan. Tabel 13 berikut ini beberapa contoh indikator implementasi ekonomi hijau pada sektor-sektor penting di kawasan HoB.

5.5 Indikator Implementasi Penerapan Prinsip-prinsip Ekonomi Hijau

Indicators for the Implementation of Green Economy Principles

If a sector or an industry claims that it has already implemented green

economy principles, it is necessary to find out to which extent the sector or industry has carried out improvement of its operations to fulfill the criteria of green economy principles as formulated by UNEP. This includes low-emission operations, increased efficiency of pro-duction factors as reflected in the use of raw materials and energy, and produc-tivity in the process of production. It is also necessary to find out to which extent social aspects can be accom-modated into production and marketing aspects and the use of delivered prod-ucts. Table 13 that follows, presents examples of green economy implemen-tation indicators in the main industrial sectors in the HoB.

135


Tabel 13: Indikator Implementasi Ekonomi Hijau untuk Masing-masing Sektor Strategis di Wilayah HoBTable 13: Green Economy Implementation Indicators for Each Strategic Sector in the HoB

Sektor / Sector Indikator Implementasi Ekonomi Hijau / Green Economy Implementation Indicators

Rendah Emisi / Efisiensi Sumber Daya/ Keterlibatan Sosial/ Low Emission Efficiency of resources Social engagement

Hasil Hutan KayuTimber Forest Product1.IUPHHK Hutan Alam IUPHHK for Natural

Forests

2.IUPHHK Hutan Tanaman / IUPHHK for planted forests

3.Industri Perkayuan; bubur kayu dan kertas / Timber industry; pulp and paper industry

Perkebunan:1.Besar

2.Rakyat

Pertambangan

Pertanian / Perkebunan Rakyat

- Penerapan RIL-C; HCVF, rahabilitasi tegakan tinggal

- Penyiapan lahan tanpa bakar; RIL; HCVF; Penggunaan pupuk organik

- Penggunaan energi terbarukan

- Pengolahan limbah

- Tidak mengkonversi hutan yang baik

- Penyiapan lahan tanpa bakar

- Tidak merambah kawasan hutan


- Pemanfaatan pupuk organik

- Melakukan pertambangan tertutup (close pit mining); atau mengunakan teknologi rendah emisi.

- Penggunaan energi rendah emisi (non fossil fuel)

- Reklamasi

- Tidak merambah kawasan hutan


- Penggunaan pupuk organik

- Agroforestri

- Optimalisasi pemanfaatan kayu

- Pemanfaatan limbah pembalakan

- Penggunaan benih unggul produktivitas tinggi

- Peningkatan rendemen (recovery) pengolahan

- Hemat energi dan bahan baku

- Penggunaan bibit produktivitas tinggi

- Penggunaan bibit unggul

- Peningkatan recovery; efisiensi

- Penghematan energi.

- Penggunaan benih unggul; teknologi tepat guna

- Penggunaan teknlogi penyimpanan dan pengolahan yang baik.

- Membentuk sentra-sentra pengolahan dan pemasaran bersama.

- CSR; Bina Desa

- CSR; Kemitraan Perusahaan dan masyarakat

- CSR; Pemanfaatan bahan baku dari hutan rakyat

- CSR; Pendampingan untuk ISPO atau RSPO di untuk kebun rakyat.

- Pembinaan kebun-kebun plasma

- CSR

- Sosialisasi hemat energi

- Membentuk kelompok-kelompok pemasaran bersama untuk meningkatkan nilai tawar.


136136

© W

WF

/ Sur

iyan

to

137


VI. S TRATEGI

IMPLEMENTASI EKONOMI HIJAU DI JANTUNG

K ALIMANTANGreen Economy

Implementation Strategy in the Heart of Borneo

137


138

As mentioned earlier, it is very rel-evant to implement green economy

principles and by extension, strate-gies, in the Heart of Borneo, given their compatibility with the importance of sustainable development and conser-vation in the Heart of Borneo. Green economy as described in previous chapters has several strategic, cross-sector, cross-province, district and city and cross-regional dimensions. And it is necessary to comprehensively formu-late sustainable development planning that incorporates three main dimensions of green economy (economic, social and environmental). And then, it is neces-sary to clarify the system that governs organization and relationships between sectors, provinces and regions through a comprehensive discussion and the putting into place of mutually supporting networks. Finally, to implement green economy strategies in the Heart of Bor-neo, it is necessary for the provincial, district and city government officials in the region to have a good understanding of the substance of green economy and competency to implement its strategies. Therefore, green economy implementa-tion is not a stand alone affair but is also associated with relevant sectors and other administrative areas. Successful implementation of green economy is not only seen through its dimensions or the sectors in which it is implemented but should also consider the impacts it gen-erates on the related sectors and other administrative areas.

Green economy strategy requires that the decision-making process shall be based on consensus through delibera-tion by continuing to hold fast to the Heart of Borneo’s vision, which will improve the governance of the whole series of planning, organization and implementation of green economy in the Heart of Borneo.

The seventeen districts in the Heart of Borneo area certainly has greater

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, strategi ekonomi hijau amat rel-

evan untuk diterapkan di kawasan HoB, mengingat kompatibilitasnya dengan pembangunan berkelanjutan dan kon-versi HoB. Stategi ekonomi hijau yang telah dijelaskan pada bab-bab terdahulu memiliki beberapa dimensi strategis, lintas sektoral dan lintas daerah dan wilayah. Perencanaan pembangunan berkelanjutan dengan tiga matra pent-ing bidang ekonomi, sosial dan lingkun-gan perlu secara komprehensif diru-muskan. Kemudian, sistem organisasi dan tata hubungan antar sektor, antar daerah dan antar wilayah perlu diperje-las melalui suatu diskusi komprehensif dan prinsip-prinsip jaringan kerja yang saling mendukung. Akhirnya, imple-mentasi ekonomi hijau di HoB, terutama yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah di ting-kat kabupaten/kota, memerlukan suatu pemahaman substansi dan kompetensi aparat pemerintah yang memadai. Oleh karena itu implementasi ekonomi hijau tentu tidaklah berdiri sendiri, tapi juga terkait dengan sektor dan daerah lain. Kinerja keberhasilan dari implementasi ekonomi hijau tidak hanya dilihat melalui dimensi atau pada sektor yang bersang-kutan, tetapi perlu juga mempertim-bangkan dampak yang ditimbulkan pada sektor dan daerah lain. Strategi ekonomi hijau mensyaratkan proses pengambilan keputusan yang dilandasi sistem musya-warah mufakat dengan tetap memegang teguh pada visi HoB akan meningkatkan tata kelola dari seluruh rangkaian per-encanaan, organisasi dan implementasi ekonomi hijau di wilayah HoB.

Ketujuh belas kabupaten di kawasan HoB tentu memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam implementasi strategi eknomi hijau, dibandingkan dengan kabupaten lain di sekitarnya. Maksudnya, implementasi ekonomi hijau di kabupaten dalam Kawasan HoB bu-kan merupakan suatu opsi, tetapi suatu keniscayaan yang harus menjadi bagian

139


responsibility in the implementation of green economy strategies as compared to the other districts in the vicinity. In other words, the implementation of green economy across the districts situ-ated in the Heart of Borneo is not an op-tion but a must that must constitute an integral part of planning, development, organization and implementation activi-ties on the ground across the districts. Implementation of green economy at district level would have to be concrete and directly involve relevant stakehold-ers, especially smallholders, small-scale planters and local communities whose livelihood is highly dependent on natural resources-based sectors.

Strategic dimensions and the scope of the sectors under green economy principles that are not directly found across the district in the Heart of Bor-neo should, of course, be addressed at provincial level. Development planning at provincial level will very much deter-mine the success of the implementation of green economy in the Heart of Bor-neo. This sub-chapter discusses more about economic implementation strate-gies in the Heart of Borneo at provincial level but with examples and direct adap-tation on the ground at district level.

Data were collected from official pub-lications of government agencies at national level, such as the National De-velopment Planning Agency (Bappenas) and the National Statistics Agency (BPS) and also from papers/ presentations de-livered and / or Provincial Development Planning Boards (BAPPEDA) during the Kalimantan-wide Regional Consultation on Development Planning and Regional Gross Domestic Product dated June 16, 2014 in Balikpapan.

In-depth interviews and some verifi-cation have also been carried out by government officials in five provinces in Kalimantan. The scope of discussion is tilted more towards regional macro-

terpadu dalam perencanaan pembangu-nan, organisasi dan implementasinya di tingkat lapangan. Implementasi ekonomi hijau di tingkat kabupaten tentu perlu lebih konkrit sehingga dapat dilak-sanakan dengan melibatkan pemanggu kepentingan (stakeholders) secara lang-sung, terutama dari kalangan petani, pekebun, masyarakat lokal yang banyak bergantung pada sektor-sektor berbasis sumber daya alam.

Dimensi strategis dan cakupan sektor dalam prinsip-prinsip ekonomi hijau yang tidak secara langsung dijumpai di kabupaten dalam kawasan HoB tentu perlu ditangani di tingkat provinsi. Perencanaan pembangunan di ting-kat provinsi akan sangat menentukan keberhasilan implementasi ekonomi hijau di kawasan HoB. Sub-bab ini lebih banyak membahas strategi implemen-tasi ekonomi kawasan HoB di tingkat provinsi, tapi dengan contoh dan adap-tasi langsung di tingkat lapangan di kabupaten. Pengumpulan data dilaku-kan melalui publikasi resmi instansi pemerintah di tingkat pusat, seperti Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Badan Pusat Statistik (BPS), serta makalah atau ba-han presentasi yang disampaikan dan/atau Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi pada saat Konsultasi Regional (Konreg) Perenca-naan Pembangunan dan Produk Do-mestik Regional Bruto se-Kalimantan, tanggal 16 Juni 2014 di Balikpapan. Wawancara mendalam dan beberapa verifikasi juga telah dilakukan dengan pejabat pemerintah di kelima provinsi di Kalimantan. Cakupan pembahasan lebih bersifat makro kewilayahan, sementara pembahasan detail masih dapat disiner-gikan pada Tim Koordiansi, Sekretariat Wilayah dan Kelompok Kerja Nasional (Pokjanas) HoB.

Sistematika yang disajikan pada bab ini adalah pembahasan tentang sembilan dimensi penting dalam implementasi


140

ekonomi hijau di wilayah HoB yang dije-laskan secara komprehensif. Kemudian, strategi implementasi ekonomi hijau di seluruh keempat provinsi akan dibahas secara berturut-turut mulai dari Kalbar, Kalteng, Kaltim dan Kaltara. Di dalam pembahasannya, implementasi ekonomi hijau juga dalam konteks integrasi dan sinkronisasi dengan pembangunan ekonomi secara umum di Kalimantan, khususnya di kawasan HoB.

economic issues while detailed discus-sions can still be synergized at the Coor-dination Team, the Regional Secretariat and the National Working Group on the Heart of Borneo.

This chapter discusses nine important dimensions in the implementation of green economy in the Heart of Borneo, which will be described comprehensive-ly. Then, green economy implementation strategies across all the four provinces will be discussed consecutively start-ing from West Kalimantan over Central Kalimantan to East Kalimantan includ-ing North Kalimantan. The discussion will also highlight the implementation of green economy in the context of its integration into and synchronization with general economic development in Kalimantan, particularly in the Heart of Borneo.

© WWF-Indonesia / Roni Mulyadi

141


It has been explained In the previous section that green economy is the crys-

tallization of the evolution of sustainable development strategies, especially 20 years after the Earth Summit in Rio de Janeiro (Rio+ 20). Green economy strat-egies are considered easier to remem-ber and easy to understand so hopefully they will also be more easily applied to economic development and daily life.

Compared to the three-dimensional approach to sustainable development, which involves economic, social and en-vironmental dimensions, green economy is considered more inclusive because it is directed at promoting people’s wel-fare, improving income distribution and reducing environmental risks and eco-logical scarcity. Moreover, the objectives that are emphasized in green economy are efficiency of resources, internaliza-tion of the costs of resource depletion and environmental damage, poverty alleviation, job creation and sustainable economic growth.

Implementation of green economy in the Heart of Borneo would present particular challenges because extrac-tive economic base in the forestry and mining sectors which have become part of daily activities in Kalimantan has

Pada bagian terdahulu telah dijelas-kan bahwa ekonomi hijau adalah

kristalisasi dari evolusi strategi pem-bangunan berkelanjutan, terutama sete-lah 20 tahun KTT Bumi di Rio de Jeneiro (Rio+20). Strategi ekonomi hijau diang-gap lebih mudah diingat dan mudah dimengerti sehingga diharapkan lebih mudah diaplikasikan dalam pelaksan-aan pembangunan ekonomi dan kehidu-pan sehari-hari. Dibandingkan dengan pendekatan trimatra dalam pemban-gunan berkelanjutan yang selama ini dikenal, yaitu: ekonomi, sosial dan lingkungan hidup, ekonomi hijau diang-gap lebih inklusif karena diarahkan pada peningkatan kesejahteraan, perbaikan pemerataan pendapatan dan pengu-rangan risiko lingkungan serta kelang-kaan ekologis. Disamping itu, tujuan yang ditekankan di ekonomi hijau adalah efisiensi sumber daya, internalisasi bi-aya deplesi sumber daya dan kerusakan lingkungan, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja dan pertum-buhan ekonomi yang berkelanjutan.

Implementasi ekonomi hijau di kawasan HoB tentu menimbulkan tantangan tersendiri karena basis ekonomi ek-straktif di sektor kehutanan dan per-tambangan yang selama ini menjadi keseharian di Kalimantan belum mem-

6.1 Implementasi Ekonomi Hijau di Kalimantan

Green Economy Implementation in Kalimantan


142

bawa kinerja pertumbuhan ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahter-aan masyarakat. Selama dua dekade terakhir, ekspansi kebun kelapa sawit dan tambang batubara ke seluruh pelosok Kalimantan, bahkan sampai ke kawasan HoB, telah cukup sulit untuk dikendalikan, kecuali ada kebijakan yang tegas dari pemerintah. Sementara di sisi lain, pembangunan infrastruktur dasar di Kalimantan masih belum memadai dan sangat signifikan mempengaruhi kinerja pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja baru. Aki-batnya, pangsa (share) ekonomi Kalim-antan terhadap perekonomian nasional pada tahun 2013 masih cukup rendah, yaitu 8,67% atau ketiga terbesar setelah Jawa dan Sumatera. Kinerja pertumbu-han ekonomi Kalimantan bahkan hanya 3,49% per tahun atau terendah di Indo-nesia, terutama karena kinerja Provinsi Kaltim yang hanya 1,59% per tahun. Memburuknya kinerja pertambangan minyak dan gas bumi, yang selama ini menjadi andalan Kaltim, telah memukul kinerja kualitas ekonomi Kalimantan secara keseluruhan. Secara statatistik pendapatan per kapita Kaltim tahun 2013 mencapai Rp 110 juta per tahun, atau lima kali lipat dibandingkan empat provinsi lainnya. Akan tetapi, ketika sek-tor minyak dan gas bumi (migas) tidak dipertimbangkan, pendapatan per kapita Kaltim bahkan tidak lebih tinggi dari provinsi lainnya.

Tantangan terbesar implementasi ekonomi hijau di Kalimantan adalah karena seluruh lima provinsi menera-pkan strategi pembangunan ekonomi yang secara umum akan: (1) mem-bangun industri agro berbasis kelapa sawit, karet, rotan, perkayuan, udang, ikan, dan rumput laut, bahkan beberapa mengembangkan kawasan pangan skala besar atau food estate; (2) mengem-bangkan industri yang ada seperti mi-gas, besi baja, bauksit, pupuk, batubara dan lain-lain dengan menekankan pada peningkatan nilai tambah atau strategi

not yet led to an economic growth and performance that is capable of improv-ing people’s welfare. Over the past two decades, the expansion of palm oil plantations and coal mines to all cor-ners of Kalimantan that has even crept into the Heart of Borneo has been quite difficult to control, unless there is a firm policy [and strong will to control it] on the part of the government. Meanwhile, the development of basic infrastructure in Kalimantan is still inadequate and this has seriously affected the perfor-mance of poverty reduction and employ-ment creation programs. As a result, Kalimantan’s economic share to the national economy in 2013 was quite low (8.67%) despite being the third-largest after Java and Sumatra. Kalimantan’s economic growth in that year was only 3.49% per year, the lowest in Indonesia, particularly due to the economic per-formance of East Kalimantan Province, which was only 1.59% per year.

The worsening performance of the oil and gas sector, which has been the mainstay of East Kalimantan, has negatively affected the overall economic performance of Kalimantan. Statisti-cally, the per capita income of East Kali-mantan in 2013 was IDR 110 million per year, or five times higher than that of the other four provinces. However, when the performance of the province’s oil and gas sector is not taken into account, its per capita income was not even higher than the other provinces.

The biggest challenge in green economy implementation in Kalimantan is the implementation of the economic de-velopment strategies of all the island’s five provinces, which, in general, are oriented towards: (1) the establish-ment of agro-industries based on oil palm, rubber, rattan, timber, shrimp, fish, and seaweed, and even towards the development of large-scale food estates; (2) the further development of the existing industries such as oil and

143


hilirisasi produk untuk meningkatkan daya saing; dan (3) mendorong rein-vestasi pendapatan dari sumber daya alam untuk pembangunan infrastruk-tur dan sumber daya manusia dalam kerangka MP3EI Koridor Kalimantan. Secara teoretis, implementasi ekonomi hijau menjadi agak pelik karena dalam jangka pendek sering menghasilkan trade-off antara target pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial dan pelestarian lingkungan hidup. Tantangan terbesar bagi segenap lapisan pemerin-tahan, mulai dari tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota adalah mengurangi atau memitigasi trade-off tersebut, setidaknya melalui sinergi manfaat jangka pendek seperti penciptaan lapa-ngan kerja, pengentasan kemiskinan, peningkatan efisiensi dengan tujuan yang lebih berjangka panjang yang lebih mengarah pada keberlanjutan pemban-gunan ekonomi itu sendiri.

gas, steel, bauxite, fertilizers, coal and other related industries with an empha-sis on increasing the value added, which constitutes products-downstreaming strategies to improve competitiveness; and (3) the promotion of the reinvest-ment of income from natural resources for the development of infrastructure and human resources within the frame-work of Kalimantan’s MP3EI Corridor. Theoretically, the implementation of green economy becomes rather compli-cated because it often results in a short-term trade-off between the targetted economic growth, social welfare and en-vironmental conservation. The biggest challenge for all levels of government from the national down to provincial and district / city levels is to reduce or mitigate the trade-off, at least through the synergy of short-term benefits such as job creation, poverty reduction, and increased efficiency with longer-term goals that lead more to the sustainabil-ity of economic development itself.

Tabel 14: Struktur Perekonomian Kalimantan Tahun 2013 (persen)Table 14: Kalimantan’s Economic Structure in 2013 (percent)

Lapangan Usaha Kalbar Kalteng Kalsel Kaltim* Indonesia

Pertanian

Pertambangan

Industri Manufaktur

Listrik, Gas, Air

Konstruksi

Perdagangan, Hotel, Restoran

Pengangkutan

Keuangan

Jasa-jasa

23,08

2,01

16,27

0,45

11,48

23,02

7,36

4,86

11,48

27,11

9,96

6,65

0,70

5,39

21,49

8,80

6,22

13,69

18,79

22,25

8,93

0,57

6,17

16,93

8,94

5,47

11,94

6,74

42,91

24,55

0,28

3,41

9,61

4,41

3,52

4,57

14,43

11,24

23,70

0,77

9,99

14,33

7,01

7,52

11,02


144

Tabel 14 menampilkan struktur pere-konomian Kalimantan pada tahun 2013 yang masih didominasi sektor pertanian, disandingkan dengan struktur pere-konomian nasional. Kecuali Provinsi Kaltim yang didominasi sektor pertam-bangan, pangsa sektor pertanian di Kali-mantan masih sangat besar, sementara sektor industri manufaktur masih kecil. Dengan kata lain, proses transformasi struktural perekonomian Kalimantan masih sangat lemah, sehingga belum dapat diandalkan untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi yang mampu mengentaskan kemiskinan, menyerap angkatan kerja dan mencipta-kan lapangan kerja baru. Semua pa-ham bahwa keterbatasan infrastruktur dan lemahnya pengembangan sumber daya manusia adalah faktor kunci pada rendahnya transformasi struktural di Kalimantan dari basis pertanian, ke arah industri, lalu jasa.

Sementara itu, untuk memenuhi pangan pokok saja, Kalimantan masih sangat tinggi tergantung pada provinsi lain, seperti Jawa dan Sumatera. Penurunan pangsa produksi pangan di Kalimantan pada lima tahun terakhir terjadi san-gat serius, terutama karena alih fungsi lahan pangan menjadi kegunaan lain sebesar belasan ribu hektar di setiap provinsi. Misalnya, total produksi padi Kalimantan pada tahun 2008 hanya 4,38 juta ton atau 7,3% dari produksi nasion-al. Walaupun produksi padi meningkat menjadi 4,69 juta ton pada tahun 2012, secara persetase angka tersebut menu-run menjadi 6,8% karena produksi padi di tempat lain meningkat cukup pesat. Demikian juga untuk periode 2008-2012 ini, penurunan pangsa terjadi pada jagung, dari 1,8% menjadi 1,5% ; kedelai dari 1,3% menjadi 1%; kacang tanah dari 2,9% menjadi 2,3%; ubikayu dari 2,3% menjadi 1,6%; dan ubi jalar dari 4,3% menjadi 2,4%. Program pengembangan lahan pangan skala luas (food estate) masih agak lambat, karena proses perizinan yang cukup kompleks dan

Table 14 presents the structure of Ka-limantan’s economy in 2013, which was still dominated by the agricultural sec-tor as compared to the structure of the national economy. Except for East Kali-mantan Province, which was dominated by the mining sector, the share of the agriculture sector in Kalimantan is still very large while the share of the manu-facturing industry sector is still small. In other words, the process of structural transformation of Kalimantan’s economy is still very weak, so it cannot be relied upon to improve the quality of economic growth to enable poverty reduction, labor force absorption and the creation of new jobs. Everybody understands that lack of infrastructure and human resources development is the key factor behind the island’s low efficiency of the structural transformation of its agri-cultural base into manufacturing and services-oriented industries.

Meanwhile, just to meet the need for staple food, Kalimantan is still highly dependent on other provinces, such as Java and Sumatra. The decline in the share of food production in Kalimantan in the last five years is very serious, par-ticularly due to the conversion of tens of thousands of hectares of food crops land into land for other uses, which has been taking place in each province. For exam-ple, Kalimantan’s total rice production in 2008 was only 4.38 million tons, or 7.3% of the national production. Even though rice production increased to 4.69 million tons in 2012, in terms of percentage, however, it actually declined to 6.8% as rice production elsewhere increased quite rapidly. The same also holds true for the periods 2008-2012, during which the decline in share happened to maize, from 1.8% to 1.5%; soybeans, from 1.3% to 1%; peanuts, from 2.9% to 2.3%; cassava, from 2.3% to 1.6%; and sweet potato, from 4.3% to 2.4%.

The food estate development program is still running a bit slow, because the

145


dukungan infrastruktur dasar yang tidak memadai. Sektor swasta masih melihat perkembangan dan menunggu perbai-kan prasyarat utama ini untuk masuk lebih jauh dalam food estate.

Produksi perkebunan di Kalimantan umumnya meningkat, tapi masih sangat kecil untuk berkontribusi pada pertanian nasional, kecuali minyak kelapa sawit. Produksi TBS Kalimantan pada tahun 2012 tercatat sebesar 7,3 juta ton atau 26,5% dari produksi nasional. Provinsi Kalteng berkontribusi paling besar, yaitu 40,7% disusul Kalbar 24,7%, Kalsel 17,7% dan Kaltim 17% (termasuk Kalt-ara). Produksi karet Kalimantan pada tahun 2012 mencapai 670 juta ton atau 22% dari produksi karet nasional. Angka produksi tersebut cenderung menurun karena rendahnya harga global menjadi insentif negatif bagi petani untuk mel-akukan peremajaan dan peningkatan produksi dan produktivasnya. Untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi di Kalimantan, produk pertani-an tersebut masih perlu diolah menjadi produk turunan yang bernilai tambah tinggi yang mampu menyerap angkatan kerja dan mengentaskan masyarakat dari kemiskinan. Pengolahan lanjutan menjadi akan semakin meningkatkan dampak ganda (multiplier effect) dari in-dustri minyak sawit pada kesejahteraan masyarakat. Pemerintah pusat, yang dimotori Kementerian Perindustrian dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) perlu lebih konsisten mening-katkan investasi swasta yang mampu mengolah produk pertanian menjadi produk hilir bernilai tambah tinggi, baik melalui strategi pengembangan kluster industri, pewilayahan industri, kompe-tensi inti industri unggulan dan lain-lain. Kalimantan masih amat terbuka untuk menerapkan strategi pembangunan ekonomi yang mampu mendorong per-tumbuhan yang lebih berkualitas.

Langkah pertama yang perlu dilakukan dalam implementasi ekonomi hijau di

licensing process is quite complicated and the basic infrastructure support is inadequate. The private sector is still waiting to see the development and the improvement of the main pre-requisites prior to taking any further steps into this program.

The production of the plantation industry in Kalimantan is generally increasing but the increase is still insignificant to contribute to the national agriculture production substantially, except for palm oil. Kalimantan’s FFB production in 2012 amounted to 7.3 million tons, or 26.5% of the national production with Central Kalimantan Province contribut-ing the most (40.7%), followed by West Kalimantan (24.7%), South Kaliman-tan (17.7%) and East Kalimantan (17%) including North Kalimantan. Meanwhile, Kalimantan’s rubber production in 2012 reached 670 million tons, or 22% of the national production. These production figures are likely to decline because globally low prices serve as negative incentive for farmers to rejuvenate their oil palm trees [replace mature oil palm trees with young and productive ones] and increase production and productiv-ity. To improve the quality of economic growth in Kalimantan, agricultural prod-ucts still need to be processed into high value-added derivatives that are able to absorb the province’s labor force and al-leviate poverty. Further processing will be further increased the multiplier ef-fects of the palm oil industry on people’s welfare.

The national government, led by the Ministry of Industry and the Investment Coordinating Board (BKPM), needs to be more consistent in increasing private investment that is capable of processing agricultural products into high value-added downstream products, either through industrial cluster development strategies, industrial zoning, featured industry core competencies, etc. There are still ample opportunities in Kaliman-


146

Kalimantan adalah kejelasan RTRW dari awal, yang diarahkan menuju keberlanjutan sampai jangka sangat panjang (Tabel 15). Seluruh pemerintah provinsi di Kalimantan perlu sejak awal menetapkan zona pembangunan dan konservasi, termasuk lahan kritis dan daerah tangkapan air, serta kawasan pengembangan sampai pada food es-tates seperti disebutkan sebelumnya. Khusus untuk kabupaten yang masuk kawasan HoB, tata ruang dan wilayah untuk pengembangan dan konservasi sumber daya alam dan kehati perlu lebih tegas dan pasti (decisive) karena menyangkut masa depan penghidupan seluruh Kalimantan. Pemerintah pusat juga perlu berperan penting dalam melakukan koordinasi dan sinergi yang melibatkan beberapa provinsi, serta melakukan integrasi tata ruang nasional dengan RTRW tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Integrasi ini diperlukan untuk mengurangi peluang tumpang-tindih penggunaan lahan, lebih khusus lagi antara sektor kehutanan, perkebu-nan dan pertambangan.

Di sektor kehutanan, implementasi ekonomi hijau di kawasan HoB perlu lebih tegas bahwa seluruh perusahaan konsesi hutan wajib menerapkan me-tode RIL dan mengarah pada sertifikasi manajemen kehutanan secara berkelan-jutan (SFM). Prinsip-prinsip yang telah menjadi best practice di tingkat nasional dan internasional ini perlu terus me-nerus dikawal di tingkat lapangan. Agar tidak terkesan diskriminasi, perusa-haan konsesi kehutanan yang berop-erasi di luar kawasan HoB juga perlu secara bertahap – atau bahkan secara sekaligus – juga menerapkan metode silvikultur yang baik tersebut. Apabila harus dilakukan penglepasan hak atau konversi hutan menjadi kegunaan lain, terutama perkebunan dan pertanian, maka hal itu dapat dimulai dari kawasan hutan yang telah terdegradasi, bukan kawasan hutan yang bernilai konservasi tinggi (HCVF). Implementasi ekonomi

tan to implement economic development strategies that encourage higher quality growth.

The first step that needs to be done in the implementation of green economy in Kalimantan is clarifying the province’s regional spatial layout plan right from the beginning, which is geared towards sustainability for a very long period of time (Table 15). All Kalimantan provin-cial governments need to establish, right from the beginning, development and conservation zones, including zones for severely degraded land, water catch-ment areas, and zones for food estates development as mentioned earlier.

As far as the districts that belong to the Heart of Borneo are concerned, their spatial layout plans and areas for the development and conservation of natu-ral resources and biodiversity need to be more assertive and definitive (deci-sive) because this is vital for the future of livelihood throughout the province.The national government also needs to play a prominent role in conduct-ing coordination and creating synergy involving several provinces, as well as in the integration between the national spatial layout plan and the provincial and district / city spatial layout plans. This integration is necessary to reduce the chances of overlapping land use, more specifically between the forestry sector, the agriculture sector and the mining sector.

When implementing green economy in the Heart of Borneo, it needs to be more firmly asserted that all forest conces-sion companies are mandatorily re-quired to apply Reduced Impact Logging (RIL) methods and apply for sustainable forest management (SFM) certification. The principles that have become best practices at national and international levels, too, need to be constantly guard-ed at the field level.

147


Tabel 15: Implementasi Ekonomi Hijau di Wilayah HoBTable 15: Green Economy Implementation in the HoB

Dimensi / Dimension

Tata Ruang / Spatial layout plan

Kawasan Proteksi / Protected areas

Kehutanan / Forestry

Perkebunan Sawit / Oil palm plantations

Pertambangan / Mining

Pertanian / Agriculture

Energi / Energy

Usaha Kehati / Biodiversity conservation

Hijau Inovatif / Green innovation

Kegiatan Ekonomi Hijau / Green Economy Activities

Jelas dari awal, menuju keberlanjutan: termasuk lahan kritis, hutan kemasyarakatan dan perlindungan daerah tangkapan air / Clear from the beginning, towards sustainability: including spatial layout of severely degraded land, community forestry land and protection of water catchment areas

Perlindungan flora dan fauna, keterhubungan seluruh kawasan proteksi / Flora and fauna protection, inter-connectedness throughout protection areas

Pelaksanaan RIL, sertifikasi SFM, konversi ke perkebunan kawasan terdegradasi bukan HCVF. Manajemen konsesi, kawasan hutan tidak aktif diproteksi, restorasi areal konsesi hutan yang rusak / RIL implementation, SFM certification, conversion of degraded but non HCVF areas into plantation estates. Concession management, addressing forest areas that are not actively protected, and restoration of damaged forest concession areas

Ekspansi pada kawasan terdegradasi. Tukar guling perlu dilakukan, jika izin konversi hutan alam telah dikeluarkan. Aplikasi RSPO dan ISPO, perbaikan budidaya tanaman menuju pertanian yang baik (good agricultural practices/GAP) dan pertanian presisi / Expansion on degraded areas. A swap needs to be made if the permit to convert a natural forest has been issued; applying RSPO and ISPO certification, improving plant cultivation and moving forward towards the adoption of good agricultural practices/GAP) and precision agriculture

Mengikuti kaidah pertambangan internasional yang bertanggung jawab, perbaikan pengelolaan limbah, pengurangan dampak pada kualitas air dan udara / Complying with international mining codes for responsible mining, improvement in waste management, reducing the impacts of mining operation on water and air quality

Pertanian berkelanjutan, restorasi kualitas tanah, pengurangan pupuk kimia, bank plasma-nutfah dari spesies eksotis dapat dikembangkan pada skala komersial untuk mengurangi hama penyakit tumbuhan / Sustainable agriculture, soil quality restoration, reducing the use of chemical fertilizer, a germplasm bank for the storing of germplasm from exotic species may be developed on a commercial scale to reduce plant diseases

Pengurangan konsumsi energi domestik, peningkatan energi alternatif dan terbarukan, investasi pembangkit energi hidro, pengurangan konsumsi batubara untuk listrik dan rendah emisi GRK / Reducing domestic energy consumption, promoting alternative and renewable energy, investing in hydro-power generator, reducing coal consumption for electricity, and opting for low-emission alternatives

Produk kehutanan non-kayu (HHBK) dari HKm dan agroforestri, bioteknologi dan bioprospek untuk kualitas produksi minyak, minimisasi erosi dan sedimenasi dan pemanfaatan karbon hutan / Non-timber forest products (HHBK) from community forestry and agro-forestry, biotechnology and bioprospecting for the quality of oil production, minimizing erosion and sedimentation and utilization of forest carbon

Ekonomi lokal, pemanfaatan limbah (by-products) dari industri yang ada di wilayah HoB / Local economy, utilization of wastes (by-products) from industries within the Heart of Borneo

Sumber: Dimodifikasi dari van Paddenburg et al. (2012)

Source: Modified on the basis of the writing by van Paddenburg et al. (2012)


148

hijau di sektor kehutanan juga mene-kankan pada manajemen konsesi pada perusahaan kehutanan agar melakukan proteksi dan restorasi pada kawasan hutan tidak aktif dan restorasi areal konsesi hutan yang rusak. Pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Ke-hutanan, perlu lebih aktif untuk mem-bangun kerja sama dengan pemerintah provinsi untuk melakukan restorasi areal konsesi hutan yang rusak, dengan standar yang terukur dan obyektif.

Dalam hal kawasan proteksi, terutama dalam kerangka jaringan taman na-sional dan hutan lindung, implementasi ekonomi hijau perlu secara lebih detail mampu menyediakan insentif bagi per-lindungan flora dan fauna dan proteksi daerah tangkapan air yang sangat vital di wilayah HoB. Sesuai dengan keten-tuan perundangan yang berlaku, taman nasional adalah kawasan pelestar-ian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan pe-nelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi (Pasal 1, Butir 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam). Sedan-gkan Kawasan Pelestarian Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sis-tem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosis-temnya (Pasal 1 Butir 13 UU No 5 tahun 1990). Di Kalimantan terdapat delapan taman nasional, yaitu Taman Nasional Gunung Palung, Danau Sentarum, Betung Kerihun, Bukit Baka-Bukit Raya, Tanjung Puting, Kutai, Kayan Menta-rang dan Sebangau. Langkah-langkah preservasi dan konservasi taman na-sional ini perlu lebih terhubung secara program dan konsisten dalam imple-mentasi pelaksanaannya.

In order to avoid the impression of discriminating against forest conces-sion companies operating in the Heart of Borneo, the forest concession com-panies operating outside of the Heart of Borneo, too, should be required to gradually - or even simultaneously - apply good silviculture methods. If a forest area has to be relinquished or converted for other uses, particularly for plantation and agriculture purposes, the forest area in question has to be, first and foremost, a forest area that has been degraded, not a forest area of high conservation value (HCVF). Moreover, implementation of green economy in the forestry sector should also empha-size the importance of good concession management to forestry companies and urge them to protect and restore forest areas that are not actively managed and to restore damaged forest concession areas. The national government, in this case the Ministry of Forestry, should be more active in building cooperation with the island’s provincial governments to restore degraded forest concession areas, using measurable and objective standards.

In the case of protected areas, particu-larly those within the network of the country’s national parks and protected areas, the implementation of green economy needs to be able to provide incentives for the protection of flora and fauna and the protection of water catchment areas that are vital in Heart of Borneo. In accordance with the provi-sions of applicable laws and regulations, a national park is defined as a nature conservation area which still retains its native ecosystem, managed with a zon-ing system that is utilized for research, scientific, and educational purposes to support plant cultivation, tourism, and recreation (Article 1, Article 14 of Law No. 5 of 1990 on the Conservation of Natural Resources).

149


Pada perkebunan kelapa sawit, imple-mentasi ekonomi hijau dapat dilakukan lebih konsisten karena beberapa prinsip dan kriteria telah dikembangkan oleh pemerintah pusat. Setidaknya terdapat empat peraturan perundangan yang dimaksudkan untuk lebih menekankan pada aspek keberlanjutan bagi perke-bunan kelapa sawit, yaitu: (1) Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 10 Tahun 2011 tentang Moratorium Penanaman di La-han Gambut, (2) Inpres Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penundaan Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer, (3) PP Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, dan (4) Pera-turan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. Peraturan perundangan itu berlaku pada pembe-rian izin baru bagi perkebunan kelapa sawit, terutama di kawasan HoB. Untuk perkebunan kelapa sawit yang telah ter-lanjur terbuka dan beroperasi di lapa-ngan, implementasi ekonomi hijau perlu difokuskan pada peningkatan produksi dan produktivitas, termasuk adopsi sertifikasi industri sawit berkelajutan atau ISPO. Salah satu aspek penting implementassi ekonomi hijau pada sek-tor perkebunan adalah menyelesaikan status perizinan pada kawasan hutan atau penyelesaian perizinan pelepasan kawasan hutan pada perkebunan yang terlanjur terjadi.

Sertifikasi ISPO ini dimaksudkan untuk untuk menghindari dan mengurangi dampak perusakan lingkungan, emisi gas rumah kaca, hingga pemicu defor-estasi. Sertifikasi ISPO adalah (1) suatu sistem perizinan dan manajemen risiko, (2) penerapan pedoman teknis budidaya dan pengolahan kelapa sawit; (3) pe-nundaan izin lokasi pemberian hak atas tanah untuk usaha perkebunan, (4) pen-gelolaan dan pemantauan lingkungan; (5) perbaikan tanggung jawab terhadap pekerja; (6) peningkatan tanggung jawab sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat; dan (7) peningkatan usaha

Meanwhile, a conservation area is an area with certain typical characteristics, both on land and in waters that have a function of protecting life support systems, preservation of flora and fauna biodiversity, and sustainable utilization of natural biological resources and their ecosystems (item 13 of Article 1 of Law No 5 of 1990). There are eight national parks in Kalimantan, that is, Gunung Palung, Lake Sentarum, Betung Keri-hun, Bukit Baka-Bukit Raya, Tanjung Puting, Kutai, Kayan Mentarang and Se-bangau. Preservation and conservation measures of these national parks need to have their programs more connected with each other and implemented more consistently.

In oil palm plantations, the implemen-tation of green economy can be made more consistent because some of the principles and criteria have been developed by the national government. At least there are four laws and regu-lations that are intended to put more emphasis on aspects of sustainability for palm oil plantations, namely: (1) Presidential Instruction No 10 of 2011 on a moratorium on the planting on peatland, (2) Presidential Instruction No 6 of 2013 on the Suspension of New Permits and Improvement of the Gov-ernance of Primary Natural Forests, (3) Government Regulation No 27 of 2012 on Environmental Permits, and (4) the Regulation of the Minister of Agriculture Number 98 Year 2013 on the Guidelines for Plantation Permits.

These laws and regulations apply to the granting of new permits for oil palm plantations, especially the ones in the Heart of Borneo. For oil palm planta-tions that have already been operational, the implementation of green economy needs to be focused on increasing pro-duction and productivity, including the adoption of sustainable palm oil indus-try certification or ISPO. One important aspect of the implementation of green


150

secara berkelanjutan. Dengan adopsi sertifikasi ISPO, maka industri kelapa sawit Indonesia akan memperbaiki kualitas lingkungan, meningkatkan daya saing minyak sawit dan mendukung pro-gram pengurangan GRK secara umum. Di bidang pertambangan modern dan padat modal, implementasi ekonomi hijau sebenarnya cukup komprehensif, yang telah banyak diadopsi di beberapa negara maju sesuai dengan kaidah-kai-dah pertambangan internasional yang bertanggung jawab. Misalnya, pertam-bangan bertanggung jawab tersebut secara konsisten melakukan perbaikan dalam pengelolaan limbah, reklamasi, pengurangan dampak pada kualitas air dan udara yang berhubungan dengan sendi-sendi kehidupan masyarakat. Pada pertambangan yang juga meli-batkan perusahaan rakyat seperti pertambangan batubara, pemerintah pusat bekerjasama dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota perlu se-cara konsisten menerapkan kriteria dan indikator pembangunan berkelanjutan. Di sektor pertanian, implementasi ekonomi hijau sebenarnya sangat mu-dah dipahami karena sesuai dengan prinsip-prinsip pertanian berkelanjutan. Apalagi, jika hampir semua provinsi di Kalimantan akan mengembangkan per-tanian pangan skala luas (food estates), maka ketentuan kebijakan dan enforce-ment tentang restorasi kualitas tanah perlu dilakukan dengan tegas. Untuk petani skala kecil, ketentuan ini mung-kin cukup sulit diterapkan, tapi untuk perkebunan besar dengan manajemen agribisnis modern, restorasi kualitas tanah dapat diintegrasikan ke dalam prinsip-prinsip pertanian baik (GAP).

Demikian pula tentang strategi pengu-rangan pupuk kimia dan promosi pupuk organik dan proses daur ulang lainnya, maka pemerintah provinsi dan kabu-paten/kota dapat melakukan perconto-hannya pada beberapa daerah, terutama di kawasan HoB. Dalam bidang perta-

economy in the plantation sector is the settlement of licensing status in for-est areas or settlement of the permit to relinquish a forest area that has already been converted into a plantation. ISPO certification is intended to avoid and mitigate the impacts of environ-mental destruction, greenhouse gas emissions, and drivers of deforestation. ISPO certification refers to (1) a system of licensing and risk management, (2) the application of technical guidelines for the cultivation of oil palm and the processing of palm oil; (3) postponement of location permits that grant rights over land for plantation, (4) environmental management and monitoring; (5) im-provement of responsibility to workers; (6) improvement of social responsibility and community economy empower-ment; and (7) scaling up of business in a sustainable manner. With the adoption of the ISPO certification, the Indonesian palm oil industry will improve environ-mental quality, enhance the competi-tiveness of palm oil and support GHG reduction program in general.

In modern and capital-intensive mining operations, the implementation of green economy is actual quite comprehensive. Green economy has been widely adopted in some developed countries in accord-ance with the international principles of responsible mining. For example, a responsible mining operation shall consistently be making improvements in waste management, reclamation, reduction of mining operation’s impacts on air and water quality, which affect people’s life. As for mining activities that involve people’s enterprises such as coal mining, the national government in col-laboration with provincial, district / city governments needs to consistently apply the criteria and indicators of sustainable development.

In the agricultural sector, the imple-mentation of green economy is actu-ally very easy to understand because it

151


nian, implementasi ekonomi hijau juga dapat berbentuk pengendalian hama terpadu (integrated pest-management/IPM) yang melindungi musuh alami dan pengendalian hama penyakit tumbuhan secara umum. Hal yang strategis lain yang merupakan implementasi ekonomi hijau di pertanian adalah pengembangan bank plasma-nutfah dari spesies eksotis Kalimantan, yang merupakan salah satu mega-biodiveristy di dunia, dapat dikembangkan pada skala komersial yang kelak merupakan sumber pangan fungsional dan bidang kesehatan yang tidak akan mudah dimiliki oleh negara-negara lain.

Di bidang energi, implementasi ekonomi hijau dapat ditempuh dengan cara pengurangan konsumsi energi domes-tik, peningkatan energi alternatif dan terbarukan dan energi rendah emisi (non fossil fuel). Pemerintah pusat telah lama berusaha menanggulangi krisis energi di dalam negeri, termasuk men-gurangi subsidi BBM yang telah mem-bebani anggaran negara. Ekonomi hijau juga dapat dicapai melalui perbaikan pencapaian bauran energi yang lebih seimbang, konversi minyak bumi ke gas untuk rumah tangga dan transpor-tasi, serta pengembangan transportasi umum. Dalam bidang energi, ekonomi hijau dapat dilaksanakan melalui strategi pengurangan konsumsi batu-bara untuk listrik atau dengan mencari sumber energi yang lebih ramah ling-kungan dan memiliki tingkat emisi GRK yang lebih rendah.

Di bidang kehati, implementasi ekonomi hijau dapat dimulai dari pengembanan produk HHBK, pengembangan HKm dan perhutanan sosial lainnya, konsistensi pemasyarakatan sistem agroforestri dan lain-lain. Bahkan pengembangan bioteknologi dan bioprospek untuk peningkatan kualitas produksi minyak juga termasuk ranah implementasi hijau melalui pemanfaatan kehati yang berhubungan dengan penghidupan

accords with the principles of sustain-able agriculture. Moreover, if almost all provinces in Kalimantan are developing large-scale food crops agriculture (food estates), the policies, provisions con-cerning soil quality restoration and their enforcement need to be firmly applied. For small-scale farmers, this require-ment may be quite difficult to follow, but for a large-scale plantation estate with modern agribusiness management, res-toration of soil quality can be integrated into the principles of good agricultural principles (GAP).

The same is also true for strategies to reduce the use of chemical fertilizers and to promote the use of organic fer-tilizers and other recycling processes. Thus, the provincial and district / city governments may carry out its pilot projects in some areas, especially in the Heart of Borneo. In agriculture, the implementation of green economy can also take the form of integrated pest management, which protects the natural enemies of plant diseases and controls pests and plant diseases. Another strat-egy, which is an implementation of green economy in agriculture, is the develop-ment of germplasm banks to store the exotic species of Kalimantan, which is one of the world’s mega-biodiveristy repositories, on a commercial scale. In the future, the germplasm will be a source of functional food in the health sector that will not be easily owned by other countries.

In the energy sector, green economy can be implemented by reducing do-mestic energy consumption, promoting alternative and renewable energy and low-emission energy (non fossil fuel). The national government has long tried to overcome energy crisis in the country, including by reducing fuel subsidies that have burdened the state budget. Green economy can also be realized through improvements aimed at achieving a more balanced energy mix, the conver-


152

masyarakat. Pada tingkat yang lebih komprehensif, strategi pengurangan emisi karbon dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD+) juga dapat dihubungkan dengan upaya peman-faatan kehati di tingkat lapangan karena hal tersebut berhubungan dengan upaya minimisasi erosi dan sedimenasi tanah serta upaya pemanfaatan karbon hutan lebih baik.

Pada bidang ekonomi kreatif ino-vatif, implementasi ekonomi hijau dapat dilakujan secara integratif den-gan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota perlu mengembangan industri rumah tangga, handycraft, kerajinan anyaman khas setempat, industri kuliner yang dapat menggerakkan ekonomi masyarakat dan pendapatan rumah tangga. Pemer-intah perlu lebih intensif melakukan pembinaan, fasilitasi dan pendampin-gan yang secara konsisten dan berkala untuk meningkatkan kapasitas kepada para calon wirausaha. Pemerintah perlu secara aktif mengembangan teknologi dan menghubungkan sentra-sentra produksi ekonomi kreatif inovatif rakyat ini dengan pasar domestik dan pasar internasional, yang diharapkan mampu menggerakkan ekonomi masyarakat yang lebih memberikan tambahan pen-dapatan serta ekonomi lokal umumnya.

sion of oil to gas for households and transportation, as well as the develop-ment of public transport. Moreover, green economy can also be implement-ed by reducing the consumption of coal for electricity or by looking for energy sources that are more environmentally friendly and have lower greenhouse gas emissions.

In the field of biodiversity, implementa-tion of green economy can be from de-veloping of non-timber forest products, the development of community forestry and other social forestry initiatives, consistency in promoting agroforestry systems and other green initiatives. Even the development of biotechnol-ogy and bioprospecting for improving the quality of oil production is part of green economy implementation through utilization of biodiversity that is related to community livelihoods. Strategies for reducing carbon emissions from deforestation and forest degradation (REDD +) can be linked with efforts to utilize biodiversity at field level because it is related to efforts to minimize soil erosion and sedimentation as well as ef-forts to utilize forest carbon better.

In the field of innovative creative econ-omy, green economy implementation is integrated with the economic empower-ment of local communities. The provin-cial, district and city governments need to develop cottage industries, handi-crafts, locally typical woven handicrafts, and culinary centers that can drive the local economy and household incomes. The government needs to intensify supervision, facilitation and assistance consistently and regularly to increase the capacity of prospective entrepre-neurs. The governments need to actively develop technology and connect people’s innovative creative economy production centers with domestic and international markets, which is expected to drive people’s economy through additional income generation and promote local economic development in general.

West Kalimantan Province has an area of 146,807 km2 and a popula-

tion by 5.2 million people. The province consists of 12 districts and 2 cities, has 176 sub-districts and 1,881 rural villages and 89 urban villages. West Kalimantan’s GDP accounts for 12.93% of Kalimantan’s total GDP, the second largest after East Kalimantan. In 2013, West Kalimantan grew 6.08%, second only to Central Kalimantan. In the last five years, West Kalimantan’s average economic growth was 5.63%, mainly due to the contribution of agriculture and trade sectors. The open unemployment rate was also quite low at about 4%, the second highest after East Kalimantan.

The number of poor people was record-ed at 369,000. The province’s poverty rate was 8.74%, the highest in Kaliman-tan. Its Human Development Index (HDI) is still quite low. At 70.31, it ranks 28th among all the Indonesian provinces or ranks 5th from the bottom. Such devel-opment performance actually serves as an identifier of the early stages in the course of economic development, es-pecially since the process of structural transformation of the economy is still not going well.

Provinsi Kalbar memiliki luas areal 146.807 km2 dihuni oleh 5,2 juta pen-

duduk, terdiri dari 12 kabupaten dan 2 kota, memiliki 176 kecamatan dan 1.881 desa serta 89 kelurahan. PDRB Kalbar tercatat 12,93% terhadap PDRB selu-ruh Kalimantan, atau terbesar kedua setelah Kaltim. Kinerja pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalbar pada tahun 2013 mencapai 6,08% per tahun, tert-inggi kedua setelah Kalteng. Dalam lima tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan ekonomi Kalbar sebesar 5,63%, teru-tama karena kontribusi sektor pertanian dan perdagangan. Tingkat penganggu-ran terbuka juga cukup rendah sekitar 4%, atau tertinggi kedua setelah Kaltim. Jumlah penduduk miskin masih ter-catat 369 ribu orang, sehingga tingkat kemiskinannya masih sebesar 8,74% atau tertinggi di Kalimantan. Indeks Pembangunan Manusia (HDI) masih amat rendah, yaitu 70,31 berada pada urutan 28 dari seluruh provinsi atau no-mor 5 dari bawah di Indonesia. Kinerja pembangunan seperti ini sebenarnya menjadi salah satu penciri dari tahap awal proses ekonomi pembangunan, terutama karena proses transformasi struktur perekonomian masih belum berlangsung dengan baik. .

153


6.2 Kalimantan Barat - Penguatan Basis Ekonomi Produktif

West Kalimantan Barat - Strengthening Productive Economy Base


154

Tabel 16: Struktur Perekonomian Kalimantan Barat 2009-2013 (persen)Table 16: West Kalimantan’s Economic Structure in 2009-2013 (percent)

Struktur perekonomian Kalbar pada tahun 2013 didominasi sektor pertanian (23,08%), sedikit lebih tinggi diband-ingkan sektor perdagangan, hotel dan restoran (23,02%). Sebagaimana lazimnya dalam proses pembangu-nan, pangsa sektor pertanian men-galami penurunan dari 25,71% pada tahun 2009 menjadi 23,08% pada tahun 2013. Sebaliknya, sektor perdagangan, hotel dan restoran mengalami sedikit peningkatan dari 22,34% pada tahun 2009 menjadi 23,02% pada tahun 2013. Transformasi struktural dari basis sektor pertanian menjadi sektor jasa seperti ini agak di luar kebiasaan, dan menjadi salah satu faktor penjelas atas tingginya angka kemiskinan dan ren-dahnya Indeks Pembangunan Manusia (HDI). Proses transformasi yang lazim dalam proses pembangunan ekonomi adalah dari basis pertanian, ke industri manufaktur, baru kemudian ke sek-tor jasa. Sementara itu, pangsa sektor industri pengolahan justru mengalami

West Kalimantan’s economic structure in 2013 was dominated by the agricultur-al sector (23.08%). This figure is slightly higher than that of the trade, hotel and restaurant sector combined (23.02%). As is usual in the process of develop-ment, the share of the agricultural sec-tor has decreased from 25.71% in 2009 to 23.08% in 2013. By contrast, the share of the trade, hotel and restaurant sector increased slightly from 22.34% in 2009 to 23, 02% in 2013.

The structural transformation from agriculture-based sectors into the service sector like this is somewhat unusual, and this explains why the prov-ince’s poverty rate is high and its Human Development Index (HDI) is low. The process of transformation that is preva-lent in the process of economic develop-ment normally starts with the agricul-tural base moving to the manufacturing industry and then to the service sector. Meanwhile, the share of the manufac-

Lapangan Usaha / Main industries 2009 2010 2011 2012 2013


Pertambangan dan Penggalian / Mining and quarrying

Industri Pengolahan / Manufacturing

Listrik, Gas dan Air Bersih / Electricity, Gas and Water

Konstruksi / Construction

Perdagangan, Hotel dan Restoran / Trade, Hotel & Restaurant

Pengangkutan dan Komunikasi / Transportation & Communication

Keuangan / Financial services

Jasa-jasa / Business and other services

25,71

1,93

18,96

0,52

8,86

22,34

7,12

4,83

9,73

25,05

1,99

18,40

0,52

9,23

22,74

7,33

4,80

9,94

25,13

2,03

17,94

0,50

9,94

22,53

7,39

4,86

9,69

24,02

2,00

17,01

0,47

10,80

22,73

7,34

4,84

10,80

23,08

2,01

16,27

0,45

11,48

23,02

7,36

4,86

11,48

Sumber: BPS dan Bappeda Kalbar, 2014

Source: National Statistics Agency and Development Planning Agency of the Province of West Kalimantan, 2014

155


menurunan penurunan dari 18,96% pada tahun 2009 menjadi 16,27% pada tahun 2013. Dengan kata lain, Provinsi Kalbar masih memiliki pekerjaan rumah yang tidak ringan, yaitu memperkuat basis ekonomi produktif pada sektor-sektor tradeable seperti pertanian, industri manufaktur, termasuk pertambangan.

Pertanyaannya adalah apakah strategi ekonomi hijau dapat mengangkat kinerja perekonomian Kalbar dan sekaligus berkontribusi pada pelestarian sumber daya alam dan pembangunan berkelan-jutan? Seharusnya dapat. Sepanjang perencanaan pembangunan mampu lebih terintegrasi, prasyarat perenca-naan tata ruang wilayah mampu lebih tegas dan proteksi serta konservasi kawasan HoB mampu dilaksanakan se-cara konsisten dan bertanggung jawab. Tiga kabupaten di Kalbar berada pada kawasan HoB, yaitu Sintang, Melawi dan Kapuas Hulu, sehingga strategi imple-mentasi ekonomi hijau di tingkat provin-si perlu diintegrasikan dengan program-program di tingkat lapangan, terutama yang bersentuhan langsung dengan upaya konservasi HoB dan kehidupan masyarakat.

Secara umum, Provinsi Kalbar men-gusung visi pembangunan, yaitu untuk “Mewujudkan Masyarakat Kalimantan Barat yang Beriman, Sehat, Cerdas, Aman, Berbudaya, dan Sejahtera”. Pemerintah provinsi memiliki strategi umum untuk (1) fokus pada program/kegiatan yang mempunyai daya ung-kit untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan, (2) perbaikan sinergi antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, dan (3) penerapan standar kegiatan pembangunan menuju standar nasional dan internasional. Bahasa lain dari strategi umum di atas adalah penguatan basis ekonomi produktif melalui kerja sama sinergis tiga kom-ponen penting dalam pembangunan yakni pemerintah (pusat dan daerah), dunia usaha dan masyarakat madani,

turing sector went down from 18.96% in 2009 to 16.27% in 2013. In other words, West Kalimantan still has to work hard to strengthen the base of its productive economy in tradeable sectors such as agriculture and manufacturing, includ-ing mining. So, the question is whether green economy strategies can elevate the economic performance of West Ka-limantan and simultaneously contribute to the preservation of natural resources and sustainable development? The an-swer should be in the affirmative.

More integrated development planning would lead to firmer [stricter] regional spatial planning prerequisites and more consistent and responsible protection and conservation of the Heart of Borneo. Three districts in West Kalimantan are situated in the Heart of Borneo, namely Sintang, Melawi and Kapuas Hulu, so that green economy implementation strategies at the provincial level needs to be integrated with programs at the field level, especially those in direct con-tact with Heart of Borneo conservation efforts and community life.

In general, West Kalimantan Province is carrying on its shoulders its vision of development, that is, to “make West Kalimantan’s citizens religious, healthy, smart, safe, cultured, and prosperous”. The provincial government has a gen-eral strategy to (1) focus on programs / activities that have the leverage to reduce unemployment and poverty, (2) enhance the synergy between govern-ment, business and society, and (3) apply its standards for development activities and scale them up towards national and international standards. In other words, the general strategy speaks of the strengthening of the productive eco-nomic base through synergistic collabo-ration of three important components in development, namely, government (national and sub-national), private sec-tor and civil society, including academic circles.


156

termasuk kalangan akademik. Kegaga-lan dalam mewujudkan strategi umum di atas akan berpengaruh pada proses transformasi struktural perekonomian Kalbar, yang boleh jadi akan lebih mem-buruk dan menghasilkan ketimpangan pendapatan yang semakin besar. Benar, bahwa sektor pertanian masih cukup dominan di Kalbar. Akan tetapi apabila perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian dan perdesaan ke arah sektor industri dan jasa, yang umumnya ada di perkotaan tidak terjadi dengan mulus, maka transformasi struktural itu tidak terjadi. Faktor yang paling berpengaruh pada proses transformasi ini adalah kualitas pendidikan dan kapabilitas atau kemampuan tenaga kerja produktif untuk mampu mengisi pasar kerja yang lebih dinamis dan kompetitif.

Tekanan yang dihadapi Provinsi Kalbar tentu saja tidak ringan. Di satu sisi, dae-rah ini perlu membangun infrastuktur ekonomi untuk memperkuat interkonek-si daerah otonom dan pusat-pusat pertumbuhan, tapi di sisi lain juga tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip konservasi dan keberlanjutan pem-bangunan, terutama di kawasan HoB. Implementasi ekonomi hijau dimaksud-kan untuk mewujudkan keberlanjutan pembangunan ekonomi dalam jangka panjang, menjaga dan memanfaatkan sumber daya alam sesuai dengan daya dukungnya serta meningkatkan upaya konservasi di daerah-daerah tertentu yang mampu menyediakan jasa lingkun-gan hidup bagi sekitarnya bagi generasi yang akan datang. Ekonomi hijau juga dapat menjadi panduan (guidelines) pada tata kelola pemerintahan, pem-bagian manfaat yang lebih berimbang antara tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota, serta antara pusat dan daerah, maupun antara daerah otonom satu dan lainnya, terutama yang ber-hubungan dengan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan. Rencana pengembangan infrasturktur yang tertuang dalam MP3EI perlu diarah-

Failure to realize the above general strategy will affect the process of trans-formation of the province’s economic structure, which will probably get worse and result in greater income disparity/ inequality. It is true that the province’s agricultural sector is still quite domi-nant. However, if the movement of labor from the agricultural sector and rural areas to the industrial and service sec-tors that are generally situated in urban areas does not proceed smoothly, the structural transformation would not happen. The most influential factor in this transformation process is the qual-ity of the education and skills or ability of the productive workforce to get ab-sorbed in the labor market that is more dynamic and competitive.

Pressures faced by West Kalimantan Province are certainly not light. On the one hand, this province needs to build economic infrastructure to strengthen the interconnection of autonomous regions and centers of growth. On the other hand, however, the province has to stick to the principles of conservation and sustainable development, especially in the Heart of Borneo. Implementation of green economy is meant to embody the sustainability of economic develop-ment in the long term, maintaining and utilizing natural resources in accord-ance with their carrying capacity and improving conservation efforts in cer-tain areas that are able to provide envi-ronmental services to the surrounding environment for generations to come.Green economy can also be a guide (guideline) on governance, more eq-uitable sharing of benefits between the province and the districts / cities within it as well as between the national government and sub-national govern-ments, and between one and the other autonomous regions, particularly those associated with the utilization of natural resources and the environment. The infrastructure development plan stated under MP3EI needs to be directed in

157


kan agar mampu memberdayakan dan memberi peluang pada pasar kerja yang masih akan tumbuh signifikan. Mis-alnya, dalam hal tata ruang, Provinsi Kalbar tetap perlu fokus pada finalisasi RTRW, terutama untuk mengakomo-dasi kepentingan konservasi hutan dan dearah tangkapan air pada kabupaten konservasi dan masuk dalam kawasan HoB. Integrasi dengan RTRW tingkat ka-bupaten/kota dan tingkat nasional masih diperlukan untuk mengurangi peluang tumpang-tindih penggunaan lahan, lebih khusus lagi antara sektor kehutanan, perkebunan dan pertambangan. Aplikasi hutan kemasyarakatan dan skema per-hutanan sosial lainnya perlu dimasalkan pada tingkat kabupaten/kota dan tingkat lapangan atau landskap. Tiga kabupaten yang berada di kawasan HoB, yaitu Ka-puas Hulu, Melawi dan Sintang, tampak tidak akan main-main dalam hal tata ruang dan wilayah, karena hal tersebut akan menjadi kriteria dan indikator yang mudah dilihat dan dipantau stakehold-ers secara luas.

Di sektor kehutanan, implementasi ekonomi hijau di Kalbar dapat lebih konsisten diterapkan pada metode RIL di seluruh perusahaan konsesi yang beroperasi di segenap penjuru provinsi. Pelaksanaannya dapat dilakukan secara bertahap, tapi dapat juga dilakukan secara sekaligus, baik di kawasan HoB, maupun di luar kawasan HoB. Beberapa perusahaan telah menerapkan serti-fikasi majamenen kehutanan secara berkelanjutan (SFM), sehingga apabila pemerintah provinsi dapat bekerja sama lebih erat dengan pemerintah labupat-en/kota, maka implementasi ekonomi hijau akan lebih mudah. Pemerintah provinsi bekerja sama dengan pemer-intah pusat, dalam hal ini Kementerian Kehutanan, dapat menjadi pelopor untuk melakukan restorasi areal konsesi hutan yang rusak, dengan standar yang terukur dan muda dilakukan pengen-dalian dan evaluasi (monitoring and evaluation).

order to empower and provide opportu-nities in the labor market that will still grow significantly.

For example, in terms of spatial lay-out arrangement, the Province of West Kalimantan still needs to focus on the finalization of its Spatial Layout Plan, primarily in the interest of forest con-servation and the conservation of water catchment areas in conservation dis-tricts that belong to the Heart of Borneo. Integration between the province’s spa-tial plan and the other ones at district / city and even national levels is needed to reduce the chance of overlapping land use, more specifically between the for-estry sector, the agriculture sector and the mining sector. The implementation of community forestry and other social forestry schemes needs to be publicly mainstreamed at district, city, field or landscape levels.

The three districts situated in the Heart of Borneo, that is, Kapuas Hulu, Melawi and Sintang, seem to be very serious about their spatial and regional layout plans, because this will be used as one of the criteria and indicators that will be easily viewed and monitored by stake-holders on an area-by-area basis.

In the forestry sector, the implementa-tion of green economy in West Kalim-antan can be more consistently applied to the RIL methods throughout all the concession companies operating in all corners of the province. Implementation can be done in stages, but it can also be done at once, both inside and outside the Heart of Borneo. Some companies have implemented sustainable forestry management (SFM) certification. So, if the provincial government can work more closely with the district / city gov-ernments, then the implementation of green economy will be much easier.The provincial government in coopera-tion with the national government, in this case the Ministry of Forestry, may be a


158

Perkebunan kelapa sawit di Kalimantan berkembang sangat pesat, dari sekitar 336 ribu ha pada tahun 2002 menjadi lebih dari 1 juta hektar pada tahun 2012. Petani yang terlibat pada perkebunan kelapa sawit berkembang dari 52 ribu kepala keluarga (KK) menjadi lebih dari 100 ribu KK. Akan tetapi, perkembangan produksi CPO yang dihasilkan masih cukup rendah, yaitu sekitar 1 juta ton pada tahun 2012. Kelapa sawit di Kalbar masih tergolong muda, artinya kom-posisi kebun dengan tabangan belum menghasilkan (TBM), masih lebih besar dari tanaman menghasilkan (TM) atau kebun yang sudah produktif. Produktivi-tas CPO yang di bawah 1 ton per hektar tentu masih akan meningkat, apabila komposisi tanaman produktif telah semakin besar, yang diharapkan dapat menggerakkan perekonomian Kalbar.Kesenjangan produktivitas kebun sawit rakyat dan kebun sawit perusahaan besar adalah hal yang perlu diperbaiki. Pengolahan CPO menjadi produk tu-runan yang bernilai tambah tinggi akan semakin meningkatkan dampak ganda (multiplier effect) dari industri minyak sawit pada kesejahteraan masyarakat. Provinsi Kalbar memerlukan investasi swasta dalam jumlah besar yang mampu mengolah CPO menjadi produk industri hilir seperti: oleokimia, short-ening, bahkan produk kosmetik, yang akan menjadi salah satu sumber trans-formasi struktur ekonomi Kalbar, untuk menyerap tenaga kerja, menciptakan lapangan kerja baru dan mengentaskan masyarakat dari kemiskinan.

precursor to the restoration of degraded forest concession areas, with measur-able standards and easy-to-control monitoring and evaluation.

Oil palm plantations in Kalimantan are growing very rapidly, from about 336 thousand hectares in 2002 to more than 1 million hectares in 2012. The number of growers/ smallholders who are in-volved in oil palm plantations has grown from 52 thousand household heads to more than 100 thousand household heads. However, the development of the resulting CPO production is still quite low, around 1 million tonnes in 2012. The oil palm trees in West Kalimantan are still relatively young. This means that the portion of plantation estates with immature trees (TBM) is still greater than the portion of estates with mature, productive trees. Of course, the CPO productivity rate under 1 ton per hectare would still increase, if the portion of productive trees is increas-ingly greater, which is expected to drive the province’s economy. The productivity gap between people’s oil palm planta-tions and large-scale oil palm planta-tions operated by big corporations is something that needs to be fixed.The processing of crude palm oil into derivative products of high added value will increase the multiplier effect impact of the palm oil industry on people’s welfare. West Kalimantan needs large amounts of private investment that is capable of processing crude palm oil into downstream products such as oleochemicals, shortening, and even cosmetic products, which will be one of the sources of transformation of the province’s economic structure, to pro-vide employment by creating new jobs and to alleviate poverty.

159


Tabel 17: Luas Areal Kebun Kelapa Sawit dan Produksi CPO Kalbar Tahun 2012Table 17: Areas of Oil Palm Estates and CPO Production of West Kalimantan in 2012

Tantangan implementasi ekonomi hijau di HoB sisi Kalbar menjadi agak pelik ketika perkembangan areal kelapa sawit di tiga kabupaten Sintang, Melawi dan Kapuas Hulu yang berada di kawasan HoB juga berlangsung sangat pesat. Pada tahun 2002, kebun kelapa sawit di Sintang mencapai hampir 45 ribu hektar, di Melawi belum ada kebun dan di Kapuas hulu hanya 8 ribu hektar. Pada tahun 2012, areal kelapa sawit di Sintang telah mencapai 104 ribu hektar, di Melawi 25 ribu hektar dan di Kapuas Hulu 47 ribu hektar (Lihat Tabel 18), suatu perkembangan yang amat sig-nifikan dalam 10 tahun terakhir. Ber-hubung Provinsi Kalbar masih belum mengeluarkan kebijakan moratorium ekspansi kebun kelapa sawit, maksudn-ya perizinan kebun sawit masih akan terus dikeluarkan oleh daerah-daerah otonom, maka kriteria dan indikator yang mengarah pada konservasi sumber daya alam harus lebih jelas dan tegas. Misalnya, kebun-kebun sawit baru tidak boleh dibuka pada areal hutan alam dan lahan gambut, sesuai dengan kebijakan

Green economy implementation chal-lenges in the Kalimantan side of the Heart of Borneo became somewhat complicated when oil palm acreage in three districts located in the Heart of Borneo, that is, Sintang, Melawi and Kapuas Hulu, expands very rapidly. In 2002, oil palm plantation estates in Sintang covered an area of almost 45 thousand hectares, in Melawi no plan-tation estates and in the upper Kapuas only 8 thousand hectares. In 2012, oil palm acreage in Sintang has reached 104 thousand hectares, in Melawi 25 thousand hectares and in Kapuas Hulu 47 thousand hectares (See Table 18), which signified a very significant devel-opment in the last 10 years.

Because West Kalimantan Province has not yet issued a moratorium on the expansion of oil palm plantations, which means that permits for oil palm plantations will continue to be issued by the province’s autonomous regions [self-governed districts and cities], the criteria and indicators for the conserva-

Kabupaten / District

Pontianak

Landak

Sambas

Bengkayang

Singkawang

Sanggau

Sekadau

Sintang

Melawi

Kapuas Hulu

Ketapang

Kayong Utara

Kubu Raya

Grand Total

TBM

7.662

52.733

41.976

37.460

3.361

63.951

37.239

45.967

16.392

36.960

151.181

16.468

35.161

546.511

Luas Areal Total Areal Produksi Petani (Ha) (Ha) (Ton CPO) (KK)

TM

395

35.736

25.020

15.753

2.756

155.031

48.302

57.996

8.953

9.631

127.344

13.968

11.471

512.356

Rusak

0

135

0

0

0

1.249

0

0

0

0

0

0

0

1.384

8.057

88.604

66.996

53.213

6.117

220.231

85.541

103.963

25.345

46.591

278.525

30.436

46.632

1.060.251

698

62.185

43.992

35.473

2.358

304.026

93.162

116.669

29.325

17.401

266.350

10.968

25.378

1.007.985

430

6.284

7.701

4,354

112

35.253

12.084

11.333

3.202

1.510

16.891

847

762

100.763

Sumber: Dinas Perkebunan Kalbar, 2014 http://www.disbun-kalbar.go.id

Source: West Kalimantan Plantation Department, 2014 http://www.disbun-kalbar.go.id


160

pemerintah pusat dan ketentuan perun-dangan yang berlaku. Sebagaimana dis-ebutkan sebelumnya, empat ketentuan perundangan yang berhubungan dengan kebun sawit seperti Inpres No 10 tahun 2011 tentang Moratorium Penanaman di Lahan Gambut, Inpres No 6 tahun 2013 tentang Penundaan Izin baru, PP No 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan Permentan No 98 tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan seharusnya dilaksanakan di daerah secara konsisten. Apabila mendesak, ekspansi kebun baru dapat dilakukan pada kawasan yang terdegradasi, bukan pada hutan alam dan lahan gambut. Pemerintah daerah dapat menambah-kan ketentuan khusus tentang kewajiban pemulihan lahan dan intervensi bidang ketanagakerjaan dan lain-lain.

Provinsi Kalbar sebenarnya juga dike-nal sebagai salah satu sentra produksi karet nasional, karena tanaman karet diusahakan di hampir seluruh kabu-paten di Kalbar, termasuk yang berada di kawasan HoB. Perkembangan luas areal karet di Kalbar tidak sepesat perkembangan areal kelapa sawit. Pada tahun 2002 luas areal karet tercatat 464 ribu hektar dan melibatkan 245 ribu rumah tangga petani, kemudian menin-gkat menjadi 593 ribu hektar pada tahun 2012 dan melibatkan 318 rumah tangga petani. Produksi karet mentah juga meningkat dari 245 ribu ton pada tahun 2002 menjadi 259 ribu ton pada tahun 2012. Pemerintah Kalbar seharusnya lebih konsisten melaksanakan kebijakan pengembangan komoditas karet yang sebenarnya lebih ramah terhadap ling-kungan, terutama melakukan perema-jaan pohon-pohon karet berumur tua, mengganti dengan klon karet bibit ung-gul yang memiliki produktivitas tinggi. Kisah komoditas lada di Kalbar yang pernah jaya pada masa lalu, tapi menu-run drastis pada masa kini, seharusnya tidak terjadi pada komoditas karet. Pemerintah Kalbar sebenarnya telah berencana mengembangkan kawasan

tion of natural resources must be clear and unequivocal. For example, new oil palm plantations should not be allowed on natural forest and peatland areas, in accordance with the policies of the national government and the provisions of the existing laws and regulations.As mentioned earlier, the four regula-tions on oil palm plantations, that is, the Presidential Instruction No. 10 of 2011 on the moratorium on the conversion of peatland areas into oil palm plantations, Presidential Instruction No. 6 of 2013 on the postponement of new permits, Government Regulation No. 27 of 2012 on Environmental Permits and to the Regulation of Minister of Agriculture No. 98 of 2013 on Plantation Licensing Guidelines should have been implement-ed in the province consistently. In urgent cases, the expansion of new plantations should be allowed only on degraded forest areas, not on natural forests and peatlands. Local governments may add specific provisions on the obligation for land restoration, labor intervention and other relevant provisions.

West Kalimantan Province is known as one of the national rubber production centers because rubber is cultivated in almost all districts in West Kalimantan, including those located in the HoB. The development of rubber plantations in West Kalimantan has not been as fast as the development of oil palm estates. In 2002, it was recorded that a total area of 464 thousand hectares were used for rubber plantations, on which 245 thou-sand farmer households were engaged. In 2012, the areas used for rubber plan-tations had increased to 593 thousand hectares and 318 farmer households were engaged. The province’s crude rubber production had also increased from 245 thousand tons in 2002 to 259 thousand tons in 2012.

The Government of West Kalimantan should be more consistent in imple-menting policies to develop the prov-

161


industri di beberapa tempat, untuk meningkatkan nilai tambah dari produk-produk pertanian, sekaligus untuk menyerap tenaga kerja dan menciptakan lapangan kerja baru. Beberapa aktivitas perencanaan dan pembebasan lahan telah mulai dilakukan di Kawasan Indus-tri Mandor, Kawasan Industri Tayan dan Kawasan Industri Sempruk. Pengem-bangan kawasan industri ini merupakan kerja sama pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Perindustrian dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota setempat.

ince’s rubber plantation industry, which is actually more environmentally friend-ly, especially in rejuvenating old rubber trees and replacing them with quality clones that have high productivity. The province’s pepper plantation industry that used to flourish in the past but has now drastically declined should not hap-pen to its rubber plantation industry. The government of West Kalimantan has planned to develop industrial areas to increase the added value of agricultural products as well as to provide employ-ment and create new jobs. Some plan-ning and land acquisition activities have begun in the Mandor Industrial Area, the Tayan Industrial Area and the Sempruk Industrial Area. These industrial areas are being developed by the Ministry of Industry, in collaboration with the provincial and the district / city govern-ments.

Tabel 18: Implementasi Ekonomi Hijau di Kawasan HoB sisi Kalimantan BaratTable 18: Green Economy Implementation in the West Kalimantan part of the HoB

Dimensi / Dimension







Energi / Energy




Finalisasi RTRW, hutan kemasyarakatan dan perlindungan daerah tangkapan air, terutama di kabupaten konservasi / Finalization of the province’s Regional Spatial Layout Plan (RTRW), community forestry and protection of water catchment areas, especially in conservation districts

Perlindungan flora dan fauna, keterhubungan seluruh kawasan proteksi / Protection of flora and fauna, connectedness of the entire protection areas

Pelaksanaan RIL, sertifikasi SFM, restorasi areal konsesi hutan yang rusak / Implementation of RIL, SFM certification, restoration of damaged forest concession areas

Ekspansi pada kawasan terdegradasi. Perkebunan lain: karet dan lada menjadi andalan masyarakat / Expansion to degraded areas; the planting of other crops such as rubber and pepper treasured as mainstay commodities by the communities

Pertambangan yang bertanggung jawab, reklamasi bekas tambang (terutama batubara) / Responsible mining, reclamation of ex-mine sites (particularly coal mines)

Pengembangan food estates mengacu pada prinsip-prinsip pertanian berkelanjutan / Developing food estates based on sustainable agriculture principles

Pengurangan konsumsi energi domestik, peningkatan energi alternatif dan terbarukan / Reducing domestic [fossil fuel-based] energy consumption, increasing production of alternative and renewable energy

Aplikasi sistem pembayaran jasa lingkungan hidup, minimisasi erosi dan sedimentasi lahan / Implementing systems of payment for environmental services, minimizing erosion and land sedimentation

Pengembangan indusri rumah tangga berbasis lidah buaya dan produk turunannya / Developing household industries based on aloe vera and its derivatives

Sumber: Diolah dari Bappeda Kalimantan Barat (2014)

Source: based on data from the Development Planning Agency of West Kalimantan (2014)


162

Dalam bidang pertambangan, imple-mentasi ekonomi hijau di Kalbar harus lebih tegas dan konsisten mengatur dan menerapkan pertambangan bertang-gung jawab. Langkah-langkah yang perlu ditekankan kepada perusahaan tambang diantaranya adalah antisipasi penceramaran pada kualitas air dan udara, reklamasi lahan pasca tam-bang dan pengembangan modal sosial masyarakat sekitar tambang, berikut pemberdayaan ekonominya. Potensi pertambangan yang sangat menjanjikan di Kalbar adalah dengan ditemukannya di Kabupaten Melawi potensi uranium yang cukup besar sebagai bahan utama produksi energi yang ramah lingkungan.

Provinsi Kalbar bekerja sama dengan pemerintah kabupaten setempat juga telah merencanakan pengembangan pertanian pangan skala luas untuk membantu penyediaan pangan pokok, terutama beras di Kalbar. Di Kabu-paten Pontianak, proses penetapan lahan pangan seluas 20.000 ha sudah dilakukan. Demikian juga di kabupaten lain, seperti di Sanggau seluas 35.100 ha, di Kubu Raya seluas 5.000 ha dan di Ketapang seluas 20.000 ha yang akan ditingkatkan menjadi 100.000 ha dalam waktu dekat.

Implementasi ekonomi hijau dalam bidang ekonomi kreatif inovatif di Kalbar dilakukan secara sinergis dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal, industri rumah tangga berbasis lidah budaya, bank sampah, kerajinan tangan dan industri kuliner yang dapat menggerakkan ekonomi masyarakat dan pendapatan rumah tangga. Be-berapa pelaku industri kreatif ini bahkan telah menjadi referensi pengembangan budaya dan ekonomi kreatif di tingkat nasional. Oleh karena itu Pemerintah Kalbar dan pemerintah kabupaten/kota perlu lebih serius dalam melakukan pembinaan, fasilitasi dan pendampin-gan yang secara konsisten dan berkala untuk meningkatkan kapasitas kepada

As far as the mining sector in West Kalimantan is concerned, more effort must be made to firmly and consistently implement green economy principles through responsible mining.

It must be emphasized to the mining companies that they have to take an-ticipatory measures to prevent their operation from polluting air and water in the neighborhood, to carry out post-mining land reclamation and develop social capital in communities around the mine and empower their economy. A very promising mining potential in West Kalimantan is the discovery of poten-tially substantial uranium deposits in the District of Melawi, which can be used as a main ingredient for production of environmental friendly energy.

The government of West Kalimantan Province in collaboration with the prov-ince’s local district governments has also planned the development of food crops agriculture on an area scale to help provide staple food, especially rice in West Kalimantan. In the District of Pontianak, the process of officially de-lineating and defining food crops land of 20,000 hectares has been done. A simi-lar process has also taken place in other districts such as in Sanggau (35,100 hectares), Kubu Raya (5,000 hectaes) and Ketapang (20,000 hectares), which will be scaled up to 100,000 hectares in the near future.

Green economy implementation in the field of innovative creative economy in West Kalimantan is carried out in synergy with the economic empower-ment of local communities, aloe vera-based domestic industry, garbage/ trash banks, handicrafts and culinary industry that can drive the local economy and increase household income. Some of these creative industry actors have even served as references for the develop-ment of creative culture and economy at national level. Therefore, the govern-

163


para calon wirausaha. Masyarakat lokal yang tersebar di seluruh provinsi perlu mendapat perhatian dan sentuhan fasilitasi, pemihakan, pemberdayaan dan penghubungan (bridging and match-making) industri kreatif dengan pasar domestik dan pasar internasional. Daya saing ekonomi lokal dapat dimulai dari industri kreatif-inovatif, tidak harus industri padat modal, tapi ekstraktif dan tidak berkelanjuitan.

ment of West Kalimantan Province and the district/ city governments in the province should be more serious in pro-viding supervision, facilitation and as-sistance consistently and periodically to build the capacity of prospective [micro, small and medium-scale] entrepreneurs to start their own business. The govern-ment should give attention to the local communities who are spread across the entire province, side with them, empower them and facilitate them to be in touch with the creative industry. The government should act like a match-maker, bridge ties between them and creative industries, domestic markets and international markets. The competi-tiveness of the province’s local econo-mies can be enhanced through exposure to creative-innovative industries, which do not have to be capital-intensive but extractive and unsustainable.

© WWF-Indonesia / Erma

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, kinerja pertumbuhan ekonomi

Provinsi Kalteng pada tahun 2013 mencapai 7,37% per tahun, atau paling tinggi di seluruh Kalimantan. Tingkat pengangguran terbuka mencapai 3% atau paling tinggi di Kalimantan dan tingkat kemiskinan mencapai 6,23% atau terendah kedua setelah Kalsel yang mencapai 4,76%. Struktur perekonomian di Kalteng pada 2013 masih didominasi sektor pertanian, yaitu sebesar 27,11%, disusul sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 21,49% dan sektor jasa sebesar 13,69%. Hal ini sebenarnya ber-implikasi pada masih terbukanya sum-ber-sumber pertumbuhan di Kalteng, seperti sektor industri manufaktur yang dapat mengolah produksi pertanian dan sektor primer lainnya, sehingga menjadi salah satu pencipta lapangan kerja yang amat potensial. Tenaga kerja sektor industri di Kalteng masih cukup rendah, yaitu sebanyak 31.560 orang atau hanya 3% dari total angkatan kerja pada tahun 2013. Peningkatan nilai tambah melalui proses dan pengolahan produk tingkat lanjutan akan menjadi salah satu mesin pertumbuhan Kalteng di masa menda-tang.

Implementasi ekonomi hijau pada ting-kat pembangunan yang masih awal sep-erti di Kalteng seharusnya relatif lebih mudah karena sektor ekstraktif sumber daya alam masih dapat dikendalikan lebih awal. Dengan kata lain, walau-

Central Kalimantan’s economic structure in 2013 was still domi-

nated by the agriculture sector which accounted for 27.11% of the province’s economy, followed by the trade, hotel and restaurant sector (21.49%) and the service sector (13,69%). As mentioned earlier, the province’s economic growth performance in 2013 reached 7.37% per annum, which was the highest in the whole of Kalimantan, the open unem-ployment rate 3%, which was also the highest in Kalimantan, and the poverty rate 6.23%, which was second to South Kalimantan’s, which was 4.76%. Central Kalimantan’s economic structure in 2013 was still dominated by the agricul-tural sector, which accounted for 27.11%, followed by the trade, hotels and res-taurants sectors, which accounted for 21.49% and the services sector, which accounted for13.69%.

This actually has an implication for the sources of growth in Central Kalim-antan, which are still open such as the manufacturing sector which can pro-cess agricultural production and other primary sector production, thus making it one of the very potential providers of employment. In 2013, the number of industrial sector workers in Central Kalimantan was 31,560, which is quite low as it accounts for only 3% of the province’s total workforce. The increase in value added through the processing of products of advanced level will be one of


164

6.3 Kalimantan Tengah - Agroindustri Minyak Sawit Berkelanjutan

Central Kalimantan - Sustainable Palm Oil Agro-Industry

pun potensi pertambangan batubara di Kalteng masih cukup terbuka lebar, strategi pembangunan yang tidak hanya mengandalkan aktivitas ekstraktif sep-erti sektor pertambangan, justru akan berkontribusi pada pencapaian tingkat keberlanjutan pembangunan. Kalteng sejauh ini masih fokus pada pengem-bangan kelapa sawit terutama skala besar, yang mengalami perkembangan amat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Luas perkebunan kelapa sawit di Kalteng pada tahun 2013 mencapai 874.846 ha, sebagian besar (90%) adalah perusahaan inti dan sisanya adalah kebun sawit plasma skala kecil yang dikelola rakyat. Kontribusi sektor perke-buan mencapai 12,12% terhadap PDRB Kalteng. Akan tetapi, peran rakyat kecil dan masyarakat lokal pada pengem-bangan kelapa sawit di Kalteng tidak terlalu menonjol, sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi implementasi ekonomi hijau, menuju pembangunan yang lebih berkelanjutan dan berkeadi-lan.

Langkah peningkatan peran ekonomi rakyat, usaha kecil menengah, terutama dari masyarakat lokal, sebenarnya amat sesuai dengan visi Pemerintah Kalteng, yaitu “Meneruskan dan Menuntaskan Pembangunan Kalimantan Tengah agar Rakyat Lebih Sejahtera dan Bermarta-bat dalam Bingkai Negara Kesatuan Re-publik Indonesia”. Kalteng sebenarnya telah memiliki Perda Provinsi Kalteng No 8 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalteng. Akan tetapi, Perda No 8 tahun 2003 be-lum mampu operasional lebih jauh ka-rena masih harus disinkronkan dengan RTRW di tingkat daerah dan Rencana Tata Ruang Nasional yang sampai saat ini masih belum selesai. Selain untuk mencapai rakyat yang lebih sejahtera melalui pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan hidup, visi Pemerintah Kalteng juga menjadikan rakyat lebih bermartabat, yaitu masyarakat yang memiliki nilai martabat yang tinggi den-

the province’s future growth engines.The implementation of green economy in provinces whose development is still in the early stages such as Central Kalimantan should be relatively easier because interventions can be made ear-lier to control the extractive sector. In other words, although the potential for coal mining in Central Kalimantan is still pretty wide open, a development strate-gy that does not rely solely on extractive activities such as mining will contribute to the attainment of sustainable devel-opment. Thus far, Central Kalimantan is still focused on the development of large-scale oil palm plantations, which has grown very rapidly in recent years. In 2013, around 874,846 hectares of land was used as oil palm plantation areas in Central Kalimantan. The majority of it (90%) belongs to large-scale palm oil corporations and the rest are small-scale oil palm outgrower estates man-aged by smallholders.

The contribution of the plantation sector accounts for 12.12% of Central Kalimantan’s GDP. However, the role of low-income smallholders and local communities in the development of oil palm industry in Central Kalimantan is not too prominent, so that it becomes quite a challenge for the implementation of green economy that leads to a more sustainable and equitable development. Measures to promote the significance of people’s economy, small and medium enterprises, especially those belong-ing to local communities, are actually very much in line with the vision of the Government of Central Kalimantan, that is, “Fostering and Accomplishing the Development of Central Kalimantan to Make its Citizens More Prosperous and Dignified within the Purview of the Uni-tary State of the Republic of Indonesia”.Central Kalimantan actually has already enacted Provincial Regulation No. 8 of 2003 on the Province’s Regional Spatial Layout Plan. However, this regulation has not been able to be operational any

165


gan tetap menjunjung budaya bangsa dan didasarkan pada semangat “huma betang dan bhinneka tunggal ika”.

Provinsi Kalteng memiliki enam ka-bupaten yang berada di kawasan HoB, yaitu: Kabupaten Katingan, Barito Utara, Gunung Mas, Murung Raya, Kapuas dan Seruyan. Provinsi Kalteng dan keenam kabupaten ini memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam konservasi kawasan HoB, menerapkan strategi ekonomi hijau pada segenap aspek pembangunannya ke depan. Misalnya, semua kabupaten di kawasan HoB – kecuali Murung Raya, memiliki perke-bunan kelapa sawit yang akan terus memperoleh tekanan untuk menjaga kelestarian lngkungan hidup, disamping tekanan untuk meningkatkan produksi dan produktivitasnya. Total areal kelapa sawit di Kalteng sekitar 869 ribu ha dengan tingkat produksi CPO sebesar 2,5 juta ton pada tahun 2013 (Table 19). Total produksi CPO di Kalteng mening-kat amat pesat jika dibandingkan dengan produksi pada tahun 2010 yang masih tercatat 1,6 juta ton (tidak terlihat pada tabel). Sebagian besar kebun kelapa sawit di Kalteng telah memasuki fase produktif, dan dikelola dengan manaje-men perkebunan modern oleh perusa-haan besar atau perusahaan inti dan sebagian kecil saja dikelola oleh rakyat. Oleh karena itu produktivitas CPO sebesar 2,6 ton per ha di Kalteng tentu sangat jauh lebih tinggi dibandingkan produktivitas di Kalbar yang tercatat di bawah 1 ton per ha.

further because it still has to be syn-chronized with the spatial layout plans of the province’s districts and cities and also with the National Spatial Layout Plan which until now is still unfinished. In addition to achieving a more prosper-ous people through economic develop-ment, social and environmental vision of the Government of Central Kalimantan’s vision is not just to improve people’s welfare through economic, social and environmental development but also to enhance the dignity of its citizens while upholding the nation’s culture based on the spirit of “huma betang [Dayak Long-house] and Unity in Diversity”.

Central Kalimantan province has six districts that are located in the Heart of Borneo area, namely: Katingan, Barito Utara, Gunung Mas, Murung Raya, Ka-puas and Seruyan. The province and its sixth districts have a greater responsi-bility in the conservation of the Heart of Borneo, and implement green economy strategies in all aspects of their future development. For example, all the prov-ince’s districts in the Heart of Borneo - except Murung Raya, has oil palm plantations that will continue to receive pressure to preserve the environment as well as to the pressure to increase their production and productivity. The total oil palm area in the province stands at approximately 869 thousand hectares with a Crude Palm Oil production level of 2.5 million tons in 2013 (Table 19).Total CPO production in Central Kali-mantan in 2013 grew very rapidly when compared with the total in 2010, which was 1.6 million tonnes (not shown on the table). Most of the oil palm plantations/ estates in Central Kalimantan have en-tered the productive phase. They are op-erated with modern plantation manage-ment by large-scale corporations. Only a small portion is managed by the people. Therefore, Central Kalimantan’s [rate of] CPO productivity, which was 2.6 tons per hectare, is certainly much higher than West Kalimantan’s, which was less than 1 ton per hectare.


166

© WWF-Indonesia / Alain Compost

167


Tabel 19: Luas Areal Kelapa Sawit dan Produksi CPO Kalimantan Tengah 2013Table 19: Central Kalimantan’s Oil Palm Area and CPO Production in 2013

Kabupaten / District

Kota Waringin Timur

Seruyan

Kota Waringin Barat

Lamandau

Sukamara

Murung Raya

Barito Utara

Barito Selatan

Barito Timur

Kapuas

Pulang Pisau

Gunung Mas

Palangka Raya

Katingan

Lintas Kabupaten/Kota

Kalimantan Tengah

Plasma

20,217

5,000

20,286

15,531

9,150

0

4,292

0

504

2,340

0

0

0

3,534

2,989

83,843

Luas Areal Produksi (Ha) (Ton CPO)

Inti

237,616

165,767

129,162

22,008

6,750

0

16,036

0

18,850

7,141

0

10,377

0

0

171,139

784,846

Rusak

257,833

170,767

149,448

37,539

15,900

0

20,328

0

19,354

9,481

0

10,377

0

3,534

174,128

868,689

917,496

236,078

935,706

168,825

71,768

0

92,972

341

856

2,153

0

4,398

151

118,082

2,548,826

Sumber: : BPS dan Bappeda Kalimantan Tengah, 2014

Source: The National Statistics Agency and the Development Planning Agency of the Province of Central Kalimantan, 2014

© WWF-Indonesia


168

There has been rapid development of areas under large-scale oil palm planta-tion corporations although some of them are still beset by issues of overlapping land permits, which not only disrupt efforts to increase crop productivity but also disturb the harmony and social re-lations between them and local commu-nities. The dominance and prevalence of large-scale plantations that are spread throughout Central Kalimantan is such that action needs to be taken to ad-dress the situation because this will be a potential source of social and economic conflicts, which could affect the devel-opment of the province.

The province’s provincial government and district / city governments need to seriously and systematically encour-age local investment in the form of the establishment and operation of people’s or smallholders’ oil palm estates, which will contribute to a more harmonious economic composition of players in this industry.

The oil palm plantation industry in Central Kalimantan is still facing a lot of challenges especially in terms of environmental sustainability and pres-ervation. Broad expanse of vast peat-land in Central Kalimantan poses quite a challenge for improving productivity and preserving the environment due to the vulnerability of peatlands, especially where peat domes are formed, in which exploitation is actually prohibited.

In Central Kalimantan, the processing of palm oil into derivative products of high added value is still very uncommon. The province is still beset with licensing issues as there are plantation compa-nies that do not have simple process-ing facilities called palm oil mills to convert fresh fruit bunches (FFB) into crude palm oil (CPO). Conversely, there are also palm oil mills that do not have sufficient oil palm plantation area. They operate just to provide raw material

Perkembangan luas areal kebun inti cukup pesat, walaupun ada beberapa yang masih memiliki masalah tumpang-tindih perizinan lahan, yang tidak saja mengganggu peningkatan produktivitas tanaman, tapi juga mengganggu kehar-monisan hubungan sosial masyarakat setempat dengan perkebunan swasta skala besar. Dominasi dan majoritas perkebunan skala besar yang tersebar di seluruh Kalteng tidak dapat dibiarkan begitu saja, karena akan menjadi potensi dan sumber konflik sosial dan ekonomi yang dapat mempengaruhi kinerja pembangunan di Kalteng. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota perlu se-cara serius dan sistematis mendorong investasi lokal berupa kebun sawit skala rakyat, yang akan memberikan perim-bangan komposisi ekonomi yang lebih harmonis. Secara spesifik, perkebunan kelapa sawit di Kalteng masih meng-hadapi banyak kendala, terutama yang berhubungan dengan tingkat keber-lanjutan dan pelestarian lingkungan hidup. Luas hamparan lahan gambut yang sangat luas di Kalteng tentu saja menjadi tantangan tersendiri bagi pen-ingkatan produktivitas dan pelestarian lingkungan hidup, karena vulnerebilitas (kerentanan) dari lahan gambut, apalagi jika sampai terbentuk kubah gambut, yang sebenarnya terlarang untuk diek-splotiasi.

Agroindustri atau pengolahan produk kepala sawit menjadi produk turunan di Kalteng yang bernilai tambah tinggi masih sangat rendah. Kalteng masih menghadapi persoalan perizinan peru-sahaan perkebunan yang tidak memiliki industri pengolahan sederhana TBS menjadi CPO atau sering disebut pabrik kelapa sawit (PKS). Di sisi lain, terdapat juga beberapa PKS yang tidak memiliki areal perkebunan yang memadai, untuk sekadar memenuhi pasokan bahan baku industri. Kondisi seperti ini adalah tantangan tersendiri yang harus dijawab oleh pemerintah provinsi dan kabupat-en/kota di Kalteng, apabila ingin segera

169


supply to the industry. This situation poses quite a challenge that must be ad-dressed by the province’s provincial, dis-trict and city governments if economic transformation to a more advanced level of development is to be immediately car-ried out.

The high contribution of the agricultural sector in the province, as described ear-lier, also showed that the manufacturing industry engaged in the further process-ing of agricultural products into semi-finished products and finished products is still rare. The province needs large amounts of private investment to de-velop its palm oil-based agro-industry and apply the principles of green econo-my that is more environmentally friendly and complies with the provisions and standards of both domestic and global markets.

As stipulated under Provincial Regula-tion No. 8 of 2003 on Spatial Planning, the implementation of green economy in Central Kalimantan shall be conducted through a spatial layout plan that sup-ports the development of the province’s economy and its featured products through environmental mainstreaming, which constitutes General Policy Strat-egy I on the Vision and the Mission of the Government of the Province of Central Kalimantan.

The objective of this General Policy is to implement and put in place a spatial lay-out plan that accords with the direction and the goals of the province’s develop-ment, which is expected to be able to create and develop economic clusters, both at the provincial level and at the district / city level, without ignoring en-vironmental sustainability. The Govern-ment of Central Kalimantan continues to develop its featured economic sectors through a pre-planned spatial layout arrangement that upholds the preserva-tion of nature and environment.

melaksanakan transformasi perekono-mian ke arah tingkat pembangunan yang lebih maju. Tingginya kontribusi sektor pertanian di Kalteng, seperti dijelas-kan di muka, juga menunjukkan bahwa industri manufaktur dan pengolahan lanjutan produk pertanian menjadi produk setengah jadi dan produk jadi, juga masih rendah. Kalteng memerlu-kan investasi swasta dalam jumlah be-sar untuk mengembangkan agroindustri berbasis minyak kelapa sawit, sekaligus menerapkan prinsip-prinsip ekonomi hijau yang lebih ramah lingkungan dan comply terhadap ketentuan standar pasar domestik dan pasar global.

Sebagaimana disebutkan dalam Perda Provinsi Nomor 8 Tahun 2003 tentang Tata Ruang, Implementasi Ekonomi Hijau di Kalteng dilakukan melalui pe-nataan ruang yang mendukung pengem-bangan ekonomi unggulan daerah yang mengarusutamakan lingkungan hidup, yang merupakan Kebijakan Umum Strategi I pada Visi-Misi Pemerintah Provinsi Kalteng. Sasaran dari kebi-jakan umum ini adalah terlaksananya penataan tata ruang yang sesuai den-gan arahan dan selaras dengan sasa-ran pembangunan diharapkan dapat menumbuhkan dan mengembangkan cluster ekonomi, baik di provinsi mau-pun di kabupaten/kota dengan tidak lupa memperhatikan kelestarian lingkungan. Pemerintah Kalteng senantiasa melaku-kan pengembangan ekonomi unggulan direncanakan terlebih dahulu dalam tata ruang dengan memperhatikan pelestar-ian alam dan lingkungan.


170

Tabel 20: Implementasi Ekonomi Hijau di kawasan HoB sisi Kalimantan TengahTable 20: Green Economy Implementation in Central Kalimantan’s part of the HoB

Dimensi / Dimension







Energi / Energy




Pembahasan final RTRW, pemanfaatan lahan kritis, terutama rehabilitasi eks mega proyek gambut / Final deliberation on the province’s Regional Spatial Layout Plan (RTRW); utilization of severely degraded land; rehabilitation of land that used to be subjected to the operation of former peat mega-projects

Daerah penyangga buffer zone, kawasan proteksi yang berbatasan dengan HoB / Buffer zones, protected areas that border the Heart of Borneo

Pelaksanaan RIL, pengurangan konversi kawasan hutan alam dan gambut menjadi kebun sawit / Implementation of RIL, scale down the conversion of natural forest and peatland area into oil palm plantations.

Meningkat pesat, dari 1,6 juta ton (2010) menjadi 2,5 juta ton (2013). Kebun sawit rakyat perlu juga dikembangkan, perbaikan budiadaya dan sedapat mungkin tersertifikasi RSPO dan ISPO / Expand rapidly, from 1.6 million tons (in 2010) to 2.5 million tons (in 2013). People’s or smallholder oil palm estates, too, should be developed, their cultivation methods improved and their undertaking certified under RSPO and ISPO certification schemes.

Mengikuti kaidah pertambangan internasional yang bertanggung jawab, perbaikan pengelolaan limbah, pengurangan dampak pada kualitas air dan udara / Complying with internationally-sanctioned responsible mining codes, improving waste management, reducing the mining operation’s impacts on water and air quality.

Pertanian tanaman pangan dan hortikultura, aplikasi keberlanjutan difokuskan pada lahan eks mega proyek gambut / Food crops production and horticulture; sustainable agricultural application shall be focused on the land formerly used for peat mega-projects

Peningkatan energi alternatif dan terbarukan, investasi pengurangan konsumsi batubara / Promoting alternative and renewable energy; investing in alternative and renewable energy development to reduce coal consumption/ dependency on coal.

Aplikasi HKm dan agroforestri terutama di kawasan HoB / Implementing community forestry programs (HKM) and agro-forestry programs, particularly in the HoB.

Pengembangan ekonomi kreatif skala rumah tangga dan UMKM / Creative economy development on a household scale and on a micro, small and medium enterprise scale.

Sumber: Diolah dari Bappeda Kalimantan Tengah (2014)

Source: Based on data from the Development Planning Agency of Central Kalimantan (2014)

© WWF-Indonesia / T. Bangun

171


Salah satu langkah integral dari imple-mentasi ekonomi hijau di Kalteng adalah penyempurnaan pengelolaan perkebu-nan kelapa sawit, peningkatan produksi dan produktivitas dan prinsip-prinsip keberlanjutan lainnya. Sebagaimana disebutkan di awal, Kementerian Per-tanian telah mengembangan sertifikasi ISPO, yang dimaksudkan untuk meng-hindari dan mengurangi dampak peru-sakan lingkungan, emisi GRK, hingga pemicu deforestasi. ISPO dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran pen-gusaha kelapa sawit Indonesia untuk memperbaiki linkungan, meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia di luar negeri, dan mendukung program pengurangan GRK. Ketiga syarat ini sering dijadikan persyaratan utama oleh negara importir CPO Indonesia, terutama jika akan dikonversi men-jadi biodiesel, yang ramah lingkungan. Perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kalteng seharusnya mulai menga-dopsi ketentuan dalam ISPO, yang telah menjadi kewajiban bagi seluruh industri sawit di Indonesia.

Di sektor kehutanan, implementasi ekonomi hijau dapat lebih ditekankan pencapaian sertifikasi SFM/PHPL pada izin-izin pemanfaatan hutan dengan penerapan best practice, misalnya penerapan RIL yang sebenarnya sudah mulai diadopsi oleh perusahaan kehu-tanan. Kawasan hutan di Kalteng adalah 10,3 juta ha atau tepatnya 10.294.853,52 ha, sekitar 67,4% dari total luas wilayah Kalteng yang tercatat 15.356.700 ha. Dengan kata lain, kawasan non-hutan di Kalteng hanya 5,1 juta ha atau 32,96% dari total luas wilayah provinsi. Rincian dari kawasan hutan di Kalteng ter-diri dari hutan produksi tetap seluas 4.232.518,38 ha, hutan produksi ter-batas seluas 3.784.495,64 ha, hutan konservarsi seluas 1.484.485,60 ha, hutan lindung seluas 766.392,06 ha, hutan tanaman industri seluas 21.958.04 ha dan hutan penelitian & pendidikan seluas 5.003,80 ha. Komitmen terhadap

One of the integral steps of green econo-my implementation in Central Kaliman-tan is improving the management of oil palm plantations, increasing production and productivity and promoting other sustainability principles. As mentioned earlier, the Ministry of Agriculture has developed ISPO certification, which is intended to prevent and reduce envi-ronmental impacts and greenhouse gas emissions, and the drivers of deforesta-tion. ISPO is meant to raise the aware-ness of Indonesian palm oil companies/ producers/ operators of the importance of preserving the environment, to im-prove the competitiveness of Indonesian palm oil internationally, and to support greenhouse gas reduction program. These three points are often used as major requirements by Indonesia’s CPO importing countries, especially if the CPO is to be converted into biodiesel, which is environmentally friendly. Oil palm plantation companies in Central Kalimantan should begin adopting ISPO provisions, which is mandatory for the entire palm oil industry in Indonesia.

In the forestry sector, the implementa-tion of green economy may be conducted with an added emphasis on the impor-tance of obtaining sustainable forest management (SFM) certification for for-est utilization permits with the applica-tion of best practices, such as the imple-mentation of RIL which is already being adopted by forestry companies. The province of Central Kalimantan has a total forest area of 10.3 million hectares or 10,294,853.52 hectares to be precise, which accounts for approximately 67.4% of the total area of the province, which is recorded at 15,356,700 hectares. In other words, the non-forest areas in the province comprise an area of only 5.1 million hectares or 32.96% of the total area of the province. Central Kaliman-tan’s forest area consists of permanent production forest area of 4,232,518.38 hectares, limited production forest area of 3,784,495.64 hectares, conservation


172

forest area of 1,484,485.60 hectares, protected forest area of 766,392.06 hectares, planted industrial forest area of 21.958.04 hectares and research and education forests of 5,003.80 hectares.Commitment to the implementation of green economy in the province should be directed to the reduction or preven-tion of the conversion of peatland and natural forest areas into oil palm planta-tions and should also be aimed at forest sector governance reform. Central Kalimantan is one of the very important REDD+ pilot provinces. Therefore, the successful implementation of green economy in this province will inspire area-based emission reduction projects in other provinces in Indonesia.

In the mining sector, the implementation of green economy can be directed to the protection of the exotic region known for its very high mineral content called the “Borneo Gold Belt”, especially in the northern part of Central Kalimantan, which is situated in the Heart of Borneo. The sedimentary section of this gold belt is found in three large basins, that is, the Barito Basin, the Melawi Basin and the Kutai Basin. The three basins have deposits of oil and gas, coal, precious metals and secondary base metals. The location, which covers an area of 87537.94 hectares has a potential coal reserve of 3.5 billion tons, consisting of 1,606 billion tonnes of inferred category and 684,931 million tonnes of measured category.

These conditions attract investors to invest in Central Kalimantan. This is evident from the number of licenses and contracts ranging from six Contracts of Work (CoW), 15 Coal Contracts of Work (PKP2B), 289 Mining Concessions (KP), 60 Local People’s Mining Permits, 23 People’s Mining Permits (IPR) . If right from the beginning, the provincial, dis-trict and city governments have already stressed the importance of responsible mining and enforced its implementation,

implementasi ekonomi hijau di Provinsi Kalteng perlu diarahkan untuk pengu-rangan atau pencegahan konversi ka-wasan hutan alam dan gambut menjadi kebun sawit dan perbaikan tata kelola sektor kehutanan. Kalteng adalah salah satu dari provinsi pilot proyek REDD+ yang sangat penting. Oleh karena itu ke-berhasilan implementasi ekonomi hijau di provinsi ini akan jadi contoh bagi ke-berhasilan proyek-proyek pengurangan emisi berbasis kawasan untuk provinsi lain di Indonesia.

Di sektor pertambangan, implementasi ekonomi hijau dapat diarahkan pada perlindungan kawasan eksotis dengan kandungan mineral sangat tinggi, yang dikenal dengan “Borneo Gold Belt”, khususnya di kawasan utara Kalteng yang merupakan kawasan HoB. Dalam ilmu geologi, satuan sedimen dari sabuk emas ini terdiri atas tiga cekun-gan besar masing-masing Cekungan Barito, Cekungan Melawi dan Cekungan Kutai. Ketiga cekungan ini mangandung cebakan minyak dan gas bumi, batu-bara, logam mulia dan logam dasar sekunder. Di lokasi seluas 87.537,94 ha tersedia potensi 3,5 miliar ton batubara, terdiri atas 1.606 miliar ton dengan klasifikasi terukur dan 684.931 juta ton dengan klasifikasi terukur. Kondisi ini menarik para investor untuk ber-investasi di bumi Kalteng. Ini terlihat dari jumlah perizinan dan kontrak yang ada mulai dari enam Kontrak Karya (KK), 15 Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), 289 Kuasa Pertambangan (KP), 60 Surat Izin Pertambangan Rakyat Daerah, 23 Surat Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Apabila sejak awal, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menekankan dan meng-enforce pelaksanaan pertambangan bertanggung jawab, mengendalikan pencemaran terhadap air dan udara, dan mendorong reklamasi pasca-tam-bang dengan kriteria pemulihan yang dapat diandalkan, maka implementasi ekonomi hijau akan mendapat tempat yang memadai.

173


put in place measures to control/ curb water and air pollution, and push for post-mining reclamation with reliable recovery criteria, then the implemen-tation of green economy will be much easier.

Central Kalimantan is very concerned about the development of alternative en-ergy, on large, medium and small scale, which is able to synergize with com-munity development strategies in the region. Large CPO production can be di-rected to biodiesel as alternative energy. Green economy strategies in the area of alternative energy are later expected to provide future electricity generation infrastructure that prioritizes people-centered economic development and interconnection with the entire electrical grid systems all over KalimantanGreen economy is also actively em-powering people’s economy, especially creative innovative economy, enhance human resources capacity and other institutional support. This step is also meant to increase social capital among different classes of society and make local culture as a base for reinforcing diversity.

The provincial government has at-tempted to: (1) develop featured pro-vincial economic centers, (2) develop structure facilities and infrastructure for educators and education person-nel (3) improve the welfare and quality of educators and education personnel, (4) administer education and health systems, (5) provide education and health structure and infrastructure, (6) increase the quality and quantity of health personnel, (7) provide affordable energy, (8) develop transportation, com-munications, informatics, irrigation and electricity infrastructure and networks, (9) develop institutional capacity and community skills, (10) improve innova-tion and people-centered economic productivity, (11) develop the capacity and performance of the apparatus, and (12) develop local culture.

Kalteng sangat peduli terhadap pengembangan energi alternatif, mulai dari skala besar, menengah dan skala kecil, yang mampu bersinergi dengan strategi pemberdayaan masyarakat di daerah. Produksi CPO yang besar dapat diarahkan untuk energi alternatif biodiesel. Strategi ekonomi hijau dalam bidang energi alternatif ini kelak dihara-pkan juga mampu menyediakan prasa-rana pembangkit listrik yang memp-rioritaskan pengembangan ekonomi kerakyatan dan interkoneksi jaringan listrik dengan sistem se-Kalimantan.Ekonomi hijau juga secara aktif mem-berdayakan ekonomi rakyat, terutama yang kreatif inovatif, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan dukungan kelembagaan lainnya. Lang-kah ini juga untuk meningkatkan modal sosial di tengah-tengah masyarakat yang berbeda golongan, tetapi menjadi-kan budaya lokal sebagai basis pengua-tan dalam keberagaman. Pemerintah provinsi telah berupaya melakukan: (1) pengembangan pusat-pusat ekonomi unggulan daerah, (2) pengembangan sarana dan prasarana bagi tenaga pen-didik dan kependidikan (3) peningkatan kesejahteraan dan kualitas tenaga pen-didik dan kependidikan, (4) penyelengga-raan sistem pendidikan dan kesehatan, (5) penyediaan sarana-prasarana dan infrastruktur pendidikan dan kesehatan, (6) peningkatan kualitas dan kuanti-tas tenaga kesehatan, (7) penyediaan energi terjangkau, (8) pengembangan infrastruktur dan jaringan transportasi, komunikasi, informatika, pengairan dan kelistrikan, (9) peningkatan kapa-sitas kelembagaan dan keterampilan masyarakat, (10) peningkatan inovasi dan produktivitas ekonomi kerakyatan, (11) pengembangan kapasitas dan kin-erja aparatur, dan (12) pengembangan budaya lokal.


174

6.4 Kalimantan Timur - Tata Ruang, Satu Data Satu Peta

East Kalimantan - Spatial Plan, One Data One Map

Implementasi ekonomi hijau di Provinsi Kaltim sebenarnya merupakan tan-

tangan tersendiri, terutama karena dominasi sektor ekstraktif sumber daya alam seperti pertambangan dan peng-galian yang cukup besar. Akan tetapi, dengan semakin menurunnya kinerja sektor ekstraktif ini dalam satu dasa warsa terakhir, Kaltim seharusnya tidak hanya bergantung pada sektor ekstraktif sumber daya alam tersebut, tapi perlu bergeser ke arah sektor ekonomi yang mampu menjamin tingkat keberlanjutan dari pembangunan itu sendiri.

Data dari BPS dan Bank Indonesia Kaltim menunjukkan bahwa sektor per-tambangan migas dan batubara berkon-tribusi masing-masing 33,4% dan 27,9% pada perekonomian atau PDRB Kaltim. Kedua sektor ini mampu menyerap 200 ribu orang tenaga kerja atau sekitar 12% dari total tenaga kerja di Kalitim. Devisa yang dihasilkan dari pertam-bangan migas dan batubara di Kaltim adalah masing-masing US$ 12,8 miliar dan US$ 16 miliar. DBH yang diperoleh Kaltim dari pemerintah pusat dari sek-tor pertambangan migas dan batubara mencapai masing-masing Rp 3.14 triliun dan Rp 1.35 triliun atau hampir seten-gah dari total penerimaan daerah pada APBD Provinsi Kaltim. Kinerja pertum-buhan ekonomi sektoral di Kaltim pada satu dasa warsa terakhir dapat dilihat pada Tabel 21:

Implementation of green economy in the province of East Kalimantan is

actually a challenge, especially since the sector that extracts natural resources from earth such as mining and quar-rying has a dominant position in the province’s economy. However, with the increasingly declining performance of the extractive sector in the last decade, East Kalimantan should not only depend on the extractive sector but should also embrace other sectors that are able to guarantee the level of sustainability of the development itself.

Data from the National Statistics Agency and Bank Indonesia’s East Kalimantan Chapter in the 2004-2013 periods indi-cate that the oil and gas sector and the coal mining sector contributed to 33.4% and 27.9% respectively to the province’s economy or GDP. Both of these sectors have been able to absorb 200 thousand workers, which account for about 12% of the total workforce in the province. The foreign exchange reveneues gener-ated from the oil and gas industry and the coal mining industry in the province are US $ 12.8 billion and US $ 16 bil-lion respectively. The Revenue Sharing Funds from the oil and gas sector and from the coal mining sector that the province obtained from the national gov-ernment reached IDR 3.14 trillion and IDR 1.35 trillion respectively, account-ing for nearly half of the total revenues in the province’s budget. The province’s economic performance/ growth over the last decade is presented in Table 21:

175


Tabel 21: Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Kalimatan Timur, 2004-2013 (persen)Table 21: East Kalimantan’s Economic Growth by Sector in the periods 2004-2013 (in percent)

Sumber: BPS Kaltim dan Bank Indonesia Kaltim, 2014

Source: East Kalimantan Chapters of the National Statistics Agency and the central bank, Bank Indonesia, 2014

© WWF-Indonesia / Ery Bukhorie


176

Kinerja pertumbuhan ekonomi Kaltim pada tahun 2013 hanya mencapai 1,59%, mengalami penurunan dari kinerja 3,98% per tahun pada tahun 2012. Angka tersebut merupakan tingkat pertumbu-han ekonomi yang terendah di seluruh Kalimantan, terutama karena sektor pertambangan migas semakin tidak dapat diandalkan sebagai penopang ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat. Kinerja pertumbuhan ekonomi PDRB migas di Kaltim pada tahun 2013 adalah minus 6,60%, suatu tradisi regresif yang terjadi sepanjang satu dasa warsa terakhir. Namun de-mikian, kinerja pertumbuhan ekonomi Kaltim tanpa migas pada tahun 2013 justeru masih positif 5,17% per tahun. Dunia usaha, sektor pemerintahan, kalangan akademik dan masyarakat umum di Kaltim sebenarnya telah amat paham bahwa sektor non migas sep-erti pertanian, agroindustry dan sektor jasa lain yang dikelola dengan prinsip-prinsip ekonomi hijau merupakan masa depan perekonomian Kaltim dan pere-konomian Kalimantan secara umum.Lebih jauh Tabel 22 juga menjelaskan bahwa kinerja pertumbuhan dari sektor migas hampir selalu negatif sepanjang satu dasa warsa terakhir. Pada tahun 2013, sektor pertambangan migas Kaltim mengalami kontraksi negatif 5,73% per tahun, atau sedikit mengalami perbaikan dibandingkan dengan negatif 8,70% per tahun pada tahun 2012.

Secara umum, sektor pertambangan Kaltim masih negatif 0,23%, karena tertolong oleh kinerja tambang batubara dan penggalian yang positif. Berhubung memburuknya sektor migas ini, maka kinerja sektor industri pengolahan juga terus-menerus mengalami kontraksi atau pertumbuhan negatif sepanjang satu dekade 2004-2013. Pada tahun 2013 sektor industri pengolahan mengalami penurunan atau tumbuh negatif 3,93%, sedikit perbaikan dari kinerja pertum-buhan negatif 5,91% pada tahun 2012. Secara tidak langsung Tabel 22 di atas

East Kalimantan’s economic growth in 2013 was only 1.59%, a drop from 3.98% achieved in 2012. This figure is the low-est rate of economic growth throughout Kalimantan as the province’s oil and gas mining sector increasingly cannot be relied on to sustain the province’s economic and social welfare. The con-tribution of the oil and gas sector to East Kalimantan’s GDP growth in 2013 was minus 6.60%, reflecting a regressive trend over the last decade. However, East Kalimantan’s GDP growth in 2013 without the contribution of the oil and gas sector being calculated into was still positive, at 5.17%.

Businesses, government sector, aca-demics and the general public in East Kalimantan actually already understand that the non-oil sectors such as agri-culture, agroindustry and other service sectors that are managed on the basis of green economy principles are the future of the province’s economy and also the future of Kalimantan’s economy.

Table 22 also explains that the per-formance of the oil and gas sector has almost always been negative throughout the last decade. In 2013, East Kaliman-tan’s oil and gas mining sector contract-ed to minus 5.73%, a slight improve-ment compared to the sector’s negative performance of minus 8.70% in 2012.In general, the province’s mining sec-tor in 2013 was still negative (0.23%), despite being on the coattails of the positive performance of the coal mining and quarrying sector. Due to the deterio-ration of the oil and gas sector’s perfor-mance, the manufacturing sector had also been continually subjected to con-traction or a negative growth throughout the decade (2004-2013).

In 2013, the manufacturing sector ex-perienced a decline or negative growth of minus 3.93%, a slight improvement compared to the negative 5.91% growth it experienced in 2012. Indirectly Table

177


juga menjelaskan bahwa sektor jasa dan sektor ekonomi yang berbasis sumber daya alam terbarukan dapat men-jadi harapan baru untuk memulihkan perekonomian Kaltim yang senantiasa menurun setiap tahun.

Dalam merespons tekanan masyarakat yang demikian besar untuk melakukan transformasi pembangunan ekonomi Kaltim pasca migas dan batubara, maka Pemerintah Kaltim telah mencangkan strategi pembangunan yang baru, yaitu “Visi Kaltim Maju 2030” berupa “Ter-wujudnya Pertumbuhan Ekonomi Hijau yang Berkeadilan dan Berkelanjutan (Green Economy with Equity)”. Dokumen penting yang diluncurkan pada Juli 2013 tersebut telah secara eksplisit untuk melakukan transformasi pembangunan ekonomi secara menyeluruh. Salah satunya adalah strategi “Kaltim Hijau” atau Kaltim yang memiliki perangkat ke-bijakan, tata kelola pemerintahan serta program-program pembangunan yang memberikan perlindungan sosial dan ekologis terhadap masyarakat Kaltim, memberikan jaminan jangka panjang terhadap keselamatan dan kesejahter-aan masyarakat serta keberlanjutan lingkungan hidup.

Tujuan Kaltim Hijau adalah untuk: (a) meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kaltim secara menyeluruh dan seimbang, baik secara ekonomi, sosial, budaya dan kualitas lingkungan hidupnya; (b) mengurangi ancaman bencana ekologi, seperti banjir, longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan di seluruh wilayah Kaltim; (c) mengu-rangi terjadinya pencemaran dan pen-grusakan kualitas ekosistem darat, air dan udara di Kaltim, (d) meningkatkan pengetahuan dan kesadaran di kalangan lembaga dan masyarakat Kaltim akan pentingnya pelestarian sumber daya alam terbaharui serta pemanfaatan secara bijak sumber daya alam tidak terbaharui (Visi Kaltim Maju 2030, Bab-6, halaman 52).

22 also explains that the service sector and economic sector that are based on renewable natural resources may pro-vide a new hope for the recovery of East Kalimantan’s economy that continually took a dip every year.

In response to public pressure that was so great to transform the province’s economic development at the twilight of its oil, gas and coal mining industries, East Kalimantan Government has an-nounced a new development strategy, namely “The 2030 Vision of East Kali-mantan Making Progress” towards the “Realization of Equitable and Sustaina-ble Green Economic Growth (also known as Green Economy with Equity)”. The important document that was launched in July 2013 explicitly calls for the trans-formation of economic development as a whole. One of the strategies to achieve this goal is called “Green East Kaliman-tan”, which aspires to see an East Kali-mantan whose policies, administrative governance and development programs provide the citizens of East Kalimantan with social and ecological protection, long-term assurance of safety, prosper-ity and environmental sustainability.The objective of the Green Kalimantan campaign is to: (a) improve the qual-ity of life of East Kalimantan’s citizens thoroughly and equitably, in economic, social, and cultural terms and in terms of the quality of their living environ-ment; (b) reduce the threat of ecological disasters, such as floods, landslides, droughts, forest and land fires across East Kalimantan; (c) reduce the pollution and destruction of the quality of land, water and air ecosystems in East Kali-mantan, (d) increase the knowledge and awareness among East Kalimantan’s institutions and people of the impor-tance of the conservation of renewable natural resources and the wise use of natural non-renewable resources (the 2030 Vision of East Kalimantan Making Progress), Chapter 6, page 52).Green Kalimantan that was declared


178

in January 2011 was pretty much the backbone of the 2030 Vision of Kalim-antan Making Progress, because the Council on Climate Change (DDPI) of the Province of East Kalimantan has been quite actively facilitating, coordinating and supporting all that relates to climate change initiatives. The working groups that are related to REDD + have been quite actively working together with several parties, including the private sector, NGOs and the government. On the ground, district chiefs/ mayors are also actively coordinating with the work-ing groups and report directly to the governor.

In addition to the 2030 Vision document, East Kalimantan Province already has three Low Carbon Development Strat-egy and Planning documents, that is: (1) Sustainable and Environmentally Friendly East Kalimantan Development Strategy, (2) Provincial Action Plan for Greenhouse Gas Emissions Reduction (GHG RAD) which has been made official on the basis of the Governor’s Deci-sion No. 54 of 2012, and (3) Provincial REDD+ Strategy and Action Plan (REDD + SRAP). In essence, development shall transform itself to discard economic dependence on extractive natural re-sources and improve competitiveness and added value based on sound eco-nomic structure.

In terms of spatial layout, the Governor of East Kalimantan has firmly outlined, through the 2030 Vision of East Kalim-antan Making Progress, that the im-plementation of the province’s regional layout plan and development shall follow accurate information and spatial data. As we know, some East Kalim-antan Local Government Units have published spatial data, especially the ones in the form of maps, which are not derived from the same reference, pre-sented in different formats and are not integrated.As a result, several permits have already been issued overlap with each other.

Kaltim Hijau yang dicanangkan pada Januari 2011 cukup banyak mewarnai Visi Kaltim Maju 2030, karena Dewan Daerah Perubahan Iklim (DDPI) Tingkat Provinsi Kaltim cukup aktif mewadahi, mengkoordinasikan dan mendukung se-mua hal yang berhubungan dengan ini-siatif perubahan iklim. Kelompok kerja yang berkaitan dengan REDD+ cukup aktif bekerja sama dengan beberapa pihak, termasuk dengan sektor swasta, LSM dan pemerintah. Di lapangan, para bupati/walikota juga aktif melakukan koordinasi dengan kelompok kerja dan memberi laporan secara langsung kepada gubernur. Disamping dokumen Visi Kaltim Maju 2030, Provinsi Kaltim telah memiliki tiga dokumen Strategi dan Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon, yaitu: (1) Strategi Pembangunan Kalimantan Timur yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan, (2) Rencana Aksi Daerah penurunan Emisi Gas Ru-mah Kaca (RAD GRK) yang telah dilegal-kan berdasarkan keputusan Gubernur No 54 Tahun 2012, dan (3) Strategi dan Rencana Aksi Provinsi REDD+ (SRAP REDD+). Esensinya adalah bahwa pembangunan bertransformasi untuk melepaskan ketergantungan ekonomi pada sumber daya alam ekstraktif serta untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah dengan di dasarkan pada struk-tur ekonomi yang sehat.

Dalam hal tata ruang, Gubernur Kaltim dengan tegas menggariskan melalui Visi Kaltim Maju 2030 bahwa pelaksanaan penataan wilayah dan pembangunan daerah mengikuti informasi dan data spasial yang akurat. Sebagaimana dimaklumi, beberapa SKPD Kaltim menerbitkan data spasial, terutama data berupa peta, yang tidak bersum-ber dari referensi yang sama, format yang berbeda dan tidak terintegrasi. Akibatnya beberapa perizinan yang sudah diterbitkan sering saling tumpang tindih. Langkah pertama yang dilakukan adalah kerja sama dan nota kesepaha-man antara Kepala Badan Informasi

179


The first step taken to address the situation was agreeing on cooperation and a memorandum of understand-ing between the Head of the [National] Geospatial Information Agency and the Governor of East Kalimantan on the Utilization and Development of Geospa-tial Information-related Science and Technology in East Kalimantan. On April 2, 2014, to coincide with the deliberation of the province’s medium-term develop-ment plan for the periods 2013-2018, East Kalimantan Government officially launched what is known as “One Data One Map” (Odom). The main objectives of Odom (as stated by East Kalimantan’s Provincial Development Agency (BAP-PEDA Kaltim), 2014) are:

1. To put in place a quality development planning and control that is effec-tive through the management of the province’s development data that are accurate, up to date, integrated, com-plete, accountable, dynamic, reliable, valid, accessible and sustainable;

2. To have an accurate, centralized and integrated development database;

3. To produce a correct, actual, quality and accountable development policy analysis for the province, districts / cities and stakeholders;

4. To produce measurable and compre-hensive development planning;

5. To achieve control, monitoring, evalu-ation and reporting on development that is reliable;

6. To build the same one base map ref-erence on a certain scale;

7. To establish a regional institutional framework in a system of networks with a structured and integrated spa-tial database;

8. To reduce the duplication of informa-tion and activities to form uniformed and standardized data, in order to avoid any doubt in the utilization of spatial data;

9. To improve the quality of activity programs to make them effective in

Geospasial dan Gubernur Kaltim tentang Pemanfaatan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan serta Teknologi terkait Informasi Geospasial di Kaltim. Pada tanggal 2 April 2014, bertepatan dengan Musyawarah Rencana RPJMD Kaltim 2013-2018, Pemerintah Kaltim dengan resmi meluncurkan satu data satu peta (One Data One Map/ODOM). Tujuan utama dari ODOM (Bappeda Kaltim, 2014) ini adalah untuk:

1. Mewujudkan perencanaan pemban-gunan yang berkualitas dan pengen-dalian pembangunan yang efektif, melalui pengelolaan data pemban-gunan Provinsi Kaltim yang akurat, mutakhir, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, handal, sahih, mudah diakses dan berkelanjutan;

2. Memiliki satu basis data pembangu-nan yang akurat, terpusat dan terinte-grasi;

3. Menghasilkan analisis kebijakan pem-bangunan yang tepat, aktual, bermutu dan akuntabel bagi provinsi, kabupat-en/kota dan pemangku kepentingan;

4. Menghasilkan perencanaan pemban-gunan secara terukur dan kompre-hensif;

5. Mewujudkan pengendalian, monitor-ing, evaluasi dan pelaporan pemban-gunan yang terpercaya;

6. Membangun satu referensi peta dasar yang sama pada skala tertentu;

7. Membentuk kelembagaan daerah dalam suatu sistem jaringan dengan basis data spasial yang terstruktur serta terintegrasi;

8. Mengurangi adanya duplikasi in-formasi maupun kegiatan sehingga terbentuk data yang seragam dan standar, serta terhindar dari keragu-an dalam pemanfaatan data spasial;

9. Meningkatkan kualitas program keg-iatan sehingga efektif dalam optimal-isasi pemanfaatan potensi sumber daya alam dan pembangunan daerah; dan


180

optimizing the utilization of potential natural resources and regional devel-opment; and

10. To improve the existing development support systems in East Kalimantan Province through integration with the existing systems

After losing four districts and one city to the newly created North Kalimantan Province, now there are five districts in East Kalimantan that are part of the Heart of Borneo, namely: Kutai, East Kutai, West Kutai, Ulu Mahakam and Berau. It is the five districts that actually have an extra responsibility to imple-ment green economy in the Heart of Borneo. Some of these districts have oil palm plantations that are already in the productive phase, with productiv-ity above 1 tonne of CPO per hectare. Oil palm plantations in West Kutai are not yet productive and its productiv-ity is therefore still low. Until the end of 2013, the total oil palm plantations area in East Kalimantan reached 945 thousand hectares, and the plantations were capable of producing more than 1.24 tonnes of CPO per hectare (Table 22). They employed about 194 thousand farmworkers, spread in almost all of East Kalimantan’s autonomous regions.

10. Menyempurnakan sistem-sistem penunjang pembangunan yang ada di Provinsi Kaltim melalui integrasi dengan sistem yang telah ada.

Setelah berpisah dengan Kaltara, kini ada lima kabupaten di Kaltim yang masuk kawasan HoB, yaitu: Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Kutai Barat, Mahakam Ulu dan Berau. Kelima kabu-paten inilah yang sebenarnya memiliki tanggung jawab ekstra untuk melaksan-akan ekonomi hijau di kawasan HoB. Be-berapa kabupaten ini memilik perkebu-nan kelapa sawit yang telah berada pada fase produktif, dengan produktivitas di atas 1 ton CPO per ha. Kebun sawit di Kutai Barat masih belum produktif, se-hingga produktivitasnya masih rendah. Sampai akhir tahun 2013, total areal kelapa sawit di Kaltim mencapai 945 ribu ha, yang mampu menghasilkan CPO di atas 1,24 ton per ha (Table 22) dan memperkerjakan sekitar 194 ribu tenaga kerja petani, tersebar di hampir seluruh daerah otonom di Kaltim.

Tabel 22: Areal Kelapa Sawit, Produksi dan Tenaga Kerja Kalimantan Timur 2013Table 22: Oil Palm Areas, Production and Labor Force in East Kalimantan 2013

Sumber: Diolah dari Dinas Perkebunan Kalimantan Timur, 2014

Source: processed from the data obtained from the Plantation Department of East Kalimantan, 2014

181


For the implementation of green economy, particularly in the protection and conservation areas of the Heart of Borneo, the Government of the Province of East Kalimantan has actually entered into cooperation and build partnerships with different NGOs and foreign agen-cies such as GIZ (Gesellschaft für Inter-nationale Zussamenarbeit), GGGI (Global Green Growth Institute), REDD+ Task Force, WWF-Indonesia, The Nature Con-servancy (TNC) and other institutions to accelerate and oversee the implemen-tation of green economy in the imple-mentation of development. Meanwhile, in order to increase the participation of business communities and society in reducing carbon footprint, a partnership forum called East Kalimantan Carbon Partnership (KCP) has been created. The partnership serves as a forum for communication and coordination among business communities in developing ef-ficient economic activities in the utiliza-tion of natural resources while reducing GHG emissions at the same time.

The first step for the implementation of green economy in the palm oil planta-tion sector and the coal mining sector is to sort out overlapping land man-agement issues. After that, the issues on the application of the principles of sustainable development in each sec-tor can be addressed systematically. So far, land utilization and land conver-sion in East Kalimantan are dominated by the oil palm plantation sector and the coal mining sector. There are 4.6 million hectares of land suitable for oil palm plantation development and, as of September 2012, East Kalimantan’s provincial government has issued plan-tation location permits for a total area of 3.8 million hectares to 330 large-scale private plantation estates.

Implementasi ekonomi hijau, khususnya di kawasan proteksi dan konservasi HoB, Pemerintah Provinsi Kaltim sebe-narnya telah melakukan kerja sama dan membangun kemitraan dengan ber-bagai LSM dan lembaga asing seperti GIZ (Gesselschaft für Internationale Zussamenarbeit), GGGI (Global Green Growth Institute), Satuan Tugas REDD+, WWF-Indonesia, The Nature Conserv-ancy (TNC) dan institusi lainnya untuk mempercepat dan mengawal penera-pan ekonomi hijau dalam pelaksanaan pembangunan. Sementara itu, untuk meningkatkan peran serta dunia usaha dan masyarakat dalam penurunan jejak karbon telah dibentuk Forum Kemitraan Karbon Kaltim (Kaltim Carbon Part-nership/KCP) yang berfungsi sebagai wadah komunikasi dan koordinasi dunia usaha dalam mengembangkan kegiatan ekonomi yang efisien dalam peman-faatan sumber daya alam sekaligus mengurangi emisi GRK.

Langkah pertama untuk implementasi ekonomi hijau di sektor perkebunan ke-lapa sawit dan pertambangan batubara adalah menertibkan tumpang tindih pengelolaan lahan. Setelah itu, barulah prinsip-prinsip keberlanjutan pemban-gunan di masing-masing sektor dapat dibenahi secara sistematis. Selama ini pola pemanfaatan dan alih fungsi lahan di Kaltim didominasi oleh sektor perke-bunan kelapa sawit dan pertambangan batubara. Dari 4,6 juta ha lahan yang sesuai untuk pengembangan kelapa sawit, Pemerintah Provinsi Kaltim telah menerbitkan izin lokasi perkebunan seluas 3,8 juta ha bagi 330 perkebunan besar swasta (PBS) sampai September 2012.


182

Tabel 23: Implementasi Ekonomi Hijau di Kawasan HoB sisi Kalimantan TimurTable 23: Green Economy Implementation in the East Kalimantan part of the HoB

Izin Usaha Perkebunan (IUP/SPUP) telah diberikan kepada 207 PBS dengan areal seluas 2.689.205 ha. Perusahaan swasta yang telah memperoleh izin Hak Guna Usaha (HGU) lahan adalah 115 PBS dengan areal lahan seluar 970.506 ha. Perkebunan sawit juga meliputi areal kebun sawit rakyat seluas 248.817 ha yang dalam operasionalnya dilaksana-kan bersama dengan PBS. Implementasi ekonomi hijau pada sektor perkebu-nan kelapa sawit adalah peningkatan produktivitas per satuan luas lahan. Saat ini produktivitas kelapa sawit di Kaltim adalah 13 ton per ha TBS, masih cukup jauh dibandingkan angka produk-tivitas rata-rata di tingkat nasional sebesar 25 ton per ha. Disamping itu im-plementasi ekonomi hijau berupa pen-erapan sertifikasi ISPO perlu dilaksana-

Plantation business permits ([in the form of] Plantation Business Licenses (IUP) / Plantation Business Registration Certificates (SPUP)) have been awarded to 207 large-scale private plantation estates (PBS) owned by large business corporations for a total area of 2,689,205 ha. There are 115 large-scale private plantation companies (PBS) that have obtained Land Cultivation Right (HGU) with land totalling 970 506 hectares. The oil palm plantations in the province also include people’s oil palm plantation area of 248,817 hectares that are oper-ated together with large-scale private plantation companies. The success of the implementation of green economy in the palm oil plantation sector will be reflected in the increase in productivity per unit of land area. Currently the oil

Dimensi / Dimension







Energi / Energy




Penyelesaian RTRW dan sinergi antar-kabupaten / Settlement of regional spatial layout plan issues (RTRW); creation of synergy among districts

Perlindungan flora dan fauna, keterhubungan seluruh kawasan proteksi / Flora and fauna protection, inter-connectedness of the entire protected areas

Prioritas SFM. Manajemen konsesi, kawasan hutan tidak aktif diproteksi, tidak dikonversi / IPrioritizing sustainable forest management; resolving issues pertaining to the management of concessions and unconverted forest areas that are not actively protected.

Penyelesaian izin lokasi yang telah dikeluarkan. Sertifikasi ISPO diterapkan pada seluruh kebun swasta dan BUMN PTPN XIII / Settlement of location permits that have been issued; ISPO certification made applicable to all private plantation estates and those belonging to state-owned forestry PTPN XIII.

Pertambangan yang bertanggung jawab, perbaikan pengelolaan limbah / Responsible mining, waste management improvement.

Pengembangan lumbung pangan mengikuti kaidah pertanian berkelanjutan / Development of food granaries following sustainable agriculture principles

Peningkatan energi alternatif dan terbarukan, fokus alokasi gas untuk mendukung industri domestic / Promoting alternative and renewable energy, focusing on gas allocation to support domestic industries.

HKm dan agroforestri, terutama produk hortikultura dan kehutanan / Community forestry and agro-forestry, with a particular emphasis on horticultural and forestry products.

Pengembangan ekonomi masyarakat lokal yang berbatasasn dengan kawasan HoB / Local community economic development, especially for local people living in areas adjacent to the HoB.


Source: processed from the data obtained from the Plantation Department of East Kalimantan, 2014

183


palm productivity in East Kalimantan is 13 tons per hectares of fresh fruit bunches, trailing still quite far behind the average rate of productivity at the national level of 25 tons per hectare. Moreover, the implementation of green economy through ISPO certification should be made applicable to and actu-ally carried out by all private oil palm plantation estates, including the ones belonging to PT Nusantara Plantation XIII whose shares are for the most part owned by the Government of Indonesia.In the general mining sector, there were 33 mining companies in East Kalimantan in 2012 (including those in North Kalim-antan). Of these, one company was en-gaged in underground mining operation, three companies were in the construc-tion phase of their mines, seven com-panies were in the exploration phase and the remaining 22 had already been in the exploitation phase. The total land area under their concessions was more than 1 million hectares or 1,068,845.25 hectares to be precise.

As regards coal mining, there were 1,417 coal mining companies whose mining permits (IUP) were issued by district / city governments. Of these, 989 com-panies were in the exploration phase and 428 were already in the production phase. The total land area under their concessions was more than 5 million hectares or more precisely, 5,488,138.75 hectares. This means that [in 2012] the total land area used for mining in East Kalimantan (including North Kaliman-tan) was 6,556,985 hectares.

When all the land areas in which per-mits for mining and plantation opera-tions have been issued and granted are calculated, the accumulated total was 10,356,985 hectares, which account for about 52% of East Kalimantan’s total land area of 19,844,117 hectares. Upon demanding the implementation of green economy in the mining sector, par-ticularly in the coal mining sector, the

kan kepada semua perkebunan swasta kelapa sawit, termasuk perkebunan sawit milik PT Perkebunan Nusantara XIII, yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia.Pada sektor pertambangan umum, jum-lah perusahaan tambang di Kaltim pada tahun 2012 pada tahun 2012 sebanyak 33 perusahaan (termasuk Kaltara), dengan status 1 perusahaan telah melaksana-kan tambang tertutup di bawah tanah (close mining), 3 perusahaan dalam tahap kontruksi, 7 perusahaan dalam tahap eksplorasi dan 22 sisanya telah melakukan eksploitasi dengan luas la-han yang dikuasai seluas 1 juta ha lebih, yaitu 1.068.845,25 ha. Perusahaan per-tambangan batubara yang memiliki izin usaha pertambangan (IUP) yang izinnya dikeluarkan oleh pemerintah kabu-paten/kota berjumlah 1.417 perusahaan dengan status 989 perusahaan pada tahap eksplorasi dan 428 IUP telah ber-produksi dengan total luas lahan lebih dari 5 juta ha, tepatnya 5.488.138,75 ha.

Hal ini berarti total luas lahan yang di-gunakan untuk usaha pertambangan di Kaltim (termasuk Kaltara) adalah seluas 6.556.985 ha. Akumulasi luas lahan yang telah memiliki izin usaha untuk sektor perkebunan dan pertambangan adalah 10.356.985 ha, atau sekitar 52% dari luas daratan Kaltim sebesar 19.844.117 ha. Implementasi ekonomi hijau pada sektor pertambangan batubara khu-susnya perlu lebih tegas untuk men-erapkan prinsip-prinsip pertambangan yang bertanggung jawab (responsible mining), penanganan reklamasi pasca tambang dan pengelolaan limbah yang tidak mencemari ladang kehidupan dan mata pencaharian masyarakat lokal di Kalimantan.

Berdasarkan laporan masyarakat, sam-pai akhir 2012 di Kaltim telah terdapat setidaknya 748 kasus tumpang tindih lahan, terutama di sektor perkebunan kelapa sawit dan pertambangan batu-bara. Gubernur Provinsi Kaltim pada


184

authorities should be more assertive in enforcing compliance with the princi-ples of responsible mining, post-mining reclamation and waste management obligations to prevent operations from polluting the land and the crops that grow on it from which the local commu-nities earn their livelihood. Based on what people had reported, until the end of 2012 there had been at least 748 cases of overlapping land, particularly in the oil palm plantation sector and the coal mining sector. The Governor of the Province of East Ka-limantan on January 25, 2013 has put in place a moratorium on the issuance of new plantation, mining and forestry permits through the enactment of Letter of Decision [gubernatorial decree] No 180/1375-HK / 2013, which was sent to all district chiefs / mayors all over the province. This moratorium, which is a departure from the provincial govern-ment’s usual policy, may be perceived as quite radical. But it is necessary because without such radical meas-ures, implementation of green economy strategies in East Kalimantan couldn’t get any better. And at the same time, the radical measures would also enable improvement and implementation of green economy strategies in the planta-tion, mining and forestry sectors to be carried out more optimally and system-atically. More authoritative enforcement of regulations is indeed one of the pre-requisites for consistent implementation of green economy and the sustainability principles of economic development.The Indonesian moratorium on the award of new licenses to plantation, mining and forestry businesses apply-ing for them is intended to consolidate and refine the governance of licensing in order to make it more transparent and accountable, and to ensure compatibility between licenses that have been issued and applicable regulations. To strength-en the process of this moratorium and in accordance with the provincial action

tanggal 25 Januari 2013 telah melaku-kan moratorium penerbitan izin untuk usaha perkebunan, pertambangan dan kehutanan, melalui surat No. 180/1375-HK/2013 yang disampaikan kepada seluruh bupati/walikota se-Kaltim. Perubahan kebijakan ini terbilang cukup radikal, karena hanya dengan tindakan yang radikal beginilah strategi imple-mentasi ekonomi hijau di Kaltim dapat dimulai dengan lebih baik. Pada saat yang sama, pembenahan dan pelak-sanaan strategi ekonomi hijau di sektor perkebunan, pertambangan dan kehu-tanan dapat berjalan lebih optimal dan sistematis. Penegakan aturan yang lebih berwibawa adalah salah satu prasyarat pelaksanan ekonomi hijau dan prinsip-prinsip keberlanjutan pembangunan ekonomi secara konsisten.

Tujuan dari moratorium penerbitan izin usaha perkebunan, pertambangan dan kehutanan ini adalah untuk melakukan konsolidasi dan penyempurnaan tata kelola perizinan agar lebih transparan dan dapat dipertanggung jawabkan, serta untuk memastikan kesesuaian izin yang telah diterbitkan dengan peratu-ran yang berlaku. Untuk memperkuat proses moratorium ini dan sesuai dengan rencana aksi daerah penurunan emisi GRK, telah ditandatangani kes-epakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Kaltim, Pemerintah Kabupaten Berau, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Pemerintah Kabupaten Kutai Kertanegara dengan Satuan Tugas Per-siapan Kelembagaan REDD+ dibawah koordinasi Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pem-bangunan (UKP4). Kesepakatan ber-sama ini dimaksudkan sebagai landasan untuk melakukan kerja sama pelak-sanaan program penataan perizinan di Provinsi Kaltim dalam hal ini di tiga kabupaten (Berau, Kutai Barat dan Kutai Kertanegara) sebagai wilayah percon-tohan. Tujuan diadakannya kesepakatan bersama tersebut adalah menguatkan sistem perizinan terkait perkebunan dan

185


plan to reduce greenhouse gas emis-sions, a joint agreement has been signed between the Government of the Province of East Kalimantan, the Government of the District of Berau, the Government of the District of West Kutai, the Govern-ment of the District of Kutai Kertanegara and the Task Force for the Preparation of REDD+ Institutional Framework under the coordination of the Presidential Working [Delivery] Unit for Development Oversight and Control (UKP4). This joint agreement is intended as a basis for cooperation in implementing a licensing restructuring program in the province’s three districts (Berau, Kutai Barat and Kutai Kertanegara) as pilot districts. The objective of the joint agreement is to strengthen the province’s plantation and mining licensing systems in order to reduce emissions and increase sustain-able economic growth.

© WWF-Indonesia /

pertambangan dalam rangka mengu-rangi emisi dan peningkatan pertumbu-han ekonomi yang berkelanjutan.


186

6.5 Kalimantan Utara - Jasa Lingkungan dan Lumbung Pangan

North Kalimantan - Environmental Services and Food Granaries

Kalimantan Utara (Kaltara) adalah provinsi ke-34 atau termuda sam-

pai saat ini di Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012, tanggal 25 Oktober 2012. Secara resmi Pemerintahan Provinsi Kaltara mulai beroperasi pada tang-gal 22 April 2013, menyusul dilantiknya Pejabat Gubernur Kaltara oleh Menteri Dalam Negeri. Kaltara terdiri dari em-pat kabupaten, yaitu: Bulungan, Malinau, Nunukan, Tana Tidung dan satu kota, yaitu Tarakan. Kaltara memiliki 44 ke-camatan dan 473 desa dengan penduduk 723.005 pada tahun 2013.

Implementasi ekonomi hijau melalui pengembangan jasa lingkungan hutan sangat dimungkinkan di Kaltara, meng-ingat Taman Nasional Kayan Mentarang (TNKM) yang merupakan hutan lindung/konservasi dengan luas 1.5 juta ha, yang sebagian besar terdapat di Kabupaten Malinau dan sebagian kecil di Kabupaten Nunukan. TNKM termasuk di dalam ka-wasan HoB, khususnya dari sisi Kaltara.

North Kalimantan is Indonesia’s 34th province. To date, it is the country’s

youngest province. The province was created on the basis of Law No. 20 of 2012, dated October 25, 2012. Officially, the Government of the Province of North Kalimantan began to be operational on April 22, 2013, following the inaugura-tion of the Acting Governor of North Kalimantan by the Minister of Home Af-fairs. North Kalimantan consists of four districts: Bulungan, Malinau, Nunukan, Tana Tidung and one city, Tarakan. North Kalimantan has 44 sub-districts and 473 villages and in 2013 had a total popula-tion of 723,005.

Implementation of green economy through the development of forests’ environmental services is possible in North Kalimantan because the Kayan Mentarang (KMNP) National Park is sit-uated in the province. The national park is a protected / conservation forest with an area of 1.5 million hectares, mostly situated in the District of Malinau and a small portion of the park is situated in the District of Nunukan. The national park is located in North Kalimantan’s part of the Heart of Borneo.

187


Tabel 24: Luas Hutan di Provinsi Kalimantan Utara, 2012 (Hektar)Table 24: Forest Areas in North Kalimantan Province in 2012 (in hectares)

Jasa lingkungan yang dapat dikembang-kan dalam beberapa tahun ke depan dapat meliputi: jasa pengaturan air, jasa kehari, jasa ekowisata dan jasa penam-batan karbon, yang tidak hanya berkon-tribusi pada pelestarian sumber daya alam, tapi juga dapat meningkatkan perekonomian daerah dan taraf hidup masyarakat lokal. Beberapa program rintisan dalam pengembangan jasa ling-kungan ini telah dimulai sejak lima dae-rah otonom ini masih bergabung dengan Provinsi Kaltim. Misalnya, gagasan tentang pengembangan program REDD+ berbasis akar rumput (grassroots) masyarakat lokal adalah landasan awal pengembangan implementasi ekonomi hijau di HoB yang dapat senantiasa dis-empurnakan agar memiliki nilai keman-faatan yang lebih besar. Studi lanjutan yang harus dilakukan dalam jangka pen-dek adalah penetapan valuasi ekonomi dari sekian macam jasa lingkungan hutan dan sumberdaya alam lain yang relevan, agar mekanisme kompensasi dari pembayaran jasa lingkungan dapat dilakukan dengan obyektif.

Ekonomi hijau memiliki prinsip pena-taan ruang yang mendukung pemban-

Environmental services that can be developed in the next few years could include: water management services, biodiversity services, ecotourism ser-vices and carbon fixation services, which not only contribute to the preservation of natural resources but can also improve the local economy and local people’s lives. Several pilot programs in the development of environmental services have been started since the five autono-mous districts were still part of East Kalimantan Province.

For example, the idea of the local com-munities- based development of REDD+ programs is the cornerstone of the early development of green economy implementation in the Heart of Borneo which can always be refined in order to obtain greater benefit. Further study that should be done in the short term involves the determination of economic valuation of different kinds of environ-mental services provided by forests and other relevant natural resources so that the compensation mechanism of pay-ment for environmental services can be carried out objectively.

Sumber: Bappeda Kaltara (2014) Source: Development Planning Agency of North Kalimantan Province (2014)


188

Green economy principles include spatial layout planning principles that support sustainable development and conservation in the Heart of Borneo. As a new province, North Kalimantan should find it quite easy to develop a spatial layout plan that is able to accom-modate sustainable development in the province. The assumption is that govern-ment officials, community leaders and business actors in North Kalimantan want a pattern of development that is able to carve out equilibrium between the economic goals on the one hand and social and environmental sustain-ability goals on the other. In this way, the interests of the stakeholders can be more carefully considered and optimally accommodated as the deliberation on the draft provincial regulation on spatial layout planning has not been concluded and the draft has not been approved and passed into a legally binding regulation.A point that needs to be very clearly accentuated under the regulation of the province of North Kalimantan on the province’s spatial layout plan is that there shall be no overlap between areas that belong to the province’s national park and protected forests on the one hand and areas designated for mining operations on the other hand. This point is vital because most of the mines in the province are coal mines and coal mining companies operating there still have to rely on open-pit mining method by direct excavation. Meanwhile, forestry conces-sion companies investing in the province need to have a commercial permit to utilize timber forest products (IUPHHK).The permits granted to the private sec-tor to take advantage of timber forest products should not stand in opposition to the local grass-root community-based REDD+ in Malinau and Nunukan. Assertiveness in spatial layout plan-ning at the first stage or in a short-term scheme should be the very first step that has to be taken to ensure the success of the continuing programs in the medium term as reflected in Indonesia’s 2014-

gunan berkelanjutan dan konservasi HoB secara umum. Sebagai provinsi baru, penyusunan tata ruang yang mampu mengakomodasi pembangunan berkelanjutan di Kaltara seharusnya cukup mudah. Asumsinya adalah para pejabat pemerintahan, tokoh masa-yarakat dan pelaku usaha di Kaltara menginginkan suatu pola pembangunan yang berimbang antara tujuan ekonomi, sosial dan pelestarian lingkungan hidup. Dengan demikian, akomodasi kepentin-gan para stakeholders dapat lebih opti-mal dipertimbangan seksama, menyu-sul rancangan peraturan daerah tentang penataan ruang belum selesai dibahas dan belum disahkan sebagai keputusan yang mengikat.

Sesuatu yang amat jelas perlu diakomo-dasi dalam Perda Tata ruang di Kaltara adalah tidak terjadinya tumpang tindih antara peruntukan lahan untuk taman nasional dan hutan lindung dengan areal pertambangan, utamanya batu-bara, yang masih harus mengandalkan tambang terbuka (open pit) dengan penggalian langsung. Di satu sisi, Peru-sahaan konsesi kehutanan perlu me-miliki IUPHHK dalam mengembangkan investasinya di Kaltara. Izin usaha yang diberikan kepada sektor swasta untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu seharusnya tidak bertentangan den-gan REDD+ yang berbasis akar rumput masyarakat lokal di Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan. Ketegasan pe-nataan ruang pada tahap pertama atau dalam skema jangka pendek seharusnya menjadi langkah awal yang yang amat menentukan keberhasilan program-program lanjutannya pada jangka me-nengah, yang terncermin dari Rencana RPJM 2014-2019 tingkat nasional dan tingkat daerah yang sinergis.

Tata ruang yang jelas dan berwibawa akan sangat menentukan pengem-bangan kelapa sawit dan komoditas perkebunan lain, yang menjadi sum-ber penghidupan masyarakat Kaltara.

189


2019 Medium-Term Development Plan at both the national level and the sub-national levels that are supposed to be synergistic.

Clear and authoritative spatial layout plan will very much determine the de-velopment of palm oil and other planta-tion commodities, which have become the source of livelihood for the people of North Kalimantan. In 2013, there had been expansion in the province’s planta-tion sector. Oil palm plantations occupy 171 thousand hectares of land in the province, which were spread over four districts, excluding the town of Tarakan (See Table 25). In 2013, oil palm planta-tions covered an area of 95,791 hectares in the District of Nunukan, 59,823 hec-tares in the District of Bulungan, 13,925 hectares in the District Tana Tidung and 1,050 hectares in the District of Malinau. There will be more land dedicated to oil palm plantations in the next few years.

Sampai akhir tahun 2013, sektor perke-bunan di Kaltara telah mulai ekspansif, khususnya kelapa sawit yang telah mencapai 171 ribu ha tersebar di empat kabupaten, kecuali Kota Tarakan (Lihat Tabel 25). Esensinya, luas areal perke-bunan kelapa sawit di Kabupaten Nu-nukan mencapai 95.791 ha, Kabupaten Bulungan seluas 59.823 ha, Kabupaten Tana Tidung 13.925 ha dan Kabupaten Malinau 1.050 ha. Areal kelapa sawit masih akan meningkat dalam beberapa tahun ke depan.

Tabel 25: Areal Kelapa Sawit, Produksi dan Tenaga Kerja Kalimantan Utara Tahun 2013Table 25: Oil Palm Plantation Areas, Production and Labor Force in North Kalimantan Utara in 2013


Source: Processed based on the data from the Provincial Plantation Office/ Department of the Government of East Kalimantan, 2014

http://disbun.kaltimprov.go.id/statis-35-komoditi-kelapa-sawit.html

© W

WF-

Indo

nesi

a


190

Setidaknya, terdapat lima perusahaan besar yang telah berminat melakukan investasi kebun kelapa sawit di Kaltara, yaitu PT Sanggam Kahuripan Indonesia (Group Gudang Garam), PT Inti Se-laras Perkasa (Group PT. Wings Food), PT. Prima Tunas Kharisma (Group PT. Wings Food), PT. Bulungan Citra Agro Persada, PT Prima Bahagia Permai dan lain-lain. Strategi implementasi ekonomi hijau melalui aplikasi perkebu-nan sawit berkelanjutan atau ISPO yang diprakarasi oleh Masyarakat Kelapa Sawit Indonesia (MAKSI), Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) dan Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perta-nian perlu lebih membumi. Perusahaan swasta minyak sawit yang beroperasi di Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Malinau dapat segera mengintensifkan proses pendaftaran dan verifikasi lapa-ngan. Manfaat yang lebih luas adalah kabupaten yang melaksanakannya akan djadikan benchmark untuk pengem-bangan kedepan yang lebih konsisten. Ikhtisar strategi implementasi ekonomi hijau di kawasan HoB sisi Kaltara dapat dilihat pada Tabel 26.

At least, there are five large corpora-tions that have expressed their inter-est to invest in the oil palm planatation sector in North Kalimantan. They are PT Sanggam Kahuripan Indonesia (of Gudang Garam Group), PT Inti Selaras Perkasa (of PT Wings Food Group), PT Prima Tunas Kharisma (also of PT Wings Food Group), PT Bulungan Citra Agro Persada, and PT Prima Bahagia Permai. However, a more down-to-earth strat-egy is needed to implement green economy through the application of the ISPO scheme for sustainable oil palm plantations initiated by the Indonesian Palm Oil Society (MAKSI), the Indonesian Palm Oil Board (DMSI) and the Govern-ment of Indonesia through the Ministry of Agriculture. The reason for a call for a more-down-to-earth strategy is to en-able private oil palm companies aspiring to operate in Nunukan dan Malinau dis-tricts to accelerate their registration and field verification processes. Moreover, districts that are successfully imple-menting the strategy will be used as a benchmark for more consistent develop-ment in the future. A summary of green economy implementation strategies in the North Kalimantan part of the Heart of Borneo is presented in Table 26:

Dalam bidang pertambangan, prinsip-prinsip ekonomi hijau perlu dilaksana-kan dengan seksama dan konsisten karena pertambangan batubara memi-liki dampak pada kualitas air dan udara, yang menjadi salah satu andalan dalam pengembangan pasar jasa lingkungan hidup. Berikut ini adalah sebagian saja dari perusahaan tambang batu bara yang beroperasi di Kaltara yaitu PT Pesona Khatulistiwa Nusantara (PKN), PT Mandiri Inti Perkasa, PT Delma Mining Coorporation, PT Garda Tujuh Buana, PT Lamindo Inter Multikon dan PT Bara Dinamika. Pemerintah Kaltara dan pemerintah kabupaten/kota perlu secara disiplin menerapkan ketentuan pembangunan berkelanjutan pada pertambangan batu bara dan pertam-bangan lain secara umum. Misalnya, pertambangan minyak dan gas bumi di Kaltara yang sebagian besar terletak di

In the mining sector, green economy principles need to be done carefully and consistently as coal mining has an im-pact on water and air quality, on which the development of the environmental services market relies. Here are the names of some coal mining companies that operate in the province: PT Pesona Equatorial Nusantara (PKN), PT Mandiri Inti Perkasa, PT Delma Mining Corpora-tion, PT Garda Tujuh Buana, PT Lamindo Inter Multikon and PT Bara Dinamika. The government of the province of North Kalimantan and the province’s district / city governments need to apply the provisions of sustainable development to coal mining and other types of min-ing. For example, the oil and gas mining operations in the province, which are

191


Tabel 26: Implementasi Ekonomi Hijau di Kawasan HoB sisi Kalimantan UtaraTable 26: Green Economy Implementation in North Kalimantan’s part of the HoB

Pulau Bunyu, Kabupaten Bulungan perlu sejak awal menerapkan pertambangan bertanggung jawab.

Kaltara telah menetapkan Rencana Investasi Mega Proyek berupa Pem-bangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dengan memanfaatkan debit aliran Sungai Kayan dan Sungai Mentarang dengan nilai Investasi US$ 11.539.500. Perusahaan listrik swasta yang melakukan investasi di Kaltara adalah: PT Kayan Hydro Energy 6.080 MW, PT Kalimantan Electricity 1.620 MW, China Power Investment, PT. Hanergy Holding Company. Hal yang perlu dicatat adalah bahwa izin prinsip penanaman modal kepada perusahaan besar tersebut ditelah dikeluarkan oleh pemerintah pusat, yakni BPKM, dibawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

mostly located on the island of Bunyu in the District of Bulungan, need to imple-ment responsible mining right from the beginning.

North Kalimantan has established a megaproject investment plan for the development of a hydropower plan to generate electricity by utilizing the water flow of the Kayan river and the Mentarang river with investment value of US $ 11,539,500. Private power com-panies investing there are: PT Kayan Hydro Energy (6,080 MW), PT Kaliman-tan Electricity (1,620 MW), China Power Investment and PT. Hanergy Holding Company. Another thing to note is that the principle permits of investment have been issued to the large corporations by the national government through the National Investment Coordinating Board (BKPM) under the coordination of the Coordinating Minister for Economic Affairs.


192

Kaltara merencanakan pembangunan lumbung pangan skala besar seluas 50.000 ha yang dikenal dengan nama Delta Kayan Food Estate (DKFE).

North Kalimantan has also planned the construction of large-scale food grana-ries comprising an area of 50,000 hec-tares known as Delta Kayan Food Estate (DKFE). Until now there are at least

Gambar 14: Peta Pengembangan Delta Kayan Food Estate

Figure 14: Map on the Development of Delta Kayan Food Estate

193


Sampai saat ini setidaknya terdapat tiga perusahaan pertanian yang telah melakukan investasi pertanian padi dan palawija, yaitu: PT Sang Hyang Sri, PT Nusa Agro Mandiri (Group Solaria), PT Miwon Indonesia, dan PT Synergi Resources Indonesia.

Implementasi ekonomi hijau yang bersentuhan langsung budaya kreatif inovatif di Kaltara juga dikaitkan den-gan adalah pemberdayaan masyarakat ekonomi lokal, handy-craft dan home industry yang dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga. Pemerintah Kaltara dan pemerintah kabupaten/kota perlu secara konsisten dan berkala melakukan pendampingan dalam men-ingkatkan kapasitas kepada para calon wirausaha, utamanya dari masyarakat lokal, yang dapat memanfaatkan budaya kreatif-inovatif, mengembangkan indus-tri kreatif, sehingga mampu menghasil-kan produk kreatif-inovatif yang bernilai tambah tinggi dan memutar roda pere-konomian.

three agricultural companies that have invested in rice and non-staple food crops farming. The three are PT Sang Hyang Sri, PT Nusa Agro Mandiri (Group Solaria), PT Miwon Indonesia, and PT Synergy Resources Indonesia.

Implementation of green economy in direct contact with the province’s inno-vative and creative culture shall also be linked to the economic empowerment of local communities and the development of local handicraft industry and home industry, which are expected to increase household income. North Kalimantan’s provincial government and district / city governments need to consistently and regularly provide assistance and facili-tation to build the capacity of prospec-tive entrepreneurs who primarily come from among their own local communi-ties, until they are able to utilize the local creative and innovative culture to develop a creative industry, and pro-duce creative-innovative products of high added value and drive the economy forward.

© WWF-Indonesia

195


VII. PERAN MASYARAK AT

DAL AM PENGEMBANGAN SEK TOR BERBASIS

EKONOMI HIJAUCommunity Role in the Development of Green

Economy-Based Sectors

195


196

Local communities are subjects that will directly feel the benefits or the

negative consequences of the differ-ent policies and the implementation of the programs derived from such poli-cies that affect the environment where they live, including the Heart of Borneo program. Therefore, local communities must participate actively in the pro-grams.

A wide range of incentive schemes/ programs should be developed to make local communities become willing to participate actively in the maintenance and sustainment of the environment. This can be done when people are able to feel and appreciate the benefits of a sustainable environment and benefit from it. In other words, once they fully understand that their well-being and improvement of their livelihood depends on the preservation of the environment, their resistance to any acts that threaten to damage or cause damage to the envi-ronment will be intensified and become more powerful.

Therefore, the ability of the local com-munities to benefit from a sustainable environment should be enhanced. Moreover, the rights of local communi-ties, including the rights of indigenous peoples to preserve their culture as well as their rights to their customary (adat) land must be highly respected. Cam-paigns to raise local peoples’ awareness of the many consequences that they have to bear for environmental damage should also be conducted.

Community involvement in the im-plementation of green economy can be viewed from two perspectives: (1) involvement in the application of the concept of green economy (in socially in-clusive terms) by the relevant economic actors (in the forestry, agriculture and mining sectors) and (2) direct involve-ment of local communities as people-

Masyarakat lokal adalah subyek yang akan merasakan secara langsung,

baik manfaat maupun konsekuensi negatif, berbagai kebijakan dan im-plementasi kebijakan dari yang men-yangkut lingkungan kehidupan mereka, termasuk program HoB. Untuk itu, masyarakat lokal harus berperan serta secara aktif.

Harus dibangun berbagai insentif agar masyarakat lokal bersedia turut aktif dalam mempertahankan dan memeli-hara kelestarian lingkungannya. Ini dapat dilakukan bila masyarakat tu-rut merasakan dan dapat mengambil manfaat dari lingkungan yang lestari. Dengan kata lain, kesejahteraan dan po-tensi perbaikan kesejahteraan mereka tergantung pada kelestarian lingkungan sehingga resistensi terhadap kerusakan lingkungan akan menjadi lebih besar dan lebih kuat.

Dalam hal ini, kapasitas kemampuan masyarakat dalam mengambil man-faat dari lingkungan yang lestari harus ditingkatkan. Selain itu, berbagai hak masyarakat termasuk pelestarian budaya dan tanah adat harus sangat diperhatikan. Berbagai konsekuensi yang harus ditanggung masyarakat atas kerusakan lingkungan juga harus diso-sialisasikan.

Keterlibatkan masyarakat dalam implementasi ekonomi hijau ini dapat dilihat dalam dua perspektif yaitu 1). Keteribatan dalam penerapan konsep ekonomi hijau (dalam pengertian social inclusive) oleh pelaku-pelaku ekonomi yang ada (kehutanan, perkebunan dan pertambangan) dan 2). Keterlibatkan masyarakat secara langsung sebagai pelaku ekonomi kerakyatan seperti per-tanian/perkebunan rakyat dan industri kecil masyarakat.

197


Jika keterlibatan bersama pelaku ekonomi yang ada maka partisipasinya harus dirumuskan bersama dengan para pelaku ekonomi tersebut. Apa-bila keterlibatan langsung sebagai pelaku ekonomi hijau maka masyarakat perlu ditingkatkan kapasitasnya dalam pemahaman praktik-praktik ekonomi hijau sesuai dengan bidang usaha yang dilakukannya. Untuk keterlibatan peran masyarakat dalam pengembangan ekonomi hijau di kawasan HoB sebagai pelaku ekonomi hijau dapat dilakukan pada beberapa kegiatan seperti peman-faatan HHBK, agroforestri, pertanian rakyat dan pariwisata.

centered economic actors in small-scale agriculture, smallholdings and cottage industries.

In order to enable both types of eco-nomic actors to get jointly involved in the implementation of green economy, they should be included in the formula-tion of any green economy programs that require their participation. To enable local peoples/ communities to be directly involved as green economic actors, their ability to understand green economy practices that are relevant to their respective livelihood undertakings needs to be improved. To promote their involvement and role as green economic actors in the development of green economy in the Heart of Borneo, they may also be engaged in green economy activities involving the utilization of non-timber forest products, agro-forestry, agriculture and tourism.

© Susiana / Photovoices Intl-WWF/HoB


198

At a glance, non-timber forest prod-ucts may appear to have no func-

tional differences compared to timber forest products as most non-timber forest products are part of the tree. Biological objects other than wood that come from forests are manifold such as rattan, resin, honey, bamboo and various types of medicinal plants. The utilization of non-timber forest products is more environmentally friendly than the utiliza-tion of timber forest products because it does not create great damage to the forests. So, non-timber forest products have great prospects for further devel-opment.

Local people can utilize non-timber for-est products quite easily using relatively simple technology. Parts of the tree that are utilized as non-timber forest prod-ucts are roots, bark, sap, leaves, flow-ers, seeds and fruits that are harvested or extracted without cutting the tree so that the utilization of non-timber for-est products does not cause damage to the ecosystem and can be a long-term livelihood undertaking. This will lead to a dependency on the preservation of nature that will encourage people to continue to maintain and safeguard the sustainability of the environment.

Sekilas HHBK tidak memiliki per-bedaan fungsi dengan hasil hutan

kayu karena sebagian besar HHBK mer-upakan bagian dari pohon. Benda hayati selain kayu yang berasal dari hutan banyak ragamnya seperti rotan, damar, madu, bambu dan berbagai jenis tana-man obat. HHBK dalam pemanfaatannya memiliki keunggulan dibanding hasil kayu karena tidak memberi kerusakan yang besar terhadap kelestarian hutan, sehingga HHBK memiliki prospek yang besar dalam pengembangannya.

Pemanfaatannya HHBK dapat dilakukan dengan mudah oleh masyarakat lokal dengan menggunakan teknologi yang relatif sederhana. Bagian pohon yang dimanfaatkan sebagai HHBK seperti akar, kulit, getah, daun, bunga, biji mau-pun buah, sehingga pemanfaatan HHBK tidak menimbulkan kerusakan ekosis-tem serta dapat bersifat jangka panjang. Hal ini akan menimbulkan ketergan-tungan pada kelestarian alam sehingga akan mendorong masyarakat untuk tetap memelihara dan mempertahankan kelestarian di lingkungannya.

Namun demikian, meski HHBK memiliki berbagai keunggulan dibanding hasil kayu, namun pemanfaatan HHBK belum dilakukan secara optimal. Beberapa

7.1 Peran Masyarakat dalam Sektor HHBK

Community Role in the Non Timber Forest Product Sector

199


However, despite the environment-preserving advantages that non-timber forest products have over timber forest products, they have not been optimally utilized. Some of the issues associated with the utilization of non-timber forest products include the following:

- There is no data on the potential and the utilization of non-timber forest products.

- Utilization is only focused on certain non-timber forest products.

- Cultivation of plants/ trees that yield non-timber forest products has not been optimal.

- Utilization of non-timber forest prod-ucts by the community is only carried out traditionally.

- The current non-timber forest products trade system has not been giving maximum profit to the people who get involved in the harvesting of non-timber forest products or their cultivation for living.

- There is lack of government’s role in supporting the utilization and devel-opment of non-timber forest prod-ucts.

If the plants/ trees that yield non-timber forest products are well cared for, they will provide lots of benefits, which are not only ecological and economic but also social and cultural as well. Moreo-ver, such plants/ trees also contribute to the sustainability of the environment. For example, true sago palm (Metroxy-lon sagu) and nipah palm (Nypa fruti-cans) act as river or sea erosion-control barriers. This implies that these palms have the ability to help conserve the forests they are protecting. Sago palm produces sago, a starch obtained from the trunk and used in cooking, which is a commodity that provides a source of income for local communities. Thus, the contribution of non-timber forest prod-ucts such as sago to local economy will drive development in the agriculture and forestry sectors.

permasalahan yang berkaitan dengan pemanfaatan HHBK antara lain:

- Belum tersedianya data potensi dan pemanfaatan HHBK.

- Pemanfaatan HHBK hanya terfokus pada HHBK tertentu saja.

- Budidaya HHBK belum dilakukan secara optimal.

- Pemanfaatan HHBK oleh masyarakat hanya dilakukan secara tradisional.

- Sistem tata niaga HHBK yang belum memberi keuntungan maksimal bagi petani/pengambil HHBK.

- Kurangnya peran pemerintah dalam mendukung pemanfaatan dan pengembangan HHBK.

Bila tanaman penghasil HHBK diman-faakan secara baik, dampak yang dapat dinikmati adalah sangat banyak, tidak hanya terhadap peningkatan dari sisi ekologis dan ekonomis, tetapi juga bagi keberlangsungan sosial budaya masyarakat secara umum. Sebagai contoh tanaman jenis palem berupa sagu dan nipah berfungsi sebagai pencegahan terhadap abrasi sungai atau laut. Ini berarti tanaman tersebut dapat melestarikan keberadaan hutan yang dilindunginya. Sagu atau nipah juga dapat dijadikan komoditas sebagai sum-ber pendapatan masyarakat. Dengan demikian, kontribusi HHBK terhadap perekonomian akan menggerakkan pembangunan di sektor pertanian dan kehutanan.

Potensi pemanfaatan HHBK dalam jang-ka panjang bila dilakukan secara benar dan optimal akan memberi kontribusi besar dalam jangka panjang terhadap pendapatan masyarakat dan pemban-gunan wilayah. Beberapa pemanfaatan HHBK antara lain adalah:1. Kerajinan, yang memanfaatkan hasil

HHBK (serat, pewarna) dari kawasan HoB seperti :a. Tenunan khas masyarakat lokal


200

Non-timber forest products will, if utilized correctly and optimally, provide a significant, long-term contribution to peoples’ livelihood and local develop-ment. The utilization of non-timber for-est products includes the following:

b. Anyaman dari rotan, pandan-pan-danan, dan manik-manik

2. Sumber obat-obatan herbal, dan bio-prospek lainnya.

3. Bahan pangan berupa umbi-umbian, sari pati dan buah-buahan.

Beberapa langkah yang sebaiknya dilakukan untuk mendorong pengem-bangan HHBK di kawasan HoB antara lain adalah:- Inventarisasi HHBK dan potensi

produk turunannya.- Meningkatkan kemampuan

masyarakat lokal dalam mengek-sploitasi dan mengeksplorasi HHBK secara baik dan berkelanjutan.

- Membangun sentra-sentra pengola-han dan jaringan pemasaran untuk berbagai produk HHBK.

© Thinson / Photovoices Intl-WWF/HoB

201


1. Handicrafts produced from non-tim-ber forest products (fiber, dye) from the Heart of Borneo such as:

a. Woven fabric/ cloth typical for local communities.

b. Woven products from rattan, pan-danus leaves, and beads.

2. Sources of herbs with medicinal prop-erties, and other bio-prospects.

3. Food stuffs such as tubers, starch and fruit.

Steps that should be taken to promote the development of the non-timber for-est products industry in the Heart of Borneo include:

- Taking stock or inventory of non-tim-ber forest products and their potential derivatives.

- Improving the ability of local commu-nities to exploit and explore non-tim-ber forest products appropriately and sustainably;

- Establishing centers for the process-ing of a wide range of non-timber forest products and developing a network to market them.

In this case, partnership with the private sector may accelerate the develop-ment of the non-timber forest products industry.

In addition to what has been said above, an important factor to consider in the utilization of non-timber forest products is economies of scale. Perhaps non-tim-ber forest products are only suitable for the development of a small-scale indus-try but such products could also have a significant impact on the local economy. For example, in Kapuas Hulu, the har-vesting of forest honey reached 82 tons per year and the local rubber production amounts to 30-40 tons per year. And production of this scale is quite capable of driving the local economy in a sus-tainable manner.

Dalam hal ini, melakukan kemitraan dengan sektor swasta akan dapat mem-percepat proses pengembangan HHBK.

Selain beberapa catatan di atas, dalam konteks pemanfaatan HHBK, skala ekonomi menjadi hal yang cukup pent-ing. HHBK dalam beberapa hal mungkin hanya sesuai dengan skala ekonomi yang kecil namun bisa berdampak cukup besar. Sebagai contoh di Kabupaten Kapuas Hulu, produksi madu hutan mencapai 82 ton per tahun, sementara produksi karet lokal mencapai 30-40 ton per tahun. Dengan skala ekonomi seperti ini cukup mampu menggerakan ekonomi lokal yang berkelanjutan. Saat ini WWF-Indonesia sedang memban-gun skema untuk peningkatan kualitas produk HHBK di Kapuas Hulu dengan memperbaiki cara-cara pengolahan dan kemasan produk HHBK sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan diharapkan akan menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi hijau di wilayah HoB.

Catatan penting lain adalah izin usaha HHBK dan kapasitas masyarakat yang masih rendah. Sebagian masyarakat masih mengalami kesulitan untuk mengembangkan izin usaha HHBK kare-na kurangnya kapasitas dan informasi. Dengan demikian diperlukan peningka-tan kapasitas masyarakat untuk menin-gkatkan potensi ekonomi HHBK.

Pemerintah dan pemerintah daerah perlu mengkaji ulang peraturan dan ketentuan yang mengatur HHBK ini agar lebih mudah memberi akses kepada masyarakat sekitar hutan. Disamp-ing tidak jelasnya perizinan HHBK bagi masyarakat, pemerintah seyogianya menyederhanakan aturan dan memberi askses sebesar-besarnya ke semua ka-wasan hutan (produksi, konservasi dan lindung) ke masyarakat dan jika perlu tidak diperkenankan perusahaan besar untuk mengusahakan HHBK yang dapat


202

Currently, WWF-Indonesia is building a scheme for improving the quality of non-timber forest products in Kapuas Hulu through the use of better methods of processing and packaging in order to increase people’s income and this is expected to trigger green economic growth in the Heart of Borneo HoB.

Another important issue concerns the permit to commercially harvest non-timber forest products. Local people find that there is no clear regulation about it. And they find it difficult to obtain such permit let alone use it to develop a business because many of them are still unaware of it and even if they are aware they do not necessar-ily understand why they should have it and know how to get it. Therefore, it is necessary to build their capacity if the economic potential of non-timber forest products is to be developed and scaled up. On the other hand, the national gov-ernment and local authorities need to review the existing rules and regulations that govern non-timber forest prod-ucts in order to facilitate local people who live in the vicinity of forest areas to access them. The government should simplify the rules and provide local village people with unlimited access to all forest areas (including production, conservation and protection forests). If necessary, the government should not allow big companies to commercialize non-timber forest products that local village people can utilize without having to have a lot of capital or make substan-tial investment. This is also intended as part of a strategy to reduce the gap in forest utilization by large corporations as compared to local people and to pre-vent conflict between them.

dimanfaatkan oleh masyarakat tanpa permodalan yang besar. Hal ini dimak-sudkan juga sebagai bagian dari strategi mengurangi kesenjangan pemanfaatan hutan oleh perusahaan besar dan oleh masyarakat untuk mencegah terjadinya konflik.

203


7.2 Peran Masyarakat dalam Sektor Agroforestri

Role of Communities in the Agroforestry Sector

Agroforestry can be generally defined as a way to utilize land in which

trees or shrubs are combined with agri-cultural crops in order to gain more di-verse products and make the land more productive and sustainable for cultiva-tion. The combination between agricul-tural crops and trees / shrubs will also create a better micro-environment for the production of agricultural crops.

In addition to producing agricultural products, agrofestry can also be used to produce fruits and even wood products. With agroforestry, trees are planted on an inter-cropping, polyculture basis with one or more seasonal crops, where these trees can serve as a fence sur-rounding the plots of cropland. Types of trees planted can be coconut, rubber, clove, coffee, cacao, jackfruit, gnetum gnemon, stink bean (Parkia speciosa), teak and mahogany.

There are various forms of agrofor-estry. In spatial terms, agroforestry is especially closely related to the effects it exerts on nutrient availability, and the use and capture of natural resources. In terms of time, two different components of agroforestry can be planted together or planted in turns. The selection of the types of agricultural crops to be planted and their planting rotation is necessary to be carried out to enable the soil to remain capable of providing nutrients to agricultural crops.

Agroforestri atau wanatani secara umum dapat didefinisikan sebagai

cara pemanfaatan lahan dimana tana-man pohon atau perdu dikombinasikan dengan tanaman pertanian untuk mem-peroleh hasil produksi yang lebih be-ragam, lebih produktif dan penggunaan lahan yang lebih berkelanjutan. Kom-binasi tanaman pertanian dan pohon-pohon/perdu ini akan menjadikan lahan lebih produkif dan lingkungan mikro lebih baik untuk produksi tanaman per-tanian. Selain menghasilkan hasil per-tanian juga dapat dihasilkan buah-buah, bahkan hasil kayu. Dengan agroforestri ini tanaman pepohonan ditanam secara tumpang-sari dengan satu atau lebih jenis tanaman semusim, dimana pepo-honan ini dapat berfungsi sebagai pagar yang mengelilingi petak lahan tanaman pangan. Jenis pohon yang ditanam dapat berupa kelapa, karet, cengkeh, kopi, kakao (coklat), nangka, melinjo, petai, jati dan mahoni. Ada berbagai macam bentuk agroforestri. Dari segi ruang, agroforestri terutama berhubungan erat dengan pengaruhnya terhadap ketersediaan hara, penggunaan dan pe-nyelamatan (capture) sumber daya alam. Bila ditinjau dari segi waktu, dua kom-ponen agroforestri yang berbeda dapat ditanam bersamaan atau bergiliran. Pemilihan jenis dan pergiliran tanaman pertanian dilakukan agar tanah tetap mampu menyediakan unsur hara bagi tanaman pertanian.


204

In the agroforestry system, there are ecological and economic interactions among different components. Agrofor-estry is intended to maximize the use of solar energy, minimize the loss of nutrients in the system, optimize the efficiency of water use and minimize run-off and erosion. In this way, agrofor-estry maintains the benefits provided by perennial woody plants in an equivalent proportion to the benefits provided by conventional agricultural crops and also maximizes the overall profit generated from the land and simultaneously con-serve and preserve it.

According Suprayogo et al. (2003), there are four advantages associated with land acquired through the application of agroforestry. The advantages are as follows:

1. Improve soil fertility,

2. Reduce erosion,

3. Prevent the outbreak of pests and diseases,

4. Curtail the growth of weeds.

It is understandable that the develop-ment of agroforestry is intended to re-duce the degradation of natural forests and the environment (which constitutes the ecological aspects of agroforestry) and also to solve social and economic problems of local communities espe-cially those living in rural areas. The concept of agroforestry as a whole puts a human being (society) as the subject who actively seeks, with the power and the capacity they have, to help solve the problems associated with the need of the community, to address challenges and to utilize livelihood opportunities. Cultivating land and transforming its biological and non-biological environ-mental elements from merely natural elements into valuable natural resourc-es are aimed at maintaining existence and improving individual, family and community living standards. Therefore, the implementation of agroforestry also

Dalam sistem agroforestri terdapat interaksi ekologis dan ekonomis antara komponen-komponen yang berbeda. Agroforestri ditujukan untuk memaksi-malkan penggunaan energi matahari, meminimalkan hilangnya unsur hara di dalam sistem, mengoptimalkan efesien-si penggunaan air dan meminimalkan run-off serta erosi. Dengan demikian mempertahankan manfaat yang dapat diberikan oleh tumbuhan berkayu tahu-nan (perennial) setara dengan tanaman pertanian konvensional dan juga me-maksimalkan keuntungan keseluruhan yang dihasilkan dari lahan sekaligus mengkonservasi dan menjaganya.

Menurut Suprayogo et al.(2003), ada empat keuntungan terhadap tanah yang diperoleh melalui penerapan agrofor-estri antara lain adalah:

1. Memperbaiki kesuburan tanah,

2. Menekan terjadinya erosi,

3. Mencegah perkembangan hama dan penyakit,

4. Menekan populasi gulma.

Secara luas dapat dipahami bahwa pengembangan agroforestri adalah dalam rangka menekan degradasi hutan alam dan lingkungan hidup (aspek ekologi), serta upaya untuk memec-ahkan permasalahan sosial-ekonomi masyarakat, terutama di wilayah-wilayah pedesaan. Konsep agroforestri secara keseluruhan menempatkan manusia (masyarakat) sebagai subyek, yang secara aktif berupaya dengan daya dan kapasitas yang dimiliki untuk turut memecahkan permasalahan kebutuhan, menghadapi tantangan dan meman-faatkan peluang kehidupan. Mengolah lahan beserta unsur lingkungan hayati dan nir-hayati lainnya dari sekedar ele-men alami menjadi sumber daya yang bernilai, bertujuan menjaga eksistensi dan meningkatkan taraf kehidupan pribadi, keluarga dan komunitasnya. Oleh karena itu implementasi agrofor-estri selama ini juga memiliki peranan

205


penting dalam aspek sosial-budaya masyarakat setempat.

Aspek sosial-budaya dapat dijumpai pada praktik-praktik agroforestri yang telah berpuluh dan bahkan beratus ta-hun ada di tengah masyarakat (local tra-ditional agroforestry) dibandingkan pada sistem-sistem agroforestri yang baru diperkenalkan dari luar (introduced agro-forestry). Meskipun fungsi sosial-budaya agroforestri diakui lebih banyak dijump-ai pada sistem yang tradisional, akan tetapi hal tersebut bukan merupakan faktor bersifat mutlak karena budaya suatu masyarakat pada hakikatnya tidak pernah bersifat statis, tetapi senantiasa dinamis sesuai dengan perkembangan waktu serta kebutuhan. Mengembang-kan agroforestri seringkali disebutkan tidak berarti kembali ke zaman dahulu kala dengan mengulang berbagai teknik kuno, tetapi juga memerlukan inovasi dan pengetahuan modern.

Setiap pengenalan sistem atau teknologi agroforestri baru harus memperhati-kan kondisi sosial-budaya setempat, misalnya dalam pemilihan jenis pohon, desain dan teknologi. Hal ini dimaksud-kan guna meningkatkan kemampuan masyarakat lokal untuk mengimple-mentasikannya sesuai dengan kondisi sosial budaya yang dimiliki (kapasitas adopsi). Tingkat adopsi yang tinggi ter-hadap suatu sistem atau teknologi agro-forestri, akan meningkatkan produktivi-tas dan sustainabilitas sebagai kriteria penting lainnya dari agroforestri itu sendiri.

Di wilayah HoB potensi pengembangan peran masyarakat sistem agroforestri dapat diterapkan oleh petani-petani sekitar kawasan hutan adalah tumpang sari padi dan kakao, padi dengan tana-man karet, atau lada dangan kakao atau kombinasi lainnya yang sudah mengakar di budaya masyarakat setempat.

plays an important role in the socio-cul-tural aspects of the local community.

These socio-cultural aspects can be found more in agroforestry practices that have been in existence for dec-ades and even for hundreds of years in society (local traditional agroforestry) rather than in the agroforestry systems that are newly introduced from outside (introduced agroforestry).

Although it has to be admitted that the socio-cultural functions of agroforestry are mostly found in traditional systems, this is not an absolute factor because essentially, the culture of a society or a community is never static but always dynamic in line with the course of time and the development of needs. Develop-ing agroforestry does not necessarily mean returning to the days of yore by re-peating ancient techniques. Developing agroforestry also requires innovation and modern knowledge.

Any introduction to new agroforestry systems or technologies must con-sider the socio-cultural conditions of the locality, for example, in the choice of tree species, design and technology. This is intended to improve the ability of local communities to implement it in ac-cordance with their own socio-cultural conditions (or their capacity of adopting the new systems and technologies). In-creased adoption of an agroforestry sys-tem or technology will improve produc-tivity and sustainability, which constitute the main criteria of agroforestry itself.

In the Heart of Borneo, the agroforestry system that can be potentially ap-plied around the forest area with local community involvement involves the intercropping between rice and cocoa, between rice and rubber, or between pepper and cocoa or any other combina-tion that has been deeply rooted in local culture.


206

7.3 Peran Masyarakat dalam Sektor Pertanian

Role of Communities in the Agricultural Sector

The agricultural sector is a major sector in the Indonesian economy.

It contributes substantially to the total national income. The agricultural sector is also the most labor intensive sector. It has become a mainstay for Indone-sian export commodities. Agricultural commodities that have been consistently exported mostly come from plantation sub-sectors such as rubber, oil palm, cocoa, coconut, coffee, tea and sugar cane.

Thus far, the agricultural sector has been responsible for 14% of global GHG emissions. If combined with the forestry sector, the GHG emissions contributed by the two sectors could reach 33% because the agriculture industry tends to trigger land use conversion and deforestation. Massive land clearing for

Sektor pertanian merupakan sektor utama dalam perekonomian Indo-

nesia karena sektor pertanian memberi kontribusi besar terhadap total penda-patan nasional. Sektor pertanian juga adalah yang paling banyak menyerap tenaga kerja dan menjadi sektor an-dalan bagi komoditas ekspor Indone-sia. Komoditas pertanian yang secara konsisten menjadi komoditas ekspor sebagian besar berasal dari sub sektor perkebunan seperti karet, kelapa sawit, kakao, kelapa, kopi, teh dan tebu.

Sektor pertanian selama ini bertang-gung jawab atas 14% emisi GRK global. Jika digabung bersama sektor kehu-tanan, sumbangan GRK kedua sektor tersebut bisa mencapai 33%. Hal ini ka-rena industri pertanian cenderung untuk

© Timotius / Photovoices Intl-WWF/HoB

207


mengalih fungsi lahan dan memicu penggundulan hutan. Pembukaan lahan secara besar-besaran untuk tujuan perkebunan menyebabkan luas hutan menjadi semakin berkurang.

Sebenarnya sektor pertanian yang dikelola secara berkelanjutan akan memberi banyak manfaat seperti men-jamin keamanan pangan, kelestarian alam, penyerapan karbon, menciptakan lapangan kerja dan kehidupan yang lebih layak. Sektor pertanian yang ramah alam juga bisa memperbaiki kerusakan alam, mengembalikan kesuburan tanah, fungsi lahan resapan dan menciptakan habitat bagi kehati. Oleh karena itu investasi di sektor pertanian bila dilak-sanakan dengan baik akan menjamin keamanan gizi, keamanan pangan serta kesejahteraan masyarakat sekaligus mengurangi emisi dan dampak negatif dari pemanasan global. Sistem perta-nian yang ramah lingkungan ini dike-nal dengan nama agroekology. Bentuk lain dari sistem ini adalah agroforestri sebagai yang dijelaskan di muka. Peran masyakarakat dalam upaya penurunan emisi GRK juga semakin penting kede-pan dimana pengukuran penurunan emisi akan dilakukan berdasarkan pen-dekatan landskap.

the purpose of establishing plantations has caused the size of the forest areas to shrink.

Actually, sustainably managed agricul-tural sector will provide many benefits such as ensuring food security, nature preservation (environmental sustain-ability), carbon sequestration, job creation and better livelihood/ living standard. Nature-friendly (environmen-tally friendly) agricultural sector is also capable of repairing damage to nature, restoring soil fertility, improving land’s use water catchment functions and cre-ate a habitat for biodiversity.

Therefore, investment in agricultural sector, if implemented properly, will ensure nutrition security, food security, and people’s welfare. It will also reduce emissions and the negative impacts of global warming. Environmentally-friendly farming system is known as agro-ecology. Another form of this system is agroforestry as has already been described earlier. The role people play in efforts to reduce GHG emissions will also be increasingly important in the future where the measurement of emission reductions will be based on landscape approach.


208

7.4 Peran Masyarakat dalam Sektor Pariwisata

Role of Communities in the Tourism Sector

The tourism sector is one of the sec-tors of development, which is closely

related to other sectors because the development of the tourism sector is highly dependent on the developments that take place in other sectors, particu-larly the development of structure and infrastructure such as roads, telecom-munications and financial networks, and so forth.

Tourism will become a very prospec-tive industry in line with advances in technology and the increasing level of social welfare. Advances in informa-tion technology play an important role in promoting tourism in a given region. Developments in the tourism sector will lead to a rapid growth in the number of tourists, both on a national scale and on an international scale. Access to infor-mation technology facilitates tourists to find the exact tourist spots that they want to visit.

The concept of sustainable tourism is still experiencing many fundamental problems as there are still lingering questions about the intent of the concept of sustainable tourism itself, the devel-opment of tourism products to make them uniquely attractive and highly marketable, and their impacts on local communities. The root-cause of these fundamental problems has not been collectively addressed so it is difficult to find solutions. Until now, the govern-ment is often oblivious of these issues

Sektor pariwisata adalah salah satu sektor pembangunan yang sangat

berkaitan dengan sektor lainnya, karena pembangunan di sektor pariwisata san-gat tergantung dengan pembangunan di sektor lain, terutama penyediaan sarana dan prasarana seperti jalan, telekomu-nikasi, keuangan dan lain sebagainya. Sektor pariwisata menjadi industri yang sangat prospektif seiring dengan kema-juan teknologi dan meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Kemajuan di bidang informasi dewasa ini berandil penting terhadap keberadaan kawasan pariwisata di suatu wilayah. Kemajuan di sektor pariwisata akan mendorong pesatnya jumlah wisatawan, baik skala nasional maupun internasional. Akses teknologi informasi memudahkan para wisatawan menemukan lokasi yang tepat sesuai dengan keinginannya.

Konsep parawisata berkelanjutan masih mengalami banyak kendala yang mendasar seperti maksud dari kon-sep wisata berkelanjutan itu sendiri, pengembangan produk sehingga menja-di daya tarik tersendiri bagi pemasaran-nya, serta dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat lokal. Ketiga akar permasalahan ini belum terpadukan sehingga sulit mencari pemecahannya. Hingga saat ini, faktor tersebut ser-ing terlupakan oleh pemerintah dalam menetapkan suatu kebijakan di bidang pariwisata.

Pariwisata sudah menjadi suatu indus-

209


when establishing a policy in the field of tourism.

Tourism has become an industry but this sector is very vulnerable to social, political, economic and security issues. Therefore, the government interven-tion is very much needed to sustain its survival.

Unique culture, biodiversity and natural beauty make tourism a highly potential sector to be developed. These unique features of tourism, if well developed, managed and marketed, may be a very strong appeal for the sector. Some sub-sectors of tourism that are already in existence and should continue to be developed include, among others, the following:

1. Naturebased tourismNature-based tourism is synonymous with places of great natural beauty with biodiversity as well. Nowadays, with the concept of back to nature keeps coming back, nature-based tourism becomes much more interesting. In Kalimantan, there are very many places of natural beauty and authenticity that have not been fully utilized. Moreover, the unique-ness of the place that no other places have would greatly reinforce the com-petitiveness of nature-based tourism attractions. If nature-based tourism can be well developed with active participa-tion of local communities, this will be a very strong incentive for the preserva-tion of the environment in a sustainable manner. To that end, some of the steps that need to be done are:

Conduct an inventory of various naturebased tourism potentials

Basically, each local government al-ready has a wide range of information and notes about the various potential natural attractions that can be found in their respective region. But in the course of their development, they still

tri, namun sektor ini sangat rentan den-gan isu-isu yang bersifat sosial, politik, ekonomi dan keamanan.Oleh karena itu campur tangan pemerintah sangat dibu-tuhkan untuk menjaga keberlangsungan kepariwisataan.

Keunikan budaya, kehati dan keindahan alam yang ada menjadikan sektor pa-riwisata sangat potensial untuk dikem-bangkan. Keunikan ini dapat menjadi daya tarik yang sangat kuat, apalagi bila dapat ditata, dikelola dan dipasarkan dengan baik. Beberapa bidang dalam sektor pariwisata yang saat ini sudah dan perlu terus dikembangkan antara lain adalah:

1. Wisata AlamWisata alam sangat identik dengan tempat-tempat yang selain memiliki keindahan alamnya, juga mengandung kehati. Saat ini dengan konsep back to nature, wisata alam menjadi jauh lebih menarik. Di Kalimantan, sangat banyak tempat-tempat dengan keindahan dan keaslian alam belum dimanfaatkan se-cara maksimal. Tambahan lagi,keunikan yang tidak dimiliki tempat lain akan sangat memperkuat daya saing wisata alam.

Dalam hal ini, jika wisata alam dapat dikembangkan dengan baik dengan per-an aktif masyarakat lokal, akan menjadi insentif yang sangat kuat bagi kelestar-ian lingkungan secara berkelanjutan. Untuk itu, beberapa langkah yang perlu dilakukan adalah :

Melakukan inventarisasi berbagai potensi wisata alam

Pada dasarnya, pemerintah setempat sudah memiliki berbagai informasi dan catatan tentang berbagai potensi wisata alam yang ada di wilayahnya masing-masing. Namun dalam perkembangannya, hal itu masih perlu dievaluasi kembali. Bisa saja telah terjadi perubahan tata ruang,


210

need to be re-evaluated. It is not un-likely that changes in a tourist area’s spatial layout plan, environmental damage, or other things may have oc-curred in the are may cause them to lose their appeal.

Create a blueprint for naturebased tourism planning

The next step is to create a blueprint for planning and development of natu-ral attractions which should be cou-pled with efforts to meet the needs for structure and infrastructure and the preparation of a variety of tour packages that are able to accommo-date all the potentials that are found

kerusakan lingkungan, atau hal-hal lain yang menyebabkan lokasi terse-but kehilangan daya tariknya.

Membuat cetak biru perencanaan wisata alam

Langkah selanjutnya adalah membuat cetak biru perencanaan dan pengem-bangan wisata alam yang sebaiknya sampai pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana serta penyusunan ber-bagai paket wisata yang mampu men-gakomodasi seluruh potensi yang ada di obyek tersebut. Namun mengingat keterbatasan anggaran, pemerintah perlu menentukan skala prioritas obyek mana yang akan dikembangkan lebih dulu. Selain itu pemerintah juga dapat merancang berbagai kemu-dahan dan insentif khusus sehingga sektor swasta tertarik untuk turut mengembangkannya, khususnya dalam penyediaan sarana dan prasa-rana wisata. Pada tahap ini, keterli-batan masyarakat lokal secara aktif dalam seluruh proses pengembangan sebaiknya sudah harus dilakukan.

Adalah penting untuk menentukan suatu objek wisata alam apakah akan dikem-bangkan menjadi objek wisata massal (mass tourism) atau wisata dengan den-

© Oktavianus / Photovoices Intl-WWF/HoB

211


gan minat khusus. Hal ini terkait dengan saran prasarana yang akan dibangun untuk menunjang wisata alam tersebut. Wisata massal sangat memerlukan infrastruktur yang bagus dan mudah dicapai dan sarana pendukung seperti perhotelan dan sistem transportasi yang baik. Sebaliknya wisata dengan minat khusus faktor infrastruktur dan sarana pendukung umumnya tidak menjadi fak-tor utama karena keaslian dan kesulitan assesibilitas menjadi daya tarik sendiri. Wisata minat khusus ini lebih ramah lingkungan karena perubahan dari keas-lian daerah wisata hanya sedikit dilaku-kan, akan tetapi pertumbuhan wisata seperti ini tidak tinggi dan keterlibatan peran masyarakat juga tidak tumbuh cepat.

2. Wisata BudayaPotensi wisata budaya di kawasan HoB sangat besar. Budaya masyarakat pedalaman Kalimantan sampai saat ini masih banyak misteri yang belum dike-tahui. Budaya etnis dayak, tidung, banjar dan melayu yang tumbuh berkembang di wilayah ini merupakan objek wisata yang dapat dikembangkan oleh pemer-intah daerah masing-masing provinsi dan kabupaten/kota. Selain itu produk-produk budaya masyarakat pedalaman Kalimantan seperti minatur rumah adat, alat berburu, pakaian dan manik-manik asessoris masyarakat adalah potensi ekonomi masyarakat yang dapat terus dikembangkan. Jika ketergantungan masyarakat akan sumber daya alam sekitarnya masih bisa dibuktikan masih tinggi maka diharapkan masyarakat akan semakin kuat untuk menjaga kele-stariannya.

in the tourist attractions. Should there be budget constraints, however, the government needs to determine and set priorities, according to which the attractions will be developed. In addition, the government can also design a variety of convenience and special incentive to the private sector interested to participate in develop-ing the attractions, especially in the provision of tourism facilities and infrastructure. At this stage, local communities should already be ac-tively involved in the whole process of development.

It is important to determine whether a natural tourist attraction will be de-veloped into a special-interest tourist attraction or intended for mass tourism because this would correspond to the structure and infrastructure to be built to support the natural attractions. Mass tourism requires good and accessible infrastructure and supporting facilities such as hotels and a good transport system. On the other hand, the avail-ability of supporting infrastructure and hospitality facilities are usually not a major factor in special-interest tourism because authenticity and accessibility difficulty become an attraction in itself. Special-interest tourism is more en-vironmentally friendly as it would only require slight changes to the authentic-ity of the [site of cultural heritage being offered as a] tourist attraction but the growth of such tourism is usually rather slow and the role and involvement of the community usually do not increase much either.

2. Cultural tourismThere is a great potential of cultural tourism in the Heart of Borneo. There is still much mystery that remains unknown in the culture of the peoples who live in the interior of Kalimantan. Dayak, Tidung, Banjar and Melayu ethnic cultures that have grown and developed in this region are sources of


212

tourist attraction that can be developed by the governments of each province, district and city. In addition, the cultural products of the peoples who live in the interior of Kalimantan such as miniature customary houses, hunting tools, cloth-ing, beads and accessories represent the economic potential of indigenous communities that can be continuously developed. If it can still be proven that local people/ communities are still high-ly dependent on the natural resources in their surroundings, it is expected that they will really strive hard to maintain the sustainability of such resources.

The following are some examples of cultural products of the people in the Heart of Borneo that can be developed into cultural tourism objects by involving local indigenous people.

1. Betang and Lamin houses (Dayak long house).

2. Traditional art and culture such as ritual dances

3. Handicraft products such as wood carvings, rattan plaited products (rat-tan basketwork) and stone jewelry.

Berikut beberapa contoh produk bu-daya masyarakat di wilayah HoB yang dapat dikembangkan menjadi objek wisata budaya dengan melibatkan peran masyarakat adat setempat.

1. Rumah Betang dan dan Lamin (rumah panjang).

2. Seni budaya tradisional seperti tari ritual kepercayaan.

3. Berbagai produk kerajinan seperti ukiran kayu, anyaman dan batu perhi-asan.

© WWF-Indonesia /

213



214

Green economy-based economic development in the Heart of Borneo

is a necessity. Green economy develop-ment is not only necessary to maintain the Heart of Borneo as a conserva-tion area. It is also a way of creating new economic growths that are more environmentally friendly based on low carbon measures and the wealth of biodiversity.

Economic development that relies on the exploitation of natural resources in the Heart of Borneo will only last for a short period of time and would give rise to high environmental and social costs in the future.

Green economy in the Heart of Borneo is also an economic growth strategy that needs to be developed in accord-ance with the sustainable development paradigm that takes into account social and environmental aspects inclusively. The success of development in the Heart of Borneo with the principles of green economy will serve as an example for other regions that have the same base of natural resources, whose forest areas, which have the potential to be a source of land for the production of forest prod-ucts and mines underneath, constitute an economic potential that should be utilized.

Some of the proposed programs for green economy development in the

Pengembangan ekonomi berba-sis ekonomi hijau di wilayah HoB

merupakan suatu keniscayaan. Hal ini selain untuk mempertahankan kawasan HoB sebagai kawasan konservasi, pengembangan ekonomi hijau juga merupakan cara menciptakan pertum-buhan ekonomi baru yang lebih ramah lingkungan berbasis rendah karbon dan kekayaan kehati. Pembangunan ekono-mi di wilayah HoB yang mengandalkan eksplotasi sumber daya alam hanya ber-sifat myopic (jangka pendek) dan akan menimbulkan biaya lingkungan dan sosial yang cukup besar di masa menda-tang. Ekonomi hijau di HoB juga meru-pakan strategi pertumbuhan ekonomi yang perlu dikembangkan sesuai dengan paradigma pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan aspek lingkungan-dan sosial secara inklusif. Keberhasilan pembangunan di kawasan HoB dengan prinsip-prinsip ekonomi hijau akan dapat menjadi contoh bagi kawasan lain yang mempunyai basis sumber daya alam sama, dimana kawasan hutan ber-potensi sebagai sumber lahan, produksi produk-produk hutan dan pertam-bangan dibawahnya, merupakan potensi ekonomi yang harus dimanfaatkan.

Beberapa usulan program dan pengem-bangan ekonomi hijau di wilayah HoB telah dikembangkan secara rinci pada dokumen ini, namun demikian perlu dicatat bahwa pengembangan ini sulit

VIII Penutup

Closing Notes

215


Heart of Borneo have been developed in detail in this document. However, it should be noted that it would be hard to implement the development programs without policy support, both from the national government and sub-national governments. Some of the concerns that need the attention of the government and other stakeholders in addition to those described above are:

1. The Heart of Borneo is a region of strategic importance nationally and internationally. Therefore, Heart of Borneo management requires a superlative legal umbrella, at least in the form of a Presidential Regula-tion or Decision, so that the process of planning and implementation of development in this region runs in accordance with the principles of sus-tainable development that promote conservation.

2. Development planning in the Heart of Borneo with green economy princi-ples needs to be explicitly stated in the National Medium Term Develop-ment Plan (RPJMN) for the periods 2015-2019, as an essential reference for the provincial government and district/ city governments in Kalim-antan, particularly in relation to the Heart of Borneo, in the planning and implementation of green economy strategies.

3. The implementation strategy of green economy has actually been stated in the Draft Government Regulation (RPP) on Economic Instruments as mandated for the implementation of Law No. 32 of 2009 on Environmental Management. This draft government regulation includes several impor-tant instruments such as payment for environmental services, environ-mental taxes, planning and financing instruments and others as the bases of green economy implementation policies and operations in the region, particularly in relation to the develop-ment of natural resources across dis-

dilakukan tanpa ada dukungan kebija-kan, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Beberapa catatan yang perlu mendapat perhatian pemer-intah dan pemangku kepentingan lain-nya selain yang telah diuraikan di atas adalah :

1. Kawasan HoB adalah kawasan pent-ing dan strategis nasional dan inter-nasional. Oleh karena itu, pengelo-laan HoB memerlukan payung hukum yang tinggi, setidaknya dalam bentuk Peraturan Presiden atau Keputusan Presiden, agar proses perencanaan dan implementasi pembangunan di kawasan ini berjalan sesuai den-gan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang mengedepankan konservasi.

2. Perencanaan pembangunan di ka-wasan HoB dengan prinsip-prinsip ekonomi hijau perlu secara eksplisit tertuang dalam RPJMN 2015-2019, sebagai rujukan penting bagi pemer-intah provinsi dan pemerintah dae-rah di Kalimantan, utamanya yang berhubungan dengan HoB, dalam membuat perencanaan dan strategi implementasi ekonomi hijau.

3. Strategi implementasi ekonomi hijau sebenarnya telah tertuang dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Instrumen Ekonomi sebagai amanat pelaksanaan Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Pengelo-laan Lingkungan Hidup. RPP ini meliputi beberapa instrumen penting seperti pembayaran jasa lingkun-gan, pajak lingkungan, instrumen perencanaan dan pendanaan dan lain-lain sebagai landasan kebijakan dan operasionalisasi implementasi ekonomi hijau di daerah, khususnya terkait dengan pengembangan sum-ber daya alam yang bersifat lintas kabupaten dan provinsi. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota perlu senantiasa mengembangkan dan merumuskan peraturan perundangan di tingkat daerah, baik dalam bentuk


216

Perda, maupun Pergub dan Peraturan Bupati/Walikota, tentang instrumen ekonomi hijau seperti pembayaran jasa lingkungan, strategi insentif dan disinsentif pengembangan kegiatan ekonomi berbasis ekonomi hijau.

4. Sinkronisasi dan sinergi kebijakan na-sional terkait dengan MP3EI dengan perencanaan ekonomi hijau di wilayah HoB sangat diperlukan, untuk mengu-rangi potensi tumpang tindih peruntu-kan kegiatan perekonomian di wilayah HoB. Ketidakjelasan delineasi wilayah peruntukan ini tidak hanya akan memicu konflik antar sektor, tapi juga konflik sosial khususnya terkait dengan wilayah adat dan peruntukan lainnya. Peran kelembagaan sangat penting dalam mendukung jalan-nya ekonomi hijau di kawasan HoB. Kelembagaan yang kuat mengurangi biaya transaksi dan dapat mengakse-lerasi pengembangan ekonomi hijau di daerah. Demikian juga keterlibatan masyarakat sekaligus lembaga adat di daerah sangat penting dalam men-dukung implementasi ekonomi hijau di wilayah HoB.

5. Penerapan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagaimana diam-anatkan dalam Undang-Undang No 32 tahun 2009 dan kaitannya dengan tata ruang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah, khu-susnya yang terkait dengan peruntu-kan kawasan konservasi dan ekonomi di wilayah HoB.

6. Rencana Tata Ruang Kalimantan telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2012 seharusnya membuat batas-batas wilayah HoB tidak virtual lagi. Dengan keluarnya Perpres tersebut diharapkan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan peruntukan dan perubahan ruang dapat dilakukan melalui sinkronisasi sesuai dengan peraturan perundangan yang ada. Beberapa daerah telah mengem-bangkan skema regulasi yang dapat

tricts and provinces. The provincial, district and city governments need to continue to develop and formulate laws and regulations at regional level, either in the form of local government regulation, gubernatorial regulation, district chief and mayor regulation, on green economic instruments such as payment for environmental services, incentive and disincentive strategies for the development of green econo-my based economic activities.

4. Synchronization and synergy of na-tional policies relating to MP3EI with green economy planning in the Heart of Borneo is very much needed to reduce the potential for overlapping economic activities designations in the Heart of Borneo. The unclear de-lineation of designated areas will not only lead to conflict between sectors, but also social conflicts, especially when related to indigenous territories and other designations. Institutional role is very important in supporting the course of green economy im-plementation in the Heart of Bor-neo. Strong institutional framework reduces transaction costs and can accelerate the development of green economy in the region. Similarly, the involvement of indigenous people and institutions in the region is very important in supporting the imple-mentation of green economy in Heart of Borneo.

5. The Implementation of the Strategic Environmental Assessment (SEA) as mandated by Law No. 32 of 2009 and its relation to spatial plans needs se-rious attention from the local govern-ment, particularly with regard to the designation of conservation and eco-nomic areas in the Heart of Borneo.

6. Kalimantan’s Spatial Layout Plan that has been established through Presidential Regulation No. 3 of 2012 should make the regional boundaries of the Heart of Borneo not virtual any-more. With the presidential regula-

217


dimanfaatkan untuk mengembangkan ekonomi hijau di wilayah HoB. Sinergi beberapa skema regulasi di daerah dengan Rencana Aksi Pembangunan di HoB, Implementasi Pembangu-nan Ekonomi Hijau di kawasan HoB, Strategi Implementasi MP3EI, pro-gram yang berkaitan dengan REDD+ serta program lain yang diinisiasi lembaga internasional.

7. Di tingkat regional, dampak dari pemekaran wilayah dan pemekaran daerah baru di Kalimantan perlu diantisipasi secara baik. Pengem-bangan wilayah baru yang memiliki sumber daya mineral yang cukup tinggi akan menjadi tantangan baru dalam pengembangan ekonomi hijau di wilayah HoB. Oleh karenanya siner-gi sedini mungkin terkait kebijakan di provinsi baru tersebut harus dilaku-kan sebaik mungkin. Demikian pula, karakteristik wilayah perbatasan perlu ditangani secara khusus, untuk menjamin kondusif yang terkait den-gan kegiatan ekonomi di wilayah per-batasan. Selama ini produk Indonesia sulit masuk ke wilayah Malaysia, namun sebaliknya produk Malaysia sangat mudah masuk ke Indonesia. Dalam pengembangan ekonomi hijau yang memerlukan penetrasi pasar, fenomena ketidakseimbangan pasar dapat saja mempengaruhi insen-tif masyarakat dan pelaku usaha yang berpengaruh pada perjalanan pengembangan ekonomi hijau di wilayah HoB.

8. Indikator kinerja pembangunan di pusat dan di daerah khususnya di wilayah HoB perlu memasukkan as-pek pengelolaan lingkungan sebagai indikator keberhasilan dalam pem-bangunan. Provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia, khususnya di Ka-limantan tidak sekedar berorientasi meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi tinggi, tapi juga menjadikan keberlanjutan pembangunan dan konservasi lingkungan sebagai indi-

tion, it is expected that policies relat-ing to spatial designation and changes can be done through synchronization in accordance with the existing laws and regulations. Some provinces/ districts have developed a regula-tory scheme that can be used to develop green economy in the Heart of Borneo. Synergy should be created between some regulatory schemes in the districts/ provinces and the Heart of Borneo Development Action Plan, the Implementation of Green Economy Development in the Heart of Borneo, the MP3EI Implementation Strategy, programs related to REDD+ and other programs initiated by international agencies.

7. At the regional level, the impacts of the creation of a new administra-tive region (a new province) in Kali-mantan should be well anticipated. The development of a newly created administrative region that has quite abundant mineral resources will be a new challenge in the development of green economy in the Heart of Bor-neo. Therefore, best effort should be made as early as possible to create synergy with the policies in the new province. Likewise, effort needs to be made to specifically address the char-acteristics of border areas to ensure that there is conducive environment for cross-border economic activities. So far, it is difficult for Indonesian products to enter Malaysian territory. By contrast, it is very easy for Ma-laysian products to enter Indonesian territory. In the development of green economy that requires market pen-etration, market inequality may affect the incentive for communities and businesses to do business, which, in turn, would affect the course of green economic development in the Heart of Borneo.

8. Development performance indicators at national and sub-national levels, especially in the Heart of Borneo need


218

to incorporate aspects of environ-mental management as an indicator of success in development. Provinces and districts / cities in Indonesia, especially the ones in Kalimantan, are not only oriented to high economic growth but also make sustainable development and environmental con-servation as a performance indicator of development in their regions. The development indicators can be used as Key Performance Indicators (KPIs) for the heads of the regions or their officials in carrying out their govern-ment duties. Thus, there is account-ability associated with the policies implemented in the Heart of Borneo.

9. Finally, the document titled “Imple-mentation Strategies for the Develop-ment in the Heart of Borneo through Green Economy Approach” needs to be disseminated and socialized inten-sively, especially for implementation in areas within the Heart of Borneo. This step is necessary to provide space for the development planning to be adaptated and adjusted in accord-ance with the specific issues in the region. This is where the strategy of partnerships with local communities in the implementation and “oversight” of green economy in the Heart of Bor-neo is sorely needed. There is no per-fect document. This document, too, still need inputs from a wide range of sectors and stakeholders at national, provincial, district and city levels for its future improvement.

kator kinerja pembangunan di daerah. Pengembangan indikator tersebut di atas dapat dijadikan Indikator Kinerja Utama (KPI) bagi kepala daerah atau aparat dibawahnya dalam melak-sanakan tugas pemerintahan. Dengan demikian, ada akuntabilitas terkait dengan kebijakan yang diterapkan di wilayah HoB tersebut.

9. Terakhir, Dokumen “Strategi Imple-mentasi Pembangunan di Jantung Kalimantan (Heart of Borneo/HoB) melalui Pendekatan Ekonomi Hijau” perlu didisiminasi dan disosialisasi secara intensif, khususnya untuk dae-rah-daerah di kawasan HoB. Langkah ini diperlukan untuk memberikan ruang adaptasi dan penyesuaian perencanaan pembangunan sesuai dengan kendala spesifik di daerah. Di sinilah strategi kemitraan dengan masyarakat lokal dalam implemen-tasi dan “pengawalan” ekonomi hijau di wilayah HoB ini amat diperlukan. Tidak ada dokumen yang sempurna. Dokumen ini pun masih perlu mem-peroleh masukan dari berbagai sektor dan pemangku kepentingan di pusat dan di daerah untuk penyem-purnaannya di masa mendatang.

219


Abrams, B. A. and Lewis, K. A. 1995. Cultural and institutional determinants of economic growth: A cross-section analysis. Public Choice, 83(3/4):273–289.

Acharya, K. Top Leaders See the Green in REDD+ - Para Pemimpin Papan Atas Melihat Jalan Keluar pada REDD+, The Jakarta Post.

Agnani, B., Gutiérrez, M.-J., and Iza, A. 2005. Growth in overlapping generation economies with non-renewable resources. Journal of Environmental Economics and Management, 50(2):387 – 407.

Anonimous, 2012. Statistik Kehutanan Indonesia 2011. Kementerian Kehutanan. Jakarta.

Anonimous, 2012. Kalimantan Barat Dalam Angka 2011. BPS Provinsi Kalimantan Barat.

Anonimous. 2012. Kalimantan Tengah Dalam Angka 2011. BPS Provinsi Kalimantan Tengah.

Bappeda-BPS Kaltim, 2012. Kalimantan Timur dalam Angka 2011.

Barro, R. J. 2001. Human capital and growth. The American Economic Review, 91(2):12–17. Papers and Proceedings of the Hundred Thirteenth Annual Meeting of the American Economic Association.

Barro, R. J. and McCleary, R.M. 2003. Religion and economic growth across countries. American Sociological Review, 68(5):760–781.

Beckmann, M. J. 1975. The limits to growth in a neoclassical world. American Economic Review, 65(4):695–99.

Cato, M. S. 2009. Green Economics: An Introduction to Theory, Policy and Practice. Earthscan, London.

Chappel, Karen. 2008. Defining the Green Economy: A Primer on Green Economic Development. The Center of Community Innovation at UC-Berkeley. http://communityinnovation.berkeley.edu

Domar, E. 1946. Capital expansion, rate of growth and employment. Econometrica, 14(2):137– 147.

England, R. W. 2000. Natural capital and the theory of economic growth. Ecological Economics, 34(3):425 – 431.

Elizabeth, I. 2003, ”Peran Serta Media Dalam Rangka Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Medan)”, http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/1555/1/04007759.pdf, Diakses tanggal 27 September 2012.

DAFTAR PUSTAKABIBLIOGRAPHY

Fauzi, A. 2009. Rethinking Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam Indonesia. Orange Book, IPB Press, Bogor.

Fauzi, A. 2012. Greening MP3EI. Bahan presentasi Greening MP3EI, 14 Desember 2012.

Frings, M, Peran Indonesia dalam Kebijakan Iklim Internasional Insentif Finansial untuk Melindungi Kelangsungan Hutan– Apakah Ini Model Yang Efektif? Diakses pada Oktober 2012, http://wwf.de/themen/kampagnen/waelder-indonesiens/rettungsplan/redd

Gogarty, D & Rondonuwu, O. Indonesia Chooses Climate Pact Pilot ProvWince – Indonesia Memilih Provinsi Percontohan Pakta Iklim, Reuters, Accessed on 30/12/2010, http://reuters.com/article/2010/12/30/us-indonesia-climate

Gowdy, J. M. andMcDaniel, C. N. 1995. One world, one experiment: addressing the biodiversity economics conflict. Ecological Economics, 15(3):181 – 192.

Harrod, R. F. 1939. An essay in dynamic theory. The Economic Journal, 49(193):14–33.

Inglehart, R. and Baker,W. E. 2000. Modernization, cultural change, and the persistence of traditional values. American Sociological Review, 65:19–51.

Iskandar, J. (2009). Ekologi Manusia dan Pembangunan Berkelanjutan. Bandung: Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas Padjadjaran.

Kementerian Lingkungan Hidup. 2012. Status Lingkungan Hidup Indonesia 2011. Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Jakarta.

Klute, M. 2010. Die Geheimspracheder Klima Politiker—Bahasa Rahasia Politikus Iklim”, Suara, 3, p. 20-22.

Kuncoro, Iman. 1983. A Studi of the Forest Products Industries in East Kalimantan. Unpublished Thesis. Washington State University. Pullman. USA

Landes, D. S. 1999. The Wealth and Poverty of Nations: Why Some Are So Rich and Some So Poor. Norton, New York.

Leitmann, et al. 2009. Leitmann, J., et al., 2009. Investing in a More Sustainable Indonesia: Country

Environmental Analysis. CEA Series, East Asia and Pacific Region, World Bank, Washington, DC

Lian, B. and Oneal, J. R. 1997. Cultural diversity and economic development: A cross-national study of 98 countries, 1960-1985. Economic Development and Cultural Change, 46(1):61–77.

Lucas Jr., R. E. 1990. Why doesn’t capital flow from rich to poor countries? American Economic Review, 80(2):92–96.

Mankiw, N. G., Romer, D., and Weil, D. N. 1992. A contribution to the empirics of economic growth. Quarterly Journal of Economics, 107(2):407–438.

220

221

Neilson, Fn. 3; FidelisE. Satriastanti, “Indonesia Sees Small Victories At Cancún Talks — Indonesia Memperoleh Kemenangan-Kemenangan Kecil di Pertemuan di Cancún”, The Jakarta Globe, Accessed on 11–12/12/2010.

Republik Indonesia, 1992, Undang-Undang No. 7 Tentang Perbankan.

Republik Indonesia, 1992, Undang-Undang No. 32 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Republik Indonesia, 1998, Undang-Undang No. 7 Tentang Perbankan.

Republik Indonesia, 2005, Peraturan Bank Indonesia No.7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.

Republik Indonesia, 2005, Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/3/DPNP tanggal 31 Januari 2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.

Smith, F. 1996. Biological diversity, ecosystem stability and economic development. Ecological Economics, 16:191–203.

Soekotjo. 2009. Teknik Silvikultur Intensif (SILIN). Gadjah Mada Univ. Press. Jogya.

Solow, R. M. 1956. A contribution to the theory of economic growth. The Quarterly Journal of Economics, 70(1):65–94.

Stiglitz, J. E. 1974. Growthwith exhaustible natural resources: Efficient and optimal growth paths. Review of Economic Studies, 41:123–138. Symposium on the Economics of Exhaustible Resources.

Stern, N., 2006. Stern Review on the Economics of Climate Change, Bab 25 (Reversing Emissions from Land Use Change—Membalikkan Emisi dari Perubahan Penggunaan Lahan), p. 537-538, London.

Sugiyanto, C. 2013. Presentasi Seminar Implementasi Kebijakan ISPO di Kawasan Heart of Borneo, HoB, Jakarta 27 Maret 2013, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Deputi Koordinasi Bidang Pangan dan Sumberdaya Hayati

Sukada, Sony dkk.( 2007). CSR for Better Life : Indonesian Context : Membumikan Bisnis Berkelanjutan Memahami Konsep & Praktik Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Jakarta : Indonesia Business Links (IBL).

Sumargo, S.et al., 2011. Potret Keadaan Hutan Indonesia. Periode Tahun 2000-2009. Halaman 30

Suntana, Asep; Farid Januardi; M. Nurul Iman; Soleh Suandi; Wahyu F. Rifa; Yudi Iskandarsyah. (Eds). 2001. Kriteria Indikator Verifier dan Skala Intensitas Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari (PHAPL). Lembaga Ekolabel Indoneisa. Bogor.

TEEB. 2011. The Economics of Ecosystems and Biodiversity in National and International Policy Making. Edited by Patrick ten Brink. Earthscan, London and Washington.

United Nations Environment Programme (UNEP), 2009, ”Green economy”, hhtp://www.unep.org/greeneconomy, Diakses 17 Oktober 2012.

222

United Nations Environment Programme (UNEP). 2011. Towards a Green Economy: Pathway to Sustainable Development and Poverty Eradication. A Synthesis for Policy Makers. UNEP. France

Van Paddenburg, A., Bassi, A., Buter, E., Cosslett C. & Dean, A. 2012. Heart of Borneo: Investing in Nature for a Green Economy. WWF HoB Global Initiative, Jakarta.

WWF Jerman, “Politische Maßnahmen: REDD. Industrieländer finanzierenStopp der tropischen Entwaldung, um Emissionenzuverringern Tindakan Politis: REDD.Negara Industri Membiayai Penghentian Deforestasi Hutan Tropis, Guna Mengurangi Emisi”, http://wwf.de/themen/kampagnen/waelder-indonesiens/rettungsplan/redd, accessed in October 2012

Yang Termasuk Negara-negara Percontohan REDD adalah Bolivia, Republik Demokrasi Kongo, Indonesia, Panama, Papua Nugini, Paraguay, Zambia, Tanzania dan Vietnam. Di bulan Oktober 2010 Sulawesi Tengah terpilih menjadi provinsi percontohan REDD Indonesia. Bdk. “UN-REDD laudsC.Sulawesi’s Active Support for Forests—REDD-PBB memuji dukungan aktif Sulawesi Tengah untuk hutan”, The Jakarta Post, Accessed on 22/01/2011,http://thejakartapost.com.

Kelompok Kerja Nasional (Pokjanas) Heart of BorneoKementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia

Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Sumber Daya HayatiAsisten Deputi Kehutanan

Jln. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta 10710 Tel. +62 21 3251857 Fax. +62 21 3521853

Sekretariat Pokjanas Heart of BorneoDirektorat Konservasi Kawasan dan Bina Hutan Lindung, Ditjen PHKA

Kementerian Kehutanan Republik Indonesia Gedung Manggala Wanabakti Blok VII Lt.7 Jl. Gatot Subroto - Senayan, Jakarta 10270, Indonesia, Tel/Fax: +62 21 5720 229

www.heartofborneo.or.id

strategi implementasi pembangunan di jantung...

Documents