STRATEGI DAN TEKNIKSTRATEGI DAN TEKNIK BERACARA DALAMBERACARA DALAM

PERADILAN PIDANA

Dr Luhut M P Pangaribuan S H LL MDr.Luhut M.P. Pangaribuan,S.H.,LL.M.Dosen Praktik Peradilan Pidana  dan Pascasarjana FHUI

Ketua Dewan Kehormatan DPP‐IKADINWakil Ketua Umum DPN PERADI

Anggota Dewan Kehormatan Pusat PERADI

I Strategi Beracara DalamI. Strategi Beracara DalamPeradilan Pidana

1. Pengertian Hukum Acara Pidana dan SPPdan SPP

• SPP adalah hukum acara pidana dalam arti yang luas sementara hukum acarapidana adalah SPP dalam arti sempit.

• Menurut Wirjono Prodjodikoro hukum acara pidana (formil) selaluberhubungan erat dengan adanya hukum pidana (materil). Hukum acarapidana adalah ketentuan yang memuat cara bagaimana aparatur penegakhukum dalam SPP bertindak guna mencapai tujuan negara denganm n d k n h k m pid n D l m h k m pid n di t ”bil ” k p d ”si p ”mengadakan hukum pidana. Dalam hukum pidana diatur ”bila”, kepada ”siapa”dan ”bagaimana” hakim dapat menjatuhkan pidana. Singkatnya, hukumacara pidana diadakan terbatas hanya untuk melaksanakan ketentuan hukumpidana saja.

• Dewasa ini beberapa sarjana melihat bahwa konsekuensi dari pandangan yangsempit terhadap SPP akan melahirkan hukum acara pidana yang hanyaberorientasi pada punishment semata. Pada hal seharusnya Hukum acarapidana diadakan untuk menegakkan keadilan, memberantas kejahatan dan

h k j h t S b i k k i l i d i iki i i kmencegah kejahatan. Sebagai konsekuensi logis dari pemikiran ini makahukum acara pidana berorientasi pada kesisteman, suatu sistem untukmenegakkan keadilan, memberantas kejahatan, dan mencegah kejahatan;bukan sebanyak-banyaknya memasukkan org ke penjara. Penerapan hukumacara pidana sebagai rangkaian penegakkan hukum yang diarahkan untukp g g p g y gmencapai ketiga tujuan tersebut disebut sistem peradilan pidana.

2. SISTEM PERADILAN PIDANAPERJALANAN ORANG BEBAS MENJADI TERPIDANA

Upaya

BAP SD ST Putusan

Pra-PSPDP

UpayaPaksa

UpayaPaksa

Bisa disidik?Pembuktian

Penyidik/PenyelidikWewenang Wewenang

HakimTugas & Tanggung

Jawab LPHakim Wasmat

Wewenang JPUPenyidik J-Peneliti

Wewenang

(1) Orang bebas (2) S k i (3) T k (4) T d k (5) T id(1) Orang bebas (2) Saksi (3) Tersangka (4) Terdakwa (5) Terpidana

Hak Hak HakPeristiwaHukum Pidana Surat

Keberatan Eksepsi Pledoi Remisi, AsimilasiPraperadilan

Surat Pengalihan/ Penangguhan Penahanan

dengan jaminan uang

Eksepsi Pledoi Remisi, Asimilasi& pelepasan

bersyarat

P Aj dik i

Pra-Ajudikasi Ajudikasi

atau jaminan orang dengan konpensasi uang

Pasca-Ajudikasi:terima atau upaya

hukum, biasa &luarbiasa

3. SISTEM PERADILAN PIDANA:PROSES DILIHAT DARI PERISTIWA HUKUM

Individu (warganegara): Dengan Advokat atau tidak (procureur

stelling)

Peristiwa Hukum Negara: Penyidik (Polisi/Jaksa/ PPNS)/Penuntut Umum (Jaksa), mengadili (Hakim dan Hakim ad stelling) mengadili (Hakim dan Hakim ad

hoc)

• Penetapan sebagai tersangka tertutup,tid k d d t dil k k t k B kti l k d b kti

• Merupakan produk pemeriksaand h l d t ttidak ada yang dapat dilakukan tsk.

• Bahkan tidak ada mekanisme untukmendapatkan informasi

• Bila upaya paksa penahanan ditetapkandapat mengajukan keberatan ke atasanpenyidik

k l h

Bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup

Laporan Polisi ditambah salah satu alatbukti (KPK, 2 alat bukti)Status: tersangka

Tahapan proses:pra-ajudikasi

pendahuluan dan prapenuntutan• Ditetapkan sepihak oleh penyidik• Dasar untuk menetapkan status sebagai

tersangka dan atau menahan.• Sebagai tersangka dapat dikenakan

upaya paksa tahanan (rutan, rumah dan• Atau mengajukan pengalihan jenis

penahanan atau penangguhan penahanan• Atau mengajukan praperadilan

kota) dan tindakan lain seperti wajiblapor

• Sebagai dasar menyusun surat dakwaan

M j k “k b t ” t h d Bukti yang lengkap S b i d k d i id id• Mengajukan “keberatan” terhadapsurat dakwaan

• Mengajukan alat bukti a de charge• Mengajukan “pembelaan” terhadap

surat tuntutan• Mengajukan duplik terhadap replik

Bukti yang lengkapDua alat bukti ditambah keyakinan

Status: terdakwaTahapan proses: ajudikasi

• Sebagai produk dari sidang-sidangpengadilan

• Ditetapkan oleh Hakim dan sebagaidasar untuk memutuskan bersalah danmenghukum

• Alat-alat bukti itu adalah saksi, ahli,surat, petunjuk dan keteranganterdakwa

• menyampaikan “memori banding”Ada kelalaian dalam penerapan hukumacara atau kekeliruan atau ada yangkurang lengkap (Pasal 240 ayat 1 KUHAP)

Tahapan proses:banding

• Pemeriksaan dalam tingkat banding olehHakim Tinggi

• “memori banding” oleh Penuntut Umum• Ditetapkan dan diputuskan oleh Hakim

TinggiTahapan proses:banding

• menyampaikan “memori kasasi’ dansifatnya wajib Bila suatu peraturan hukum tidak

diterapkan atau diterapkan tidaksebagaimana mestinya; bila cara mengadilitidak dilaksanakan menurut ketentuan

• Pemeriksaan dalam tingkat kasasi olehHakim Agung

• Jaksa dapat menyampaikan “kontramemori kasasi”

tidak dilaksanakan menurut ketentuanUndang-undang; bila pengadilan telahmelampaui batas wewenangnya (Pasal 253ayat 1 KUHAP)

Tahapan proses: kasasi

• menyampaikan permohonan PKApabila terdapat keadaan baru yangdapat menimbulkan dugaan kuat, bahwajika keadaan baru itu sudah diketahuipada waktu sidang masih berlangsunghasilnya akan berupa putusan bebas atau

• Jaksa dapat hadir dan menyampaikanpendapatnya

• Berita acara pendapat ditandatanganioleh Hakim PN, Jaksa, Pemohon, danPanitera

• Hakim Agung dalam tingkat PKhasilnya akan berupa putusan bebas ataulepas dan tuntutan Penuntut Umum tidakdapat diterima atau terhadap perkara ituditerapkan ketentuan pidana yang lebihringan; apabila dalam pelbagai putusanterdapat pernyataan bahwa sesuatu telahterbukti akan tetapi hal atau keadaan

• Hakim Agung dalam tingkat PKmenetapkan dan memutuskan

terbukti, akan tetapi hal atau keadaansebagai dasar dengan alasan putusan yangdinyatakan telah terbukti itu, ternyatatelah bertentangan satu dengan yang lain;apabila putusan itu dengan jelasmemperlihatkan suatu kekhilafan hakimt t k k li t (P latau suatu kekeliruan yang nyata (Pasal

263 ayat 2 KUHAP)Tahapan proses: PK

4. KONSEP DAN ASAS-ASAS• Crime-control model dan due process model

• Pembuktian: dengan alat bukti (tmsk barang bukti) dan keyakinan. Bentuk pembuktian:bukti permulaan yang cukup, bukti yang cukup dan bukti yang “sempurna”.

• Alat bukti: ket saksi, ket ahli, surat, petunjuk, ket tsk/tdw. Petunjuk selain dptAlat bukti ket saksi, ket ahli, surat, petunjuk, ket tsk/tdw. Petunjuk selain dptdiperoleh dari saksi, surat ket tsk/tdw dlm tipikor juga dari informasi dan dokumen(ps26A UUTPK).

• Pemeriksaan pendahuluan (pra-ajudikasi): hasil “BAP” dan “SD”. BAP adalah dasarmenyusun surat dakwaanmenyusun surat dakwaan.

• Pemeriksaan Pengadilan: strukturJudex factie dan Judex Jurist, proses non-adversarydan gabungan retry dan dokumen.

• Sepuluh asas KUHAP: equality before the law; legalitas dalam upaya paksa; presumptionof innocence; remedy and rehabilitation, fair, impartial, impersonal and objective; legalassitance; presensi; terbuka; pengawasan pelaksanaan putusan.

• Asas-asas hukum umum: sumber hukum: hukum tertulis dan tidak tertulis serta doktrindan yurisprudensi; disenting opinion; due process; tidak ada hukuman tanpa kesalahan;dan yurisprudensi; disenting opinion; due process; tidak ada hukuman tanpa kesalahan;peradilan cepat, murah dan sederhana; judex factie-judex jurist; tidak menganutprocureur stelling; hakim aktif (inquisitorial) dan mengadili dengan tiga hakim denganpengecualian menurut UU (non adverserial); Hakim ad hoc dapat duduk bersama hakimdisebut dengan judisial campuran; tidak menganut doktrin beyond reasonable doubt tapidua alat bukti dengan keyakinan (negative wettelijk)dua alat bukti dengan keyakinan (negative wettelijk).

5. PERADILAN HAM

• Peradilan HAM: pelanggaran hak asasi manusia berat, genosida dankejahatan terhadap kemanusiaan (Pasal 4 UU 2000:26)

• Statuta Roma: International Criminal Court (ICC)

• Komnas HAM Penyelidik JA Penyidik dan Penuntut dan PengadilanKomnas HAM Penyelidik, JA Penyidik dan Penuntut, dan PengadilanHAM (Pasal 18, Pasal 21 jo Pasal 23, Pasal 27)

• Penahanan: penyidikan 90+90+60, penuntutan 30+20+20, pengadilan90 3090+30

• Penyidik, penuntut dapat ad hoc, dan majelis hakim ad hoc

• Perlindungan saksi (Pasal 34 UU 2000:26 jo PP 2002:2)

• Ganti Rugi : Kompensasi Restitusi dan RehabilitasiGanti Rugi : Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi

6. PROSES PENDAHULUAN(Pra-Ajudikasi)( j )

• Penyelidikan dan Penyidikan serta pra-penuntutan (KUHAP sbg lexgeneralis UU Pengadilan HAM sbg lex spesialis)generalis, UU Pengadilan HAM sbg lex spesialis).

• Penyelidikan: tertutup, untuk mengidentifikasi suatu peristiwa hukumguna melihat apakah penyidikan dapat dilakukan

• Penyelidik: KUHAP, setiap polisi; UU Pengadilan HAM, Komnas HAM.

• Bukti permulaan: Polri, satu alat bukti ditambah laporan polisi

• Penyidik: Polisi (min. Ipda & di bid.penyidikan min. 2 thn) dan PPNS(min. gol III/a & masa kerja min. 2 thn ) serta Jaksa Agung.

• Penyidikan: membuat terang tindak pidana dan menemukan tersangkaPenyidikan: membuat terang tindak pidana dan menemukan tersangka

• Upaya paksa: juridis dan nesesitas

• Kontrol upaya paksa: pengalihan jenis tahanan,jaminan: orang atau uang, atau jaminan orangj m g g, j m gdengan kompensasi uang dan Praperadilan

• Bentuk: interview konfrontasi dan rekonstruksiBentuk: interview, konfrontasi dan rekonstruksi

• Alat bukti: a charge dan a de charge (Pasal 65 jo116 ayat 3 dan 4 KUHAP jo 160 ayat 1c jo SEMA116 ayat 3 dan 4 KUHAP jo 160 ayat 1c jo SEMA1985:2)

• Hasil akhir proses pendahuluan BAP dan sebagai• Hasil akhir proses pendahuluan BAP dan sebagaidasar SD

J

7. Ajudikasi (Pengadilan): Judex Factie & Judex Jurist

Judex Jur

MK MA

rist

PTTUNPT PTA PMT PMUPK

Banding & TK IPamen Keatas

Banding untukPamen Keatas

PTTUNPT PTA PMT PMUJudexF

PK

PNIndustrial Anak

PM PMP

PTUN PP PA BKKTerkait :

Arbitrase

Factie Pid Pdt

PM PMPArbitrase,KON, dst

MASYARAKAT PENCARI KEADILAN

KPPU BPSK PSI-NAD

• Judex Factie: Pengadilan Negeri dan Tinggi

• Bentuk Pemeriksaan: biasa singkat dan cepat (tipiring dan laluBentuk Pemeriksaan: biasa, singkat, dan cepat (tipiring dan lalulintas) serta penggabungan perkara gugatan ganti rugi

• Urutan proses: SD, Eksepsi, pendapat, Putusan sela, pembuktian;k d k Pl d l k d l k Peksaminasi dan cross eksaminasi, ST, Pledoi, replik, duplik, Putusan

• Wajib mendengar keterangan yang menguntungkan (Pasal 65 jo 160ayat (1)c KUHAP)ayat (1)c KUHAP)

• Pemeriksaan PT berdasarkan berkas termasuk memori dengankemungkinan mendengar sendiri saksi (Pasal 238 KUHAP)g g ( )

• PT pertama-tama memeriksa apakah ada kelalaian penerapan hukumacara atau kekeliruan atau kurang lengkap (Pasal 240 KUHAP).K m di k h: m tk t m b h t m mb t lkKemudian apakah: menguatkan atau mengubah atau membatalkandan mengadakan putusan sendiri (Pasal 241 KUHAP)

• MA: Judex JuristJ J

• Memori kasasi wajib (Pasal 248 KUHAP)

• Putusan bebas sebagai pengecualian

A bi MA b i J d J i P l 253 (3)• Ambigu MA sebagai Judex Jurist: Pasal 253 ayat (3),255, 256 KUHAP jo Pasal 50 UU 2004:5

8. SURAT RESMI ADVOKAT

• Format normatif Surat Resmi tidak ada, tapi tertulis dansetelah dibacakan (kecuali memori) diserahkan

• Surat Resmi (Produk Advokat): Praperadilan, Eksepsi, Pledoi,Duplik, dan Memori Banding

• Eksepsi: (1) tidak berwenang, (2) SD tidak dapat diterima,(3) SD harus dibatalkan atau (4) opening statement

• Aspek Peradilan: Fakta, Kesalahan, dan Hukum

• Pledoi: (1) Pendahuluan, (2) Question of Fact: deskriptif danPledoi (1) Pendahuluan, (2) Question of Fact deskriptif danpreskriptif, (3) Question of Law: kecocokan fakta dg unsurdelik, (4) Permohonan: lepas, bebas, klemensi

• Memori banding tidak wajib dan berisi kelalaian dalampenerapan hukum, kekeliruan, atau kurang lengkap

9. UPAYA HUKUM LUAR BIASA

• Pemeriksaan kasasi demi kepentingan hukum oleh JA (Pasal 259 KUHAP)

• Peninjauan Kembali (“PK”)

• Problem: PK oleh Jaksa

• Grasi yaitu pengampunan berupa: perubahan, peringanan, penguranganGrasi yaitu pengampunan berupa perubahan, peringanan, penguranganatau penghapusan pelaks. pidana oleh Presiden dgn pertimbangan MA(Ps.1 jo Ps.4 ayat (1) UU No. 5/2010 jo UU No.22/2002 tentang Grasi)

10. LEMBAGA PEMASYARAKATAN10. LEMBAGA PEMASYARAKATAN

• Napi berhak dpt pengurangan masa pidana (remisi), sec.k t l dib k d k t ( i il i) &ekstramural dibaurkan dengan masyarakat (asimilasi), &

pembebasan bersyarat (Ps.6 dan 14 UU LP dan PP No.28/2006)

R isi : b k l k b ik; t l h j l i 1/3 s id (ti ik• Remisi : berkelakuan baik; telah menjalani 1/3 masa pid (tipikordan tipid tertentu)/ sdh menjalani pid selama 6 bulan (tipid.umumdan anak)

• Asimilasi : berkelakuan baik; mengikuti program pembinaan dgnbaik, telah menjalani 2/3 masa pid (tipikor dan tipidtertentu)/menjalani pid selama 1/2 masa pid (tipid.umum dan) j p p ( panak)

• Pembebasan bersyarat : telah menjalani masa pid sekurang2nya2/3 d dk k 9 bl b k l k b k d b2/3 dan tdk krg 9 bln; berkelakuan baik; mendapat pertimbanganDirjen Pemasyarakatan (tipikor dan tipid tertentu)

II. Teknik BeracaraDalam Peradilan Pidana

A. Pengertian dan Ruang LingkupA. Pengertian dan Ruang Lingkup

1. Pengertian. Pengert an

Dalam memberikan pelayanan hukum oleh Advokat, secara tekniswawancara harus dilakukan dan terjadi pada pertemuan awal denganklien Wawancara itu bersifat tertutup dan rahasia (vide Pasal 19 UUklien. Wawancara itu bersifat tertutup dan rahasia (vide, Pasal 19 UUAdvokat jo Pasal 322 KUHP).

Dalam proses wawancara itu mengikuti suatu bentuk dan teknik tertentut c p i m ksud d i K d Etik Ad k t Ind n si (“KEAI”) d nagar tercapai maksud dari Kode Etik Advokat Indonesia ( KEAI”) dan

UU Advokat khususnya antara lain tentang sumpah dan kepribadianAdvokat (Pasal 4, 24 UU Advokat jo Pasal 3 butir a KEAI).

k l l l l k kBentuk wawancara dapat secara lisan dan melalui alat komunikasi.Namun, bila kasusnya individual bentuk wawancaranya adalah tatap mukakarena seorang Advokat menurut kode etik harus mendengar sendiriketerangan dari klien.

2. Ruang Lingkup

• Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi atau “alatbukti”.

• Tujuan : ditemukan suatu pengetahuan dan pengertian yangsama (i) tentang kasusnya, (ii) tentang legal action yang akandilakukan dan (iii) selanjutnya adanya keyakinan dandilakukan dan (iii) selanjutnya adanya keyakinan dankepercayaan antara Advokat dan klien.

• Hubungan Profesi: Terjadinya suatu pengertian, keyakinang j y p g , ydan kepercayaan antara Advokat dan klien denganditandatanganinya persetujuan pelayanan hukum(“engagement letter”) dan SKK (vide, Pasal 19 ayat 1 UUAdvokat) yang prosesnya mengikuti tahapan-tahapanAdvokat) yang prosesnya mengikuti tahapan tahapandiuraikan di bawah.

B Pertemuan Awal dan Persiapan PenangananB.Pertemuan Awal dan Persiapan Penanganan

1. Surat kuasak h d h h b k k- Apakah sudah pernah memberikan surat kuasa atas

perkara yang sama (vide, Pasal 5 butir e,7 butir f KEAI)- Bila sudah pernah maka agar diselesaikan terlebih dahulu

(Pasal 5 butir e KEAI)(Pasal 5 butir e KEAI)

2. Persetujuan pelayanan hukum: ruang lingkup, handling lawyer,cost, pelaporan (Pasal 1 butir f, 4 butir d, e, f, 7 butir i KEAI, p p ( , , , ,jo Pasal 4, 21 UU Advokat)

3. Pernyataan tidak ada conflict of interest (Pasal 4 butir jKEAI j 15 UU Ad k t)KEAI jo 15 UU Advokat)

C. Menemukan Substansi Kasus:Fakta-Fakta dan HukumFakta Fakta dan Hukum

1. Kasus posisi berdasarkan informasi klien: lisan dand k (P l 4 b i h P l 15 P l 19 UUdokumen (Pasal 4 butir h, Pasal 15, Pasal 19 UUAdvokat): “Pertemuan”

2. Kasus posisi setelah:- Interview dan investigasi untuk

d tk l t l t b kti ( k i hli tmendapatkan alat-alat bukti (saksi, ahli,surat,incl Pasal 26A UU 20:2001, petunjuk)

- Legal researchg

3. Produk Advokat: “Pendapat Hukum Awal” (vide, Pasal3 b ti 4 b ti 4 b ti b d 8 b ti KEAI)3 butir a, 4 butir g, 4 butir b dan c, 8 butir g KEAI)

D. Legal Action

1. Mewakili dan atau mendampingi : Produk Advokat“Surat Surat Resmi Advokat”Surat-Surat Resmi Advokat

2. Retained untuk mempersiapkan dokumen-dokumen2. Retained untuk mempersiapkan dokumen dokumenhukum dan memberikan nasihat yang diperlukan :Pendapat hukum atas pertanyaan-pertanyaanspesifikspesifik.

3. Filing dan dokumentasi

E. PelaporanE. Pelaporan

Perlu disepakati bentuk dan waktu pelaporan,termasuk lampiran-lampiran dokumen Aslinyatermasuk lampiran-lampiran dokumen. Aslinyabiasanya masih disimpan Advokat yang akandiserahkan setelah tuntas tugas dangpelayanan hukum yang diberikan telah selesai(hak retensi).

EpilogEpilogdari dari

Fiat Justitia et Ruat CoellumFiat Justitia et Ruat Coellum(keadilan harus ditegakkan, meskipun langit

harus runtuh)

ke

Fiat Justitia, ne Pereat Mundus(keadilan harus ditegakkan agar dunia tidak (keadilan harus ditegakkan agar dunia tidak

hancur binasa)