standar operasional prosedursim.ciptakarya.pu.go.id/sipkp/assets/admin/doc/6._sop...suatu sop untuk...

DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMANDIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYAKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENGOLAHAN DATA DANPENYIAPAN INFORMASI

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN


PENGOLAHAN DATA DAN PENYIAPAN INFORMASI

PENYELENGGARAAN KAWASAN PERMUKIMAN

No Dokumen

SOP-PKP-06

No. Revisi

00

Hal

1

Tgl Terbit

Juni 2020

Dokumen ini milik Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat, isi dari dokumen ini tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis dari

Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat





JUNI 2020







No Dokumen

SOP-PKP-06

No. Revisi

00

Hal

2

Tgl Terbit

Juni 2020










No Dokumen

SOP-PKP-06

No. Revisi

00

Hal

3

Tgl Terbit

Juni 2020




KATA PENGANTAR

Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP), Direktorat Jenderal Cipta Karya,

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) adalah institusi

yang mengemban amanat untuk melaksanakan pembinaan penyelenggaraan infrastruktur

permukiman melalui optimalisasi peran pelayanan publik bidang permukiman. Dalam rangka

mendukung otonomi daerah dan penerapan prinsip-prinsip perbaikan tata kelola ke-

pemerintahan-an melalui reformasi birokrasi untuk mewujudkan good governance maka salah

satu prinsip dasar yang harus dianut oleh Direktorat PKP dalam melaksanakan tugas dan

fungsinya adalah dengan memperbaiki kinerja pelayanan publik. Diharapkan melalui hal ini

dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mendorong terwujudnya proses birokrasi

yang efektif, efisien dan ekonomis.

Salah satu aspek penting dalam rangka merealisasikan birokrasi yang memiliki kriteria

efektif, efisien dan ekonomis adalah dengan menerapkan konsep manajemen berbasis kinerja.

Manajemen berbasis kinerja ini mengacu pada prosedur baku, atau Standar Operasional

Prosedur (SOP) pada seluruh proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Dalam

rangka mewujudkan good governance melalui keterbukaan informasi publik maka diperlukan

suatu SOP untuk mengelola data sebagai bahan informasi yang akan disampaikan kepada

publik secara tersistem dan terstruktur sejak proses pengumpulan informasi, pengolahan,

proses analisis hingga proses penyampaian.

Dengan tersedianya SOP Pengolahan Data dan Penyiapan Informasi ini, Direktorat PKP

diharapkan dapat menyelenggarakan administrasi dan teknis secara lebih tepat mutu, tepat

waktu dan tepat biaya. Selain itu dapat dihindari berbagai bentuk penyimpangan, atau jika

terjadi penyimpangan, dapat ditemukan penyebab serta rekomendasi tindak solusinya

termasuk sanksi.

Jakarta, Juni 2020

Direktur

Pengembangan Kawasan Permukiman

Ir. Didiet Arief Akhdiat, M.Si.







No Dokumen

SOP-PKP-06

No. Revisi

00

Hal

4

Tgl Terbit

Juni 2020




.







No Dokumen

SOP-PKP-06

No. Revisi

00

Hal

5

Tgl Terbit

Juni 2020




DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .................................................................................................. 3

DAFTAR ISI............................................................................................................... 4

1. DASAR HUKUM................................................................................................. 6

2. LATAR BELAKANG ............................................................................................ 7

3. TUJUAN ............................................................................................................ 9

4. RUANG LINGKUP .............................................................................................. 9

4.1. Ketentuan Dokumentasi ........................................................................... 11

a.Ketentuan Dokumentasi Foto ............................................................... 11

b.Ketentuan Dokumentasi Video ............................................................. 19

4.2. Ketentuan Penyimpanan dan Pengolahan ................................................ 22

4.3. Ketentuan Publikasi ................................................................................. 25

4.4. Ketentuan Pelaporan ............................................................................... 33

5. TANGGUNG JAWAB........................................................................................ 33

6. DEFINISI ......................................................................................................... 34

7. URAIAN PROSEDUR ....................................................................................... 37

8. DAFTAR PERIKSA ........................................................................................... 40

9. LAMPIRAN ...................................................................................................... 46

I. FORMAT PUBLIKASI ARTIKEL .................................................................. 46

II. FORMAT PUBLIKASI FOTO ....................................................................... 47

III. FORMAT PELAPORAN .............................................................................. 48







No Dokumen

SOP-PKP-06

No. Revisi

00

Hal

6

Tgl Terbit

Juni 2020










No Dokumen

SOP-PKP-06

No. Revisi

00

Hal

7

Tgl Terbit

Juni 2020




1. DASAR HUKUM

a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;

d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang

Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;

e. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat;

f. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020

tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat;

g. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 450 Tahun 2017

tentang Daftar Informasi Publik;

h. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 451 Tahun 2017

tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan di Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat.

2. LATAR BELAKANG

Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman (Direktorat PKP), Direktorat Jenderal

Cipta Karya (Ditjen Cipta Karya), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

(Kementerian PUPR) adalah institusi yang khusus mengemban amanat pelaksanaan arah

kebijakan umum pembangunan infrastruktur pekerjaan umum khususnya pada bidang

permukiman. Fungsi utamanya adalah untuk melaksanakan pembinaan penyelenggaraan

infrastruktur permukiman melalui optimalisasi peran pelayanan publik bidang permukiman,

untuk mendukung otonomi daerah dan penerapan prinsip-prinsip perbaikan tata kelola

pemerintahan, melalui reformasi birokrasi yang dapat mewujudkan good governance.







No Dokumen

SOP-PKP-06

No. Revisi

00

Hal

8

Tgl Terbit

Juni 2020




Dengan demikian jelas bahwa reformasi birokrasi menjadi salah satu prinsip dasar yang

harus dianut oleh Direktorat PKP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam

memperbaiki kinerja. Prinsip reformasi birokrasi diharapkan dapat meningkatkan kualitas

pelayanan publik yang mendorong terwujudnya proses birokrasi yang efektif, efisien dan

ekonomis. Proses birokrasi yang efektif, efisien, dan ekonomis secara operasional berarti

membaiknya proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, sehingga Direktorat PKP

sebagai institusi pemerintah mampu menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik.

Tugas Direktorat PKP sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

PUPR yaitu melaksanakan penyusunan dan perumusan kebijakan dan strategi,

perencanaan, pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan pengawasan, pembinaan

pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria perencanaan, pelaksanaan, dan

evaluasi kinerja, serta fasilitasi pemberdayaan penyelenggaraan kawasan permukiman.

Tugas tersebut diuraikan dengan fungsi: 1) penyusunan dan perumusan kebijakan dan

strategi, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kawasan permukiman, serta

perencanaan kawasan permukiman strategis dan prioritas nasional; 2) pelaksanaan

kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan kawasan permukiman;

3) pemberian bimbingan teknis dan supervisi penyelenggaraan kawasan permukiman; 4)

pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan kawasan

permukiman; 5) pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja penyelenggaraan kawasan permukiman;

6) fasilitasi pemberdayaan dan pembinaan kelembagaan serta pengembangan jejaring

kemitraan di bidang penyelenggaraan kawasan permukiman; dan 7) pelaksanaan urusan

tata usaha direktorat.







No Dokumen

SOP-PKP-06

No. Revisi

00

Hal

9

Tgl Terbit

Juni 2020




Salah satu aspek penting dalam rangka merealisasikan birokrasi yang memiliki kriteria

efektif, efisien dan ekonomis adalah dengan menerapkan konsep manajemen berbasis

kinerja yang mengacu pada prosedur baku, atau adanya Standar Operasional Prosedur

(SOP) pada seluruh proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, khususnya dalam

hal ini di Direktorat PKP. Keberadaan SOP Direktorat PKP diharapkan dapat menjamin mutu

penyelenggaraan konstruksi bidang pengembangan kawasan permukiman. Dalam kondisi

yang demikian, diharapkan secara periodik, kualitas pelayanan publik Direktorat PKP akan

terus meningkat.

Direktorat PKP memiliki fungsi perencanaan dimana melaksanakan fungsi ini

memerlukan data dan informasi untuk menyusun dan menginformasikan produk

perencanaan dari proses awal hingga akhir. Proses tersebut merupakan rangkaian

pengolahan data dan penyiapan informasi penyelenggaraan kawasan permukiman. Dalam

kaitan tersebut, maka SOP Direktorat PKP ini disusun sebagai panduan bagi seluruh aparat

di dalamnya dalam melaksanakan fungsi pengolahan data dan penyiapan informasi dalam

bentuk kegiatan teknis dan administrasi dengan baik.

3. TUJUAN

SOP ini digunakan untuk memastikan bahwa kinerja pengolahan data dan penyiapan

informasi penyelenggaraan kawasan permukiman dapat sesuai fakta dan dapat

dipertanggungjawabkan oleh Direktorat PKP.

4. RUANG LINGKUP

Data merupakan fakta mentah atau rincian peristiwa yang belum diproses yang terlebih

dahulu harus diproses menjadi informasi yang dapat diterima. Data dapat berupa angka,

karakter, simbol, karakter, gambar, suara serta peristiwa. Informasi merupakan hasil

pengolahan data yang sudah dapat diterima akal sehat dan dapat dipergunakan sebagai







No Dokumen

SOP-PKP-06

No. Revisi

00

Hal

10

Tgl Terbit

Juni 2020




bahan pengambilan keputusan. Informasi dapat berupa hasil gabungan, hasil analisis atau

hasil simpulan dari pengolahan data. Publikasi adalah kegiatan penyebaran informasi. Hal

ini menjadi dasar dalam kelancaran suatu penyebarluasan informasi. Publikasi mengolah

informasi hingga sampai pada proses informasi itu dapat tersebar pada publik dan harus

bisa dipertanggungjawabkan. Pesan informasi yang diolah dan akan disampaikan itu harus

benar-benar fakta dan dapat dipertanggungjawabkan oleh instansi atau lembaga yang

terkait.

Publikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman bertujuan untuk : 1) Meningkatkan

kepedulian masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan permukiman layak huni

berkelanjutan; 2) Menginformasikan kegiatan dan hasil pelaksanaan kegiatan

pengembangan kawasan permukiman; 3) Meningkatkan peran serta seluruh stakeholder

untuk mendukung program pengembangan kawasan permukiman dalam pencapaian

target pembangunan; 4) Mendukung terbentuknya dan meningkatnya citra positif Ditjen

Cipta Karya dan Direktorat PKP serta penentuan posisi yang baik sebagai organisasi; dan

5) Sebagai media pelaporan program pengembangan kawasan permukiman kepada

pimpinan.

Untuk mewujudkan proses publikasi yang sesuai fakta maka diperlukan suatu peraturan

baku berupa Standar Operasional Prosedur (SOP) agar proses publikasi tersebut dapat

dipahami oleh seluruh pegawai di Direktorat PKP.

SOP ini menjelaskan setiap tahapan pengolahan data dan penyiapan informasi

penyelenggaraan kawasan permukiman yang harus dilakukan dan pihak yang terlibat.

Ruang lingkup pengolahan data dan penyiapan informasi penyelenggaraan kawasan

permukiman dalam SOP ini adalah proses dokumentasi kegiatan yang dilakukan oleh

BPPW dan subdit/subbag di lingkungan Direktorat PKP yang dilanjutkan dengan proses







No Dokumen

SOP-PKP-06

No. Revisi

00

Hal

11

Tgl Terbit

Juni 2020




pengolahan dokumentasi tersebut untuk menjadi materi publikasi serta pelaporan kepada

pimpinan.

Ketentuan dokumentasi, ketentuan penyimpanan dan pengolahan, ketentuan publikasi

dan ketentuan pelaporan akan dijelaskan secara rinci dibawah ini.

4.1. Ketentuan Dokumentasi

Dokumentasi foto dan video dapat menggunakan kamera digital, drone, telepon

seluler, perangkat tablet elektronik maupun action camera. Yang perlu diperhatikan

dalam dokumentasi foto dan video kegiatan adalah cara pengambilan foto dan video

tersebut secara teknis maupun estetis.

Teknik dokumentasi foto dan video perlu memperhatikan exposure untuk mencegah

agar tidak over exposure ataupun under exposure. Cara ini dilakukan dengan mengatur

komposisi ISO, aperture dan shutter speed yang tepat. Selain itu, pencahayaan di lokasi

juga perlu diperhatikan, untuk lokasi outdoor dapat menggunakan cahaya matahari

yang paling bagus di pagi dan sore hari. Untuk teknik dokumentasi foto dan video lebih

lanjut dijelaskan sebagai berikut:

a. Ketentuan Dokumen Foto

Salah satu hal yang diperhatikan dalam pengambilan dokumentasi dalam bentuk

foto adalah komposisi. Menghasilkan karya foto dari segi komposisi tidak jauh beda

dengan membuat desain visual. Keduanya sama-sama menata elemen yang ada

dalam suatu bingkai, bertujuan mencapai nilai estetis, namun informasi yang ingin

disampaikan tetap bisa dipahami orang lain. Secara umum menghasilkan foto

dengan komposisi bagus, memerlukan pemahaman akan unsur desain visual,

termasuk bagaimana menatanya dalam komposisi.







No Dokumen

SOP-PKP-06

No. Revisi

00

Hal

12

Tgl Terbit

Juni 2020




Berikut adalah tips dokumentasi menggunakan kamera untuk menghasilkan foto

dengan komposisi yang optimal:

No. Tips Contoh

1)

Hubungan Diagonal

Arah aliran menuju sudut

tepi bidang gambar. Area

sekitar sudut tepi bidang

gambar punya

penyeimbang secara

diagonal

2)

Imajinatif

Mengambil gambar dari

sudut pandang imajinasi

manusia

3)

Simetris

Menonjolkan kesimetrisan

bangunan dengan

mengambil gambar dan

garis tengah bidang suatu

tempat







No Dokumen

SOP-PKP-06

No. Revisi

00

Hal

13

Tgl Terbit

Juni 2020




No. Tips Contoh

4)

Jarak Objek

Mengatur jarak kamera

dengan objek foto supaya

menghasilkan hasil foto

yang bagus, disarankan

menggunakan lensa jarak

jauh (Tele)

5)

Wide Angle

Memperlihatkan seluruh

objek bangunan dalam

gambar, pengambilan

gambar dapat dilakukan

dari Man Basket yang

diangkat oleh Tower

Crane, untuk pengambilan

foto seperti ini disarankan

menggunakan lensa Wide

6)

Garis

Garis nyata atau imajiner,

dimana penempatan, arah,

dan proporsi dari garis

bisa berpengaruh pada

kesan perspektif, suasana,

dan proporsi

7)

Kesatuan

Peletakan berbagai unsur

sedemikian rupa sehingga

gambar di dalam foto

terlihat sebagai suatu

kesatuan dan tidak saling

berdiri sendiri







No Dokumen

SOP-PKP-06

No. Revisi

00

Hal

14

Tgl Terbit

Juni 2020




No. Tips Contoh

8)

Fokus

Memfokuskan wajah

pekerja di tengah gambar

untuk menularkan

semangat para pekerja

pada orang yang

melihatnya

9)

Eskalasi

Pengambilan gambar

pada titik yang sama untuk

menggambarkan

perubahan dari waktu ke

waktu.

Sebagai contoh: foto

sebelum dan sesudah

pelaksanaan pekerjaan,

pengambilan gambar

kolom bangunan yang

semakin tinggi

10)

Kerja sama

Foto yang dihasilkan

mengandung makna kerja

sama tim di lapangan yang

baik

Sumber: Tata Cara Pengambilan Dokumentasi dan Publikasi PON Papua, 2020







No Dokumen

SOP-PKP-06

No. Revisi

00

Hal

15

Tgl Terbit

Juni 2020




Berikut adalah tips dokumentasi menggunakan drone untuk menghasilkan foto

dengan komposisi yang optimal:

No. Tips Contoh

1)

Titik Tengah

Pengambilan foto udara

dari titik tengah bangunan

yang dapat

memvisualisasikan progres

bangunan secara

keseluruhan

2)

Keindahan

Pengambilan foto dari

sudut terbaik agar dapat

memperlihatkan

sinkronisasi antara

bangunan, kawasan, dan

keindahan alam di

sekitarnya








No Dokumen

SOP-PKP-06

No. Revisi

00

Hal

16

Tgl Terbit

Juni 2020




Ketentuan dokumentasi foto untuk dapat dimuat dalam situs web dan media sosial

Kementerian PUPR, Ditjen Cipta Karya, dan Direktorat PKP sesuai dengan Pedoman

Aplikasi Identitas Visual Kementerian PUPR, 2018 adalah sebagai berikut:

1) Desain Arsitektural

Foto atau gambar ditampilkan secara detail untuk memperlihatkan hasil kerja

Kementerian PUPR yang peduli dan memegang nilai utama pada hal detail.

Gambar. Contoh hasil foto yang memperhatikan desain arsitektural

dan kedetailan infrastruktur Kementerian PUPR







No Dokumen

SOP-PKP-06

No. Revisi

00

Hal

17

Tgl Terbit

Juni 2020




2) Kemegahan

Foto yang diambil harus mencerminkan sisi profesional Kementerian PUPR.

Kemegahan arsitektural dapat mencerminkan betapa luas dan indahnya infrastruktur

yang dibangun oleh Kementerian PUPR. Kemegahan ini juga dapat

menggambarkan Indonesia sebagai negara yang maju, kuat dan modern.

Gambar. Contoh hasil foto yang memperlihatkan kemegahan

hasil pekerjaan infrastruktur







No Dokumen

SOP-PKP-06

No. Revisi

00

Hal

18

Tgl Terbit

Juni 2020




3) Human Interest

Potret dari kehidupan seseorang yang menggambarkan suasana dan menimbulkan

simpati dari orang yang melihatnya. Hal ini dapat memperlihatkan secara tidak

langsung bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Kementerian PUPR berdampak

kepada kehidupan masyarakat disekitarnya.

Gambar. Contoh hasil foto yang memperlihatkan human interest







No Dokumen

SOP-PKP-06

No. Revisi

00

Hal

19

Tgl Terbit

Juni 2020




b. Ketentuan Dokumentasi Video

Pengambilan video meliputi kondisi bangunan, kegiatan proyek dan lingkungan

sekitar, aktivitas pekerja di lapangan secara audio dan visual sebagai dokumentasi

progres pelaksanaan proyek. Selain itu pembuatan dokumentasi dalam bentuk video

dapat digunakan sebagai media publikasi yang lebih menarik. Sebagai referensi

dokumentasi video dapat dilihat pada video yang telah dipublikasikan di youtube

channel Kementerian PUPR (https://www.youtube.com/channel/UCsu09VO9BJl-

nW2-2W4Xvaw).

Selain menggunakan kamera dan drone, dokumentasi video juga dapat dilakukan

menggunakan CCTV, yang berfungsi sebagai alat dokumentasi eskalasi kegiatan

dan dapat menjadi media real-time monitoring untuk kepentingan pimpinan. CCTV

dipasang pada lokasi kegiatan dengan posisi pada sudut yang dapat merekam

seluruh sisi pelaksanaan kegiatan.

Berikut adalah tips dokumentasi menggunakan kamera untuk menghasilkan video

yang bagus:

No. Tips Contoh

1)

Mengarahkan ke atap

Pengambilan video

dengan mengarahkan

kamera ke atap

bangunan yang

menggunakan lensa

Wide sehingga dapat

memberi kesan luas

pada bangunan

https://www.youtube.com/channel/UCsu09VO9BJl-nW2-2W4Xvawhttps://www.youtube.com/channel/UCsu09VO9BJl-nW2-2W4Xvaw







No Dokumen

SOP-PKP-06

No. Revisi

00

Hal

20

Tgl Terbit

Juni 2020




No. Tips Contoh

2)

Material Khusus

Selalu menonjolkan

material-material

khusus yang dipakai

pada fasilitas yang

dibangun

3)

Kerja Sama

Merekam aktivitas

pekerja yang sedang

bekerja sama dalam

tim akan memberi

kesan kompak pada

proyek tersebut

4)

Garis

Pengambilan video

yang terdapat banyak

garis akan terlihat

menarik sehingga

menunjukkan

kompleksitas

pekerjaan di lapangan








No Dokumen

SOP-PKP-06

No. Revisi

00

Hal

21

Tgl Terbit

Juni 2020




Berikut adalah tips dokumentasi menggunakan kamera drone untuk menghasilkan

video yang bagus:

No. Tips Contoh

1)

Arah pengambilan

video

Pengambilan video

bangunan sebaiknya

disesuaikan dari

sudut-sudut yang

dapat memperlihatkan

kemegahan bangunan

2)

Sky View

Pengambilan video

dengan kamera tegak

lurus 90 derajat

menghadap kebawah







No Dokumen

SOP-PKP-06

No. Revisi

00

Hal

22

Tgl Terbit

Juni 2020




No. Tips Contoh

3)

Pekerjaan Ketinggian

Pengambilan video

untuk

menggambarkan

pekerjaan di ketinggian

tetap mematuhi

prosedur keselamatan

konstruksi (KK)

4)

Malam Hari

Pengambilan video

pada malam hari

dilakukan dengan

pencahayaan yang

cukup


4.2. Ketentuan Penyimpanan dan Pengolahan Selain penggunaan teknik dokumentasi foto dan video secara optimal untuk

mendapatkan hasil sesuai dengan tujuan dokumentasi, teknik penyimpanan dan

pengolahan juga merupakan bagian yang penting untuk menjaga keutuhan dokumen

foto dan video tersebut. Ketentuan dalam penyimpanan dan pengolahan dokumen foto

dan video adalah sebagai berikut:







No Dokumen

SOP-PKP-06

No. Revisi

00

Hal

23

Tgl Terbit

Juni 2020




a. Metadata Foto dan Video

Metadata foto dan video merupakan data yang merekam informasi penting

mengenai sebuah file. Kamera akan secara otomatis menyimpan data dari setiap

foto apabila pemotretan atau perekaman dilakukan menggunakan kamera digital

dan data ini akan menempel pada setiap foto dan video.

Data tersebut menyimpan informasi tentang exposure setting, shutter speed, ISO,

aperture, white balance, metering, tanggal dan jam, lensa yang digunakan serta

jumlah shutter count yang kita gunakan saat melakukan pemotretan atau

perekaman.

Gambar. Contoh metadata foto dan video







No Dokumen

SOP-PKP-06

No. Revisi

00

Hal

24

Tgl Terbit

Juni 2020




Cara melihat metadata foto dan video adalah sebagai berikut:

1) Jika menggunakan kamera, dengan menekan menu info maka akan keluar

informasi tentang shutter speed, aperture, tanggal dan waktu pemotretan dan

lain-lain;

2) Jika menggunakan OS Windows, klik kanan file foto lalu klik properties lalu klik

summary;

3) Jika menggunakan OS-X Mac, klik kanan foto lalu klik get info;

4) Melihat metadata menggunakan software photoshop, atau software editing foto

lainnya seperti view dan capture NX2, lightroom, dll

b. Pengolahan Foto dan Video

Pengolahan foto dan video dengan piranti lunak pengolahan tidak boleh melakukan

perubahan atau efek yang terlalu berlebihan terutama untuk objek infrastruktur yang

harus terlihat sealami mungkin baik warna ataupun komposisi.

Foto dan video juga tidak boleh menampilkan informasi yang bersifat pribadi yang

tidak boleh dipublikasikan seperti plat nomor kendaraan, nomor telepon selular dan

lain-lain yang tidak sengaja terdokumentasi.

Perubahan atau efek dapat dilakukan pada lingkungan atau alam sekitar infrastruktur

untuk menambah efek keindahan foto atau video asalkan objek infrastruktur masih

terlihat menyatu dan alami.







No Dokumen

SOP-PKP-06

No. Revisi

00

Hal

25

Tgl Terbit

Juni 2020




4.3. Ketentuan Publikasi Informasi mengenai kegiatan proyek serta progres pelaksanaan pembangunan

dituliskan dalam sebuah artikel yang dilengkapi foto dan video yang kemudian

diterbitkan atau dipublikasikan melalui pers release dalam situs web, buletin dan media

sosial. Setiap foto dan video yang akan dipublikasikan harus mencantumkan logo

Kementerian PUPR.

Ketentuan umum publikasi di Direktorat PKP sesuai dengan Pedoman Aplikasi Identitas

Visual Kementerian PUPR antara lain: 1) Faktual yaitu informasi yang disampaikan

melalui media sosial berlandaskan pada data dan fakta yang jelas; 2) Interaktif yaitu

komunikasi instansi pemerintah yang dilakukan melalui media sosial bersifat dua arah

dan dengan bahasa yang mudah dipahami; 3) Etis yaitu dengan menerapkan perilaku

sopan, sesuai dengan etika dan kode etik yang ditetapkan, serta tidak merugikan orang

lain dan menimbulkan konflik; dan 4) Akuntabel yaitu pemanfaatan media sosial yang

dapat dipertanggungjawabkan.

Ketentuan penulisan artikel dalam situs web dan media sosial Direktorat PKP adalah

sebagai berikut:

a. Lugas: Bahasa penyampaian yang sederhana dan mudah dipahami untuk

membangkitkan kepercayaan.

b. Tegas: Ketegasan dengan gaya berbicara yang tetap sopan, tidak ragu-ragu dan

tidak berubah. Tegas mencerminkan Kementerian PUPR sebagai lembaga yang

dapat diandalkan.

c. Informatif: Bahasa yang terang dan tidak disembunyikan, sehingga Kementerian

PUPR menjadi lembaga yang dapat dipercaya dan memiliki kredibiltas yang baik.







No Dokumen

SOP-PKP-06

No. Revisi

00

Hal

26

Tgl Terbit

Juni 2020




Publikasi Direktorat PKP dilakukan melalui media internal yang meliputi situs web

Direktorat PKP, situs web Ditjen Cipta Karya, Buletin Cipta Karya dan situs web

Kementerian PUPR serta media sosial yang meliputi Instagram, Twitter dan Facebook,

dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Situs web Direktorat PKP, Situs web Cipta Karya dan Situs web Kementerian PUPR

Penulisan artikel terkait kegiatan pembinaan, hasil monitoring dan evaluasi

pembangunan infrastruktur bidang Pengembangan Kawasan Permukiman, maupun

cerita tentang pengembangan permukiman yang inspiratif. Menggunakan kaidah

5W+1H yang dirangkum dalam 3-5 alenia, penggunaan kalimat yang baku, jelas

dan tepat sasaran sesuai dengan ketentuan penulisan artikel diatas.

• Untuk berita yang dimuat di situs web Kementerian PUPR (https://www.pu.go.id/)

adalah berita yang dihadiri oleh Eselon I dan atau Eselon II yang harus disampaikan

ke Bagian Hukum dan Komunikasi Publik melalui Subdit Perencanaan Teknis

Pengembangan Kawasan Permukiman paling lama 2 hari setelah pelaksanaan.

• Untuk berita yang dimuat di situs web Cipta Karya (http://ciptakarya.pu.go.id/v5/)

adalah berita yang dihadiri oleh Eselon I, Eselon II dan Eselon III yang harus

disampaikan ke Bagian Hukum dan Komunikasi Publik melalui Subdit

Perencanaan Teknis Pengembangan Kawasan Permukiman paling lama 2 hari

setelah pelaksanaan.

• Untuk berita yang dimuat di situs web Direktorat PKP

(http://sim.ciptakarya.pu.go.id/sipkp/) adalah berita yang dihadiri oleh Eselon II

atau Eselon III yang harus disampaikan ke Subdit Perencanaan Teknis

Pengembangan Kawasan Permukiman paling lambat 2 hari setelah pelaksanaan.

https://www.pu.go.id/http://ciptakarya.pu.go.id/v5/http://sim.ciptakarya.pu.go.id/sipkp/







No Dokumen

SOP-PKP-06

No. Revisi

00

Hal

27

Tgl Terbit

Juni 2020




Gambar. Contoh berita dalam situs web Kementerian PUPR

(https://www.pu.go.id/)

b. Buletin Cipta Karya

Penulisan artikel terkait kegiatan hasil pembangunan infrastruktur bidang

Pengembangan Kawasan Permukiman yang inspiratif dan/atau memberikan

manfaat yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat. Menggunakan kaidah

5W+1H (Why, What, When, Where, Who dan How) yang dijabarkan sesuai kebutuhan

kolom yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan penulisan artikel diatas. Penulisan

artikel ini disepakati dengan kuota setiap direktorat yaitu 1-2 artikel Pengembangan

Kawasan Permukiman untuk jangka waktu dua bulan sekali.

https://www.pu.go.id/







No Dokumen

SOP-PKP-06

No. Revisi

00

Hal

28

Tgl Terbit

Juni 2020




Untuk penyusunan artikel di Direktorat PKP dibagi menjadi 1 artikel dari setiap

subdit/subbag di lingkungan Direktorat dan 1 artikel dari setiap BPPW. Artikel

tersebut yang harus dikumpulkan ke Subdit Perencanaan Teknis Pengembangan

Kawasan Permukiman maksimal hari Jumat minggu ketiga setiap bulannya. Subdit

Perencanaan Teknis Pengembangan Kawasan Permukiman akan melakukan seleksi

terhadap artikel yang terkumpul untuk kemudian diserahkan kepada Bagian Hukum

dan Komunikasi Publik, Ditjen Cipta Karya.

Gambar. Contoh berita dalam Buletin Cipta Karya

(http://ciptakarya.pu.go.id/v5/buletin)

http://ciptakarya.pu.go.id/v5/buletin







No Dokumen

SOP-PKP-06

No. Revisi

00

Hal

29

Tgl Terbit

Juni 2020




c. Instagram, Twitter dan Facebook

Penulisan penjelasan foto dan video pada Instagram, Twitter dan Facebook terkait

kegiatan pembinaan, hasil monitoring dan evaluasi pembangunan infrastruktur bidang

Pengembangan Kawasan Permukiman, maupun cerita tentang pengembangan

permukiman yang inspiratif. Dilengkapi dengan 1-5 foto yang memenuhi ketentuan,

dengan keterangan foto berupa 1-5 kalimat dapat berupa bagian dari kaidah 5W+1H,

ringkasan cerita yang menarik minat pembaca, manfaat pembangunan infrastruktur/foto

tersebut, dan lainnya (dapat ditambahkan link ke situs web Cipta Karya jika ada

penjelasan lebih detail terkait foto pada situs web tersebut).

Penggunaan kalimat baku, ringkas namun luwes dan kekinian untuk menyasar target

sasaran media sosial sesuai dengan ketentuan penulisan penjelasan foto dan video

diatas. Tiap subdit diharapkan dapat mengirimkan minimal 1 materi per minggu ke

Subdit Perencanaan Teknis Pengembangan Kawasan Permukiman.

Media sosial Direktorat PKP beserta ketentuan resolusi foto dan video berdasarkan

Pedoman Aplikasi Identitas Visual Kementerian PUPR, 2018 adalah sebagai berikut:







No Dokumen

SOP-PKP-06

No. Revisi

00

Hal

30

Tgl Terbit

Juni 2020




1) Instagram: ditpkp (https://www.instagram.com/ditpkp/?hl=en)

Ketentuan resolusi: Square image: 1080px x 1080px; Vertical image (portrait): 1080px

x 1350px; Horizontal image (landscape): 1080px x 566px; Video: 2560px x 1440px;

Instagram Stories: 1080px x 1920px dengan aspect ratio 9:16 dan maximum file

upload 4GB; Instagram Profile Picture: 100px x 100px dengan aspect ratio 1:1.

Gambar. Contoh publikasi kegiatan dalam Instagram

https://www.instagram.com/ditpkp/?hl=en







No Dokumen

SOP-PKP-06

No. Revisi

00

Hal

31

Tgl Terbit

Juni 2020




2) Twitter: @ditbangkim (https://twitter.com/ditbangkim)

Ketentuan resolusi: Image: Minimum: 440px x 220px; Maximum: 1024px x

512px; Maximum file size: 5MB; Video: 2560px x 1440px; Twitter Link Preview

800px x 418px Apect ratio: 1.91:1.

Gambar. Contoh publikasi kegiatan dalam Twitter

https://twitter.com/ditbangkim







No Dokumen

SOP-PKP-06

No. Revisi

00

Hal

32

Tgl Terbit

Juni 2020




3) Facebook: Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman

(https://web.facebook.com/ditbangkim)

Ketentuan resolusi: Facebook Image Shares: 1200px x 900px dengan Aspect

Ratio: 40:21; Video: 2560px x 1440px; Facebook Link Previews 1200px x 630px

Aspect ratio: 16:9; Facebook Stories 1080px x 1920px Aspect ratio: 9:16

Gambar. Contoh publikasi kegiatan dalam Facebook

https://web.facebook.com/ditbangkim







No Dokumen

SOP-PKP-06

No. Revisi

00

Hal

33

Tgl Terbit

Juni 2020




4.4. Ketentuan Pelaporan

Pelaporan dilakukan oleh pelaksana kegiatan yaitu Kepala Balai Prasarana Permukiman

Wilayah kepada Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman dengan tujuan untuk

menjaga akuntabilitas pekerjaan. Jenis pelaporan:

a. Laporan mingguan berisi progres pekerjaan fisik mingguan;

b. Laporan bulanan berisi progres pekerjaan fisik dalam sebulan terakhir;

c. Laporan executive summary kegiatan berisi ringkasan seluruh kegiatan dari awal

hingga akhir.

5. TANGGUNG JAWAB

a. Seluruh pelaksana bertanggung jawab atas pengolahan data dan penyebarluasan

informasi penyelenggaraan kawasan permukiman, dan memastikan agar semua proses

berjalan sesuai fakta dan dapat dipertangungjawabkan kebenarannya.

b. Kepala Subdirektorat Perencanaan Teknis Pengembangan Kawasan Permukiman

bertanggung jawab memberikan instruksi kepada seluruh pegawai untuk melakukan

pengolahan data dan penyiapan informasi penyelenggaraan kawasan permukiman

sesuai peran dan tanggung jawab masing-masing.

c. Kepala Subdirektorat Wilayah bertanggung jawab memberikan instruksi kepada seluruh

pegawai untuk mendukung pengolahan data dan penyiapan informasi penyelenggaraan

kawasan permukiman sesuai peran dan tanggung jawab masing-masing.

d. Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah bertanggung jawab untuk memberikan

instruksi kepada seluruh pegawai untuk mendukung pengolahan data dan penyiapan

informasi penyelenggaraan kawasan permukiman sesuai peran dan tanggung jawab

masing-masing.







No Dokumen

SOP-PKP-06

No. Revisi

00

Hal

34

Tgl Terbit

Juni 2020




e. Kepala Subbag Tata Usaha Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman

bertanggung jawab untuk :

1) Melaksanakan koordinasi kepada seluruh pegawai, khususnya pada lingkup

Subbag Tata Usaha.

2) Menerapkan dan memantau jalannya pengolahan data dan penyiapan informasi

penyelenggaran kawasan permukiman di Subbag Tata Usaha.

f. Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan bertanggung jawab untuk:

1) Melaksanakan koordinasi kepada seluruh pegawai, khususnya pada lingkup Satuan

Kerja.

2) Menerapkan dan memantau jalannya pengolahan data dan penyiapan informasi

penyelenggaran kawasan permukiman di Satuan Kerja.

6. DEFINISI

No Istilah/Singkatan Keterangan

1 Artikel

Karya tulis lengkap, misalnya laporan berita atau esai dalam

majalah, surat kabar dan sebagainya

2. Berita

Cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa

yang hangat

3. Situs web

Program komputer yang menjalankan peladen yang

menyediakan akses kepada beberapa laman

4. Media Sosial

Laman atau aplikasi yang memungkinkan pengguna dapat

membuat dan berbagi isi atau terlibat dalam jaringan sosial

5. Video Bagian yang memancarkan gambar pada pesawat televisi

6. Pelaporan Proses, cara, perbuatan melaporkan







No Dokumen

SOP-PKP-06

No. Revisi

00

Hal

35

Tgl Terbit

Juni 2020




No Istilah/Singkatan Keterangan

7. Buletin

Media cetak berupa selebaran atau majalah, berisi warta

singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara

Lembaga oleh suatu organisasi atau lembaga untuk

kelompok profesi tertentu

8. CCTV

Closed Circuit Television

Televisi yang menggunakan sinyal bersifat tertutup, yang

dilengkapi dengan kamera, perekam dan monitor

9. DSLR

Digital Single Lens Reflex - Camera

Kamera digital yang menggunakan sistem cermin otomatis

dan pentaprisma atau pentamirror untuk meneruskan cahaya

dari lensa menuju viewfinder

Sumber: Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2020

Notasi yang digunakan dalam SOP Direktorat PKP berdasarkan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 35 Tahun 2012 adalah

sebagai berikut:

Notasi Keterangan

Terminator (mulai/selesai)

Proses atau kegiatan







No Dokumen

SOP-PKP-06

No. Revisi

00

Hal

36

Tgl Terbit

Juni 2020




Notasi Keterangan

Pengambilan keputusan

Arah proses kegiatan

Hubungan antar simbol yang berbeda halaman




DAFTAR PERIKSA PENGOLAHAN DATA DAN PENYIAPAN INFORMASI PENYELENGGARAAN KAWASAN

PERMUKIMAN

No Dokumen

SOP-PKP-06

No. Revisi

00

Hal

37

Tgl Terbit

Juni 2020

Dokumen ini milik Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, isi dari dokumen ini tidak

diperkenankan untuk digandakan atau disalin seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis dari Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

7. URAIAN PROSEDUR

NO KEGIATAN

PELAKSANA BAKU MUTU

KET DIREKTUR

PKP

KASUBDIT

RENTEK

SUB KOOR-

DINATOR

JABATAN

FUNGSIONAL

KASUBDIT

WILAYAH

SUB KOOR-

DINATOR

JABATAN

FUNGSIONAL

KASUBBAG

TATA USAHA

JABATAN

FUNGSIONAL

KABALAI

PPW

KASATKER

PELAKSANAAN

STAF

PELAKSANAAN KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT

7.1 Persiapan Dokumentasi

1

Menetapkan Surat

Keputusan Tim Publikasi

1 hari Arahan

2

Menugaskan pelaksanaan

pengolahan data dan

penyiapan informasi

3

Mempersiapkan

pengumpulan data dan

informasi kegiatan

Arahan 1 hari

Dokumen

Kontrak, CCTV

Merekrut tenaga ahli khusus

dokumentasi yang

menguasai fotografi dan

videografi

Dokumen

Kontrak

14 hari

Tenaga Ahli

Fotografi

Menyiapkan peralatan yang

digunakan sebagai alat

dokumentasi

Kamera, drone,

CCTV

3 hari

Kamera,

drone, CCTV

4

Menentukan tema

dokumentasi

Profil kegiatan 1 hari

Tema

Dokumentasi

7.2 Pelaksanaan Dokumentasi

1

Melakukan dokumentasi foto

dan video kegiatan

(rutin/monitoring dan

evaluasi)

Kamera, Drone

Selama kegiatan

berjalan

Foto dan Video

Kegiatan

Mengirim foto

kepada PPK

dan Kasatker

setiap hari

melalui email

Melakukan peliputan acara

(insidental)

Laptop, Alat

Tulis, kamera

Selama acara

berlangsung

Notulensi, Foto,

Video

2

Melakukan sortir/pemilihan

hasil dokumentasi

Hasil

dokumentasi

berupa foto

dan video

1 hari

Foto dan Video

terpilih





PERMUKIMAN

No Dokumen

SOP-PKP-06

No. Revisi

00

Hal

38

Tgl Terbit

Juni 2020




NO KEGIATAN

PELAKSANA BAKU MUTU

KET DIREKTUR

PKP

KASUBDIT

RENTEK

SUB KOOR-

DINATOR

JABATAN

FUNGSIONAL

KASUBDIT

WILAYAH

SUB KOOR-

DINATOR

JABATAN

FUNGSIONAL

KASUBBAG

TATA USAHA

JABATAN

FUNGSIONAL

KABALAI

PPW

KASATKER

PELAKSANAAN

STAF


3

Penyusunan materi publikasi

berupa artikel atau berita

atau laporan

mingguan/bulanan yang

dilengkapi dengan foto atau

video

Foto, video

terpilih dan

notulensi

1 hari

Artikel/berita/

laporan bulanan/

mingguan

Format

terlampir

4

Pemeriksaan artikel/

berita/laporan

(Jika setuju melaporkan

kepada Kasubdit, jika tidak

mengembalikan kepada staf)

Artikel/berita/

laporan

bulanan/

mingguan

1 hari

Artikel/berita/

laporan bulanan/

mingguan dengan

paraf Koordinator/

Kasi

5

Pemeriksaan artikel/

berita/laporan

(Jika setuju, menentukan

tindakan yang harus

dilakukan dengan

mengarahkan Koordinator

Pelaksana, jika tidak

mengembalikan kepada staf)

Artikel/berita/

laporan

bulanan/

mingguan

dengan paraf

Koordinator/

Kasi

1 hari

Artikel/berita/

laporan

mingguan/

bulanan

6 Penyampaian artikel/berita/

laporan melalui Nota Dinas

ND dan Artikel/

berita/laporan

mingguan/

bulanan/

excecutive

summary

- Situs web : Jumat tiap

minggu/ untuk berita 2

hari setelah acara

- Buletin : Jumat minggu

ketiga

- Medsos : Kapan saja

- Pelaporan mingguan :

Jumat

- Pelaporan bulanan :

Jumat minggu ketiga

- Executive summary :

akhir kegiatan

ND dan

Artikel/berita

/laporan

mingguan/

bulanan/

executive

summary

7.3 Pelaksanaan Publikasi dan Pelaporan kepada Pimpinan

1

Penyampaian pelaporan

mingguan/bulanan

ND dan

laporan

mingguan/

bulanan

1 hari

Penyampaian laporan

executive summary pada

akhir kegiatan kegiatan

ND dan

laporan

excecutive

summary

kegiatan

1 hari

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Tidak Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Ya

Ya

laporan

mingguan/bulanan

artikel/

berita

Ya Ya

Ya Ya





PERMUKIMAN

No Dokumen

SOP-PKP-06

No. Revisi

00

Hal

39

Tgl Terbit

Juni 2020




NO KEGIATAN

PELAKSANA BAKU MUTU

KET DIREKTUR

PKP

KASUBDIT

RENTEK

SUB KOOR-

DINATOR

JABATAN

FUNGSIONAL

KASUBDIT

WILAYAH

SUB KOOR-

DINATOR

JABATAN

FUNGSIONAL

KASUBBAG

TATA USAHA

JABATAN

FUNGSIONAL

KABALAI

PPW

KASATKER

PELAKSANAAN

STAF


2

Pemeriksaan artikel/berita

sesuai dengan format

periksa

(Jika sesuai ketentuan,

menerbitkan materi dengan

menugaskan staf, jika tidak

mengembalikan kepada

pembuat materi publikasi)

ND dan

Artikel/berita/

laporan

mingguan/

bulanan 1 hari

Artikel/berita yang

sesuai dengan

ketentuan

3

Penerbitan artikel/berita yang

telah disetujui

Artikel/berita

yang sesuai

dengan

ketentuan

Artikel/berita pada

Situs web/Buletin/

Medsos PKP

7.4 Pelaporan Hasil Publikasi

1

Penyampaian laporan hasil

penerbitan artikel/berita

berupa nota dinas

Artikel/berita

pada Situs

web/Buletin/Me

dsos PKP

1 hari Draft ND

2

Pemeriksaan nota dinas

(Jika setuju melaporkan

kepada Kasubdit, jika tidak

mengembalikan kepada staf

untuk diperbaiki)

Draft ND 1 hari Draft ND dengan

paraf Koordinator

3

Pemeriksaan nota dinas

(Jika setuju menandatangani

dan melaporkan kepada

Direktur dan menyampaikan

kepada Kasubdit pengirim

artikel/berita, jika tidak

mengembalikan kepada

Koordinator untuk diperbaiki)

Draft ND

dengan paraf

Koordinator

1 hari Nota Dinas

4 Penyampaian nota dinas Nota Dinas 1 hari Tanda Terima ND

7.5 Tindak Lanjut

1 Pengelolaan situs web dan

media sosial Direktorat PKP

Situs web dan

Medsos PKP 1 hari

Situs web dan

Medsos PKP

Ya

sebagai

tembusan

sebagai

tembusan

sebagai

tembusan

Ya

Tidak





PERMUKIMAN

No Dokumen

SOP-PKP-06

No. Revisi

00

Hal

40

Tgl Terbit

Juni 2020




8. DAFTAR PERIKSA

A. DATA UMUM

NO INFORMASI ISIAN SUMBER

1 Nama Kegiatan

E-monitoring

2 Tahun kegiatan

3 Provinsi

4 Kabupaten/Kota

5 Lokasi

(Kelurahan/Desa/Kecamatan/Kawasan)

6 Koordinat

7 Jenis Kontrak

8 Tanggal Kontrak

9 Pagu

10 Nilai kontrak

11 Sasaran Pembangunan Infrastruktur (tujuan pembangunan/target pemanfaatan

infrastruktur)





PERMUKIMAN

No Dokumen

SOP-PKP-06

No. Revisi

00

Hal

41

Tgl Terbit

Juni 2020




B. DATA KEGIATAN

NO INDIKATOR SUBSTANSI PEMANTAUAN BUKTI

DOKUMEN KET

HASIL

PEMANTAUAN

A. PUBLIKASI FOTO

A.1 Watermark Memiliki watermark berupa logo Kementerian PUPR

dan tagline PUPR Sigap Membangun Negeri Softfile Foto

(MEMENUHI/TIDAK

MEMENUHI)

A.2 Resolusi Foto Memiliki resolusi yang mencukupi menyesuaikan

tampilan media yang digunakan

(MEMENUHI/TIDAK

MEMENUHI)

A.2.1 Situs web

Vertical: 300px x 600px

Horizontal: 970px x 250px

Square: 250px x 250px

Softfile Foto (MEMENUHI/TIDAK

MEMENUHI)

A.2.2 Instagram

Square image: 1080px x 1080p

Vertical image (portrait): 1080px x 1350px

Horizontal image (landscape): 1080px x 566px

Instagram Stories: 1080px x 1920px dengan aspect

ratio 9:16 dan maximum file upload 4GB


MEMENUHI)

A.2.3 Twitter

Image:

Minimum: 440px x 220px

Maximum: 1024px x 512px

Maximum file size: 5MB

Twitter Link Preview: 800px x 418px dengan Apect

ratio: 1.91:1


MEMENUHI)





PERMUKIMAN

No Dokumen

SOP-PKP-06

No. Revisi

00

Hal

42

Tgl Terbit

Juni 2020





DOKUMEN KET

HASIL

PEMANTAUAN

A.2.4 Facebook

Facebook Image Shares: 1200px x 900px dengan

Aspect Ratio: 40:21

Facebook Link Preview: 1200px x 630px dengan

Aspect ratio: 16:9

Facebook Stories: 1080px x 1920px


MEMENUHI)

A.3 Konten Foto

Tidak melanggar UU ITE Softfile Foto (MEMENUHI/TIDAK

MEMENUHI)

Menjaga dan meningkatkan reputasi Lembaga,

muatan konten dipastikan sesuatu yang berkualitas

dan layak publish dari segi estetika ataupun materi


MEMENUHI)

Berhubungan dengan Cipta Karya dan PKP Softfile Foto (MEMENUHI/TIDAK

MEMENUHI)

Dapat menggali aspirasi publik dan interaktif Softfile Foto (MEMENUHI/TIDAK

MEMENUHI)

A.4

Sudut

Pengambilan

Foto

Memuat makna yang dapat mendeskripsikan kegiatan

dengan baik. Softfile Foto

(MEMENUHI/TIDAK

MEMENUHI)

Infrastruktur harus dipastikan dibangun dengan

kualitas yang baik. Softfile Foto

(MEMENUHI/TIDAK

MEMENUHI)

Infrastruktur sedang dimanfaatkan oleh masyarakat

atau terlihat wajah permukiman yang bersih, sehat dan

nyaman.


MEMENUHI)

Lingkungan sekitar infrastruktur yang dibangun (dalam

objek foto) harus tertata rapi dan mencerminkan

lingkungan permukiman yang layak huni


MEMENUHI)





PERMUKIMAN

No Dokumen

SOP-PKP-06

No. Revisi

00

Hal

43

Tgl Terbit

Juni 2020





DOKUMEN KET

HASIL

PEMANTAUAN

B. PUBLIKASI VIDEO

B.1 Watermark Memiliki watermark berupa logo Kementerian PUPR

dan tagline PUPR Sigap Membangun Negeri Softfile Foto

(MEMENUHI/TIDAK

MEMENUHI)

B.2 Resolusi

Video

Memiliki resolusi 2560px x 1440px (minimum 1920px x

1080px) Softfile Video

(MEMENUHI/TIDAK

MEMENUHI)

B.3 Konten Video

Tidak melanggar UU ITE Softfile Video (MEMENUHI/TIDAK

MEMENUHI)

Menjaga dan meningkatkan reputasi Lembaga maka

muatan konten dipastikan sesuatu yang berkualitas

dan layak dipublikasikan dari segi estetika ataupun

materi

Softfile Video (MEMENUHI/TIDAK

MEMENUHI)

Profil lembaga Cipta Karya dan PKP dapat tercermin

dalam media sosial. Softfile Video

(MEMENUHI/TIDAK

MEMENUHI)

Dapat menggali aspirasi publik dan interaktif Softfile Video (MEMENUHI/TIDAK

MEMENUHI)

B.4

Sudut

Pengambilan

Video

Memuat makna yang dapat mendeskripsikan kegiatan

dengan baik. Softfile Video

(MEMENUHI/TIDAK

MEMENUHI)





PERMUKIMAN

No Dokumen

SOP-PKP-06

No. Revisi

00

Hal

44

Tgl Terbit

Juni 2020





DOKUMEN KET

HASIL

PEMANTAUAN

C. PUBLIKASI ARTIKEL

C.1 What

Memuat apa yang terjadi, apa yang menjadi fokus dan

apa yang menjadi manfaat acara atau kegiatan yang

diliput.

Artikel/Berita Format

Terlampir

(MEMENUHI/TIDAK

MEMENUHI)

C.2 Who

Memuat siapa yang terkait dengan acara atau

kegiatan konstruksi (survei, pembangunan, dll) yang

bersangkutan.


Terlampir

(MEMENUHI/TIDAK

MEMENUHI)

C.3 Where Memuat lokasi acara atau kegiatan tersebut terjadi. Artikel/Berita Format

Terlampir

(MEMENUHI/TIDAK

MEMENUHI)

C.4 When

Memuat waktu pelaksanaan acara atau kegiatan, jika

meliput kegiatan atau survei pembangunan sertakan

waktu kapan pembangunan tersebut dilakukan.


Terlampir

(MEMENUHI/TIDAK

MEMENUHI)

C.5 Why

Memuat mengapa hal tersebut terjadi atau mengapa

hal tersebut harus dilaksanakan, untuk menangani

atau untuk apa hal tersebut perlu dilakukan.


Terlampir

(MEMENUHI/TIDAK

MEMENUHI)

C.6 How Memuat bagaimana acara dan kegiatan itu

berlangsung. Artikel/Berita

Format

Terlampir

(MEMENUHI/TIDAK

MEMENUHI)





PERMUKIMAN

No Dokumen

SOP-PKP-06

No. Revisi

00

Hal

45

Tgl Terbit

Juni 2020




LEMBAR PENGESAHAN

TANGGAL:________________

Diajukan oleh:

Tim Publikasi Subdirektorat ……. /BPPW Provinsi ………….

Disetujui oleh:

1. Sub Koordinator Subdirektorat/BPPW yang mengajukan

2. Sub Koordinator Subdit Perencanaan Teknis

Pengembangan Kawasan Permukiman

NAMA TANDA TANGAN NAMA TANDA TANGAN

1. ..........................................

…………………………………

1. .............................................

…………………………………...

2. ..........................................

…………………………………

2. .............................................

…………………………………

Keterangan:

• Pihak yang menandatangani dari Tim Publikasi Subdirektorat/Subbag Tata Usaha Direktorat/BPPW

• Pihak yang menandatangani dari Sub Koordinator yang bertanggung jawab terhadap muatan publikasi





PENGOLAHAN DATA DAN PENYIAPAN INFORMASI PENYELENGGARAAN

KAWASAN PERMUKIMAN

No Dokumen

SOP-PKP-06

No. Revisi

00

Hal

46

Tgl Terbit

Juni 2020




9. LAMPIRAN

I. FORMAT PUBLIKASI ARTIKEL

DIREKTORAT PENGEMBANGAN

KAWASAN PERMUKIMAN

ditpkp ditbangkim ditbangkim

Kawasan Puncak Waringin

Kementerian PUPR Lanjutkan Pembangunan Puncak Waringin sebagai Creative Hub KSPN

Labuan Bajo

Jakarta - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menekankan pentingnya pembangunan infrastukrur untuk penataan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Kawasan wisata yang semakin tertata dengan baik diharapkan dapat menjadikan Labuan Bajo sebagai destinasi wisata super premium yang menarik minat turis mancanegara.

Salah satu destinasi pariwisata yang tengah disiapkan Kementerian PUPR adalah Puncak Waringin yang terletak sekitar 2-3 kilometer dari Bandara Komodo. "Nanti Puncak Waringin akan menjadi Creative Hub, dimana UKM akan disajikan di sini," kata Presiden Jokowi saat meninjau pembangunan kawasan wisata Puncak Waringin Labuan Bajo, Senin (20/1/2020).

Turut mendampingi Presiden, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio, Kepala BNPB Doni Monardo, dan Gubernur NTT Victor B. Laiskodat.

Presiden Jokowi menyampaikan apresiasi atas penataan kawasan Puncak Waringin yang akan menjadi salah satu pilihan lokasi wisata baru di Labuan Bajo. Menurutnya penataan kawasan tersebut juga harus diikuti dengan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya di bidang pariwisata.

"Nanti akan ada training-training yang berkaitan dengan pariwisata, dengan usaha kecil, usaha mikro. Semua memang harus kita injeksi, kita berikan training agar packaging, kemasan brand setiap produk itu naik," tutur Presiden.

Penataan Puncak Waringin tahap I dilaksanakan pada Juli-Desember 2019 dengan komponen kegiatan terdiri dari Gedung Utama seluas 350 m2 berfungsi sebagai lounge dan pusat cinderamata serta viewing deck dengan biaya sebesar Rp 9,3 miliar. Selanjutnya pada tahun 2020 dilanjutkan pembangunan tahan II dengan komponen kegiatan teridiri dari bangunan komersil seluas 525 m2 berfungsi sebagai kios lengkap dengan mushala serta toilet dan area tenun.

Kemudian juga akan dibangun Ruang Terbuka Publik yang dilengkapi dengan amphitheater seluas 267 m2 dan area parkir seluas 235 m2. Pembangunan tahap II saat ini sudah dalam proses lelang dengan estimasi biaya sebesar Rp

standar operasional prosedursim.ciptakarya.pu.go.id/sipkp/assets/admin/doc/6._sop...suatu sop untuk...

Documents