standar mutu103.247.15.106/upm3/file/aipt_2018/dokumen spmi/standar mutu aa... · pengembangan...

87

Upload: doliem

Post on 09-Mar-2019

224 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

STANDAR MUTU AA YKPN 2

Visi, Misi dan Tujuan

Perguruan Tinggi VISI:

“Menjadi perguruan tinggi vokasi unggulan dalam bidang akuntansi di

Indonesia pada tahun 2020”

MISI:

1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan tinggi vokasi di bidang

akuntansi yang unggul, serta relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan

masyarakat.

2. Menyelenggarakan penelitian terapan yang unggul dalam menunjang

pengembangan pendidikan vokasi dan praktik di bidang akuntansi.

3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang memberikan

kontribusi dalam pengembangan pendidikan vokasi dan pemberian

alternatif solusi permasalahan praktik di bidang akuntansi.

4. Mengembangkan jaringan kerjasama dalam dan luar negeri dengan para

pemangku kepentingan yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan

untuk mendukung keunggulan kualitas lulusan.

TUJUAN:

1. Menghasilkan proses pendidikan vokasi akuntansi yang unggul di bidang

akuntansi, berdaya saing tinggi serta relevan dengan kebutuhan dunia kerja

dan masyarakat.

2. Menghasilkan penelitian terapan yang unggul dan mampu menunjang

pengembangan pendidikan vokasi dan praktik di bidang akuntansi.

3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang memberikan kontribusi

dalam pengembangan pendidikan vokasi dan penyelesaian permasalahan

praktik di bidang akuntansi.

4. Menghasilkan jalinan kerjasama dalam dan luar negeri dengan para

pemangku kepentingan dalam pengembangan kelembagaan untuk

mendukung keunggulan lembaga dan kompetensi lulusan.

Latar Belakang Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib

dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan

Undang-undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan

Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 Tahun 2014 tentang Standar

Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.

50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi serta

Permenristekdikti No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi.

Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang

menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi.

Paradigma baru manajemen pendidikan tinggi menekankan pentingnya otonomi

institusi yang berlandaskan pada akuntabilitas, evaluasi, dan akreditasi dan

bermuara pada tujuan akhir peningkatan kualitas secara berkelanjutan. Di pihak lain,

kecenderungan globalisasi, kebutuhan masyarakat dan tuntutan persaingan yang

semakin ketat menuntut komitmen yang tinggi pada penyelenggaraan pendidikan

yang bermutu.

Penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu dapat dinilai dengan komptensi

lulusan yang dihasilkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan. Dengan alasan

tersebut AA YKPN membuat standar kompetensi lulusan agar lulusan yang

dihasilkan memiliki standar minimal untuk siap diterjunkan dalam dunia bisnis dan

STANDAR MUTU AA YKPN 3

pemerintahan..

Pihak-Pihak Yang

Terlibat

1. Direktur

2. Wakil Direktur 1 Bidang Akademik

3. Wakil Direktur 2 Bidang Keuangan dan Sumber Daya Manusia

4. Wakil Direktur 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni

5. Unit Penjaminan Mutu

6. Pusat Penembangan Kurikulum dan Sertifikasi Profesi

7. Bagian Administrasi Akademik dan Pelaporan

Definisi Istilah 1. Standar adalah minimal capaian yang harus diperoleh lulusan setelah mengikuti

proses pendidikan yang terencana di Akademi Akuntansi YKPN.

2. Lulusan adalah mahasiswa yang telah mengikuti proses pendidikan dan

dinyatakan lulus sesuai dengan aturan akademik yang berlaku di Akademi

Akuntansi YKPN.

3. Kompetensi adalah kemampuan yang dimiliki yang diperoleh sebagai akibat

dari proses pendidikan yang dijalani selama masa tertentu di Akademi

Akuntansi YKPN.

4. Kompetensi Lulusan adalah kemampuan yang dimiliki lulusan sesuai standar

yang telah ditetapkan melalui proses pendidikan yang dijalani selama masa

tertentu dan dinyatakan lulus oleh Akademi Akuntansi YKPN.

Pernyataan Isi Standar

Kompetensi Lulusan

1. Lulusan harus mengikuti proses pendidikan yang telah direncanakan sesuai

dengan kurikulum yang ditetapkan oleh Akademi Akuntansi YKPN.

2. Lulusan harus dinyatakan lulus untuk semua kelompok mata kuliah yang terdiri

dari:

a. Mata kuliah Pengembangan Kepribadian

b. Mata kuliah Keilmuan dan Keterampilan

c. Mata kuliah Keahlian Berkarya

d. Mata kuliah Perilaku Berkarya

e. Mata kuliah Kehidupan Bersama

3. Lulusan harus menyelesaikan 116 Sistem Kredit Semester (SKS) dan

dinyatakan lulus oleh Akademi Akuntansi YKPN.

4. Lulusan harus memiliki kemampuan dan keahlian dalam penyusunan laporan

keuangan dan laporan manajerial.

5. Lulusan harus memiliki kemampuan dan keahlian dalam pengelolaan

perpajakan.

6. Lulusan harus memiliki kemampuan dan keahlian dalam pelaksanaan audit dan

penyusunan kertas kerja audit.

7. Lulusan harus memiliki kemampuan dan keahlian dalam pengoperasian sistem

informasi akuntansi.

8. Lulusan harus memiliki kemampuan dan keahlian dalam penyusunan laporan

keuangan daerah.

Strategi Pelaksanaan

Standar Kompetensi

Lulusan

1. Mahasiswa harus memenuhi syarat administrasi dan keuangan yang ditetapkan

Akademi Akuntansi YKPN.

2. Mahasiswa harus mengikuti dan menyelesaikan semua mata kuliah yang

ditentukan dalam kurikulum.

3. Dosen pengampu harus menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang

didesiminasikan ke mahasiswa peserta mata kuliah.

4. Mahasiswa harus mengerjakan semua tugas baik terstruktur yang ada di RPS

ataupun tidak terstruktur yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah.

5. Mahasiswa harus berperan serta aktif dikelas dengan melakukan presentasi dan

diskusi sesuai RPS.

STANDAR MUTU AA YKPN 4

6. Mahasiswa harus mengerjakan tugas sesuai kasus di kelas praktikum dengan

sungguh-sungguh.

7. Mahasiswa harus mengikuti ujian tengah semester dan ujian akhir semester yang

diselenggarakan secara terstruktur oleh Akademi Akuntansi YKPN.

8. Mahasiswa harus melakukan proses pembimbingan dengan dosen pembimbing

selama mengikuti proses pendidikan di Akademi Akuntansi YKPN.

9. Mahasiswa harus mengikuti praktik kerja lapangan dan ditempatkan pada

pelaku-pelaku bisnis sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh Akademi

Akuntansi YKPN.

10. Mahasiswa harus mengikuti ujian sertifikasi sesuai dengan ketentuan ujian

sertifikasi yang ditetapkan oleh Akademi Akuntansi.

11. Mahasiswa harus berperan serta aktif dalam kegiatan ekstra kurikuler yang

diselenggarakan oleh Akademi Akuntansi YKPN.

12. Mahasiswa mengikuti pelatihan-pelatihan dan seminar-seminar yang

diselenggarakan oleh Akademi Akuntansi YKPN atau penyelenggara kegiatan

diluar kampus.

Indikator

Ketercapaian Standar

Kompetensi

Kelulusan

1. Lulusan memiliki indeks prestasi kumulatif minimum 2,00.

2. Lulusan memiliki nilai minimum C untuk mata kuliah Pendidikan Pancasila dan

Kewarganegaraan.

3. Lulusan tidak memiliki nilai E.

4. Lulusan tidak memiliki nilai D, dan/atau D+, dan /atau C- lebih dari 2 (dua)

untuk kelompok Mata kuliah Keilmuan dan Ketrampilan.

5. Lulusan tidak memiliki nilai D, dan/atau D+, dan /atau C- lebih dari 2 (dua)

untuk kelompok Mata kuliah Keahlian Berkarya.

6. Lulusan tidak memiliki nilai D, dan/atau D+, dan /atau C- lebih dari 2 (dua)

untuk kelompok Mata kuliah Perilaku Berkarya.

7. Lulusan tidak memiliki nilai D, dan/atau D+, dan /atau C- lebih dari 2 (dua)

untuk semua kelompok Mata kuliah.

8. Lulusan telah mengikuti Ujian Sertifikasi Akuntansi Dasar (USKAD) atau ujian

sertifikasi yang diselenggarakan ACCA.

Dokumen Standar

Kompetensi Lulusan

1.

STANDAR MUTU AA YKPN 6

Visi, Misi dan Tujuan

Perguruan Tinggi VISI:

“Menjadi perguruan tinggi vokasi unggulan dalam bidang akuntansi di

Indonesia pada tahun 2020”

MISI:

1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan tinggi vokasi di bidang

akuntansi yang unggul, serta relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan

masyarakat.

2. Menyelenggarakan penelitian terapan yang unggul dalam menunjang

pengembangan pendidikan vokasi dan praktik di bidang akuntansi.

3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang memberikan

kontribusi dalam pengembangan pendidikan vokasi dan pemberian

alternatif solusi permasalahan praktik di bidang akuntansi.

4. Mengembangkan jaringan kerjasama dalam dan luar negeri dengan para

pemangku kepentingan yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan

untuk mendukung keunggulan kualitas lulusan.

TUJUAN:

1. Menghasilkan proses pendidikan vokasi akuntansi yang unggul di bidang

akuntansi, berdaya saing tinggi serta relevan dengan kebutuhan dunia kerja

dan masyarakat.

2. Menghasilkan penelitian terapan yang unggul dan mampu menunjang

pengembangan pendidikan vokasi dan praktik di bidang akuntansi.

3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang memberikan kontribusi

dalam pengembangan pendidikan vokasi dan penyelesaian permasalahan

praktik di bidang akuntansi.

4. Menghasilkan jalinan kerjasama dalam dan luar negeri dengan para

pemangku kepentingan dalam pengembangan kelembagaan untuk

mendukung keunggulan lembaga dan kompetensi lulusan.

Latar Belakang Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib

dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan

Undang-undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan

Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 Tahun 2014 tentang

Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

Tinggi serta Permenristekdikti No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional

Perguruan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu

merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan

tinggi.

Paradigma baru manajemen pendidikan tinggi menekankan pentingnya otonomi

institusi yang berlandaskan pada akuntabilitas, evaluasi, dan akreditasi dan

bermuara pada tujuan akhir peningkatan kualitas secara berkelanjutan. Di pihak

lain, kecenderungan globalisasi, kebutuhan masyarakat dan tuntutan persaingan

yang semakin ketat menuntut komitmen yang tinggi pada penyelenggaraan

pendidikan yang bermutu.

Penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu dapat dinilai dengan isi

pembelajaran yang dilakukan dan direncanakan oleh perguruan tinggi yang

STANDAR MUTU AA YKPN 7

bersangkutan. Dengan alasan tersebut AA YKPN membuat standar isi

pembelajaran.

Pihak-Pihak Yang

Terlibat

1. Direktur

2. Wakil Direktur 1 Bidang Akademik

3. Wakil Direktur 2 Bidang Keuangan dan Sumber Daya Manusia

4. Wakil Direktur 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni

5. Unit Penjaminan Mutu

6. Pusat Penembangan Kurikulum dan Sertifikasi Profesi

7. Bagian Administrasi Akademik dan Pelaporan

Definisi Istilah 1. Pembelajaran adalah proses pendidikan yang dilakukan secara terstruktur

dilakukan sesuai dengan kurikulum.

2. Isi pembelajaran adalah materi-materi dan capaian pembelajaran yang

direncanakan dan tercantum pada Rencana Pembelajaran Semester (RPS).

3. Standar isi pembelajaran adalah kriteria minimal tingkat kedalaman dan

keluasan materi pembelajaran.

Pernyataan Isi Standar

Isi Pembelajaran

1. Program studi harus menyiapkan kurikulum yang mendukung tercapainya

visi Akademi Akuntansi YKPN sesuai dengan perkembangan dunia bisnis

setiap empat (4) tahun.

2. Program studi harus melakukan kajian atas kedalaman materi setiap mata

kuliah yang sesuai dengan perkembangan praktik bisnis yang akan

dicantumkan pada RPS minimal setiap dua (2) tahun sekali.

3. Program studi harus memberi tugas kepada dosen untuk mengampu mata

kuliah yang sesuai dengan kompetensinya sebelum dimulainya kegiatan

perkuliahan setiap semester.

Strategi Pelaksanaan

Standar Isi

Pembelajaran

1. Program Studi harus meninjau ulang kurikulum agar selaras dengan visi

Akademi Akuntansi YKPN minimal empat (4) tahun sekali.

2. Program Studi harus memberi penugasan kepada dosen-dosen pengampu

mata kuliah yang pararel untuk melakukan peninjau ulang kedalaman materi

kuliah untuk setiap mata kuliah minimal dua (2) tahun sekali.

3. Program Studi harus menyusun penugasan kepada dosen pengampu mata

kuliah sesuai dengan kompetensi paling lambat 1 minggu sebelum masa

perkuliahan berlangsung,

4. Dosen pengampu mata kuliah harus menyusun Rencana Pembelajaran

Semester (RPS) paling lambat 3 hari sebelum masa perkuliahan berlangsung.

5. Dosen pengampu mata kuliah harus membagikan RPS yang telah disusun

kepada mahasiswa peserta mata kuliah pada pertemuan pertama setiap

semester.

6. Program studi memberikan penugasan kepada dosen pengampu mata kuliah

untuk mengikuti kegiatan pelatihan-pelatihan, workshop-workshop, seminar-

seminar yang sesuai dengan kompetensi dosen yang bersangkutan.

Indikator

Ketercapaian Standar

Isi Pembelajaran

1. Terselenggaranya kurikulum yang mutahir sesuai dengan praktik bisnis.

2. Materi-materi yang tercantum pada RPS memuat capaian-capaian

pembelajaran sesuai dengan perkembangan praktik bisnis.

3. Dosen pengampu mata kuliah dapat menyusun RPS sesuai dengan

kedalaman materi yang memenuhi capaian pembelajaran.

4. Dosen mengampu mata kuliah yang sesuai dengan kompetensi yang

dimilikinya.

STANDAR MUTU AA YKPN 8

5. Mahasiswa memperoleh informasi isi pembelajaran melalui RPS yang

diterima setiap awal semester,

Dokumen Standar Isi

Pembelajaran

1. Dokumen kurikulum

2. RPS setiap semester

3. Hasil rapat evaluasi kurikulum

4. SK perubahan kurikulum

5. Hasil rapat evaluasi isi mata kuliah.

6. SK perubahan isi mata kuliah.

STANDAR MUTU AA YKPN 10

Visi, Misi dan Tujuan

Perguruan Tinggi VISI:

“Menjadi perguruan tinggi vokasi unggulan dalam bidang akuntansi di

Indonesia pada tahun 2020”

MISI:

1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan tinggi vokasi di bidang

akuntansi yang unggul, serta relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan

masyarakat.

2. Menyelenggarakan penelitian terapan yang unggul dalam menunjang

pengembangan pendidikan vokasi dan praktik di bidang akuntansi.

3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang memberikan

kontribusi dalam pengembangan pendidikan vokasi dan pemberian

alternatif solusi permasalahan praktik di bidang akuntansi.

4. Mengembangkan jaringan kerjasama dalam dan luar negeri dengan para

pemangku kepentingan yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan

untuk mendukung keunggulan kualitas lulusan.

TUJUAN:

1. Menghasilkan proses pendidikan vokasi akuntansi yang unggul di bidang

akuntansi, berdaya saing tinggi serta relevan dengan kebutuhan dunia kerja

dan masyarakat.

2. Menghasilkan penelitian terapan yang unggul dan mampu menunjang

pengembangan pendidikan vokasi dan praktik di bidang akuntansi.

3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang memberikan kontribusi

dalam pengembangan pendidikan vokasi dan penyelesaian permasalahan

praktik di bidang akuntansi.

4. Menghasilkan jalinan kerjasama dalam dan luar negeri dengan para

pemangku kepentingan dalam pengembangan kelembagaan untuk

mendukung keunggulan lembaga dan kompetensi lulusan.

Latar Belakang Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib

dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan

Undang-undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan

Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 Tahun 2014 tentang

Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

Tinggi serta Permenristekdikti No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional

Perguruan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu

merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan

tinggi.

Paradigma baru manajemen pendidikan tinggi menekankan pentingnya otonomi

institusi yang berlandaskan pada akuntabilitas, evaluasi, dan akreditasi dan

bermuara pada tujuan akhir peningkatan kualitas secara berkelanjutan. Di pihak

lain, kecenderungan globalisasi, kebutuhan masyarakat dan tuntutan persaingan

yang semakin ketat menuntut komitmen yang tinggi pada penyelenggaraan

pendidikan yang bermutu.

Penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu dapat dinilai selain dari isi

pembelajaran yang dilakukan dan direncanakan oleh perguruan tinggi yang

STANDAR MUTU AA YKPN 11

bersangkutan tetapi proses pembelajaranpun juga menjadi variabel penentu mutu

lulusan. Proses pembelajaran yang dilakukan dengan baik sesuai standar akan

mengahsilkan luusan yang memiliki kompetensi sesuai visi institusi. Dengan

alasan tersebut AA YKPN membuat standar proses pembelajaran.

Pihak-Pihak Yang

Terlibat

1. Direktur

2. Wakil Direktur 1 Bidang Akademik

3. Wakil Direktur 2 Bidang Keuangan dan Sumber Daya Manusia

4. Wakil Direktur 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni

5. Unit Penjaminan Mutu

6. Pusat Penembangan Kurikulum dan Sertifikasi Profesi

7. Bagian Administrasi Akademik dan Pelaporan

Definisi Istilah 1. Pembelajaran adalah proses pendidikan yang dilakukan secara terstruktur

dilakukan sesuai dengan kurikulum.

2. Proses pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik

dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar

Pernyataan Isi Standar

Isi Pembelajaran 1. Dosen wajib merencanakan pembelajaran yang disusun berdasarkan prinsip-

prinsip pembelajaran reflektif (Pedagogi Ignasian) yang disusun dalam

Rencana Pembelajaran Semester (RPS) setiap awal semester yang akan

dibagikan kepada mahasiswa sebelum proses pembelajaran berlangsung.

2. Dosen harus mampu memilih metode pembelajaran yang paling cocok

untuk mencapai outcome pembelajaran yang dihendaki yang akan

diaplikasikan di kelas setiap semester.

3. Dosen harus disiplin dalam melaksanakan pembelajaran di kelas sesuai

dengan beban SKS mata kuliah yang diampu setiap semester.

4. Dosen harus mampu mengembangkan dan menggunakan berbagai media

pengajaran yang ada di kelas setiap semester .

5. Administrasi kegiatan pendukung pembelajaran harus dilaksanakan secara

transparan dan akuntabel setiap semester.

6. Dosen harus memberi nilai ujian tengah semester dan ujian akhir semester

mata kuliah yang diampu kepada mahasiswa setiap semester.

Strategi Pelaksanaan

Standar Proses

pembelajaran

1. Dosen merencanakan dengan matang kegiatan pembelajaran yang akan

dilaksanakan mahasiswa sesuai dengan capaian pembelajaran.

2. Dosen melakukan koordinasi dengan dosen pararel untuktu menentukan

metode pembelajaran yang diterapkan dalam kelas agar dapat mencapai

capaian pembelajaran.

3. Penugasan program studi kepada dosen untuk mengampu mata kuliah harus

sesuai dengan beban mengajar maksimal.

4. Jumlah mahasiswa per kelas disesuaikan dengan karakteristik mata kuliah.

5. Mahasiswa harus terlibat secara aktif sehingga tercipta interaksi yang

mendukung pembelajaran.

6. Dosen harus menjadi pribadi yang patut diteladani secara pedagogi, personal,

sosial, dan profesional dalam proses pembelajaran.

7. Dosen harus berperan sebagai fasilitator yang mendorong kemadirian belajar.

8. Mahasiswa harus mengikuti kegiatan perkuliahan dengan disiplin dan

mengisi daftar kehadiran setiap sesi kelas.

9. Dosen menyerahkan nilai ujian kepada bagian Administrasi Perkuliahan dan

Pelaporan secara tepat waktu.

STANDAR MUTU AA YKPN 12

Indikator

Ketercapaian Standar

Proses Pembelajaran

1. Tidak terjadi keterlambatan RPS untuk dibagikan kepada mahasiswa setiap

awal semester.

2. Mahasiswa dapat lebih memahami dan menguasai materi kuliah dengan

metode pembelajaran yang telah diberikan oleh dosen.

3. Semua dosen hadir sesuai waktu yang telah ditetapkan

4. Peralatan mengajaran dikelas dapat digunakan dengan baik.

5. Presensi kehadiran dosen dan mahasiswa tercatat dengan baik dan benar.

6. Semua dosen melaporkan nilai ujian sesuai dengan waktu yang telah

ditetapkan.

Dokumen Standar

Proses Pembelajaran

1. RPS setiap semester.

2. Daftar kehadiran dosen

3. Daftar kehadiran mahasiswa

4. Daftar nilai ujian

STANDAR MUTU AA YKPN 14

Visi, Misi dan Tujuan

Perguruan Tinggi VISI:

“Menjadi perguruan tinggi vokasi unggulan dalam bidang akuntansi di

Indonesia pada tahun 2020”

MISI:

1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan tinggi vokasi di bidang

akuntansi yang unggul, serta relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan

masyarakat.

2. Menyelenggarakan penelitian terapan yang unggul dalam menunjang

pengembangan pendidikan vokasi dan praktik di bidang akuntansi.

3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang memberikan

kontribusi dalam pengembangan pendidikan vokasi dan pemberian

alternatif solusi permasalahan praktik di bidang akuntansi.

4. Mengembangkan jaringan kerjasama dalam dan luar negeri dengan para

pemangku kepentingan yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan

untuk mendukung keunggulan kualitas lulusan.

TUJUAN:

1. Menghasilkan proses pendidikan vokasi akuntansi yang unggul di bidang

akuntansi, berdaya saing tinggi serta relevan dengan kebutuhan dunia kerja

dan masyarakat.

2. Menghasilkan penelitian terapan yang unggul dan mampu menunjang

pengembangan pendidikan vokasi dan praktik di bidang akuntansi.

3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang memberikan kontribusi

dalam pengembangan pendidikan vokasi dan penyelesaian permasalahan

praktik di bidang akuntansi.

4. Menghasilkan jalinan kerjasama dalam dan luar negeri dengan para

pemangku kepentingan dalam pengembangan kelembagaan untuk

mendukung keunggulan lembaga dan kompetensi lulusan.

Latar Belakang Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib

dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan

Undang-undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan

Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 Tahun 2014 tentang

Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

Tinggi serta Permenristekdikti No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional

Perguruan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu

merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan

tinggi.

Paradigma baru manajemen pendidikan tinggi menekankan pentingnya otonomi

institusi yang berlandaskan pada akuntabilitas, evaluasi, dan akreditasi dan

bermuara pada tujuan akhir peningkatan kualitas secara berkelanjutan. Di pihak

lain, kecenderungan globalisasi, kebutuhan masyarakat dan tuntutan persaingan

yang semakin ketat menuntut komitmen yang tinggi pada penyelenggaraan

pendidikan yang bermutu.

Sumber daya manusia merupakan komponen utama untuk menyukseskan

program-program pendidikan di perguruan tinggi dalam rangka merealisasikan

STANDAR MUTU AA YKPN 15

visi dan misinya. Perguruan tinggi harus memiliki sistem pengelolaan sumber

daya manusia yang lengkap sesuai dengan kebutuhan perencanaan dan

pengembangan. Mengingat perannya yang sentral dalam pendidikan tinggi maka

sumber daya manusia harus dikelola dan selalu ditingkatkan kualifikasinya baik

dari aspek akademis yang merupakan tuntutan profesional, maupun dari sisi

kualitas kepribadian yang sangat dibutuhkan dalam pelayanan kepada

mahasiswa sebagai pihak yang dilayani.

Dosen dan tenaga kependidikan ada;ah merupakan SDM yang mempunyai

peranan penting dalam meningkatkan mutu pendidikan di Akademi Akuntansi

YKPN. Dosen dan tenaga kependidikan harus memiliki standar minimal agar

mutu pendidikan dapat dipertahankan dan ditingkatkan. Dengan alasan tersebut

maka AA YKPN membuat standar dosen dan tenaga kependidikan.

Pihak-Pihak Yang

Terlibat

1. Direktur

2. Wakil Direktur 1 Bidang Akademik

3. Wakil Direktur 2 Bidang Keuangan dan Sumber Daya Manusia

4. Unit Penjaminan Mutu (UPM)

5. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M)

6. Bagian Personalia

7. Bagian Administrasi Perkuliahan dan Pelaporan.

Definisi Istilah 1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama

mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan pengetahuan,

teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada

masyarakat

2. Tenaga Kependidikan adalah karyawan Akademi Akuntansi YKPN yang

mencakup laboran, pustakawan, teknisi, pegawai administrasi, sopir, hingga

pekarya.

Pernyataan Isi Standar

Dosen dan Tenaga

Kependidikan

1. Pengelola institusi harus memiliki sistem perencanaan SDM yang

dibutuhkan untuk periode 5 tahunan.

2. Program Studi harus memiliki dosen dengan jumlah, kualifikasi, dan jabatan

akademik yang cukup sesuai perundang-undangan yang berlaku yang harus

dicapai pada tahun 2021.

3. Program Studi harus memiliki kebijakan mengenai beban tugas dosen dalam

bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan komposisi yang sesuai dengan

peraturan perundang- undangan yang berlaku setiap semester.

4. Program Studi harus memiliki tenaga kependidikan yang bersertifikat

kompetensi bagi teknisi, laboran, analis, dan pustakawan yang harus dicapai

pada tahun 2021.

5. Institusi harus memiliki kode etik dosen dan tenaga kependidikan bagi

pedoman perilaku dosen dan tenaga kependidikan yang dievaluasi 5 tahunan.

Strategi Pelaksanaan

Standar Dosen dan

Tenaga Kependidikan

1. Pengelola institusi merencanakan dengan matang kebutuhan SDM selama 5

tahun kedepan. Penetapan ini dapat dilakukan dengan melakukan pemetaan

kebutuhan SDM baik dosen maupun tenaga kependidikan untuk memenuhi

target kebutuhan minimum perguruan tinggi.

2. Pengelola institusi melakukan rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan

sesuai SOP perekrutan dosen dan tenaga kependidikan.

STANDAR MUTU AA YKPN 16

3. Program Studi melalui bagian personalia secara periodik melaporkan

penambahan SDM dan kenaikan pangkat dosen serta perolehan sertifikasi

tenaga kependidikan kepada pengelola institusi.

4. Program Studi melalui Wakil Direktur 1 Bidang Akademik memberi

penugasan mengajar sesuai dengan kompetensi yang sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku setiap semester.

5. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) secara periodik

memberi pelaporan tentang hasil penelitian dan PkM yang dilakukan oleh

dosen.

6. P3M melakukan proses supervisi kepada dosen dalam rangka mendorong

terselenggaranya penelitian dan PkM termasuk proses desiminasi hasil

penelitian dan hasil PkM.

7. Institusi melalui Program Studi memberikan dana penelitian dan PkM sesuai

dengan peraturan institusi yang telah dideseminasi kepada dosen.

8. Institusi melalui Wakil Direktur 2 Bidang Keuangan dan SDM memberikan

dana pengembangan SDM terutama bagi tenaga kependidikan dalam rangka

peningkatan kualifikasi sesuai bidangnya.

9. Pengelola institusi menyusun kode etik dosen dan tenaga kependidikan yang

didesiminasi kepada dosen dan tenaga kependidikan yang pelaksanaannya

dievaluasi oleh Dewan Pertimbangan.

Indikator

Ketercapaian Standar

Dosen dan Tenaga

Kependidikan

1. Terpenuhinya target SDM sampai dengan tahun 2021.

2. Terpenuhinya kualifikasi minimal bagi dosen dan tenaga kependidikan

paling lambat tahun 2021.

3. Terpenuhinya target penelitian dan PkM yang dilakukan oleh dosen minimal

1 penelitian dan 1 PkM setiap tahun.

4. Terpenuhinya kenaikan jabatan akademik dosen pada akhir tahun 2021.

5. Target sertifikasi bagi tenaga kependidikan dapat dicapai pada akhir tahun

2021.

6. Terselenggaranya kode etik bagi dosen dan tenaga kependidikan.

7. Tidak terdapat temuan pelanggaran kode etik dosen dan tenaga

kependidikan.

Dokumen Standar

Dosen dan Tenaga

Kependidikan

1. SOP Perekrutan dosen dan tenaga kependidikan.

2. Kode etik dosen dan tenaga kependidikan.

3. SK pendanaan penelitian dan PkM.

4. SK pengangkatan dosen dan tenaga kependidikan.

5. SK penetapan jabatan akademik dari Dikti.

6. SK penugasan pelatihan kepada tenaga kependidikan

7. Sertifikat-sertifikat pelatihan dan sertifikasi yang diperoleh tenaga

kependidikan.

STANDAR MUTU AA YKPN 18

Visi, Misi dan Tujuan

Perguruan Tinggi VISI:

“Menjadi perguruan tinggi vokasi unggulan dalam bidang akuntansi di

Indonesia pada tahun 2020”

MISI:

1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan tinggi vokasi di bidang

akuntansi yang unggul, serta relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan

masyarakat.

2. Menyelenggarakan penelitian terapan yang unggul dalam menunjang

pengembangan pendidikan vokasi dan praktik di bidang akuntansi.

3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang memberikan

kontribusi dalam pengembangan pendidikan vokasi dan pemberian

alternatif solusi permasalahan praktik di bidang akuntansi.

4. Mengembangkan jaringan kerjasama dalam dan luar negeri dengan para

pemangku kepentingan yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan

untuk mendukung keunggulan kualitas lulusan.

TUJUAN:

1. Menghasilkan proses pendidikan vokasi akuntansi yang unggul di bidang

akuntansi, berdaya saing tinggi serta relevan dengan kebutuhan dunia kerja

dan masyarakat.

2. Menghasilkan penelitian terapan yang unggul dan mampu menunjang

pengembangan pendidikan vokasi dan praktik di bidang akuntansi.

3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang memberikan kontribusi

dalam pengembangan pendidikan vokasi dan penyelesaian permasalahan

praktik di bidang akuntansi.

4. Menghasilkan jalinan kerjasama dalam dan luar negeri dengan para

pemangku kepentingan dalam pengembangan kelembagaan untuk

mendukung keunggulan lembaga dan kompetensi lulusan.

Latar Belakang Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib

dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan

Undang-undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan

Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 Tahun 2014 tentang

Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

Tinggi serta Permenristekdikti No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional

Perguruan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu

merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan

tinggi.

Paradigma baru manajemen pendidikan tinggi menekankan pentingnya otonomi

institusi yang berlandaskan pada akuntabilitas, evaluasi, dan akreditasi dan

bermuara pada tujuan akhir peningkatan kualitas secara berkelanjutan. Di pihak

lain, kecenderungan globalisasi, kebutuhan masyarakat dan tuntutan persaingan

yang semakin ketat menuntut komitmen yang tinggi pada penyelenggaraan

pendidikan yang bermutu.

STANDAR MUTU AA YKPN 19

Peningkatan mutu pembelajaran harus disertai dengan keberadaan aset yang

menunjang proses pembelajaran di sebuah institusi. AA YKPN memiliki

sejumlah aset dalam bentuk prasarana dan sarana fisik, serta non fisik.

Pengelola aset fisik tersebut harus dilakukan dengan tepat agar dapat

meningatkan efisiensi dan efektivitas, serta menunjang kelancaran proses

penyelenggaraan pendidikan di AA YKPN. Oleh karena itu Akademi

Akuntansi YKPN membuat standar sarana dan prasarana.

Pihak-Pihak Yang

Terlibat

1. Direktur

2. Wakil Direktur 2 Bidang Keuangan dan Sumber Daya Manusia

3. Unit Penjaminan Mutu (UPM)

4. Satuan Pengawasan Internal

5. Bagian Umum

6. Bagian Teknologi Informasi

Definisi Istilah 1. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat/media dalam

mencapai maksud atau tujuan. Sarana akademik mencakup perabotan dan

peralatan yang diperlukan sebagai kelengkapan setiap gedung/ruangan

dalam menjalankan fungsinya untuk meningkatkan mutu dan relevansi

hasil produk dan layanannya.

2. Prasarana adalah perangkat penunjang utama suatu proses atau usaha

pendidikan agar tujuan pendidikan tercapai.

Pernyataan Isi Standar

Sarana dan Prasarana 1. Pengelola institusi harus memiliki Sistem Pengelolaan Sarana dan

Prasarana yang dibutuhkan untuk periode 5 tahunan.

2. Pengelola institusi harus memiliki rencana pengembangan sarana dan

prasarana yang dibutuhkan untuk masa 5 tahun kedepan.

3. Pengelola program studi harus memiliki spesifikasi sarana dan prasarana

yang spesifik, terkait dengan implementasi Rencana Program 5 tahunan.

4. Pengelola program studi harus memiliki rasio minimal jumlah peralatan

permahasiswa untuk jangka 5 tahun kedepan.

5. Pengelola institusi harus memliki rasio rninimal jumlah buku teks pelajaran

untuk setiap mata kuliah permahasiswa untuk jangka waktu 5 tahun

kedepan.

6. Pengelola institusi harus memiliki rasio luas lahan permahasiswa untuk

jangka waktu 5 tahun kedepan.

7. Pengelola institusi harus memiliki rasio luas ruang kuliah permahasiswa

untuk jangka waktu 5 tahun kedepan.

8. Pengelola institusi harus memiliki sarana dan prasarana yang

diperuntukkan bagi mahasiswa difabel dalam jangka 5 tahun kedepan.

Strategi Pelaksanaan

Standar Sarana dan

Prasana

1. Pengelola institusi harus merencanakan dan membuat Sistem Pengelolaan

Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan untuk periode 5 tahunan.

2. Pengelola institusi harus membuat rencana pengembangan sarana dan

prasarana yang dibutuhkan untuk masa 5 tahun kedepan.

3. Pengelola program studi harus menetapkan spesifikasi sarana dan prasarana

yang spesifik, terkait dengan implementasi Rencana Program 5 tahunan.

4. Pengelola program studi harus menentukan rasio minimal jumlah peralatan

permahasiswa untuk jangka 5 tahun kedepan.

STANDAR MUTU AA YKPN 20

5. Pengelola institusi harus menentukan rasio rninimal jumlah buku teks

pelajaran untuk setiap mata kuliah permahasiswa untuk jangka waktu 5 tahun

kedepan.

6. Pengelola institusi harus menentukan rasio luas lahan permahasiswa untuk

jangka waktu 5 tahun kedepan.

7. Pengelola institusi harus menentukan rasio luas ruang kuliah permahasiswa

untuk jangka waktu 5 tahun kedepan.

8. Pengelola institusi harus menyediakan sarana dan prasarana yang

diperuntukkan bagi mahasiswa difabel dalam jangka 5 tahun kedepan.

Indikator

Ketercapaian Standar

Dosen dan Tenaga

Kependidikan

1. Terselenggaranya Pedoman Sistem Pengelolaan Sarana dan Prasarana.

2. Terselengaranya rencana dan program kerja Pengembangan Sarana dan

Prasarana

3. Terselenggaranya ketentuan mengenai spesifikasi sarana dan prasarana yang

spesifik.

4. Tercapainya rasio minimal jumlah peralatan permahasiswa.

5. Tercapainya rasio rninimal jumlah buku teks pelajaran untuk setiap mata

kuliah permahasiswa.

6. Tercapainya rasio luas lahan permahasiswa.

7. Tercapainya rasio luas ruang kuliah permahasiswa.

8. Tersedianya sarana dan prasarana bagi para difabel.

Dokumen Standar

Dosen dan Tenaga

Kependidikan

1. SK penetapan Pedoman Sistem Pengelolaan Sarana dan Prasarana.

2. Pedoman Sistem Pengelolaan Sarana dan Prasarana.

3. SK penetapan Rencana Pengembangan Sarana dan Prasarana.

4. Buku Rencana Pengembangan Sarana dan Prasarana.

5. SK penetapan Program Kerja Pengembangan Sarana dan Prasarana.

6. Buku Program Kerja Pengembangan Sarana dan Prasarana.

7. SK penetapan Pedoman Spesifikasi Sarana dan Prasarana.

8. Pedoman Spesifikasi Sarana dan Prasarana.

STANDAR MUTU AA YKPN 22

Visi, Misi dan Tujuan

Perguruan Tinggi VISI:

“Menjadi perguruan tinggi vokasi unggulan dalam bidang akuntansi di

Indonesia pada tahun 2020”

MISI:

1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan tinggi vokasi di bidang

akuntansi yang unggul, serta relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan

masyarakat.

2. Menyelenggarakan penelitian terapan yang unggul dalam menunjang

pengembangan pendidikan vokasi dan praktik di bidang akuntansi.

3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang memberikan

kontribusi dalam pengembangan pendidikan vokasi dan pemberian alternatif

solusi permasalahan praktik di bidang akuntansi.

4. Mengembangkan jaringan kerjasama dalam dan luar negeri dengan para

pemangku kepentingan yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan

untuk mendukung keunggulan kualitas lulusan.

TUJUAN:

1. Menghasilkan proses pendidikan vokasi akuntansi yang unggul di bidang

akuntansi, berdaya saing tinggi serta relevan dengan kebutuhan dunia kerja

dan masyarakat.

2. Menghasilkan penelitian terapan yang unggul dan mampu menunjang

pengembangan pendidikan vokasi dan praktik di bidang akuntansi.

3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang memberikan kontribusi

dalam pengembangan pendidikan vokasi dan penyelesaian permasalahan

praktik di bidang akuntansi.

4. Menghasilkan jalinan kerjasama dalam dan luar negeri dengan para

pemangku kepentingan dalam pengembangan kelembagaan untuk

mendukung keunggulan lembaga dan kompetensi lulusan.

Latar Belakang Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib

dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan

Undang-undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan

Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 Tahun 2014 tentang

Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

Tinggi serta Permenristekdikti No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional

Perguruan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu

merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan

tinggi.

Paradigma baru manajemen pendidikan tinggi menekankan pentingnya otonomi

institusi yang berlandaskan pada akuntabilitas, evaluasi, dan akreditasi dan

bermuara pada tujuan akhir peningkatan kualitas secara berkelanjutan. Di pihak

lain, kecenderungan globalisasi, kebutuhan masyarakat dan tuntutan persaingan

yang semakin ketat menuntut komitmen yang tinggi pada penyelenggaraan

pendidikan yang bermutu.

Untuk melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi diperlukan serangkaian input

STANDAR MUTU AA YKPN 23

yang mencakup kurikulum, mahasiswa, tenaga pendidik dan tenaga

kependidikan, fasilitas fisik, informasi, dan keuangan. Peningkatan efektivitas

dan efisiensi dangat diperlukan dalam mendukung kualitas pembelajaran di

Akademi Akuntansi YKPN. Pengelolaan pembelajaran sangat memliki peranan

penting dalam hal ini. Berdasar alasan tersebut maka Akademi Akuntansi

YKPN menyusun standar Pengelolaan Pembelajaran.

Pihak-Pihak Yang

Terlibat

1. Direktur

2. Wakil Direktur 1 Bidang Akademik

3. Unit Penjaminan Mutu (UPM)

4. Pusat Pengembangan Kurikulum dan Sertifikasi Profesi (P2KSP)

5. Bagian Administrasi Akademik dan Pelaporan

6. Bagian Umum

Definisi Istilah 1. Pembelajaran adalah proses pendidikan yang dilakukan secara terstruktur

dilakukan sesuai dengan kurikulum.

2. Pengelolaan pembelajaran adalah perencanaan, pelaksanaan, pengendalian,

pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan proses pembelajaran.

Pernyataan Isi Standar

Pengelolaan

Pembelajaran

1. Pengelola program studi harus memiliki kurikulum yang disiapkan untuk

pencapaian visi dan misi yang dicapai pada tahun 2020.

2. Pengelola program studi harus memiliki Rencana Pembelajaran Semester

(RPS) untuk setiap mata kuliah yang disusun oleh dosen pengampu dan

diserahkan kepada mahasiswa sebelum kuliah berlangsung setiap semester.

3. Pengelola program studi harus menyelenggarakan program pembelajaran

sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditentukan

dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan setiap semester.

4. Pengelola program studi harus melakukan kegiatan sistemik yang

menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik setiap semester.

5. Pengelola program studi harus melakukan kegiatan pemantauan dan

evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu

proses pembelajaran setiap semester.

6. Pengelola program studi harus melaporkan hasil program pembelajaran

secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan

keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran setiap

semester.

Strategi Pelaksanaan

Standar Sarana dan

Prasana

1. Pengelola program studi menyusun kebijakan, rencana strategis dan

operasional berkaitan dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas

akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi

program studi dalam melaksanakan program pembelajaran.

2. Pengelola program studi menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan

jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran

lulusan.

3. Pengelola program studi menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan

program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara

berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan

tinggi.

4. Pengelola Program studi melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap

kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran.

STANDAR MUTU AA YKPN 24

5. Pengelola program studi membuat panduan perencanaan, pelaksanaan,

evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan

pembelajaran dan dosen.

6. Pengelola program studi menyampailan laporan kinerja program studi

dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui

pangkalan data pendidikan tinggi.

Indikator

Ketercapaian Standar

Dosen dan Tenaga

Kependidikan

1. Terselenggaranya kebijakan, rencana strategis dan operasional berkaitan

dengan pembelajaran.

2. Terselenggaranya pedoman penyelenggaraan pembelajaran.

3. Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan pembelajaran

yang diperoleh dari mahasiswa.

4. Terselenggaranya laporan kinerja dosen yang dilakukan oleh Unit

Penjaminan Mutu berdasar kuesioner yang diisi oleh mahasiswa. Laporan

kinerja dosen disampaikan kepada setiap dosen.

5. Terselenggaranya laporan kinerja program studi yang dilaporkan setiap awal

semester dalam rapat pleno dosen dan dilaporkan memalui pangkalan data

pendidikan tinggi.

Dokumen Standar

Dosen dan Tenaga

Kependidikan

1. Dokumen Kebijakan Mutu

2. Buku Renstra

3. Dokumen Rencana kerja/program kerja

4. Laporan kinerja dosen..

STANDAR MUTU AA YKPN 26

Visi, Misi dan Tujuan

Perguruan Tinggi VISI:

“Menjadi perguruan tinggi vokasi unggulan dalam bidang akuntansi di

Indonesia pada tahun 2020”

MISI:

1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan tinggi vokasi di bidang

akuntansi yang unggul, serta relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan

masyarakat.

2. Menyelenggarakan penelitian terapan yang unggul dalam menunjang

pengembangan pendidikan vokasi dan praktik di bidang akuntansi.

3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang memberikan

kontribusi dalam pengembangan pendidikan vokasi dan pemberian

alternatif solusi permasalahan praktik di bidang akuntansi.

4. Mengembangkan jaringan kerjasama dalam dan luar negeri dengan para

pemangku kepentingan yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan

untuk mendukung keunggulan kualitas lulusan.

TUJUAN:

1. Menghasilkan proses pendidikan vokasi akuntansi yang unggul di bidang

akuntansi, berdaya saing tinggi serta relevan dengan kebutuhan dunia kerja

dan masyarakat.

2. Menghasilkan penelitian terapan yang unggul dan mampu menunjang

pengembangan pendidikan vokasi dan praktik di bidang akuntansi.

3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang memberikan kontribusi

dalam pengembangan pendidikan vokasi dan penyelesaian permasalahan

praktik di bidang akuntansi.

4. Menghasilkan jalinan kerjasama dalam dan luar negeri dengan para

pemangku kepentingan dalam pengembangan kelembagaan untuk

mendukung keunggulan lembaga dan kompetensi lulusan.

Latar Belakang Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib

dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan

Undang-undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan

Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 Tahun 2014 tentang

Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

Tinggi serta Permenristekdikti No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional

Perguruan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu

merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan

tinggi.

Unsur pembiayaan merupakan salah satu unsur utama demi kelancaran dan

keberhasilan penyelenggaraan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh satuan

pendidikan tinggi. Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan tinggi Akademi

Akuntansi YKPN membutuhkan tolok ukur minimum atau standar agar

pembiayaan penyelenggaraan kegiatan tersebut agar dapat berjalan sesuai

dengan hukum yang berlaku, sesuai dengan visi, misi, dan tujuan institusi,

transparan, akuntabel dan bermutu. Hal inilah yang menjelaskan mengapa

masalah pengelolaan pembiayaan menjadi salah satu komponen dari Sistem

STANDAR MUTU AA YKPN 27

Penjaminan Mutu lnternal Akademi Akuntansi YKPN.

Pembiayaan pada Akademi Akuntansi YKPN tidak hanya diperuntukkan bagi

kegiatan pembelajaran saja melainkan juga untuk kegiatan penelitian dan

pengabdian kepada masyarakat, serta untuk kesejahteraan dosen, tenaga

kependidikan,dan mahasiswa. Oleh karena itu, standar mutu pembiayaan

sebagai salah satu komponen dalam SPMI-PT, bertujuan untuk meningkatkan

mutu pembiayaan, dan meningkatkan relevansi kegiatan Tridharma Akademi

Akuntansi YKPN Yogyakarta dengan rencana pembiayaan yang telah

ditetapkan. Berdasar hal tersebut di atas, maka dibuatlah standar pembiayaan

pembelajaran.

Pihak-Pihak Yang

Terlibat

1. Direktur

2. Wakil Direktur 2 Bidang Keuangan & SDM

3. Unit Penjaminan Mutu (UPM)

4. Satuan Pengawasan Internal

5. Bagian Akuntansi & Keuangan

Definisi Istilah 1. Pembiayaan adalah komponen dan besaran biaya investasi dan biaya

operasional yang disususn dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran.

2. Standar pembiayaan adalah kriteria minimal tentang komponen dan besaran

biaya investasi dan biaya operasional yang disususn dalam rangka

pemenuhan capaian pembelajaran.

Pernyataan Isi Standar

Pembiayaan

Pembelajaran

1. Institusi wajib memiliki sistem pencatatan biaya dan melaksanakan

pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

pada tahun 2020.

2. Pengelola institusi harus memiliki standar biaya operasional pendidikan

tinggi yang dievaluasi 5 tahunan.

3. Pengelola institusi harus memiliki rasio pembiayaan per mahasiswa yang

dievaluasi 5 tahunan.

4. Pengelola isntitusi harus melaporkan penggunaan biaya operasional secara

periodik minimal 1 semeter sekali kepada pemamngku kepentingan.

Strategi Pelaksanaan

Standar Pembiayaan

Pembelajaran

1. Pengelola institusi merancang sistem pencatatan biaya dan pelaporan

realisasi keuangan.

2. Pengelola institusi menentukan standar biaya operasional pendidikan tinggi

berdasar data historis keuangan.

3. Pengelola institusi melakukan evaluasi atas standar biaya operasi

disesuaikan dengan realisasi untuk periode 5 tahunan.

4. Pengelola institusi menentukan rasio pembiayaan per mahasiswa

5. Pengelola institusi melakukan evaluasi anggaran biaya operasional dengan

realisasi biaya operasional setiap semester.

6. Pengelola institusi melaporkan realisasi anggaran setiap semester kepada

pemangku kepentingan.

Indikator

Ketercapaian Standar

Pembiayaan

Pembelajaran

1. Terselenggaranya buku pedoman pencatatan biaya dan laporan keuangan.

2. Terselenggaranya laporan keuangan berdasar PSAK.

3. Terselenggaranya laporan audit atas laporan keuangan yang dihasilkan.

4. Pelaporan realisasi biaya operasional kepada pemamgku kepentingan yang

STANDAR MUTU AA YKPN 28

tepat waktu.

Dokumen Standar

Dosen dan Tenaga

Kependidikan

1. Pedoman Pencatatan Biaya Operasional dan Laporan Keuangan.

2. Laporan Keuangan Entitas setiap tahun.

3. Laporan audit atas laporan keuangan setiap tahun.

STANDAR MUTU AA YKPN 30

Visi, Misi dan Tujuan

Perguruan Tinggi VISI:

“Menjadi perguruan tinggi vokasi unggulan dalam bidang akuntansi di

Indonesia pada tahun 2020”

MISI:

1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan tinggi vokasi di bidang

akuntansi yang unggul, serta relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan

masyarakat.

2. Menyelenggarakan penelitian terapan yang unggul dalam menunjang

pengembangan pendidikan vokasi dan praktik di bidang akuntansi.

3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang memberikan

kontribusi dalam pengembangan pendidikan vokasi dan pemberian alternatif

solusi permasalahan praktik di bidang akuntansi.

4. Mengembangkan jaringan kerjasama dalam dan luar negeri dengan para

pemangku kepentingan yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan

untuk mendukung keunggulan kualitas lulusan.

TUJUAN:

1. Menghasilkan proses pendidikan vokasi akuntansi yang unggul di bidang

akuntansi, berdaya saing tinggi serta relevan dengan kebutuhan dunia kerja

dan masyarakat.

2. Menghasilkan penelitian terapan yang unggul dan mampu menunjang

pengembangan pendidikan vokasi dan praktik di bidang akuntansi.

3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang memberikan kontribusi

dalam pengembangan pendidikan vokasi dan penyelesaian permasalahan

praktik di bidang akuntansi.

4. Menghasilkan jalinan kerjasama dalam dan luar negeri dengan para

pemangku kepentingan dalam pengembangan kelembagaan untuk

mendukung keunggulan lembaga dan kompetensi lulusan.

Latar Belakang Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib

dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan

Undang-undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan

Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 Tahun 2014 tentang

Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

Tinggi serta Permenristekdikti No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional

Perguruan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu

merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan

tinggi.

Dalam PP tentang SNP, proses penilaian pembelajaran pada jenjang pendidikan

tinggi terdiri atas:

1. Penilaian hasil belajar oleh pendidik (dosen)

2. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi.

Penilaian hasil belajar oleh pendidik (dosen) dilakukan secara

berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan dan perbaikan hasil

dalam berbentuk tugas/test/ujian. Sistem penilaian dan hasil penilaian

pencapaian hasil belajar oleh satuan pendidikan bertujuan untuk menilai

STANDAR MUTU AA YKPN 31

pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata kuliah. Peraturan

Pemerintah tersebut juga menetapkan penjaminan standar mutunya di tetapkan

oleh masing–masing Perguruan Tinggi dengan tetap mengacu pada peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Berdasar hal tersebut di atas, maka

disusunlah standar penilaian pembelajaran guna mempertahankan mutu

pendidikan di Akademi Akuntansi YKPN.

Pihak-Pihak Yang

Terlibat

1. Direktur

2. Wakil Direktur 1 Bidang Akademik

3. Unit Penjaminan Mutu (UPM)

4. Bagian Administrasi Akademik dan Pelaporan

5. Pusat Pengembangan Kurikulum dan Sertifikasi Profesi (P2KSP)

Definisi Istilah 1. Penilaian pembelajaran adalah penilaian terhadap proses dan hasil belajar

mahasiswa yang mencakup:

a. Prinsip penilaian.

b. Teknik dan instrumen penilaian.

c. Mekanisme dan proses penelitian.

d. Pelaksanaan penilaian.

e. Pelaporan penilaian.

f. Kelulusan mahasiswa.

2. Standar penilaian pembelajaran adalah kriteria minimal penilaian terhadap

proses dan hasil penelitian.

Pernyataan Isi Standar

Penilaian

Pembelajaran

1. Pengelola program studi harus memiliki tolok ukur minimum penilaian atas

hasil dari proses pembelajaran terhadap mahasiswa yang dicantumkan pada

RPS setiap semester.

2. Pengelola program studi harus memiliki pedoman prinsip penilaian setiap

mata kuliah yang diberikan dalam proses pembelajaran kepada mahasiswa

harus memenuhi unsur edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, dan transparan

setiap semester,

3. Pengelola program studi harus memiliki pedoman teknik penilaian yang

terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan dan angket

yang diberikan kepada mahasiswa peserta mata kuliah setiap semester.

4. Pengelola program studi harus memiliki prosedur dan mekanisme penilaian

yang mengacu pada instrumen, kriteria, indikator dan bobot penilaian, serta

umpan balik untuk mata kuliah yang ditawarkan setiap semester.

5. Pengelola program studi harus memiliki standar penilaian dalam pelaporan

penilaian yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan

karakteristik lembaga yang dilakukan setiap semester.

6. Pengelola program studi harus memiliki pedoman penilaian kelulusan dan

pemberian predikat yang sesuai dengan peraturan yang berlaku yang

diterapkan setiap periode kelulusan atau setiap semester.

Strategi Pelaksanaan

Standar Penilaian

Pembelajaran

1. Pengelola program studi menyusun dan menetapkan tolok ukur minimum

penilaian atas hasil dari proses pembelajaran yang berlaku untuk setiap mata

kuliah baik mata kuliah teori ataupun mata kuliah praktik.

2. Pengelola program studi menyusun dan menetapkan pedoman penilaian yang

berisi tentang prinsip penilaian setiap mata kuliah yang memenuhi unsur

edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, dan transparan.

STANDAR MUTU AA YKPN 32

3. Pengelola program studi menyusun dan menetapkan pedoman teknik

penilaian yang terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes

lisan dan angket.

4. Pengelola program studi menyusun dan menetapkan prosedur serta

mekanisme penilaian yang mengacu pada instrumen, kriteria, indikator dan

bobot penilaian, serta umpan balik untuk setiap mata kuliah yang ditawarkan.

5. Pengelola program studi menyusun dan menetapkan standar penilaian dalam

pelaporan penilaian yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan

karakteristik lembaga.

6. Pengelola program studi menyusun dan menetapkan pedoman penilaian

kelulusan dan pemberian predikat yang sesuai dengan peraturan yang

berlaku.

Indikator

Ketercapaian Standar

Penilaian

Pembelajaran

1. Terselenggaranya buku pedoman penilaian yang berisi tentang tolok ukur

minimum penilaian, prinsip-prinsip penilaian, teknik penilaian, prosedur dan

mekanisme penilaian, standar pelaporan penilaian, penilaian lulusan dan

pemberian predikat kelulusan,

2. Berkurangnya komplain mahasiswa atas nilai yang diberikan dosen

pengampu disebabkan mahasiswa sudah dapat memperkirakan nilai yang

diperoleh atas mata kuliah yang ditempuh.

Dokumen Standar

Penilaian

Pembelajaran

1. Buku Pedoman Penilaian.

2. RPS mata kuliah setiap semester.

3. Berita acara yudisum kelulusan.

STANDAR MUTU AA YKPN 34

Visi, Misi dan Tujuan

Perguruan Tinggi VISI:

“Menjadi perguruan tinggi vokasi unggulan dalam bidang akuntansi di

Indonesia pada tahun 2020”

MISI:

1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan tinggi vokasi di bidang

akuntansi yang unggul, serta relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan

masyarakat.

2. Menyelenggarakan penelitian terapan yang unggul dalam menunjang

pengembangan pendidikan vokasi dan praktik di bidang akuntansi.

3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang memberikan

kontribusi dalam pengembangan pendidikan vokasi dan pemberian alternatif

solusi permasalahan praktik di bidang akuntansi.

4. Mengembangkan jaringan kerjasama dalam dan luar negeri dengan para

pemangku kepentingan yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan

untuk mendukung keunggulan kualitas lulusan.

TUJUAN:

1. Menghasilkan proses pendidikan vokasi akuntansi yang unggul di bidang

akuntansi, berdaya saing tinggi serta relevan dengan kebutuhan dunia kerja

dan masyarakat.

2. Menghasilkan penelitian terapan yang unggul dan mampu menunjang

pengembangan pendidikan vokasi dan praktik di bidang akuntansi.

3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang memberikan kontribusi

dalam pengembangan pendidikan vokasi dan penyelesaian permasalahan

praktik di bidang akuntansi.

4. Menghasilkan jalinan kerjasama dalam dan luar negeri dengan para

pemangku kepentingan dalam pengembangan kelembagaan untuk

mendukung keunggulan lembaga dan kompetensi lulusan.

Latar Belakang Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib

dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan

Undang-undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan

Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 Tahun 2014 tentang

Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

Tinggi serta Permenristekdikti No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional

Perguruan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu

merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan

tinggi.

Mutu suatu perguruan tinggi dapat dilihat dari perkembangan kegiatan

pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Penelitian

menduduki posisi sentral di antara kedua kegiatan yang lain. Kegiatan yang

unggul dalam bidang pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat dapat

didasarkan atas hasil-hasil penelitian.

Dalam konteks menjaga dan meningkatkan mutu penelitian yang dilakukan

oleh dosen dan/atau mahasiswa di perguruan tinggi, diperlukan adanya standar

mutu penelitian yang berfungsi sebagai tolok ukur untuk menilai mutu setiap

STANDAR MUTU AA YKPN 35

penelitian mulai dari tahap pemilihan topik, penulisan proposal, seminar,

pelaksanaan penelitian lapangan, hingga penulisan dan diseminasi hasil

penelitian. Pengukuran keberhasilan kegiatan penelitian perlu dinyatakan dalam

bentuk standar yang harus ditingkatkan terus menerus dari waktu ke waktu

sehingga terjadi peningkatan mutu secara berkelanjutan. Dengan pertimbangan

tersebut maka disusun standar isi penelitian untuk menjaga mutu penelitian.

Pihak-Pihak Yang

Terlibat

1. Direktur

2. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M)

3. Unit Penjaminan Mutu (UPM)

Definisi Istilah 1. Isi penelitian adalah kedalaman dan keluasan materi penelitian. Kedalaman

dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan

penelitian terapan.

2. Standar isi penelitian adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan

keluasan materi penelitian.

Pernyataan Isi Standar

Isi Penelitian

1. Pengelola institusi harus memiliki ukuran kedalaman dan keluasan materi

penelitian meliputi penelitian dasar dan terapan yang digunakan sebagai

pedoman bagi peneliti sampai tahun 2020.

2. Pengelola institusi harus memiliki ukuran atas dampak dari penelitian yang

dilakukan oleh peneliti baik untuk materi penelitian dasar dan penelitian

terapan sampai tahun 2020.

3. Pengelola institusi harus memiliki pedoman penelitian yang berisi tentang

prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan

masa datang yang harus menjadi muatan materi penelitian dasar dan

penelitian terapan sampai tahun 2020.

4. Pengelola institusi harus memiliki pedoman berkaitan dengan masalah

plagiasi penelitian dan karya tulis ilmiah yang digunakan sebagai petunjuk

peneliti sampai dengan tahun 2020..

Strategi Pelaksanaan

Standar Isi Penelitian

1. Pengelola institusi melalui P3M membuat dan menyediakan petunjuk

tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian dasar ataupun terapan

yang menjadi pegangan bagi peneliti.

2. Pengelola institusi melalui P3M melakukan kajian luaran penelitian yang

telah dihasilkan para peneliti.

3. Pengelola institusi melalui P3M menyusun dan menetapkan pedoman

penelitian yang berisi tentang prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran,

dan mengantisipasi kebutuhan masa datang yang harus menjadi muatan

materi penelitian dasar dan penelitian terapan.

4. Pengelola institusi melalui P3M membuat dan menetapkan aturan berkenaan

dengan plagiasi pemelitian dan karya ilmiah.

Indikator

Ketercapaian Standar

Isi Penelitian

1. Terselenggaranya buku Pedoman penelitian yang berisi tentang:

a. Kedalaman dan luasan penelitian

b. Pengukuran luaran hasil penelitian

c. Prinsip-prinsip penelitian

d. Aturan tentang plagiasi

2. Tidak ditemukan plagiasi pada hasil penelitian yang dilakukan dosen

Akademi Akuntansi YKPN

3. Isi penelitian memiliki hubungan positif dengan penerapan dunia bisnis saat

STANDAR MUTU AA YKPN 36

ini.

4. Semakin banyak penelitian dengan topik mutahir dan dapat diterapkan dalam

dunia bisnis.

Dokumen Standar Isi

Penelitian

1. Buku Pedoman Penelitian.

STANDAR MUTU AA YKPN 38

Visi, Misi dan Tujuan

Perguruan Tinggi VISI:

“Menjadi perguruan tinggi vokasi unggulan dalam bidang akuntansi di

Indonesia pada tahun 2020”

MISI:

1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan tinggi vokasi di bidang

akuntansi yang unggul, serta relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan

masyarakat.

2. Menyelenggarakan penelitian terapan yang unggul dalam menunjang

pengembangan pendidikan vokasi dan praktik di bidang akuntansi.

3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang memberikan

kontribusi dalam pengembangan pendidikan vokasi dan pemberian alternatif

solusi permasalahan praktik di bidang akuntansi.

4. Mengembangkan jaringan kerjasama dalam dan luar negeri dengan para

pemangku kepentingan yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan

untuk mendukung keunggulan kualitas lulusan.

TUJUAN:

1. Menghasilkan proses pendidikan vokasi akuntansi yang unggul di bidang

akuntansi, berdaya saing tinggi serta relevan dengan kebutuhan dunia kerja

dan masyarakat.

2. Menghasilkan penelitian terapan yang unggul dan mampu menunjang

pengembangan pendidikan vokasi dan praktik di bidang akuntansi.

3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang memberikan kontribusi

dalam pengembangan pendidikan vokasi dan penyelesaian permasalahan

praktik di bidang akuntansi.

4. Menghasilkan jalinan kerjasama dalam dan luar negeri dengan para

pemangku kepentingan dalam pengembangan kelembagaan untuk

mendukung keunggulan lembaga dan kompetensi lulusan.

Latar Belakang Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib

dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan

Undang-undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan

Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 Tahun 2014 tentang

Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

Tinggi serta Permenristekdikti No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional

Perguruan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu

merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan

tinggi.

Mutu suatu perguruan tinggi dapat dilihat dari perkembangan kegiatan

pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Penelitian

menduduki posisi sentral di antara kedua kegiatan yang lain. Kegiatan yang

unggul dalam bidang pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat dapat

didasarkan atas hasil-hasil penelitian.

Dalam konteks menjaga dan meningkatkan mutu penelitian yang dilakukan

oleh dosen dan/atau mahasiswa di perguruan tinggi, diperlukan adanya standar

mutu penelitian yang berfungsi sebagai tolok ukur untuk menilai mutu setiap

STANDAR MUTU AA YKPN 39

penelitian mulai dari tahap pemilihan topik, penulisan proposal, seminar,

pelaksanaan penelitian lapangan, hingga penulisan dan diseminasi hasil

penelitian. Pengukuran keberhasilan kegiatan penelitian perlu dinyatakan dalam

bentuk standar yang harus ditingkatkan terus menerus dari waktu ke waktu

sehingga terjadi peningkatan mutu secara berkelanjutan. Dengan pertimbangan

tersebut maka disusun standar hasil penelitian agar memliliki luaran yang

berdampak positif dalam dunia bisnis..

Pihak-Pihak Yang

Terlibat

1. Direktur

2. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M)

3. Unit Penjaminan Mutu (UPM)

Definisi Istilah 1. Hasil penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melali kegiatan yang

memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi

keilmuan dan budaya akademik.

2. Standar hasil penelitian adalah kriteria minimal tentang mutu hasil

penelitian.

Pernyataan Isi Standar

Hasil Penelitian

1. Pengelola institusi harus memiliki unit khusus untuk mengelola hasil

penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti paling lambat tahun 2020.

2. Pengelola institusi memiliki pedoman desiminasi penelitian dan karya ilmiah

yang dijadikan dasar bagi para peneliti sampai tahun 2020.

3. Pengelola institusi memiliki ukuran penilaian atas luaran hasil penelitian

sampai tahun 2020.

4. Pengelola institusi memiliki pedoman tindak lan jut hasil penelitian: untuk

mendapatkan Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) maupun untuk

diseminasi (grup diskusi, publikasi, seminar atau pembuatan buku ajar)

sampai tahun 2020..

Strategi Pelaksanaan

Standar Hasil

Penelitian

1. Pengelola institusi membentuk Pusat Penelitian yang mengelola penelitian-

penelitian yang dilakukan oleh dosen-dosen Akademi Akuntansi YKPN.

2. Pengelola institusi melalui P3M menyusun dan menetapkan Buku Pedoman

Penelitian:

3. Pengelola institusi melalui P3M melakukan penelusuran atas luaran hasil

penelitian dosen.

4. Pengelola institusi melalui P3M menyusun Buku Pedoman Penelitian.

Indikator

Ketercapaian Standar

Hasil Penelitian

1. Terselenggaranya buku Pedoman Penelitian.

2. Diseminasi hasil penelitian melalui jurnal ilmiah dan seminar semakin

banyak.

3. Semakin bertambah penelitian dan karya ilmiah dosen yang mendapatkan

HKI.

Dokumen Standar Isi

Penelitian

1. Buku Pedoman Penelitian.

STANDAR MUTU AA YKPN 41

Visi, Misi dan Tujuan

Perguruan Tinggi VISI:

“Menjadi perguruan tinggi vokasi unggulan dalam bidang akuntansi di

Indonesia pada tahun 2020”

MISI:

1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan tinggi vokasi di bidang

akuntansi yang unggul, serta relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan

masyarakat.

2. Menyelenggarakan penelitian terapan yang unggul dalam menunjang

pengembangan pendidikan vokasi dan praktik di bidang akuntansi.

3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang memberikan

kontribusi dalam pengembangan pendidikan vokasi dan pemberian

alternatif solusi permasalahan praktik di bidang akuntansi.

4. Mengembangkan jaringan kerjasama dalam dan luar negeri dengan para

pemangku kepentingan yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan

untuk mendukung keunggulan kualitas lulusan.

TUJUAN:

1. Menghasilkan proses pendidikan vokasi akuntansi yang unggul di bidang

akuntansi, berdaya saing tinggi serta relevan dengan kebutuhan dunia kerja

dan masyarakat.

2. Menghasilkan penelitian terapan yang unggul dan mampu menunjang

pengembangan pendidikan vokasi dan praktik di bidang akuntansi.

3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang memberikan kontribusi

dalam pengembangan pendidikan vokasi dan penyelesaian permasalahan

praktik di bidang akuntansi.

4. Menghasilkan jalinan kerjasama dalam dan luar negeri dengan para

pemangku kepentingan dalam pengembangan kelembagaan untuk

mendukung keunggulan lembaga dan kompetensi lulusan.

Latar Belakang Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib

dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan

Undang-undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan

Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 Tahun 2014 tentang

Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

Tinggi serta Permenristekdikti No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional

Perguruan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu

merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan

tinggi.

Mutu suatu perguruan tinggi dapat dilihat dari perkembangan kegiatan

pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Namun, penelitian

menduduki posisi sentral di antara kedua kegiatan yang lain. Kagiatan yang

unggul dalam bidang pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat dapat

didasarkan atas hasil- hasil penelitian.

STANDAR MUTU AA YKPN 42

Pihak-Pihak Yang

Terlibat

1. Direktur

2. Wakil Direktur 1 Bidang Akademik

3. Wakil Direktur 2 Bidang Keuangan dan Sumber Daya Manusia

4. Unit Penjaminan Mutu

5. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

6. Bagian Administrasi Akademik dan Pelaporan

Definisi Istilah Penelitian ilmiah, selanjutnya disebut penelitian, adalah kegiatan yang

dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk

memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan

pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi

dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pernyataan Standar

Proses Penelitian

1. Program dan Penelitian harus mempunyai Perencanaan dan sesuai dengan

Rencana Strategis Akademi.

2. Kegiatan Penelitian harus sesuai dengan kebutuhan nyata dalam masyarakat

lokal, isu-isu nasional dan internasional.

3. Kegiatan Penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan

kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat dan

lingkungan.

4. Kegiatan Penelitian harus dilaksanakank secara terarah, terukur dan

terprogram.

5. Kegiatan Penelitian melibatkan Mahasiswa harus dinyatakan dalam besaran

sks.

Strategi Pelaksanaan

Standar Proses

Penelitian

1. AA YKPN melalui P3M memberikan penugasan kepada setiap dosen untuk

melakukan Penelitian sebanyak minimal satu kali.

2. Pelaksana wajib menyerahkan laporan akhir Penelitian (hardcopy dan

softcopy) dan draft artikel yang siap dikirim ke jurnal ilmiah sesuai dengan

luaran yang disebutkan dalam proposal Penelitian.

3. Khusus untuk Penelitian dari Dikti, pelaksana wajib mengupload hasil

Penelitian/laporan kemajuan dan laporan akhir Penelitian secara online

sesuai dengan jadwal dari Dikti.

4. Pelaksanaan kegiatan Penelitian harus sesuai dengan standar hasil dan

standar isi Penelitian.

Indikator

Ketercapaian Standar

Proses Penelitian

1. Terlaksananya Penelitian yang dapat diterapkan didalam bdang keilmuannya.

2. Termuatnya kegiatan Penelitian dalam artikel ilmiah Penelitian, baik tingkat

nasional maupun internasional yang terakreditasi.

3. Terlaksananya kegiatan Penelitian yang dapat memecahkan permasalahan

yang ada di bidang keilmuannya.

4. Terciptanya model-model dan rekomendasi untuk kebijakan publik yang

berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan

dibidang keilmuannya.

5. Terlibatkannya mahasiswa dalam kegiatan Penelitian.

Dokumen Standar

Proses Penelitian

1. Pedoman Penelitian

2. Standar Hasil Penelitian

3. Standar Isi Penelitian

4. Laporan Hasil Penelitian

5. SK Pelaksanaan Penelitian atau Surat Tugas Pelaksanaan Penelitian

6. Surat dari Institusi pelaksanaan Penelitian

7. Materi atau Dokumen pelaksanaan Penelitian.

STANDAR MUTU AA YKPN 44

Visi, Misi dan Tujuan

Perguruan Tinggi VISI:

“Menjadi perguruan tinggi vokasi unggulan dalam bidang akuntansi di

Indonesia pada tahun 2020”

MISI:

1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan tinggi vokasi di bidang

akuntansi yang unggul, serta relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan

masyarakat.

2. Menyelenggarakan penelitian terapan yang unggul dalam menunjang

pengembangan pendidikan vokasi dan praktik di bidang akuntansi.

3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang memberikan

kontribusi dalam pengembangan pendidikan vokasi dan pemberian alternatif

solusi permasalahan praktik di bidang akuntansi.

4. Mengembangkan jaringan kerjasama dalam dan luar negeri dengan para

pemangku kepentingan yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan

untuk mendukung keunggulan kualitas lulusan.

TUJUAN:

1. Menghasilkan proses pendidikan vokasi akuntansi yang unggul di bidang

akuntansi, berdaya saing tinggi serta relevan dengan kebutuhan dunia kerja

dan masyarakat.

2. Menghasilkan penelitian terapan yang unggul dan mampu menunjang

pengembangan pendidikan vokasi dan praktik di bidang akuntansi.

3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang memberikan kontribusi

dalam pengembangan pendidikan vokasi dan penyelesaian permasalahan

praktik di bidang akuntansi.

4. Menghasilkan jalinan kerjasama dalam dan luar negeri dengan para

pemangku kepentingan dalam pengembangan kelembagaan untuk

mendukung keunggulan lembaga dan kompetensi lulusan.

Latar Belakang Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib

dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan

Undang-undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan

Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 Tahun 2014 tentang

Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

Tinggi serta Permenristekdikti No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional

Perguruan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu

merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan

tinggi.

Mutu suatu perguruan tinggi dapat dilihat dari perkembangan kegiatan

pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Namun, penelitian

menduduki posisi sentral di antara kedua kegiatan yang lain. Kagiatan yang

unggul dalam bidang pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat dapat

didasarkan atas hasil-hasil penelitian.

STANDAR MUTU AA YKPN 45

Pihak-Pihak Yang

Terlibat

1. Direktur

2. Wakil Direktur 1 Bidang Akademik

3. Wakil Direktur 2 Bidang Keuangan dan Sumber Daya Manusia

4. Unit Penjaminan Mutu

5. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

6. Bagian Administrasi Akademik dan Pelaporan

Definisi Istilah Penelitian ilmiah, selanjutnya disebut penelitian, adalah kegiatan yang

dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk

memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan

pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi

dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pernyataan Standar

Penilaian Penelitian

1. Penilaian proses dan hasil Penelitian harus memenuhi standar:

a. Edukasi, yaitu dapat memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan

mutu Penelitian.

b. Obyektif, yaitu penilaian harus bebas dari pengaruh subyektifitas.

c. Akuntabel, yaitu penilaian harus menggunakan kriteria yang jelas dan

mudah dipahami oleh pelaksana Penelitian.

d. Transparan, yaitu hasil Penelitian dapat diakses oleh semua pamangku

kepentingan.

2. Pelaksanaan Penelitian harus mengacu pada standar hasil, standar isi dan

standar proses Penelitian yang telah ditetapkan.

3. Penilaian Penelitian harus menggunakan metode dan instrumen yang

relevan, akuntabel dan mewakili ukuran pencapaian kinerja serta pencapaian

hasil Penelitian.

Strategi Pelaksanaan

Standar Penilaian

Penelitian

1. Pelaksana wajib menyerahkan laporan akhir Penelitian (hard copy dan soft

copy) dan draft artikel yang siap dikirim ke jurnal ilmiah sesuai dengan

luaran yang disebutkan dalam proposal Penelitian.

2. Khusus untuk Penelitian dari Dikti, pelaksana wajib mengupload hasil

Penelitian/laporan kemajuan dan laporan akhir Penelitian secara online

sesuai dengan jadwal dari Dikti.

3. Dilakukan penilaian terhadap pelaksanaan dan hasil Penelitian dengan

menggunakan instrumen dan metode yang telah ditetapkan.

Indikator

Ketercapaian Standar

Penilaian Penelitian

1. Terlaksananya Penelitian yang dapat diterapkan didalam bidang

keilmuannay dan sebagai acuan bahan ajar.

2. Terciptanya pengkayaan sumber bahan ajar atau bahan pembelajaran.

3. Teratasinya masalah masalah sosial dan bidang keilmuannya serta adanya

rekomendasi yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.

Dokumen Standar

Penilaian Penelitian

1. Pedoman Penelitian

2. Standar Hasil Penelitian

3. Standar Isi Penelitian

4. Standar Proses Penelitian

5. Laporan Hasil Penelitian

6. SK Pelaksanaan Penelitian atau Surat Tugas Pelaksanaan Penelitian

7. Surat dari Institusi pelaksanaan Penelitian

8. Materi atau Dokumen pelaksanaan Penelitian.

STANDAR MUTU AA YKPN 47

Visi, Misi dan Tujuan

Perguruan Tinggi VISI:

“Menjadi perguruan tinggi vokasi unggulan dalam bidang akuntansi di

Indonesia pada tahun 2020”

MISI:

1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan tinggi vokasi di bidang

akuntansi yang unggul, serta relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan

masyarakat.

2. Menyelenggarakan penelitian terapan yang unggul dalam menunjang

pengembangan pendidikan vokasi dan praktik di bidang akuntansi.

3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang memberikan

kontribusi dalam pengembangan pendidikan vokasi dan pemberian alternatif

solusi permasalahan praktik di bidang akuntansi.

4. Mengembangkan jaringan kerjasama dalam dan luar negeri dengan para

pemangku kepentingan yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan

untuk mendukung keunggulan kualitas lulusan.

TUJUAN:

1. Menghasilkan proses pendidikan vokasi akuntansi yang unggul di bidang

akuntansi, berdaya saing tinggi serta relevan dengan kebutuhan dunia kerja

dan masyarakat.

2. Menghasilkan penelitian terapan yang unggul dan mampu menunjang

pengembangan pendidikan vokasi dan praktik di bidang akuntansi.

3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang memberikan kontribusi

dalam pengembangan pendidikan vokasi dan penyelesaian permasalahan

praktik di bidang akuntansi.

4. Menghasilkan jalinan kerjasama dalam dan luar negeri dengan para

pemangku kepentingan dalam pengembangan kelembagaan untuk

mendukung keunggulan lembaga dan kompetensi lulusan.

Latar Belakang Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib

dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan

Undang-undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan

Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Adapun Penelitian penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 Tahun 2014 tentang

Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

Tinggi serta Permenristekdikti No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional

Perguruan Tinggi. Penelitian dan implementasi sistem penjaminan mutu

merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan

tinggi.

Mutu suatu perguruan tinggi dapat dilihat dari perkembangan kegiatan

pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Namun, penelitian

menduduki posisi sentral di antara kedua kegiatan yang lain. Kagiatan yang

unggul dalam bidang pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat dapat

didasarkan atas hasil- hasil penelitian.

STANDAR MUTU AA YKPN 48

Pihak-Pihak Yang

Terlibat

1. Direktur

2. Wakil Direktur 1 Bidang Akademik

3. Wakil Direktur 2 Bidang Keuangan dan Sumber Daya Manusia

4. Unit Penjaminan Mutu

5. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

6. Bagian Administrasi Akademik dan Pelaporan

Definisi Istilah Penelitian ilmiah, selanjutnya disebut penelitian, adalah kegiatan yang

dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk

memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan

pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi

dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pernyataan Standar

Peneliti

1. Peneliti adalah Dosen Tetap AA YKPN yang sudah mempunyai jabatan

Fungsional minimal Asisten Ahli dengan KUM Minimal 150.

2. Pendidikan minimal S2.

3. Mempunyai golongan kepangkatan minimal III/a dan mempunyai NIDN.

4. Peneliti mendapat Surat Tugas untuk melaksanakan Penelitian.

5. Peneliti mempunyai kemampuan teknis dan penguasaan metodologi

penerapan keilmuan sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan dan

kerumitan serta kedalaman sasaran kegiatan.

Strategi Penelitian

Standar Peneliti

1. AA YKPN melalui P3M memberikan penugasan kepada setiap dosen untuk

melakukan Penelitian sebanyak dua kali setahun yang terbagi dalam dua

semester.

2. Peneliti menyesuaikan kriteria yang ditetapkan baik dari AA YKPN maupun

dari Dikti atau dari sember pendanaan lain.

Indikator

Ketercapaian Standar

Peneliti

1. Terlaksananya Penelitian yang sesuai dengan kriteria, bahwa Peneliti sesuai

dengan bidang keilmuan dan bidang keahliannya.

2. Penelitian dapat digunakan pada bidang keilmuan secara berkelanjutan, dan

dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.

Dokumen Standar

Peneliti

1. Pedoman Penelitian

2. Standar Hasil Penelitian

3. Standar Isi Penelitian

4. Standar Proses Penelitian

5. Standar Penilaian Penelitian

6. Laporan Hasil Penelitian

7. SK Penelitian atau Surat Tugas Penelitian Penelitian

8. Surat dari Institusi Peneliti

9. Materi atau Dokumen Penelitian.

10. Ijasah dan SK Jabatan Fungsional serta SK Impasing

STANDAR MUTU AA YKPN 50

Visi, Misi dan Tujuan

Perguruan Tinggi VISI:

“Menjadi perguruan tinggi vokasi unggulan dalam bidang akuntansi di

Indonesia pada tahun 2020”

MISI:

1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan tinggi vokasi di bidang

akuntansi yang unggul, serta relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan

masyarakat.

2. Menyelenggarakan penelitian terapan yang unggul dalam menunjang

pengembangan pendidikan vokasi dan praktik di bidang akuntansi.

3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang memberikan

kontribusi dalam pengembangan pendidikan vokasi dan pemberian alternatif

solusi permasalahan praktik di bidang akuntansi.

4. Mengembangkan jaringan kerjasama dalam dan luar negeri dengan para

pemangku kepentingan yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan

untuk mendukung keunggulan kualitas lulusan.

TUJUAN:

1. Menghasilkan proses pendidikan vokasi akuntansi yang unggul di bidang

akuntansi, berdaya saing tinggi serta relevan dengan kebutuhan dunia kerja

dan masyarakat.

2. Menghasilkan penelitian terapan yang unggul dan mampu menunjang

pengembangan pendidikan vokasi dan praktik di bidang akuntansi.

3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang memberikan kontribusi

dalam pengembangan pendidikan vokasi dan penyelesaian permasalahan

praktik di bidang akuntansi.

4. Menghasilkan jalinan kerjasama dalam dan luar negeri dengan para

pemangku kepentingan dalam pengembangan kelembagaan untuk

mendukung keunggulan lembaga dan kompetensi lulusan.

Latar Belakang Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib

dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan

Undang-undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan

Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Adapun penelitian penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 Tahun 2014 tentang

Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

Tinggi serta Permenristekdikti No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional

Perguruan Tinggi. Penelitian dan implementasi sistem penjaminan mutu

merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan

tinggi.

Mutu suatu perguruan tinggi dapat dilihat dari perkembangan kegiatan

pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Namun, penelitian

menduduki posisi sentral di antara kedua kegiatan yang lain. Kagiatan yang

unggul dalam bidang pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat dapat

didasarkan atas hasil- hasil penelitian.

STANDAR MUTU AA YKPN 51

Pihak-Pihak Yang

Terlibat

1. Direktur

2. Wakil Direktur 1 Bidang Akademik

3. Wakil Direktur 2 Bidang Keuangan dan Sumber Daya Manusia

4. Unit Penjaminan Mutu

5. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

6. Bagian Administrasi Akademik dan Pelaporan

Definisi Istilah Penelitian ilmiah, selanjutnya disebut penelitian, adalah kegiatan yang

dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk

memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan

pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi

dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pernyataan Standar

Sarana dan Prasarana

Penelitian

1. AA YKPN harus memfasilitasi sarana dan prasarana yang dibutuhkan

minimal kegiatan Penelitian.

2. AA YKPN harus memberikan surat penugasan kepada peneliti untuk dapat

melaksanakan kegiatannya.

3. AA YKPN harus memfasilitasi untuk berkomunikasi dengan pihak-pihak

yang terlibat dalam kegiatan Penelitian.

4. P3M selaku pengelola Penelitian harus bersedia untuk menerima konsultasi

dan pembimbingan teknis penelitian Penelitian.

5. Sarana dan prasaran kegiatan Penelitian harus memenuhi standar mutu,

keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan pelaksana

Penelitian.

Strategi Pengelolaan

Standar Sarana dan

Prasarana Penelitian

1. AA YKPN melalui P3M memberikan penugasan kepada setiap dosen untuk

melakukan Penelitian sebanyak satu kali dalam setahun.

2. Peneliti Penelitian menyesuaikan kriteria yang ditetapkan baik dari AA

YKPN maupun dari Dikti atau dari sember pendanaan lain.

3. Peneliti mengajukan kebutuhan sarana dan prasarana dalam kegiatan

Penelitian yang akan dilaksanakan melalui P3M.

Indikator

Ketercapaian Standar

Sarana dan Prasarana

Penelitian

1. Terlaksananya Penelitian yang sesuai dengan kriteria peneliti serta bidang

keilmuan dan bidang keahliannya.

2. Terdukungnya penelitian dengan sarana dan prasarana serta fasilitas teknis

untuk kegiatan Penelitian.

Dokumen Standar

Sarana dan Prasarana

Penelitian

1. Pedoman Penelitian

2. Standar Hasil Penelitian

3. Standar Isi Penelitian

4. Standar Proses Penelitian

5. Standar Penilaian Penelitian

6. Standar Peneliti

7. Laporan Hasil Penelitian

8. SK Penelitian atau Surat Tugas Penelitian

9. Surat dari Institusi penelitian

10. Materi atau Dokumen Penelitian.

STANDAR MUTU AA YKPN 53

Visi, Misi dan Tujuan

Perguruan Tinggi VISI:

“Menjadi perguruan tinggi vokasi unggulan dalam bidang akuntansi di

Indonesia pada tahun 2020”

MISI:

1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan tinggi vokasi di bidang

akuntansi yang unggul, serta relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan

masyarakat.

2. Menyelenggarakan penelitian terapan yang unggul dalam menunjang

pengembangan pendidikan vokasi dan praktik di bidang akuntansi.

3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang memberikan

kontribusi dalam pengembangan pendidikan vokasi dan pemberian alternatif

solusi permasalahan praktik di bidang akuntansi.

4. Mengembangkan jaringan kerjasama dalam dan luar negeri dengan para

pemangku kepentingan yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan

untuk mendukung keunggulan kualitas lulusan.

TUJUAN:

1. Menghasilkan proses pendidikan vokasi akuntansi yang unggul di bidang

akuntansi, berdaya saing tinggi serta relevan dengan kebutuhan dunia kerja

dan masyarakat.

2. Menghasilkan penelitian terapan yang unggul dan mampu menunjang

pengembangan pendidikan vokasi dan praktik di bidang akuntansi.

3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang memberikan kontribusi

dalam pengembangan pendidikan vokasi dan penyelesaian permasalahan

praktik di bidang akuntansi.

4. Menghasilkan jalinan kerjasama dalam dan luar negeri dengan para

pemangku kepentingan dalam pengembangan kelembagaan untuk

mendukung keunggulan lembaga dan kompetensi lulusan.

Latar Belakang Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib

dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan

Undang-undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan

Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 Tahun 2014 tentang

Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

Tinggi serta Permenristekdikti No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional

Perguruan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu

merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan

tinggi.

Mutu suatu perguruan tinggi dapat dilihat dari perkembangan kegiatan

pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Namun, penelitian

menduduki posisi sentral di antara kedua kegiatan yang lain. Kagiatan yang

unggul dalam bidang pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat dapat

didasarkan atas hasil- hasil penelitian.

STANDAR MUTU AA YKPN 54

Pihak-Pihak Yang

Terlibat

1. Direktur

2. Wakil Direktur 1 Bidang Akademik

3. Wakil Direktur 2 Bidang Keuangan dan Sumber Daya Manusia

4. Unit Penjaminan Mutu

5. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

6. Bagian Administrasi Akademik dan Pelaporan

Definisi Istilah Penelitian ilmiah, selanjutnya disebut penelitian, adalah kegiatan yang

dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk

memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan

pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi

dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pernyataan Standar

Pengelolaan

Penelitian

1. AA YKPN harus mempunyai kelembagaan tersendiri untuk menangani

pengelolaan Penelitian dalam bentuk Pusat Penelitian dan Pengabdian

Kepada Masyarakat (P3M).

2. Pengelola Penelitian harus menyusun renstra dan program kerja operasional

yang disesuaikan dengan renstra akadem i dan visi, misi serta tujuan

akademi.

3. Pengelola Penelitian harus memfasilitasi pelaksanaan Penelitian.

4. Pengelola Penelitian harus memantau dan mengevaluasi kegiatan Penelitian.

5. Pengelola Penelitian harus memlakukan desiminasi hasil Penelitian kepada

pemangku kepentingan.

6. Pengelola Penelitian harus memberikan penghargaan kepada pelaksana

Penelitian yang berprestasi.

7. Pengelola Penelitian harus membuat laporan pelaksanaan Penelitian dan

laporan kinerja kelembagaan kepada direktur AA YKPN.

8. Pengelola Penelitian harus menyusun kriteria dan prosedur serta panduan

pelaksanaan Penelitian.

Strategi Pelaksanaan

Standar Pengelolaan

Penelitian

1. AA YKPN membentuk Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

(P3M).

2. Menetapkan pengurus P3M untuk periode tertentu dengan Surat Keputusan

Direktur AA YKPN.

Indikator

Ketercapaian Standar

Pengelolaan

Penelitian

1. Terbentuknya Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (p3M).

2. Terbentuknya pengurus P3M dengan SK Direktur.

3. Terbentuknya Renstra dan Program Kegiatan Penelitian

4. Terfasilitasinya kegiatan Penelitian

5. Terpantaunya kegiatan Penelitian oleh pengelola Penelitian.

6. Adanya laporan Kinerja kelembagaan dan laporan Penelitian yang telah

terdesiminasikan.

Dokumen Standar

Pengelolaan

Penelitian

1. Pedoman Penelitian

2. SK Kelembagaan P3M

3. SK Pengurus P3M

4. Laporan Kinerja P3M

5. Renstra dan Program Kerja P3M

STANDAR MUTU AA YKPN 56

Visi, Misi dan Tujuan

Perguruan Tinggi VISI:

“Menjadi perguruan tinggi vokasi unggulan dalam bidang akuntansi di

Indonesia pada tahun 2020”

MISI:

1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan tinggi vokasi di bidang

akuntansi yang unggul, serta relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan

masyarakat.

2. Menyelenggarakan penelitian terapan yang unggul dalam menunjang

pengembangan pendidikan vokasi dan praktik di bidang akuntansi.

3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang memberikan

kontribusi dalam pengembangan pendidikan vokasi dan pemberian alternatif

solusi permasalahan praktik di bidang akuntansi.

4. Mengembangkan jaringan kerjasama dalam dan luar negeri dengan para

pemangku kepentingan yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan

untuk mendukung keunggulan kualitas lulusan.

TUJUAN:

1. Menghasilkan proses pendidikan vokasi akuntansi yang unggul di bidang

akuntansi, berdaya saing tinggi serta relevan dengan kebutuhan dunia kerja

dan masyarakat.

2. Menghasilkan penelitian terapan yang unggul dan mampu menunjang

pengembangan pendidikan vokasi dan praktik di bidang akuntansi.

3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang memberikan kontribusi

dalam pengembangan pendidikan vokasi dan penyelesaian permasalahan

praktik di bidang akuntansi.

4. Menghasilkan jalinan kerjasama dalam dan luar negeri dengan para

pemangku kepentingan dalam pengembangan kelembagaan untuk

mendukung keunggulan lembaga dan kompetensi lulusan.

Latar Belakang Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib

dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan

Undang-undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan

Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 Tahun 2014 tentang

Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

Tinggi serta Permenristekdikti No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional

Perguruan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu

merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan

tinggi.

Mutu suatu perguruan tinggi dapat dilihat dari perkembangan kegiatan

pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Namun, penelitian

menduduki posisi sentral di antara kedua kegiatan yang lain. Kagiatan yang

unggul dalam bidang pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat dapat

didasarkan atas hasil- hasil penelitian.

STANDAR MUTU AA YKPN 57

Pihak-Pihak Yang

Terlibat

1. Direktur

2. Wakil Direktur 1 Bidang Akademik

3. Wakil Direktur 2 Bidang Keuangan dan Sumber Daya Manusia

4. Unit Penjaminan Mutu

5. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

6. Bagian Administrasi Akademik dan Pelaporan

Definisi Istilah Penelitian ilmiah, selanjutnya disebut penelitian, adalah kegiatan yang

dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk

memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan

pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi

dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pernyataan Standar

Pendanaan dan

Pembiayaan

Penelitian

1. AA YKPN harus menyediakan pendanaan dan pembiayaan internal untuk

pelaksanaan Penelitian.

2. Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dituangkan dalam Surat Keputusan

Direktur AA YKPN.

3. AA YKPN memfasilitasi kegiatan Penelitian yang membutuhkan pendanaan

dari luar lembaga, termasuk dari Dikti, Masyarakat maupun dari Luar

Negeri.

4. Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yang tertuang dalam Surat Keputusan

digunakan untuk membiayai:

a. Perencanaan Penelitian;

b. Pelaksanaan Penelitian;

c. Pengendalian Penelitian;

d. Pemantauan dan Evaluasi Penelitian;

e. Pelaporan Penelitian; dan

f. Desiminasi hasil Penelitian

5. AA YKPN membuat aturan untuk mekanisme pendanan dan pembiayaan.

6. Penggunaan dana dan pembiayaan harus terlaporkan secara transparan dan

akuntabel.

Strategi Pelaksanaan

Standar Pendanaan

dan Pembiayaan

Penelitian

1. AA YKPN membuat Surat Keputusan tentang Pendanaan dan Pembiayaan

Penelitian internal lembaga.

2. AA YKPN membuat aturan dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan

Penelitian.

3. Pemberian Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian melalui mekanisme

pengajuan yang disetujui oleh P3M dan Wadir II AA YKPN.

Indikator

Ketercapaian Standar

Pendanaan dan

Pembiayaan

Penelitian

1. Terlaksananya kegiatan Penelitian mulai dari Perencanaan, pelaksanaan,

pengendalian, pemantauan, pelaporan hasil dan deseminasi hasil kepada

pemangku kepentingan.

2. Meningkatnya kapasitas pelaksana Penelitian.

Dokumen Standar

Pendanaan dan

Pembiayaan

Penelitian

1. Pedoman Penelitian

2. SK Kelembagaan P3M

3. SK Pengurus P3M

4. Laporan Kinerja P3M

5. Renstra dan Program Kerja P3M

STANDAR MUTU AA YKPN 59

Visi, Misi dan Tujuan

Perguruan Tinggi VISI:

“Menjadi perguruan tinggi vokasi unggulan dalam bidang akuntansi di

Indonesia pada tahun 2020”

MISI:

1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan tinggi vokasi di bidang

akuntansi yang unggul, serta relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan

masyarakat.

2. Menyelenggarakan penelitian terapan yang unggul dalam menunjang

pengembangan pendidikan vokasi dan praktik di bidang akuntansi.

3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang memberikan

kontribusi dalam pengembangan pendidikan vokasi dan pemberian alternatif

solusi permasalahan praktik di bidang akuntansi.

4. Mengembangkan jaringan kerjasama dalam dan luar negeri dengan para

pemangku kepentingan yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan

untuk mendukung keunggulan kualitas lulusan.

TUJUAN:

1. Menghasilkan proses pendidikan vokasi akuntansi yang unggul di bidang

akuntansi, berdaya saing tinggi serta relevan dengan kebutuhan dunia kerja

dan masyarakat.

2. Menghasilkan penelitian terapan yang unggul dan mampu menunjang

pengembangan pendidikan vokasi dan praktik di bidang akuntansi.

3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang memberikan kontribusi

dalam pengembangan pendidikan vokasi dan penyelesaian permasalahan

praktik di bidang akuntansi.

4. Menghasilkan jalinan kerjasama dalam dan luar negeri dengan para

pemangku kepentingan dalam pengembangan kelembagaan untuk

mendukung keunggulan lembaga dan kompetensi lulusan.

Latar Belakang Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib

dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan

Undang-undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan

Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 Tahun 2014 tentang

Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

Tinggi serta Permenristekdikti No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional

Perguruan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu

merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan

tinggi.

Aspek penting dalam pencapaian Perguruan Tinggi adalah terlaksananya Tri

Dharma Perguruan Tinggi, dimana aspek ketiga yaitu Pengabdian Kepada

Masyarakat merupakan aplikasi teknis dari dharma pendidikan dan dharma

penelitian.

Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) diharapkan dapat mendukung program

pemerintah dalam mengatasi permasalahan dalam masyarakat melalui program

yang terencana dan terukur, dimana hasilnya dapat dirasakan oleh semua pihak,

STANDAR MUTU AA YKPN 60

baik pemerintah, masyarakat maupun pelaksana.

Pihak-Pihak Yang

Terlibat

1. Direktur

2. Wakil Direktur 1 Bidang Akademik

3. Wakil Direktur 2 Bidang Keuangan dan Sumber Daya Manusia

4. Unit Penjaminan Mutu

5. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

6. Bagian Administrasi Akademik dan Pelaporan

Definisi Istilah 1. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang

memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan

kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

2. Pengabdian Kepada Masyarakat yang selanjutnya disingkat PkM.

Pernyataan Isi Standar

Hasil PkM

1. Program dan PkM harus mempunyai Perencanaan dan sesuai dengan

Rencana Strategis Akademi.

2. Kegiatan PkM harus sesuai dengan kebutuhan nyata dalam masyarakat lokal,

isu-isu nasional dan internasional.

3. Kegiatan PkM harus terdokumentasi dengan baik melalui laporan yang

disusun sesuai standar pelaporan yang telah ditetapkan oleh P3M AA YKPN.

4. Laporan Kegiatan PkM dideseminasikan melalui jurnal PkM atau sarana lain

yang terakses publik.

5. Kegiatan PkM harus memanfaatkan teknologi tepat guna.

6. Kegiatan PkM merupakan bahan pengembangan IPTEK atau bahan ajar

untuk memperkaya sumber belajar.

Strategi Pelaksanaan

Standar Hasil PkM

1. AA YKPN melalui P3M memberikan penugasan kepada setiap dosen untuk

melakukan PkM sebanyak dua kali setahun yang terbagi dalam dua semester.

2. Pelaksana wajib menyerahkan laporan akhir PkM (hard copy dan soft copy)

dan draft artikel yang siap dikirim ke jurnal ilmiah sesuai dengan luaran yang

disebutkan dalam proposal PkM.

3. Khusus untuk PkM dari Dikti, pelaksana wajib mengupload hasil

PkM/laporan kemajuan dan laporan akhir PkM secara online sesuai dengan

jadwal dari dikti.

Indikator

Ketercapaian Standar

Hasil PkM

1. Terlaksananya kegiatan PkM untuk setiap dosen/pelaksana sedikitnya satu

kali dalam satu semester.

2. Termuatnya kegiatan PkM dalam artikel ilmiah PkM, baik tingkat nasional

maupun internasional yang terakreditasi.

Dokumen Standar

Hasil PkM

1. Pedoman PkM

2. Laporan Hasil PkM

3. SK Pelaksanaan PkM atau Surat Tugas Pelaksanaan PkM

4. Surat dari Institusi pelaksanaan PkM

5. Materi atau Dokumen pelaksanaan PkM.

STANDAR MUTU AA YKPN 62

Visi, Misi dan Tujuan

Perguruan Tinggi VISI:

“Menjadi perguruan tinggi vokasi unggulan dalam bidang akuntansi di

Indonesia pada tahun 2020”

MISI:

1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan tinggi vokasi di bidang

akuntansi yang unggul, serta relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan

masyarakat.

2. Menyelenggarakan penelitian terapan yang unggul dalam menunjang

pengembangan pendidikan vokasi dan praktik di bidang akuntansi.

3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang memberikan

kontribusi dalam pengembangan pendidikan vokasi dan pemberian alternatif

solusi permasalahan praktik di bidang akuntansi.

4. Mengembangkan jaringan kerjasama dalam dan luar negeri dengan para

pemangku kepentingan yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan

untuk mendukung keunggulan kualitas lulusan.

TUJUAN:

1. Menghasilkan proses pendidikan vokasi akuntansi yang unggul di bidang

akuntansi, berdaya saing tinggi serta relevan dengan kebutuhan dunia kerja

dan masyarakat.

2. Menghasilkan penelitian terapan yang unggul dan mampu menunjang

pengembangan pendidikan vokasi dan praktik di bidang akuntansi.

3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang memberikan kontribusi

dalam pengembangan pendidikan vokasi dan penyelesaian permasalahan

praktik di bidang akuntansi.

4. Menghasilkan jalinan kerjasama dalam dan luar negeri dengan para

pemangku kepentingan dalam pengembangan kelembagaan untuk

mendukung keunggulan lembaga dan kompetensi lulusan.

Latar Belakang Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib

dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan

Undang-undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan

Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 Tahun 2014 tentang

Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

Tinggi serta Permenristekdikti No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional

Perguruan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu

merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan

tinggi.

Aspek penting dalam pencapaian Perguruan Tinggi adalah terlaksananya Tri

Dharma Perguruan Tinggi, dimana aspek ketiga yaitu Pengabdian Kepada

Masyarakat merupakan aplikasi teknis dari dharma pendidikan dan dharma

penelitian.

STANDAR MUTU AA YKPN 63

Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) diharapkan dapat mendukung program

pemerintah dalam mengatasi permasalahan dalam masyarakat melalui program

yang terencana dan terukur, dimana hasilnya dapat dirasakan oleh semua pihak,

baik pemerintah, masyarakat maupun pelaksana.

Pihak-Pihak Yang

Terlibat

1. Direktur

2. Wakil Direktur 1 Bidang Akademik

3. Wakil Direktur 2 Bidang Keuangan dan Sumber Daya Manusia

4. Unit Penjaminan Mutu

5. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

6. Bagian Administrasi Akademik dan Pelaporan

Definisi Istilah 1. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang

memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukann

kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

2. Pengabdian Kepada Masyarakat yang selanjutnya disingkat PkM.

Pernyataan Standar Isi

PkM

1. Program dan PkM harus mempunyai Perencanaan dan sesuai dengan

Rencana Strategis Akademi.

2. Kegiatan PkM harus sesuai dengan kebutuhan nyata dalam masyarakat lokal,

isu-isu nasional dan internasional.

3. Kegiatan PkM harus mengacu pada Standar Hasil PkM.

4. PkM harus bisa diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat.

5. PkM harus mengikutkertakan masyarakat dan memberdayakan masyarakat.

6. Kegiatan PkM harus dapat menyelesaikan masalah, rekayasa sosial,

rekomendasi kebijakan baik untuk masyarakat, dunia usaha, industri atau

pemerintah.

7. Kekayaan intelektual harus bisa diterapkan didalam masyarakat.

Strategi Pelaksanaan

Standar Isi PkM

1. AA YKPN melalui P3M memberikan penugasan kepada setiap dosen untuk

melakukan PkM sebanyak dua kali setahun yang terbagi dalam dua semester.

2. Pelaksana wajib menyerahkan laporan akhir PkM (hard copy dan soft copy)

dan draft artikel yang siap dikirim ke jurnal ilmiah sesuai dengan luaran yang

disebutkan dalam proposal PkM.

3. Khusus untuk PkM dari Dikti, pelaksana wajib mengupload hasil

PkM/laporan kemajuan dan laporan akhir PkM secara online sesuai dengan

jadwal dari Dikti.

Indikator

Ketercapaian Standar

Isi PkM

1. Terlaksananya PkM yang dapat diterapkan didalam masyarakat.

2. Termuatnya kegiatan PkM dalam artikel ilmiah PkM, baik tingkat nasional

maupun internasional yang terakreditasi.

3. Terlaksananya kegiatan PkM yang dapat memecahkan permasalahan yang

ada di masyarakat.

4. Terciptanya model-model dan rekomendasi untuk kebijakan publik yang

berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dokumen Standar Isi

PkM

1. Pedoman PkM

2. Standar Hasil PkM

3. Laporan Hasil PkM

4. SK Pelaksanaan PkM atau Surat Tugas Pelaksanaan PkM

5. Surat dari Institusi pelaksanaan PkM

6. Materi atau Dokumen pelaksanaan PkM.

STANDAR MUTU AA YKPN 65

Visi, Misi dan Tujuan

Perguruan Tinggi VISI:

“Menjadi perguruan tinggi vokasi unggulan dalam bidang akuntansi di

Indonesia pada tahun 2020”

MISI:

1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan tinggi vokasi di bidang

akuntansi yang unggul, serta relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan

masyarakat.

2. Menyelenggarakan penelitian terapan yang unggul dalam menunjang

pengembangan pendidikan vokasi dan praktik di bidang akuntansi.

3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang memberikan

kontribusi dalam pengembangan pendidikan vokasi dan pemberian alternatif

solusi permasalahan praktik di bidang akuntansi.

4. Mengembangkan jaringan kerjasama dalam dan luar negeri dengan para

pemangku kepentingan yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan

untuk mendukung keunggulan kualitas lulusan.

TUJUAN:

1. Menghasilkan proses pendidikan vokasi akuntansi yang unggul di bidang

akuntansi, berdaya saing tinggi serta relevan dengan kebutuhan dunia kerja

dan masyarakat.

2. Menghasilkan penelitian terapan yang unggul dan mampu menunjang

pengembangan pendidikan vokasi dan praktik di bidang akuntansi.

3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang memberikan kontribusi

dalam pengembangan pendidikan vokasi dan penyelesaian permasalahan

praktik di bidang akuntansi.

4. Menghasilkan jalinan kerjasama dalam dan luar negeri dengan para

pemangku kepentingan dalam pengembangan kelembagaan untuk

mendukung keunggulan lembaga dan kompetensi lulusan.

Latar Belakang Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib

dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan

Undang-undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan

Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 Tahun 2014 tentang

Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

Tinggi serta Permenristekdikti No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional

Perguruan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu

merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan

tinggi.

Aspek penting dalam pencapaian Perguruan Tinggi adalah terlaksananya Tri

Dharma Perguruan Tinggi, dimana aspek ketiga yaitu Pengabdian Kepada

Masyarakat merupakan aplikasi teknis dari dharma pendidikan dan dharma

penelitian.

Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) diharapkan dapat mendukung program

pemerintah dalam mengatasi permasalahan dalam masyarakat melalui program

STANDAR MUTU AA YKPN 66

yang terencana dan terukur, dimana hasilnya dapat dirasakan oleh semua pihak,

baik pemerintah, masyarakat maupun pelaksana.

Pihak-Pihak Yang

Terlibat

1. Direktur

2. Wakil Direktur 1 Bidang Akademik

3. Wakil Direktur 2 Bidang Keuangan dan Sumber Daya Manusia

4. Unit Penjaminan Mutu

5. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

6. Bagian Administrasi Akademik dan Pelaporan

Definisi Istilah 1. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang

memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukann

kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

2. Pengabdian Kepada Masyarakat yang selanjutnya disingkat PkM.

Pernyataan Standar

Proses PkM

1. Program dan PkM harus mempunyai Perencanaan dan sesuai dengan

Rencana Strategis Akademi.

2. Kegiatan PkM harus sesuai dengan kebutuhan nyata dalam masyarakat lokal,

isu-isu nasional dan internasional.

3. Kegiatan PkM harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja,

kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat dan

lingkungan.

4. Kegiatan PkM harus dilaksanakank secara terarah, terukur dan terprogram.

5. Kegiatan PkM melibatkan Mahasiswa harus dinyatakan dalam besaran sks.

6. Kegiatan PkM dapat berupa pelayanan kepada masyarakat, penerapan

IPTEK dalam bidang keilmuannya dan peningkatan kapasitas masyarakat

dan pemberdayaan masyarakat.

Strategi Pelaksanaan

Standar Proses PkM

1. AA YKPN melalui P3M memberikan penugasan kepada setiap dosen untuk

melakukan PkM sebanyak dua kali setahun yang terbagi dalam dua semester.

2. Pelaksana wajib menyerahkan laporan akhir PkM (hard copy dan soft copy)

dan draft artikel yang siap dikirim ke jurnal ilmiah sesuai dengan luaran yang

disebutkan dalam proposal PkM.

3. Khusus untuk PkM dari Dikti, pelaksana wajib mengupload hasil

PkM/laporan kemajuan dan laporan akhir PkM secara online sesuai dengan

jadwal dari Dikti.

4. Pelaksanaan kegiatan PkM harus sesuai dengan standar hasil dan standar isi

PkM.

Indikator

Ketercapaian Standar

Proses PkM

1. Terlaksananya PkM yang dapat diterapkan didalam masyarakat.

2. Termuatnya kegiatan PkM dalam artikel ilmiah PkM, baik tingkat nasional

maupun internasional yang terakreditasi.

3. Terlaksananya kegiatan PkM yang dapat memecahkan permasalahan yang

ada di masyarakat.

4. Terciptanya model-model dan rekomendasi untuk kebijakan publik yang

berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

5. Terlibatkannya mahasiswa dalam kegiatan PkM.

Dokumen Standar

Proses PkM

1. Pedoman PkM

2. Standar Hasil PkM

3. Standar Isi PkM

4. Laporan Hasil PkM

5. SK Pelaksanaan PkM atau Surat Tugas Pelaksanaan PkM

STANDAR MUTU AA YKPN 67

6. Surat dari Institusi pelaksanaan PkM

7. Materi atau Dokumen pelaksanaan PkM.

STANDAR MUTU AA YKPN 69

Visi, Misi dan Tujuan

Perguruan Tinggi VISI:

“Menjadi perguruan tinggi vokasi unggulan dalam bidang akuntansi di

Indonesia pada tahun 2020”

MISI:

1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan tinggi vokasi di bidang

akuntansi yang unggul, serta relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan

masyarakat.

2. Menyelenggarakan penelitian terapan yang unggul dalam menunjang

pengembangan pendidikan vokasi dan praktik di bidang akuntansi.

3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang memberikan

kontribusi dalam pengembangan pendidikan vokasi dan pemberian alternatif

solusi permasalahan praktik di bidang akuntansi.

4. Mengembangkan jaringan kerjasama dalam dan luar negeri dengan para

pemangku kepentingan yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan

untuk mendukung keunggulan kualitas lulusan.

TUJUAN:

1. Menghasilkan proses pendidikan vokasi akuntansi yang unggul di bidang

akuntansi, berdaya saing tinggi serta relevan dengan kebutuhan dunia kerja

dan masyarakat.

2. Menghasilkan penelitian terapan yang unggul dan mampu menunjang

pengembangan pendidikan vokasi dan praktik di bidang akuntansi.

3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang memberikan kontribusi

dalam pengembangan pendidikan vokasi dan penyelesaian permasalahan

praktik di bidang akuntansi.

4. Menghasilkan jalinan kerjasama dalam dan luar negeri dengan para

pemangku kepentingan dalam pengembangan kelembagaan untuk

mendukung keunggulan lembaga dan kompetensi lulusan.

Latar Belakang Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib

dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan

Undang-undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan

Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 Tahun 2014 tentang

Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

Tinggi serta Permenristekdikti No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional

Perguruan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu

merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan

tinggi.

Aspek penting dalam pencapaian Perguruan Tinggi adalah terlaksananya Tri

Dharma Perguruan Tinggi, dimana aspek ketiga yaitu Pengabdian Kepada

Masyarakat merupakan aplikasi teknis dari dharma pendidikan dan dharma

penelitian.

Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) diharapkan dapat mendukung program

pemerintah dalam mengatasi permasalahan dalam masyarakat melalui program

yang terencana dan terukur, dimana hasilnya dapat dirasakan oleh semua pihak,

baik pemerintah, masyarakat maupun pelaksana.

STANDAR MUTU AA YKPN 70

Pihak-Pihak Yang

Terlibat

1. Direktur

2. Wakil Direktur 1 Bidang Akademik

3. Wakil Direktur 2 Bidang Keuangan dan Sumber Daya Manusia

4. Unit Penjaminan Mutu

5. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

6. Bagian Administrasi Akademik dan Pelaporan

Definisi Istilah 1. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang

memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukann

kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

2. Pengabdian Kepada Masyarakat yang selanjutnya disingkat PkM.

Pernyataan Standar

Penilaian PkM

1. Penilaian proses dan hasil PkM harus memenuhi standar:

a. Edukasi, yaitu dapat memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan

mutu PkM.

b. Obyektif, yaitu penilaian harus bebas dari pengaruh subyektifitas.

c. Akuntabel, yaitu penilaian harus menggunakan kriteria yang jelas dan

mudah dipahami oleh pelaksana PkM.

d. Transparan, yaitu hasil PkM dapat diakses oleh semua pamangku

kepentingan.

2. Pelaksanaan PkM harus mengacu pada standar hasil, standar isi dan standar

proses PkM yang telah ditetapkan.

3. Penilaian PkM harus menggunakan metode dan instrumen yang relevan,

akuntabel dan mewakili ukuran pencapaian kinerja serta pencapaian hasil

PkM.

Strategi Pelaksanaan

Standar Penilaian

PkM

1. AA YKPN melalui P3M memberikan penugasan kepada setiap dosen untuk

melakukan PkM sebanyak dua kali setahun yang terbagi dalam dua semester.

2. Pelaksana wajib menyerahkan laporan akhir PkM (hard copy dan soft copy)

dan draft artikel yang siap dikirim ke jurnal ilmiah sesuai dengan luaran yang

disebutkan dalam proposal PkM.

3. Khusus untuk PkM dari dikti, pelaksana wajib mengupload hasil

PkM/laporan kemajuan dan laporan akhir PkM secara online sesuai dengan

jadwal dari dikti.

4. Dilakukan penilaian terhadap pelaksanaan dan hasil PkM dengan

menggunakan instrumend an metode yang telah ditetapkan.

Indikator

Ketercapaian Standar

Penilaian PkM

1. Terlaksananya PkM yang dapat diterapkan didalam masyarakat dan adanya

tingkat kepuasan dari masyarakat.

2. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan dan ketrampilan pada masyarakat

sesuai sasaran program dan dapat dimanfaatkan keilmuannya oleh

masyarakat secara berkelanjutan.

3. Terciptanya pengkayaan sumber bahan ajar atau bahan pembelajaran.

4. Teratasinya masalah masalah sosial di masyarakat dan adanya rekomendasi

yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.

Dokumen Standar

Penilaian PkM

1. Pedoman PkM

2. Standar Hasil PkM

3. Standar Isi PkM

4. Standar Proses PkM

5. Laporan Hasil PkM

6. SK Pelaksanaan PkM atau Surat Tugas Pelaksanaan PkM

7. Surat dari Institusi pelaksanaan PkM

8. Materi atau Dokumen pelaksanaan PkM.

STANDAR MUTU AA YKPN 72

Visi, Misi dan Tujuan

Perguruan Tinggi VISI:

“Menjadi perguruan tinggi vokasi unggulan dalam bidang akuntansi di

Indonesia pada tahun 2020”

MISI:

1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan tinggi vokasi di bidang

akuntansi yang unggul, serta relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan

masyarakat.

2. Menyelenggarakan penelitian terapan yang unggul dalam menunjang

pengembangan pendidikan vokasi dan praktik di bidang akuntansi.

3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang memberikan

kontribusi dalam pengembangan pendidikan vokasi dan pemberian alternatif

solusi permasalahan praktik di bidang akuntansi.

4. Mengembangkan jaringan kerjasama dalam dan luar negeri dengan para

pemangku kepentingan yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan

untuk mendukung keunggulan kualitas lulusan.

TUJUAN:

1. Menghasilkan proses pendidikan vokasi akuntansi yang unggul di bidang

akuntansi, berdaya saing tinggi serta relevan dengan kebutuhan dunia kerja

dan masyarakat.

2. Menghasilkan penelitian terapan yang unggul dan mampu menunjang

pengembangan pendidikan vokasi dan praktik di bidang akuntansi.

3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang memberikan kontribusi

dalam pengembangan pendidikan vokasi dan penyelesaian permasalahan

praktik di bidang akuntansi.

4. Menghasilkan jalinan kerjasama dalam dan luar negeri dengan para

pemangku kepentingan dalam pengembangan kelembagaan untuk

mendukung keunggulan lembaga dan kompetensi lulusan.

Latar Belakang Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib

dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan

Undang-undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan

Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 Tahun 2014 tentang

Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

Tinggi serta Permenristekdikti No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional

Perguruan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu

merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan

tinggi.

Aspek penting dalam pencapaian Perguruan Tinggi adalah terlaksananya Tri

Dharma Perguruan Tinggi, dimana aspek ketiga yaitu Pengabdian Kepada

Masyarakat merupakan aplikasi teknis dari dharma pendidikan dan dharma

penelitian.

Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) diharapkan dapat mendukung program

pemerintah dalam mengatasi permasalahan dalam masyarakat melalui program

yang terencana dan terukur, dimana hasilnya dapat dirasakan oleh semua pihak,

baik pemerintah, masyarakat maupun pelaksana.

STANDAR MUTU AA YKPN 73

Pihak-Pihak Yang

Terlibat

1. Direktur

2. Wakil Direktur 1 Bidang Akademik

3. Wakil Direktur 2 Bidang Keuangan dan Sumber Daya Manusia

4. Unit Penjaminan Mutu

5. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

6. Bagian Administrasi Akademik dan Pelaporan

Definisi Istilah 1. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang

memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan

kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

2. Pengabdian Kepada Masyarakat yang selanjutnya disingkat PkM.

Pernyataan Standar

Pelaksana PkM

1. Pelaksana PkM adalah Dosen Tetap AA YKPN yang sudah mempunyai

jabatan Fungsional minimal Asisten Ahli dengan KUM Minimal 150.

2. Pendidikan minimal S2.

3. Mempunyai golongan kepangkatan minimal III/a dan mempunyai NIDN.

4. Pelaksana mendapat Surat Tugas untuk melaksanakan PkM.

5. Pelaksana mempunyai kemampuan teknisa dan penguasaan metodologi

penerapan keilmuan sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan dan

kerumitan serta kedalaman sasaran kegiatan.

Strategi Pelaksanaan

Standar Pelaksana

PkM

1. AA YKPN melalui P3M memberikan penugasan kepada setiap dosen untuk

melakukan PkM sebanyak dua kali setahun yang terbagi dalam dua semester.

2. Pelaksana PkM menyesuaiak kriteria yang ditetapkan baik dari AA YKPN

maupun dari Dikti atau dari sember pendanaan lain.

Indikator

Ketercapaian Standar

Pelaksana PkM

1. Terlaksananya PkM yang sesuai dengan kriteria pelaksana sesuai dengan

bisang keilmuan dan bidang keahliannya.

2. PkM dapat dirasakan oleh masyarakat secara berkelanjutan, dan dapat

dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.

Dokumen Standar

Pelaksana PkM

1. Pedoman PkM

2. Standar Hasil PkM

3. Standar Isi PkM

4. Standar Proses PkM

5. Standar Penliaian PkM

6. Laporan Hasil PkM

7. SK Pelaksanaan PkM atau Surat Tugas Pelaksanaan PkM

8. Surat dari Institusi pelaksanaan PkM

9. Materi atau Dokumen pelaksanaan PkM.

10. Ijasah dan SK Jabatan Fungsional serta SK Impasing

STANDAR MUTU AA YKPN 75

Visi, Misi dan Tujuan

Perguruan Tinggi VISI:

“Menjadi perguruan tinggi vokasi unggulan dalam bidang akuntansi di

Indonesia pada tahun 2020”

MISI:

1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan tinggi vokasi di bidang

akuntansi yang unggul, serta relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan

masyarakat.

2. Menyelenggarakan penelitian terapan yang unggul dalam menunjang

pengembangan pendidikan vokasi dan praktik di bidang akuntansi.

3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang memberikan

kontribusi dalam pengembangan pendidikan vokasi dan pemberian

alternatif solusi permasalahan praktik di bidang akuntansi.

4. Mengembangkan jaringan kerjasama dalam dan luar negeri dengan para

pemangku kepentingan yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan

untuk mendukung keunggulan kualitas lulusan.

TUJUAN:

1. Menghasilkan proses pendidikan vokasi akuntansi yang unggul di bidang

akuntansi, berdaya saing tinggi serta relevan dengan kebutuhan dunia kerja

dan masyarakat.

2. Menghasilkan penelitian terapan yang unggul dan mampu menunjang

pengembangan pendidikan vokasi dan praktik di bidang akuntansi.

3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang memberikan kontribusi

dalam pengembangan pendidikan vokasi dan penyelesaian permasalahan

praktik di bidang akuntansi.

4. Menghasilkan jalinan kerjasama dalam dan luar negeri dengan para

pemangku kepentingan dalam pengembangan kelembagaan untuk

mendukung keunggulan lembaga dan kompetensi lulusan.

Latar Belakang Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib

dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan

Undang-undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan

Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 Tahun 2014 tentang

Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

Tinggi serta Permenristekdikti No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional

Perguruan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu

merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan

tinggi.

Aspek penting dalam pencapaian Perguruan Tinggi adalah terlaksananya Tri

Dharma Perguruan Tinggi, dimana aspek ketiga yaitu Pengabdian Kepada

Masyarakat merupakan aplikasi teknis dari dharma pendidikan dan dharma

penelitian.

Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) diharapkan dapat mendukung program

pemerintah dalam mengatasi permasalahan dalam masyarakat melalui program

yang terencana dan terukur, dimana hasilnya dapat dirasakan oleh semua pihak,

baik pemerintah, masyarakat maupun pelaksana.

STANDAR MUTU AA YKPN 76

Pihak-Pihak Yang

Terlibat

1. Direktur

2. Wakil Direktur 1 Bidang Akademik

3. Wakil Direktur 2 Bidang Keuangan dan Sumber Daya Manusia

4. Unit Penjaminan Mutu

5. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

6. Bagian Administrasi Akademik dan Pelaporan

Definisi Istilah 1. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang

memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukann

kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

2. Pengabdian Kepada Masyarakat yang selanjutnya disingkat PkM.

Pernyataan Standar

Sarana dan Prasarana

PkM

1. AA YKPN harus memfasilitasi sarana dan prasarana yang dibutuhkan

minimal kegiatan PkM.

2. AA YKPN harus memberikan surat penugasan kepada pelaksana PkM untuk

dapat melaksanakan kegiatannya.

3. AA YKPN harus memfasilitasi untuk berkomunikasi dengan pihak-pihak

yang terlibat dalam kegiatan PkM.

4. P3M selaku pengelola PkM harus bersedia untuk menerima konsultasi dan

pembimbingan teknis pelaksanaan PkM.

5. Sarana dan prasaran kegiatan PkM harus memenuhi standar mutu,

keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan pelasana PkM.

Strategi Pelaksanaan

Standar Sarana dan

Prasarana PkM

1. AA YKPN melalui P3M memberikan penugasan kepada setiap dosen untuk

melakukan PkM sebanyak dua kali setahun yang terbagi dalam dua semester.

2. Pelaksana PkM menyesuaiaka kriteria yang ditetapkan baik dari AA YKPN

maupun dari Dikti atau dari sumber pendanaan lain.

3. Pelaksana mengajukan kebutuhan sarana dan prasarana dalam kegiatan PkM

yang akan dilaksanakan melalui P3M.

Indikator

Ketercapaian Standar

Sarana dan Prasarana

PkM

1. Terlaksananya PkM yang sesuai dengan kriteria pelaksana sesuai dengan

bidang keilmuan dan bidang keahliannya.

2. Terdukungnya pelaksanaan PkM dengan sarana dan prasarana serta fasilitas

teknis untuk kegiatan PkM.

Dokumen Standar

Sarana dan Prasarana

PkM

1. Pedoman PkM

2. Standar Hasil PkM

3. Standar Isi PkM

4. Standar Proses PkM

5. Standar Penilaian PkM

6. Standar Pelaksana PkM

7. Laporan Hasil PkM

8. SK Pelaksanaan PkM atau Surat Tugas Pelaksanaan PkM

9. Surat dari Institusi pelaksanaan PkM

10. Materi atau Dokumen pelaksanaan PkM.

11. Ijasah dan SK Jabatan Fungsional serta SK Impasing

STANDAR MUTU AA YKPN 78

Visi, Misi dan Tujuan

Perguruan Tinggi VISI:

“Menjadi perguruan tinggi vokasi unggulan dalam bidang akuntansi di

Indonesia pada tahun 2020”

MISI:

1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan tinggi vokasi di bidang

akuntansi yang unggul, serta relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan

masyarakat.

2. Menyelenggarakan penelitian terapan yang unggul dalam menunjang

pengembangan pendidikan vokasi dan praktik di bidang akuntansi.

3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang memberikan

kontribusi dalam pengembangan pendidikan vokasi dan pemberian alternatif

solusi permasalahan praktik di bidang akuntansi.

4. Mengembangkan jaringan kerjasama dalam dan luar negeri dengan para

pemangku kepentingan yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan

untuk mendukung keunggulan kualitas lulusan.

TUJUAN:

1. Menghasilkan proses pendidikan vokasi akuntansi yang unggul di bidang

akuntansi, berdaya saing tinggi serta relevan dengan kebutuhan dunia kerja

dan masyarakat.

2. Menghasilkan penelitian terapan yang unggul dan mampu menunjang

pengembangan pendidikan vokasi dan praktik di bidang akuntansi.

3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang memberikan kontribusi

dalam pengembangan pendidikan vokasi dan penyelesaian permasalahan

praktik di bidang akuntansi.

4. Menghasilkan jalinan kerjasama dalam dan luar negeri dengan para

pemangku kepentingan dalam pengembangan kelembagaan untuk

mendukung keunggulan lembaga dan kompetensi lulusan.

Latar Belakang Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib

dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan

Undang-undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan

Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 Tahun 2014 tentang

Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

Tinggi serta Permenristekdikti No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional

Perguruan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu

merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan

tinggi.

Aspek penting dalam pencapaian Perguruan Tinggi adalah terlaksananya Tri

Dharma Perguruan Tinggi, dimana aspek ketiga yaitu Pengabdian Kepada

Masyarakat merupakan aplikasi teknis dari dharma pendidikan dan dharma

penelitian.

STANDAR MUTU AA YKPN 79

Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) diharapkan dapat mendukung program

pemerintah dalam mengatasi permasalahan dalam masyarakat melalui program

yang terencana dan terukur, dimana hasilnya dapat dirasakan oleh semua pihak,

baik pemerintah, masyarakat maupun pelaksana.

Pihak-Pihak Yang

Terlibat

1. Direktur

2. Wakil Direktur 1 Bidang Akademik

3. Wakil Direktur 2 Bidang Keuangan dan Sumber Daya Manusia

4. Unit Penjaminan Mutu

5. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

6. Bagian Administrasi Akademik dan Pelaporan

Definisi Istilah 1. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang

memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukann

kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

2. Pengabdian Kepada Masyarakat yang selanjutnya disingkat PkM.

Pernyataan Standar

Pengelolaan PkM

1. AA YKPN harus mempunyai kelembagaan tersendiri untuk menangani

pengelolaan PkM dalam bentuk Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada

Masyarakat (P3M).

2. Pengelola PkM harus menyusun renstra dan program kerja operasional yang

disesuaikan dengan renstra akademi dan visi, misi serta tujuan akademi.

3. Pengelola PkM harus memfasilitasi pelaksanaan PkM.

4. Pengelola PkM harus memantau dan mengevaluasi kegiatan PkM.

5. Pengelola PkM harus memlakukan desiminasi hasil PkM kepada pemangku

kepentingan.

6. Pengelola PkM harus memberikan penghargaannkepada pelaksana PkM

yang berprestasi.

7. Pengelola PkM harus membuat laporan pelaksanaan PkM dan laporan

kinerja kelembagaan kepada direktur AA YKPN.

8. Pengelola PkM harus menyusun kriteria dan prosedur serta panduan

pelaksanaan PkM.

Strategi Pelaksanaan

Standar Pengelolaan

PkM

1. AA YKPN membentuk Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

(P3M).

2. Menetapkan pengurus P3M untuk periode tertentu dengan Surat Keputusan

Direktur AA YKPN.

Indikator

Ketercapaian Standar

Pengelolaan PkM

1. Terbentuknya Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M).

2. Terbentuknya pengurus P3M dengan SK Direktur.

3. Terbentuknya Renstra dan Program Kegiatan PkM

4. Terfasilitasinya kegiatan PkM

5. Terpantaunya kegiatan PkM oleh pengelola PkM.

6. Adanya laporan Kinerja kelembagaan dan laporan PkM yang telah

terdesiminasikan.

Dokumen Standar

Pengelolaan PkM

1. Pedoman PkM

2. SK Kelembagaan P3M

3. SK Pengurus P3M

4. Laporan Kinerja P3M

5. Renstra dan Program Kerja P3M

STANDAR MUTU AA YKPN 81

Visi, Misi dan Tujuan

Perguruan Tinggi VISI:

“Menjadi perguruan tinggi vokasi unggulan dalam bidang akuntansi di

Indonesia pada tahun 2020”

MISI:

1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan tinggi vokasi di bidang

akuntansi yang unggul, serta relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan

masyarakat.

2. Menyelenggarakan penelitian terapan yang unggul dalam menunjang

pengembangan pendidikan vokasi dan praktik di bidang akuntansi.

3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang memberikan

kontribusi dalam pengembangan pendidikan vokasi dan pemberian alternatif

solusi permasalahan praktik di bidang akuntansi.

4. Mengembangkan jaringan kerjasama dalam dan luar negeri dengan para

pemangku kepentingan yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan

untuk mendukung keunggulan kualitas lulusan.

TUJUAN:

1. Menghasilkan proses pendidikan vokasi akuntansi yang unggul di bidang

akuntansi, berdaya saing tinggi serta relevan dengan kebutuhan dunia kerja

dan masyarakat.

2. Menghasilkan penelitian terapan yang unggul dan mampu menunjang

pengembangan pendidikan vokasi dan praktik di bidang akuntansi.

3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang memberikan kontribusi

dalam pengembangan pendidikan vokasi dan penyelesaian permasalahan

praktik di bidang akuntansi.

4. Menghasilkan jalinan kerjasama dalam dan luar negeri dengan para

pemangku kepentingan dalam pengembangan kelembagaan untuk

mendukung keunggulan lembaga dan kompetensi lulusan.

Latar Belakang Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib

dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan

Undang-undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan

Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 Tahun 2014 tentang

Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

Tinggi serta Permenristekdikti No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional

Perguruan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu

merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan

tinggi.

Aspek penting dalam pencapaian Perguruan Tinggi adalah terlaksananya Tri

Dharma Perguruan Tinggi, dimana aspek ketiga yaitu Pengabdian Kepada

Masyarakat merupakan aplikasi teknis dari dharma pendidikan dan dharma

penelitian.

Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) diharapkan dapat mendukung program

STANDAR MUTU AA YKPN 82

pemerintah dalam mengatasi permasalahan dalam masyarakat melalui program

yang terencana dan terukur, dimana hasilnya dapat dirasakan oleh semua pihak,

baik pemerintah, masyarakat maupun pelaksana.

Pihak-Pihak Yang

Terlibat

1. Direktur

2. Wakil Direktur 1 Bidang Akademik

3. Wakil Direktur 2 Bidang Keuangan dan Sumber Daya Manusia

4. Unit Penjaminan Mutu

5. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

6. Bagian Administrasi Akademik dan Pelaporan

Definisi Istilah 1. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang

memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukann

kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

2. Pengabdian Kepada Masyarakat yang selanjutnya disingkat PkM.

Pernyataan Standar

Pendanaan dan

Pembiayaan PkM

1. AA YKPN harus menyediakan pendanaan dan pembiayaan internal untuk

pelaksanaan PkM.

2. Pendanaan dan Pembiayaan PkM dituangkan dalam Surat Keputusan

Direktur AA YKPN.

3. AA YKPN memfasilitasi kegiatan PkM yang membutuhkan pendanaan dari

luar lembaga, termasuk dari dikti, Masyarakat maupun dari Luar Negeri.

4. Pendanaan dan Pembiayaan PkM yang tertuang dalam Surat Keputusan

digunakan untuk membiayai:

a. Perencanaan PkM;

b. Pelaksanaan PkM;

c. Pengendalian PkM;

d. Pemantauan dan Evaluasi PkM;

e. Pelaporan PkM; dan

f. Deseminasi hasil PkM

5. AA YKPN membuat aturan untuk mekanisme pendanan dan pembiayaan.

6. Penggunaan dana dan pembiayaan harus terlaporkan secara transparan dan

akuntabel.

Strategi Pelaksanaan

Standar Pendanaan

dan Pembiayaan PkM

1. AA YKPN membuat Surat Keputusan tentang Pendanaan dan Pembiayaan

PkM internal lembaga.

2. AA YKPN membuat aturan dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan

PkM.

3. Pemberian Pendanaan dan Pembiayaan PkM melalui mekanisme pengajuan

yang disetujui oleh P3M dan Wadir II AA YKPN.

Indikator

Ketercapaian Standar

Pendanaan dan

Pembiayaan PkM

1. Terlaksananya kegiatan PkM mulai dari Perencanaan, pelaksanaan,

pengendalian, pemantauan, pelaporan hasil dan deseminasi hasil kepada

pemangku kepentingan.

2. Meningkatnya kapasitas pelaksana PkM.

Dokumen Standar

Pendanaan dan

Pembiayaan PkM

1. Pedoman PkM

2. SK Kelembagaan P3M

3. SK Pengurus P3M

4. Laporan Kinerja P3M

5. Renstra dan Program Kerja P3M