standar mutu103.247.15.106/upm3/file/aipt_2018/dokumen spmi/standar mutu aa... · pengembangan...
TRANSCRIPT
STANDAR MUTU AA YKPN 2
Visi, Misi dan Tujuan
Perguruan Tinggi VISI:
“Menjadi perguruan tinggi vokasi unggulan dalam bidang akuntansi di
Indonesia pada tahun 2020”
MISI:
1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan tinggi vokasi di bidang
akuntansi yang unggul, serta relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan
masyarakat.
2. Menyelenggarakan penelitian terapan yang unggul dalam menunjang
pengembangan pendidikan vokasi dan praktik di bidang akuntansi.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang memberikan
kontribusi dalam pengembangan pendidikan vokasi dan pemberian
alternatif solusi permasalahan praktik di bidang akuntansi.
4. Mengembangkan jaringan kerjasama dalam dan luar negeri dengan para
pemangku kepentingan yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan
untuk mendukung keunggulan kualitas lulusan.
TUJUAN:
1. Menghasilkan proses pendidikan vokasi akuntansi yang unggul di bidang
akuntansi, berdaya saing tinggi serta relevan dengan kebutuhan dunia kerja
dan masyarakat.
2. Menghasilkan penelitian terapan yang unggul dan mampu menunjang
pengembangan pendidikan vokasi dan praktik di bidang akuntansi.
3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang memberikan kontribusi
dalam pengembangan pendidikan vokasi dan penyelesaian permasalahan
praktik di bidang akuntansi.
4. Menghasilkan jalinan kerjasama dalam dan luar negeri dengan para
pemangku kepentingan dalam pengembangan kelembagaan untuk
mendukung keunggulan lembaga dan kompetensi lulusan.
Latar Belakang Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib
dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan
Undang-undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan
Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 Tahun 2014 tentang Standar
Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.
50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi serta
Permenristekdikti No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi.
Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang
menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi.
Paradigma baru manajemen pendidikan tinggi menekankan pentingnya otonomi
institusi yang berlandaskan pada akuntabilitas, evaluasi, dan akreditasi dan
bermuara pada tujuan akhir peningkatan kualitas secara berkelanjutan. Di pihak lain,
kecenderungan globalisasi, kebutuhan masyarakat dan tuntutan persaingan yang
semakin ketat menuntut komitmen yang tinggi pada penyelenggaraan pendidikan
yang bermutu.
Penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu dapat dinilai dengan komptensi
lulusan yang dihasilkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan. Dengan alasan
tersebut AA YKPN membuat standar kompetensi lulusan agar lulusan yang
dihasilkan memiliki standar minimal untuk siap diterjunkan dalam dunia bisnis dan
STANDAR MUTU AA YKPN 3
pemerintahan..
Pihak-Pihak Yang
Terlibat
1. Direktur
2. Wakil Direktur 1 Bidang Akademik
3. Wakil Direktur 2 Bidang Keuangan dan Sumber Daya Manusia
4. Wakil Direktur 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
5. Unit Penjaminan Mutu
6. Pusat Penembangan Kurikulum dan Sertifikasi Profesi
7. Bagian Administrasi Akademik dan Pelaporan
Definisi Istilah 1. Standar adalah minimal capaian yang harus diperoleh lulusan setelah mengikuti
proses pendidikan yang terencana di Akademi Akuntansi YKPN.
2. Lulusan adalah mahasiswa yang telah mengikuti proses pendidikan dan
dinyatakan lulus sesuai dengan aturan akademik yang berlaku di Akademi
Akuntansi YKPN.
3. Kompetensi adalah kemampuan yang dimiliki yang diperoleh sebagai akibat
dari proses pendidikan yang dijalani selama masa tertentu di Akademi
Akuntansi YKPN.
4. Kompetensi Lulusan adalah kemampuan yang dimiliki lulusan sesuai standar
yang telah ditetapkan melalui proses pendidikan yang dijalani selama masa
tertentu dan dinyatakan lulus oleh Akademi Akuntansi YKPN.
Pernyataan Isi Standar
Kompetensi Lulusan
1. Lulusan harus mengikuti proses pendidikan yang telah direncanakan sesuai
dengan kurikulum yang ditetapkan oleh Akademi Akuntansi YKPN.
2. Lulusan harus dinyatakan lulus untuk semua kelompok mata kuliah yang terdiri
dari:
a. Mata kuliah Pengembangan Kepribadian
b. Mata kuliah Keilmuan dan Keterampilan
c. Mata kuliah Keahlian Berkarya
d. Mata kuliah Perilaku Berkarya
e. Mata kuliah Kehidupan Bersama
3. Lulusan harus menyelesaikan 116 Sistem Kredit Semester (SKS) dan
dinyatakan lulus oleh Akademi Akuntansi YKPN.
4. Lulusan harus memiliki kemampuan dan keahlian dalam penyusunan laporan
keuangan dan laporan manajerial.
5. Lulusan harus memiliki kemampuan dan keahlian dalam pengelolaan
perpajakan.
6. Lulusan harus memiliki kemampuan dan keahlian dalam pelaksanaan audit dan
penyusunan kertas kerja audit.
7. Lulusan harus memiliki kemampuan dan keahlian dalam pengoperasian sistem
informasi akuntansi.
8. Lulusan harus memiliki kemampuan dan keahlian dalam penyusunan laporan
keuangan daerah.
Strategi Pelaksanaan
Standar Kompetensi
Lulusan
1. Mahasiswa harus memenuhi syarat administrasi dan keuangan yang ditetapkan
Akademi Akuntansi YKPN.
2. Mahasiswa harus mengikuti dan menyelesaikan semua mata kuliah yang
ditentukan dalam kurikulum.
3. Dosen pengampu harus menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang
didesiminasikan ke mahasiswa peserta mata kuliah.
4. Mahasiswa harus mengerjakan semua tugas baik terstruktur yang ada di RPS
ataupun tidak terstruktur yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah.
5. Mahasiswa harus berperan serta aktif dikelas dengan melakukan presentasi dan
diskusi sesuai RPS.
STANDAR MUTU AA YKPN 4
6. Mahasiswa harus mengerjakan tugas sesuai kasus di kelas praktikum dengan
sungguh-sungguh.
7. Mahasiswa harus mengikuti ujian tengah semester dan ujian akhir semester yang
diselenggarakan secara terstruktur oleh Akademi Akuntansi YKPN.
8. Mahasiswa harus melakukan proses pembimbingan dengan dosen pembimbing
selama mengikuti proses pendidikan di Akademi Akuntansi YKPN.
9. Mahasiswa harus mengikuti praktik kerja lapangan dan ditempatkan pada
pelaku-pelaku bisnis sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh Akademi
Akuntansi YKPN.
10. Mahasiswa harus mengikuti ujian sertifikasi sesuai dengan ketentuan ujian
sertifikasi yang ditetapkan oleh Akademi Akuntansi.
11. Mahasiswa harus berperan serta aktif dalam kegiatan ekstra kurikuler yang
diselenggarakan oleh Akademi Akuntansi YKPN.
12. Mahasiswa mengikuti pelatihan-pelatihan dan seminar-seminar yang
diselenggarakan oleh Akademi Akuntansi YKPN atau penyelenggara kegiatan
diluar kampus.
Indikator
Ketercapaian Standar
Kompetensi
Kelulusan
1. Lulusan memiliki indeks prestasi kumulatif minimum 2,00.
2. Lulusan memiliki nilai minimum C untuk mata kuliah Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan.
3. Lulusan tidak memiliki nilai E.
4. Lulusan tidak memiliki nilai D, dan/atau D+, dan /atau C- lebih dari 2 (dua)
untuk kelompok Mata kuliah Keilmuan dan Ketrampilan.
5. Lulusan tidak memiliki nilai D, dan/atau D+, dan /atau C- lebih dari 2 (dua)
untuk kelompok Mata kuliah Keahlian Berkarya.
6. Lulusan tidak memiliki nilai D, dan/atau D+, dan /atau C- lebih dari 2 (dua)
untuk kelompok Mata kuliah Perilaku Berkarya.
7. Lulusan tidak memiliki nilai D, dan/atau D+, dan /atau C- lebih dari 2 (dua)
untuk semua kelompok Mata kuliah.
8. Lulusan telah mengikuti Ujian Sertifikasi Akuntansi Dasar (USKAD) atau ujian
sertifikasi yang diselenggarakan ACCA.
Dokumen Standar
Kompetensi Lulusan
1.
STANDAR MUTU AA YKPN 6
Visi, Misi dan Tujuan
Perguruan Tinggi VISI:
“Menjadi perguruan tinggi vokasi unggulan dalam bidang akuntansi di
Indonesia pada tahun 2020”
MISI:
1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan tinggi vokasi di bidang
akuntansi yang unggul, serta relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan
masyarakat.
2. Menyelenggarakan penelitian terapan yang unggul dalam menunjang
pengembangan pendidikan vokasi dan praktik di bidang akuntansi.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang memberikan
kontribusi dalam pengembangan pendidikan vokasi dan pemberian
alternatif solusi permasalahan praktik di bidang akuntansi.
4. Mengembangkan jaringan kerjasama dalam dan luar negeri dengan para
pemangku kepentingan yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan
untuk mendukung keunggulan kualitas lulusan.
TUJUAN:
1. Menghasilkan proses pendidikan vokasi akuntansi yang unggul di bidang
akuntansi, berdaya saing tinggi serta relevan dengan kebutuhan dunia kerja
dan masyarakat.
2. Menghasilkan penelitian terapan yang unggul dan mampu menunjang
pengembangan pendidikan vokasi dan praktik di bidang akuntansi.
3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang memberikan kontribusi
dalam pengembangan pendidikan vokasi dan penyelesaian permasalahan
praktik di bidang akuntansi.
4. Menghasilkan jalinan kerjasama dalam dan luar negeri dengan para
pemangku kepentingan dalam pengembangan kelembagaan untuk
mendukung keunggulan lembaga dan kompetensi lulusan.
Latar Belakang Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib
dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan
Undang-undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan
Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 Tahun 2014 tentang
Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
Tinggi serta Permenristekdikti No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional
Perguruan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu
merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan
tinggi.
Paradigma baru manajemen pendidikan tinggi menekankan pentingnya otonomi
institusi yang berlandaskan pada akuntabilitas, evaluasi, dan akreditasi dan
bermuara pada tujuan akhir peningkatan kualitas secara berkelanjutan. Di pihak
lain, kecenderungan globalisasi, kebutuhan masyarakat dan tuntutan persaingan
yang semakin ketat menuntut komitmen yang tinggi pada penyelenggaraan
pendidikan yang bermutu.
Penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu dapat dinilai dengan isi
pembelajaran yang dilakukan dan direncanakan oleh perguruan tinggi yang
STANDAR MUTU AA YKPN 7
bersangkutan. Dengan alasan tersebut AA YKPN membuat standar isi
pembelajaran.
Pihak-Pihak Yang
Terlibat
1. Direktur
2. Wakil Direktur 1 Bidang Akademik
3. Wakil Direktur 2 Bidang Keuangan dan Sumber Daya Manusia
4. Wakil Direktur 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
5. Unit Penjaminan Mutu
6. Pusat Penembangan Kurikulum dan Sertifikasi Profesi
7. Bagian Administrasi Akademik dan Pelaporan
Definisi Istilah 1. Pembelajaran adalah proses pendidikan yang dilakukan secara terstruktur
dilakukan sesuai dengan kurikulum.
2. Isi pembelajaran adalah materi-materi dan capaian pembelajaran yang
direncanakan dan tercantum pada Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
3. Standar isi pembelajaran adalah kriteria minimal tingkat kedalaman dan
keluasan materi pembelajaran.
Pernyataan Isi Standar
Isi Pembelajaran
1. Program studi harus menyiapkan kurikulum yang mendukung tercapainya
visi Akademi Akuntansi YKPN sesuai dengan perkembangan dunia bisnis
setiap empat (4) tahun.
2. Program studi harus melakukan kajian atas kedalaman materi setiap mata
kuliah yang sesuai dengan perkembangan praktik bisnis yang akan
dicantumkan pada RPS minimal setiap dua (2) tahun sekali.
3. Program studi harus memberi tugas kepada dosen untuk mengampu mata
kuliah yang sesuai dengan kompetensinya sebelum dimulainya kegiatan
perkuliahan setiap semester.
Strategi Pelaksanaan
Standar Isi
Pembelajaran
1. Program Studi harus meninjau ulang kurikulum agar selaras dengan visi
Akademi Akuntansi YKPN minimal empat (4) tahun sekali.
2. Program Studi harus memberi penugasan kepada dosen-dosen pengampu
mata kuliah yang pararel untuk melakukan peninjau ulang kedalaman materi
kuliah untuk setiap mata kuliah minimal dua (2) tahun sekali.
3. Program Studi harus menyusun penugasan kepada dosen pengampu mata
kuliah sesuai dengan kompetensi paling lambat 1 minggu sebelum masa
perkuliahan berlangsung,
4. Dosen pengampu mata kuliah harus menyusun Rencana Pembelajaran
Semester (RPS) paling lambat 3 hari sebelum masa perkuliahan berlangsung.
5. Dosen pengampu mata kuliah harus membagikan RPS yang telah disusun
kepada mahasiswa peserta mata kuliah pada pertemuan pertama setiap
semester.
6. Program studi memberikan penugasan kepada dosen pengampu mata kuliah
untuk mengikuti kegiatan pelatihan-pelatihan, workshop-workshop, seminar-
seminar yang sesuai dengan kompetensi dosen yang bersangkutan.
Indikator
Ketercapaian Standar
Isi Pembelajaran
1. Terselenggaranya kurikulum yang mutahir sesuai dengan praktik bisnis.
2. Materi-materi yang tercantum pada RPS memuat capaian-capaian
pembelajaran sesuai dengan perkembangan praktik bisnis.
3. Dosen pengampu mata kuliah dapat menyusun RPS sesuai dengan
kedalaman materi yang memenuhi capaian pembelajaran.
4. Dosen mengampu mata kuliah yang sesuai dengan kompetensi yang
dimilikinya.
STANDAR MUTU AA YKPN 8
5. Mahasiswa memperoleh informasi isi pembelajaran melalui RPS yang
diterima setiap awal semester,
Dokumen Standar Isi
Pembelajaran
1. Dokumen kurikulum
2. RPS setiap semester
3. Hasil rapat evaluasi kurikulum
4. SK perubahan kurikulum
5. Hasil rapat evaluasi isi mata kuliah.
6. SK perubahan isi mata kuliah.
STANDAR MUTU AA YKPN 10
Visi, Misi dan Tujuan
Perguruan Tinggi VISI:
“Menjadi perguruan tinggi vokasi unggulan dalam bidang akuntansi di
Indonesia pada tahun 2020”
MISI:
1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan tinggi vokasi di bidang
akuntansi yang unggul, serta relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan
masyarakat.
2. Menyelenggarakan penelitian terapan yang unggul dalam menunjang
pengembangan pendidikan vokasi dan praktik di bidang akuntansi.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang memberikan
kontribusi dalam pengembangan pendidikan vokasi dan pemberian
alternatif solusi permasalahan praktik di bidang akuntansi.
4. Mengembangkan jaringan kerjasama dalam dan luar negeri dengan para
pemangku kepentingan yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan
untuk mendukung keunggulan kualitas lulusan.
TUJUAN:
1. Menghasilkan proses pendidikan vokasi akuntansi yang unggul di bidang
akuntansi, berdaya saing tinggi serta relevan dengan kebutuhan dunia kerja
dan masyarakat.
2. Menghasilkan penelitian terapan yang unggul dan mampu menunjang
pengembangan pendidikan vokasi dan praktik di bidang akuntansi.
3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang memberikan kontribusi
dalam pengembangan pendidikan vokasi dan penyelesaian permasalahan
praktik di bidang akuntansi.
4. Menghasilkan jalinan kerjasama dalam dan luar negeri dengan para
pemangku kepentingan dalam pengembangan kelembagaan untuk
mendukung keunggulan lembaga dan kompetensi lulusan.
Latar Belakang Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib
dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan
Undang-undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan
Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 Tahun 2014 tentang
Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
Tinggi serta Permenristekdikti No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional
Perguruan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu
merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan
tinggi.
Paradigma baru manajemen pendidikan tinggi menekankan pentingnya otonomi
institusi yang berlandaskan pada akuntabilitas, evaluasi, dan akreditasi dan
bermuara pada tujuan akhir peningkatan kualitas secara berkelanjutan. Di pihak
lain, kecenderungan globalisasi, kebutuhan masyarakat dan tuntutan persaingan
yang semakin ketat menuntut komitmen yang tinggi pada penyelenggaraan
pendidikan yang bermutu.
Penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu dapat dinilai selain dari isi
pembelajaran yang dilakukan dan direncanakan oleh perguruan tinggi yang
STANDAR MUTU AA YKPN 11
bersangkutan tetapi proses pembelajaranpun juga menjadi variabel penentu mutu
lulusan. Proses pembelajaran yang dilakukan dengan baik sesuai standar akan
mengahsilkan luusan yang memiliki kompetensi sesuai visi institusi. Dengan
alasan tersebut AA YKPN membuat standar proses pembelajaran.
Pihak-Pihak Yang
Terlibat
1. Direktur
2. Wakil Direktur 1 Bidang Akademik
3. Wakil Direktur 2 Bidang Keuangan dan Sumber Daya Manusia
4. Wakil Direktur 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
5. Unit Penjaminan Mutu
6. Pusat Penembangan Kurikulum dan Sertifikasi Profesi
7. Bagian Administrasi Akademik dan Pelaporan
Definisi Istilah 1. Pembelajaran adalah proses pendidikan yang dilakukan secara terstruktur
dilakukan sesuai dengan kurikulum.
2. Proses pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik
dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar
Pernyataan Isi Standar
Isi Pembelajaran 1. Dosen wajib merencanakan pembelajaran yang disusun berdasarkan prinsip-
prinsip pembelajaran reflektif (Pedagogi Ignasian) yang disusun dalam
Rencana Pembelajaran Semester (RPS) setiap awal semester yang akan
dibagikan kepada mahasiswa sebelum proses pembelajaran berlangsung.
2. Dosen harus mampu memilih metode pembelajaran yang paling cocok
untuk mencapai outcome pembelajaran yang dihendaki yang akan
diaplikasikan di kelas setiap semester.
3. Dosen harus disiplin dalam melaksanakan pembelajaran di kelas sesuai
dengan beban SKS mata kuliah yang diampu setiap semester.
4. Dosen harus mampu mengembangkan dan menggunakan berbagai media
pengajaran yang ada di kelas setiap semester .
5. Administrasi kegiatan pendukung pembelajaran harus dilaksanakan secara
transparan dan akuntabel setiap semester.
6. Dosen harus memberi nilai ujian tengah semester dan ujian akhir semester
mata kuliah yang diampu kepada mahasiswa setiap semester.
Strategi Pelaksanaan
Standar Proses
pembelajaran
1. Dosen merencanakan dengan matang kegiatan pembelajaran yang akan
dilaksanakan mahasiswa sesuai dengan capaian pembelajaran.
2. Dosen melakukan koordinasi dengan dosen pararel untuktu menentukan
metode pembelajaran yang diterapkan dalam kelas agar dapat mencapai
capaian pembelajaran.
3. Penugasan program studi kepada dosen untuk mengampu mata kuliah harus
sesuai dengan beban mengajar maksimal.
4. Jumlah mahasiswa per kelas disesuaikan dengan karakteristik mata kuliah.
5. Mahasiswa harus terlibat secara aktif sehingga tercipta interaksi yang
mendukung pembelajaran.
6. Dosen harus menjadi pribadi yang patut diteladani secara pedagogi, personal,
sosial, dan profesional dalam proses pembelajaran.
7. Dosen harus berperan sebagai fasilitator yang mendorong kemadirian belajar.
8. Mahasiswa harus mengikuti kegiatan perkuliahan dengan disiplin dan
mengisi daftar kehadiran setiap sesi kelas.
9. Dosen menyerahkan nilai ujian kepada bagian Administrasi Perkuliahan dan
Pelaporan secara tepat waktu.
STANDAR MUTU AA YKPN 12
Indikator
Ketercapaian Standar
Proses Pembelajaran
1. Tidak terjadi keterlambatan RPS untuk dibagikan kepada mahasiswa setiap
awal semester.
2. Mahasiswa dapat lebih memahami dan menguasai materi kuliah dengan
metode pembelajaran yang telah diberikan oleh dosen.
3. Semua dosen hadir sesuai waktu yang telah ditetapkan
4. Peralatan mengajaran dikelas dapat digunakan dengan baik.
5. Presensi kehadiran dosen dan mahasiswa tercatat dengan baik dan benar.
6. Semua dosen melaporkan nilai ujian sesuai dengan waktu yang telah
ditetapkan.
Dokumen Standar
Proses Pembelajaran
1. RPS setiap semester.
2. Daftar kehadiran dosen
3. Daftar kehadiran mahasiswa
4. Daftar nilai ujian
STANDAR MUTU AA YKPN 14
Visi, Misi dan Tujuan
Perguruan Tinggi VISI:
“Menjadi perguruan tinggi vokasi unggulan dalam bidang akuntansi di
Indonesia pada tahun 2020”
MISI:
1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan tinggi vokasi di bidang
akuntansi yang unggul, serta relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan
masyarakat.
2. Menyelenggarakan penelitian terapan yang unggul dalam menunjang
pengembangan pendidikan vokasi dan praktik di bidang akuntansi.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang memberikan
kontribusi dalam pengembangan pendidikan vokasi dan pemberian
alternatif solusi permasalahan praktik di bidang akuntansi.
4. Mengembangkan jaringan kerjasama dalam dan luar negeri dengan para
pemangku kepentingan yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan
untuk mendukung keunggulan kualitas lulusan.
TUJUAN:
1. Menghasilkan proses pendidikan vokasi akuntansi yang unggul di bidang
akuntansi, berdaya saing tinggi serta relevan dengan kebutuhan dunia kerja
dan masyarakat.
2. Menghasilkan penelitian terapan yang unggul dan mampu menunjang
pengembangan pendidikan vokasi dan praktik di bidang akuntansi.
3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang memberikan kontribusi
dalam pengembangan pendidikan vokasi dan penyelesaian permasalahan
praktik di bidang akuntansi.
4. Menghasilkan jalinan kerjasama dalam dan luar negeri dengan para
pemangku kepentingan dalam pengembangan kelembagaan untuk
mendukung keunggulan lembaga dan kompetensi lulusan.
Latar Belakang Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib
dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan
Undang-undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan
Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 Tahun 2014 tentang
Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
Tinggi serta Permenristekdikti No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional
Perguruan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu
merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan
tinggi.
Paradigma baru manajemen pendidikan tinggi menekankan pentingnya otonomi
institusi yang berlandaskan pada akuntabilitas, evaluasi, dan akreditasi dan
bermuara pada tujuan akhir peningkatan kualitas secara berkelanjutan. Di pihak
lain, kecenderungan globalisasi, kebutuhan masyarakat dan tuntutan persaingan
yang semakin ketat menuntut komitmen yang tinggi pada penyelenggaraan
pendidikan yang bermutu.
Sumber daya manusia merupakan komponen utama untuk menyukseskan
program-program pendidikan di perguruan tinggi dalam rangka merealisasikan
STANDAR MUTU AA YKPN 15
visi dan misinya. Perguruan tinggi harus memiliki sistem pengelolaan sumber
daya manusia yang lengkap sesuai dengan kebutuhan perencanaan dan
pengembangan. Mengingat perannya yang sentral dalam pendidikan tinggi maka
sumber daya manusia harus dikelola dan selalu ditingkatkan kualifikasinya baik
dari aspek akademis yang merupakan tuntutan profesional, maupun dari sisi
kualitas kepribadian yang sangat dibutuhkan dalam pelayanan kepada
mahasiswa sebagai pihak yang dilayani.
Dosen dan tenaga kependidikan ada;ah merupakan SDM yang mempunyai
peranan penting dalam meningkatkan mutu pendidikan di Akademi Akuntansi
YKPN. Dosen dan tenaga kependidikan harus memiliki standar minimal agar
mutu pendidikan dapat dipertahankan dan ditingkatkan. Dengan alasan tersebut
maka AA YKPN membuat standar dosen dan tenaga kependidikan.
Pihak-Pihak Yang
Terlibat
1. Direktur
2. Wakil Direktur 1 Bidang Akademik
3. Wakil Direktur 2 Bidang Keuangan dan Sumber Daya Manusia
4. Unit Penjaminan Mutu (UPM)
5. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M)
6. Bagian Personalia
7. Bagian Administrasi Perkuliahan dan Pelaporan.
Definisi Istilah 1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama
mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan pengetahuan,
teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada
masyarakat
2. Tenaga Kependidikan adalah karyawan Akademi Akuntansi YKPN yang
mencakup laboran, pustakawan, teknisi, pegawai administrasi, sopir, hingga
pekarya.
Pernyataan Isi Standar
Dosen dan Tenaga
Kependidikan
1. Pengelola institusi harus memiliki sistem perencanaan SDM yang
dibutuhkan untuk periode 5 tahunan.
2. Program Studi harus memiliki dosen dengan jumlah, kualifikasi, dan jabatan
akademik yang cukup sesuai perundang-undangan yang berlaku yang harus
dicapai pada tahun 2021.
3. Program Studi harus memiliki kebijakan mengenai beban tugas dosen dalam
bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan komposisi yang sesuai dengan
peraturan perundang- undangan yang berlaku setiap semester.
4. Program Studi harus memiliki tenaga kependidikan yang bersertifikat
kompetensi bagi teknisi, laboran, analis, dan pustakawan yang harus dicapai
pada tahun 2021.
5. Institusi harus memiliki kode etik dosen dan tenaga kependidikan bagi
pedoman perilaku dosen dan tenaga kependidikan yang dievaluasi 5 tahunan.
Strategi Pelaksanaan
Standar Dosen dan
Tenaga Kependidikan
1. Pengelola institusi merencanakan dengan matang kebutuhan SDM selama 5
tahun kedepan. Penetapan ini dapat dilakukan dengan melakukan pemetaan
kebutuhan SDM baik dosen maupun tenaga kependidikan untuk memenuhi
target kebutuhan minimum perguruan tinggi.
2. Pengelola institusi melakukan rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan
sesuai SOP perekrutan dosen dan tenaga kependidikan.
STANDAR MUTU AA YKPN 16
3. Program Studi melalui bagian personalia secara periodik melaporkan
penambahan SDM dan kenaikan pangkat dosen serta perolehan sertifikasi
tenaga kependidikan kepada pengelola institusi.
4. Program Studi melalui Wakil Direktur 1 Bidang Akademik memberi
penugasan mengajar sesuai dengan kompetensi yang sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku setiap semester.
5. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) secara periodik
memberi pelaporan tentang hasil penelitian dan PkM yang dilakukan oleh
dosen.
6. P3M melakukan proses supervisi kepada dosen dalam rangka mendorong
terselenggaranya penelitian dan PkM termasuk proses desiminasi hasil
penelitian dan hasil PkM.
7. Institusi melalui Program Studi memberikan dana penelitian dan PkM sesuai
dengan peraturan institusi yang telah dideseminasi kepada dosen.
8. Institusi melalui Wakil Direktur 2 Bidang Keuangan dan SDM memberikan
dana pengembangan SDM terutama bagi tenaga kependidikan dalam rangka
peningkatan kualifikasi sesuai bidangnya.
9. Pengelola institusi menyusun kode etik dosen dan tenaga kependidikan yang
didesiminasi kepada dosen dan tenaga kependidikan yang pelaksanaannya
dievaluasi oleh Dewan Pertimbangan.
Indikator
Ketercapaian Standar
Dosen dan Tenaga
Kependidikan
1. Terpenuhinya target SDM sampai dengan tahun 2021.
2. Terpenuhinya kualifikasi minimal bagi dosen dan tenaga kependidikan
paling lambat tahun 2021.
3. Terpenuhinya target penelitian dan PkM yang dilakukan oleh dosen minimal
1 penelitian dan 1 PkM setiap tahun.
4. Terpenuhinya kenaikan jabatan akademik dosen pada akhir tahun 2021.
5. Target sertifikasi bagi tenaga kependidikan dapat dicapai pada akhir tahun
2021.
6. Terselenggaranya kode etik bagi dosen dan tenaga kependidikan.
7. Tidak terdapat temuan pelanggaran kode etik dosen dan tenaga
kependidikan.
Dokumen Standar
Dosen dan Tenaga
Kependidikan
1. SOP Perekrutan dosen dan tenaga kependidikan.
2. Kode etik dosen dan tenaga kependidikan.
3. SK pendanaan penelitian dan PkM.
4. SK pengangkatan dosen dan tenaga kependidikan.
5. SK penetapan jabatan akademik dari Dikti.
6. SK penugasan pelatihan kepada tenaga kependidikan
7. Sertifikat-sertifikat pelatihan dan sertifikasi yang diperoleh tenaga
kependidikan.
STANDAR MUTU AA YKPN 18
Visi, Misi dan Tujuan
Perguruan Tinggi VISI:
“Menjadi perguruan tinggi vokasi unggulan dalam bidang akuntansi di
Indonesia pada tahun 2020”
MISI:
1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan tinggi vokasi di bidang
akuntansi yang unggul, serta relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan
masyarakat.
2. Menyelenggarakan penelitian terapan yang unggul dalam menunjang
pengembangan pendidikan vokasi dan praktik di bidang akuntansi.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang memberikan
kontribusi dalam pengembangan pendidikan vokasi dan pemberian
alternatif solusi permasalahan praktik di bidang akuntansi.
4. Mengembangkan jaringan kerjasama dalam dan luar negeri dengan para
pemangku kepentingan yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan
untuk mendukung keunggulan kualitas lulusan.
TUJUAN:
1. Menghasilkan proses pendidikan vokasi akuntansi yang unggul di bidang
akuntansi, berdaya saing tinggi serta relevan dengan kebutuhan dunia kerja
dan masyarakat.
2. Menghasilkan penelitian terapan yang unggul dan mampu menunjang
pengembangan pendidikan vokasi dan praktik di bidang akuntansi.
3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang memberikan kontribusi
dalam pengembangan pendidikan vokasi dan penyelesaian permasalahan
praktik di bidang akuntansi.
4. Menghasilkan jalinan kerjasama dalam dan luar negeri dengan para
pemangku kepentingan dalam pengembangan kelembagaan untuk
mendukung keunggulan lembaga dan kompetensi lulusan.
Latar Belakang Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib
dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan
Undang-undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan
Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 Tahun 2014 tentang
Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
Tinggi serta Permenristekdikti No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional
Perguruan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu
merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan
tinggi.
Paradigma baru manajemen pendidikan tinggi menekankan pentingnya otonomi
institusi yang berlandaskan pada akuntabilitas, evaluasi, dan akreditasi dan
bermuara pada tujuan akhir peningkatan kualitas secara berkelanjutan. Di pihak
lain, kecenderungan globalisasi, kebutuhan masyarakat dan tuntutan persaingan
yang semakin ketat menuntut komitmen yang tinggi pada penyelenggaraan
pendidikan yang bermutu.
STANDAR MUTU AA YKPN 19
Peningkatan mutu pembelajaran harus disertai dengan keberadaan aset yang
menunjang proses pembelajaran di sebuah institusi. AA YKPN memiliki
sejumlah aset dalam bentuk prasarana dan sarana fisik, serta non fisik.
Pengelola aset fisik tersebut harus dilakukan dengan tepat agar dapat
meningatkan efisiensi dan efektivitas, serta menunjang kelancaran proses
penyelenggaraan pendidikan di AA YKPN. Oleh karena itu Akademi
Akuntansi YKPN membuat standar sarana dan prasarana.
Pihak-Pihak Yang
Terlibat
1. Direktur
2. Wakil Direktur 2 Bidang Keuangan dan Sumber Daya Manusia
3. Unit Penjaminan Mutu (UPM)
4. Satuan Pengawasan Internal
5. Bagian Umum
6. Bagian Teknologi Informasi
Definisi Istilah 1. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat/media dalam
mencapai maksud atau tujuan. Sarana akademik mencakup perabotan dan
peralatan yang diperlukan sebagai kelengkapan setiap gedung/ruangan
dalam menjalankan fungsinya untuk meningkatkan mutu dan relevansi
hasil produk dan layanannya.
2. Prasarana adalah perangkat penunjang utama suatu proses atau usaha
pendidikan agar tujuan pendidikan tercapai.
Pernyataan Isi Standar
Sarana dan Prasarana 1. Pengelola institusi harus memiliki Sistem Pengelolaan Sarana dan
Prasarana yang dibutuhkan untuk periode 5 tahunan.
2. Pengelola institusi harus memiliki rencana pengembangan sarana dan
prasarana yang dibutuhkan untuk masa 5 tahun kedepan.
3. Pengelola program studi harus memiliki spesifikasi sarana dan prasarana
yang spesifik, terkait dengan implementasi Rencana Program 5 tahunan.
4. Pengelola program studi harus memiliki rasio minimal jumlah peralatan
permahasiswa untuk jangka 5 tahun kedepan.
5. Pengelola institusi harus memliki rasio rninimal jumlah buku teks pelajaran
untuk setiap mata kuliah permahasiswa untuk jangka waktu 5 tahun
kedepan.
6. Pengelola institusi harus memiliki rasio luas lahan permahasiswa untuk
jangka waktu 5 tahun kedepan.
7. Pengelola institusi harus memiliki rasio luas ruang kuliah permahasiswa
untuk jangka waktu 5 tahun kedepan.
8. Pengelola institusi harus memiliki sarana dan prasarana yang
diperuntukkan bagi mahasiswa difabel dalam jangka 5 tahun kedepan.
Strategi Pelaksanaan
Standar Sarana dan
Prasana
1. Pengelola institusi harus merencanakan dan membuat Sistem Pengelolaan
Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan untuk periode 5 tahunan.
2. Pengelola institusi harus membuat rencana pengembangan sarana dan
prasarana yang dibutuhkan untuk masa 5 tahun kedepan.
3. Pengelola program studi harus menetapkan spesifikasi sarana dan prasarana
yang spesifik, terkait dengan implementasi Rencana Program 5 tahunan.
4. Pengelola program studi harus menentukan rasio minimal jumlah peralatan
permahasiswa untuk jangka 5 tahun kedepan.
STANDAR MUTU AA YKPN 20
5. Pengelola institusi harus menentukan rasio rninimal jumlah buku teks
pelajaran untuk setiap mata kuliah permahasiswa untuk jangka waktu 5 tahun
kedepan.
6. Pengelola institusi harus menentukan rasio luas lahan permahasiswa untuk
jangka waktu 5 tahun kedepan.
7. Pengelola institusi harus menentukan rasio luas ruang kuliah permahasiswa
untuk jangka waktu 5 tahun kedepan.
8. Pengelola institusi harus menyediakan sarana dan prasarana yang
diperuntukkan bagi mahasiswa difabel dalam jangka 5 tahun kedepan.
Indikator
Ketercapaian Standar
Dosen dan Tenaga
Kependidikan
1. Terselenggaranya Pedoman Sistem Pengelolaan Sarana dan Prasarana.
2. Terselengaranya rencana dan program kerja Pengembangan Sarana dan
Prasarana
3. Terselenggaranya ketentuan mengenai spesifikasi sarana dan prasarana yang
spesifik.
4. Tercapainya rasio minimal jumlah peralatan permahasiswa.
5. Tercapainya rasio rninimal jumlah buku teks pelajaran untuk setiap mata
kuliah permahasiswa.
6. Tercapainya rasio luas lahan permahasiswa.
7. Tercapainya rasio luas ruang kuliah permahasiswa.
8. Tersedianya sarana dan prasarana bagi para difabel.
Dokumen Standar
Dosen dan Tenaga
Kependidikan
1. SK penetapan Pedoman Sistem Pengelolaan Sarana dan Prasarana.
2. Pedoman Sistem Pengelolaan Sarana dan Prasarana.
3. SK penetapan Rencana Pengembangan Sarana dan Prasarana.
4. Buku Rencana Pengembangan Sarana dan Prasarana.
5. SK penetapan Program Kerja Pengembangan Sarana dan Prasarana.
6. Buku Program Kerja Pengembangan Sarana dan Prasarana.
7. SK penetapan Pedoman Spesifikasi Sarana dan Prasarana.
8. Pedoman Spesifikasi Sarana dan Prasarana.
STANDAR MUTU AA YKPN 22
Visi, Misi dan Tujuan
Perguruan Tinggi VISI:
“Menjadi perguruan tinggi vokasi unggulan dalam bidang akuntansi di
Indonesia pada tahun 2020”
MISI:
1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan tinggi vokasi di bidang
akuntansi yang unggul, serta relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan
masyarakat.
2. Menyelenggarakan penelitian terapan yang unggul dalam menunjang
pengembangan pendidikan vokasi dan praktik di bidang akuntansi.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang memberikan
kontribusi dalam pengembangan pendidikan vokasi dan pemberian alternatif
solusi permasalahan praktik di bidang akuntansi.
4. Mengembangkan jaringan kerjasama dalam dan luar negeri dengan para
pemangku kepentingan yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan
untuk mendukung keunggulan kualitas lulusan.
TUJUAN:
1. Menghasilkan proses pendidikan vokasi akuntansi yang unggul di bidang
akuntansi, berdaya saing tinggi serta relevan dengan kebutuhan dunia kerja
dan masyarakat.
2. Menghasilkan penelitian terapan yang unggul dan mampu menunjang
pengembangan pendidikan vokasi dan praktik di bidang akuntansi.
3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang memberikan kontribusi
dalam pengembangan pendidikan vokasi dan penyelesaian permasalahan
praktik di bidang akuntansi.
4. Menghasilkan jalinan kerjasama dalam dan luar negeri dengan para
pemangku kepentingan dalam pengembangan kelembagaan untuk
mendukung keunggulan lembaga dan kompetensi lulusan.
Latar Belakang Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib
dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan
Undang-undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan
Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 Tahun 2014 tentang
Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
Tinggi serta Permenristekdikti No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional
Perguruan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu
merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan
tinggi.
Paradigma baru manajemen pendidikan tinggi menekankan pentingnya otonomi
institusi yang berlandaskan pada akuntabilitas, evaluasi, dan akreditasi dan
bermuara pada tujuan akhir peningkatan kualitas secara berkelanjutan. Di pihak
lain, kecenderungan globalisasi, kebutuhan masyarakat dan tuntutan persaingan
yang semakin ketat menuntut komitmen yang tinggi pada penyelenggaraan
pendidikan yang bermutu.
Untuk melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi diperlukan serangkaian input
STANDAR MUTU AA YKPN 23
yang mencakup kurikulum, mahasiswa, tenaga pendidik dan tenaga
kependidikan, fasilitas fisik, informasi, dan keuangan. Peningkatan efektivitas
dan efisiensi dangat diperlukan dalam mendukung kualitas pembelajaran di
Akademi Akuntansi YKPN. Pengelolaan pembelajaran sangat memliki peranan
penting dalam hal ini. Berdasar alasan tersebut maka Akademi Akuntansi
YKPN menyusun standar Pengelolaan Pembelajaran.
Pihak-Pihak Yang
Terlibat
1. Direktur
2. Wakil Direktur 1 Bidang Akademik
3. Unit Penjaminan Mutu (UPM)
4. Pusat Pengembangan Kurikulum dan Sertifikasi Profesi (P2KSP)
5. Bagian Administrasi Akademik dan Pelaporan
6. Bagian Umum
Definisi Istilah 1. Pembelajaran adalah proses pendidikan yang dilakukan secara terstruktur
dilakukan sesuai dengan kurikulum.
2. Pengelolaan pembelajaran adalah perencanaan, pelaksanaan, pengendalian,
pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan proses pembelajaran.
Pernyataan Isi Standar
Pengelolaan
Pembelajaran
1. Pengelola program studi harus memiliki kurikulum yang disiapkan untuk
pencapaian visi dan misi yang dicapai pada tahun 2020.
2. Pengelola program studi harus memiliki Rencana Pembelajaran Semester
(RPS) untuk setiap mata kuliah yang disusun oleh dosen pengampu dan
diserahkan kepada mahasiswa sebelum kuliah berlangsung setiap semester.
3. Pengelola program studi harus menyelenggarakan program pembelajaran
sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditentukan
dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan setiap semester.
4. Pengelola program studi harus melakukan kegiatan sistemik yang
menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik setiap semester.
5. Pengelola program studi harus melakukan kegiatan pemantauan dan
evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu
proses pembelajaran setiap semester.
6. Pengelola program studi harus melaporkan hasil program pembelajaran
secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan
keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran setiap
semester.
Strategi Pelaksanaan
Standar Sarana dan
Prasana
1. Pengelola program studi menyusun kebijakan, rencana strategis dan
operasional berkaitan dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas
akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi
program studi dalam melaksanakan program pembelajaran.
2. Pengelola program studi menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan
jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran
lulusan.
3. Pengelola program studi menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan
program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara
berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan
tinggi.
4. Pengelola Program studi melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap
kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran.
STANDAR MUTU AA YKPN 24
5. Pengelola program studi membuat panduan perencanaan, pelaksanaan,
evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan
pembelajaran dan dosen.
6. Pengelola program studi menyampailan laporan kinerja program studi
dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui
pangkalan data pendidikan tinggi.
Indikator
Ketercapaian Standar
Dosen dan Tenaga
Kependidikan
1. Terselenggaranya kebijakan, rencana strategis dan operasional berkaitan
dengan pembelajaran.
2. Terselenggaranya pedoman penyelenggaraan pembelajaran.
3. Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan pembelajaran
yang diperoleh dari mahasiswa.
4. Terselenggaranya laporan kinerja dosen yang dilakukan oleh Unit
Penjaminan Mutu berdasar kuesioner yang diisi oleh mahasiswa. Laporan
kinerja dosen disampaikan kepada setiap dosen.
5. Terselenggaranya laporan kinerja program studi yang dilaporkan setiap awal
semester dalam rapat pleno dosen dan dilaporkan memalui pangkalan data
pendidikan tinggi.
Dokumen Standar
Dosen dan Tenaga
Kependidikan
1. Dokumen Kebijakan Mutu
2. Buku Renstra
3. Dokumen Rencana kerja/program kerja
4. Laporan kinerja dosen..
STANDAR MUTU AA YKPN 26
Visi, Misi dan Tujuan
Perguruan Tinggi VISI:
“Menjadi perguruan tinggi vokasi unggulan dalam bidang akuntansi di
Indonesia pada tahun 2020”
MISI:
1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan tinggi vokasi di bidang
akuntansi yang unggul, serta relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan
masyarakat.
2. Menyelenggarakan penelitian terapan yang unggul dalam menunjang
pengembangan pendidikan vokasi dan praktik di bidang akuntansi.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang memberikan
kontribusi dalam pengembangan pendidikan vokasi dan pemberian
alternatif solusi permasalahan praktik di bidang akuntansi.
4. Mengembangkan jaringan kerjasama dalam dan luar negeri dengan para
pemangku kepentingan yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan
untuk mendukung keunggulan kualitas lulusan.
TUJUAN:
1. Menghasilkan proses pendidikan vokasi akuntansi yang unggul di bidang
akuntansi, berdaya saing tinggi serta relevan dengan kebutuhan dunia kerja
dan masyarakat.
2. Menghasilkan penelitian terapan yang unggul dan mampu menunjang
pengembangan pendidikan vokasi dan praktik di bidang akuntansi.
3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang memberikan kontribusi
dalam pengembangan pendidikan vokasi dan penyelesaian permasalahan
praktik di bidang akuntansi.
4. Menghasilkan jalinan kerjasama dalam dan luar negeri dengan para
pemangku kepentingan dalam pengembangan kelembagaan untuk
mendukung keunggulan lembaga dan kompetensi lulusan.
Latar Belakang Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib
dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan
Undang-undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan
Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 Tahun 2014 tentang
Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
Tinggi serta Permenristekdikti No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional
Perguruan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu
merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan
tinggi.
Unsur pembiayaan merupakan salah satu unsur utama demi kelancaran dan
keberhasilan penyelenggaraan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh satuan
pendidikan tinggi. Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan tinggi Akademi
Akuntansi YKPN membutuhkan tolok ukur minimum atau standar agar
pembiayaan penyelenggaraan kegiatan tersebut agar dapat berjalan sesuai
dengan hukum yang berlaku, sesuai dengan visi, misi, dan tujuan institusi,
transparan, akuntabel dan bermutu. Hal inilah yang menjelaskan mengapa
masalah pengelolaan pembiayaan menjadi salah satu komponen dari Sistem
STANDAR MUTU AA YKPN 27
Penjaminan Mutu lnternal Akademi Akuntansi YKPN.
Pembiayaan pada Akademi Akuntansi YKPN tidak hanya diperuntukkan bagi
kegiatan pembelajaran saja melainkan juga untuk kegiatan penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat, serta untuk kesejahteraan dosen, tenaga
kependidikan,dan mahasiswa. Oleh karena itu, standar mutu pembiayaan
sebagai salah satu komponen dalam SPMI-PT, bertujuan untuk meningkatkan
mutu pembiayaan, dan meningkatkan relevansi kegiatan Tridharma Akademi
Akuntansi YKPN Yogyakarta dengan rencana pembiayaan yang telah
ditetapkan. Berdasar hal tersebut di atas, maka dibuatlah standar pembiayaan
pembelajaran.
Pihak-Pihak Yang
Terlibat
1. Direktur
2. Wakil Direktur 2 Bidang Keuangan & SDM
3. Unit Penjaminan Mutu (UPM)
4. Satuan Pengawasan Internal
5. Bagian Akuntansi & Keuangan
Definisi Istilah 1. Pembiayaan adalah komponen dan besaran biaya investasi dan biaya
operasional yang disususn dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran.
2. Standar pembiayaan adalah kriteria minimal tentang komponen dan besaran
biaya investasi dan biaya operasional yang disususn dalam rangka
pemenuhan capaian pembelajaran.
Pernyataan Isi Standar
Pembiayaan
Pembelajaran
1. Institusi wajib memiliki sistem pencatatan biaya dan melaksanakan
pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
pada tahun 2020.
2. Pengelola institusi harus memiliki standar biaya operasional pendidikan
tinggi yang dievaluasi 5 tahunan.
3. Pengelola institusi harus memiliki rasio pembiayaan per mahasiswa yang
dievaluasi 5 tahunan.
4. Pengelola isntitusi harus melaporkan penggunaan biaya operasional secara
periodik minimal 1 semeter sekali kepada pemamngku kepentingan.
Strategi Pelaksanaan
Standar Pembiayaan
Pembelajaran
1. Pengelola institusi merancang sistem pencatatan biaya dan pelaporan
realisasi keuangan.
2. Pengelola institusi menentukan standar biaya operasional pendidikan tinggi
berdasar data historis keuangan.
3. Pengelola institusi melakukan evaluasi atas standar biaya operasi
disesuaikan dengan realisasi untuk periode 5 tahunan.
4. Pengelola institusi menentukan rasio pembiayaan per mahasiswa
5. Pengelola institusi melakukan evaluasi anggaran biaya operasional dengan
realisasi biaya operasional setiap semester.
6. Pengelola institusi melaporkan realisasi anggaran setiap semester kepada
pemangku kepentingan.
Indikator
Ketercapaian Standar
Pembiayaan
Pembelajaran
1. Terselenggaranya buku pedoman pencatatan biaya dan laporan keuangan.
2. Terselenggaranya laporan keuangan berdasar PSAK.
3. Terselenggaranya laporan audit atas laporan keuangan yang dihasilkan.
4. Pelaporan realisasi biaya operasional kepada pemamgku kepentingan yang
STANDAR MUTU AA YKPN 28
tepat waktu.
Dokumen Standar
Dosen dan Tenaga
Kependidikan
1. Pedoman Pencatatan Biaya Operasional dan Laporan Keuangan.
2. Laporan Keuangan Entitas setiap tahun.
3. Laporan audit atas laporan keuangan setiap tahun.
STANDAR MUTU AA YKPN 30
Visi, Misi dan Tujuan
Perguruan Tinggi VISI:
“Menjadi perguruan tinggi vokasi unggulan dalam bidang akuntansi di
Indonesia pada tahun 2020”
MISI:
1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan tinggi vokasi di bidang
akuntansi yang unggul, serta relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan
masyarakat.
2. Menyelenggarakan penelitian terapan yang unggul dalam menunjang
pengembangan pendidikan vokasi dan praktik di bidang akuntansi.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang memberikan
kontribusi dalam pengembangan pendidikan vokasi dan pemberian alternatif
solusi permasalahan praktik di bidang akuntansi.
4. Mengembangkan jaringan kerjasama dalam dan luar negeri dengan para
pemangku kepentingan yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan
untuk mendukung keunggulan kualitas lulusan.
TUJUAN:
1. Menghasilkan proses pendidikan vokasi akuntansi yang unggul di bidang
akuntansi, berdaya saing tinggi serta relevan dengan kebutuhan dunia kerja
dan masyarakat.
2. Menghasilkan penelitian terapan yang unggul dan mampu menunjang
pengembangan pendidikan vokasi dan praktik di bidang akuntansi.
3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang memberikan kontribusi
dalam pengembangan pendidikan vokasi dan penyelesaian permasalahan
praktik di bidang akuntansi.
4. Menghasilkan jalinan kerjasama dalam dan luar negeri dengan para
pemangku kepentingan dalam pengembangan kelembagaan untuk
mendukung keunggulan lembaga dan kompetensi lulusan.
Latar Belakang Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib
dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan
Undang-undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan
Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 Tahun 2014 tentang
Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
Tinggi serta Permenristekdikti No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional
Perguruan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu
merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan
tinggi.
Dalam PP tentang SNP, proses penilaian pembelajaran pada jenjang pendidikan
tinggi terdiri atas:
1. Penilaian hasil belajar oleh pendidik (dosen)
2. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi.
Penilaian hasil belajar oleh pendidik (dosen) dilakukan secara
berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan dan perbaikan hasil
dalam berbentuk tugas/test/ujian. Sistem penilaian dan hasil penilaian
pencapaian hasil belajar oleh satuan pendidikan bertujuan untuk menilai
STANDAR MUTU AA YKPN 31
pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata kuliah. Peraturan
Pemerintah tersebut juga menetapkan penjaminan standar mutunya di tetapkan
oleh masing–masing Perguruan Tinggi dengan tetap mengacu pada peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Berdasar hal tersebut di atas, maka
disusunlah standar penilaian pembelajaran guna mempertahankan mutu
pendidikan di Akademi Akuntansi YKPN.
Pihak-Pihak Yang
Terlibat
1. Direktur
2. Wakil Direktur 1 Bidang Akademik
3. Unit Penjaminan Mutu (UPM)
4. Bagian Administrasi Akademik dan Pelaporan
5. Pusat Pengembangan Kurikulum dan Sertifikasi Profesi (P2KSP)
Definisi Istilah 1. Penilaian pembelajaran adalah penilaian terhadap proses dan hasil belajar
mahasiswa yang mencakup:
a. Prinsip penilaian.
b. Teknik dan instrumen penilaian.
c. Mekanisme dan proses penelitian.
d. Pelaksanaan penilaian.
e. Pelaporan penilaian.
f. Kelulusan mahasiswa.
2. Standar penilaian pembelajaran adalah kriteria minimal penilaian terhadap
proses dan hasil penelitian.
Pernyataan Isi Standar
Penilaian
Pembelajaran
1. Pengelola program studi harus memiliki tolok ukur minimum penilaian atas
hasil dari proses pembelajaran terhadap mahasiswa yang dicantumkan pada
RPS setiap semester.
2. Pengelola program studi harus memiliki pedoman prinsip penilaian setiap
mata kuliah yang diberikan dalam proses pembelajaran kepada mahasiswa
harus memenuhi unsur edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, dan transparan
setiap semester,
3. Pengelola program studi harus memiliki pedoman teknik penilaian yang
terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan dan angket
yang diberikan kepada mahasiswa peserta mata kuliah setiap semester.
4. Pengelola program studi harus memiliki prosedur dan mekanisme penilaian
yang mengacu pada instrumen, kriteria, indikator dan bobot penilaian, serta
umpan balik untuk mata kuliah yang ditawarkan setiap semester.
5. Pengelola program studi harus memiliki standar penilaian dalam pelaporan
penilaian yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan
karakteristik lembaga yang dilakukan setiap semester.
6. Pengelola program studi harus memiliki pedoman penilaian kelulusan dan
pemberian predikat yang sesuai dengan peraturan yang berlaku yang
diterapkan setiap periode kelulusan atau setiap semester.
Strategi Pelaksanaan
Standar Penilaian
Pembelajaran
1. Pengelola program studi menyusun dan menetapkan tolok ukur minimum
penilaian atas hasil dari proses pembelajaran yang berlaku untuk setiap mata
kuliah baik mata kuliah teori ataupun mata kuliah praktik.
2. Pengelola program studi menyusun dan menetapkan pedoman penilaian yang
berisi tentang prinsip penilaian setiap mata kuliah yang memenuhi unsur
edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, dan transparan.
STANDAR MUTU AA YKPN 32
3. Pengelola program studi menyusun dan menetapkan pedoman teknik
penilaian yang terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes
lisan dan angket.
4. Pengelola program studi menyusun dan menetapkan prosedur serta
mekanisme penilaian yang mengacu pada instrumen, kriteria, indikator dan
bobot penilaian, serta umpan balik untuk setiap mata kuliah yang ditawarkan.
5. Pengelola program studi menyusun dan menetapkan standar penilaian dalam
pelaporan penilaian yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan
karakteristik lembaga.
6. Pengelola program studi menyusun dan menetapkan pedoman penilaian
kelulusan dan pemberian predikat yang sesuai dengan peraturan yang
berlaku.
Indikator
Ketercapaian Standar
Penilaian
Pembelajaran
1. Terselenggaranya buku pedoman penilaian yang berisi tentang tolok ukur
minimum penilaian, prinsip-prinsip penilaian, teknik penilaian, prosedur dan
mekanisme penilaian, standar pelaporan penilaian, penilaian lulusan dan
pemberian predikat kelulusan,
2. Berkurangnya komplain mahasiswa atas nilai yang diberikan dosen
pengampu disebabkan mahasiswa sudah dapat memperkirakan nilai yang
diperoleh atas mata kuliah yang ditempuh.
Dokumen Standar
Penilaian
Pembelajaran
1. Buku Pedoman Penilaian.
2. RPS mata kuliah setiap semester.
3. Berita acara yudisum kelulusan.
STANDAR MUTU AA YKPN 34
Visi, Misi dan Tujuan
Perguruan Tinggi VISI:
“Menjadi perguruan tinggi vokasi unggulan dalam bidang akuntansi di
Indonesia pada tahun 2020”
MISI:
1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan tinggi vokasi di bidang
akuntansi yang unggul, serta relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan
masyarakat.
2. Menyelenggarakan penelitian terapan yang unggul dalam menunjang
pengembangan pendidikan vokasi dan praktik di bidang akuntansi.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang memberikan
kontribusi dalam pengembangan pendidikan vokasi dan pemberian alternatif
solusi permasalahan praktik di bidang akuntansi.
4. Mengembangkan jaringan kerjasama dalam dan luar negeri dengan para
pemangku kepentingan yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan
untuk mendukung keunggulan kualitas lulusan.
TUJUAN:
1. Menghasilkan proses pendidikan vokasi akuntansi yang unggul di bidang
akuntansi, berdaya saing tinggi serta relevan dengan kebutuhan dunia kerja
dan masyarakat.
2. Menghasilkan penelitian terapan yang unggul dan mampu menunjang
pengembangan pendidikan vokasi dan praktik di bidang akuntansi.
3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang memberikan kontribusi
dalam pengembangan pendidikan vokasi dan penyelesaian permasalahan
praktik di bidang akuntansi.
4. Menghasilkan jalinan kerjasama dalam dan luar negeri dengan para
pemangku kepentingan dalam pengembangan kelembagaan untuk
mendukung keunggulan lembaga dan kompetensi lulusan.
Latar Belakang Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib
dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan
Undang-undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan
Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 Tahun 2014 tentang
Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
Tinggi serta Permenristekdikti No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional
Perguruan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu
merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan
tinggi.
Mutu suatu perguruan tinggi dapat dilihat dari perkembangan kegiatan
pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Penelitian
menduduki posisi sentral di antara kedua kegiatan yang lain. Kegiatan yang
unggul dalam bidang pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat dapat
didasarkan atas hasil-hasil penelitian.
Dalam konteks menjaga dan meningkatkan mutu penelitian yang dilakukan
oleh dosen dan/atau mahasiswa di perguruan tinggi, diperlukan adanya standar
mutu penelitian yang berfungsi sebagai tolok ukur untuk menilai mutu setiap
STANDAR MUTU AA YKPN 35
penelitian mulai dari tahap pemilihan topik, penulisan proposal, seminar,
pelaksanaan penelitian lapangan, hingga penulisan dan diseminasi hasil
penelitian. Pengukuran keberhasilan kegiatan penelitian perlu dinyatakan dalam
bentuk standar yang harus ditingkatkan terus menerus dari waktu ke waktu
sehingga terjadi peningkatan mutu secara berkelanjutan. Dengan pertimbangan
tersebut maka disusun standar isi penelitian untuk menjaga mutu penelitian.
Pihak-Pihak Yang
Terlibat
1. Direktur
2. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M)
3. Unit Penjaminan Mutu (UPM)
Definisi Istilah 1. Isi penelitian adalah kedalaman dan keluasan materi penelitian. Kedalaman
dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan
penelitian terapan.
2. Standar isi penelitian adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan
keluasan materi penelitian.
Pernyataan Isi Standar
Isi Penelitian
1. Pengelola institusi harus memiliki ukuran kedalaman dan keluasan materi
penelitian meliputi penelitian dasar dan terapan yang digunakan sebagai
pedoman bagi peneliti sampai tahun 2020.
2. Pengelola institusi harus memiliki ukuran atas dampak dari penelitian yang
dilakukan oleh peneliti baik untuk materi penelitian dasar dan penelitian
terapan sampai tahun 2020.
3. Pengelola institusi harus memiliki pedoman penelitian yang berisi tentang
prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan
masa datang yang harus menjadi muatan materi penelitian dasar dan
penelitian terapan sampai tahun 2020.
4. Pengelola institusi harus memiliki pedoman berkaitan dengan masalah
plagiasi penelitian dan karya tulis ilmiah yang digunakan sebagai petunjuk
peneliti sampai dengan tahun 2020..
Strategi Pelaksanaan
Standar Isi Penelitian
1. Pengelola institusi melalui P3M membuat dan menyediakan petunjuk
tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian dasar ataupun terapan
yang menjadi pegangan bagi peneliti.
2. Pengelola institusi melalui P3M melakukan kajian luaran penelitian yang
telah dihasilkan para peneliti.
3. Pengelola institusi melalui P3M menyusun dan menetapkan pedoman
penelitian yang berisi tentang prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran,
dan mengantisipasi kebutuhan masa datang yang harus menjadi muatan
materi penelitian dasar dan penelitian terapan.
4. Pengelola institusi melalui P3M membuat dan menetapkan aturan berkenaan
dengan plagiasi pemelitian dan karya ilmiah.
Indikator
Ketercapaian Standar
Isi Penelitian
1. Terselenggaranya buku Pedoman penelitian yang berisi tentang:
a. Kedalaman dan luasan penelitian
b. Pengukuran luaran hasil penelitian
c. Prinsip-prinsip penelitian
d. Aturan tentang plagiasi
2. Tidak ditemukan plagiasi pada hasil penelitian yang dilakukan dosen
Akademi Akuntansi YKPN
3. Isi penelitian memiliki hubungan positif dengan penerapan dunia bisnis saat
STANDAR MUTU AA YKPN 36
ini.
4. Semakin banyak penelitian dengan topik mutahir dan dapat diterapkan dalam
dunia bisnis.
Dokumen Standar Isi
Penelitian
1. Buku Pedoman Penelitian.
STANDAR MUTU AA YKPN 38
Visi, Misi dan Tujuan
Perguruan Tinggi VISI:
“Menjadi perguruan tinggi vokasi unggulan dalam bidang akuntansi di
Indonesia pada tahun 2020”
MISI:
1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan tinggi vokasi di bidang
akuntansi yang unggul, serta relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan
masyarakat.
2. Menyelenggarakan penelitian terapan yang unggul dalam menunjang
pengembangan pendidikan vokasi dan praktik di bidang akuntansi.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang memberikan
kontribusi dalam pengembangan pendidikan vokasi dan pemberian alternatif
solusi permasalahan praktik di bidang akuntansi.
4. Mengembangkan jaringan kerjasama dalam dan luar negeri dengan para
pemangku kepentingan yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan
untuk mendukung keunggulan kualitas lulusan.
TUJUAN:
1. Menghasilkan proses pendidikan vokasi akuntansi yang unggul di bidang
akuntansi, berdaya saing tinggi serta relevan dengan kebutuhan dunia kerja
dan masyarakat.
2. Menghasilkan penelitian terapan yang unggul dan mampu menunjang
pengembangan pendidikan vokasi dan praktik di bidang akuntansi.
3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang memberikan kontribusi
dalam pengembangan pendidikan vokasi dan penyelesaian permasalahan
praktik di bidang akuntansi.
4. Menghasilkan jalinan kerjasama dalam dan luar negeri dengan para
pemangku kepentingan dalam pengembangan kelembagaan untuk
mendukung keunggulan lembaga dan kompetensi lulusan.
Latar Belakang Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib
dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan
Undang-undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan
Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 Tahun 2014 tentang
Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
Tinggi serta Permenristekdikti No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional
Perguruan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu
merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan
tinggi.
Mutu suatu perguruan tinggi dapat dilihat dari perkembangan kegiatan
pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Penelitian
menduduki posisi sentral di antara kedua kegiatan yang lain. Kegiatan yang
unggul dalam bidang pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat dapat
didasarkan atas hasil-hasil penelitian.
Dalam konteks menjaga dan meningkatkan mutu penelitian yang dilakukan
oleh dosen dan/atau mahasiswa di perguruan tinggi, diperlukan adanya standar
mutu penelitian yang berfungsi sebagai tolok ukur untuk menilai mutu setiap
STANDAR MUTU AA YKPN 39
penelitian mulai dari tahap pemilihan topik, penulisan proposal, seminar,
pelaksanaan penelitian lapangan, hingga penulisan dan diseminasi hasil
penelitian. Pengukuran keberhasilan kegiatan penelitian perlu dinyatakan dalam
bentuk standar yang harus ditingkatkan terus menerus dari waktu ke waktu
sehingga terjadi peningkatan mutu secara berkelanjutan. Dengan pertimbangan
tersebut maka disusun standar hasil penelitian agar memliliki luaran yang
berdampak positif dalam dunia bisnis..
Pihak-Pihak Yang
Terlibat
1. Direktur
2. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M)
3. Unit Penjaminan Mutu (UPM)
Definisi Istilah 1. Hasil penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melali kegiatan yang
memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi
keilmuan dan budaya akademik.
2. Standar hasil penelitian adalah kriteria minimal tentang mutu hasil
penelitian.
Pernyataan Isi Standar
Hasil Penelitian
1. Pengelola institusi harus memiliki unit khusus untuk mengelola hasil
penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti paling lambat tahun 2020.
2. Pengelola institusi memiliki pedoman desiminasi penelitian dan karya ilmiah
yang dijadikan dasar bagi para peneliti sampai tahun 2020.
3. Pengelola institusi memiliki ukuran penilaian atas luaran hasil penelitian
sampai tahun 2020.
4. Pengelola institusi memiliki pedoman tindak lan jut hasil penelitian: untuk
mendapatkan Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) maupun untuk
diseminasi (grup diskusi, publikasi, seminar atau pembuatan buku ajar)
sampai tahun 2020..
Strategi Pelaksanaan
Standar Hasil
Penelitian
1. Pengelola institusi membentuk Pusat Penelitian yang mengelola penelitian-
penelitian yang dilakukan oleh dosen-dosen Akademi Akuntansi YKPN.
2. Pengelola institusi melalui P3M menyusun dan menetapkan Buku Pedoman
Penelitian:
3. Pengelola institusi melalui P3M melakukan penelusuran atas luaran hasil
penelitian dosen.
4. Pengelola institusi melalui P3M menyusun Buku Pedoman Penelitian.
Indikator
Ketercapaian Standar
Hasil Penelitian
1. Terselenggaranya buku Pedoman Penelitian.
2. Diseminasi hasil penelitian melalui jurnal ilmiah dan seminar semakin
banyak.
3. Semakin bertambah penelitian dan karya ilmiah dosen yang mendapatkan
HKI.
Dokumen Standar Isi
Penelitian
1. Buku Pedoman Penelitian.
STANDAR MUTU AA YKPN 41
Visi, Misi dan Tujuan
Perguruan Tinggi VISI:
“Menjadi perguruan tinggi vokasi unggulan dalam bidang akuntansi di
Indonesia pada tahun 2020”
MISI:
1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan tinggi vokasi di bidang
akuntansi yang unggul, serta relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan
masyarakat.
2. Menyelenggarakan penelitian terapan yang unggul dalam menunjang
pengembangan pendidikan vokasi dan praktik di bidang akuntansi.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang memberikan
kontribusi dalam pengembangan pendidikan vokasi dan pemberian
alternatif solusi permasalahan praktik di bidang akuntansi.
4. Mengembangkan jaringan kerjasama dalam dan luar negeri dengan para
pemangku kepentingan yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan
untuk mendukung keunggulan kualitas lulusan.
TUJUAN:
1. Menghasilkan proses pendidikan vokasi akuntansi yang unggul di bidang
akuntansi, berdaya saing tinggi serta relevan dengan kebutuhan dunia kerja
dan masyarakat.
2. Menghasilkan penelitian terapan yang unggul dan mampu menunjang
pengembangan pendidikan vokasi dan praktik di bidang akuntansi.
3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang memberikan kontribusi
dalam pengembangan pendidikan vokasi dan penyelesaian permasalahan
praktik di bidang akuntansi.
4. Menghasilkan jalinan kerjasama dalam dan luar negeri dengan para
pemangku kepentingan dalam pengembangan kelembagaan untuk
mendukung keunggulan lembaga dan kompetensi lulusan.
Latar Belakang Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib
dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan
Undang-undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan
Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 Tahun 2014 tentang
Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
Tinggi serta Permenristekdikti No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional
Perguruan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu
merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan
tinggi.
Mutu suatu perguruan tinggi dapat dilihat dari perkembangan kegiatan
pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Namun, penelitian
menduduki posisi sentral di antara kedua kegiatan yang lain. Kagiatan yang
unggul dalam bidang pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat dapat
didasarkan atas hasil- hasil penelitian.
STANDAR MUTU AA YKPN 42
Pihak-Pihak Yang
Terlibat
1. Direktur
2. Wakil Direktur 1 Bidang Akademik
3. Wakil Direktur 2 Bidang Keuangan dan Sumber Daya Manusia
4. Unit Penjaminan Mutu
5. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
6. Bagian Administrasi Akademik dan Pelaporan
Definisi Istilah Penelitian ilmiah, selanjutnya disebut penelitian, adalah kegiatan yang
dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk
memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan
pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi
dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
Pernyataan Standar
Proses Penelitian
1. Program dan Penelitian harus mempunyai Perencanaan dan sesuai dengan
Rencana Strategis Akademi.
2. Kegiatan Penelitian harus sesuai dengan kebutuhan nyata dalam masyarakat
lokal, isu-isu nasional dan internasional.
3. Kegiatan Penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan
kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat dan
lingkungan.
4. Kegiatan Penelitian harus dilaksanakank secara terarah, terukur dan
terprogram.
5. Kegiatan Penelitian melibatkan Mahasiswa harus dinyatakan dalam besaran
sks.
Strategi Pelaksanaan
Standar Proses
Penelitian
1. AA YKPN melalui P3M memberikan penugasan kepada setiap dosen untuk
melakukan Penelitian sebanyak minimal satu kali.
2. Pelaksana wajib menyerahkan laporan akhir Penelitian (hardcopy dan
softcopy) dan draft artikel yang siap dikirim ke jurnal ilmiah sesuai dengan
luaran yang disebutkan dalam proposal Penelitian.
3. Khusus untuk Penelitian dari Dikti, pelaksana wajib mengupload hasil
Penelitian/laporan kemajuan dan laporan akhir Penelitian secara online
sesuai dengan jadwal dari Dikti.
4. Pelaksanaan kegiatan Penelitian harus sesuai dengan standar hasil dan
standar isi Penelitian.
Indikator
Ketercapaian Standar
Proses Penelitian
1. Terlaksananya Penelitian yang dapat diterapkan didalam bdang keilmuannya.
2. Termuatnya kegiatan Penelitian dalam artikel ilmiah Penelitian, baik tingkat
nasional maupun internasional yang terakreditasi.
3. Terlaksananya kegiatan Penelitian yang dapat memecahkan permasalahan
yang ada di bidang keilmuannya.
4. Terciptanya model-model dan rekomendasi untuk kebijakan publik yang
berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan
dibidang keilmuannya.
5. Terlibatkannya mahasiswa dalam kegiatan Penelitian.
Dokumen Standar
Proses Penelitian
1. Pedoman Penelitian
2. Standar Hasil Penelitian
3. Standar Isi Penelitian
4. Laporan Hasil Penelitian
5. SK Pelaksanaan Penelitian atau Surat Tugas Pelaksanaan Penelitian
6. Surat dari Institusi pelaksanaan Penelitian
7. Materi atau Dokumen pelaksanaan Penelitian.
STANDAR MUTU AA YKPN 44
Visi, Misi dan Tujuan
Perguruan Tinggi VISI:
“Menjadi perguruan tinggi vokasi unggulan dalam bidang akuntansi di
Indonesia pada tahun 2020”
MISI:
1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan tinggi vokasi di bidang
akuntansi yang unggul, serta relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan
masyarakat.
2. Menyelenggarakan penelitian terapan yang unggul dalam menunjang
pengembangan pendidikan vokasi dan praktik di bidang akuntansi.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang memberikan
kontribusi dalam pengembangan pendidikan vokasi dan pemberian alternatif
solusi permasalahan praktik di bidang akuntansi.
4. Mengembangkan jaringan kerjasama dalam dan luar negeri dengan para
pemangku kepentingan yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan
untuk mendukung keunggulan kualitas lulusan.
TUJUAN:
1. Menghasilkan proses pendidikan vokasi akuntansi yang unggul di bidang
akuntansi, berdaya saing tinggi serta relevan dengan kebutuhan dunia kerja
dan masyarakat.
2. Menghasilkan penelitian terapan yang unggul dan mampu menunjang
pengembangan pendidikan vokasi dan praktik di bidang akuntansi.
3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang memberikan kontribusi
dalam pengembangan pendidikan vokasi dan penyelesaian permasalahan
praktik di bidang akuntansi.
4. Menghasilkan jalinan kerjasama dalam dan luar negeri dengan para
pemangku kepentingan dalam pengembangan kelembagaan untuk
mendukung keunggulan lembaga dan kompetensi lulusan.
Latar Belakang Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib
dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan
Undang-undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan
Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 Tahun 2014 tentang
Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
Tinggi serta Permenristekdikti No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional
Perguruan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu
merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan
tinggi.
Mutu suatu perguruan tinggi dapat dilihat dari perkembangan kegiatan
pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Namun, penelitian
menduduki posisi sentral di antara kedua kegiatan yang lain. Kagiatan yang
unggul dalam bidang pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat dapat
didasarkan atas hasil-hasil penelitian.
STANDAR MUTU AA YKPN 45
Pihak-Pihak Yang
Terlibat
1. Direktur
2. Wakil Direktur 1 Bidang Akademik
3. Wakil Direktur 2 Bidang Keuangan dan Sumber Daya Manusia
4. Unit Penjaminan Mutu
5. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
6. Bagian Administrasi Akademik dan Pelaporan
Definisi Istilah Penelitian ilmiah, selanjutnya disebut penelitian, adalah kegiatan yang
dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk
memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan
pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi
dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
Pernyataan Standar
Penilaian Penelitian
1. Penilaian proses dan hasil Penelitian harus memenuhi standar:
a. Edukasi, yaitu dapat memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan
mutu Penelitian.
b. Obyektif, yaitu penilaian harus bebas dari pengaruh subyektifitas.
c. Akuntabel, yaitu penilaian harus menggunakan kriteria yang jelas dan
mudah dipahami oleh pelaksana Penelitian.
d. Transparan, yaitu hasil Penelitian dapat diakses oleh semua pamangku
kepentingan.
2. Pelaksanaan Penelitian harus mengacu pada standar hasil, standar isi dan
standar proses Penelitian yang telah ditetapkan.
3. Penilaian Penelitian harus menggunakan metode dan instrumen yang
relevan, akuntabel dan mewakili ukuran pencapaian kinerja serta pencapaian
hasil Penelitian.
Strategi Pelaksanaan
Standar Penilaian
Penelitian
1. Pelaksana wajib menyerahkan laporan akhir Penelitian (hard copy dan soft
copy) dan draft artikel yang siap dikirim ke jurnal ilmiah sesuai dengan
luaran yang disebutkan dalam proposal Penelitian.
2. Khusus untuk Penelitian dari Dikti, pelaksana wajib mengupload hasil
Penelitian/laporan kemajuan dan laporan akhir Penelitian secara online
sesuai dengan jadwal dari Dikti.
3. Dilakukan penilaian terhadap pelaksanaan dan hasil Penelitian dengan
menggunakan instrumen dan metode yang telah ditetapkan.
Indikator
Ketercapaian Standar
Penilaian Penelitian
1. Terlaksananya Penelitian yang dapat diterapkan didalam bidang
keilmuannay dan sebagai acuan bahan ajar.
2. Terciptanya pengkayaan sumber bahan ajar atau bahan pembelajaran.
3. Teratasinya masalah masalah sosial dan bidang keilmuannya serta adanya
rekomendasi yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
Dokumen Standar
Penilaian Penelitian
1. Pedoman Penelitian
2. Standar Hasil Penelitian
3. Standar Isi Penelitian
4. Standar Proses Penelitian
5. Laporan Hasil Penelitian
6. SK Pelaksanaan Penelitian atau Surat Tugas Pelaksanaan Penelitian
7. Surat dari Institusi pelaksanaan Penelitian
8. Materi atau Dokumen pelaksanaan Penelitian.
STANDAR MUTU AA YKPN 47
Visi, Misi dan Tujuan
Perguruan Tinggi VISI:
“Menjadi perguruan tinggi vokasi unggulan dalam bidang akuntansi di
Indonesia pada tahun 2020”
MISI:
1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan tinggi vokasi di bidang
akuntansi yang unggul, serta relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan
masyarakat.
2. Menyelenggarakan penelitian terapan yang unggul dalam menunjang
pengembangan pendidikan vokasi dan praktik di bidang akuntansi.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang memberikan
kontribusi dalam pengembangan pendidikan vokasi dan pemberian alternatif
solusi permasalahan praktik di bidang akuntansi.
4. Mengembangkan jaringan kerjasama dalam dan luar negeri dengan para
pemangku kepentingan yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan
untuk mendukung keunggulan kualitas lulusan.
TUJUAN:
1. Menghasilkan proses pendidikan vokasi akuntansi yang unggul di bidang
akuntansi, berdaya saing tinggi serta relevan dengan kebutuhan dunia kerja
dan masyarakat.
2. Menghasilkan penelitian terapan yang unggul dan mampu menunjang
pengembangan pendidikan vokasi dan praktik di bidang akuntansi.
3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang memberikan kontribusi
dalam pengembangan pendidikan vokasi dan penyelesaian permasalahan
praktik di bidang akuntansi.
4. Menghasilkan jalinan kerjasama dalam dan luar negeri dengan para
pemangku kepentingan dalam pengembangan kelembagaan untuk
mendukung keunggulan lembaga dan kompetensi lulusan.
Latar Belakang Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib
dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan
Undang-undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan
Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
Adapun Penelitian penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 Tahun 2014 tentang
Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
Tinggi serta Permenristekdikti No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional
Perguruan Tinggi. Penelitian dan implementasi sistem penjaminan mutu
merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan
tinggi.
Mutu suatu perguruan tinggi dapat dilihat dari perkembangan kegiatan
pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Namun, penelitian
menduduki posisi sentral di antara kedua kegiatan yang lain. Kagiatan yang
unggul dalam bidang pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat dapat
didasarkan atas hasil- hasil penelitian.
STANDAR MUTU AA YKPN 48
Pihak-Pihak Yang
Terlibat
1. Direktur
2. Wakil Direktur 1 Bidang Akademik
3. Wakil Direktur 2 Bidang Keuangan dan Sumber Daya Manusia
4. Unit Penjaminan Mutu
5. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
6. Bagian Administrasi Akademik dan Pelaporan
Definisi Istilah Penelitian ilmiah, selanjutnya disebut penelitian, adalah kegiatan yang
dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk
memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan
pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi
dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
Pernyataan Standar
Peneliti
1. Peneliti adalah Dosen Tetap AA YKPN yang sudah mempunyai jabatan
Fungsional minimal Asisten Ahli dengan KUM Minimal 150.
2. Pendidikan minimal S2.
3. Mempunyai golongan kepangkatan minimal III/a dan mempunyai NIDN.
4. Peneliti mendapat Surat Tugas untuk melaksanakan Penelitian.
5. Peneliti mempunyai kemampuan teknis dan penguasaan metodologi
penerapan keilmuan sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan dan
kerumitan serta kedalaman sasaran kegiatan.
Strategi Penelitian
Standar Peneliti
1. AA YKPN melalui P3M memberikan penugasan kepada setiap dosen untuk
melakukan Penelitian sebanyak dua kali setahun yang terbagi dalam dua
semester.
2. Peneliti menyesuaikan kriteria yang ditetapkan baik dari AA YKPN maupun
dari Dikti atau dari sember pendanaan lain.
Indikator
Ketercapaian Standar
Peneliti
1. Terlaksananya Penelitian yang sesuai dengan kriteria, bahwa Peneliti sesuai
dengan bidang keilmuan dan bidang keahliannya.
2. Penelitian dapat digunakan pada bidang keilmuan secara berkelanjutan, dan
dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
Dokumen Standar
Peneliti
1. Pedoman Penelitian
2. Standar Hasil Penelitian
3. Standar Isi Penelitian
4. Standar Proses Penelitian
5. Standar Penilaian Penelitian
6. Laporan Hasil Penelitian
7. SK Penelitian atau Surat Tugas Penelitian Penelitian
8. Surat dari Institusi Peneliti
9. Materi atau Dokumen Penelitian.
10. Ijasah dan SK Jabatan Fungsional serta SK Impasing
STANDAR MUTU AA YKPN 50
Visi, Misi dan Tujuan
Perguruan Tinggi VISI:
“Menjadi perguruan tinggi vokasi unggulan dalam bidang akuntansi di
Indonesia pada tahun 2020”
MISI:
1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan tinggi vokasi di bidang
akuntansi yang unggul, serta relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan
masyarakat.
2. Menyelenggarakan penelitian terapan yang unggul dalam menunjang
pengembangan pendidikan vokasi dan praktik di bidang akuntansi.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang memberikan
kontribusi dalam pengembangan pendidikan vokasi dan pemberian alternatif
solusi permasalahan praktik di bidang akuntansi.
4. Mengembangkan jaringan kerjasama dalam dan luar negeri dengan para
pemangku kepentingan yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan
untuk mendukung keunggulan kualitas lulusan.
TUJUAN:
1. Menghasilkan proses pendidikan vokasi akuntansi yang unggul di bidang
akuntansi, berdaya saing tinggi serta relevan dengan kebutuhan dunia kerja
dan masyarakat.
2. Menghasilkan penelitian terapan yang unggul dan mampu menunjang
pengembangan pendidikan vokasi dan praktik di bidang akuntansi.
3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang memberikan kontribusi
dalam pengembangan pendidikan vokasi dan penyelesaian permasalahan
praktik di bidang akuntansi.
4. Menghasilkan jalinan kerjasama dalam dan luar negeri dengan para
pemangku kepentingan dalam pengembangan kelembagaan untuk
mendukung keunggulan lembaga dan kompetensi lulusan.
Latar Belakang Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib
dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan
Undang-undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan
Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
Adapun penelitian penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 Tahun 2014 tentang
Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
Tinggi serta Permenristekdikti No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional
Perguruan Tinggi. Penelitian dan implementasi sistem penjaminan mutu
merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan
tinggi.
Mutu suatu perguruan tinggi dapat dilihat dari perkembangan kegiatan
pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Namun, penelitian
menduduki posisi sentral di antara kedua kegiatan yang lain. Kagiatan yang
unggul dalam bidang pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat dapat
didasarkan atas hasil- hasil penelitian.
STANDAR MUTU AA YKPN 51
Pihak-Pihak Yang
Terlibat
1. Direktur
2. Wakil Direktur 1 Bidang Akademik
3. Wakil Direktur 2 Bidang Keuangan dan Sumber Daya Manusia
4. Unit Penjaminan Mutu
5. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
6. Bagian Administrasi Akademik dan Pelaporan
Definisi Istilah Penelitian ilmiah, selanjutnya disebut penelitian, adalah kegiatan yang
dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk
memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan
pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi
dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
Pernyataan Standar
Sarana dan Prasarana
Penelitian
1. AA YKPN harus memfasilitasi sarana dan prasarana yang dibutuhkan
minimal kegiatan Penelitian.
2. AA YKPN harus memberikan surat penugasan kepada peneliti untuk dapat
melaksanakan kegiatannya.
3. AA YKPN harus memfasilitasi untuk berkomunikasi dengan pihak-pihak
yang terlibat dalam kegiatan Penelitian.
4. P3M selaku pengelola Penelitian harus bersedia untuk menerima konsultasi
dan pembimbingan teknis penelitian Penelitian.
5. Sarana dan prasaran kegiatan Penelitian harus memenuhi standar mutu,
keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan pelaksana
Penelitian.
Strategi Pengelolaan
Standar Sarana dan
Prasarana Penelitian
1. AA YKPN melalui P3M memberikan penugasan kepada setiap dosen untuk
melakukan Penelitian sebanyak satu kali dalam setahun.
2. Peneliti Penelitian menyesuaikan kriteria yang ditetapkan baik dari AA
YKPN maupun dari Dikti atau dari sember pendanaan lain.
3. Peneliti mengajukan kebutuhan sarana dan prasarana dalam kegiatan
Penelitian yang akan dilaksanakan melalui P3M.
Indikator
Ketercapaian Standar
Sarana dan Prasarana
Penelitian
1. Terlaksananya Penelitian yang sesuai dengan kriteria peneliti serta bidang
keilmuan dan bidang keahliannya.
2. Terdukungnya penelitian dengan sarana dan prasarana serta fasilitas teknis
untuk kegiatan Penelitian.
Dokumen Standar
Sarana dan Prasarana
Penelitian
1. Pedoman Penelitian
2. Standar Hasil Penelitian
3. Standar Isi Penelitian
4. Standar Proses Penelitian
5. Standar Penilaian Penelitian
6. Standar Peneliti
7. Laporan Hasil Penelitian
8. SK Penelitian atau Surat Tugas Penelitian
9. Surat dari Institusi penelitian
10. Materi atau Dokumen Penelitian.
STANDAR MUTU AA YKPN 53
Visi, Misi dan Tujuan
Perguruan Tinggi VISI:
“Menjadi perguruan tinggi vokasi unggulan dalam bidang akuntansi di
Indonesia pada tahun 2020”
MISI:
1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan tinggi vokasi di bidang
akuntansi yang unggul, serta relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan
masyarakat.
2. Menyelenggarakan penelitian terapan yang unggul dalam menunjang
pengembangan pendidikan vokasi dan praktik di bidang akuntansi.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang memberikan
kontribusi dalam pengembangan pendidikan vokasi dan pemberian alternatif
solusi permasalahan praktik di bidang akuntansi.
4. Mengembangkan jaringan kerjasama dalam dan luar negeri dengan para
pemangku kepentingan yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan
untuk mendukung keunggulan kualitas lulusan.
TUJUAN:
1. Menghasilkan proses pendidikan vokasi akuntansi yang unggul di bidang
akuntansi, berdaya saing tinggi serta relevan dengan kebutuhan dunia kerja
dan masyarakat.
2. Menghasilkan penelitian terapan yang unggul dan mampu menunjang
pengembangan pendidikan vokasi dan praktik di bidang akuntansi.
3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang memberikan kontribusi
dalam pengembangan pendidikan vokasi dan penyelesaian permasalahan
praktik di bidang akuntansi.
4. Menghasilkan jalinan kerjasama dalam dan luar negeri dengan para
pemangku kepentingan dalam pengembangan kelembagaan untuk
mendukung keunggulan lembaga dan kompetensi lulusan.
Latar Belakang Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib
dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan
Undang-undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan
Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 Tahun 2014 tentang
Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
Tinggi serta Permenristekdikti No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional
Perguruan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu
merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan
tinggi.
Mutu suatu perguruan tinggi dapat dilihat dari perkembangan kegiatan
pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Namun, penelitian
menduduki posisi sentral di antara kedua kegiatan yang lain. Kagiatan yang
unggul dalam bidang pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat dapat
didasarkan atas hasil- hasil penelitian.
STANDAR MUTU AA YKPN 54
Pihak-Pihak Yang
Terlibat
1. Direktur
2. Wakil Direktur 1 Bidang Akademik
3. Wakil Direktur 2 Bidang Keuangan dan Sumber Daya Manusia
4. Unit Penjaminan Mutu
5. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
6. Bagian Administrasi Akademik dan Pelaporan
Definisi Istilah Penelitian ilmiah, selanjutnya disebut penelitian, adalah kegiatan yang
dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk
memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan
pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi
dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
Pernyataan Standar
Pengelolaan
Penelitian
1. AA YKPN harus mempunyai kelembagaan tersendiri untuk menangani
pengelolaan Penelitian dalam bentuk Pusat Penelitian dan Pengabdian
Kepada Masyarakat (P3M).
2. Pengelola Penelitian harus menyusun renstra dan program kerja operasional
yang disesuaikan dengan renstra akadem i dan visi, misi serta tujuan
akademi.
3. Pengelola Penelitian harus memfasilitasi pelaksanaan Penelitian.
4. Pengelola Penelitian harus memantau dan mengevaluasi kegiatan Penelitian.
5. Pengelola Penelitian harus memlakukan desiminasi hasil Penelitian kepada
pemangku kepentingan.
6. Pengelola Penelitian harus memberikan penghargaan kepada pelaksana
Penelitian yang berprestasi.
7. Pengelola Penelitian harus membuat laporan pelaksanaan Penelitian dan
laporan kinerja kelembagaan kepada direktur AA YKPN.
8. Pengelola Penelitian harus menyusun kriteria dan prosedur serta panduan
pelaksanaan Penelitian.
Strategi Pelaksanaan
Standar Pengelolaan
Penelitian
1. AA YKPN membentuk Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
(P3M).
2. Menetapkan pengurus P3M untuk periode tertentu dengan Surat Keputusan
Direktur AA YKPN.
Indikator
Ketercapaian Standar
Pengelolaan
Penelitian
1. Terbentuknya Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (p3M).
2. Terbentuknya pengurus P3M dengan SK Direktur.
3. Terbentuknya Renstra dan Program Kegiatan Penelitian
4. Terfasilitasinya kegiatan Penelitian
5. Terpantaunya kegiatan Penelitian oleh pengelola Penelitian.
6. Adanya laporan Kinerja kelembagaan dan laporan Penelitian yang telah
terdesiminasikan.
Dokumen Standar
Pengelolaan
Penelitian
1. Pedoman Penelitian
2. SK Kelembagaan P3M
3. SK Pengurus P3M
4. Laporan Kinerja P3M
5. Renstra dan Program Kerja P3M
STANDAR MUTU AA YKPN 56
Visi, Misi dan Tujuan
Perguruan Tinggi VISI:
“Menjadi perguruan tinggi vokasi unggulan dalam bidang akuntansi di
Indonesia pada tahun 2020”
MISI:
1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan tinggi vokasi di bidang
akuntansi yang unggul, serta relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan
masyarakat.
2. Menyelenggarakan penelitian terapan yang unggul dalam menunjang
pengembangan pendidikan vokasi dan praktik di bidang akuntansi.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang memberikan
kontribusi dalam pengembangan pendidikan vokasi dan pemberian alternatif
solusi permasalahan praktik di bidang akuntansi.
4. Mengembangkan jaringan kerjasama dalam dan luar negeri dengan para
pemangku kepentingan yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan
untuk mendukung keunggulan kualitas lulusan.
TUJUAN:
1. Menghasilkan proses pendidikan vokasi akuntansi yang unggul di bidang
akuntansi, berdaya saing tinggi serta relevan dengan kebutuhan dunia kerja
dan masyarakat.
2. Menghasilkan penelitian terapan yang unggul dan mampu menunjang
pengembangan pendidikan vokasi dan praktik di bidang akuntansi.
3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang memberikan kontribusi
dalam pengembangan pendidikan vokasi dan penyelesaian permasalahan
praktik di bidang akuntansi.
4. Menghasilkan jalinan kerjasama dalam dan luar negeri dengan para
pemangku kepentingan dalam pengembangan kelembagaan untuk
mendukung keunggulan lembaga dan kompetensi lulusan.
Latar Belakang Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib
dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan
Undang-undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan
Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 Tahun 2014 tentang
Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
Tinggi serta Permenristekdikti No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional
Perguruan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu
merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan
tinggi.
Mutu suatu perguruan tinggi dapat dilihat dari perkembangan kegiatan
pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Namun, penelitian
menduduki posisi sentral di antara kedua kegiatan yang lain. Kagiatan yang
unggul dalam bidang pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat dapat
didasarkan atas hasil- hasil penelitian.
STANDAR MUTU AA YKPN 57
Pihak-Pihak Yang
Terlibat
1. Direktur
2. Wakil Direktur 1 Bidang Akademik
3. Wakil Direktur 2 Bidang Keuangan dan Sumber Daya Manusia
4. Unit Penjaminan Mutu
5. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
6. Bagian Administrasi Akademik dan Pelaporan
Definisi Istilah Penelitian ilmiah, selanjutnya disebut penelitian, adalah kegiatan yang
dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk
memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan
pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi
dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
Pernyataan Standar
Pendanaan dan
Pembiayaan
Penelitian
1. AA YKPN harus menyediakan pendanaan dan pembiayaan internal untuk
pelaksanaan Penelitian.
2. Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dituangkan dalam Surat Keputusan
Direktur AA YKPN.
3. AA YKPN memfasilitasi kegiatan Penelitian yang membutuhkan pendanaan
dari luar lembaga, termasuk dari Dikti, Masyarakat maupun dari Luar
Negeri.
4. Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yang tertuang dalam Surat Keputusan
digunakan untuk membiayai:
a. Perencanaan Penelitian;
b. Pelaksanaan Penelitian;
c. Pengendalian Penelitian;
d. Pemantauan dan Evaluasi Penelitian;
e. Pelaporan Penelitian; dan
f. Desiminasi hasil Penelitian
5. AA YKPN membuat aturan untuk mekanisme pendanan dan pembiayaan.
6. Penggunaan dana dan pembiayaan harus terlaporkan secara transparan dan
akuntabel.
Strategi Pelaksanaan
Standar Pendanaan
dan Pembiayaan
Penelitian
1. AA YKPN membuat Surat Keputusan tentang Pendanaan dan Pembiayaan
Penelitian internal lembaga.
2. AA YKPN membuat aturan dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan
Penelitian.
3. Pemberian Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian melalui mekanisme
pengajuan yang disetujui oleh P3M dan Wadir II AA YKPN.
Indikator
Ketercapaian Standar
Pendanaan dan
Pembiayaan
Penelitian
1. Terlaksananya kegiatan Penelitian mulai dari Perencanaan, pelaksanaan,
pengendalian, pemantauan, pelaporan hasil dan deseminasi hasil kepada
pemangku kepentingan.
2. Meningkatnya kapasitas pelaksana Penelitian.
Dokumen Standar
Pendanaan dan
Pembiayaan
Penelitian
1. Pedoman Penelitian
2. SK Kelembagaan P3M
3. SK Pengurus P3M
4. Laporan Kinerja P3M
5. Renstra dan Program Kerja P3M
STANDAR MUTU AA YKPN 59
Visi, Misi dan Tujuan
Perguruan Tinggi VISI:
“Menjadi perguruan tinggi vokasi unggulan dalam bidang akuntansi di
Indonesia pada tahun 2020”
MISI:
1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan tinggi vokasi di bidang
akuntansi yang unggul, serta relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan
masyarakat.
2. Menyelenggarakan penelitian terapan yang unggul dalam menunjang
pengembangan pendidikan vokasi dan praktik di bidang akuntansi.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang memberikan
kontribusi dalam pengembangan pendidikan vokasi dan pemberian alternatif
solusi permasalahan praktik di bidang akuntansi.
4. Mengembangkan jaringan kerjasama dalam dan luar negeri dengan para
pemangku kepentingan yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan
untuk mendukung keunggulan kualitas lulusan.
TUJUAN:
1. Menghasilkan proses pendidikan vokasi akuntansi yang unggul di bidang
akuntansi, berdaya saing tinggi serta relevan dengan kebutuhan dunia kerja
dan masyarakat.
2. Menghasilkan penelitian terapan yang unggul dan mampu menunjang
pengembangan pendidikan vokasi dan praktik di bidang akuntansi.
3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang memberikan kontribusi
dalam pengembangan pendidikan vokasi dan penyelesaian permasalahan
praktik di bidang akuntansi.
4. Menghasilkan jalinan kerjasama dalam dan luar negeri dengan para
pemangku kepentingan dalam pengembangan kelembagaan untuk
mendukung keunggulan lembaga dan kompetensi lulusan.
Latar Belakang Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib
dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan
Undang-undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan
Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 Tahun 2014 tentang
Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
Tinggi serta Permenristekdikti No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional
Perguruan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu
merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan
tinggi.
Aspek penting dalam pencapaian Perguruan Tinggi adalah terlaksananya Tri
Dharma Perguruan Tinggi, dimana aspek ketiga yaitu Pengabdian Kepada
Masyarakat merupakan aplikasi teknis dari dharma pendidikan dan dharma
penelitian.
Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) diharapkan dapat mendukung program
pemerintah dalam mengatasi permasalahan dalam masyarakat melalui program
yang terencana dan terukur, dimana hasilnya dapat dirasakan oleh semua pihak,
STANDAR MUTU AA YKPN 60
baik pemerintah, masyarakat maupun pelaksana.
Pihak-Pihak Yang
Terlibat
1. Direktur
2. Wakil Direktur 1 Bidang Akademik
3. Wakil Direktur 2 Bidang Keuangan dan Sumber Daya Manusia
4. Unit Penjaminan Mutu
5. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
6. Bagian Administrasi Akademik dan Pelaporan
Definisi Istilah 1. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang
memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan
kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Pengabdian Kepada Masyarakat yang selanjutnya disingkat PkM.
Pernyataan Isi Standar
Hasil PkM
1. Program dan PkM harus mempunyai Perencanaan dan sesuai dengan
Rencana Strategis Akademi.
2. Kegiatan PkM harus sesuai dengan kebutuhan nyata dalam masyarakat lokal,
isu-isu nasional dan internasional.
3. Kegiatan PkM harus terdokumentasi dengan baik melalui laporan yang
disusun sesuai standar pelaporan yang telah ditetapkan oleh P3M AA YKPN.
4. Laporan Kegiatan PkM dideseminasikan melalui jurnal PkM atau sarana lain
yang terakses publik.
5. Kegiatan PkM harus memanfaatkan teknologi tepat guna.
6. Kegiatan PkM merupakan bahan pengembangan IPTEK atau bahan ajar
untuk memperkaya sumber belajar.
Strategi Pelaksanaan
Standar Hasil PkM
1. AA YKPN melalui P3M memberikan penugasan kepada setiap dosen untuk
melakukan PkM sebanyak dua kali setahun yang terbagi dalam dua semester.
2. Pelaksana wajib menyerahkan laporan akhir PkM (hard copy dan soft copy)
dan draft artikel yang siap dikirim ke jurnal ilmiah sesuai dengan luaran yang
disebutkan dalam proposal PkM.
3. Khusus untuk PkM dari Dikti, pelaksana wajib mengupload hasil
PkM/laporan kemajuan dan laporan akhir PkM secara online sesuai dengan
jadwal dari dikti.
Indikator
Ketercapaian Standar
Hasil PkM
1. Terlaksananya kegiatan PkM untuk setiap dosen/pelaksana sedikitnya satu
kali dalam satu semester.
2. Termuatnya kegiatan PkM dalam artikel ilmiah PkM, baik tingkat nasional
maupun internasional yang terakreditasi.
Dokumen Standar
Hasil PkM
1. Pedoman PkM
2. Laporan Hasil PkM
3. SK Pelaksanaan PkM atau Surat Tugas Pelaksanaan PkM
4. Surat dari Institusi pelaksanaan PkM
5. Materi atau Dokumen pelaksanaan PkM.
STANDAR MUTU AA YKPN 62
Visi, Misi dan Tujuan
Perguruan Tinggi VISI:
“Menjadi perguruan tinggi vokasi unggulan dalam bidang akuntansi di
Indonesia pada tahun 2020”
MISI:
1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan tinggi vokasi di bidang
akuntansi yang unggul, serta relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan
masyarakat.
2. Menyelenggarakan penelitian terapan yang unggul dalam menunjang
pengembangan pendidikan vokasi dan praktik di bidang akuntansi.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang memberikan
kontribusi dalam pengembangan pendidikan vokasi dan pemberian alternatif
solusi permasalahan praktik di bidang akuntansi.
4. Mengembangkan jaringan kerjasama dalam dan luar negeri dengan para
pemangku kepentingan yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan
untuk mendukung keunggulan kualitas lulusan.
TUJUAN:
1. Menghasilkan proses pendidikan vokasi akuntansi yang unggul di bidang
akuntansi, berdaya saing tinggi serta relevan dengan kebutuhan dunia kerja
dan masyarakat.
2. Menghasilkan penelitian terapan yang unggul dan mampu menunjang
pengembangan pendidikan vokasi dan praktik di bidang akuntansi.
3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang memberikan kontribusi
dalam pengembangan pendidikan vokasi dan penyelesaian permasalahan
praktik di bidang akuntansi.
4. Menghasilkan jalinan kerjasama dalam dan luar negeri dengan para
pemangku kepentingan dalam pengembangan kelembagaan untuk
mendukung keunggulan lembaga dan kompetensi lulusan.
Latar Belakang Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib
dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan
Undang-undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan
Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 Tahun 2014 tentang
Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
Tinggi serta Permenristekdikti No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional
Perguruan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu
merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan
tinggi.
Aspek penting dalam pencapaian Perguruan Tinggi adalah terlaksananya Tri
Dharma Perguruan Tinggi, dimana aspek ketiga yaitu Pengabdian Kepada
Masyarakat merupakan aplikasi teknis dari dharma pendidikan dan dharma
penelitian.
STANDAR MUTU AA YKPN 63
Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) diharapkan dapat mendukung program
pemerintah dalam mengatasi permasalahan dalam masyarakat melalui program
yang terencana dan terukur, dimana hasilnya dapat dirasakan oleh semua pihak,
baik pemerintah, masyarakat maupun pelaksana.
Pihak-Pihak Yang
Terlibat
1. Direktur
2. Wakil Direktur 1 Bidang Akademik
3. Wakil Direktur 2 Bidang Keuangan dan Sumber Daya Manusia
4. Unit Penjaminan Mutu
5. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
6. Bagian Administrasi Akademik dan Pelaporan
Definisi Istilah 1. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang
memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukann
kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Pengabdian Kepada Masyarakat yang selanjutnya disingkat PkM.
Pernyataan Standar Isi
PkM
1. Program dan PkM harus mempunyai Perencanaan dan sesuai dengan
Rencana Strategis Akademi.
2. Kegiatan PkM harus sesuai dengan kebutuhan nyata dalam masyarakat lokal,
isu-isu nasional dan internasional.
3. Kegiatan PkM harus mengacu pada Standar Hasil PkM.
4. PkM harus bisa diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat.
5. PkM harus mengikutkertakan masyarakat dan memberdayakan masyarakat.
6. Kegiatan PkM harus dapat menyelesaikan masalah, rekayasa sosial,
rekomendasi kebijakan baik untuk masyarakat, dunia usaha, industri atau
pemerintah.
7. Kekayaan intelektual harus bisa diterapkan didalam masyarakat.
Strategi Pelaksanaan
Standar Isi PkM
1. AA YKPN melalui P3M memberikan penugasan kepada setiap dosen untuk
melakukan PkM sebanyak dua kali setahun yang terbagi dalam dua semester.
2. Pelaksana wajib menyerahkan laporan akhir PkM (hard copy dan soft copy)
dan draft artikel yang siap dikirim ke jurnal ilmiah sesuai dengan luaran yang
disebutkan dalam proposal PkM.
3. Khusus untuk PkM dari Dikti, pelaksana wajib mengupload hasil
PkM/laporan kemajuan dan laporan akhir PkM secara online sesuai dengan
jadwal dari Dikti.
Indikator
Ketercapaian Standar
Isi PkM
1. Terlaksananya PkM yang dapat diterapkan didalam masyarakat.
2. Termuatnya kegiatan PkM dalam artikel ilmiah PkM, baik tingkat nasional
maupun internasional yang terakreditasi.
3. Terlaksananya kegiatan PkM yang dapat memecahkan permasalahan yang
ada di masyarakat.
4. Terciptanya model-model dan rekomendasi untuk kebijakan publik yang
berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dokumen Standar Isi
PkM
1. Pedoman PkM
2. Standar Hasil PkM
3. Laporan Hasil PkM
4. SK Pelaksanaan PkM atau Surat Tugas Pelaksanaan PkM
5. Surat dari Institusi pelaksanaan PkM
6. Materi atau Dokumen pelaksanaan PkM.
STANDAR MUTU AA YKPN 65
Visi, Misi dan Tujuan
Perguruan Tinggi VISI:
“Menjadi perguruan tinggi vokasi unggulan dalam bidang akuntansi di
Indonesia pada tahun 2020”
MISI:
1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan tinggi vokasi di bidang
akuntansi yang unggul, serta relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan
masyarakat.
2. Menyelenggarakan penelitian terapan yang unggul dalam menunjang
pengembangan pendidikan vokasi dan praktik di bidang akuntansi.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang memberikan
kontribusi dalam pengembangan pendidikan vokasi dan pemberian alternatif
solusi permasalahan praktik di bidang akuntansi.
4. Mengembangkan jaringan kerjasama dalam dan luar negeri dengan para
pemangku kepentingan yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan
untuk mendukung keunggulan kualitas lulusan.
TUJUAN:
1. Menghasilkan proses pendidikan vokasi akuntansi yang unggul di bidang
akuntansi, berdaya saing tinggi serta relevan dengan kebutuhan dunia kerja
dan masyarakat.
2. Menghasilkan penelitian terapan yang unggul dan mampu menunjang
pengembangan pendidikan vokasi dan praktik di bidang akuntansi.
3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang memberikan kontribusi
dalam pengembangan pendidikan vokasi dan penyelesaian permasalahan
praktik di bidang akuntansi.
4. Menghasilkan jalinan kerjasama dalam dan luar negeri dengan para
pemangku kepentingan dalam pengembangan kelembagaan untuk
mendukung keunggulan lembaga dan kompetensi lulusan.
Latar Belakang Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib
dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan
Undang-undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan
Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 Tahun 2014 tentang
Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
Tinggi serta Permenristekdikti No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional
Perguruan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu
merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan
tinggi.
Aspek penting dalam pencapaian Perguruan Tinggi adalah terlaksananya Tri
Dharma Perguruan Tinggi, dimana aspek ketiga yaitu Pengabdian Kepada
Masyarakat merupakan aplikasi teknis dari dharma pendidikan dan dharma
penelitian.
Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) diharapkan dapat mendukung program
pemerintah dalam mengatasi permasalahan dalam masyarakat melalui program
STANDAR MUTU AA YKPN 66
yang terencana dan terukur, dimana hasilnya dapat dirasakan oleh semua pihak,
baik pemerintah, masyarakat maupun pelaksana.
Pihak-Pihak Yang
Terlibat
1. Direktur
2. Wakil Direktur 1 Bidang Akademik
3. Wakil Direktur 2 Bidang Keuangan dan Sumber Daya Manusia
4. Unit Penjaminan Mutu
5. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
6. Bagian Administrasi Akademik dan Pelaporan
Definisi Istilah 1. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang
memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukann
kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Pengabdian Kepada Masyarakat yang selanjutnya disingkat PkM.
Pernyataan Standar
Proses PkM
1. Program dan PkM harus mempunyai Perencanaan dan sesuai dengan
Rencana Strategis Akademi.
2. Kegiatan PkM harus sesuai dengan kebutuhan nyata dalam masyarakat lokal,
isu-isu nasional dan internasional.
3. Kegiatan PkM harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja,
kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat dan
lingkungan.
4. Kegiatan PkM harus dilaksanakank secara terarah, terukur dan terprogram.
5. Kegiatan PkM melibatkan Mahasiswa harus dinyatakan dalam besaran sks.
6. Kegiatan PkM dapat berupa pelayanan kepada masyarakat, penerapan
IPTEK dalam bidang keilmuannya dan peningkatan kapasitas masyarakat
dan pemberdayaan masyarakat.
Strategi Pelaksanaan
Standar Proses PkM
1. AA YKPN melalui P3M memberikan penugasan kepada setiap dosen untuk
melakukan PkM sebanyak dua kali setahun yang terbagi dalam dua semester.
2. Pelaksana wajib menyerahkan laporan akhir PkM (hard copy dan soft copy)
dan draft artikel yang siap dikirim ke jurnal ilmiah sesuai dengan luaran yang
disebutkan dalam proposal PkM.
3. Khusus untuk PkM dari Dikti, pelaksana wajib mengupload hasil
PkM/laporan kemajuan dan laporan akhir PkM secara online sesuai dengan
jadwal dari Dikti.
4. Pelaksanaan kegiatan PkM harus sesuai dengan standar hasil dan standar isi
PkM.
Indikator
Ketercapaian Standar
Proses PkM
1. Terlaksananya PkM yang dapat diterapkan didalam masyarakat.
2. Termuatnya kegiatan PkM dalam artikel ilmiah PkM, baik tingkat nasional
maupun internasional yang terakreditasi.
3. Terlaksananya kegiatan PkM yang dapat memecahkan permasalahan yang
ada di masyarakat.
4. Terciptanya model-model dan rekomendasi untuk kebijakan publik yang
berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
5. Terlibatkannya mahasiswa dalam kegiatan PkM.
Dokumen Standar
Proses PkM
1. Pedoman PkM
2. Standar Hasil PkM
3. Standar Isi PkM
4. Laporan Hasil PkM
5. SK Pelaksanaan PkM atau Surat Tugas Pelaksanaan PkM
STANDAR MUTU AA YKPN 67
6. Surat dari Institusi pelaksanaan PkM
7. Materi atau Dokumen pelaksanaan PkM.
STANDAR MUTU AA YKPN 69
Visi, Misi dan Tujuan
Perguruan Tinggi VISI:
“Menjadi perguruan tinggi vokasi unggulan dalam bidang akuntansi di
Indonesia pada tahun 2020”
MISI:
1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan tinggi vokasi di bidang
akuntansi yang unggul, serta relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan
masyarakat.
2. Menyelenggarakan penelitian terapan yang unggul dalam menunjang
pengembangan pendidikan vokasi dan praktik di bidang akuntansi.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang memberikan
kontribusi dalam pengembangan pendidikan vokasi dan pemberian alternatif
solusi permasalahan praktik di bidang akuntansi.
4. Mengembangkan jaringan kerjasama dalam dan luar negeri dengan para
pemangku kepentingan yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan
untuk mendukung keunggulan kualitas lulusan.
TUJUAN:
1. Menghasilkan proses pendidikan vokasi akuntansi yang unggul di bidang
akuntansi, berdaya saing tinggi serta relevan dengan kebutuhan dunia kerja
dan masyarakat.
2. Menghasilkan penelitian terapan yang unggul dan mampu menunjang
pengembangan pendidikan vokasi dan praktik di bidang akuntansi.
3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang memberikan kontribusi
dalam pengembangan pendidikan vokasi dan penyelesaian permasalahan
praktik di bidang akuntansi.
4. Menghasilkan jalinan kerjasama dalam dan luar negeri dengan para
pemangku kepentingan dalam pengembangan kelembagaan untuk
mendukung keunggulan lembaga dan kompetensi lulusan.
Latar Belakang Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib
dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan
Undang-undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan
Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 Tahun 2014 tentang
Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
Tinggi serta Permenristekdikti No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional
Perguruan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu
merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan
tinggi.
Aspek penting dalam pencapaian Perguruan Tinggi adalah terlaksananya Tri
Dharma Perguruan Tinggi, dimana aspek ketiga yaitu Pengabdian Kepada
Masyarakat merupakan aplikasi teknis dari dharma pendidikan dan dharma
penelitian.
Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) diharapkan dapat mendukung program
pemerintah dalam mengatasi permasalahan dalam masyarakat melalui program
yang terencana dan terukur, dimana hasilnya dapat dirasakan oleh semua pihak,
baik pemerintah, masyarakat maupun pelaksana.
STANDAR MUTU AA YKPN 70
Pihak-Pihak Yang
Terlibat
1. Direktur
2. Wakil Direktur 1 Bidang Akademik
3. Wakil Direktur 2 Bidang Keuangan dan Sumber Daya Manusia
4. Unit Penjaminan Mutu
5. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
6. Bagian Administrasi Akademik dan Pelaporan
Definisi Istilah 1. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang
memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukann
kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Pengabdian Kepada Masyarakat yang selanjutnya disingkat PkM.
Pernyataan Standar
Penilaian PkM
1. Penilaian proses dan hasil PkM harus memenuhi standar:
a. Edukasi, yaitu dapat memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan
mutu PkM.
b. Obyektif, yaitu penilaian harus bebas dari pengaruh subyektifitas.
c. Akuntabel, yaitu penilaian harus menggunakan kriteria yang jelas dan
mudah dipahami oleh pelaksana PkM.
d. Transparan, yaitu hasil PkM dapat diakses oleh semua pamangku
kepentingan.
2. Pelaksanaan PkM harus mengacu pada standar hasil, standar isi dan standar
proses PkM yang telah ditetapkan.
3. Penilaian PkM harus menggunakan metode dan instrumen yang relevan,
akuntabel dan mewakili ukuran pencapaian kinerja serta pencapaian hasil
PkM.
Strategi Pelaksanaan
Standar Penilaian
PkM
1. AA YKPN melalui P3M memberikan penugasan kepada setiap dosen untuk
melakukan PkM sebanyak dua kali setahun yang terbagi dalam dua semester.
2. Pelaksana wajib menyerahkan laporan akhir PkM (hard copy dan soft copy)
dan draft artikel yang siap dikirim ke jurnal ilmiah sesuai dengan luaran yang
disebutkan dalam proposal PkM.
3. Khusus untuk PkM dari dikti, pelaksana wajib mengupload hasil
PkM/laporan kemajuan dan laporan akhir PkM secara online sesuai dengan
jadwal dari dikti.
4. Dilakukan penilaian terhadap pelaksanaan dan hasil PkM dengan
menggunakan instrumend an metode yang telah ditetapkan.
Indikator
Ketercapaian Standar
Penilaian PkM
1. Terlaksananya PkM yang dapat diterapkan didalam masyarakat dan adanya
tingkat kepuasan dari masyarakat.
2. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan dan ketrampilan pada masyarakat
sesuai sasaran program dan dapat dimanfaatkan keilmuannya oleh
masyarakat secara berkelanjutan.
3. Terciptanya pengkayaan sumber bahan ajar atau bahan pembelajaran.
4. Teratasinya masalah masalah sosial di masyarakat dan adanya rekomendasi
yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
Dokumen Standar
Penilaian PkM
1. Pedoman PkM
2. Standar Hasil PkM
3. Standar Isi PkM
4. Standar Proses PkM
5. Laporan Hasil PkM
6. SK Pelaksanaan PkM atau Surat Tugas Pelaksanaan PkM
7. Surat dari Institusi pelaksanaan PkM
8. Materi atau Dokumen pelaksanaan PkM.
STANDAR MUTU AA YKPN 72
Visi, Misi dan Tujuan
Perguruan Tinggi VISI:
“Menjadi perguruan tinggi vokasi unggulan dalam bidang akuntansi di
Indonesia pada tahun 2020”
MISI:
1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan tinggi vokasi di bidang
akuntansi yang unggul, serta relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan
masyarakat.
2. Menyelenggarakan penelitian terapan yang unggul dalam menunjang
pengembangan pendidikan vokasi dan praktik di bidang akuntansi.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang memberikan
kontribusi dalam pengembangan pendidikan vokasi dan pemberian alternatif
solusi permasalahan praktik di bidang akuntansi.
4. Mengembangkan jaringan kerjasama dalam dan luar negeri dengan para
pemangku kepentingan yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan
untuk mendukung keunggulan kualitas lulusan.
TUJUAN:
1. Menghasilkan proses pendidikan vokasi akuntansi yang unggul di bidang
akuntansi, berdaya saing tinggi serta relevan dengan kebutuhan dunia kerja
dan masyarakat.
2. Menghasilkan penelitian terapan yang unggul dan mampu menunjang
pengembangan pendidikan vokasi dan praktik di bidang akuntansi.
3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang memberikan kontribusi
dalam pengembangan pendidikan vokasi dan penyelesaian permasalahan
praktik di bidang akuntansi.
4. Menghasilkan jalinan kerjasama dalam dan luar negeri dengan para
pemangku kepentingan dalam pengembangan kelembagaan untuk
mendukung keunggulan lembaga dan kompetensi lulusan.
Latar Belakang Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib
dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan
Undang-undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan
Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 Tahun 2014 tentang
Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
Tinggi serta Permenristekdikti No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional
Perguruan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu
merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan
tinggi.
Aspek penting dalam pencapaian Perguruan Tinggi adalah terlaksananya Tri
Dharma Perguruan Tinggi, dimana aspek ketiga yaitu Pengabdian Kepada
Masyarakat merupakan aplikasi teknis dari dharma pendidikan dan dharma
penelitian.
Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) diharapkan dapat mendukung program
pemerintah dalam mengatasi permasalahan dalam masyarakat melalui program
yang terencana dan terukur, dimana hasilnya dapat dirasakan oleh semua pihak,
baik pemerintah, masyarakat maupun pelaksana.
STANDAR MUTU AA YKPN 73
Pihak-Pihak Yang
Terlibat
1. Direktur
2. Wakil Direktur 1 Bidang Akademik
3. Wakil Direktur 2 Bidang Keuangan dan Sumber Daya Manusia
4. Unit Penjaminan Mutu
5. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
6. Bagian Administrasi Akademik dan Pelaporan
Definisi Istilah 1. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang
memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan
kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Pengabdian Kepada Masyarakat yang selanjutnya disingkat PkM.
Pernyataan Standar
Pelaksana PkM
1. Pelaksana PkM adalah Dosen Tetap AA YKPN yang sudah mempunyai
jabatan Fungsional minimal Asisten Ahli dengan KUM Minimal 150.
2. Pendidikan minimal S2.
3. Mempunyai golongan kepangkatan minimal III/a dan mempunyai NIDN.
4. Pelaksana mendapat Surat Tugas untuk melaksanakan PkM.
5. Pelaksana mempunyai kemampuan teknisa dan penguasaan metodologi
penerapan keilmuan sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan dan
kerumitan serta kedalaman sasaran kegiatan.
Strategi Pelaksanaan
Standar Pelaksana
PkM
1. AA YKPN melalui P3M memberikan penugasan kepada setiap dosen untuk
melakukan PkM sebanyak dua kali setahun yang terbagi dalam dua semester.
2. Pelaksana PkM menyesuaiak kriteria yang ditetapkan baik dari AA YKPN
maupun dari Dikti atau dari sember pendanaan lain.
Indikator
Ketercapaian Standar
Pelaksana PkM
1. Terlaksananya PkM yang sesuai dengan kriteria pelaksana sesuai dengan
bisang keilmuan dan bidang keahliannya.
2. PkM dapat dirasakan oleh masyarakat secara berkelanjutan, dan dapat
dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
Dokumen Standar
Pelaksana PkM
1. Pedoman PkM
2. Standar Hasil PkM
3. Standar Isi PkM
4. Standar Proses PkM
5. Standar Penliaian PkM
6. Laporan Hasil PkM
7. SK Pelaksanaan PkM atau Surat Tugas Pelaksanaan PkM
8. Surat dari Institusi pelaksanaan PkM
9. Materi atau Dokumen pelaksanaan PkM.
10. Ijasah dan SK Jabatan Fungsional serta SK Impasing
STANDAR MUTU AA YKPN 75
Visi, Misi dan Tujuan
Perguruan Tinggi VISI:
“Menjadi perguruan tinggi vokasi unggulan dalam bidang akuntansi di
Indonesia pada tahun 2020”
MISI:
1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan tinggi vokasi di bidang
akuntansi yang unggul, serta relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan
masyarakat.
2. Menyelenggarakan penelitian terapan yang unggul dalam menunjang
pengembangan pendidikan vokasi dan praktik di bidang akuntansi.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang memberikan
kontribusi dalam pengembangan pendidikan vokasi dan pemberian
alternatif solusi permasalahan praktik di bidang akuntansi.
4. Mengembangkan jaringan kerjasama dalam dan luar negeri dengan para
pemangku kepentingan yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan
untuk mendukung keunggulan kualitas lulusan.
TUJUAN:
1. Menghasilkan proses pendidikan vokasi akuntansi yang unggul di bidang
akuntansi, berdaya saing tinggi serta relevan dengan kebutuhan dunia kerja
dan masyarakat.
2. Menghasilkan penelitian terapan yang unggul dan mampu menunjang
pengembangan pendidikan vokasi dan praktik di bidang akuntansi.
3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang memberikan kontribusi
dalam pengembangan pendidikan vokasi dan penyelesaian permasalahan
praktik di bidang akuntansi.
4. Menghasilkan jalinan kerjasama dalam dan luar negeri dengan para
pemangku kepentingan dalam pengembangan kelembagaan untuk
mendukung keunggulan lembaga dan kompetensi lulusan.
Latar Belakang Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib
dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan
Undang-undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan
Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 Tahun 2014 tentang
Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
Tinggi serta Permenristekdikti No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional
Perguruan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu
merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan
tinggi.
Aspek penting dalam pencapaian Perguruan Tinggi adalah terlaksananya Tri
Dharma Perguruan Tinggi, dimana aspek ketiga yaitu Pengabdian Kepada
Masyarakat merupakan aplikasi teknis dari dharma pendidikan dan dharma
penelitian.
Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) diharapkan dapat mendukung program
pemerintah dalam mengatasi permasalahan dalam masyarakat melalui program
yang terencana dan terukur, dimana hasilnya dapat dirasakan oleh semua pihak,
baik pemerintah, masyarakat maupun pelaksana.
STANDAR MUTU AA YKPN 76
Pihak-Pihak Yang
Terlibat
1. Direktur
2. Wakil Direktur 1 Bidang Akademik
3. Wakil Direktur 2 Bidang Keuangan dan Sumber Daya Manusia
4. Unit Penjaminan Mutu
5. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
6. Bagian Administrasi Akademik dan Pelaporan
Definisi Istilah 1. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang
memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukann
kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Pengabdian Kepada Masyarakat yang selanjutnya disingkat PkM.
Pernyataan Standar
Sarana dan Prasarana
PkM
1. AA YKPN harus memfasilitasi sarana dan prasarana yang dibutuhkan
minimal kegiatan PkM.
2. AA YKPN harus memberikan surat penugasan kepada pelaksana PkM untuk
dapat melaksanakan kegiatannya.
3. AA YKPN harus memfasilitasi untuk berkomunikasi dengan pihak-pihak
yang terlibat dalam kegiatan PkM.
4. P3M selaku pengelola PkM harus bersedia untuk menerima konsultasi dan
pembimbingan teknis pelaksanaan PkM.
5. Sarana dan prasaran kegiatan PkM harus memenuhi standar mutu,
keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan pelasana PkM.
Strategi Pelaksanaan
Standar Sarana dan
Prasarana PkM
1. AA YKPN melalui P3M memberikan penugasan kepada setiap dosen untuk
melakukan PkM sebanyak dua kali setahun yang terbagi dalam dua semester.
2. Pelaksana PkM menyesuaiaka kriteria yang ditetapkan baik dari AA YKPN
maupun dari Dikti atau dari sumber pendanaan lain.
3. Pelaksana mengajukan kebutuhan sarana dan prasarana dalam kegiatan PkM
yang akan dilaksanakan melalui P3M.
Indikator
Ketercapaian Standar
Sarana dan Prasarana
PkM
1. Terlaksananya PkM yang sesuai dengan kriteria pelaksana sesuai dengan
bidang keilmuan dan bidang keahliannya.
2. Terdukungnya pelaksanaan PkM dengan sarana dan prasarana serta fasilitas
teknis untuk kegiatan PkM.
Dokumen Standar
Sarana dan Prasarana
PkM
1. Pedoman PkM
2. Standar Hasil PkM
3. Standar Isi PkM
4. Standar Proses PkM
5. Standar Penilaian PkM
6. Standar Pelaksana PkM
7. Laporan Hasil PkM
8. SK Pelaksanaan PkM atau Surat Tugas Pelaksanaan PkM
9. Surat dari Institusi pelaksanaan PkM
10. Materi atau Dokumen pelaksanaan PkM.
11. Ijasah dan SK Jabatan Fungsional serta SK Impasing
STANDAR MUTU AA YKPN 78
Visi, Misi dan Tujuan
Perguruan Tinggi VISI:
“Menjadi perguruan tinggi vokasi unggulan dalam bidang akuntansi di
Indonesia pada tahun 2020”
MISI:
1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan tinggi vokasi di bidang
akuntansi yang unggul, serta relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan
masyarakat.
2. Menyelenggarakan penelitian terapan yang unggul dalam menunjang
pengembangan pendidikan vokasi dan praktik di bidang akuntansi.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang memberikan
kontribusi dalam pengembangan pendidikan vokasi dan pemberian alternatif
solusi permasalahan praktik di bidang akuntansi.
4. Mengembangkan jaringan kerjasama dalam dan luar negeri dengan para
pemangku kepentingan yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan
untuk mendukung keunggulan kualitas lulusan.
TUJUAN:
1. Menghasilkan proses pendidikan vokasi akuntansi yang unggul di bidang
akuntansi, berdaya saing tinggi serta relevan dengan kebutuhan dunia kerja
dan masyarakat.
2. Menghasilkan penelitian terapan yang unggul dan mampu menunjang
pengembangan pendidikan vokasi dan praktik di bidang akuntansi.
3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang memberikan kontribusi
dalam pengembangan pendidikan vokasi dan penyelesaian permasalahan
praktik di bidang akuntansi.
4. Menghasilkan jalinan kerjasama dalam dan luar negeri dengan para
pemangku kepentingan dalam pengembangan kelembagaan untuk
mendukung keunggulan lembaga dan kompetensi lulusan.
Latar Belakang Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib
dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan
Undang-undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan
Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 Tahun 2014 tentang
Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
Tinggi serta Permenristekdikti No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional
Perguruan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu
merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan
tinggi.
Aspek penting dalam pencapaian Perguruan Tinggi adalah terlaksananya Tri
Dharma Perguruan Tinggi, dimana aspek ketiga yaitu Pengabdian Kepada
Masyarakat merupakan aplikasi teknis dari dharma pendidikan dan dharma
penelitian.
STANDAR MUTU AA YKPN 79
Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) diharapkan dapat mendukung program
pemerintah dalam mengatasi permasalahan dalam masyarakat melalui program
yang terencana dan terukur, dimana hasilnya dapat dirasakan oleh semua pihak,
baik pemerintah, masyarakat maupun pelaksana.
Pihak-Pihak Yang
Terlibat
1. Direktur
2. Wakil Direktur 1 Bidang Akademik
3. Wakil Direktur 2 Bidang Keuangan dan Sumber Daya Manusia
4. Unit Penjaminan Mutu
5. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
6. Bagian Administrasi Akademik dan Pelaporan
Definisi Istilah 1. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang
memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukann
kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Pengabdian Kepada Masyarakat yang selanjutnya disingkat PkM.
Pernyataan Standar
Pengelolaan PkM
1. AA YKPN harus mempunyai kelembagaan tersendiri untuk menangani
pengelolaan PkM dalam bentuk Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada
Masyarakat (P3M).
2. Pengelola PkM harus menyusun renstra dan program kerja operasional yang
disesuaikan dengan renstra akademi dan visi, misi serta tujuan akademi.
3. Pengelola PkM harus memfasilitasi pelaksanaan PkM.
4. Pengelola PkM harus memantau dan mengevaluasi kegiatan PkM.
5. Pengelola PkM harus memlakukan desiminasi hasil PkM kepada pemangku
kepentingan.
6. Pengelola PkM harus memberikan penghargaannkepada pelaksana PkM
yang berprestasi.
7. Pengelola PkM harus membuat laporan pelaksanaan PkM dan laporan
kinerja kelembagaan kepada direktur AA YKPN.
8. Pengelola PkM harus menyusun kriteria dan prosedur serta panduan
pelaksanaan PkM.
Strategi Pelaksanaan
Standar Pengelolaan
PkM
1. AA YKPN membentuk Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
(P3M).
2. Menetapkan pengurus P3M untuk periode tertentu dengan Surat Keputusan
Direktur AA YKPN.
Indikator
Ketercapaian Standar
Pengelolaan PkM
1. Terbentuknya Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M).
2. Terbentuknya pengurus P3M dengan SK Direktur.
3. Terbentuknya Renstra dan Program Kegiatan PkM
4. Terfasilitasinya kegiatan PkM
5. Terpantaunya kegiatan PkM oleh pengelola PkM.
6. Adanya laporan Kinerja kelembagaan dan laporan PkM yang telah
terdesiminasikan.
Dokumen Standar
Pengelolaan PkM
1. Pedoman PkM
2. SK Kelembagaan P3M
3. SK Pengurus P3M
4. Laporan Kinerja P3M
5. Renstra dan Program Kerja P3M
STANDAR MUTU AA YKPN 81
Visi, Misi dan Tujuan
Perguruan Tinggi VISI:
“Menjadi perguruan tinggi vokasi unggulan dalam bidang akuntansi di
Indonesia pada tahun 2020”
MISI:
1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan tinggi vokasi di bidang
akuntansi yang unggul, serta relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan
masyarakat.
2. Menyelenggarakan penelitian terapan yang unggul dalam menunjang
pengembangan pendidikan vokasi dan praktik di bidang akuntansi.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang memberikan
kontribusi dalam pengembangan pendidikan vokasi dan pemberian alternatif
solusi permasalahan praktik di bidang akuntansi.
4. Mengembangkan jaringan kerjasama dalam dan luar negeri dengan para
pemangku kepentingan yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan
untuk mendukung keunggulan kualitas lulusan.
TUJUAN:
1. Menghasilkan proses pendidikan vokasi akuntansi yang unggul di bidang
akuntansi, berdaya saing tinggi serta relevan dengan kebutuhan dunia kerja
dan masyarakat.
2. Menghasilkan penelitian terapan yang unggul dan mampu menunjang
pengembangan pendidikan vokasi dan praktik di bidang akuntansi.
3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang memberikan kontribusi
dalam pengembangan pendidikan vokasi dan penyelesaian permasalahan
praktik di bidang akuntansi.
4. Menghasilkan jalinan kerjasama dalam dan luar negeri dengan para
pemangku kepentingan dalam pengembangan kelembagaan untuk
mendukung keunggulan lembaga dan kompetensi lulusan.
Latar Belakang Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib
dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan
Undang-undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan
Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 Tahun 2014 tentang
Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
Tinggi serta Permenristekdikti No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional
Perguruan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu
merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan
tinggi.
Aspek penting dalam pencapaian Perguruan Tinggi adalah terlaksananya Tri
Dharma Perguruan Tinggi, dimana aspek ketiga yaitu Pengabdian Kepada
Masyarakat merupakan aplikasi teknis dari dharma pendidikan dan dharma
penelitian.
Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) diharapkan dapat mendukung program
STANDAR MUTU AA YKPN 82
pemerintah dalam mengatasi permasalahan dalam masyarakat melalui program
yang terencana dan terukur, dimana hasilnya dapat dirasakan oleh semua pihak,
baik pemerintah, masyarakat maupun pelaksana.
Pihak-Pihak Yang
Terlibat
1. Direktur
2. Wakil Direktur 1 Bidang Akademik
3. Wakil Direktur 2 Bidang Keuangan dan Sumber Daya Manusia
4. Unit Penjaminan Mutu
5. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
6. Bagian Administrasi Akademik dan Pelaporan
Definisi Istilah 1. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang
memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukann
kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Pengabdian Kepada Masyarakat yang selanjutnya disingkat PkM.
Pernyataan Standar
Pendanaan dan
Pembiayaan PkM
1. AA YKPN harus menyediakan pendanaan dan pembiayaan internal untuk
pelaksanaan PkM.
2. Pendanaan dan Pembiayaan PkM dituangkan dalam Surat Keputusan
Direktur AA YKPN.
3. AA YKPN memfasilitasi kegiatan PkM yang membutuhkan pendanaan dari
luar lembaga, termasuk dari dikti, Masyarakat maupun dari Luar Negeri.
4. Pendanaan dan Pembiayaan PkM yang tertuang dalam Surat Keputusan
digunakan untuk membiayai:
a. Perencanaan PkM;
b. Pelaksanaan PkM;
c. Pengendalian PkM;
d. Pemantauan dan Evaluasi PkM;
e. Pelaporan PkM; dan
f. Deseminasi hasil PkM
5. AA YKPN membuat aturan untuk mekanisme pendanan dan pembiayaan.
6. Penggunaan dana dan pembiayaan harus terlaporkan secara transparan dan
akuntabel.
Strategi Pelaksanaan
Standar Pendanaan
dan Pembiayaan PkM
1. AA YKPN membuat Surat Keputusan tentang Pendanaan dan Pembiayaan
PkM internal lembaga.
2. AA YKPN membuat aturan dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan
PkM.
3. Pemberian Pendanaan dan Pembiayaan PkM melalui mekanisme pengajuan
yang disetujui oleh P3M dan Wadir II AA YKPN.
Indikator
Ketercapaian Standar
Pendanaan dan
Pembiayaan PkM
1. Terlaksananya kegiatan PkM mulai dari Perencanaan, pelaksanaan,
pengendalian, pemantauan, pelaporan hasil dan deseminasi hasil kepada
pemangku kepentingan.
2. Meningkatnya kapasitas pelaksana PkM.
Dokumen Standar
Pendanaan dan
Pembiayaan PkM
1. Pedoman PkM
2. SK Kelembagaan P3M
3. SK Pengurus P3M
4. Laporan Kinerja P3M
5. Renstra dan Program Kerja P3M