standar akuntansi pemerintahan

Upload: diwan-eztheim

Post on 09-Oct-2015

45 views

Category:

Documents


5 download

DESCRIPTION

Suatu Tinjauan

TRANSCRIPT

  • STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN(Suatu Tinjauan) Latar Belakang Terbitnya SAP Kerangka Konseptual SAP Pernyataan SAP

  • Latar Belakang Terbitnya Standar Akuntansi Pemerintahan.Terbitnya UU no 22 Tahun 1999 ttg Otonomi Daerah dengan fokus tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efisien, efektif,dan akuntabel.Terbitnya UU No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang memuat kekuasaan pengelolaan keuangan negara, APBN/APBD, hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Bank Indonesia (Bank Sentral), Pemerintah Daerah, luar negeri (negara/lembaga), Perusahaan privat, dan organisasi nir laba. UU tsb menandai dimulainya Reformasi Keuangan Negara. Terbitnya UU no 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. dengan fokus desentralisasi yang menekankan kepada efektifitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya daerah dan good governance.

  • Lanjutan : Latar Belakang ...Reformasi keuangan negara mendorong lahirnya Standar Akuntansi Pemerintahan melalui PP No 24 tahun 2005 yang diganti dengan PP No 71 Tahun 2010. Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut merupakan prinsip-prinsip akuntansi dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah.

    Sistem Akuntansi Pemerintahan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan. Sistem Akuntansi Pemerintahan diartikan sebagai serangkaian prosedur pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan posisi serta operasi keuangan negara.Sejalan dengan otonomi daerah, sistem akuntansi pemerintahan pada tingkat Pemerintah Pusat diatur dengan peraturan Menteri Keuangan, sedangkan pada tingkat Pemerintah Daerah diatur dengan peraturan Gubernur/Walikota/Bupati

  • Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. Karakteristik tujuan dan pelaporan keuangan negara dipengaruhi oleh lingkungan operasional organisasi pemerintahan. Lingkungan pemerintahan yang perlu dipertimbangkan dalam penetapan tujuan dan pelaporan keuangan negara adalah :Struktur pemerintahan dan pelayanan yg diberikan, dgn ciri (1) bentuk umum pemerintahan dan pemisahan kekuasaan ; (2) sistem pemerintahan otonomi dan transfer pendapatan pemerintah ; (3) adanya pengaruh proses politik, dan ; (4) hubungan pembayar pajak dengan pelayanan pemerintah.Keuangan pemerintah, dengan ciri : (1) anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, target fiskal, dan sebagai alat pengendalian ; (2) investasi dalam aset yang tidak langsung menghasilkan pendapatan ; (3) kemungkinan penggunaan akuntansi dana untuk tujuan pengendalian.

  • Lanjutan : Kerangka KonseptualInformasi yang disajikan dalam laporan keuangan memiliki tujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna (masyarakat ; DPR/D ; Lembaga Pengawas ; Lembaga Pemeriksa ; Pihak yang berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman ; Pemerintah). Dengan demikian laporan keuangan pemerintah tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing pengguna. Pemerintah harus mempertimbangkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bagi keperluan : 1) perencanaan, 2) pengendalian, dan 3) pengambilan keputusan.

  • Lanjutan : Kerangka KonseptualLaporan keuangan tersebut disusun dan disajikan oleh entitas pelaporan, yaitu :1) Pemerintah Pusat, 2) Pemerintah Daerah, 3) Satuan Organisasi pada pemerintah pusat/daerah,4) organisasi lain yang ditentukan oleh UU.

    Penetapan entitas pelaporan mempertimbangkan syarat pengelolaan, pengendalian, penguasaan aset, yurisdiksi, tugas dan misi tertentu dengan bentuk pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah dari entitas pelaporan lainnya.

  • Lanjutan : Kerangka KonseptualLaporan keuangan terutama digunakan untuk :membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiyaan dengan anggaran yang ditetapkan ;menilai kondisi keuangan ; mengevaluasi efektifitas dan efisiensi entitas pelaporan, dan ;menentukan kepatuhannya kepada regulasi/hukum.

    Laporan keuangan tersebut disusun untuk kepentingan :1) Akuntabilitas2) Manajemen3) Transparansi4) Keseimbangan antar generasi

  • Lanjutan : Kerangka KonseptualTujuan pelaporan keuangan secara rinci menyediakan informasi mengenai :Kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.Jml sumber daya yang digunakan serta hasil yang dicapainya.Pendanaan seluruh kegiatan dan mencukupi kebutuhan kas.Posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari penerimaan pajak dan pinjaman.Perubahan (kenaikan/penurunan) posisi keuangan entitas pelaporan sebagai akibat dari kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan..

  • Lanjutan : Kerangka KonseptualAsumsi dasar yang dibangun dalam pelaporan keuangan dengan maksud agar standar akuntansi pemerintahan dapat diterapkan adalah :1) Kemandirian entitas dlm pengelolaan anggaran,2) Kesinambungan entitas,3) Keterukuran dalam satuan uang.

  • Lanjutan : Kerangka KonseptualKarakteristik Kualitatif Laporan Keuangan, yaitu :Relevan, artinya bahwa laporan keuangan dapat dihubungkan dengan tujuan penggunaannya, memiliki manfaat umpan balik, prediktif, tepat waktu dan lengkap.Andal, artinya laporan keuangan disajikan secara jujur, dapat diverifikasi, dan objektif.Dapat dibandingkan, artinya laporan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan sebelumnya.Dapat dipahami, artinya informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh users.

  • Lanjutan : Kerangka KonseptualKerangka konseptual akuntansi pemerintahan merinci laporan keuangan yang harus disusun dan disajikan oleh entitas pelaporan keuangan, yaitu :1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)3) Neraca4) Laporan Operasional (LO)5) Laporan Arus Kas (LAK)6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)7) Catatan Atas Laporan Keuangan

  • Lanjutan : Kerangka KonseptualStandar Akuntansi Pemerintahan menetapkan laporan keuangan untuk tujuan umum disusun dan disajikan dengan menggunakan Basis akuntansi Akrual untuk pemgakuan : pendapatan dan beban (pada LO), aset, kewajiban, dan ekuitas.Penggunaan Basis Kas masih memungkinkan bila ada peraturan perundang-undangan mewajibkan demikian, misalnya pada LRA.

  • Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan diperlukan dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan.Standar tersebut dikembangkan dengan mengacu kepada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.

  • Lanjutan : Pernyataan SAPSAP Terdiri atas :PSAP 01 : Penyajian Laporan KeuanganPSAP 02 : Laporan Realisasi AnggaranPSAP 03 : Laporan Arus KasPSAP 04 : Catatan Atas Laporan KeuanganPSAP 05 : Akuntansi PersediaanPSAP 06 : Akuntansi InvestasiPSAP 07 : Akuntansi Aset TetapPSAP 08 : Akuntansi Konstruksi Dalam PengerjaanPSAP 09 : Akuntansi KewajibanPSAP10 : Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Peristiwa Luar BiasaPSAP 11 : Laporan Keuangan KonsolidasianPSAP 12 : Laporan Operasional