(staf pengajar prodi ilmu ekonomi, fakultas ekonomi dan

Halaman Tulisan Jurnal (Judul dan Abstraksi)

PENINGKATAN BELANJA MODAL DAN HUBUNGANNYA TERHADAPPENINGKATAN BELANJA ASET DAN PAD PROVINSI JAMBI

Selamet RahmadiMuhammad Safri

(Staf pengajar prodi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jambi)

Halaman 22

Jurnal Paradigma Ekonomika Vol.9, No. 1 ,April 2014

Belanja modal sebagai bentuk investasi pemerintah dalampembangunan diharapkan terus meningkat setiap tahunnya. Peningkatanbelanja modal dilakukan untuk menambah aset milik daerah dan dapatdijadikan alat meningkatkan penerimaan daerah, khususnya PAD. Melihatpentingnya belanja modal dalam meningkatkan belanja aset dan PAD,maka penelitian ini bertujuan : untuk menganalisis besarnya alokasibelanja modal yang dilakukan pemerintah Provinsi Jambi, menganalisishubungan peningkatan belanja modal terhadap peningkatan belanja asetdaerah Provinsi Jambi dan menganalisis hubungan peningkatan belanjaaset daerah dan belanja modal Provinsi Jambi terhadap penerimaanPendapatan Asli Daerah Provinsi Jambi.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan selama tahun 2005-2014, diketahui bahwa alokasi belanja modal Provinsi Jambi didominasiuntuk belanja penyediaan infrastruktur yaitu sarana dan prasarana dalambentuk belanja jaringan, irigasi dan jaringan, gedung dan bangunan sertaperalatan dan mesin. Peningkatan belanja modal berhubungan positif danmampu meningkatkan aset daerah Provinsi Jambi, kecuali pada aset tetaplainnya yang negatif. Belanja modal, aset peralatan dan mesin, gedungdan bangunan serta jalan, irigasi dan jaringan tahun tertentuberhubungan positif dan dapat dijadikan sebagai sumber utama dalammeningkatkan penerimaan PAD Provinsi Jambi, sementara aset tanah danaset tetap lainnya tidak. belanja modal, aset tanah, peralatan dan mesin,gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan irigasi serta aset tetap lainnyauntuk tahun sebelumnya tidak dapat dijadikan sebagai faktor utama dalammeningkatkan penerimaan PAD Provinsi Jambi.

* Key Word : Belanja modal, Belanja Aset, PAD

Keywords : Indonesian migrant workers, Moratorium migrant workers sendingpolicy

Halaman Tulisan Jurnal (Isi/Materi Jurnal)

Halaman 23


I. PENDAHULUAN

1.1.Latar BelakangPembangunan yang

dilaksanakan daerah seringmenghadapi kendala, berupaterbatasnya kewenangan. Kendala-kendala tersebut secara gradualdapat dikurangi dengan pemberianotonomi pada daerah. Otonomiyang diberikan pada daerahmeliputi : otonomi bidang politik,administrasi, hukum dan keuangan.(Elmi, 2002). Pemberian otonomidan kemampuan daerahmengimplementasikannyadiharapkan memberi dampakpeningkatan kesejahteraan,pelayanan kepada masyarakat,pengembangan kehidupanberdemokrasi, keadilan,

, pemerataan sertamemelihara hubungan harmonisantara pemerintah pusat dan daerahserta antar daerah. Pengaruh positipdari pemberian otonomi harusdidukung ketersediaan dana (fiscal),karena suatu daerah dikatakandaerah otonom bila daerah mampumembiayai semua kegiatanpemerintahan dan pembangunandengan memanfaatkan ataumenggali sumber-sumberkeuangannya sendiri untukmembaiyai penyelenggaraanpemerintahan daerahnya. (Koswara,2000).

Upaya menggali danmemanfaatkan potensisumberdaya secara optimalsering menghadapi kendala yaitu :adanya perbedaan sumberdayamanusia, sumberdaya alam, letakiklim dan geografis serta adatistiadat masyarakat setempat didaerah (Mahi, 2000). Adanyakendala tersebut menjadipenghambat dalam meningkatkanpenerimaan daerah, khususnyaPendapatan Asli Daerah (PAD)dan mengakibatkan pembangunanantar daerah dan nasional timbulperbedaan hasil dan tidak merata.. (Astuti dan Joko, 2006). PADsebagai sumber utama dansekaligus jaminan bagiketersediaan dana dalammelaksanakan pembangunan,digunakan untuk membiayaibelanja daerah setiap tahunnya.(Permendagri No.13 Tahun 2006)

Belanja daerah terbagi atas: belanja langsung dan tidaklangsung. Belanja langsungdiharapkan meningkat setiaptahun dan harus lebih besar daribelanja tidak langsung. Besarnyaalokasi belanjalangsungkhususnya belanja modalmenurut Halim dan Damayanti(2007) dirasa mampumemberikan pengaruh langsungpada kepentingan publik,


Halaman 24

mampu menggerakkanperekonomian masyarakat sertamampu mendorong terciptanyaefisien dan efektif. Sebagai bentukinvestasi pemerintah, belanja modaldiarahkan untuk pembangunansarana dan prasarana utama bagipenunjang kegiatan ekonomimasyarakat dan bentuk pelayanankepada masyarakat. (Muhardi,2006). Belanja modal dialokasikandalam bentuk belanja aset berupa :belanja tanah, belanja peralatan danmesin, belanja gedung danbangunan, belanja jalan, irigasi daninstalasi, belanja aset tetap lainnya .Menurut Abdullah dan Halim(2004) ada terdapat hubunganpositif dan signifikan antara belanjamodal terhadap peningkatan asetatau barang milik daerah. .Peningkatan belanja aset setiaptahun, seharusnya diikuti olehkemampuan memberikankontribusi besar sebagai sumberpenerimaan daerah, khususnyaPAD. Priyo dan Harianto (2007)menjelaskan, meningkatnya belanjamodal aset atau barang milikdaerah akan mampu mendorongpeningkatan penerimaan daerahmelalui penggunaan aset atau barangmilik daerah itu sendiri. . Kondisiini sulit ditemui untuk daerah-daerah di Indonesia, karena hampirsebahagian besar belanja modalyang dilakukan pemerintah daerahhanya mampu memberikan

kontribusi kecil dalampembentukan PAD dan sumberpenerimaan daerah. (Haryadi,2002 Rendahnya kemampuanbelanja aset dalam memberikankontribusi pada penerimaandaerah, disebabkan : kurangnyatingkat akurasi nilai aset yangdikelola, ketidakjelasan statusaset yang dikelola kurangoptimalnya penggunaan barangmilik daerah dalam rangkamendukung tugas pokok danfungsi pemerintah, kurangoptimalnya pemanfaatan danpemindahtanganan barang milikdaerah dalam rangkamenghasilkan pendapatan daerah,kurangnya kemampuanmeminimalisasi terjadinyakerugian daerah sebagai akibatdari pengelolaan barang milikdaerah. Untuk itu, agar belanjaaset mampu memberikankontribusi besar pada penerimaandaerah terutama PAD makapengelolaan aset daerah harusmemenuhi prinsip akuntabilitaspublik yang meliputi:akuntabilitas kejujuran danakuntabilitas hukum(accountability for probity andlegality), akuntabilitas proses(process accountability) danakuntabilitas kebijakan (policyaccountability). (Sholeh danRochmansjah, 2010)



Halaman 25

1. Kondisi diatas juga dialamipemerintah Provinsi Jambi,dimana selama tahun 2005-2014 rata-rata total belanjaProvinsi Jambi meningkat53,88 %. Peningkatan terjadidisebabkan : rata-rata belanjamodal meningkat 102,95 %,belanja operasi rata-ratameningkat 61,99 %, belanjatak terduga rata-rata meningkat181,09 % dan belanja asetlainnya rata-rata meningkat66,78 %. Peningkatan belanjamodal selama tahun 2005-1012disebabkan meningkatnya :belanja tanah rata-rata sebesar145,34 %, belanja peralatandan mesin 106,90 %, belanjajalan, irigasi dan jaringan57,18 %, belanja gedung danbangunan sebesar 137,64 %serta belanja aset lainnya turunrata-rata sebesar 28,10 %.Peningkatan belanja modaluntuk belanja aset olehPemerintah Provinsi Jambibernilai cukup besar danmeningkat setiap tahunnya.Peningkatan aset yang dimilikidiharapkan memberi pengaruhpada peningkatan penerimaanPAD, tetapi kondisi ini tidakterjadi di Provinsi Jambi.Belanja modal rata-ratameningkat setiap tahun

sebesar 102,95 % danlebih besar di bandingpeningkatan rata-rata PAD setiaptahunnya yaitu sebesar 43,02 %.%. Berdasarkan uraian dan faktayang ditemui, memperlihatkanbahwa kondisi keuangan diProvinsi Jambi belum sesuaidengan yang diharapkan.Peningkatan belanja modal untukpembelian aset oleh pemerintahProvinsi Jambi belum mampudikelola secara baik digunakansecara optimal dan belum mampumenjadikan aset yang dimilikimenjadi salah satu sumberpenerimaan daerah bagipemerintah Provinsi Jambiterutama dalam meningkatkanpenerimaan PAD.



Halaman 26

1.2. Perumusan MasalahMeningkatnya kegiatan

pembangunan yang dilakukan olehpemerintah daerah harus diimbangioleh ketersediaan dana Ketersediaandana bagi pembangunan sangatditentukan bagaimana dana yangtersedia dikelola secara baik, benardan tepat. Pengelolaan yang baik, ,benar dan tepat tercermin daribagaimana dana yang ada, dialokasidalam membiayai kegiatan (belanjaAlokasi dana hendaknyadibelanjakan pada pembelian asetyang memiliki nilai ekonomistinggi, , mampu memberikanmanfaat besar bagi masyarakat danpada akhirnya mampu dijadikansebagai sumber penerimaan bagidaerah, terutama dalammeningkatkan penerimaan PAD. .Didasarkan uraian diatas, makapenelitian ini mencobamenganalisis bagaimanapeningkatan belanja modal terhadappeningkatan belanja aset danPendapatan Asli Daerah di ProvinsiJambi dalam bentuk pertanyaansebagai berikut :

2. Bagaimana alokasi belanjamodal yang dilakukanpemerintah Provinsi Jambi.

3. Bagaimana hubunganpeningkatan belanja modalterhadap peningkatan belanjaaset daerah Provinsi Jambi.

1. Bagaimana hubunganpeningkatan belanja aset daerahdan belanja modal ProvinsiJambi terhadap penerimaanPendapatan Asli DaerahProvinsi Jambi.1.3. Tujuan dan Manfaat

PenelitianTujuan yang ingin diperoleh

dalam tulisan ini adalah :1. Menganalisis besarnya alokasi

belanja modal yang dilakukanpemerintah Provinsi Jambi.

2. Menganalisis hubunganpeningkatan belanja modalterhadap peningkatan belanjaaset daerah Provinsi Jambi.

3. Menganalisis hubunganpeningkatan belanja aset daerahdan belanja modal ProvinsiJambi terhadap penerimaanPendapatan Asli DaerahProvinsi Jambi.

Hasil penelitian yangdilakukan diharapkanbermanfaat secara Akademisi,yaitu memberikan informasi danbahan referensi bagi peneliti-peneliti atau pihak-pihak lainyang berminat untukmengetahui, mempelajari danmengkaji lebih jauh tentangkeuangan daerah, terutamaberkaitan dengan hubungan



Halaman 27

belanja modal terhadappeningkatan aset milik daerah danPendapatan Asli Daerah SecaraPraktisi/Pemerintah,yaitu dapatdijadikan sebagai bahan masukandan sekaligus mengkritisi kebijakanyang selama ini telah diambil dalampenggunaan belanja daerahterutama belanja modal dalamupaya meningkatkan PendapatanAsli Daerah Provinsi Jambi.

II. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pendapatan Asli DaerahPendapatan asli daerah adalahpenerimaan yang diperoleh darisektor pajak daerah, retribusidaerah, hasil perusahaan milikdaerah, hasil pengeloalaankekayaan daerah yang dipisahkan,dan lain-lain pendapatan asli daerahyang sah Menurut Halim (2004)menyebutkan pendapatan aslidaerah merupakan semuapenerimaan daerah yang berasaldari sumber ekonomi asli daerah. .(Mardiasmo 2002). Pendapatan AsliDaerah (PAD) berasal dari pajak,retribusi, bagian laba perusahaandaerah dan pendapatan asli daerahlainnya. Undang-undang No. 32dan 33 tahun 2004 menjelaskanPendapatan Asli Daerah berasal daridari : Pertama ; Pajak Daerah,Undang - Undang Nomor 34 Tahun

3. Metode

Kuadra

2000 menjelaskan pajakdaerah adalah iuran wajib yangdilakukan oleh orang pribadi danbadan kepada daerah tanpaimbalan langsung yang seimbang,dapat dipaksakan berdasarkanperaturan perundang-undanganyang berlaku, digunakan untukmembiayai penyelenggaraanpemerintah daerah danpembangunan daerah. Lebihlanjut Syukriy dan Halim (2004),menjelaskan berdasarkan lembagapemungutnya pajak dibedakanatas 2 yaitu: pajak pusat dan pajakdaerah Kedua; Retribusi daerah,Purbayu (2005) memberi artiretribusi daerah adalah pungutanpaksa yang dilakukan pemerintahdaerah terhadap wajib retribusidengan kontra prestasi langsungyang diberikan pemerintah daerahkepada wajib retribusi.Peraturanpemerintah No. 66 tahun 2002menyebutkan bahwa retribusiadalah pungutan daerah sebagaipembayaran atas jasa ataupemberian ijin tertentu yangkhusus disediakan olehpemerintah daerah denganmenganut prinsip komersialkarena pada dasarnya dapat puladisediakan oleh sektor swasta.Undang-undang No. 34 tahun2000 menjelaskan, retribusidaerah yaitu pungutan daerah



Halaman 28

sebagai pembayaran atasjasa atau pemberian ijin tertentuyang khusus disediakan dan ataudiberikan oleh pemerintah daerahuntuk kepentingan pribadi ataubadan.

Ketiga; Hasil perusahaanmilik daerah, hasil pengelolaankekayaan daerah yang dipisahkan.Menurut Halim (2004), jenispendapatan ini meliputi objekpendapatan berikut: bagian labaperusahaan mliki daerah, bagianlaba lembaga keuangan bank,bagian laba lembaga keuangan nonbank dan bagaian laba ataspenyertaan modal/investasi. Fungsipokok dari perusahaan daerahadalah: sebagai dinamisatorperekonomian daerah, yang berartiperusahaan daerah harus mampumemberikan rangsangan bagiberkembangnya perekonomiandaerah dan sebagai penghasilpendapatan daerah yang berartiharus mampu memberikan manfaatekonomis sehingga terjadikeuntungan yang dapat diserahkanke kas daerah Keempat; Lain-lainpendapatan yang sah, menurutHalim (2004) jenis pendapatan inimeliputi objek pendapatan sebagaiberikut : : hasil penjualan asetdaerah yang tidak dipisahkan,penerimaan jasa giro, penerimaanbunga deposito, dendaketerlambatanpnpelakpelaksanaapelaksanaanpekerjaan dan penerimaan ganti rugi ataskerugian/kehilangan kekayaandaerah.

pelaksanaan pekerjaan danpenerimaan ganti rugi ataskerugian/kehilangan kekayaandaerah. Penerimaan lain-lainmembuka kemungkinan bagipemerintah daerah untukmelakukan berbagai kegiatanyang menghasilkan baik yangberupa materi dalam hal kegiatanbersifat bisnis, maupun nonmateri dalam hal kegiatan tersebutuntuk menyediakan, melapangkanatau memantapkan suatukebijakan pemerintah daerahdalam suatu bidang tertentu.

2.1.2. Belanja Daerah DanBelanja Modal

Pendapatan daerah yangdiperoleh baik dari pendapatanasli daerah maupun danaperimbangan tentunya digunakanoleh pemerintah daerah untukmembiayai belanja daerah.Menurut UU No. 32 tahun 2004,Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 13 Tahun 2006 dan Budi(2007), belanja daerah adalahsemua kewajiban daerah yangdiakui sebagai pengurang nilaikekayaan bersih dalam periodetahun anggaran yangbersangkutan. Sedangkanmenurut Budi (2007) belanjadaerah adalah semua kewajibanPemerintah Daerah yang diakuisebagai pengurang nilai kekayaanbersih (ekuitas dana) dalam



Halaman 29

digunakan dalam rangkapembelian/pengadaan ataupembangunan aset tetapberwujud yang mempunyai nilaimanfaat lebih dari 12 bulanuntuk digunakan dalam kegiatanpemerintahan. Nordiawan(2006) menguraikan, belanjamodal adalah berupa aset tetappemerintah daerah terdiri atas :Pertama, belanja modal tanah.Kedua, belanja modal peralatandan mesin. Ketiga, belanjamodal gedung dan bangunan.Keempat, belanja modal jalan,irigasi dan jaringan dan Kelima,belanja modal fisik lainnya.

2.1.3. Aset Atau BarangMilik Daerah

Menurut StandarAkuntansi Pemerintahan (SAP),aset adalah sumber dayaekonomi yang dikuasai dan/ataudimiliki oleh pemerintahsebagai akibat dari peristiwamasa lalu dan dari manamanfaat ekonomi dan/atausosial dimasa depan diharapkandapat diperoleh, baik olehpemerintah maupun masyarakat,serta dapat diukur dalam satuanuang, termasuk sumber dayanon keuangan yang diperlukanuntuk penyediaan jasa bagimasyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipeliharakarena alasan sejarah danbudaya.

periode tahun anggaran yangbersangkutan.

Belanja daerah di Indonesiadalam perkembangannya, banyakmengalami perubahanpengklasifikasiannya.Pengklasifikasian ini bertujuanuntuk memudahkan dalampelaksanaan dan diawasi sertadikontrol. BerdasarkanKepmendagri No. 29 tahun 2002,belanja daerah dibagi kedalam : :belanja administrasi umum, belanjaoperasi dan pemeliharaan, belanjamodal serta belanja tidaktersangka. Berdasarkan PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 2005,belanja daerah dapatdiklasifikasikan menurut : :klasifikasi ekonomi, organisasi danfungsi. Klasifikasi belanjaberdasarkan Peraturan PemerintahNomor 58 Tahun 2005diklasifikasikan menurutorganisasi, fungsi, program dankegiatan serta jenis belanja.Klasifikasi belanja berdasarkanPermendagri No.13 tahun 2006diklasifikasikan atas belanjalangsung dan belanja tidaklangsung. Belanja modal menurutHalim (2004) adalah sebagaibelanja yang manfaatnya melebihisatu tahun anggaran dan akanmenambah aset atau kekayaandaerah serta akan menambahbelanja yang bersifat rutin. .Sementara Ritonga (2009)menjelaskan belanja modal



Halaman 30

Pengertian aset dalamPeraturan Pemerintah No. 6 Tahun2006 diganti dengan barang ataukekayaan milik negara/daerah adalahsemua benda bergerak atau bendatidak bergerak, baik yang berwujudmaupun yang tidak berwujud, danyang mempunyai nilai ekonomis. .Menurut Permendagri Nomor 17Tahun 2007, barang milik daerah(BMD) adalah semua barang yangdibeli atau diperoleh atas bebanAnggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah (APBD) atau perolehanlainnya yang sah antara lain : barangyang diperoleh dari hibah/sumbanganatau yang sejenis, barang yangdiperoleh sebagai pelaksanaan dariperjanjian/kontrak, barang yangdiperoleh berdasarkan ketentuanundang-undang dan barang yangdiperoleh berdasarkan putusanpengadilan yang telah memperolehkekuatan hukum tetap. Pengelolaanaset oleh pemerintah daerah perludidukung dengan adanyapengembangan sistem informasimenajemen yang komprehensif danhandal, karena dengan sistem tersebutdapat digunakan sebagai dasarpengambilan keputusan mengenaikebutuhan barang dan

estimasi kebutuhan belanjapembangunan (modal) dalampenyusunan APBD. Ardian (2011)menjelaskan pengertian pengelolaanaset sebagai suatu prosesmenjaga/memelihara danmemanfaatkan modal publik, hal inidilakukan dalam rangkamelaksanakan tertib administrasipengelolaan barang milik daerahsehingga terciptanya manajemenpemerintahan yang dapat bekerjasecara efisien, efektif danekonomis. Menurut Mardiasmo(2002) terdapat tiga prinsip dasarpengelolaan kekayaan aset daerahyakni : perencanaan, pelaksanaandan pengawasan. Lebih lanjutdalam pengelolaan barang miliknegara/daerah dalampenggunaannya, baik yang berasaldari APBN atau APBD berdasarkanPeraturan Pemerintah No. 6 Tahun2006 meliputi kegiatan :perencanaan kebutuhan,penganggaran, pengadaan,penggunaan, pemanfaatan,pengamanan dan pemeliharaan,penilaian, penghapusan,pemindahtanganan, penatausahaanserta pengawasan dan pengendalian.Kegiatan diatas harus didukungdengan penatausahaan yang baik,dimana menurut PermendagriNomor 17 tahun 2007 penatausahaan adalah rangkaian kegiatanyang meliputi pembukuan, ,inventarisasi dan pelaporan



Halaman 31

pelaporan barang milikdaerah sesuai dengan ketentuanyang berlaku.

Lebih lanjut dalamPeraturan Pemerintah Nomor 6Tahun 2006 menjelaskan belanjaaset oleh pemerintah daerahselain seperti diuraikan diatasdapat juga didasarkan ataspenggunaannya dan sifatmobilitas barangnya.Berdasarkan penggunaannya,maka aset daerah dapatdikategorikan menjadi tiga, yaitu: aset daerah yang digunakanuntuk operasi pemerintah daerah(local government used assets),aset daerah yang digunakanmasyarakat dalam rangkapelayanan publik (social usedasssets) dan aset daerah yangtidak digunakan untukpemerintah maupun publik(surplus property). Jika dilihatdari sifat mobilitas barangnya,aset daerah dapat dikategorikanmenjadi dua. Pertama, bendatidak bergerak (real property)meliputi : tanah, bangunangedung, bangunan monumen(heritage), bangunan air, jalandan jembatan, instalasi danjaringan. Kedua, benda bergerak(personal property) meliputi :peralatan mesin, bukuperpustakaan, barang bercorak


kesenian dan kebudayaan,hewan/ternak dan tanaman sertapersediaan dan surat-suratberharga.

III. METODE PENELITIAN

3.1. Metode PenelitianPenelitian dalam tulisan ini

menggunakan data sekunder dalambentuk time series dari tahun 2005-2014 dan metode penelitianLibrary Research. Penggunaanpenelitian ini dilakukan untukmemperoleh teori, informasi yangdibutuhkan dalam tulisan danmetode-metode mengenaipenelitian yang berasal daripenelitian-penelitian terdahulu,buku-buku, , laporan-laporan danliteratur-literatur lain yangmendukung penelitian. (Nazir,1999). Untuk menjawab tujuanpenelitian, maka digunakanmetode analisis deskriptifkuantitatif yaitu pendekatanproporsi dan metode kuantitatifyaitu korelasi Pearson sebagaiberikut : (Dajan, 2001)


Halaman 51

Halaman 32

. Kemampuan keuangan daerahdalam membiayai kegiatan yangdilaksanakan terlihat dari besarnyatotal belanja daerah. Total belanjaProvinsi Jambi setiap tahun terusmengalami peningkatan. Peningkatantotal belanja disebabkan semakingiatnya pemerintah Provinsi Jambimelaksanakan pembangunan.Pembangunan dibutuhkan ProvinsiJambi untuk mengejar ketertinggalandan ingin mensejajarkan diri denganProvinsi lainnya yang telah lebih dulumaju.

Belanja yang terus meningkat,hendaknya lebih diarahkan padabelanja yang mampu memberi manfaatsecara ekonomis, mampumeningkatkan perekonomian dankesejahteraan masyarakat. Upayayang dapat dilakukan adalah denganmengalokasikan belanja modal dalamjumlah yang besar dan tetapmemperhatikan alokasi pada belanjalainnya. Belanja modal yang besardalam bentuk belanja tanah, peralatandan mesin, gedung dan bangunan,jalan, irigasi dan jaringan serta asettetap lainnya diharapkan mampumeningkatkan kegiatan produktif darimasyarakat, mendorong peningkatanproduktivitas masyarakat danselanjutnya diharapkan mampumemberikan keuntungan sertadijadikan sebagai sumber penerimaankembali bagi pemerintah daerah.Belanja modal pemerintah ProvinsiJambi selama tahun 2005-2014,

Keterangan :r Koefisien kolerasi peningkatan belanja modal

terhadap peningkatan aset milik pemerintahProvinsi Jambi.

Koefisien kolerasi peningkatan aset milik daerahterhadap peningkatan PAD Provinsi Jambi.Koefisien kolerasi peningkatan belanja modalterhadap peningkatan PAD Provinsi Jambi.

X Realisasi jumlah belanja modal pemerintah ProvinsiJambi.

Realisasi jumlah aset pemerintah Provinsi Jambi.Y Realisasi jumlah aset pemerintah Provinsi Jambi

Realisasi jumlah PAD Provinsi JambiN Lamanya tahun penelitian

Hasil perhitungan memberikanklasifikasi koefisien korelasi sebagai berikut(Riduan, 2009) :1. 0,80 s/d 1,000 : korelasi sangat kuat2. 0,60 s/d 0,799 : korelasi kuat3. 0,40 s/d 0,599 : korelasi cukup kuat4. 0,20 s/d 0,399 : korelasi rendah5. 0,00 s/d 0,199 : korelasi sangat rendah

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Alokasi Belanja Modal Pemerintah

Provinsi Jambi

Keberhasilan pembangunan yang

dilaksanakan suatu daerah sangat ditentukan

oleh ketersediaan dana. Ketersediaan dana

akan menentukan besarnya kegiatan yang

mampu dibiayai.



Halaman 33

Halaman xx

Tabel 5.2. Hubungan PeningkatanBelanja Modal TerhadapPeningkatan Belanja AsetDaerah Provinsi Jambi(terlampir)

Penggunaan belanja modal ProvinsiJambi memiliki kecenderunganmeningkat setiap tahunnya. Peningkatanbelanja modal Provinsi Jambidialokasikan pada belanja yangditujukan untuk menambah aset daerahdan juga merupakan bentuk investasiProvinsi Jambi dalam pembangunan.Belanja modal dialokasi atau digunakanuntuk membeli aset dalam bentuk tanah,gedung dan bangunan, peralatan danmesin, jalan, irigasi dan jaringan sertaaset tetap lainnya. Belanja modal yangdilakukan diharapkan mampu memberipeningkatan (hubungan positif) terhadapaset milik daerah dan mendorongpeningkatan akan ketersediaaninfrastruktur di Provinsi Jambi.Peningkatan belanja modal selama tahun2005-2014 di Provinsi Jambi ternyatatidak semuanya memberikan hubunganyang bersifat positif dalam mendorongpeningkatan aset daerah.

rata-rata terbesardialokasikan dalam bentukbelanja jalan, irigasi dan jaringanyaitu 65,88 %. Rata-rata alokasibelanja gedung dan bangunansebesar 17,76 %. Alokasi belanjagedung dan bangunan sebesar12,86 % dan yang terkecildialokasikan untuk belanja tanahsebesar 0,54 %. Besarnya alokasibelanja modal dalam bentukbelanja jalan,irigasi dan jaringan,, belanja gedung dan bangunanserta belanja peralatan dan mesinmengindikasikan, bahwa belanjapembangunan Provinsi Jambidiarahkan atau lebihdiprioritaskan pada penyediaanatau pembangunan infrastruktur,baik berupa sarana maupunprasarana. Arah belanja padapembangunan infrastruktur dirasatepat, karena Provinsi Jambimengarahkan pembangunannyapada peningkatan kualitassumberdaya manusia (SDM) danmeningkatkan pemanfaatansumberdaya alam (SDA) yangbesar dan sangat potensial untukdikembangkan dalam mendukungpertumbuhan ekonomi yangtinggi dan berkelanjutan.



Halaman 69

Halaman 34

Artinya, bila belanjamodal dinaikkan akanmeningkatkan aset gedung danbangunan dalam jumlah yangbesar. Belanja modalberhubungan positif dan sangatsignifikan dilevel 0,01 terhadapaset jalan,irigasi dan jaringandengan nilai korelasi sebesar 95,8% atau sangat kuat. Artinya, bilabelanja modal dinaikkan akanmeningkatkan aset jalan,irigasidan jaringan dalam jumlah yangbesar. Sementara belanja modalberhubungan negatif dan sangattidak signifikan dilevel 0,01terhadap aset tetap lainnya dengannilai korelasi sebesar -13,0 % atausangat rendah. Artinya, bilabelanja modal dinaikkan tidakakan meningkatkan aset tetaplainnya, bahkan menurunkan.

5.3. Hubungan PeningkatanBelanja Aset Daerah DanBelanja Modal TerhadapPenerimaan PendapatanAsli Daerah ProvinsiJambi

Ketersediaan dana dalampembangunan suatu daerah sangatpenting, karena dengan dana yangtersedia akan mampumeningkatkan nilai aset melaluipeningkatan belanja modal danjuga dapat mendorong terjadinyapeningkatan penerimaan PAD.Peningkatan PAD dapat terjadi ,

Hasil perhitungan denganmenggunakan pendekatankorelasi diperoleh hasil sebagaiberikut : belanja modalberhubungan positif dan sangattidak signifikan pada level 0,01terhadap aset tanah ProvinsiJambi dengan nilai korelasisebesar 31,9 % atau rendah.Artinya, bila belanja modaldinaikkan akan meningkatkanaset berupa tanah dalam jumlahyang kecil.

Tabel. .4.1. Koefisien KorelasiPeningkatan BelanjaModal TerhadapPeningkatan Belanja AsetDaerah Provinsi JambiTahun 2005-2014(terlampir)

Belanja modal berhubunganpositif dan sangat signifikandilevel 0,01 terhadap asetperalatan dan mesin dengan nilaikorelasi sebesar 91,1 % atausangat kuat. Artinya, bila belanjamodal dinaikkan akanmeningkatkan aset peralatan danmesin dalam jumlah yang besar.Belanja modal berhubunganpositif dan sangat signifikandilevel 0,01 terhadap aset gedungdan bangunan dengan nilaikorelasi sebesar 87,6 % atausangat kuat.

Jurnal Paradigma Ekonomika Vol.9, No. 1, April 2014


Halaman 35


, bila aset yang dimiliki dikelolasecara baik, benar dan optimalserta dalam pengelolaannyamemegang teguh azas fungsional,kepastian hukum, transparan,efisiensi, akuntabilitas dankepastian nilai. (Sholeh danRochmansjah, 2010 dalamVegasari, 2011)Hasil penelitian selama tahun2005-2014 di Provinsi Jambi,belanja modal dan kepemilikanaset tanah, peralatan dan mesin,gedung dan bangunan, jalan,irigasi dan jaringan serta aset tetaplainnya tahun tertentu dan tahunsebelumnya memiliki hubunganyang bervariasi terhadapPendapatan Asli Daerah (PAD).Belanja modal tahun tertentuberhubungan positif dan sangatsignifikan dilevel 0,01 terhadapPAD dengan nilai korelasi sebesar84,0 % atau sangat kuat. . Artinya,belanja modal dapat dijadikansebagai sumber penerimaanpotensial dan sumber utamadalam meningkatkan penerimaanPAD. Kondisi ini berbeda jikadilihat dari hubungan belanjamodal tahun sebelumnya terhadapPAD, dimana berhubungan negatifdan sangat tidak signifikan dilevel0,01 dengan nilai korelasi sebesar-7,50 % atau sangat rendah.Artinya, belanja modal tahunsebelumnya bukan merupakansumber penerimaan potensial dan

dan tidak dapat dijadikansebagai sumber utama dalammeningkatkan penerimaan PAD.Aset tanah tahun tertentu dantahun sebelumnya berhubunganpositif dan sangat tidaksignifikan dilevel 0,01 terhadapPAD dengan nilai korelasisebesar 33,8 % (rendah) dan2,30% (sangat rendah). Artinya,aset tanah tahun tertentu dantahun sebelumnya bukanmerupakan sumber penerimaanpotensial dan tidak dapatdijadikan sebagai sumber utamadalam meningkatkanpenerimaan PAD. Aset peralatandan mesin tahun tertentuberhubungan positif dan sangatsignifikan dilevel 0,01 terhadapPAD dengan nilai korelasisebesar 94,2 % atau sangat kuat.Artinya, aset peralatan danmesin tahun tertentu dapatdijadikan sebagai sumberpenerimaan potensial dansumber utama dalammeningkatkan penerimaan PAD.Kondisi ini berbeda jika dilihatdari hubungan aset peralatan danmesin tahun sebelumnyaterhadap PAD, dimanaberhubungan positif dan sangattidak signifikan dilevel 0,01dengan nilai korelasi sebesar 9,0% atau sangat rendah.


Halaman 36

Kondisi ini berbeda jikadilihat dari hubungan aset peralatandan mesin tahun sebelumnyaterhadap PAD, dimanaberhubungan positif dan sangattidak signifikan dilevel 0,01 dengannilai korelasi sebesar 9,0 % atausangat rendah.

Tabel. 4.2. Koefisien KorelasiPeningkatan Belanja AsetDaerah Dan Belanja ModalTerhadap Penerimaan PADProvinsi Jambi Tahun 2005-2014 (terlampir)

Aset gedung dan bangunantahun tertentu berhubungan positifdan sangat signifikan dilevel 0,01terhadap PAD dengan nilai korelasisebesar 98,2 % atau sangat kuat. .Artinya, aset gedung dan bangunantahun tertentu dapat dijadikansebagai sumber penerimaanpotensial dan sumber utama dalammeningkatkan penerimaan PAD. .Kondisi ini berbeda jika dilihat darihubungan aset gedung danbangunan tahun sebelumnyaterhadap PAD, dimanaberhubungan positif dan sangattidak signifikan dilevel 0,01 dengannilai korelasi sebesar 23,0 % ataurendah. Artinya, aset gedung danbangunan tahun sebelumnya bukan

bukan merupakan sumberpenerimaan potensial dan tidakdapat dijadikan sebagai sumberutama dalam meningkatkanpenerimaan PAD.

Aset jalan,irigasi danjaringan tahun tertentuberhubungan positif dan tidaksignifikan dilevel 0,01 terhadapPAD dengan nilai korelasi sebesar78,4 % atau kuat. Artinya, asetjalan,irigasi dan jaringan tahuntertentu dapat dijadikan sebagaisumber penerimaan potensial dansumber utama dalammeningkatkan penerimaan PAD. .Kondisi ini berbeda jika dilihatdari hubungan aset jalan,irigasidan jaringan tahun sebelumnyaterhadap PAD, dimanaberhubungan negatif dan sangattidak signifikan dilevel 0,01dengan nilai korelasi sebesar –20,7 % atau rendah. Artinya, asetjalan,irigasi dan jaringan tahunsebelumnya bukan merupakansumber penerimaan potensial dantidak dapat dijadikan sebagaisumber utama dalammeningkatkan penerimaan PAD.Sementara pada aset tetap lainnyatahun tertentu berhubungannegatif dan tahun sebelumnyaberhubungan positif dan tidaksignifikan dilevel 0,01 terhadapPAD dengan nilai korelasimasing-masing cukup kuat dansangat rendah. Artinya, asetjalan,irigasi dan jaringan tahun


Halaman Tulisan Jurnal (isi/materi jurnal)

Halaman 37


sebelumnya bukan merupakan sumberpenerimaan potensial dan tidak dapatdijadikan sebagai sumber utama dalammeningkatkan penerimaan PAD.Sementara pada aset tetap lainnyatahun tertentu berhubungan negatifdan tahun sebelumnya berhubunganpositif dan tidak signifikan dilevel0,01 terhadap PAD dengan nilaikorelasi masing-masing cukup kuatdan sangat rendah. Artinya, asetjalan,irigasi dan jaringan tahuntertentu dan tahun sebelumnya bukanmerupakan sumber penerimaanpotensial dan tidak dapat dijadikansebagai sumber utama dalammeningkatkan penerimaan PAD.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. KesimpulanAlokasi belanja modal Provinsi

Jambi didominasi untuk belanjapenyediaan infrastruktur yaitu saranadan prasarana dalam bentuk belanjajalan, irigasi dan jaringan, gedung danbangunan serta peralatan dan mesin.

Peningkatan belanja modalmampu meningkatkan aset daerahProvinsi Jambi dalam bentuk: tanah,peralatan dan mesin, gedung danbangunan serta jalan, irigasi danjaringan yang ditandai oleh korelasiyang positif, kecuali pada aset tetaplainnya yang negatif.

Belanja modal dan aset peralatandan mesin, gedung dan bangunan sertajalan, irigasi dan jaringan tahuntertentu merupakan sumberpenerimaan potensial dan dapatdijadikan sebagai sumber utama dalammeningkatkan penerimaan PADProvinsi Jambi sementara aset tanahdan aset tetap lainnya tidak, jikadilihat dari hasil perhitungan korelasi.

. Belanja modal, aset tanah,peralatan dan mesin, gedung danbangunan, jalan, jaringan danirigasi serta aset tetap lainnyauntuk tahun sebelumnya tidakdapat dijadikan sebagai sumberpenerimaan potensial dan sumberutama dalam meningkatkanpenerimaan PAD Provinsi Jambi.

5.2. SaranBelanja Daerah Provinsi

Jambi,dimasa datang lebih banyakdialokasikan pada belanja modaldan mengurangi alokasi untutkbelanja operasi, karena belanjamodal merupakan belanja yangdapat meningkatkan asset, terutamadalam bentuk jalan,irigasi danjaringan, gedung dan bangunanserta peralatan dan mesin. Hal iniperlu dilakukan, karena belanjamodal diharapkan dapatmendorong peningkatanperekonomian daerah, tingkatkesejahteraan masyarakat danpemerataan pembangunan melaluipeningkatan pelayanan publikdalam bentuk sarana dan prasaranayang dibutuhkan masyarakat dalammenjalankan aktivitasnya.Besarnya belanja modal dan asetyang dimiliki Provinsi Jambi dapatdi jadikan sebagai sumberpenerimaan potensial dan sumberutama daerah dalam meningkatkanpenerimaan PAD harus terusditingkatkan. Upaya yang dapatdilakukan adalah melaluipengelolaan aset milik daerahsecara efisien dan efektif melaluipemberian pembinaan, pemberianpedoman, bimbingan,


Halaman 38

Halim, Abdul, 2004, BungaRampai ManajemenKeuangan Daerah, UPP-STIM YKPN, Yogyakarta.

Halim, Abdul Dan Damayanti,Theresia, 2009,Pengelolaan KeuanganDaerah, Seri BungaRampai ManajemenKeuangan Daeah, UPPSTIM YKPN, Yogyakarta.

Haryadi, Bambang, 2002, AnalisisPengaruh Fiskal StressTerhadap KinerjaKeuangan PemerintahKabupaten/Kota DalamMenghadapi PelaksanaanOtonomi Daerah,Simposium NasionalAkuntansi V, Semarang.

Koswara, E, 2000, MenyongsongPelaksanaan OtonomiDaerah Berdasarkan UUNo. 22 Tahun 1999, SuatuTelaah MenyangkutKebijakan PelaksanaanDan Kompleksitasnya,Analisis CSIS, No.1, 36-53.

Mahi, Raksaka, 2000, ProspekDesentralisasi DiIndonesiaDitinjau Dari SegiPemerataan Antar DaerahDan PeningkatanEfisiensi, Analisis CSIS,No. 1, 54-66.

Mardiasmo, 2002, AkuntansiSektor Publik, Andi,Yogyakarta.

pelatihan dan supervisi padapengelola aset di masing-masingbiro/badan/dinas dan kantor(SKPD).

Melalui kegiatan iniharapkan akan terciptaperencanaan, pengawasan danpengendalian akan aset yangakan dibeli dan digunakan secarabaik dan benar sertamendatangkan keuntungan bagidaerah.

Adi, Priyo Hari dan Harianto.2007. Hubungan AntaraDana Alokasi Umum,Belanja Modal,Pendapatan Asli DaerahDan Pendapatan PerKapita, Jurnal Kritis,Univeritas KristenSatya Wacana Salatiga.

Ardian, Moch, 2011, KebijakanPengelolaan BarangMilik Daerah, DirjenKeuangan DaerahKemendagri, Jakarta.

Budi, Winarno, 2007, KebijakanPublik : Teori DanProses, Edisi Revisi,Buku Kita, Jakarta.

Dajan, Anton, 2001, PengantarMetode Statistik,LP3ES, Jakarta.

Elmi, Bachrul, 2002, KeuanganPemerintah DaerahOtonomi DiIndonesia,UI-Press, Jakarta.



Halaman 39

Muhardi, 2006, Aspek dan DimensiKeuangan Daerah Di EraOtonomi DanDesentralisasi, UniversitasSebelas Maret Surakarta.

Nazir, M, 1999, Metode Penelitian,Ghalia Indonesia, Jakarta.

Nordiawan, Deddi, 2006, AkuntansiSektor Publik, SalembaEmpat, Jakarta.

Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun2006, Tentang PengelolaanBarang MilikNegara/Daerah, Jakarta.

Permendagri No. 13 Tahun 2006,Tentang PedomanPengelolaan KeuanganDaerah, Jakarta.

Permendagri No.29 Tahun 2002,Tentang Pedoman TeknisPengelolaan Barang MilikDaerah, Depdagri, Jakarta.

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun2005, Tentang PengelolaanKeuangan Daerah, CitraUtama, Jakarta.

Purbayu, Budi Santosa, 2005,Analisis Pendapatan AsliDaerah (PAD) Dan Faktor-Faktor YangMempengaruhinya DalamUpaya PelaksanaanOtonomi Daerah diKabupaten Kediri, JurnalDinamika Pembangunan,Vol.2, No.1, Ilmu EkonomiStudi PembangunanFakultas EkonomiUniversitas Diponegoro,Semarang.

.

Riduan, Sunarto, 2009, PengantarStatistk, Alfabeta, Bandung.

Ritonga, Irwan Taifiq, 2009,Perencanaan DanPenganggaran KeuanganDaerah Di Indonesia,Sekolah PascasarjanaUGM, Yogyakarta.

Sholeh Dan Rochman, 2010,Langkah Pengelolaan AsetDaerah MenujuPengelolaan KeuanganDaerah Terbaik, SalembaEmpat, Jakarta.

Syukriy, Abdullah Dan Halim,Abdul, 2004, PengalokasianBelanja Fisik DalamAnggaran PemerintahanDaerah : Studi Empiris AtasDeterminan DanKonsekuensinya TerhadapBelanja Modal,http://swamandiri.org/2008/2009.

Undang – Undang RepublikIndonesia No. 32 Tahun2004, TentangPemerintahan Daerah, SinarGrafika, Jakarta.

Undang-Undang No. 34 Tahun2000, Tentang Pajak DanRetribusi Daerah, Andi,Jakarta.



Lampiran 4.1. Alokasi Belanja Modal Pemerintah Provinsi Jambi

Lampiran : Tabel. .4.1. Koefisien Korelasi Peningkatan Belanja ModalTerhadap Peningkatan Belanja Aset Daerah Provinsi Jambi Tahun2005-2014

Variabel KoefisienKorelasi

TingkatSignifikansi

KeteranganKorelasi

BelanjaModal

Tanah 0,319 0,221 RendahPeralatan dan mesin 0,911** 0,001 Sangat KuatGedung dan bangunan 0,876** 0,002 Sangat KuatJalan, irigasi dan jaringan 0,958** 0,000 Sangat KuatAset tetap lainnya - 0,130 0,379 Sangat Rendah

Lampiran : Tabel. 4.2. Koefisien Korelasi Peningkatan Belanja Aset DaerahDan Belanja Modal Terhadap Penerimaan PAD Provinsi JambiTahun 2005-2014Variabel Koefisien

KorelasiTingkat

SignifikansiKeterangan

KorelasiTanah

Tanah t-1

PAD

0,338

0,023

0,207

0,478

Rendah

Sangat rendah

Peralatan dan mesin

Peralatan dan mesin t-1

0,942**

0,090

0,000

0,416

Sangat Kuat

Sangat RendahGedung dan bangunan

Gedung dan bangunan t-1

0,862**

0,230

0,003

0,292

Sangat Kuat

RendahJalan, irigasi dan jaringan

Jalan,irigasi dan jaringan t-1

0,784*

-0,207

0,011

0,311

Kuat

RendahAset tetap lainnya

Aset tetap lainnya t-1

-0,520

0,013

0,093

0,488

Cukup kuat

Sangat RendahBelanja modal

Belanja modal t-1

0,840**

-0,075

0,005

0,430

Sangat Kuat

Sangat Rendah

Halaman 40


(staf pengajar prodi ilmu ekonomi, fakultas ekonomi dan

Documents