sri suwanti jurnal standar - akuntansi pemerintahan daerah

www.bpkp.go,id

Sri Suwanti - JURNAL AKUNTANSI

PEMERINTAH DAERAH BERBASIS

AKRUAL

2

TUJUANMeningkatkan pemahaman implementasi sistem akuntansi pemerintah daerah sesuai PP nomor 71 tahun 2010 dengan cara menyajikan jurnal akuntansi berbasis akrual.

2DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH

RUANG LINGKUPJurnal pada SKPD dan PPKD


JENIS JURNAL

1. Jurnal Pembuka : Jurnal persediaan awal tahun dengan

metode periodik2. Jurnal Transaksi :

Jurnal Pendapatan-LRA/Belanja/ Pembiayaan/Pendapatan-LO/ Beban/Lainnya

3. Jurnal Penyesuaian4. Jurnal Penutup5. Jurnal Koreksi

4

SALDO NORMAL

DEBET KREDIT1.Aset 1.Kewajiban2. Belanja 2. Ekuitas3. Transfer 3. Pendapatan-LRA4. Pengeluaran Pembiayaan

4. Penerimaan Pembiayaan

5. Beban 5. Pendapatan-LO

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH


JURNAL PEMBUKA

Pengakuan Beban Persediaan di awal tahun dengan metode periodik

Beban Persediaan (Debet) Persediaan (Kredit)

6

METODE PENCATATAN PERSEDIAAN

No Transaksi Periodik Perpetual

1 Saldo Awal Persediaan Dibukukan sebagai Beban Persediaan :

Beban Persediaan xxx Persediaan xxx

Tidak dijurnal, tetap sebagai Persediaan Awal

2 Pembelian pada tahun

berjalan

Dibukukan sebagai Beban Persediaan:

Beban Bahan Pakai Habis xxx Kas di Bendahara Pengeluaran/Utang

Beban Barang dan Jasa xxx

Dibukukan sebagai penambah Persediaan :

Persediaan xxx Kas di Bendahara Pengeluaran/Utang

Beban Barangdan Jasa xxx

Pengakuan Belanja Persediaan

Belanja Bahan Pakai Habis xxx Perubahan SAL xxx

Pengakuan belanja persediaan

Belanja Bahan Pakai Habis xxx Perubahan SAL xxx

3 Pemakaian Persediaan

pada tahun berjalan

Tidak dijurnal Dijurnal sebagai Beban Persediaan:

Beban Bahan Pakai Habis xxx Persediaan xxx

4. Saldo Persediaan pada

Neraca Akhir

Sebesar Persediaan akhir tahun berdasarkan

cek fisik dan dibukukan sebagai :

Persediaan xxx Beban Bahan Pakai Habis xxx

Merupakan Saldo Persediaan Awal +/+

Pembelian -/- pemakaian persediaan tahun

berjalan.

5 Total Beban Persediaan Merupakan Beban Persediaan awal tahun +

Beban Bahan Pakai Habis tahun berjalan

(pembelian Persediaan) - Persediaan akhir

Merupakan total pemakaian persediaan pada

tahun berjalan

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH 7

IPSAP 02“Pendapatan diakui pada saat diterima pada RKUN/RKUD diinterpretasikan juga sebagai pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan sebagai pendapatan negara/daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUN/RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUN/BUD”


AKUN PERANTARA- Transaksi keuangan antara PPKD

dan SKPD merupakan transaksi antar entitas akuntansi sehingga memerlukan akun transitoris untuk melakukan proses akuntansi.

- Harus dibuat akun perantara yang berfungsi sebagai jembatan antara PPKD dan SKPD.


AKUN PERANTARA- Akun yang dimaksud adalah akun

R/K PPKD dan R/K SKPD. - Akun R/K PPKD merupakan akun

yang ada di SKPD dan dimasukkan ke dalam kelompok akun Kewajiban untuk Dikonsolidasikan.

- Akun R/K SKPD merupakan akun yang ada di PPKD dan dimasukkan ke dalam kelompok akun Aset untuk Dikonsolidasikan.

10

- Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas

- Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas

- Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas


JURNAL STANDAR PENDAPATAN-LO DAN PENDAPATAN-LRA

11

Penetapan hak pendapatan dilakukan lebih dulu sebelum kas diterima, maka Pendapatan-LO diakui pada saat terbit dokumen

penetapan, seperti Surat Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan


PENDAPATAN-LO DIAKUI SEBELUM PENERIMAAN KAS

12



Proses SKPD1 Penetapan Piutang Pendapatan (Debet)

Pendapatan-LO (Kredit)

2 Pembayaran/Kas diterima Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan (Debet) Piutang Pendapatan (Kredit)

Perubahan SAL (Debet) Pendapatan-LRA (Kredit)

3a Penyetoran oleh Bend. Penerimaan ke Kas Daerah

R/K PPKD (Debet) Kas di Bendahara Penerimaan

(Kredit)

Proses PKPD3b Penyetoran oleh Bend.

Penerimaan ke Kas DaerahKas di Kas Daerah (Debet) R/K SKPD (Kredit)

PENGAKUAN PENDAPATAN SKPD DAN PENERIMAAN KAS DI SKPD

13


Proses SKPD1 Penetapan Piutang Pendapatan (Debet)


2a Pembayaran/Kas langsung ke Kas Daerah

R/K PPKD (Debet) Piutang Pendapatan (Kredit)


Proses PKPD

2b Pembayaran/Kas langsung ke Kas Daerah

Kas di Kas Daerah (Debet) R/K SKPD (Kredit)

PENDAPATAN-LO DIAKUI SEBELUM PENERIMAAN KASPENGAKUAN PENDAPATAN SKPD DAN PENERIMAAN KAS DI PPKD

14


Proses PPKD1 Penetapan Piutang Pendapatan (Debet)


2 Pembayaran Kas ke Kas Daerah

Kas di Kas Daerah (Debet) Piutang Pendapatan (Kredit)



Contoh: Pendapatan DAU

PENGAKUAN PENDAPATAN PPKD

15

Penetapan hak pendapatan dilakukan bersamaan dengan

diterimanya kas maka Pendapatan-LO diakui pada saat

kas diterima dan terbitnya dokumen penetapan


PENDAPATAN-LO DIAKUI BERSAMAAN DENGAN PENERIMAAN KAS


Proses SKPD1 Penetapan dan Kas diterima

Bendahara PenerimaanKas di Bendahara Penerimaan (Debet) Pendapatan-LO (Kredit)


2a Penyetoran kas oleh Bend. Penerimaan ke Kas Daerah

R/K PPKD (Debet) Kas di Bendahara Penerima-an

(Kredit)

Proses PKPD2b Penyetoran kas oleh Bend



Contoh: Pendapatan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, BPHTB, Pendapatan Retribusi



Proses SKPD

1a Penetapan serta Pembayaran / Kas langsung ke Kas Daerah

R/K PPKD (Debet) Pendapatan-LO (Kredit)


Proses PKPD1b Penetapan serta Pembayaran

/Kas langsung ke Kas DaerahKas di Kas Daerah (Debet) R/K SKPD (Kredit)


PENGAKUAN PENDAPATAN SKPD DAN PENERIMAAN KAS DI PPKD

18


Proses PPKD1 Penetapan serta Pembayaran

/ Kas diterima Kas DaerahKas di Kas Daerah (Debet) Pendapatan-LO (Kredit)



PENGAKUAN PENDAPATAN PPKD

Contoh: Pendapatan DBH Pajak/ DBH SDA, Pendapatan Dana Darurat, Pendapatan Hibah, Pendapatan Bunga Jasa Giro/Deposito/Pinjaman

19

Kas telah diterima mendahului penetapan hak pendapatan, maka Pendapatan-LO diakui

pada saat terbit dokumen penetapan


PENDAPATAN-LO DIAKUI SETELAH PENERIMAAN KAS


Proses SKPD1 Pembayaran Kas diterima

Bendahara PenerimaanKas di Bendahara Penerimaan (Debet) Pendapatan Diterima Dimuka

(Kredit)Perubahan SAL (Debet) Pendapatan-LRA (Kredit)

2a Penyetoran Kas oleh Bendahara Penerimaan ke Kas Daerah

R/K PPKD Kas di Bendahara Penerimaan

(Kredit)3 Pengakuan pendapatan karena

telah terjadi penyerahan barang/jasa

Pendapatan Diterima Dimuka (Debet) Pendapatan-LO (Kredit)

Proses PKPD2b Penyetoran Kas oleh Bendahara





Proses SKPD1a Pembayaran Kas langsung ke Kas

DaerahR/K PPKD (Debet) Pendapatan Diterima Dimuka

(Kredit)Perubahan SAL (Debet) Pendapatan-LRA (Kredit)

2 Pengakuan pendapatan karena telah terjadi penyerahan barang/jasa

Pendapatan Diterima Dimuka (Debet) Pendapatan-LO (Kredit)

Proses PKPD1b Pembayaran Kas langsung ke Kas

DaerahKas di Kas Daerah (Debet) R/K SKPD (Kredit)


PENGAKUAN PENDAPATAN SKPD DAN PENERIMAAN KAS DI PPKD

22

- Beban diakui sebelum pengeluaran kas

- Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas

- Beban diakui setelah pengeluaran kas


JURNAL STANDAR BEBAN DAN BELANJA

23

Penetapan kewajiban daerah dilakukan lebih dulu, maka beban diakui pada

saat terbit dokumen penetapan/pengakuan kewajiban,

seperti Surat Tagihan, walaupun kas belum dikeluarkan


BEBAN DIAKUI SEBELUM PENGELUARAN KAS


Proses SKPDKas dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran (UP/TU/GU)

1 Penetapan dan pengakuan beban

Beban ….. (Debet) Utang Beban (Kredit)

2 Pembayaran utang oleh Bendahara Pengeluaran

Utang Beban (Debet) Kas di Bendahara Pengeluaran

(Kredit)3a Penerbitan SP2D GU oleh

BUDKas di Bendahara Pengeluaran (Debet) R/K PPKD (Kredit)Belanja ……….. (Debet) Perubahan SAL (Kredit)

Proses PKPD3b Penerbitan SP2D GU oleh

BUDR/K SKPD (Debet) Kas di Kas Daerah (Kredit)


PENGAKUAN BEBAN SKPD - PEMBAYARAN DENGAN SP2D - GU


Proses SKPD

1 Penetapan dan pengakuan beban

Beban ….. (Debet) Utang Beban (Kredit)

2a Pembayaran utang oleh BUD dengan SP2D-LS

Utang Beban (Debet) R/K PPKD (Kredit)

Belanja (Debet) Perubahan SAL (Kredit)

Proses PKPD

2b Pembayaran utang oleh BUD dengan SP2D-LS

R/K SKPD (Debet) Kas di Kas Daerah (Kredit)


PENGAKUAN BEBAN SKPD - PEMBAYARAN DENGAN SP2D - LS

26

Apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah tidak terjadi

perbedaan waktu antara penetapan kewajiban daerah dan pengeluaran kas daerah, maka beban diakui bersamaan

dengan saat pengeluaran kas


BEBAN DIAKUI BERSAMAAN DENGAN PENGELUARAN KAS


Proses SKPD1 Pengeluaran kas oleh

Bendahara PengeluaranBeban (Debet) Kas di Bendahar Pengeluaran (Kredit)

2a Penerbitan SP2D GU oleh BUD

Kas di Bendahara Pengeluaran (Debet) R/K PPKD (Kredit)

Belanja ……….. (Debet) Perubahan SAL (Kredit)

Proses di PPKD2b Pengeluaran kas oleh

BUDR/K SKPD (Debet) Kas di Kas Daerah (Kredit)


Contoh: Beban Persediaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Gaji dan Tunjangan



Proses SKPD1a Penetapan dan Pengakuan saat

Penerbitan SP2D-LS oleh BUDBeban …… (Debet) R/K PPKD (Kredit)


Proses PKPD

1b Penerbitan SP2D-LS oleh BUD

R/K SKPD (Debet) Kas di Kas Daerah (Kredit)




Proses SKPD1 Kas dikeluarkan Bendaha-ra

Pengeluaran ke PPTKPanjar Kegiatan (Debet) Kas di Bendahara Pengeluaran (Kredit)

2 Pertanggungjawaban PPTK ke Bendahara Pengeluaran, pengembalian sisa panjar

Beban........ (Debet)Kas di Bendahara Pengeluaran (Debet) Panjar Kegiatan (Kredit)

3a Penerbitan SP2D GU oleh BUD

Kas di Bendahara Pengeluaran (Debet) R/K PPKD (Kredit)


Proses PKPD3b Penerbitan SP2D oleh BUD R/K SKPD (Debet)

Kas di Kas Daerah (Kredit)


DIKELUARKAN MELALUI PPTK


Proses PPKD

Penetapan dan Pengakuan saat Penerbitan SP2D-LS oleh BUD

Beban …… (Debet) Kas Di Kas Daerah (Kredit)



PENGAKUAN BEBAN PPKD

Contoh: Beban Bantuan Sosial, Bantuan Hibah, Subsidi, Beban Bagi Hasil Pajak Provinsi, Beban Dana Otonomi Khusus Provinsi, Beban Bunga Utang

31

Apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu dimana pengeluaran kas daerah

mendahului penetapan kewajiban daerah maka beban diakui saat barang atau jasa dimanfaatkan.


BEBAN DIAKUI SETELAH PENGELUARAN KAS

32


Proses SKPD1 Pengeluaran kas oleh

Bendahara PengeluaranBeban Dibayar Dimuka (Debet) Kas di Bendahara Pengeluaran (Kredit)

2 Penetapan dan pengakuan Beban ….. (Debet) Beban Dibayar Dimuka (Kredit)

3a Penerbitan SP2D GU oleh BUD Kas di Bendahara Pengeluaran (Debet) R/K PPKD (Kredit)


Proses PPKD3b Penerbitan SP2D GU oleh BUD R/K SKPD (Debet)





Proses SKPD1a Penerbitan SP2D-LS

oleh BUDBeban Dibayar Dimuka (Debet) R/K PPKD (Kredit)


2 Penetapan dan pengakuan Beban …….(Debet) Beban Dibayar Dimuka (Kredit)

Proses PKPD1b Penerbitan SP2D-LS

oleh BUD R/K SKPD (Debet) Kas di Kas Daerah (Kredit)




1 Penerimaan Pinjaman Kas di Kas Daerah (Debet) Utang ........ (Kredit)Perubahan SAL (Debet) Pinjaman Dalam Negeri dari............ (Kredit)

2 Penjualan Obligasi Pemerintah

Kas di Kas Daerah (Debet) Utang Dalam Negeri- Obligasi (Kredit)Perubahan SAL (Debet)

Penerimaan Hasil Penerbitan Obligasi Daerah (Kredit)3 Hasil privatisasi

perusahaan daerahJika privatisasi perusahaan daerah menghasilkan keuntunganKas di Kas Daerah(Debet) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (Kredit) Surplus Penjualan Aset Non Lancar-LO (Kredit)Perubahan SAL (Debet) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yg dipisahkan (Kredit)Jika privatisasi perusahaan daerah menimbulkan kerugianKas di Kas Daerah(Debet)Defisit Penjualan Aset Non Lancar-LO (Debet) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (Kredit)Perubahan SAL (Debet) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yg dipisahkan (Kredit)

PENERIMAAN PEMBIAYAAN


4 Penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga

Kas di Kas Daerah (Debet) Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya

(Kredit)

Perubahan SAL (Debet) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman kepada .... (Kredit)

5 Pencairan Dana Cadangan

Kas di Kas Daerah (Debet) Dana Cadangan (Kredit)Perubahan SAL (Debet) Pencairan Dana Cadangan (Kredit)

PENERIMAAN PEMBIAYAAN


1 Pemberian pinjaman kepada pihak ketiga

Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya (Debet) Kas di Kas Daerah (Kredit)

Pemberian Pinjaman Daerah kepada.......... (Debet) Perubahan SAL (Kredit)

2 Penyertaan modal pemerintah pada Perusahaan Daerah

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (Debet) Kas Di Kas Daerah (Kredit) Penyertaan Modal pada BUMD (Debet) Perubahan SAL (Kredit)

Pengumuman laba BUMD dan penerimaan deviden berupa kas

Pengumuman laba perusahaan daerah (metode ekuitas) :Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (Debet) Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD- LO (Kredit)Pembayaran Dividen :Kas di Kas Daerah (Debet) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (Kredit)

Perubahan SAL (Debet) Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD-LRA (Kredit)

PENGELUARAN PEMBIAYAAN


3 Pembayaran pokok pinjaman

Utang Sektor Dalam Negeri Sektor Perbankan (Debet) Kas di Kas Daerah (Kredit) Pembayaran Pokok Pinjaman kepada.. - LRA (Debet) Perubahan SAL (Kredit)

4 Pembentukan Dana Cadangan

Dana Cadangan (Debet) Kas di Kas Daerah (Kredit)

Pembentukan Dana Cadangan (Debet) Perubahan SAL(Kredit)

PENGELUARAN PEMBIAYAAN


Perolehan aset melalui mekanisme SPM – LS (Langsung 100%)

1 Jurnal di SKPD Aset Tetap (Debet) R/K PPKD (Kredit)

Belanja Modal Pengadaan ....... (Debet) Perubahan SAL (Kredit)

2 Jurnal di PPKD R/K SKPD (Debet)

Kas Di Kas Daerah (Kredit)

Utang PFK (Kredit)

PEMBELIAN ASET TETAP


Mekanisme Termin1 Jurnal di SKPD Konstruksi Dalam Pengerjaan (Debet)

R/K PPKD (Kredit)Belanja Modal Pengadaan ....... (Debet)

Perubahan SAL (Kredit)

2 Jurnal di PPKD R/K SKPD (Debet) Kas Di Kas Daerah (Kredit) Utang PFK (Kredit)

Saat selesai 100% dan dibuat BAST3 Jurnal di SKPD Aset Tetap (Debet)

Konstruksi Dalam Pengerjaan (Kredit)

Aset Tetap (Debet)

Pendapatan Hibah dari ........-LO (Kredit)

PEMBANGUNAN ASET TETAP

PENERIMAAN HIBAH ASET TETAP

40

PENYERAHAN ASET TETAP

PENYERAHAN ASET TETAP DARI SKPD KEPADA PPKD 1 Jurnal di SKPD R/K PPKD (Debet)

Akumulasi Penyusutan )Debet) Aset Tetap (Kredit)

2 Jurnal di PPKD Aset Lain-Lain (Debet) R/K SKPD (Kredit)

PENYERAHAN ASET TETAP DARI PPKD KEPADA SKPD

1 Jurnal di SKPD Aset Tetap (Debet) R/K PPKD (Kredit)

2 Jurnal di PPKD R/K SKPD (Debet) Aset Lain-Lain (Kredit)

MENYEWAKAN (PENCATATAN PENDAPATAN PADA SKPD)

Kas ……………………………………….(Debet) Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah-LO ……………..(Kredit)

Perubahan SAL ………..(Debet) Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah-LRA ……………(Kredit)

41

KERJASAMA PEMANFAATAN 1 Jika dilakukan oleh PPKD

sebagai Pengelola Barang Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Pemanfaatan (Debet) Aset Tetap/Aset Lain-Lain (Kredit)

2 Jika dilakukan oleh SKPD sebagai Pengguna Barang

Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Pemanfaatan (Debet) Aset Tetap/Aset Lain-Lain (Kredit)

42

BANGUN SERAH GUNA (BTO) 1 Jurnal saat kontrak ditandatangani

dan dibuat BAST tanah milik pemda untuk dikerjasamakan

Bangun Serah Guna (BTO) (Debet) Tanah (Kredit)

2 Jurnal saat Aset BTO selesai dibangun Bangun Serah Guna (BTO) (Debet)

Utang Jangka Panjang Lainnya (Kredit)

3 Jurnal saat Aset BTO diserahkan ke pemda Tanah (Debet)

Bangunan (Debet) Bangun Guna Serah (BOT) (Kredit)

4

Jurnal saat aset BTO telah menghasilkan

Kas di Kas Daerah (Debet) Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah- LO (Kredit) Perubahan SAL (Debet) Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah- LRA (Kredit)

BANGUN GUNA SERAH (BOT) 1 Jurnal saat kontrak ditandatangani dan

dibuat BAST tanah milik pemda untuk dikerjasamakan

Bangun Guna Serah (BOT) (Debet) Tanah (Kredit)

2 Jurnal saat aset BOT yang dioperasikan oleh pihak III telah menghasilkan Kas di Kas Daerah (Debet)

Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah- LO (Kredit)

Perubahan SAL (Debet) Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah- LRA (Kredit)

3 Jurnal saat aset BOT diserahkan oleh pihak III ke pemda Tanah (Debet)

Bangunan (Debet) Bangun Guna Serah (BOT) (Kredit) Pendapatan Lainnya (Kredit)

43

PENYUSUTAN ASET TETAP

1 Pengakuan Penyusutan Aset Tetap

Beban Penyusutan Aset Tetap (Debet) Akumulasi Penyusutan (Kredit)

TUKAR MENUKAR ASET 1 Jika pertukaran aset

menimbulkan keutungan Aset Tetap... (yang masuk) (Debet) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (yang keluar) (Debet) Aset Tetap...(yang keluar) (Kredit) Surplus Penjualan Aset Nonlancar-LO (Kredit)

2 Jika pertukaran aset menimbulkan kerugian

Aset Tetap... (yang masuk) (Debet) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (yang keluar) (Debet) Defisit Penjualan Aset Nonlancar-LO (Debet) Aset Tetap...(yang keluar) (Kredit)

PENJUALAN Kas di Bendahara Penerimaan/Piutang (Debet)

Akumulasi Penyusutan (Debet)

Suplus Penjualan Aset Nonlancar (Kredit)

Aset Tetap (Kredit) Perubahan SAL (Debet)

Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan - LRA (Kredit)


1 Pengakuan persediaan (Metode Periodik)

Persediaan (Debet) Beban Persediaan (Kredit)

2 Pengakuan Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang

Bagian Lancar Tagihan/Piutang Jangka Panjang (Debet)

Tagihan/Piutang Jangka Panjang (Kredit)

3 Pengakuan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Utang Jangka Panjang (Debet)Bagian Lancar Utang Jangka Panjang (Kredit)

4 Penyusutan Aset Tetap

Beban Penyusutan Aset Tetap (Debet)Akumulasi Penyusutan (Kredit)

5 Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang (Debet)Penyisihan Piutang (Kredit)

JURNAL PENYESUAIAN AKHIR TAHUN

JURNAL PENUTUP

Pendapatan ............. LO (1) XXXPendapatan ............. LO (2) XXXPendapatan ............. LO (3) XXX Beban ............. (1) XXX Beban ............. (2) XXX Beban ............. (3) XXX Surplus/Defisit-LO XXX

45

Surplus/Defisit-LO XXX Ekuitas XXX Pendapatan ............. LRA XXX Belanja XXX Transfer XXX Surplus/Defisit-LRA XXX

JURNAL STANDAR PENUTUP

Jurnal untuk menutup akun-akun

LO

JURNAL STANDAR PENUTUP

Jurnal untuk menutup akun-akun

LRA

SiLPA/SiKPA XXXPerubahan SAL XXX

Penerimaan Pembiayaan XXXPengeluaran Pembiayaan XXXPembiayaan Neto XXX

Surplus/Defisit-LRA XXXPembiayaan Neto XXX

SiLPA/SiKPA XXX

46

KOREKSIKESALAHAN YANG MUNGKIN TIMBUL

Keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran

Kesalahan perhitungan matematis Kesalahan dalam penerapan standar dan

kebijakan akuntansi Kesalahan interpretasi fakta Kecurangan Kelalaian

47

KESALAHAN DARI SIFAT KEJADIAN

- KESALAHAN YANG BERULANG DAN SISTEMIK

- KESALAHAN YANG TIDAK BERULANG Pada periode Berjalan Pada periode Sebelumnya

Sebelum LK diterbitkan Sesudah LK diterbitkan

48

KESALAHAN YANG BERULANG DAN SISTEMIK- disebabkan sifat alamiah (normal) dari

jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang

- dicatat pada saat pengeluaran/penerimaan kas untuk mengembalikan kelebihan/ kekurangan pendapatan dengan mengurangi/menambah Pendapatan-LRA maupun Pendapatan-LO yang bersangkutan

49

JURNAL STANDAR KOREKSI KESALAHAN YANG BERULANG DAN SISTEMIK

TRANSAKSI WP LEBIH BAYAR

1 Koreksi Pendapatan - LO Pendapatan Pajak ... -LO (Debet) Kas di Kas Daerah (Kredit)

2 Koreksi Pendapatan - LRA Pendapatan Pajak ... -LRA (Debet) Perubahan SAL (Kredit)

TRANSAKSI WP KURANG BAYAR 1 Koreksi Pendapatan - LO Kas di Kas Daerah (Debet)

Pendapatan Pajak ... -LO (Kredit) 2 Koreksi Pendapatan - LRA Perubahan SAL (Debet)

Pendapatan Pajak ... -LRA (Kredit)

50

KESALAHAN YANG TIDAK BERULANG

- KESALAHAN YANG DIHARAPKAN TIDAK AKAN TERJADI KEMBALI DI MASA-MASA YANG AKAN DATANG

- KOREKSI ATAS KESALAHAN INI DAPAT TERJADI PADA PERIODE BERJALAN MAUPUN PADA PERIODE-PERIODE SEBELUMNYA

51

KOREKSI ATAS KESALAHAN YANG TIDAK BERULANG PADA PERIODE BERJALAN

Koreksi untuk kesalahan ini, baik mempengaruhi posisi kas maupun tidak, berupa pembetulan pada akun neraca terkait dalam periode berjalan dan/atau pada akun Pendapatan-LRA atau akun Belanja, maupun akun Pendapatan-LO atau akun Beban

52

KOREKSI KESALAHAN YANG TIDAK BERULANG PADA PERIODE-PERIODE SEBELUMNYALaporan Keuangan belum diterbitkan :- Jika tidak mempengaruhi posisi kas,

pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan

- Jika mempengaruhi posisi kas, koreksi dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun Pendapatan-LRA atau akun Belanja, maupun akun Pendapatan-LO atau akun Beban

53

LAPORAN KEUANGAN TELAH DITERBITKAN 1 Koreksi kesalahan yang

tidak mempengaruhi posisi kas

Pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan

2 Koreksi kesalahan atas kelebihan pengeluaran belanja/beban sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja/beban dan menambah posisi kas

Kas di Kas Daerah/Bendahara Pengeluaran(Debet) Pendapatan Lainnya-LO (Kredit)

Perubahan SAL (Debet) Pendapatan Lainnya-LRA (Kredit)

3 Koreksi kesalahan atas kekurangan pengeluaran belanja/beban dan mengurangi posisi kas

Ekuitas (Debet) Kas di Kas Daerah/Bendahara Pengeluaran (Kredit)

Saldo Anggaran Lebih (Debet) Perubahan SAL (Kredit)

54

LAPORAN KEUANGAN TELAH DITERBITKAN

4 Koreksi kesalahan atas penerimaan Pendapatan-LRA yang menambah ataupun mengurangi posisi kas

Jika terjadi penambahan Pendapatan-LRA Perubahan SAL (Debet)

Saldo Anggaran Lebih (Kredit) Jika terjadi pengurangan Pendapatan-LRA Saldo Anggaran Lebih (Debet)

Perubahan SAL (Kredit) 5 Koreksi kesalahan atas

penerimaan Pendapatan-LO yang menambah ataupun mengurangi posisi kas

Jika terjadi penambahan Pendapatan-LO Kas di Kas Daerah/Bendahara Pengeluaran(Debet)

Ekuitas (Kredit) Jika terjadi pengurangan Pendapatan-LO Ekuitas (Debet)

Kas di Kas Daerah/Bendahara Pengeluaran (Kredit)

55


6 Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dan menambah maupun mengurangi posisi kas

a. Penerimaan pembiayaan - jika menambah saldo kas

Perubahan SAL (Debet) Saldo Anggaran Lebih..... (Kredit) Kas di Kas Daerah(Debet)

Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan (Kredit)

b. Penerimaan pembiayaan - jika mengurangi saldo kas

Saldo Anggaran Lebih .... (Debet) Perubahan SAL (Kredit) Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan.....(Debet) Kas di Kas Daerah(Kredit) ......... c. Pengeluaran pembiayaan - jika

menambah saldo kas Perubahan SAL (Debet)

Saldo Anggaran Lebih (Kredit) Kas di Kas Daerah (Debet)

Dana Cadangan (Kredit) d. Pengeluaran pembiayaan - jika

mengurangi saldo kas Saldo Anggaran Lebih (Debet)

Perubahan SAL (Kredit) Dana Cadangan (Debet)


56


7 Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas dan menambah atau mengurangi posisi kas

Jika menambah kas dan mengurangi nilai aset tetap Kas di Kas Daerah/Bendahara Pengeluaran (Debet)

Tanah Kantor (Kredit) Jika mengurangi kas dan menambah nilai aset tetap Peralatan Kantor (Debet)

Kas di Kas Daerah/Bendahara Pengeluaran (Kredit)

8 Koreksi kesalahan atas pencatatan kewajiban yang menambah maupun mengurangi posisi kas

Jika menambah kas Kas (Debet)

Utang (Kredit) Jika mengurangi kas Utang (Debet)

Kas (Kredit)

www.bpkp.go,id DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH

sri suwanti jurnal standar - akuntansi pemerintahan daerah

Economy & Finance