sosialisasi uu desa untag semarang
TRANSCRIPT
Powerpoint TemplatesPage 2
Kerangka pikir penataan desa KE DEPAN(MENJADIKAN DESA YANG MEMELIHARA TRADISI DALAM
MODERNISASI PEMERINTAHAN DAERAH)
Powerpoint TemplatesPage 3
Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah NegaraIndonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darahIndonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupanbangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkankemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlahKemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu UndangUndangDasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara RepublikIndonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada KetuhananYang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia danKerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalamPermusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosialbagi seluruh rakyat Indonesia.
Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah NegaraIndonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darahIndonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupanbangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkankemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlahKemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu UndangUndangDasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara RepublikIndonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada KetuhananYang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia danKerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalamPermusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosialbagi seluruh rakyat Indonesia.
Alinea ke 4 Pembukaan UUD 1945
Alinea ke 4 Pembukaan UUD 1945
KESIMPULAN :ESENSI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
Powerpoint TemplatesPage 4
POSISI DESA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIAPOSISI DESA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA
M P RM P R
BADAN PENGELOLA
BUMN, OTORITA,DLL
BADAN PENGELOLA
BUMN, OTORITA,DLL
DELEGASI(DESENTRALISASI
FUNGSIONAL)
LEMBAGA NEGARA LAINNYA
LEMBAGA NEGARA LAINNYA
D P RD P R PRESIDEN
PROVINSI
DESENTRALISASI
GUBERNUR & INSTANSI VERTIKAL
GUBERNUR & INSTANSI VERTIKAL
B P KB P K M AM A M KM K
TUGAS PEMBANTUAN
MENTERI2
D P DD P D
DEKONSENTRASI
KAB/KOTAKAB/KOTA
OTONOMI DAERAH (Psl 18 UUD 1945)
DESADESA DIBAWAH PENGATURAN KAB/KOTA
Powerpoint TemplatesPage 5
Negara mengakui dan menghormati kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.
Negara mengakui dan menghormati kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.
Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945
Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945
KESIMPULAN :DASAR PENGAKUAN DESA DAN KEWENANGAN
DESA YANG BERBASIS ADAT DAN TRADISI
Powerpoint TemplatesPage 6
SUMBER KEWENANGAN DESASUMBER KEWENANGAN DESA PRESIDEN
PROVINSI
MENTERI2
KAB/KOTAKAB/KOTA
DESADESA
1. PELIMPAHAN DARI KAB/KOTA, PROVINSI DAN PEMERINTAH PUSAT
2. URUSAN LAIN-LAINNYA YG DIATUR OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
1. ADAT ISTIADAT DAN HAK-HAK TRADISIONAL2. URUSAN LOKAL YANG DIAKUI OLEH
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
MEMELIHARA ADAT ISTIADAT DAN TRADISIMEMELIHARA ADAT ISTIADAT DAN TRADISI
PELIBATAN DESA DALAM PEMERINTAHAN MODERNPELIBATAN DESA DALAM PEMERINTAHAN MODERN
DANDAN
KEWENANGAN DESA
KEWENANGAN DESA
Powerpoint TemplatesPage 7
1. Melaksanakan adat istiadat dan hak-hak tradisional sepanjang masih hidup sesuai perkembangan zaman dan Sistem Pemerintahan Republik Indonesia
2. Melaksanakan urusan-urusan lokal desa yang diakui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
3. Diatur dengan Peraturan Daerah Kab/Kota
1. Melaksanakan adat istiadat dan hak-hak tradisional sepanjang masih hidup sesuai perkembangan zaman dan Sistem Pemerintahan Republik Indonesia
2. Melaksanakan urusan-urusan lokal desa yang diakui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
3. Diatur dengan Peraturan Daerah Kab/Kota
Peran Desa Dalam Memelihara TradisiPeran Desa Dalam Memelihara Tradisi
Powerpoint TemplatesPage 8
1. Melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Kab/Kota, pemerintah daerah Provinsi, dan Pemerintah Pusat.
2. Dibiayai oleh instansi yang melimpahkan urusan pemerintahan tersebut.
1. Melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Kab/Kota, pemerintah daerah Provinsi, dan Pemerintah Pusat.
2. Dibiayai oleh instansi yang melimpahkan urusan pemerintahan tersebut.
Peran Desa Dalam Pemerintahan Daerah
Peran Desa Dalam Pemerintahan Daerah
Powerpoint TemplatesPage 9
PERAN DESA DALAM PELAKSANAAN PEMERINTAHAN UMUM (PUM)PERAN DESA DALAM PELAKSANAAN PEMERINTAHAN UMUM (PUM)
SEBAGAI KEPALA PEMERINTAHAN
KAB/KOTA
PRESIDEN
GUBERNUR
PENANGGUNG JAWAB URUSAN PUM KEPALA
PEMERINTAHAN NASIONAL
SEBAGAI KEPALA PEMERINTAHAN
PROVINSI
BUPATI/WALIKOTA
BUPATI/WALIKOTA
SEBAGAI PERANGKAT KAB/KOTA
KADESKADES
PELIMPAHAN
LURAHLURAH
CAMATCAMAT
SEBAGAI PERANGKAT KECAMATAN
PUM mencakup empat pilar bernegara :
1.menjaga persatuan dan kesatuan bangsa (menjaga NKRI)2.memelihara ideologi Pancasila, 3.UUD 1945 dan4.Bhinneka Tunggal Ika
Catatan :Pembiayaan oleh APBN
MELIMPAHKANMELIMPAHKAN
Powerpoint TemplatesPage 11
1. KEDUDUKAN DESA2. PENATAAN DESA3. KEWENANGAN DESA4. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA5. KEUANGAN DESA6. PEMBANGUNAN DESA DAN KAWASAN PERDESAAN
11
6 (ENAM) ISU STRATEGISUU TENTANG DESA
6 (ENAM) ISU STRATEGISUU TENTANG DESA
Powerpoint TemplatesPage 1212
ISU STRATEGIS DAN HASIL HARMONISASI ISU STRATEGIS DAN HASIL HARMONISASI
ISU-ISU STRATEGIS
1.KEDUDUKAN DESA
DESA BERKEDUDUKAN SEBAGAI BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH DAN NASIONAL
BENTUK DESA: LOCAL-SELF COMMUNITY (SEMUA PELAKSANAAN TUGAS PELAYANAN BERBASIS MASYARAKAT)
MENGAKUI DAN MENGHORMATI KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT BESERTA HAK ASAL USUL, ADAT ISTIADAT DAN NILAI-NILAI SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT SEPERTI: PERAN LEMBAGA ADAT, PROPERTI HAK ULAYAT MASYARAKAT ADAT (TANAH KAS DESA, PASAR DESA, TAMBATAN PERAHU, DLL) .
MENGAKUI URUSAN LOKAL YANG ADA DI DESA, SEPERTI: JAGABAYA, ULU-ULU, MODIN, AMIR, DSB
MELAKSANAKAN URUSAN YANG DILIMPAHKAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA, PROVINSI DAN PEMERINTAH PUSAT
Powerpoint TemplatesPage 1313
ISU STRATEGIS DAN HASIL HARMONISASI ISU STRATEGIS DAN HASIL HARMONISASI
ISU-ISU STRATEGIS
2. PENATAAN DESA TUJUAN PENATAAN DESA:a. MEMPERCEPAT PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKATb. MEMPERCEPAT PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIKc. MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHANd. MENINGKATKAN DAYA SAING DESA PEMBENTUKAN DESA DAPAT DILAKUKAN MELALUI TOP-DOWN PADA
KAWASAN YANG BERSIFAT KHUSUS DAN STRATEGIS NASIONAL DAN BOTTOM -UP MELALUI USULAN MASYARAKAT SESUAI PERSYARATAN
PENGHAPUSAN DESA DILAKUKAN PADA DESA YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN DAN MENGGABUNGKANNYA DENGAN DESA YANG BERDAMPINGAN
PENGGABUNGAN DESA DILAKUKAN DENGAN MENGGABUNGKAN 2 DESA ATAU LEBIH DENGAN KESEPAKATAN DESA YANG BERSANGKUTAN
PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN ATAS PRAKARSA PEMERINTAH DESA BERSAMA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN MEMPERHATIKAN SARAN DAN PENDAPAT MASYARAKAT SERTA MEMENUHI PERSYARATAN UNTUK MENJADI KELURAHAN
PENYESUAIAN KELURAHAN ADALAH PERUBAHAN STATUS KELURAHAN MENJADI DESA DAPAT DILAKSANAKAN BERDASARKAN PRAKARSA MASYARAKAT YANG MEMENUHI KARAKTERISTIK PERSYARATAN SEBAGAI DESA.
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN, DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN SERTA PENYESUAIAN KELURAHAN DIATUR DALAM PERATURAN PEMERINTAH
Powerpoint TemplatesPage 1414
ISU STRATEGIS DAN HASIL HARMONISASI ISU STRATEGIS DAN HASIL HARMONISASI
ISU-ISU STRATEGIS
3. KEWENANGAN DESA
KEWENANGAN DESA : a. KEWENANGAN YG SUDAH ADA BERDASARKAN HAK ASAL USUL, ADAT
ISTIADAT, DAN NILAI-NILAI SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT SEPERTI PERAN NINIK-MAMAK, TANAH KAS DESA, TAMBATAN PERAHU, PASAR DESA, DSB
b. KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA YANG DIAKUI KABUPATEN/KOTA SEPERTI JAGABAYA, ULU-ULU, MODIN,AMIR, DSB
c. KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA YANG DILIMPAHKAN PELAKSANAANNYA KEPADA DESA, SEPERTI PELAKSANAAN BOS, PNPM, POSYANDU DAN SEBAGAINYA.
d. KEWENANGAN LAINNYA YANG DITETAPKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, SEPERTI PENGELOLAAN HUTAN RAKYAT, PENDATAAN PENDUDUK, DSB
KEWENANGAN PADA HURUF a DAN b TERJADI KARENA KEBUTUHAN YANG BERKEMBANG DALAM MASYARAKAT.
PADA KEWENANGAN HURUF c DAN d, DESA HANYA PUNYA KEWENANGAN UNTUK MENGURUS DAN TIDAK MENGATUR. OLEH SEBAB ITU PEMBIAYAAN DALAM PELAKSANAAN KEWENANGAN TERSEBUT MENJADI BEBAN YANG MELIMPAHKAN KEWENANGAN .
Powerpoint TemplatesPage 1515
ISU STRATEGIS DAN HASIL HARMONISASI ISU STRATEGIS DAN HASIL HARMONISASI
ISU-ISU STRATEGIS
4. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
PENGATURAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA SEBAGIAN BESAR BERSUMBER DARI MATERI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 72 TAHUN 2005 TENTANG DESA.
PEMERINTAH DESA TERDIRI DARI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.
PERANGKAT DESA TERDIRI DARI SEKRETARIS DESA, PELAKSANA TEKNIS DAN PERANGKAT KEWILAYAHAN (SEPERTI DUSUN).
MASA JABATAN KEPALA DESA 6 (ENAM) TAHUN DAN DAPAT DIPILIH KEMBALI UNTUK 1 KALI MASA JABATAN BERIKUTNYA.
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEBAGAI LEMBAGA PERMUSYAWARATAN DAN PERMUFAKATAN DESA, DENGAN MASA KEANGGOTAAN 6 (ENAM) TAHUN DAN DAPAT DIPILIH KEMBALI UNTUK 1 KALI MASA KEANGGOTAAN BERIKUTNYA.
PERANGKAT DESA TIDAK DIANGKAT MENJADI PNS.
Powerpoint TemplatesPage 1616
ISU STRATEGIS DAN HASIL HARMONISASI ISU STRATEGIS DAN HASIL HARMONISASI
ISU-ISU STRATEGIS
5. KEUANGAN DESA PENDAPATAN DESA BERSUMBER DARI :a. PENDAPATAN ASLI DESA TERDIRI DARI HASIL USAHA
DESA, HASIL KEKAYAAN DESA, SWADAYA DAN PARTISIPASI, GOTONG ROYONG DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DESA YANG SAH
b. BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN/KOTA
c. BAGIAN DARI DANA PERIMBANGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH YANG DITERIMA KABUPATEN/KOTA
d. BANTUAN DARI PEMERINTAH PUSAT, BANTUAN KEUANGAN DARI PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA.
e. HIBAH DAN SUMBANGAN DARI PIHAK KETIGA YANG TIDAK MENGIKAT
KEKAYAAN BERUPA TANAH DAN BANGUNAN MILIK DESA HARUS DISERTIFIKATKAN DAN DITATAUSAHAKAN SECARA TERTIB
Powerpoint TemplatesPage 1717
ISU STRATEGIS DAN HASIL HARMONISASI ISU STRATEGIS DAN HASIL HARMONISASI
ISU-ISU STRATEGIS
6. PEMBANGUNAN DESA DAN
KAWASAN PERDESAAN
PEMBANGUNAN DESA: PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA MENGACU PADA
SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN KAB/KOTA. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA TERDIRI DARI
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM Desa) 5 TAHUNAN DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP) TAHUNAN DITETAPKAN DENGAN PERATURAN DESA YANG MERUPAKAN SATU-SATUNYA DOKUMEN PERENCANAAN DI DESA
PROGRAM SEKTOR YG MASUK KE DESA WAJIB DISINKRONISASIKAN DAN DIINTEGRASIKAN DENGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA SEBAGAI SALAH SATU MASUKAN UTAMA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DIDASARKAN PADA DATA DAN INFORMASI YANG AKURAT YANG TERMUAT DALAM PROFIL DESA
PELAKSANAAN PROGRAM-PROGRAM SEKTOR YANG MASUK KE DESA HARUS DIINFORMASIKAN KEPADA PEMERINTAH DESA.
Powerpoint TemplatesPage 1818
ISU STRATEGIS DAN HASIL HARMONISASI ISU STRATEGIS DAN HASIL HARMONISASI
ISU-ISU STRATEGIS
6. PEMBANGUNAN DESA DAN KAWASAN PERDESAAN
(LANJUTAN)
PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN MERUPAKAN
PERPADUAN PEMBANGUNAN ANTAR DESA DALAM SATU KAWASAN YANG MENCAKUP PEMBANGUNAN SDM, SDA DAN INFRASTRUKTUR YANG DILAKSANAKAN OLEH MASING-MASING PEMERINTAHAN DESA
PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN DILAKUKAN UNTUK MEMPERCEPAT PROSES PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI METODE DAN PENDEKATAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN KAWASAN PERDESAAN YANG DILAKUKAN PEMERINTAH KAB/KOTA DAN PIHAK KETIGA WAJIB MENGIKUTSERTAKAN MASYARAKAT DESA YANG DIWAKILI PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
PEMERINTAH PUSAT MENGEMBANGKAN SISTEM INFORMASI DESA YANG DISUSUN BERDASARKAN PROFIL DESA
KETENTUAN LEBIH LANJUT MENGENAI PEMBANGUNAN DESA DAN KAWASAN PERDESAAN DIATUR DALAM PERATURAN PEMERINTAH
Powerpoint TemplatesPage 19
DESA YANG KUAT, MAJU, MANDIRI DAN DEMOKRATIS
UNDANG-UNDANG NO.6 TH.2014
PERATURAN PEMERINTAH NO.43 TH
2014
KMDN
Powerpoint TemplatesPage 20
a.memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia
b.memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
c.melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
d.mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama
e. membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
f.meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum
g.meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional
h.memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
i.memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan
KUAT
DEMOKRATIS
MAJU
MANDIRI
Powerpoint TemplatesPage 21
KEGIATAN DEKONSENTRASIKEGIATAN DEKONSENTRASIDiDirektorat Jrektorat Jenenderalderal PMD PMD Tahun 201 Tahun 20144
Powerpoint TemplatesPage 22
INDIKATIF KEGIATAN DEKONSENTRASIINDIKATIF KEGIATAN DEKONSENTRASIPASCA UU 14 2014PASCA UU 14 2014
Powerpoint TemplatesPage 23
PEMBANGUNAN PERDESAAN :
1.Pengembangan agroindustri padat pkerja; 2.Peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya3.Pengembangan jaringan infrastruktur penunjang kegiatan produksi untuk menciptakan keterkaitan fisik, sosial dan ekonomi;4.Peningkatan akses informasi, pemasaran, lembaga keuangan, kesempatan kerja, dan teknologi; 5.Pengembangan social capital dan human capital;6.Intervensi harga dan kebijakan perdagangan pro pertanian;7.Peningkatan keterkaitan kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan dengan kegiatan ekonomi di wilayah perdesaan didorong secara sinergis.
23
TAHAPAN DAN ARAH KEBIJAKAN RPJPN 2005-2025
(UU NO. 17 TAHUN 2005)
MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN YANG LEBIH MERATA DAN
BERKEADILANMEWUJUDKAN BANGSA YANG
BERDAYA SAING
PEMBANGUNAN PERDESAAN :
1.Peningkatan efisiensi, modernisasi, nilai tambah sektor primer (pertanian, kelautan dan pertambangan);2.Pengembangan jasa infrastruktur dan keuangan untuk pengembangan kegiatan perekonomian perdesaan;3.Perdagangan luar negeri yang lebih menguntungkan, mendukung, dan mengamankan untuk pengembangan perdesaan;4.Mengembangkan sektor keuangan untuk meningkatkan akses pendanan bagi keluarga miskin di perdesaan;5.Untuk pelayanan transportasi di daerah perbatasan, terpencil, dan perdesaan dikembangkan sistem transportasi perintis yang berbasis masyarakat (community based) dan wilayah.
RPJMN 4 (2020-2024)RPJMN 1 (2005-2009)
Menata kembali NKRI, membangun Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik.
RPJMN 2 (2010-2014)
Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan iptek, memperkuat daya saing perekonomian
RPJMN 3 (2015-2019)
Memantapkan pembangunan secara menyeluruh denganmenekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan IPTEK
Mewujudkan masya-rakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif
Powerpoint TemplatesPage 24
Menuju Pembangunan Desa Mandiri
• Terdapat Perubahan paradigma dalam perencanaan pembangunan Desa :
menempatkan desa sebagai obyek menempatkan desa menjadi subyek
• UU Desa menggunakan dua pendekatan, yaitu “Desa membangun” dan “Membangun Desa” yang diintegrasikan dalam perencanaan Pembangunan Desa, untuk Desa yang Maju, Mandiri, Sejahtera.
Tujuan pembangunan Desa :
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup
manusia serta penanggulangan
kemiskinan
Tujuan pembangunan Desa :
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup
manusia serta penanggulangan
kemiskinan
MelaluiMelalui
Powerpoint TemplatesPage 25
Beberapa Implikasi dari pengaturan ini :
1.Pengembangan Desa secara sosial, ekonomi dan ekologi (Pembangunan Desa Berkelanjutan)
2.Penetapan Tahapan Perkembangan Desa
25
Pembangunan Desa secara Bertahap
Bab III Ps 7 tentang Penataan Desa:Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kab/Kota mengevaluasi tingkat perkembangan (pemerintahan) desa
Bab III Ps 7 tentang Penataan Desa:Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kab/Kota mengevaluasi tingkat perkembangan (pemerintahan) desa
Powerpoint TemplatesPage 26
KEDUDUKAN DESA
• Desa berada dalam wilayah Kabupaten/Kota (Psl.5)
Desa terletak dalam wilayah Kabupaten Kota. Bermakna otonomi desa adalah otonomi yang dilaksanakan dalam wilayah daerah kabupaten/kota. Tiap desa dengan demikian memiliki otonomi yang berbeda-beda tergantung pada wilayah tempatnya berada.
Powerpoint TemplatesPage 27
PEMBANGUNAN KAWASAN
PEMBANGUNAN PERDESAAN
ANTAR DESA
HUBUNGAN DESA KOTA
KAWASAN PERDESAAN
PROGRAMPEMERINTAH/K.L
KESENJANGAN ANTAR DESA
Powerpoint TemplatesPage 29
KONDISI EXISTING PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DALAM PROGRAM
PNPM-Mpd
POSYANTEK
BUMDESA
Generasi Sehat Cerdas
MUSRENBANG
POSYANDU
Powerpoint TemplatesPage 30
PROGRAM UNTUK KEBERDAYAAN
KEBERDAYAAN UNTUK PROGRAM
PARTISIPASI
MOBILISASI
Powerpoint TemplatesPage 31
PARADIGMA BARU PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
BIARKAN MASYARAKAT
DAN DESA MENDEFINISIK
AN DIRINYA SENDIRI
BIARKAN MASYARAKAT DAN DESA MENENTUKA
N MASA DEPAN
SENDIRI
BIARKAN MASYARAKAT
DAN DESA MENEMUKAN
MASALAH SENDIRI
Powerpoint TemplatesPage 33
• Penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa didanai dari APBDesa.
• Penyelenggaraan Kewenangan lokal berskala desa selain didanai dari APBDesa dapat didanai APBD dan APBN
33
1.1. ASAL USUL ASAL USUL
2.2. LOKAL BERSKALA LOKAL BERSKALA DESA DESA
4. 4. KEWENANGAN LAINKEWENANGAN LAIN YG DITUGASKAN YG DITUGASKAN OLEH PEMERINTAH, OLEH PEMERINTAH, PEMDA, SESUAI DGN PEMDA, SESUAI DGN KETT. PER UU.KETT. PER UU.
3. 3. DITUGASKAN OLEH DITUGASKAN OLEH PEMERINTAH, PEMERINTAH,
PEMDA PEMDA PROV., PROV.,
KAB./KOTA ;KAB./KOTA ;
• PROGRAM AKSELERASI PROGRAM AKSELERASI mempercepat pembangunan di Desa, mempercepat pembangunan di Desa, seperti BBGRM, PNPM, program Desa seperti BBGRM, PNPM, program Desa siaga, dll.siaga, dll.
• Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh pemerintah didanai dari APBN (dialokasikan pada bagian kementerian/lembaga dan disalurkan melalui SKPD Kabupaten/Kota.
• Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh pemerintah daerah didanai dari APBD.
Powerpoint TemplatesPage 35
• MENGACU PADA RPJM KAB/KOTA• MEMUAT:- VISI DAN MISI KADES- RENCANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DESA, PEMBANGUNAN DESA, PEMBINAAN KEMASY DAN PEMBERDAYAAN MASY
• DISUSUN MEMPERTIMBANGKAN KONDISI OBYEKTIF DESA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KAB/KOTA
• BERLAKU 6 TAHUN, DAN DITETAPKAN PALING LAMA 3 BLN SETELAH PELANTIKAN KADES
Powerpoint TemplatesPage 36
• PENJABARAN DARI RPJMDESA• MEMUAT:
RENCANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA, PEMBANGUNAN DESA, PEMBINAAN KEMASY DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM SATU TAHUN
• URAIAN:a. EVALUASI PELAKS RKPDESA THN SBLUMNYA
b. PRIORITAS PROG,KEG DAN ANGGARAN DESA YG DIKELOLA DESA
c. PRIORITAS PROG,KEG DAN ANGGARAN DESA YG DIKELOLA MELL KERJASAMA ANTAR DESA DAN ATAU PIHAK KETIGA
d. RENCANA PROG,KEG DAN ANGGARAN YG DIKELOLA OLEH DESA SBG KEWENANGAN PENUGASAN
e. PELAKSANA KEGIATAN (UNSUR PERANGKAT DESA DAN ATAU UNSUR MASYARAKAT DESA
• DISUSUN OLEH PEMERINTAH DESA BULAN JULI, DITETAPKAN DENGAN PERATURAN DESA PADA AKHIR BULAN SEPTEMBER
• SEBAGAI DASAR PENETAPAN APBDESA
Powerpoint TemplatesPage 40
PENGHASILAN PEMERINTAH DESA PENGHASILAN PEMERINTAH DESA
Siltap Kades dan Perangkat Desa bersumber dari ADDSiltap Kades dan Perangkat Desa bersumber dari ADD Pengalokasian ADD, dengan ketentuan :Pengalokasian ADD, dengan ketentuan :‒ Jml ADD Jml ADD << Rp. 500 jt digunakan maks. 60% Rp. 500 jt digunakan maks. 60%‒ Jml ADD Rp. 500 jt – Rp. 700 jt digunakan maks. 50%Jml ADD Rp. 500 jt – Rp. 700 jt digunakan maks. 50%‒ Jml ADD Rp. 700 jt – Rp.900 jt digunakan maks. 40%Jml ADD Rp. 700 jt – Rp.900 jt digunakan maks. 40%‒ Jml ADD Jml ADD >> Rp. 900 jt digunakan maks. 30% Rp. 900 jt digunakan maks. 30% Penggunaan batas maksimal ditetapkan dgn mempertimbangkan Penggunaan batas maksimal ditetapkan dgn mempertimbangkan
efisiensi, jumlah perangkat desa, kompleksitas tugas efisiensi, jumlah perangkat desa, kompleksitas tugas pemerintahan dan letak geografis.pemerintahan dan letak geografis.
Bupati/walikota menetapkan besaran siltap :Bupati/walikota menetapkan besaran siltap :‒ Kepala DesaKepala Desa‒ Sekretaris Desa paling sedikit 70% dari Siltap kades per bulanSekretaris Desa paling sedikit 70% dari Siltap kades per bulan‒ Perangkat desa selain sekretaris desa paling sedikit 50% dari Perangkat desa selain sekretaris desa paling sedikit 50% dari
Siltap kades per bulanSiltap kades per bulan Besaran Siltap kades dan perangkat desa ditetapkan dgn Besaran Siltap kades dan perangkat desa ditetapkan dgn
Peraturan Bupati/Walikota.Peraturan Bupati/Walikota.
Powerpoint TemplatesPage 42
APBD
PRINSIP KEUANGAN
DAERAH
DESA(PENYELENGGARAAN
PEM, PEMB,KEMASY)
PRINSIP KEUANGAN
DESA
TATA KELOLA
Powerpoint TemplatesPage 43
SUMBER DAD
PEMERINTAH MENGANGGARKAN APBN
ANGGARAN BELANJA PUSAT/NON KEMENTRIAN
SBG POS CADANGAN DANA DESA
PAGU DIAJUKAN PEMERINTAH KEPADA DPR
Powerpoint TemplatesPage 45
Alokasi dan Distribusi :
Dana Desa setiap kabupaten/kota dialokasikan berdasarkan perkalian antara jumlah Desa di setiap kabupaten/kota dan rata-rata Dana Desa setiap provinsi.
(Rata-rata Dana Desa setiap provinsi dialokasikan berdasarkan jumlah Desa dalam provinsi yang bersangkutan serta jumlah penduduk kabupaten/kota, luas wilayah kabupaten/kota, angka kemiskinan kabupaten/kota, dan tingkat kesulitan geografis kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.
Powerpoint TemplatesPage 46
BOBOT
a. 30% (tiga puluh per seratus) untuk jumlah penduduk kabupaten/kota; b. 20% (dua puluh per seratus) untuk luas wilayah kabupaten/kota; dan c. 50% (lima puluh per seratus) untuk angka kemiskinan kabupaten/kota.
Tingkat kesulitan geografis ditunjukkan oleh indeks kemahalan konstruksi. Indeks kemahalan konstruksi digunakan sebagai faktor pengali hasil penghitungan
Powerpoint TemplatesPage 47
HITUNG DAD
PAGU DDN x [(30% x persentase jumlah penduduk kabupaten/kota terhadap total penduduk nasional) + (20% x persentase luas wilayah kabupaten/kota terhadap total luas wilayah nasional) + (50% x persentase jumlah penduduk miskin kabupaten/kota terhadap total jumlah penduduk miskin nasional)]
b. Dana Desa setiap kabupaten/kota hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a dikalikan indeks kemahalan konstruksi setiap kabupaten/kota;
d. jumlah Dana Desa setiap provinsi sebagaimana dimaksud pada huruf c dibagi dengan jumlah Desa di setiap provinsi untuk mendapatkan rata-rata Dana Desa setiap provinsi.
Data jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan, dan indeks kemahalan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) merupakan data yang digunakan dalam penghitungan Dana Alokasi Umum.
Powerpoint TemplatesPage 48
BESARAN DANA DESA DARI KABUPATEN
Berdasarkan besaran Dana Desa setiap kabupaten/kota bupati/walikota menetapkan besaran Dana Desa untuk setiap Desa di wilayahnya.
Powerpoint TemplatesPage 49
Second Page :Besaran Dana Desa setiap Desa dihitung berdasarkan jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, angka kemiskinan Desa, dan tingkat kesulitan geografis.
Jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, dan angka kemiskinan Desa dihitung dengan bobot: a. 30% (tiga puluh per seratus) untuk jumlah penduduk Desa; b. 20% (dua puluh per seratus) untuk luas wilayah Desa; dan c. 50% (lima puluh per seratus) untuk angka kemiskinan Desa.
Tingkat kesulitan geografis setiap Desa digunakan sebagai faktor pengali hasil penghitungan
Powerpoint TemplatesPage 50
BESARAN DANA DESA DI DESA
Besaran Dana Desa setiap Desa dihitung dengan cara: a. Dana Desa untuk suatu Desa = Pagu Dana Desa kabupaten/kota x [(30% x persentase jumlah penduduk Desa yang bersangkutan terhadap total penduduk Desa di kabupaten/kota yang bersangkutan) + (20% x persentase luas wilayah Desa yang bersangkutan terhadap total luas wilayah Desa di kabupaten/kota yang bersangkutan) + (50% x persentase rumah tangga pemegang Kartu Perlindungan Sosial terhadap total jumlah rumah tangga Desa di kabupaten/kota yang bersangkutan)];
b. hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan dengan tingkat kesulitan geografis setiap Desa.
Powerpoint TemplatesPage 51
CONTOH
BESARAN DANA DESA BANGKA SELATAN = 50.000.000.000
DESA SUKA MAJU:JUMLAH PENDUDUK 5.000 (KABUPATEN 1.000.000 JIWA)LUAS WILAYAH 20 KM2 (KABUPATEN 1000 KM2)RUMAH TANGGA PEMEGANG KARTU JAMSOS 200 JIWA(KABUPATEN 2500 JIWA
0,30 x (5000/1.000.000) + 0,20 x (20/1000) + 0,50 (200/2500)= ?
b. hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan dengan tingkat kesulitan geografis setiap Desa.
Powerpoint TemplatesPage 53
PERAN PENDAMPING DESA
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memberdayakan masyarakat Desa dengan:
- menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa;- meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat Desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; dan- mengakui dan memfungsikan institusi asli dan/atau yang sudah ada di masyarakat Desa.
Pasal 112
Powerpoint TemplatesPage 54
PEMBANGUNAN KAWASAN
KEMENDAGRIKEMENTERIAN
LEMBAGA
KAWASAN PERDESAANDAN
PEMBANGUNAN KAWASAN
PASAL 123 PP 43 TH.2014
Powerpoint TemplatesPage 55
RUANG LINGKUP PEMBANGUNAN KAWASAN
a. penyusunan rencana tata ruang kawasan perdesaan secara partisipatif;
b. pengembangan pusat pertumbuhan antar-Desa secara terpadu;
c. penguatan kapasitas masyarakat;
d. kelembagaan dan kemitraan ekonomi; dan
e. pembangunan infrastruktur antarperdesaan.
Powerpoint TemplatesPage 56
MODEL PEMBERDAYAAN BARUMASYARAKAT MENENTUKAN TUJUAN
PEMERINTAH MENDAMPINGI MASYARAKAT