SERTIFIKASI UNIT PENGOLAHAN IKAN

DIREKTORAT PENGOLAHAN HASILDIREKTORAT PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

1. PENDAHULUAN

PRINSIP DASAR SKP

CARA PENGOLAHAN

YANG BAIK (CPB) DAN PROSEDUR OPERASIONAL

STANDAR SANITASI (POSS)(UPI Besar-UKM-

UPRL-Importir dll)

PEMAHAMAN CPB-POSS

• CPB adalah Pedoman persyaratan dan tata cara berproduksi yang baik bagi suatu unit pengolahan ikan

• POSS adalah Pedoman persyaratan operasi sanitasi di unit pengolahan ikan

• POSS untuk menjamin bahwa prosedur dan proses sanitasi dapat secara efisien mengendalikan bahaya keamanan pangan yang umum dijumpai dilingkungan pengolahan dan operasi.

BANGUNAN PROGRAM KEAMANAN HASIL PERIKANAN

Premises and facilities

SKP

TUJUAN

Pembinaan UPI untuk memenuhi persyaratan kelayakan dasar dalam penerapan GMP/SSOP dalam rangka menciptakan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan

Ruang Lingkup SKP

Penerapan GMP/SSOP dalam penangan dan pengolahan produk perikanan di UPI untuk jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan

produk yang dihasilkan mempunyai daya saing di pasar dalam dan luar negeri serta mempunyai mutu yang baik sehingga aman dikonsumsi manusia.

TARGET

DEFINISI IKANUU 45 Tahun 2009

• Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan.

• Lingkungan sumber daya ikan adalah perairan tempat kehidupan sumber daya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya.

• Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.

FUNGSI IKAN• Pangan (gizi)• Komoditi (ekonomi)• Biota (ekosistem)

DASAR HUKUM

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pangan,

Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Pasal 20 ayat (3) Setiap orang yang melakukan penanganan dan pengolahan ikan wajib memenuhi dan menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, dan ayat (4) bahwa setiap orang yang memenuhi dan menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memperoleh Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)

DASAR HUKUM

PP 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan, Pasal 2 ayat (1) Setiap orang yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kegiatan pada rantai pangan yang meliputi proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan peredaran pangan wajib memenuhi persyaratan sanitasi sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, dan ayat (2) Persyaratan sanitasi sebagaimana dimaksud ayat 1 diatur lebih lanjut oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan yang meliputi antara lain: a) sarana dan/atau prasarana; b) penyelenggara kegiatan; dan c) orang perseorangan

Permen KP No. 19 Tahun 2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Pasal 5 ayat (3) Sertifikat penerapan HACCP dapat diberikan kepada UPI apabila telah terdapat SKP dan telah menerapkan konsepsi HACCP, dan ayat (4) SKP diterbitkan oleh Dirjen P2HP sebagai hasil pembinaan terhadap UPI yang telah menerapkan GMP dan memenuhi persyaratan SSOP

DASAR HUKUM

Peraturan Dirjen P2HP Nomor 09/DJ-P2HP/2010 tentang Persyaratan, Tata Cara Penerbitan, Bentuk, dan Format SKP, Pasal 1 ayat (3) SKP adalah sertifikat yang diberikan kepada UPI yang telah menerapkan GMP dan memenuhi persyaratan SSOP, dan ayat (4) Cara Pengolahan Ikan yang Baik adalah pedoman dan tata cara pengolahan ikan yang baik untuk memenuhi persyaratan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan

SANGSI PIDANA

Pasal 89 Setiap orang yang melakukan penanganan dan pengolahan ikan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratu juta rupiah).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

2. PROSEDUR PENERBITAN SKP

UPIPermohonan SKPPermohonan SKP

Pengecekan PersyaratanPengecekan Persyaratan

Usulan ke DirjenUsulan ke Dirjen

Rekomendasi Penerbitan SKPRekomendasi Penerbitan SKP

Tindakan Perbaikan (max

2 bulan)

Tindakan Perbaikan (max

2 bulan)

Evaluasi Tindakan Perbaikan

Evaluasi Tindakan Perbaikan

NO

YES

NO

YES

UPIUPI

PePembina Mutu Daerah

mbina Mutu Daerah

Evaluasi Administrasi

Evaluasi Administrasi

Dinas KP Propinsi

Sekretriat Pantek SKP

Pantek SKP

DIRJEN

YES

Skema Prosedur Penerbitan SKP 2013

Pembinaan Awal(Pra-SKP)

Pembinaan Awal(Pra-SKP)

Dinas KP

Propinsi

Tindakan PerbaikanTindakan Perbaikan

Penerbitan SKPPenerbitan SKP

3 Bulan

10 Hari

Pembinaan

13

NO

Supervisi Pembina Mutu Pusat terhadap Sistem

Pembinaan Daerah

Supervisi Pembina Mutu Pusat terhadap Sistem

Pembinaan Daerah

Pembina Mutu Pusat

YES

NO

PROSES PELAYANAN SKP PUSAT-DAERAH

UPI

DINAS KP PROVINSI- PROSES PEMBINAAN

KKP- VERIFIKASI- SUPERVISI

- PENERBITAN SERITIFIKAT SKP

PERMOHONAN & PEMBINAAN

PERMOHONAN PENERBITAN SKP

PENERBITAN SKP

PENYERAHAN SKP

PERSYARATAN DASAR UPI DALAM PENGAJUAN SKP

UPI memiliki tempat/unit yang melakukan pengolahan, pengemasan, dan/atau penyimpanan

Memperkerjakan sekurang-kurangnya 1 orang penanggung jawab mutu yang mempunyai Sertifikat Pengolah Ikan atau tenaga terlatih

Memiliki Izin Usaha Perikanan (IUP) yang diterbitkan oleh MKP atau Gubernur atau Bupati; Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Akta Notaris Pendirian Perusahaan di bidang pengolahan

Memiliki dokumen dan menerapkan Program Persyaratan Dasar seperti GMP & SSOP secara konsisten sesuai dengan Keputusan MKP KEP.01/MEN/2007 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada Proses Produksi, Pengolahan dan Distribusi.

Melakukan proses produksi secara aktif minimal 12 hari kerja dalam satu bulan

Perdirjen P2HP Nomor 09/DJ-P2HP/2010

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam Pengajuan SKP

1. UPI mengajukan permohonan SKP Ke Dinas KP Provinsi sesuai format surat yang telah ditentukan dengan melampirkan dokumen yang dipersyaratkan (IUP, SIUP, Akta notaris pendirian perusahaan, surat perjanjian sewa-menyewa bangunan data umum perusahaan)

2. Dinas KP Provinsi mengajukan surat rekomendasi penerbitan SKP Kepada Dirjen P2HP sesuai format surat yang telah ditentukan dengan melampirkan dokumen yang dipersyaratkan (Daftar nama UPI, data umum UPI, alur proses, dokumen hasil pembinaan, copy SKP khusus untuk perpanjangan)

PENERBITAN SKP LAMA VS BARU

17

NO QUICK -WINS SKP LAMA (3 BULAN) SKP BARU (10 HARI)

1 . Kualifikasi sertifikat SKP

Grading (A, B, C, D) hasil inspeksi

Tanpa grading (lulus/tidak lulus) hasil Pembinaan

2. Masa berlaku SKP Tergantung kualifikasi grading 2 Tahun

3. Tahapan SKP Pra-Inspeksi oleh Dinas KP Propinsi

Pembinaan oleh Dinas KP Propinsi

4. Kewenangan Proses verifikasi SKP oleh Pusat Supervisi oleh Pusat jika hanya diperlukan

5. Waktu Penerbitan SKP Waktu penerbitan sertifikat ± 3 bulan

Proses penerbitan SKP oleh Ditjen P2HP ± 10 hari

6. Anggaran Biaya dibebankan kepada UPI Biaya dibebankan kepada APBN & Dana Dekon

7. Pemberlakukan SKP UPI eksportir UPI eksportir , Importir dan lokal

PEMBINA MUTU

PERSYARATAN1. Pegawai negeri sipil yang bekerja dibidang pembinaan mutu dan

keamanan hasil perikanan2. Memiliki kompetensi di bidang mutu dan keamanan hasil perikanan

atau minimal telah mengikuti dan lulus pelatihan: a. Mendesain dan menerapkan Program Persyaratan Dasar,

meliputi: GMP dan SSOPb. Mendesain dan menerapkan Hazard Analysis and Critical Control

Point di UPI sesuai kurikulum yang ditetapkan oleh Dirjen P2HPc. Melaksanakan pembinaan dalam rangka penerapan sistem

jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan3. Kompetensi calon pengawas mutu dibuktikan dengan sertifikat

PEMBINA MUTU

TUGAS1. Memberikan bimbingan teknis penerapan persyaratan kelayakan

pengolahan serta sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan kepada pelaku usaha dan atau UPI meliputi:– Melakukan asesmen pemenuhan persyaratan– Melakukan evaluasi hasil tindakan perbaikan– melakukan pendampingan– Membuat laporan hasil pembinaan mutu

2. Melakukan bimbingan teknis lainnya di bidang mutu dan keamanan hasil perikanan.

PEMBINA MUTU

KODE ETIK1. Profesional, yaitu mempunyai kompetensi cukup

(kemampuan seseorang berdasarkan pengetahuan dan ketrampilan)

2. Independen, yaitu ketidakberpihakan, obyektif, tidak terkait dengan pelaku usaha dan bebas dari tekanan

3. Berdasarkan bukti yang terdapat di lapangan, yaitu penggunaan metode yang rasional, dapat dipercaya, konsisten dan sistematis

PROSEDUR PEMBINAAN MUTU DI LAPANGAN

1. Persiapan pembinaan lapangan

2. Pembinaan lapangan

3. Pelaporan pembinaan

4. Verifikasi tindakan perbaikan

KOORDINASI PEMBINA MUTU PUSAT-DAERAHSKP

PEMBINA PUSAT

PEMBINAPROVINSI

(Prime mover)

LPPMHPKOTA/KAB

UNIT PENGOLAHAN IKAN (Besar/UMKM/importir/RL)

Bantuan Pembinaan oleh Bantuan Pembinaan oleh

PROSES PEMBINAAN

PROSES DI DJP2HP

3. TARGET DAN CAPAIAN

TARGET DAN CAPAIAN SKP 2011-2013

2011 2012 20130

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

425505 550

443

558

792

CAPAIANTARGET

Jumlah SKP Yang Diterbitkan Berdasarkan Jumlah UPI

UPI Besar

UPI UKM UPRL Importir Non Ikan

0

100

200

300

400

500

600

700

800

125

14 1830

4

620

21 20117

4

Jumlah SKPJumlah UPI

Jumlah SKP UPI Besar/Provinsi 2012-2013

Aceh

Sumse

l

Babel

DKI

Jate

ng

Bante

nNTB

Kalbar

Kaltim

Sulteng

Sultra

Sulbar

Malut

Papua

0

20

40

60

80

100

120

140

160

20122013

Jumlah SKP UKM/prov 2012-2013

Aceh

Sum

bar

Jam

bi

Jaba

r

Jate

ng

Yogy

aBa

liNTB

Kalte

ng

Sulte

ng

Sulsel

Grtl0

1

2

3

4

5

6

7

20122013

Provinsi Tanpa Capaian SKP 2012-2013

SKP UPI BESAR

Sumbar, Riau, Bengkulu, Jambi, Yogya, Kalteng

SKP UPI UKM :

Sumut, Riau, Bengkulu, Lampung, Babel, Lampung, Kepri, DKI, Jatim, Banten, NTT, Kalbar, Kalsel, Kaltim, Sulut, Sulteng, Sulbar, Maluku, Maluku Utara, Papua, Paua Barat

TARGET SKP TAHUN 2014

TARGET KUANTITAS

• 575 Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) termasuk UPI UKM

TARGET MUTU

• Ketepatan waktu Pelayanan

• Dok CPB/POSS (untuk UPI UKM)

• Siap HACCP• SMM ISO

9001• SKP Online

No Propinsi Target

1 Aceh 22 SUMUT 223 SUMBAR 34 Riau 25 Jambi 36 SUMSEL 27 Bengkulu 28 Lampung 129 BABEL 2

10 KEPRI 211 DKI 10512 JABAR 2313 JATENG 2914 DI Y 515 JATIM 11816 Banten 1717 BALI 38

Sebaran Target SKP per Propinsi tahun 2014

No Propinsi Target18 NTB 419 NTT 2520 KALBAR 221 KALTENG 222 KALSEL 323 KALTIM 624 SULUT 4625 SULTENG 626 SULSEL 6727 SULTRA 828 Gorontalo 429 SULBAR 230 Maluku 231 MALUT 332 P. Barat 633 Papua 2

JUMLAH 575

STRATEGI MENCAPAI TARGET MUTU

Ketepatan Waktu• Jml

PembinaMutu• TOT• Sarpras• On line sistem

UPI UKM (Dok CPB dan POSS)• TOT• Pembinaan

ke UKM lebih intensif

UPI Besar (Siap HACCP)• Pembinaan

dan evaluasi lebih intensif

• Kerjasama dgn LPPMHP

Pelayanan SKPDIREKTORAT PENGOLAHAN HASIL

DIREKTORAT JENDERAL PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANANGedung Mina Bahari III Lantai 13

Jalan Medan Merdeka Timur No.16 Jakarta 10110Telp/Fax : +62213500187

Email : standardisasi.ph@gmail.com

TELP/SMS PENGADUAN SKP082260000025