Menimbang

Mengingat

'.10

MenteriPerindustrianRepublikIndonesia

PERATURANMENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 69/M-IND/PER/7/2009

TENTANG

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI)AIR MINUM DALAM KEMASAN (AMOK)SECARA WAJIB

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

a. bahwa dalam rangka mendorongpeningkatandaya saing,menciptakan persaingan usaha yang sehat, menjaminkesehatan, keamanan, keselamatan konsumen danmelestarikanfungsi lingkunganhidup,perlumengaturkembaliketentuan pengaturan Pemberlakuan Standar NasionalIndonesia(SNI) Air Minum Dalam Kemasan(AMOK) SecaraWajib;

b. bahwa berdasarkanpertimbangansebagaimana dimaksudpada huruf a,. perlu dikeluarkan Peraturan MenteriPerindustrian;

1. Undang-UndangNomor5 Tahun 1984tentangPerindustrian(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 1984Nomor22,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3274);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992tentangKesehatan(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun 1992 Nomor1DO,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor34~5);

3. Undang-UndangNomor 7 Tahun 1994 tentangPengesahanAgreement Establising the World Trade Organization(PersetujuanPembentukanOrganisasi PerdaganganDunia)(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 1994Nomor57,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3564);

Peraturan Menteri PerindusJ.[i5!J;1RINemer: 69/M-IND/PE~I/2009

Peraturan Menteri Perindustrian RI

Nomor: 69/M-INDjPER/7/2009

"),12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang

Keamanan,MutudanGizi Pangan (LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4424);

13.KeputusanPresidenRepublik IndonesiaNomor 187/MTahun2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatusebagaimanatelah beberapa kali diubah terakhir denganKeputusanPresiden Republik Indonesia Nomor 77/P Tahun2007;

14.PeraturanPresidenRepublik IndonesiaNbmor9 Tahun 2005tentangKedudukan,Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi.danTata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesiasebagaimanatelah beberapa kali diubah terakhir denganPeraturanPresidenRepublikIndonesiaNomor94Tahun2006;

15.PeraturanPresidenRepublikIndonesiaNomor10 Tahun2005tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I KementerianNegara RepublikIndonesiasebagaimanatelah beberapakalidiubahterakhirdenganPeraturanPresidenRepublikIndonesiaNomor17Tahun2007;

16.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 907/MENKES/SKNII/2002 tentangSyarat-SyaratDan Pengawasan PengawasanKualitasAir Minum;

17.Keputusan Menteri Perindustriandan PerdaganganNomor634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata CaraPengawasanBarangdanatauJasa Yang BeredarDiPasar;

-18. Keputusan Menteri Perindustriandan Perdagangan Nomor705/MPP/Kep/11/2003tentangPersyaratanTeknis IndustriAirMinumDalamKemasandanPerdagangannya;

19.PeraturanMenteriPerindustrianNomor 01/M-IND/PER/3/2005tentangOrganisasidanTata KerjaDepartemenPerindustrian;

20.PeraturanMenteriPerindustrianNomor 19/M-IND/PER/5/2006tentangStandardisasi,Pembinaandan PengawasanStandarNasionallndonesiaBidangIndustri;

21. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor107/KEP/BSN/5/2006tentang Penetapan 6 (enam) StandarNasionallndonesia;

3

Menetapkan

PeraturanMenteriPerindustrianRINomor: 69/M-rnD/PER/7/2009

'),MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANGPEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) AIRMINUM DALAM KEMASAN (AMOK)SECARA WAJIB.

Pasal 1

DalamPeraturanMenteriiniyangdimaksuddengan:

1. Air Minum DalamKemasan,yang disingkatAMOK adalahairbakuyangtelahdiproses,dikemasdanamandiminum.

2. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar NasionalIndonesia yang disingkat SPPT-SNI adalah Sertifikatyangdiberikankepadaprodusenyangmampumenghasilkanbarangdanataujasa sesuaidenganpersyaratanSNI.

3. KomiteAkreditasiNasionalyangdisingkatKAN adalahLembaganon strukturalyang beradadi bawah dan bertanggungjawabkepada Presiden dan berwenang untuk mengakreditasilembaga/laboratoriumuntukmelakukankegiatansertifikasi.

4. Lembaga Sertifikasi Produk yang disingkat LSPro adalahlembaga yang melakukan kegiatan sertifikasi produkPenggunaanTandaSNI.

5. DirekturJenderal Pembina Industriadalah DirekturJenderalIndustriAgrodanKimia,DepartemenPerindustrian.

6. Petugas PengawasStandar Barang dan atau Jasa di Pabrik~yang selanjutnyadisebutPPSP adalahPegawai~NegeriSipil di

pusatataudaerahyangditunjukdengansuratpejabatpembinaindustriuntukmelakukanpengawasanbarangdan ataujasa dipabrikyangSNI-nyatelahdiberlakukansecarawajib.

7. Kepala BPPI adalah Kepala Badan Penelitian danPengembanganIndustri,DepartemenPerindustrian.

8. Kepala Dinas Provinsi adalah Kepala Dinas Provinsiyangmelaksanakan tugas urusan pemerintahan di bidangperindustrian.

9. KepalaDinasKabupaten/KotaadalahKepalaDinasKabupaten/KotayangmelaksanakantLigasurusanpemerintahandi bidangperindustrian.

4

Peraturan Menteri Perindustrian RINomor: 69/M-IND/PER17/2009

'),Pasal2

(1)MemberlakukanStandar Nasional Indonesia, SNI 01-3553-2006AMOK ataurevisinyasecarawajib,yangmeliputi:

a. Air Mineral(Kode HS Ex 2201.10.00.00);danatau

b. Air Oemineral(KodeHS Ex 2201.90.90.00).

(2)Air Mineral sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf amerupakanair minum dalam kemasan yang mengandungmineraldalamjumlahtertentutanpamenall)bahkanmineral.

(3) Air Oemineralsebagaimanadimaksudpada ayat (1) huruf bmerupakanair minumdalamkemasanyangdiperolehmelaluiproses pemurnian secara destilasi, deionisasi, reverseosmosisatau prosessetara.

Pasal 3

Perusahaan yang memproduksiAMOK sebagaimanadimaksuddalamPasal2 wajib:

a. menerapkanSNI dan memiliki SPPT-SNI sesuai denganketentuanSNI AMOK;

b. membubuhkantandaSNI AMOK padasetiapprodukkemasandanataulabel;dan

c. membubuhkantulisan"AirMineral" atau"AirOemineral"padasetiapkemasandanataulabel.

-- Pasal 4

Setiap AMOK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yangdiperdagangkandi dalamnegeriyang berasaldari hasil produksidalam negeri atau impor wajib memenuhi ketentuan SNIsebagaimanadimaksuddalamPasal 3.

Pasal 5

(1) PenerbitanSPPT-SNI sebagaimanadimaksuddalamPasal 3hurufa, dilaksanakanoleh LSPro yang telahdiakreditasiolehKAN atauyangditunjukolehMenteriPerindustrian.

(2) PenerbitanSPPT-SNI sebagaimanadimaksudpada ayat (1)dilakukanmelalui:

5

Peraturan Menteri Perindustrian RI

Nomor: 69/M-IND/PER/7/2009

!'),

a. pengujiankesesuaianmutu produk sesuai SNI 01-3553-2006 atau revisinya;dan

b. audit penerapan sistem manajemen mutu SNI 19-9001-2001/1S0 9001:2000ataurevisinyaatausistemmanajemenmutu lainnyayang diakui.

(3) Pengujiansebagaimanadimaksudpadaayat(2) hurufa dapatdisubkontrakkankepada laboratoriumpenguji yang telahdiakreditasioleh KAN/ditunjuk Menteri Perindustrianataudisubkontrakkanpada laboratoriumpenguji di luar negeri,sepanjangtelah mempunyaiPerjanjian Saling Pengakuanatau Mutual RecognitionArrangement(MRA) antara KANdengan badan akrediatasinegara yang bersangkutan,sertaperjanjianbilateralatau multilateraldi bidangregulasiteknisnegarayangbersangkutandengannegaraRepublikIndonesia.

(4) Audit penerapan sistem manajemen mutu sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakanberdasarkanjaminan yang dikeluarkanoleh Lembaga SertifikasiSistemMutuyangtelahdiakreditasiolehKAN ataubadanakreditasidiluarnegeriyangmemilikiPerjanjianSaling PengakuandenganKAN.

Pasal 6

(1) LSPro sebagaimanadimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)melaporkan hasil sertifikasinyakepada Oirektur JenderalPembina Industri dengan tembusan kepada Kepala BPPI,Kepala Oinas Provinsi dan Kepala Oinas Kabupaten/Kota

_tempat lokasipabrik.

(2) LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukanpengawasanpenggunaantanda SNI AMOK atas SPPT-SNIyangtelahditerbitkannya.

Pasall

(1) AMOK sebagaimanadimaksuddalamPasal 2 yangberasaldariimpor, yang memasuki daerah Pabean Indonesia wajibmemenuhi ketentuan SNI sebagaimana dimaksud dalamPasal 3. .

(2) AMOK impor yang tidak memenuhiketentuansebagaimanadimaksudpada ayat (1) dilarangmasuk ke daerah PabeanIndonesiadanharusdieksporkembaliataudimusnahkan.

6

Peraturan Menteri Perindustrian RI

Nomor: 69/M-IND/PER/7/2009

"),

Pasal 8

(1) PembinaandanpengawasanterhadappelaksanaanpenerapanSNI AMOK sebagaimanadimaksudpada Pasal 2 dilakukanolehOirekturJenderalPembinaIndustriyangdilaksanakanolehPPSP sekurang-kurangnya1 (satu)kalidalamsetahun.

(2) Oalammelakukanpengawasansebagaimanadimaksudpadaayat(1),OirekturJenderalPembinaIndustridapatberkoordinasidengan Kepala Oinas Provinsi dan atau Kepala OinasKabupaten/Kota.

(3) Kepala BPPI melaksanakanpembinaanterhadap LembagaPenilaian Kesesuaian dalam rangka penerapanSNI AMOKsecarawajibsebagaimanadimaksuddalamPasal2.

Pasal 9

Oirektur Jenderal PembinaIndustrimenetapkanPetunjukteknispelaksanaanPeraturanMenteriini.

Pasal 10

Pelaku usaha yang melakukanpelanggaranterhadapketentuandalam Peraturan Menteriini dikenakan sanksi sesuai denganketentuanperaturanperundang-undangan.

Pasal11

Pelaku~usahayang telah memilikiSPPT-SNI AMOK- sebelumberlakuPeraturanMenteriini, harus menyesuaikanproduksidanSPPT-SNlnya berdasarkanketentuandalamPeraturanMenteriiniselambat-Iambatnya12 (duabelas)bulansejaktanggalditetapkanPeraturanMenteriini.

Pasal 12

Oengan diberlakukanPeraturan Menteri ini, Surat KeputusanMenteri Perindustrian Nomor 120/M/SK/10/1990 tentangPenerapanStandarIndustriIndonesia (SII) dan PemakaianTandaSII SecaraWajib BagiAir MinumOalamKemasan(SII. 2040-90),dicabutdandinyatakantidakberlaku.

Peraturan Menteri Perindustrian RINomor: 69/M-IND/PER/7/2009

'"Pasal 13

PeraturanMenteriini mulaiberlaku6 (enam)bulansejaktanggalditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri inidiundangkan dengan penempatannya dalam Berita NegaraRepublikIndonesia.

Ditetapkandi Jakartapadatanggal 3 Juli 2009

MENTERI PERINDUSTRIAN RI

ttd

FAHMIIDRIS

Diundangkandi Jakartapadatanggal 3 Juli 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA

ttd

ANDI MATTALATTA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIATAHUN 2009NOMOR : 177-

SalinansesuaidenganaslinyaSekretariatJenderal

enPerindustriandanOrganisasi

;0