slide - pengantar hukum ham - kolonel chk wahyu wibowo
DESCRIPTION
HAMTRANSCRIPT
-
PENGANTAR HUKUM HAK ASASI MANUSIA
-
EQUAL
STATUS NATURALIS LEGITIMASIMANUSIAZOON POLITICONSEPAKATNEGARA
SERAH SEBAG/ KONSTITUSI/SELURUH HAKNYA PERAT PER UU
-
Konsep Hak Asasi Manusia
John Locke > sbg reaksi thd sistem pemerintahan absolut
Pra negaraNegara
Lindungi individu
IndividuMasyarakatNegara
Ham sbgKontrak Sosialkodrat illahi
-
Proses pelembagaan norma universal HAM
LegitimasiBentukHormat danMasyarakatHI (PI)Lindungi HAMRegulasi Nas
HAM HUKUMLaw Enforcement
Norma moralInstitusi GakKekuatan mengikatUniversalMekanisme GakNeg dan Masymemiliki hak dan GarSanksikewajibanmoral
-
IMT dan IMTFE sebagai tonggak HK. HAM Internasional
PD IIKejahatan Perang
International Military Tribunal International Military Tribunal for the Far East
Mengadili
- kejahatan perang- individu pelaku kejahatan perdamaian- kejahatan terhadap kemanusiaan
konsep dan batasan kelembagaan Hukum HAM InternasionalIMT/IMTFE memisahkan HAM dari HUM
-
ESENSI HAMPENGAKUAN EKSISTENSI MANUSIA SEBAGAI MAKHLUK TUHANINDIVIDU BERNEGARAINTERNASPRASYARAT BAGI DEMOKRASITANGGUNG JAWAB UTAMA NEGARACIPTAKAN STANDARD PERLAKUAN YG SAMATINGKATKAN HARKAT HIDUPLINDUNGI DARI PENDERITAANJAMIN KELANGSUNGAN HIDUP MANUSIA
-
DALAM NEGARA HUKUM SETIAP TINDAKAN HARUS SESUAI DENGAN HUKUM
HAM SALAH SATU SYARAT NEGARA HUKUM
PELAKSANAAN TUGAS PERTAHANAN DILAKSANAKAN DLM KONTEKS NEGARA HUKUM
HAM DLM NEGARA HUKUM PENGAKUAN ATAS HAM KONSTITUSI PEMISAHAN KEKUASAAN PERADILAN YANG FAIR DAN IMPARTIAL
-
HAK-HAK DASAR PERANCIS INGGRIS AMERIKA SERIKAT LIBERTY EQUALITY FRATERNITY
LIBERTY SAFETY PROPERTY RESISTANCE TO OPPRESSION
1789 LIFE
LIBERTY EQUALITY SECURITY
1689
LIFE
LIBERTY
PROPERTY PURSUIT OF HAPPINESS
1776
-
PEMBATASAN HAMPASAL 73 UU 39/1999 HAK ORANG LAIN KESUSILAAN KETERTIBAN UMUM KEPENTINGAN BANGSATUNDUK PADA PEMBATASAN UU DALAM MENJALANKAN HAK DAN KEBEBASANPASAL 29 UDHROLEH UNDANG-UNDANG UNTUK MENJAMIN
-
UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTSDEKLARASI UMUM HAMRESOLUSI MU PBB NO. 217 (III ) 1948STANDAR INTERNASIONAL PENGHORMATAN & PERLINDUNGAN HAMKONVENSI INTERNASIONALHAK-HAK SIPIL DAN POLITIK1966KONVENSI INTERNASIONAL HAK EKO, SOS DAN BUD1966INTERNATIONAL BILL OF HUMAN RIGHTSOPTIONAL PROTOKOL IOPTIONAL PROTOKOL II
-
HAK HIDUP ( PS. 6 ) LARANGAN PENGANIAYAAN ( PS. 7 ) LARANGAN PERBUDAKAN ( PS. 8 ) HAK ATAS KEBEBASAN DAN KEAMANAN PRIBADI ( PS. 9 ) KEBEBASAN BERGERAK ( PS. 12 ) LARANGAN RETROAKTIF ( PS. 15 ) HAK ATAS PERSONALITAS HUKUM ( PS. 16 ) LARANGAN PENANGKAPAN, PENAHANAN ATAU PENGUSIRAN YANG SEWENANG-WENANG HAK SIPIL DAN POLITIK
-
HAK BEKERJA ( PS. 6 ) HAK ATAS KONDISI KERJA YANG BAIK ( PS. 7 ) HAK MENGIKUTI DAN MEMBENTUK SERIKAT PEKERJA ( PS. 8 ) HAK ATAS SOCIAL SECURITY ( PS. 9 ) HAK ATAS PERLINDUNGAN KELUARGA ( PS. 10 ) HAK ATAS STANDAR HIDUP YANG LAYAK ( MAKANAN, PAKAIAN DAN PERUMAHAN; PS. 11 ) HAK ATAS KESEHATAN ( PS. 12 ) HAK ATAS PENDIDIKAN ( PS. 13 ) HAK BUDAYA ( PS. 15 )SUBSTANSI HAK EKOSOSBUD
-
HAK YANG TIDAK BOLEH DIKESAMPINGKAN DALAM KEADAAN APAPUNHAK ATAS HIDUPLARANGAN PENGANIAYAANLARANGAN PERBUDAKAN DAN PERHAMBAANPENAHANAN KARENA WANPRESTASIPENERAPAN PRINSIP RETROAKTIF DALAM HUKUM PIDANAPENGAKUAN ATAS PERSONALITAS HUKUMKEBEBASAN BERPIKIR, BERKEYAKINAN, BERAGAMA DAN KEPERCAYAAN
-
KONVENSI TNG ANTI PENYIKSAAN DAN PERLAKUAN KEJAM, TIDAK MANUSIAWI ATAU PENGHUKUMAN YG MENGHINAKAN KONVENSI PENGHAPUSN SMUA BENTUK DISKRIMINASI RASIAL KONVENSI PENCEGAHAN DAN PENGHUKUMAN GENOCIDE KONVENSI HAK ANAK KONVENSI PENGHAPUSAN DISKRIMINASI WANITADOKUMEN HAM INTERNASIONAL YG PENTING(KONVENSI THEMATIC)
-
BAB X A : PASAL 28A S/D 28J
HAK HIDUP HAK ATAS KELUARGA HAK ANAK PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR HAK ATAS PENDIDIKAN PERLAKUAN SAMA DI DEPAN HK HAK UNTUK BEKERJA
HAM DALAM UUD 1945 HAK ATAS KE-WN-AN HAK DLM PEMERINTAHAN HAK MEMELUK AGAMA HAK ATAS MILIK LARANGAN RETROAKTIF NON-DISKRIMINASI IDENTITAS BUDAYA
-
HAK HIDUP LARANGAN PENGANIAYAAN PERLAKUAN SEWENANG-WENANG / TDK MANUSIAWI HAK ATAS KEBEBASAN DAN KEAMANAN PRIBADI LARANGAN DISKRIMINASI PERLINDUNGAN ATAS HAK WANITA DAN ANAK HAK ATAS PERSONALITAS HUKUM LARANGAN PENANGKAPAN, PENAHANAN ATAU PENGUSIRAN YANG SEWENANG-WENANG LARANGAN PENJARAHAN, PERAMPASAN HARTA SIPIL MATERI HAM DLM UU NO. 39 THN 1999
-
GENOCIDE KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAANPELANGGARAN HAMPELANGGARAN HAM BIASAKRIMINAL > SIPIL -GAR HAM > APARAT
PELANGGARAN HAM YANG BERAT
-
PEMUSNAHAN SELURUH ATAU SEBAGIANRUMPUN BANGSA, KELOMPOK BANGSA, SUKU BANGSA, KELOMPOK BERDASARKANWARNA KULIT, AGAMA, JENIS KELAMIN, UMUR, ATAU CACAT MENTAL / FISIK DG : MELAKUKAN PERBUATAN MEMBUNUH ANGGOTA KELOMPOK TERSEBUT MENGAKIBATKAN PENDERITAAN FISIK ATAU MENTAL THD ANGGOTA KELOMPOK MENCIPTAKAN KEADAAN KEHIDUPAN YG BERTUJUAN MENGAKIBATKAN KELOMPOK TSB MUSNAH SECARA FISIK MEMAKSAKAN CARA YG BERTUJUAN MENCEGAH KELAHIRAN DI DLM KELOMPOK TSB, ATAU MEMINDAHKAN DG PAKSA ANAK-ANAK KELOMPOK TSB KE KELOMPOK LAINPIDANAMATI
SEUMURHIDUP
ATAU
PENJARAMAKS 20THN, MIN2 THNGENOCIDE
-
PEMBUNUHAN PEMUSNAHAN PERBUDAKAN PENGUSIRAN/PEMINDAHAN PAKSA PERAMPASAN KEMERDEKAAN PENYIKSAAN PERKOSAAN, PERBUDAKAN SEX, PELACURAN/KEHAMILAN/STERILISASI PAKSA, KEKERASAN SEXUAL LAIN PENGANIAYAAN ATAS DASAR POLITIK, RAS, KEBANGSAAN, ETNIS, BUDAYA, AGAMA, JENIS KELAMIN PENGHILANGAN ORANG SECARA PAKSA KEJAHATAN APARTHEIDKEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN
-
PEMBINAAN KEKUATANPENERAPAN DAN PENEGAKAN HAMDALAM PELAKSANAAN TUGAS TNI
BINLATSAT PEMBEKALAN PENDIDIKAN
********