slide depdagri fix

7/22/2019 Slide Depdagri Fix

1/51

OLEH :HARY KRISWANTO SH DESS


2/51

CURRICULUM VIT E

A. UMUM :1. N a m a : HARY KRISWANTO, SH, DESS2. Pangkat / Golongan : Pembina (Tingkat I IV/b)3. Tempat Tanggal Lahir : Surabaya, 15 Nopember 19634. Alamat : Jl. Medan Merdeka Barat No 8 Jakarta5. Jabatan : Kepala Bagian Peraturan Transportasi

Laut Udara Biro Hukum KSLN,Kementerian Perhubungan

B. RIWAYAT PENDIDIKAN :1. UMUM :

a. Sarjana Hukum : Univ Brawijaya, Tahun 1989b. Magister Hukum : Univ Marseille Perancis Tahun 2007

2. DIKLAT PENJENJANGANa. SPALA (PIM IV) : Tahun 2003b. SPAMA (PIM III) : Tahun 2005


3/51

PP No 61/2009 ttg Kepelabuhanan

PP No 5/2010 ttg Kenavigasian

PP No 20/2010 ttg Angkutan Di Perairan

telah diubah dengan PP No 22/2011

1

2

3

4

5

6

7

RPP ttg Kesejahteraan Awak dan

Kesehatan Penumpang

RPP ttg Pemeriksaan Kecelakaan Kapal

PP No 21/2010 ttg Perlindungan Maritim

RPP ttg Penjagaan Laut & Pantai (Sea

And Coastguard)

PERUBAHAN PERATURAN

DIBIDANG PELAYARAN

PP No 69/2001

PP No 81/2000

PP No 82/1999

PP No 51/2002 ttg Perkapalan

PP No 7/2000 ttg Kepelautan

PP No 1/1998

Baru (amanat UU 17/2008)

UU No 21 Tahun 1992

Baru (amanat UU 17/2008)

UU No 17 Tahun 2008


4/51

PEMISAHAN YANG JELAS ANTARA FUNGSI REGULATOR DAN

FUNGSI OPERATOR DI PELABUHAN

PERSAINGAN DAN PENINGKATAN EFISIENSI SECARA SISTEMDENGAN MEMBERLAKUKAN MULTI OPERATOR DI PELABUHAN.

PEMBERIAN KEWENANGAN SECARA PROPOSIONAL KEPADADAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH.

MEMBERIKAN KESEMPATAN LEBIH LUAS KEPADA INVESTOR

UNTUK MENANAMKAN MODAL DI BIDANG KEPELABUHANAN.

1

2

3

4

LATAR BELAKANG

PERUBAHAN PERATURAN

TENTANG KEPELABUHANAN


5/51

PP NO 61 TAHUN 2009 TENTANGKEPEL BUH N N

Tatanan Kepelabuhanan Nasional

Penyelenggaraan Kegiatan di Pelabuhan

Rencana Induk Pelabuhan serta DLKr & DLKp

1

2

3

4

5

6

7

Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan

Terminal Khusus dan TUKS

PenarifanPelabuhan danTerminal Khusus yang terbuka

bagi Perdagangan Luar Negeri

8 Sistem Informasi Pelabuhan

Mengatur Mengenai

(PP 61/2009 pasal 2)


6/51

(PP 61/2009 pasal 3)

Untuk mewujudkan penyelenggaraan pelabuhan yang andal

dan berkemampuan tinggi, menjamin efisiensi, dan mempunyai

daya saing global untuk menunjang pembangunan nasional

dan daerah yang ber-Wawasan Nusantara

Merupakan sistem kepelabuhanan secara nasional

yang menggambarkan perencanaan kepelabuhanan

berdasarkan kawasan ekonomi, geografi, dan

keunggulan komparatif wilayah, serta kondisi alam.

TATANAN

KEPELABUHANAN

Tatanan Kepelabuhanan Nasional memuat:

a. peran, fungsi, jenis, dan hierarki pelabuhan;

b. Rencana Induk Pelabuhan Nasional; dan

c. lokasi pelabuhan.


7/51

PERAN, FUNGSI, JENIS &

HIERARKI PELABUHAN

PERAN JENIS & HIRARKIFUNGSI

PERAN SEBAGAI :

- SIMPUL DALAM JARINGAN SESUAI

HIRARKI

- PINTU GERBANG PEREKONOMIAN- TEMPAT KEGIATAN ALIH MODA

- PENUNJANG KEGIATAN INDUSTRI

DAN PERDAGANGAN

- TEMPAT DISTRIBUSI, PRODUKSI,

DAN KONSOLIDASI MUATAN

- MEWUJUDKAN WAWASAN

NUSANTARA DAN KEDAULATANNEGARA

FUNGSI, MERUPAKAN

TEMPAT KEGIATAN :

- PEMERINTAHAN;

- PENGUSAHAAN;

JENIS PELABUHAN :

- PELABUHAN LAUT;

- PELABUHAN SUNGAI DAN

DANAU.

HIRARKI :

- PELABUHAN UTAMA;

- PELABUHAN PENGUMPUL;

- PELABUHAN PENGUMPAN.

(PP 61/2009 pasal 4)

7


8/51

RENCANA INDUK

PELABUHAN NASIONAL

Merupakan pedoman dalam penetapan

lokasi, pembangunan, pengoperasian,

pengembangan pelabuhan, dan

penyusunan Rencana Induk Pelabuhan

Rencana Lokasi Pelabuhan harus sesuai dengan :

a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Provinsi, dan Kab./Kota;

b. Potensi dan perkembangan sosial ekonomi wilayah;

C. Potensi sumber daya alam; dan

D. Perkembangan lingkungan strategis, baik nasional maupun

internasional. (PP 61/2009 pas al 7 & 8)

8

Dilengkapi

DLKr & DLKp


9/51

ANGKUTAN LAUT

ANGKUTAN PENYEBERANGAN

RENCANA LOKASI

PELABUHAN LAUT

harus berpedoman pada :

a.kedekatan secara geografis dengan tujuan pasar internasional;

b.kebijakan Pemerintah yang meliputi pemerataan pembangunan nasional dan

meningkatkan pertumbuhan wilayah;

c.kedekatan dengan jalur pelayaran internasional/angkutan laut dalam negeri;

d.memiliki jarak tertentu dengan pelabuhan utama/pengumpul/pengumpan;

e.memiliki luas daratan dan perairan tertentu serta terlindung dari gelombang;

f. mampu melayani kapal dengan kapasitas tertentu;

g. berperan sebagai tempat alih muat penumpang dan barang internasional;

h.volume kegiatan bongkar muat dengan jumlah tertentu


a. jaringan jalan nasional/provinsi/kota/kabupaten; dan/atau

b. jaringan jalur kereta api nasional /provinsi/kota/kabupaten.

(pasal 11-14)


10/51

ANGKUTAN DAN PENYEBERANGAN

RENCANA LOKASI

PELABUHAN SUNGAI & DANAU


a. kedekatan secara geografis dengan tujuan pasar nasional

dan/atau internasional;

b. memiliki jarak tertentu dengan pelabuhan lainnya;c. memiliki luas daratan dan perairan tertentu serta terlindung

dari gelombang;

d. mampu melayani kapal dengan kapasitas tertentu;

e. berperan sebagai tempat alih muat penumpang dan barang

internasional;f. volume kegiatan bongkar muat dengan jumlah tertentu; dan

g. jaringan jalan yang dihubungkan; dan/atau

h. jaringan jalur kereta api yang dihubungkan.

(PP 61/2009 pasal 16)


11/51

Dilengkapi persyaratan yang terdiri atas:

a. Rencana Induk Pelabuhan Nasional;

b. Rencana tata ruang wilayah provinsi;

c. Rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota;

d. Rencana DLKr & DLKp;e. Hasil studi kelayakan, teknis, ekonomi, lingkungan.

ekonomi dan sosial, keterpaduan intra-dan

antarmoda, aksesibilitas terhadap hinterland,

keamanan dan keselamatan pelayaran, Hankam.

f. Rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota.

Ditetapkan oleh

MENTERI

LOKASI PELABUHAN

(PP 61/2009 pasal 18)

Permohonan dari :

Pemerintah atau

Pemerintah Daerah

Disertai :a. RIP;

b. DLKr;

c. DLKp.


12/51


13/51

RENCANA INDUK PELABUHAN

meliputi

Rencana peruntukan

Wilayah Daratan

Rencana peruntukan

Wilayah Perairan

fasilitas pokok

fasilitas penunjang

fasilitas pokok

fasilitas penunjang


14/51

a. dermaga;

b. gudang lini 1;

c. lapangan penumpukan lini 1;

d. terminal penumpang;

e. terminal peti kemas;

f. terminal ro-ro;g. fasilitas penampungan dan

pengolahan limbah;

h. fasilitas bunker;

i. fasilitas pemadam kebakaran;

j. fasilitas gudang untuk Bahan/

Barang Berbahaya dan Beracun(B3); dan

k. fasilitas pemeliharaan dan

perbaikan peralatan dan SBNP

a. kawasan perkantoran;

b. fasilitas pos dan telekomunikasi;

c. fasilitas pariwisata dan perhotelan;

d. instalasi air bersih, listrik, dan

telekomunikasi;

e. jaringan jalan dan rel kereta api;f. jaringan air limbah, drainase, dan

sampah;

g. areal pengembangan pelabuhan;

h. tempat tunggu kendaraan

bermotor;

i. kawasan perdagangan;j. kawasan industri; dan

k. asilitas umum lainnya.

RENCANA PERUNTUKAN

WILAYAH DARATAN

Fasilitas Pokok Fasilitas Penunjang


15/51

a. alur-pelayaran;

b. perairan tempat labuh;

c. kolam pelabuhan untuk kebutuhan

sandar dan olah gerak kapal;

d. perairan tempat alih muat kapal;

e. perairan untuk kapal yangmengangkut Bahan/Barang

Berbahaya dan Beracun (B3);

f. perairan untuk kegiatan karantina;

g. perairan alur penghubung

intrapelabuhan;

h. perairan pandu; dani. perairan untuk kapal pemerintah

a. perairan untuk pengembangan

pelabuhan jangka panjang;

b. perairan untuk fasilitas

pembangunan dan pemeliharaan

kapal;

c. perairan tempat uji coba kapal(percobaan berlayar);

d. perairan tempat kapal mati;

e. perairan untuk keperluan darurat;

f. perairan untuk kegiatan

kepariwisataan dan perhotelan

RENCANA PERUNTUKAN

WILAYAH PERAIRAN

Fasilitas Pokok Fasilitas Penunjang


16/51

DLKR PELABUHAN(Daerah Lingkungan Kerja)

wilayah daratan

digunakan untuk kegiatan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang

(PP 61/2009 pasal 30)

wilayah perairan

digunakan untuk kegiatan alur-pelayaran, tempat labuh, tempat

alih muat antarkapal, kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandardan olah gerak kapal, kegiatan pemanduan, tempat perbaikan

kapal, dan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan.

a

b

Wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau

terminal khusus yang digunakan secara langsung

untuk kegiatan pelabuhan


17/51

17

DLKP PELABUHAN

(PP 61/2009 pasal 31)

DLKp digunakan untuk :

a. alur-pelayaran dari dan ke pelabuhan,

b. keperluan keadaan darurat,

c. pengembangan pelabuhan jangka panjang,

d. penempatan kapal mati,e. percobaan berlayar,

f. kegiatan pemanduan, fasilitas pembangunan, dan

pemeliharaan kapal;

g. Pengembangan pelabuhan jangka panjang.

Perairan di sekeliling DLKr yang dipergunakan untuk

menjamin keselamatan pelayaran


18/51

JENIS PELABUHAN MENTERI GUBERNUR BUPATI/WALIKOTA

Pelabuhan Utama Rekomendasi Rekomendasi

Pelabuhan Pengumpul Rekomendasi Rekomendasi

Pelabuhan Pengumpan

Regional Rekomendasi

Pelabuhan Pengumpan

Lokal

Pelabuhan Sungai &

Danau

PP 61/2009 pas al 31-35

PENETAPAN DLKR & DLKP


19/51

PENETAPAN DLKR & DLKP

Paling sedikit memuat:

a. luas lahan daratan yang digunakan sebagai DLKr;

b. luas perairan yang digunakan sebagai DLKr & DLKp pelabuhan;

c. titik koordinat geografis sebagai batas DLKr & DLKp pelabuhan;

DLKr

DLKp

Wilayah Daratan

Wilayah Perairan

Wilayah perairan

Dikuasai oleh Negara

dan diatur oleh

Penyelenggara

Pelabuhan

PP 61/2009 pas al 33 - 34

Pada DLKr pelabuhan yang telah ditetapkan, diberikan hak

pengelolaanatas tanah dan/atau penggunaan atau pemanfaatan

perairan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan


20/51

Menteri

Melampirkan :

Gubernur

Bupati/Walikota

KM.54 Tahun 2002 ttg

Penyelenggaraan Pelabuhan Laut

USULAN PENETAPAN

DLKR & DLKP

Penyelenggara

Pelabuhan

a. Rencana Induk yang bersangkutan;b. Rekomendasi Gubernur, Bupati/Walikota (untuk

Pelabuhan Utama & Pengumpul);

c. Rekomendasi Pejabat pemegang fungsi

keselamatan Pelayaran;

d. Hasil kajian terhadap batasbatas DLKr & DLKp;e. Peta yang dilengkapi dengan batas DLKr & DLKp


21/51

KEWAJIBAN PENYELENGGARA PELABUHAN

(PP 61/2009 pasal 35)

a. memasang tanda batas sesuai dengan batas-batas DLKR daratan danperairan yang telah ditetapkan;

b. Memasang papan pengumuman yang memuat nformasi mengenai batas

DLKR daratan pelabuhan;

c. Melaksanakan pengamanan rerhadap aset yang dimiliki;

d. Menyelesaikan sertifikat hak pengelolaan atas tanah sesua ketentuan;

e. menginformasikan mengenai batas-batas daerah lingkungan kerja perairan

pelabuhan kepada pelaku kegiatan kepelabuhanan;

f. menyediakan sarana bantu navigasi pelayaran;

g. menyediakan dan memelihara kolam pelabuhan dan alur pelayaran;

h. memelihara kelestarian lingkungan; dan

i. melaksanakan pengamanan terhadap asset yang dimiliki berupa fasilitas

pelabuhan di perairan.

Pada DLKR:

a. keamanan dan ketertiban;

b. menyediakan sarana bantu navigasi pelayaran;

c. menjamin menyediakan dan memelihara alur pelayaran;

d. memelihara kelestarian lingkungan; dan

e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan daerah pantai.

Pada DLKP:


22/51

NO PERATURAN DLKr DLKp PENETAPAN1 PP NO. 1/1969

TentangSusunan Dan Tata

Kerja Kepelabuhanan

Dan DaerahPelayaran(Staatsblad Tahun

1936 No. 700)

Luas perairan termasuk batas-batas

perairan pelabuhan dan luas daratan

untuk keperluan terminal meliputi segala

fasilitas teknisnya yang memungkinkan

pelaksanaan penyelenggaraan angkutanlaut dan usaha-usaha terminal (pasal 3)

Lingkungan

disekeliling

lingkungan

kerja

pelabuhan

Oleh Menteri Perhubungan

setelah mendengar Menteri

Dalam Negeri dan

Gubernur/Kepala Daerah yang

bersangkutan

2 PP No. 11/1983TentangPembinaanKepelabuhanan(Staatsblad Tahun

1936 No. 700)

Wilayah perairan dan daratan dengan

bangunan-bangunan dan fasilitas-fasilitas teknis lainnya yang diperlukan

untuk pelayanan kapal laut dan

kendaraan air lainnya serta kegiatan-

kegiatan yang berhubungan dengan

angkutan laut

Kawasan di

sekelilingdaerah

lingkungan

kerja

pelabuhan

Oleh Menteri Perhubungan

setelah mendengar MenteriDalam Negeri dan

Gubernur/Kepala Daerah yang

bersangkutan

KRONOLOGIS

DLKr DAN DLKp


23/51

NO PERATURAN DLKr DLKp PENETAPAN3 PP No. 70/1996

tentang

Kepelabuhan

(dirubah dengan PP

Nomor 69 Tahun2001

(UU No 21 Tahun

1992)

Wilayah perairan dan

daratan pada

pelabuhan umum yang

dipergunakan secara

langsung untukkegiatan

kepelabuhanan;

Wilayah perairan di

sekeliling DLKr perairan

pelabuhan umum yang

dipergunakan untuk

menjamin keselamatanpelayaran

a. Menteri menetapkan DLKr & DLKp

pelabuhan internasional hub,

internasional, nasional

b. Gubernur menetapkan DLKr & DLKp

pelabuhan regionalc. Bupati/Walikota menetapkan DLKr &

DLKp pelabuhan lokal

4 PP No. 61/2009

tentang

Kepelabuhan(UU No 17 Tahun

2008)

Wilayah perairan dan

daratan pada

pelabuhan atau terminalkhusus yang digunakan

secara langsung untuk

kegiatan pelabuhan.

perairan di sekeliling

DLKr perairan

pelabuhan yangdipergunakan untuk

menjamin keselamatan

pelayaran.

a. Menteri menetapkan DLKr & DLKp

pelabuhan utama dan pelabuhan

pengumpulb. gubernur menetapkan DLKr & DLKp

pelabuhan pengumpan regional

c. bupati/walikota menetapkan DLKr &

DLKp pelabuhan pengumpan lokal

serta pelabuhan sungai dan danau.

KRONOLOGIS

DLKr DAN DLKpLanjutan


24/51

DLKp

DLKr

PELABUHAN

TUKS

TERMINAL KHUSUS


25/51

KEGIATAN PEMERINTAHAN

DI PELABUHAN

PENGATURAN DAN

PEMBINAAN,

PENGENDALIAN DAN

PENGAWASAN KEG.

KEPELABUHANAN;

KESELAMATAN DAN

KEAMANAN PELAYARAN;

KARANTINA.

KEPABEANAN;

KEIMIGRASIAN

SYAHBANDAR

INSTANSI SESUAI

PERUNDANG

UNDANGAN

PENYELENGGARA

PELABUHAN

melaksanakan

(PP 61/2009 pasal 37)


26/51

PENYELENGGARAPELABUHAN

Otoritas Pelabuhan

Unit

Penyelenggara

Pelabuhan (UPP)

UPP Pemerintah

UPP Pemda

omersil

Non omersil

Bertanggung jawab menteri

menteri

Bupati/

walikota

PENYELENGGARA PELABUHAN

(PP 61/2009 pasal 38)


27/51

a. menyediakan lahan untuk pelabuhan;b. menyediakan dan memelihara penahan gelombang, kolam

pelabuhan, alur-pelayaran, dan jaringan jalan;

c. menyediakan dan memelihara Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;

d. menjamin keamanan dan ketertiban di pelabuhan;

e. menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan di pelabuhan;

f. menyusun Rencana Induk Pelabuhan, DLKr & DLKp;g. mengusulkan tarif untuk ditetapkan Menteri,

h. menjamin kelancaran arus barang.

i. Menyediakan jasa kepelabuhanan yang belum disediakan Badan

Usaha Pelabuhan

a. mengatur dan mengawasi penggunaan lahan daratan

dan perairan pelabuhan;

b. mengawasi penggunaan DLKr & DLKp;

c. mengatur lalu lintas kapal ke luar masuk pelabuhan

d. menetapkan standar kinerja operasional pelayanan

jasa kepelabuhanan.PP 61/2009 pas al 43

OTORITAS PELABUHAN

Tugas &

Tanggung Jawab

Wewenang


28/51

a. menyediakan dan memelihara penahan gelombang, kolam

pelabuhan, dan alur-pelayaran;b. menyediakan dan memelihara Sarana Bantu Navigasi-

Pelayaran;

c. menjamin keamanan dan ketertiban di pelabuhan;

d. memelihara kelestarian lingkungan di pelabuhan;e. menyusun Rencana Induk Pelabuhan, serta DLKr & DLKp;

f. menjamin kelancaran arus barang; dan

g. menyediakan fasilitas pelabuhan.

PP 61 /2009 pasal 45

UNIT PENYELENGGARA

PELABUHAN (UPP)

Tugas &

Tanggung Jawab


29/51

292929(PP 61t2009 pasal 207)

SYAHBANDAR

pelaksanaan, pengawasan dan penegakan hukum di

bidang angkutan di perairan, kepelabuhanan, danperlindungan lingkungan maritim di pelabuhan

keselamatan dankeamanan pelayaran

membantu pelaksanaan pencarian dan

penyelamatan (Search and Rescue/SAR) di

pelabuhan

Fungsi

Mencakup

1

2

Pelaksanaan penegakan hukum di bidang keselamatandankeamanan pelayaran oleh Syahbandar dilakukan didalam wilayah LKr dan LKp


30/51

KEGIATAN PENGUSAHAAN

DI PELABUHAN

Dilakukan

perseorangan / badan

usaha

PELAYANAN JASAKEPELABUHANAN

PELAYANAN JASATERKAIT

JASA KAPAL,

PENUMPANG, BARANG

a. penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermagab. pengisian bahan bakar dan pelayanan air bersih;

c. fasilitas naik turun penumpang dan kendaraan;

d. jasa dermaga bongkar muat barang & peti kemas;

e. jasa gudang, alat bongkar muat, peralatan

pelabuhan;

f. jasa terminal peti kemas, curah cair, curah kering,dan Ro-Ro;

g. jasa bongkar muat barang;

h. pusat distribusi dan konsolidasi barang;

i. jasa penundaan kapal.

Kegiatan yang menunjang

kelancaran operasional &

memberikan nilai tambah bagi

pelabuhan

(PP 61/2009 pasal 68)


31/51

a. penyediaan fasilitas penampungan limbah;

a. penyediaan depo petikemas;b. penyediaan pergudangan;

c. jasa pembersihan dan pemeliharaan gedung kantor;

d. instalasi air bersih dan listrik;

e. pelayanan bunker;

f. penyediaan perkantoran untuk kepentingan pengguna jasa

pelabuhan;g. penyediaan fasilitas gudang pendingin (cold storage);

h. perawatan dan perbaikan kapal (docking);

i. packing/repacking dan labeling/relabeling;

j. fumigasi dan container cleaning/repair;

k. angkutan umum dari dan ke pelabuhan;

l. tempat tunggu kendaraan bermotor;m. kegiatan industri tertentu;

n. kegiatan perdagangan;

o. kegiatan penyediaan tempat bermain dan rekreasi;

p. jasa advertensi (advertising service);

q. perhotelan, restoran, pariwisata, pos dan telekomunikasi.

KEGIATAN JASA TERKAIT

(PP 61/2009 pasal 70)


32/51

BADAN USAHA PELABUHAN

Dapat melakukan kegiatan di 1 ataubeberapa terminal dalam 1 pelabuhan

Wajib memiliki izin usaha yang diterbitkan oleh :

a. Menteri untuk BUP di pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul ;

b. Gubernur untuk BUP di pelabuhan pengumpan regional; dan

c. Bupati/Walikota untuk BUP di pelabuhan pengumpan lokal.

Izin usaha diberikan setelah memenuhi persyaratan :

a. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;

b. berbentuk BUMN, BUMD, maupun PT(Perseroan Terbatas );

c. memiliki akte pendirian perusahaan yang khusus didirikan di bidangkepelabuhanan dan disahkan oleh instansi yang berwenang; dan

d. memiliki keterangan domisili perusahaan.

(PP 61/2009 pasal 71)

Sampai saat ini telah dikeluarkan

53 perizinan untuk BUP


33/51

PELABUHAN

SUNGAI & DANAU

MENTERI GUBERNUR ATAU

BUPATI/WALIKOTA

PELABUHAN UTAMA &

PENGUMPUL

PELABUHAN

PENGUMPAN

IZIN

Pembangunan pelabuhan laut harus

memenuhi persyaratan tekniskepelabuhanan, dan kelestarian

lingkungan,

PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PELABUHAN


34/51

34

7

Teknis Kepelabuhanan Kelestarian Lingkungan

Studi Kelayakan, terdiri dari :

a. kelayakan teknisb. kelayakan ekonomis dan finansial

IZIN PEMBANGUNAN PELABUHAN

Desain teknis, terdiri dari :

a. Kondisi tanah

b. Konstruksic. Kondisi hidrooceanografi

d. Topografi

e. Penempatan SBNP, alur pelayaran

dan kolam pelabuhan

Studi Lingkungan

(PP 61/2009 pasal 81-83)

Izin harus disertai dokumen :

a. Rencana Induk Pelabuhan

b. Dokumen kelayakanc. Dokumen desain teknis

d. Dokumen lingungan

Persyaratan


35/51

Otoritas Pelabuhan Unit PenyelenggaraPelabuhan

Badan Usaha Pelabuhan berdasarkan

konsesi dan bentuk lainnya dari

Otoritas Pelabuhan

PELAKSANAAN PEMBANGUNANPELABUHAN

(PP 61/2009 pasal 87)

Dilakukan oleh


36/51

PENGEMBANGAN PELABUHAN

DENGAN RENCANA INDUK PELABUHANNASIONAL DAN RENCANA INDUK PELABUHAN

MENTERI

HARUS SESUAI

HARUS ADA IZIN DARI

GUBERNUR

BUPATI/WALIKOTA

Pel. Utama & Pengumpul

Pel. Pengumpan Regional

(PP 61/2009 pasal 89)

Pel. Pengumpan Lokal

Pel. Sungai & Danau


37/51

PENGOPERASIAN PELABUHAN

PENYELENGGARA PELABUHAN

MENTERI

Dilakukan oleh :

HARUS ADA IZIN DARI

GUBERNUR

BUPATI/WALIKOTA

Pel. Utama & Pengumpul

Pel. Pengumpan Regional

Pel. Pengumpan Lokal

Pel. Sungai & Danau

Pengoperasian Pelabuhan dapat ditingkatkan terus

menerus selama 24 (jam) dalam 1 hari atau selama

watu tertentu sesuai kebutuhan

(PP 61/2009 pasal 89)


38/51

TERMINAL KHUSUS

hanya dapat dibangun dan dioperasikan dalam hal:

a. pelabuhan terdekat tidak dapat menampung kegiatan pokok tsb;b. berdasarkan pertimbangan ekonomis dan teknis operasional akan lebih efektif

dan efisien serta lebih menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran

Dalam keadaan darurat Terminal Khusus dapat digunakan

untuk kepentingan umum atas izin menteri (pasal 124)

a. ditetapkan menjadi bagian dari pelabuhan terdekat;

b. wajib memiliki DLKR & DLKP tertentu; dan

c. ditempatkan instansi Pemerintah yang melaksanakan

fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran,

UNTUK MENUNJANG KEGIATAN

TERTENTU DILUARDLKr & DLKp


39/51

PERIZINAN

TERMINAL KHUSUS

MENTERI

Penetapan Lokasi

PembangunanPengoperasian

Terminal khusus yang sudah tidak dioperasikan sesuai

dengan izin yang telah diberikan:

a. dapat diserahkan kepada Pemerintah, pemerintah

provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota;

b. dikembalikan seperti keadaan semula;

c. diusulkan untuk perubahan status menjadi terminal

d. khusus untuk menunjang usaha pokok yang lain;

e. dijadikan pelabuhan. (pasal 127)


40/51

TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI

(TUKS)

PERSETUJUAN PENGELOLAAN TUKS

DLKr & DLKp PELABUHAN UTAMA

& PENGUM PUL

Pengelolaan TUKS

dilakukan sebagai satu kesatuan dalampenyelenggaraan pelabuhan.

UNTUK MENUNJANG KEGIATAN

TERTENTU DIDALAM DLKr & DLKp

DLKr & DLKp PELABUHAN

PENGUMPAN REGIONAL

DLKr & DLKp PELABUHAN

PENGUMPAN LOKAL

MENTERI

GUBERNUR

BUPATI/WALIKOTA


41/51

PENGGUNAAN TUKS

Penggunaan TUKS selain untuk melayani kegiatan dapat

dilakukan kegiatan untuk kepentingan umum setelah

mendapat KONSESIdari penyelenggara pelabuhan.

KONSESI diberikan setelah memenuhi persyaratan:

a. kemampuan dermaga dan fasilitas lainnya yang ada untuk

memenuhi permintaan jasa kepelabuhanan;

b. rencana kegiatan yang dinilai dari segi keamanan, ketertiban dan

keselamatan pelayaran dengan rekomendasi dari Syahbandar

c. upaya peningkatan pelayanan kepada pengguna jasakepelabuhanan;

d. pungutan tarif jasa kepelabuhan dilakukan oleh penyelenggara

pelabuhan yang bersangkutan; dan

e. memberlakukan ketentuan sistem dan prosedur pelayanan jasa

kepelabuhanan pada pelabuhan yang bersangkutan.


42/51

TARIF

Otoritas

Pelabuhan

Badan Usaha

Pelabuhan (BUP)

berdasarkan jenis, struktur,

dan golongan tarif yang

ditetapkan pemerintah

Pendapatan BUP

Jasa yang terkait dengan penggunaan perairan,daratan serta jasa kepelabuhanan yang

diselenggarakan oleh Otoritas Pelabuhan

PNBPjasa kepelabuhanan bagi

pelabuhan non komersial

PENARIFAN

Perda

Pemerintah

pelabuhan yang diusahakanoleh pemerintah provinsi dan

kabupaten/kotaPenerimaan

Daerah

(PP 61/2009 pasal 145)


43/51

BESARAN TARIF

a.kepentingan pelayanan umum;

b.peningkatan mutu pelayanan jasa kepelabuhanan;

c.kepentingan pengguna jasa;

d.peningkatan kelancaran pelayanan jasa;

e.pengembalian biaya; dan

f.pengembangan usaha.

berdasarkan

(PP 61/2009 pasal 146)

43

PELABUHAN DAN TERMINAL KHUSUS YANG


44/51

PELABUHAN DAN TERMINAL KHUSUS YANG

TERBUKA BAGI PERDAGANGAN LUAR NEGERI

PELABUHAN UTAMA TERMINAL KHUSUS

(PP 61/2009 pasal 150-153)

wajib memenuhi persyaratan:

a. aspek administrasi;

b. aspek ekonomi;

c. aspek keselamatan & keamanan pelayaran;d. aspek teknis fasilitas kepelabuhanan;

e. fasilitas kantor, instansi bea cukai, Imigrasi,

dan karantina;

f. jenis komoditas khusus.

Untuk menunjang kelancaran perdagangan luar

negeri Pelabuhan Utama dan Terminal Khusus

SISTEM INFORMASI


45/51

45

Pengumpulan, pengolahan,

penganalisisan, penyimpanan,

penyajian, serta penyebaran

data dan informasi Pelabuhan

SISTEM INFORMASI

PELABUHAN

Mendukung perumusan kebijakan dibidang Pelabuhan.

Meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat atau publik

Diselenggarakan

Mendukung operasional PelabuhanUntuk

MenteriTk. Nasional

Mencakup

(PP 61/2009 pasal 154)

GubernurTk. Provinsi

Walikota/BupatiTk. Walikota/Kab.


46/51

Penyelenggaraan pelabuhan laut yang digunakanuntuk melayani angkutan penyeberangan serta

pelabuhan sungai dan danau diatur sbb:

KETENTUAN LAIN LAINPP NO 61 TAHUN 2009

a. pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan

pengawasan kegiatan kepelabuhanan dilaksanakan oleh

Otoritas Pelabuhanb. kegiatan Pemerintahan di bidang keselamatan dan

keamanan pelayaran dilaksanakan oleh Syahbandar

c. kegiatan pengusahaan dilaksanakan oleh Badan Usaha

Pelabuhan

Penyelenggara pelabuhan laut yang digunakan untukmelayani angkutan penyeberangan serta pelabuhan

sungai dan danau yang digunakan untuk melayani

angkutan penyeberangan yang belum diusahakan

secara komersial dilakukan oleh UPT Pemerintah,

Provinsi dan Bupati/walikota

(PP 61/2009 pasal 162)


47/51

Pada saat PP ini berlaku Pemerintah, Pemerintah Daerah danBUMN yang menyelenggarakan Pelabuhan tetap

menyelenggarakan kegiatan pengusahaan pelabuhan

berdasarkan PP ini

KETENTUAN PERALIHANPP NO 61 TAHUN 2009

Dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak berlakunya UU no 17

tahun 2008 ttg Pelayaran, Kegiatan usaha pelabuhan yangdilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan BUMN wajib

disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam PP ini

Kegiatan pengusahaan yang telah diselenggarakan oleh

BUMN tetap diselenggarakan oleh BUMN dimaksud

(PP 61/2009 pasal 165)


48/51

PERAN PEMERINTAH DAERAH

DALAM PENYELENGGARAANTRANSPORTASI

PEMBINAAN

PERIZINAN

REKOMENDASI

PENETAPAN

1

2

3

4


49/51

PP NO 38 TAHUN 2007 TENTANG

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN

Urusan pemerintahan

yang sepenuhnya menjadi

kewenangan Pemerintah

Urusan pemerintahan yang dibagi

bersama antar tingkatan/susunan

pemerintahan (concurrent)

Terdiri atas 31 bidang urusan

Pemerintahan, termasuk bidang

PERHUBUNGAN
http://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_10/kepelabuhanan%20BLKPPN1.pptx


50/51

URUSAN

PEMERINTAHAN

PEL. UTAMA DAN

PENGUMPUL

PEL. PENGUMPAN

REGIONAL

PEL. PENGUMPAN

LOKAL

PEL. SUNGAI DAN DANAU

Penetapan Lokasi

Pelabuhan

(pasal 18)

Menteri : Izin

Gubernur : Rekomendasi

Bup./Wali. :Rekomendasi

Menteri : Izin



Menteri : Izin

Gubernur :Rekomendasi

Bup./Wali.:Rekomendasi

Menteri : Izin


Bup./Wali. : Rekomendasi

Rencana Induk

Pelabuhan

(pasal 28)

Menteri : Izin



Gubernur : Izin

Bupati/Wali. :Rekomendasi

Bupati/Wali.kota : Izin Bupati/Wali.kota : Izin

DLKr dan DLKp

(pasal 32)

Menteri : Izin



Gubernur : Izin

Bupati/Wali. :Rekomendasi

Bupati/Wali.kota : Izin Bupati/Wali.kota : Izin

Pengembangan

Pelabuhan (psl 90)

Menteri : Izin Gubernur : Izin Bupati/Walikota : Izin Bupati/Walikota : Izin

Pengoperasian

Pelabuhan (psl 94)

Menteri : Izin Gubernur : Izin Bupati/Walikota : Izin Bupati/Walikota : Izin

Pengelolaan TUKS

(psl 135/113)

Menteri : Persetujuan Gubernur : Persetujuan Bup/Wali : Persetujuan

Dapat dikelola oleh : Pemerintah Pemda. Prov/Kab/Kota, dan Badan Usaha

Rekomendasi dari Gubernur dan Bupati/Walikota terkait dengan

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten /Kota

Catatan :

PEMBAGIAN KEWENANGAN URUSAN

PEMERINTAHAN DI BIDANG KEPELABUHANAN
http://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_10/KEWENANGAN%20DIBIDANG%20PELABUHAN.pptxhttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_10/KEWENANGAN%20DIBIDANG%20PELABUHAN.pptxhttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_10/KEWENANGAN%20DIBIDANG%20PELABUHAN.pptxhttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_10/kepelabuhanan%20BLKPPN1.pptx


51/51

slide depdagri fix

Documents