skripsi kedudukan ahli waris berpindah agama … · berpindah agama terhadap tanah waris menurut...

86
SKRIPSI KEDUDUKAN AHLI WARIS BERPINDAH AGAMA TERHADAP TANAH WARIS MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI (Studi Kasus Terhadap Ahli Waris Berpindah Agama dari Hindu ke Kristen di Desa Pekraman Kesiman) I MADE RISKY PUTRA JAYA ARDHANA NIM : 0903005155 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2015 SKRIPSI KEDUDUKAN AHLI WARIS BERPINDAH AGAMA TERHADAP TANAH WARIS MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI (Studi Kasus Terhadap Ahli Waris Berpindah Agama dari Hindu ke Kristen di Desa Pekraman Kesiman)

Upload: dangtu

Post on 28-Mar-2019

245 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: SKRIPSI KEDUDUKAN AHLI WARIS BERPINDAH AGAMA … · BERPINDAH AGAMA TERHADAP TANAH WARIS MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI (Studi Kasus Terhadap Ahli Waris Berpindah Agama Dari Hindu

SKRIPSI

KEDUDUKAN AHLI WARIS BERPINDAH AGAMA

TERHADAP TANAH WARIS MENURUT

HUKUM WARIS ADAT BALI

(Studi Kasus Terhadap Ahli Waris Berpindah Agama dari Hindu ke Kristen di Desa Pekraman Kesiman)

I MADE RISKY PUTRA JAYA ARDHANA

NIM : 0903005155

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS UDAYANA

DENPASAR

2015

SKRIPSI

KEDUDUKAN AHLI WARIS BERPINDAH AGAMA

TERHADAP TANAH WARIS MENURUT

HUKUM WARIS ADAT BALI

(Studi Kasus Terhadap Ahli Waris Berpindah Agama dari Hindu ke Kristen di Desa Pekraman Kesiman)

Page 2: SKRIPSI KEDUDUKAN AHLI WARIS BERPINDAH AGAMA … · BERPINDAH AGAMA TERHADAP TANAH WARIS MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI (Studi Kasus Terhadap Ahli Waris Berpindah Agama Dari Hindu

2

Skripsi ini dibuat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum

pada Fakultas Hukum Universitas Udayana

I MADE RISKY PUTRA JAYA ARDHANA

NIM : 0903005155

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS UDAYANA

DENPASAR

2015

2

Page 3: SKRIPSI KEDUDUKAN AHLI WARIS BERPINDAH AGAMA … · BERPINDAH AGAMA TERHADAP TANAH WARIS MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI (Studi Kasus Terhadap Ahli Waris Berpindah Agama Dari Hindu

3

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

PADA TANGGAL 25 November 2014 6 Juli 2012

Pembimbing I

Anak Agung Sagung Wiratni Darmadi, SH , MHNIP. 19540720 198303 2 001

Pembimbing II

Marwanto, SH. M.Hum.NIP. 19600101 198602 1 001

3

Page 4: SKRIPSI KEDUDUKAN AHLI WARIS BERPINDAH AGAMA … · BERPINDAH AGAMA TERHADAP TANAH WARIS MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI (Studi Kasus Terhadap Ahli Waris Berpindah Agama Dari Hindu

4

SKRIPSI INI TELAH DIUJI

PADA TANGGAL 13 Agustus 2015 17 Juli 2012

Panitia Penguji Skripsi

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana

Nomor : 331 /UN14.1.11/PP.05.02/2015

Ketua : A.A Sagung Wiratni Darmadi , SH.,MH (…………)

Sekretaris : Marwanto, SH.,M.Hum (…………)

Anggota : 1. Dr. I Ketut Westra, SH.,MH (…………)

2. I Gst. Nyoman Agung, SH.,M.Hum (…………)

3. Dr. I Wayan Novy Purwanto, SH.,M.Kn (…………)

4

Page 5: SKRIPSI KEDUDUKAN AHLI WARIS BERPINDAH AGAMA … · BERPINDAH AGAMA TERHADAP TANAH WARIS MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI (Studi Kasus Terhadap Ahli Waris Berpindah Agama Dari Hindu

5

KATA PENGANTAR

Om Swastyastu,

Puji syukur penulis panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa,

Tuhan Yang Maha Esa karena atas asung kerta nugraha-Nyalah penulis dapat

menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “KEDUDUKAN AHLI WARIS

BERPINDAH AGAMA TERHADAP TANAH WARIS MENURUT HUKUM

WARIS ADAT BALI (Studi Kasus Terhadap Ahli Waris Berpindah Agama

Dari Hindu ke Kristen Di Desa Pekraman Kesiman)” tepat pada waktunya.

Adapun skripsi ini adalah tugas akhir yang sekaligus merupakan prasyarat dalam

memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Adapun keberhasilan dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari

bimbingan dan bantuan moral dari berbagai pihak, baik yang berupa materiil

maupun moril. Untuk itu melalui kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa

hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. I Gusti Ngurah Wairocana, S.H., M.H., Dekan Fakultas

Hukum Universitas Udayana ;

2. Bapak I Ketut Sudiartha, S.H., M.H., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum

Universitas Udayana ;

3. Bapak I Wayan Bela Siki Layang, S.H., M.H., Pembantu Dekan II

Fakultas Hukum Universitas Udayana ;

4. Bapak I Wayan Suardana, S.H., M.H., Pembantu Dekan III Fakultas

Hukum Universitas Udayana ;

5

Page 6: SKRIPSI KEDUDUKAN AHLI WARIS BERPINDAH AGAMA … · BERPINDAH AGAMA TERHADAP TANAH WARIS MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI (Studi Kasus Terhadap Ahli Waris Berpindah Agama Dari Hindu

6

5. Bapak Dr. I Wayan Wiryawan, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Perdata

Fakultas Hukum Universitas Udayana ;

6. Ibu Anak Agung Sagung Wiratni Darmadi, SH, MH. Pembimbing I yang

dengan kesabarannya memberikan bimbingan dalam menyelesaikan

skripsi ini ;

7. Bapak Marwanto, SH. M.Hum.., Pembimbing II yang dengan

kesabarannya memberikan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini ;

8. Bapak I Ketut Markeling, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Akademik yang

telah banyak mengarahkan dalam penyusunan mata kuliah selama

mengikuti perkulihan di Fakultas Hukum Universitas Udayana ;

9. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Udayana

yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama masa Studi di

Fakultas Hukum Universitas Udayana.

10. Bapak/Ibu Pegawai Tata Usaha, Laboratorium, dan Perpustakaan Fakultas

Hukum Universitas Udayana yang telah membantu dalam hal administrasi

selama mengikuti perkuliahan dan penyusunan skripsi ini ;

11. Almarhum Orang tua tercinta beserta seluruh keluarga besar penulis yang

telah banyak memberikan semangat dan dukungan baik moral maupun

material dalam menyelesaikan skripsi ini.

12. Para Sahabat, I Wyn Adi Purnama Sriada SH, M.Kn, Agus Darma Putra

SH, Bagus Jaya Winangun, I Wayan Nekayasa ST, Anak Agung Krisna

6

Page 7: SKRIPSI KEDUDUKAN AHLI WARIS BERPINDAH AGAMA … · BERPINDAH AGAMA TERHADAP TANAH WARIS MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI (Studi Kasus Terhadap Ahli Waris Berpindah Agama Dari Hindu

7

Putra SH, Ketut Adi Saputra, Manik Yogiartha SH, yang selalu

memberikan dukungan moril untuk segera menyelesaikan skripsi ini ;

Semoga segala kebaikan dan jasa yang telah diberikan mendapatkan

imbalan yang sepantasnya dari Tuhan Yang Maha Esa. Menyadari kelemahan-

kelemahan dan keterbatasan penulis, tentu yang tersaji dalam karya tulis ini

banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kritik, saran, dan

pendapat yang sifatnya konstruktif sangat diperlukan guna kesempurnaan dari

skripsi ini.

Om Shanti, Shanti, Shanti Om.

Denpasar, November 2014

Penulis

7

Page 8: SKRIPSI KEDUDUKAN AHLI WARIS BERPINDAH AGAMA … · BERPINDAH AGAMA TERHADAP TANAH WARIS MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI (Studi Kasus Terhadap Ahli Waris Berpindah Agama Dari Hindu

8

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN

HALAMAN SAMPUL DALAM .................................................................... i

HALAMAN PRASYARAT GELAR SARJANA HUKUM............................. ii

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .............................................. iii

HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI ............................ iv

KATA PENGANTAR

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

v

DAFTAR ISI

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

viii

.....................................................................................................................

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

xi

BAB I PENDAHULUAN

1

8

Page 9: SKRIPSI KEDUDUKAN AHLI WARIS BERPINDAH AGAMA … · BERPINDAH AGAMA TERHADAP TANAH WARIS MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI (Studi Kasus Terhadap Ahli Waris Berpindah Agama Dari Hindu

9

1. Latar Belakang

1

2. Rumusan Masalah

6

3. Ruang Lingkup Masalah

6

4. Tujuan Penelitian

7

1.4.1 Tujuan Umum

7

1.4.2 Tujuan Khusus

7

5. Manfaat Penelitian

8

1.5.1 Manfaat Teoritis

8

1.5.2 Manfaat Praktis

8

6. Orisinalitas Penelitian

9

7. Definisi Variabel Penelitian

11

9

Page 10: SKRIPSI KEDUDUKAN AHLI WARIS BERPINDAH AGAMA … · BERPINDAH AGAMA TERHADAP TANAH WARIS MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI (Studi Kasus Terhadap Ahli Waris Berpindah Agama Dari Hindu

10

1.8 Landasan Teori

11

1.9 Metode Penelitian

15

1.9.1 Jenis Penelitian

16

1.9.2 Jenis Pendekatan

17

1.9.3 Sifat Penelitian

17

1.9.4 Data dan Sumber data

18

1.9.5 Teknik Pengumpulan Data

19

1.9.6 Teknik Penentuan Sampel Penelitian

19

1.9.7 Pengolahan dan Analisis Data

20

BAB II TINJUAN UMUM TENTANG HUKUM WARIS ADAT BALI

21

10

Page 11: SKRIPSI KEDUDUKAN AHLI WARIS BERPINDAH AGAMA … · BERPINDAH AGAMA TERHADAP TANAH WARIS MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI (Studi Kasus Terhadap Ahli Waris Berpindah Agama Dari Hindu

11

2.1 Pengertian Hukum Waris Adat

21

2.1.1 Pengertian Hukum Waris Adat Bali Menurut Para

Ahli

22

2.2 Pengertian Hukum Keluarga

23

2.2.1 Pengertian Hukum Keluarga Secara Umum di

Bali

24

2.3 Prinsip Keturunan Dalam Hukum Keluarga

.............................................................................

.............................................................................

25

2.3.1 Prinsip Keturunan Dalam Hukum Keluarga di

Bali

26

11

Page 12: SKRIPSI KEDUDUKAN AHLI WARIS BERPINDAH AGAMA … · BERPINDAH AGAMA TERHADAP TANAH WARIS MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI (Studi Kasus Terhadap Ahli Waris Berpindah Agama Dari Hindu

12

2.4 Unsur Pewarisan Dalam Hukum Adat Bali

28

2.5 Syarat-Syarat Sebagai Ahli Waris Menurut Hukum

Waris Adat Bali

........................................................................................

........................................................................................

32

2.6 Cara Pembagian Harta Warisan

.............................................................................

.............................................................................

30

BAB III STATUS HUKUM AHLI WARIS BERPINDAH AGAMA

37

3.1 Ahli Waris Berpindah Agama Tidak Lagi Berstatus

Sebagai Ahli Waris

........................................................................................

........................................................................................

38

3.2 Hubungan Antara Hukum Waris Perdata dengan

Hukum Waris Adat

........................................................................................

12

Page 13: SKRIPSI KEDUDUKAN AHLI WARIS BERPINDAH AGAMA … · BERPINDAH AGAMA TERHADAP TANAH WARIS MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI (Studi Kasus Terhadap Ahli Waris Berpindah Agama Dari Hindu

13

........................................................................................

38

3.3 Hubungan Antara Hukum Kekeluargaan, Hukum

Perkawinan dan Hukum Waris Adat

........................................................................................

........................................................................................

39

3.4 Hak dan Kewajiban Ahli Waris Berpindah Agama

Terhadap Pewaris, Keluarga dan Masyarakat

........................................................................................

........................................................................................

42

3.5 Terputusnya Hubungan Kekeluargaan Antara Pewaris

dengan Ahli Waris Berpindah Agama

........................................................................................

........................................................................................

45

3.6 Hilangnya Hak Mewaris

........................................................................................

........................................................................................

50

BAB IV HAK AHLI WARIS BERPINDAH AGAMA MENERIMA

TANAH DI LUAR WARISAN DARI PEWARIS

13

Page 14: SKRIPSI KEDUDUKAN AHLI WARIS BERPINDAH AGAMA … · BERPINDAH AGAMA TERHADAP TANAH WARIS MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI (Studi Kasus Terhadap Ahli Waris Berpindah Agama Dari Hindu

14

52

4.1 Faktor Pendukung Ahli Waris Berpindah Agama Masih

Boleh Menerima Tanah Pemberian Orang Tuanya

........................................................................................

........................................................................................

52

4.2 Sumber Harta Warisan yang Tidak Boleh Diwariskan

Kepada Ahli Waris Berpindah Agama

........................................................................................

........................................................................................

53

4.3 Sumber Harta Warisan yang Boleh Diwariskan Kepada

Ahli Waris Berpindah Agama

........................................................................................

........................................................................................

54

4.4 Hibah Menurut Hukum Waris Adat Bali

........................................................................................

........................................................................................

55

4.5 Tujuan Pemberian Hibah Berupa Tanah Menurut

Hukum Waris Adat Bali

14

Page 15: SKRIPSI KEDUDUKAN AHLI WARIS BERPINDAH AGAMA … · BERPINDAH AGAMA TERHADAP TANAH WARIS MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI (Studi Kasus Terhadap Ahli Waris Berpindah Agama Dari Hindu

15

........................................................................................

........................................................................................

56

BAB V PENUTUP

........................................................................................

........................................................................................

58

5.1 Kesimpulan

........................................................................................

........................................................................................

58

5.2 Saran

........................................................................................

........................................................................................

58

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RESPONDEN

DAFTAR INFORMAN

15

Page 16: SKRIPSI KEDUDUKAN AHLI WARIS BERPINDAH AGAMA … · BERPINDAH AGAMA TERHADAP TANAH WARIS MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI (Studi Kasus Terhadap Ahli Waris Berpindah Agama Dari Hindu

16

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Karya Ilmiah / Penulisan Hukum/

Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, tidak terdapat karya yang pernah

diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi manapun,

dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang

pernah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain, kecuali yang secara tertulis diacu

dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila Karya Ilmiah / Penulisan Hukum/Skripsi ini terbukti merupakan

duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain dan/atau dengan sengaja

mengajukan karya atau pendapat yang merupakan hasil karya penulis lain, maka

penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat sebagai pertanggungjawaban

ilmiah tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun juga.

Denpasar, Nopember 2014

Yang menyatakan,

(I Made Risky Putra Jaya Ardhana)NIM. 0903005155

16

Page 17: SKRIPSI KEDUDUKAN AHLI WARIS BERPINDAH AGAMA … · BERPINDAH AGAMA TERHADAP TANAH WARIS MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI (Studi Kasus Terhadap Ahli Waris Berpindah Agama Dari Hindu

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945 telah dinyatakan bahwa

tujuan dari pembangunan adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Oleh karena itu, pembangunan di Indonesia tidak hanya mencakup pembangunan

fisik tetapi juga pembangunan spiritual yang dilaksanakan secara gigih, tekun dan

ulet.

Negara telah memberikan kebebasan bagi setiap warganegaranya untuk

memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing seperti yang tercantum

dalam sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa serta dipertegas

dalam pasal 29 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya

masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Oleh

karenanya tidak ada pilihan lain bagi Bangsa Indonesia di dalam mengejar dan

mencapai tujuannya itu dengan melaksanakan pembangunan nasional secara

gigih, tekun dan ulet serta dilaksanakan di segala bidang, baik pembangunan fisik

maupun spiritual.

Selain itu, Negara juga membantu dalam memfasilitasi pembangunan

spiritual masyarakatnya dengan cara menyediakan sarana persembahyangan bagi

masing-masing umat beragama, antara lain Pura bagi umat Hindu, pembangunan

Gereja bagi umat Kristen Protestan dan Katolik, Masjid bagi umat Islam dan

Page 18: SKRIPSI KEDUDUKAN AHLI WARIS BERPINDAH AGAMA … · BERPINDAH AGAMA TERHADAP TANAH WARIS MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI (Studi Kasus Terhadap Ahli Waris Berpindah Agama Dari Hindu

pembangunan Wihara bagi umat Budha. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan

yang tercantum dalam Bab II angka I Pedoman Penghayatan dan Pengamalan

Pancasila (Ketetapan MPR No. II/MPR/1978) yaitu :

“Kebebasan agama adalah salah satu hak yang paling asasi diantara hak

asasi manusia, karena kebebasan beragama itu langsung bersumber kepada

martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Hak kebebasan beragama

bukan pemberian Negara atau pemberian golongan.”1

Dalam kenyataan, kebebasan beragama juga dapat menimbulkan

permasalahan antara lain terjadinya peralihan agama dari satu agama ke agama

lain yang diyakini, sehingga terkadang dalam suatu keluarga terjadi perbedaan

agama yang dianut. Adanya perbedaan ini kemungkinan besar berpengaruh

kepada sistem pembagian warisan dimana sebagian besar masyarakat di Indonesia

masih menganut sistem patrilineal atau sistem pembagian warisan dari garis

keturunan laki-laki.

Para ahli berpendapat hukum adat waris masih dipengaruhi oleh prinsip

garis keturunan yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. V. E. Korn

dalam perspektif hukum adat Bali menyatakan bahwa hukum pewarisan adalah

bagian paling sulit dari hukum adat Bali dikarenakan adanya perbedaan-perbedaan

di beberapa daerah dalam wilayah hukum Bali (Desa Kala Patra), baik

mengenaibanyaknya barang-barang yang boleh diwariskan atau mengenai

11 I Gede Pudja. 1982. Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dan Ajaran Hindu Dharma. Cet. IV. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu dan Budha Departemen Agama RI. h. 68.

Page 19: SKRIPSI KEDUDUKAN AHLI WARIS BERPINDAH AGAMA … · BERPINDAH AGAMA TERHADAP TANAH WARIS MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI (Studi Kasus Terhadap Ahli Waris Berpindah Agama Dari Hindu

banyaknyabagian masing-masing ahli waris, maupun mengenai putusan-putusan

pengadilan adat.2

Perkembangan hukum adat waris dipengaruhi oleh berbagai faktor sebagai

pembawa perubahan dan perkembangan hukum adatnya, salah satunya adalah

faktor agama. I Gusti Ketut Sutha menyatakan bahwa :

“Dalam lapangan hukum waris juga dipengaruhi oleh faktor agama yaitu

dalam pembagian yang erat hubungannya dengan masalah pengabenan (kematian)

dan harta warisan yang diperuntukkan untuk tujuan keagamaan.”3

Berbicara tentang warisan menyalurkan pikiran dan perhatian orang

kearah suatu kejadian penting dalam suatu masyarakat tertentu, yaitu ada seorang

anggota dari masyarakat itu meninggal dunia. Seorang manusia selaku anggota

masyarakat, selama masih hidup mempunyai tempat dalam masyarakat dengan

disertai berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban terhadap orang-orang anggota

lain dari masyarakat itu dan terhadap barang-barang yang berada dalam

masyarakat rakyat itu. Dengan lain perkataan, ada berbagai perhubungan hukum

antara seorang manusia itu disuatu pihak dan dunia luar disekitarnya dilain pihak

sedemikian rupa bahwa ada saling mempengaruhi dari kedua belah pihak itu

berupa kenikmatan atau beban yang dirasakan oleh masing-masing pihak.

Ketika seorang manusia itu meninggal dunia, apakah yang terjadi dengan

hubungan-hubungan hukum tadi? Tidak cukup dikatakan, bahwa perhubungan-

perhubungan hukum itu lenyap seketika itu. Oleh karena itu biasanya pihak yang

22 Gede Penetje. 2004. Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali. CV. Kayumas Agung. Denpasar. h 101. (selanjutya disebut Gede Penetje I)

33 I Gusti Ketut Sutha. 1987. Bunga Rampai Beberapa Aspekta Hukum Adat. Liberty. Yogyakarta. h. 105

Page 20: SKRIPSI KEDUDUKAN AHLI WARIS BERPINDAH AGAMA … · BERPINDAH AGAMA TERHADAP TANAH WARIS MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI (Studi Kasus Terhadap Ahli Waris Berpindah Agama Dari Hindu

ditinggalkan oleh pihak yang lenyap itu, tidak merupakan seorang manusia saja

atau sebuah barang saja, dan juga oleh karena hidupnya seorang manusia yang

meninggal dunia itu berpengaruh langsung pada kepentingan-kepentingan

beraneka warna dari berbagai orang anggota lain dari masyarakat dan

kepentingan-kepentingan ini, selama hidup seorang itu membutuhkan

pemeliharaan dan penyelesaian oleh orang lain. Maka dari itu, pada setiap

masyarakat dibutuhkan suatu peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara

kepentingan dalam masyarakat itu diselamatkan.

Jika beralih agama dihubungkan dengan hukum adat waris khususnya

mengenai harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris, maka akan timbul

berbagai pendapat diantara para sarjana. Salah satu pihak mengatakan bahwa

perpindahan agama tidak mengakibatkan hilangnya bagian dari ahli waris

sedangkan pihak lain berpendapat sebaliknya.

Peralihan agama dalam hal ini dari agama Hindu ke agama Kristen, dapat

menimbulkan perbedaan dalam pembagian warisan. Hal tersebut berkaitan dengan

konsep Desa Kala Patra sehingga memungkinkan ahli waris bisa tetap

mendapatkan kewarisannya, dikarenakan kebijaksanaan yang diberikan oleh

orang tua kepada anak ataupun karena perbedaan adat dalam wilayah hukum Bali,

sedangkan di sisi lain peralihan agama menyebabkan hilangnya hak mewaris oleh

ahli waris.

Walaupun secara tegas telah dijamin oleh Pancasila dan pasal 29 ayat (2)

UUD 1945, tetapi jika beralih agama ini dihubungkan dengan hukum adat waris

di Bali dimana yang diwariskan adalah harta yang berwujud benda dan harta yang

Page 21: SKRIPSI KEDUDUKAN AHLI WARIS BERPINDAH AGAMA … · BERPINDAH AGAMA TERHADAP TANAH WARIS MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI (Studi Kasus Terhadap Ahli Waris Berpindah Agama Dari Hindu

tidak berwujud benda yaitu berupa kewajiban-kewajiban yang bersifat immaterial,

yang kesemuanya dibebankan kepada ahli warisnya. Dari hal tersebut diatas akan

menimbulkan persoalan dari keturunan yang seharusnya sebagai ahli waris tetapi

karena beralih agama maka perlu dipertanyakan apakah ahli waris beralih agama

masih mempunyai hak dan kewajiban sebagai ahli waris sebagaimana sebelum

ahli waris tersebut berpindah agama.

Maka berdasarkan uraian diatas kami tertarik untuk melakukan penelitian

mengenai kedudukan ahli waris yang berpindah agama terhadap harta warisan

orang tuanya menurut hukum perjanjian, hukum waris dan fenomena adanya

perpindahan agama dimana fenomena tersebut berkaitan dengan hak atas tanah

waris individu yang melakukan perpindahan agama tersebut.

Berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas, melatar belakangi penulisan

skripsi ini dengan mengangkat judul “Kedudukan Ahli Waris Berpindah Agama

Terhadap Tanah Waris Menurut Hukum Waris Adat Bali (Studi Kasus Terhadap

Ahli Waris Berpindah Agama Di Desa Pekraman Kesiman).”

1.2. Rumusan Masalah

Dengan bertitik tolak pada latar belakang diatas, permasalahan yang dapat

diangkat untuk selanjutnya diteliti dan dibahas dalam penulisan skripsi ini yaitu

sebagai berikut:

1) Bagaimanakah kedudukan ahli waris yang berpindah agama dari Hindu ke

Kristen menurut hukum waris adat Bali?

Page 22: SKRIPSI KEDUDUKAN AHLI WARIS BERPINDAH AGAMA … · BERPINDAH AGAMA TERHADAP TANAH WARIS MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI (Studi Kasus Terhadap Ahli Waris Berpindah Agama Dari Hindu

2) Apakah ahli waris berpindah agama dari Hindu ke Kristen masih boleh

menerima suatu pemberian berupa tanah dari orang tuanya?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Dalam penulisan ilmiah menentukan ruang lingkup masalah merupakan

hal yang sangat penting, agar permasalahan yang dibahas jelas dan terfokus pada

hal tertentu. Ruang lingkup juga dibutuhkan untuk menjamin adanya keutuhan

dan ketegasan serta mencegah kekaburan permasalahan. Agar permasalahan yang

hendak diteliti tidak mengalami perluasan konteks dan keluar jalur, serta agar

penelitian yang dilaksanakan lebih mendalam, maka diperlukan suatu pembahasan

masalah. Untuk memudahkan dalam penyusunan dan pencarian data serta

menghindari pengumpulan data yang tidak diperlukan dalam penulisan, maka

ruang lingkup yang akan dibahas adalah mengenai :

1) Kedudukan ahli waris berpindah agama dari Hindu ke Kristen berdasarkan

hukum waris adat Bali.

2) Kedudukan ahli waris berpindah agama dari Hindu ke Kristen dalam

kaitannya dengan penerimaan suatu pemberian berupa tanah dari orang

tuanya.

1.4 Tujuan Penelitian

Dalam membahas mengenai sesuatu masalah ataupun objek tertentu

mempunyai tujuan-tujuan yang sesuai dengan apa yang menjadi objek

Page 23: SKRIPSI KEDUDUKAN AHLI WARIS BERPINDAH AGAMA … · BERPINDAH AGAMA TERHADAP TANAH WARIS MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI (Studi Kasus Terhadap Ahli Waris Berpindah Agama Dari Hindu

penyusunan skripsi tersebut. Adapun tujuan disusunnya skripsi ini secara garis

besarnya dapat diperinci sebagai berikut:

1.4.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui dan memahami secara lebih dalam tentang

kedudukan ahli waris berpindah agama terhadap hak atas tanah waris di

Desa Pekraman Kesiman.

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui kedudukan ahli waris berpindah agama

dari Hindu ke Kristen menurut hukum waris adat Bali

2. Untuk mengetahui apakah ahli waris berpindah agama dari

Hindu ke Kristen masih boleh menerima suatu pemberian berupa

tanah dari orang tuanya.

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut :

5.1. Manfaat Teoritis

1. Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum,

khususnya yang berkaitan dengan kedudukan ahli waris yang berpindah

agama, serta dapat menambah bahan-bahan kepustakaan.

2. Untuk mendalami dan mempraktekkan teori-teori yang telah diperoleh

selama menjalani proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas

Udayana.

Page 24: SKRIPSI KEDUDUKAN AHLI WARIS BERPINDAH AGAMA … · BERPINDAH AGAMA TERHADAP TANAH WARIS MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI (Studi Kasus Terhadap Ahli Waris Berpindah Agama Dari Hindu

5.2. Manfaat Praktis

1. Bagi pihak-pihak yang mempunyai kasus yang sama yaitu ahli waris

berpindah agama skripsi ini dapat digunakan sebagai perbandingan dalam

membuat suatu perjanjian.

2. Bagi hakim dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk membuat

keputusan bilamana ditemukan kasus yang menyerupai permasalahan yang

diangkat dalam skripsi ini.

3. Bagi pengacara dapat digunakan sebagai bahan pembelaan bilamana

mendapat kasus yang menyerupai permasalahan yang diangkat dalam

skripsi ini.

4. Bagi aparat desa dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam

membuat perjanjian bilamana mendapati warga yang berpindah agama.

1.6 Orisinalitas Penelitian

Adapun penelitian terdahulu yang digunakan adalah sebagai acuan dalam

penulisan skripsi ini yaitu Kedudukan Ahli Waris Berpindah Agama Terhadap

Harta Warisan Orang Tua yang Terjadi di Desa Panjer yang ditulis oleh I Gusti

Ngurah Bayu Krisna, (2007) yang digunakan untuk memenuhi syarat kelulusan

Program Studi Kenotariatan Universitas Diponegoro. Adapun indikator

pembedanya adalah:

Page 25: SKRIPSI KEDUDUKAN AHLI WARIS BERPINDAH AGAMA … · BERPINDAH AGAMA TERHADAP TANAH WARIS MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI (Studi Kasus Terhadap Ahli Waris Berpindah Agama Dari Hindu

1. Tempat penelitian yang digunakan oleh peneliti sebelumnya adalah di

Desa Pekraman Panjer sedangkan Penelitian ini mengambil tempat di

Desa Pekraman Kesiman.

2. Tahun penelitian sebelumnya adalah pada tahun 2007 dan tahun penelitian

ini adalah pada tahun 2013.

3. Permasalahan yang membedakan adalah bila penelitian sebelumnya hanya

tentang kedudukan ahli waris berpindah agama terhadap harta warisan

orang tua sedangkan penelitian ini adalah tentang kedudukan ahli waris

berpindah agama terhadap hak atas tanah waris yang dimiliki oleh orang

tuanya dimana penelitian sebelumnya lebih abstrak sedangkan penelitian

ini lebih spesifik tentang hak atas tanah waris.

Contoh Orisinalitas penelitian :

1. Dimana peneliti sebelumnya memuat rumusan masalah tentang apakah

ahli waris berpindah agama dapat mewaris dalam hukum adat Bali,

dikarenakan peneliti sebelumnya membuat penelitian apakah seseorang

yang berpindah agama dapat mewaris atau tidak ditinjau dari Hukum Adat

Bali, sedangkan dalam penelitian ini ahli waris berpindah agama masih

dapat atau tidak mewaris ditinjau dari hukum perdata mengingat hukum

waris berada ditengah-tengah antara hukum adat, hukum keluarga dan

hukum perdata. Selain itu, dasar penelitian ini untuk melindungi hak-hak

waris seseorang yang berpindah agama, karena perpindahan agama

seseorang tidak bisa mencabut hak keperdataan seseorang terhadap

Page 26: SKRIPSI KEDUDUKAN AHLI WARIS BERPINDAH AGAMA … · BERPINDAH AGAMA TERHADAP TANAH WARIS MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI (Studi Kasus Terhadap Ahli Waris Berpindah Agama Dari Hindu

warisannya karena ahli waris berpindah agama masih tetap memiliki

hubungan darah dengan pewaris.

2. Dimana peneliti sebelumnya membuat rumusan masalah tentang hak

mewaris seseorang yang berpindah agama, dimana hasil penelitian

sebelumnya sangat abstrak mengingat warisan yang diwariskan bisa

berasal dari harta gono gini, warisan turun temurun dll dalam penelitian ini

peneliti membuat penelitian yang lebih spesifik dimana adanya suatu

perjanjian keperdataan antara ahli waris yang berpindah agama dan

pewaris untuk memberikan sebuah kedudukan dan hak atas tanah waris,

dimana sudah sangat jelas yang diteliti ini adalah hak atas tanah waris.

Peneliti membuat penelitian ini lebih spesifik mengingat fakta yang terjadi

dimasyarakat yang sering menjadi kasus adalah warisan mengenai tanah

dikarenakan tanah biasanya merupakan warisan turun temurun dan

bilamana terjadi perpindahan agama seorang ahli waris maka hal itu harus

dibuat suatu perjanjian.

1.7 Definisi Operasional Variabel Penelitian

- Waris adalah peralihan harta kekayaan maupun hutang piutang yang

ditinggalkan seseorang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya.

- Ahli Waris adalah yang berhak menerima warisan yaitu para keluarga

sedarah, baik sah maupun diluar kawin, dan suami istri (ab intestato) dan

ataupun yang ditunjuk karena surat wasiat (testameinteir).

Page 27: SKRIPSI KEDUDUKAN AHLI WARIS BERPINDAH AGAMA … · BERPINDAH AGAMA TERHADAP TANAH WARIS MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI (Studi Kasus Terhadap Ahli Waris Berpindah Agama Dari Hindu

- Perpindahan agama adalah suatu keadaan dimana seseorang mengalami

perpindahan agama dimana dikarenakan karena banyak hal seperti

perkawinan ataupun yang lainnya.

- Kedudukan adalah suatu posisi dimana seseorang mendapatkan hak

setelah menunaikan kewajibannya ataupun telah melewati suatu proses

tertentu.

- Tanah Waris adalah tanah yang mengalami peralihan kepemilikan /

pewarisan dari pewaris terhadap ahli warisnya.

1.8 Landasan Teori

Pengertian hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang kedudukan

hukum harta kekayaan atau yang mengatur peninggalan harta seseorang yang

telah meninggal dunia. Hilman Hadikusuma memberikan pengertian hukum waris

adalah hukum yang memuat ketentuan tentang sistem dan azas-azas hukum

tentang warisan, pewaris dan cara-cara bagaimana harta warisan itu dialihkan

penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris.4

Hukum waris adat menurut R. Soepomo adalah memuat peraturan-

peraturan yang mengatur proses meneruskan dan mengoperkan harta benda dan

barang-barang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia pada

turunannya.5 Hukum waris adat memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur cara

penerusan dan peralihan harta kekayaan (berwujud ataupun tidak berwujud) dari

44 Hilman Hadikusuma. 1980. Pokok Pokok Pengertian Hukum Adat. Bandung: Alumni. h.67 (selanjutnya disingkat Hilman Hadikusuma I

55 R. Soepomo. 1986. Bab Bab Tentang Hukum Adat. Jakarta: Pradnya Paramita. h.35 (selanjutnya disebut R. Soepomo I)

Page 28: SKRIPSI KEDUDUKAN AHLI WARIS BERPINDAH AGAMA … · BERPINDAH AGAMA TERHADAP TANAH WARIS MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI (Studi Kasus Terhadap Ahli Waris Berpindah Agama Dari Hindu

pewaris kepada ahli warisnya. Cara penerusan dan peralihan harta kekayaan itu

dapat berlangsung sejak pewaris masih hidup atau setelah pewaris meninggal

dunia.

Sedangkan pengertian hukum waris adat Bali menurut Ayu Putu Nantri

adalah suatu proses penerusan dari pewaris kepada ahli waris tentang barang-

barang materiil maupun barang-barang immateriil yang mana hal ini berarti

bahwa penerusan ini menyangkut penerusan hak-hak dan kewajiban-kewajiban.6

Hubungan hukum antara individu sebagai warga adat dalam kekerabatan

meliputi hubungan hukum antara orang tua dengan anak, antara anak dengan

anggota keluarga pihak bapak dan ibu serta tanggungjawab mereka secara timbal

balik dengan keluarga. Di dalam kehidupan masyarakat di Indonesia terdapat

keanekaragaman sifat sistem kekeluargaan yang dianut. Sistem kekeluargaan itu

dapat dikelompokkan menjadi tiga macam, yaitu :

1. Sistem kekeluargaan patrilinial

2. Sistem kekeluargaan matrilinial

3. Sistem kekeluargaan parental atau bilateral

Dalam sistem kekeluargaan patrilineal dalam suatu masyarakat hukum

adat, dimana para anggotanya menarik garis keturunan ke atas melalui garis

bapak, bapak dari bapak terus keatas sehingga kemudian dijumpai seorang laki-

laki sebagai moyang. Adapun daerah di Indonesia yang menganut sistem ini

antara lain Batak, Bali, Seram, Nias dan Ambon.

66 Ayu Putu Nantri. 1982. Kedudukan Ahli Waris Yang Beralih Agama Menurut Hukum Adat Waris di Kabupaten Badung. Laporan Penelitian. Denpasar h. 34 (selanjutnya disebut R. Soepomo I)

Page 29: SKRIPSI KEDUDUKAN AHLI WARIS BERPINDAH AGAMA … · BERPINDAH AGAMA TERHADAP TANAH WARIS MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI (Studi Kasus Terhadap Ahli Waris Berpindah Agama Dari Hindu

Sistem kekeluargaan matrilinial yaitu sistem dimana para anggotanya

menarik garis keatas melalui ibu, ibu dari ibu terus keatas sehingga kemudian

dijumpai seorang perempuan sebagai moyangnya. Contoh daerah yang menganut

sistem matrilinial di Indonesia adalah Minangkabau dan Enggano.

Pada sistem kekeluargaan parental atau bilateral yakni suatu sistem dimana

para anggotanya menarik garis keturunan keatas melalui garis bapak dan ibu, terus

keatas sehingga kemudian dijumpai seorang laki-laki dan seorang perempuan

sebagai moyangnya. Sistem ini dapat ditemui pada daerah Jawa Barat, Jawa

Tengah, Jawa Timur, Madura, Aceh, Sulawesi dan Kalimantan.

Pada masyarakat adat Bali umumnya anak laki-laki mempunyai

kedudukan lebih utama karena semua kewajiban dari orang tuanya akan beralih

pada anaknya dan anak laki-laki itu akan mendapatkan harta warisan yang

ditinggalkan pewaris. Namun hal tersebut tidak berarti hubungan si anak dengan

keluarga ibu tidak ada artinya sama sekali.

Berlangsungnya proses pewarisan harus memenuhi tiga unsur menurut

hukum adat yaitu :

1. Pewaris

2. Harta warisan

3. Ahli waris

Pewaris adalah orang-orang yang mempunyai harta peninggalan selagi ia

masih hidup atau sudah wafat, yang mana harta peninggalan tersebut akan

diteruskan pemilikannya dalam keadaan tidak terbagi-bagi atau terbagi-bagi.

Page 30: SKRIPSI KEDUDUKAN AHLI WARIS BERPINDAH AGAMA … · BERPINDAH AGAMA TERHADAP TANAH WARIS MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI (Studi Kasus Terhadap Ahli Waris Berpindah Agama Dari Hindu

Harta warisan adalah suatu peninggalan yang berupa harta benda yang

dimiliki oleh seseorang setelah pewaris meninggal dunia. Ahli waris adalah orang-

orang yang berhak mewaris dimana orang tersebut berhak untuk meneruskan

penguasaan dan pemilikan harta warisan atau berhak memiliki bagian yang telah

ditentukan dalam pembagian harta warisan diantara ahli waris tersebut.

Dalam hukum adat waris, anak-anak dari si peninggal warisan merupakan

golongan ahli waris yang terpenting dibandingkan dengan golongan ahli waris

pengganti lainnya, karena apabila si peninggal harta warisan meninggalkan anak

maka anaknya itulah sebagai ahli waris utama. Secara umum terdapat empat

golongan hak mewaris menurut undang-undang yaitu :

1. Golongan pertama yaitu anak-anak beserta keturunan dalam garis lancang

ke bawah dengan tidak membedakan urutan kelahiran.

2. Golongan kedua yaitu orang tua dan saudara dari si pewaris.

3. Golongan ketiga yaitu ahli waris dimana sama sekali tidak terdapat

anggota keluarga dari golongan pertama maupun golongan kedua.

4. Golongan keempat yaitu ahli waris dari harta yang ditinggalkan apabila

tidak terdapat golongan pertama, kedua maupun ketiga.

Pada penganut susunan kekeluargaan patrilinial, syarat yang harus

dipenuhi sebagai ahli waris adalah :

1. Ahli waris harus mempunyai hubungan darah, yaitu misalnya anak

pewaris sendiri.

2. Anak itu harus laki-laki.

Page 31: SKRIPSI KEDUDUKAN AHLI WARIS BERPINDAH AGAMA … · BERPINDAH AGAMA TERHADAP TANAH WARIS MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI (Studi Kasus Terhadap Ahli Waris Berpindah Agama Dari Hindu

3. Bila tidak ada anak barulah jatuh kepada anak yang bukan sedarah yang

karena hukum ia berhak menjadi ahli waris misalnya anak angkat.

4. Bila tidak ada anak dan tidak ada anak angkat, hukum Hindu membuka

kemungkinan adanya penggantian melalui penggantian atas kelompok ahli

waris dengan hak keutamaan kepada kelompok dengan hak penggantian

lainnya yang memenuhi syarat.

Dari persyaratan tersebut jelaslah bahwa anak laki-laki lebih diutamakan

sebagai ahli waris. Jika tidak ada anak laki-laki maupun anak angkat maka

dimungkinkan adanya penggantian ahli waris.

1.9 Metode Penelitian

1.9.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Dimana

dalam penelitian hukum empiris, hukum dikonsepkan sebagai suatu

gejala empiris yang dapat diamati didalam kehidupan nyata. Dalam

konteks ini hukum tidak semata-semata dikonsepkan sebagai suatu

gejala normatif yang otonom, sebagai ius constisuendum (law as what

ought to be), dan tidak semata-semata sebagai iusconstitutum (law as

what it’s in the book), akan tetapi secara empiris sebagai ius operatum

(law as what it’s in society). Hukum sebagai ”law as what it’s in

society”, hukum sebagai gejala sosio empirik dapat dipelajari di satu

sisi sebagai independent variable yang menimbulkan efek-efek pada

berbagai kehidupan sosial, dan di lain sisi sebagai suatu dependent

Page 32: SKRIPSI KEDUDUKAN AHLI WARIS BERPINDAH AGAMA … · BERPINDAH AGAMA TERHADAP TANAH WARIS MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI (Studi Kasus Terhadap Ahli Waris Berpindah Agama Dari Hindu

variable yang muncul sebagai akibat berbagai ragam kekuatan dalam

proses sosial (studi mengenai law in process).

Pada intinya, penelitian hukum empiris berbeda dengan

penelitian sosial pada umumnya yang berobyek hukum (misalnya

seorang sosiolog yang sedang meneliti hukum). Perbedaan tersebut

dapat dicermati dari karakteristik data yang digunakan. Dalam

penelitian hukum empiris digunakan data sekunder dan data primer.

Data sekunder dalam penelitian hukum empiris merupakan bahan

hukum. Data sekunder tersebut diatas digunakan sebagai data awal dan

kemudian secara terus-menerus digunakan dengan data primer. Setelah

data primer diperoleh dari penelitian di lapangan, kedua data tersebut

digabung, ditelaah dan dianalisis.

1.9.2. Jenis Pendekatan

Dalam penulisian skripsi ini menggunakan 3 jenis pendekatan

yaitu :

a. Pendekatan Kasus (The Case Approach)

b. Pendekatan Fakta (The Fact Approach)

c. Pendekatan Sejarah (Historical Approach)

1.9.3. Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah

penelitian hukum yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif

bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu,

Page 33: SKRIPSI KEDUDUKAN AHLI WARIS BERPINDAH AGAMA … · BERPINDAH AGAMA TERHADAP TANAH WARIS MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI (Studi Kasus Terhadap Ahli Waris Berpindah Agama Dari Hindu

keadaan, gejala, atau kelompok tertentu atau untuk menentukan

penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya

hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.

Dalam penulisan skripsi ini penulis tidak menggunakan hipotesis

karena teori-teori, ketentuan peraturan, norma-norma hukum, karya

tulis yang dimuat baik dalam literatur maupun jurnal, doktrin serta

laporan penelitian terdahulu cukup memadai.

1.9.4. Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Untuk mendapatkan data primer dilakukan penelitian di

Kecamatan Denpasar Timur Desa Kesiman tepatnya di Banjar

Kebonkuri Tengah atas nama warga, Ir. Ngakan Sang Made Jati

Mancika. Adapun pertimbangan melakukan penelitian ditempat

tersebut adalah:

1. Ir Ngakan Sang Made Jati Mancika melakukan perkawinan

perpindahan agama dari Hindu ke Kristen.

2. Akses untuk mendapatkan data penelitian lebih mudah

dikarenakan ahli tersebut adalah merupakan seorang sarjana .

b. Data Sekunder

Bahan hukum primer meliputi KUHPerdata, bahan-bahan

kepustakan, dokumen, arsip, artikel, makalah, literatur, majalah serta

surat kabar.Selain itu dilakukan pula penelitian lapangan yang

dilakukan untuk menunjang data primer.

Page 34: SKRIPSI KEDUDUKAN AHLI WARIS BERPINDAH AGAMA … · BERPINDAH AGAMA TERHADAP TANAH WARIS MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI (Studi Kasus Terhadap Ahli Waris Berpindah Agama Dari Hindu

1.9.5.Teknik Pengumpulan Data

a. Teknik pengumpulan data primer

Teknik pengumpulan data primer adalah dengan melakukan

wawancara, karena wawancara merupakan salah satu teknik yang

sering dan paling lazim digunakan dalam penulisan hukum empiris.

Wawancara ini bukan sekedar bertanya pada seseorang , melainkan

dilakukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh

jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada

informan. Agar hasil wawancara nanti memiliki nilai validitas dan

realibitas, dalam berwawancara peneliti menggunakan alat berupa

pedoman wawancara atau interview guide. Melalui hasil wawancara

yang dilakukan dengan Ir Sang Made Jati Mancika yang melakukan

pernikahan sehingga mengalami perpindahan agama

b. Teknik pengumpulan data sekunder

Teknik pengumpulan data sekunder yang digunakan adalah

dengan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang sehubungan

dengan permasalahan, yang diharapkan bisa menjawab

permasalahan yang ada.

1.9.6. Teknik Penentuan Sampel Penelitian

Teknik penentuan sampel penelitian ini bersifat non probability

sampling yang dipilih penulis menggunakan bentuk snowball sampling

dimana sampel pertama yang diteliti ditentukan sendiri oleh si peneliti

yaitu dengan mencari key informan (informan kunci).

Page 35: SKRIPSI KEDUDUKAN AHLI WARIS BERPINDAH AGAMA … · BERPINDAH AGAMA TERHADAP TANAH WARIS MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI (Studi Kasus Terhadap Ahli Waris Berpindah Agama Dari Hindu

Dimana informan kunci ini terlibat dan mengalami langsung

dalam penelitian ini sehingga membanttu penulis dalam meneliti

permasalahan yang ada dalam penelitian ini dimana yang dimaksud

penulis adalah Dewa Nyoman Putra yang melakukan perpindahan

agama.

1.9.7. Pengolahan dan Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis mendapat jawaban-jawaban dari

narasumber yang selanjutnya oleh penulis dikaitkan dengan teori-teori

ilmu hukum yang didapat dari dosen pembimbing dan selanjutnya

dirumuskan oleh penulis menjadi jawaban-jawaban yang memecahkan

rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini.

Page 36: SKRIPSI KEDUDUKAN AHLI WARIS BERPINDAH AGAMA … · BERPINDAH AGAMA TERHADAP TANAH WARIS MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI (Studi Kasus Terhadap Ahli Waris Berpindah Agama Dari Hindu

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM WARIS ADAT BALI

2.1 Pengertian Hukum Waris Adat

Secara umum, pengertian hukum waris yang didasarkan pada pasal 830

Kitab Undang-Undang hukum perdata dapat dirumuskan sebagai berikut: Hukum

waris adalah suatu rangkaian ketentuan-ketentuan, dimana, berhubung dengan

meninggalnya seseorang, akibat-akibatnya di dalam bidang kebendaan, diatur,

yaitu: akibat dari beralihnya harta peninggalan dari seorang yang meninggal,

kepada ahli waris baik di dalam hubungannya antara mereka sendiri maupun

dengan pihak ketiga. Hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-

garis ketentuan tentang sistem dan azas hukum waris, tentang harta warisan,

pewaris dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan

dan pemilikannya dari pewaris kepada waris. Hukum waris adat sebenarnya

adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya.

Adapun pendapat para ahli hukum adat tentang hukum waris adat adalah sebagai

berikut:

R. Soepomo berpendapat bahwa hukum waris adat memuat peraturan-

peraturan yang mengatur proses meneruskan dan mengoperkan barang-barang

harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (immateriele

goederen) dari suatu angkatan manusia (generatie) pada turunannya.7Sedangkan

menurut Ter Haar Bzn seperti dikutip oleh Soebakti Poesponoto menyatakan

77 R. Soepomo I Op Cit h. 135

Page 37: SKRIPSI KEDUDUKAN AHLI WARIS BERPINDAH AGAMA … · BERPINDAH AGAMA TERHADAP TANAH WARIS MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI (Studi Kasus Terhadap Ahli Waris Berpindah Agama Dari Hindu

bahwahukum waris adat merupakan aturan-aturan hukum yang bertalian dengan

proses dari abad ke abad yang menarik perhatian adalah proses penerusan dan

peralihan kekayaan materieel dan immaterieel dari turunan ke turunan.8

Hukum waris adat memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur cara

penerusan dan peralihan harta kekayaan (berwujud atau tidak berwujud) dari

pewaris kepada para warisnya. Cara penerusan dan peralihan harta kekayaan itu

dapat berlangsung sejak pewaris masih hidup atau setelah pewaris meninggal

dunia.

2.1.1 Pengertian Hukum Waris Adat Bali Menurut Para Ahli

Pengertian Hukum Waris Adat Bali menurut Korn mengatakan dalam

bukunya Panetje hukum pewarisan adalah bagian yang paling sulit dari hukum

adat di Bali. Hal ini karena perbedaan-perbedaan di beberapa daerah dalam

wilayah Hukum Bali, baik mengenai banyaknya barang-barang yang boleh

diwariskan atau mengenai banyaknya bagian masing-masing ahli waris, maupun

mengenai putusan-putusan pengadilan adat9.

Paswara Residen Bali dan Lombok tahun 1900, mengenai pewarisan

menentukan bahwa harta warisan terjadi dari hasil bersih kekayaan pewaris yang

telah dipotong hutangnya, termasuk juga hutang yang dibuat untuk ongkos

menyelenggarakan pewaris.Pembagian harta warisan dibagi antara ahli waris

88 Ter Haar Bzn. 1985.Asas-asas dan Susunan Hukum Adat, diterjemahkan oleh Soebakti Poesponoto. Jakarta: Pradnya Paramita h. 90

99 I Gede Panetje I Op. Cit h. 88

Page 38: SKRIPSI KEDUDUKAN AHLI WARIS BERPINDAH AGAMA … · BERPINDAH AGAMA TERHADAP TANAH WARIS MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI (Studi Kasus Terhadap Ahli Waris Berpindah Agama Dari Hindu

sama rata, sedangkan untuk kepentingan biaya puri atau merajan dan kepentingan

adat lainnya mereka keluarkan sama rata juga.

Sedangkan pengertian hukum waris adat Bali menurut Ayu Putu Nantri

adalah suatu proses penerusan dari pewaris kepada ahli waris tentang barang-

barang materiil maupun barang-barang immateriil yang mana hal ini berarti

bahwa penerusan ini menyangkut penerusan hak-hak dan kewajiban-kewajiban.10

Proses penerusan ini dilakukan oleh pewaris kepada ahli warisnya, dimana

penerusan atau pengalihan atas harta yang berwujud benda dan tidak berwujud

benda, yang kesemuanya itu menyangkut hak dan kewajiban berupa kewajiban

keagamaan.

Dengan pengertian yang telah disebutkan di atas, maka dapatlah

dikemukakan bahwa hukum waris adat itu mengandung beberapa unsur yaitu :

1. Hukum waris adat adalah merupakan aturan hukum

2. Aturan hukum tersebut mengandung proses penerusan harta warisan

3. Harta warisan yang diperoleh atau diteruskan dapat berupa harta benda

yangberwujud dan yang tak berwujud

4. Penerusan atau pengoperan harta warisan ini berlangsung antara satu

generasi atau pewaris kepada generasi berikutnya atau ahli waris

2.2 Pengertian Hukum Keluarga

Belum adanya keseragaman tentang istilah hukum kekeluargaan membuat

para ahli memiliki definisi masing-masing. Hilman Hadikusuma menggunakan

101 Ayu Putu Nantri I. Op. Cit h. 60

Page 39: SKRIPSI KEDUDUKAN AHLI WARIS BERPINDAH AGAMA … · BERPINDAH AGAMA TERHADAP TANAH WARIS MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI (Studi Kasus Terhadap Ahli Waris Berpindah Agama Dari Hindu

istilah hukum kekerabatan yakni hukum yang menunjukkan hubungan-hubungan

hukum dalam ikatan kekerabatan termasuk kegudukan orang seorang sebagai

anggota warga kerabat atau warga adat kekerabatan.11

Sedangkan menurut Djaren Saragih hukum kekeluargaan adalah kumpulan

kaedah-kaedah hukum yang mengatur hubungan-hubungan hokum yang

ditimbulkan oleh hubungan biologis.12 Hubungan-hubungan hukum antara orang

seorang sebagai warga adat dalam ikatan kekerabatan meliputi hubungan hukum

antara orang tua dengan anak, antaraanak dengan anggota keluarga pihak bapak

dan ibu serta tanggung jawab merekasecara timbal balik dengan orang tua dan

keluarga.

2.2.1. Pengertian Hukum Keluarga Secara Umum di Bali

Hukum Keluarga di Bali lebih dikenal dengan sistem kepurusa sama

dengan sistem kekeluargaan yang dianut dalam kitab Manawa Dharmasastra,

yang dikenal sebagai salah satu kitab Hukum Hindu13. Hal ini tidak terlepas dari

agama yang dianut mayoritas penduduk masyarakat Bali. Sistem kekeluargaan ini

dalam ilmu hukum disebut sistem kekeluargaan patrilineal, sistem kekeluargaan

ini dianut dalam masyarakat Batak, Nias, Sumba dan beberapa daerah lainnya.

demikian juga halnya dalam pewarisan ternyata prinsip-prinsip pewarisan hampir

serupa dengan ketentuan kitab Manawa Dharmasastra, hanya saja sedikit terjadi

111 Hilman Hadikusuma. Op. cit. h. 140

121 Djaren Saragih. 1984. Pengantar Hukum Adat Indonesia. Bandung: Tarsito

131 Wayan P. Windya. 2006. Pengantar Hukum Adat Bali, Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana, h. 25

Page 40: SKRIPSI KEDUDUKAN AHLI WARIS BERPINDAH AGAMA … · BERPINDAH AGAMA TERHADAP TANAH WARIS MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI (Studi Kasus Terhadap Ahli Waris Berpindah Agama Dari Hindu

penyimpangan, dimana dalam Hukum Hindu perempuan mendapat seperempat,

sedangkan di Bali perempuan tidak mendapat warisan.

Menurut Gde Penetje hukum kekeluargaan di Bali adalah berdasarkan

patriarchaat yakni hubungan seorang anak dengan keluarga (clan) bapaknya

menjadi dasar tunggal bagi susunan keluarganya.14 Hubungan seorang anak

dengan keluarga bapaknya adalah paling penting dalam kehidupannya, keluarga

dari pihak laki-laki ini harus mendapat dahulu daripada keluarga dari pihak

perempuan. Tetapi disini bukan berarti hubungan si anak dengan keluarga ibu

tidak ada artinya sama sekali.

2.3 Prinsip Keturunan Dalam Hukum Kekeluargaan

Di dalam kehidupan masyarakat di Indonesia terdapat keanekaragaman

sifat sistem kekeluargaan yang dianut. Sistem kekeluargaan itu dapat

dikelompokkan menjadi tiga macam, yaitu :

1. Sistem kekeluargaan patrilinial

2. Sistem kekeluargaan matrilinial

3. Sistem kekeluargaan parental atau bilateral.

Dalam sistem kekeluargaan patrilineal pada suatu masyarakat hukum adat,

para anggotanya menarik garis keturunan ke atas melalui garis bapak, bapak dari

bapak terus keatas sehingga kemudian dijumpai seorang laki-laki sebagai moyang.

Adapun daerah di Indonesia yang menganut sistem ini antara lain Batak, Bali,

Seram, Nias dan Ambon.

141 Gde Penetje I Op. Cit. h. 23

Page 41: SKRIPSI KEDUDUKAN AHLI WARIS BERPINDAH AGAMA … · BERPINDAH AGAMA TERHADAP TANAH WARIS MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI (Studi Kasus Terhadap Ahli Waris Berpindah Agama Dari Hindu

Sistem kekeluargaan matrilinial yaitu sistem dimana para anggotanya

menarik garis keatas melalui ibu, ibu dari ibu terus ke atas sehingga kemudian

dijumpai seorang perempuan sebagai moyangnya. Contoh daerah yang menganut

sistem matrilinial di Indonesia adalah Minangkabau dan Enggano.

Pada sistem kekeluargaan parental atau bilateral yakni suatu sistem dimana

para anggotanya menarik garis keturunan keatas melalui garis bapak dan ibu, terus

keatas sehingga kemudian dijumpai seorang laki-laki dan seorang perempuan

sebagai moyangnya. Sistem ini dapat ditemui pada daerah Jawa Barat, Jawa

Tengah, Jawa Timur, Madura, Aceh, Sulawesi dan Kalimantan.

2.3.1. Prinsip Keturunan Dalam Hukum Keluarga di Bali

Pada masyarakat adat Bali umumnya anak laki-laki mempunyai

kedudukan lebih utama karena semua kewajiban dari orang tuanya akan beralih

pada anaknya dan anak laki-laki itu akan mendapatkan harta warisan yang

ditinggalkan pewaris.Namun, apabila diamati dalam kehidupan masyarakat adat di

Bali ternyata tidaksemua masyarakatnya menganut susunan kekeluargaan

patrilinial. Hal ini dibuktikan oleh Soeripto bahwa di desa Tenganan

Pegringsingan menganut susunan kekeluargaan parental dimana susunan

kekeluargaan ini sama dengan yang dianut oleh masyarakat di Jawa.15

Hal yang diuraikan di atas membuktikan bahwa dalam wilayah hukum

Bali belum tentu memiliki adat istiadat yang sama. Hal ini disebabkan oleh

151 Soeripto. 1983. Beberapa Bab Tentang Hukum Adat Waris. Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember. h 45.

Page 42: SKRIPSI KEDUDUKAN AHLI WARIS BERPINDAH AGAMA … · BERPINDAH AGAMA TERHADAP TANAH WARIS MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI (Studi Kasus Terhadap Ahli Waris Berpindah Agama Dari Hindu

perkembangan dalam penyesuaian kehidupan masyarakat sehari-haridalam

mengikuti perubahan kebutuhan perkembangan jaman.

Prinsip warisan dalam hukum adat Bali memiliki beda makna dengan

warisan dalam pengertian hukum barat, yang selalu merupakan hak dan bersifat

materiil atau memiliki nilai uang. Di Bali warisan mengandung hak dan kewajiban

yang tidak bisa ditolak bersifat materiil maupun inmaterial. Laki-laki menerima

warisan biasanya berupa:

1) Kewajiban terhadap Desa Adat

2) Kewajiban menjaga kelangsungan ibadah pura, pemerajan yang bersifat

dewa yadnya

3) Kewajiban melakukan manusia yadnya dan pitra yadnya terhadap

anggota keluarga, orang tua maupun saudari perempuannya yang janda

atau gadis.

4) Kewajiban melanjutkan keturunan dengan memiliki anak kandung atau

anak angkat

5) Mewarisi harta kekayaan keluarga sebaliknya juga semua hutang

piutang.

6) Memelihara hidup anggota keluarga termasuk saudari-saudari yang

menjadi tanggungjawabnya.

Dari 6 angka di atas ternyata 5 merupakan kewajiban dan hanya satu hak

mewaris harta kekayaan. Akan sangat beruntung anak laki-laki bila orang tua

kaya, tetapi lebih banyak yang apes/tidak beruntung bila hidup mereka pas-pasan

dan bahkan bila sangat miskin seperti itu, tanggungjawab tetap harus dipikulnya.

Page 43: SKRIPSI KEDUDUKAN AHLI WARIS BERPINDAH AGAMA … · BERPINDAH AGAMA TERHADAP TANAH WARIS MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI (Studi Kasus Terhadap Ahli Waris Berpindah Agama Dari Hindu

2.4 Unsur Pewarisan Dalam Hukum Waris Adat Bali

Berlangsungnya proses pewarisan harus memenuhi tiga unsur yaitu:

1. Pewaris

2. Harta warisan

3. Ahli waris

Pengertian pewaris menurut Hilman Hadikusuma adalah orang yang

mempunyai harta peninggalan selagi ia masih hidup atau sudah wafat dimana

harta peninggalannya akan diteruskan penguasaan atau pemilikannya dalam

keadaan tidak terbagi-bagi atau terbagi-bagi.16

Sedangkan pewaris menurut Cokorda Istri Putra Astiti dkk adalah orang

ketika meninggalnya meninggalkan harta warisan atau harta peninggalan yang

akan beralih atau diteruskan kepada ahli warisnya.17 Dengan kata lain

pewarisadalah orang yang akan meninggalkan harta warisan di kemudian hari.

Pada masyarakat adat Bali, umumnya yang dipandang sebagai pewaris

adalah laki-laki yang telah meninggal dunia. Dengan demikian persoalan

pewarisan baru akan muncul dalam satu keluarga apabila si bapak yang meninggal

dunia sedangkan jika si ibu yang meninggal dunia tidaklah timbul persoalan

pewarisan karena selama bapak masih hidup kekuasaan atas harta kekayaan

161 Hilman Hadikusuma. 1991. Hukum Waris Indonesia Menurut Perundang-undangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu, Islam. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. h 29. (selanjutnya disingkat Hilman Hadikusuma II)

171 Cokorda Istri Putra Astiti, I Wayan Beni, Ni Nyoman Sukerti. 1984. Hukum Adat Dua (Bagian Dua). Denpasar: Biro Dokumentasi dan Publikasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. h. 23

Page 44: SKRIPSI KEDUDUKAN AHLI WARIS BERPINDAH AGAMA … · BERPINDAH AGAMA TERHADAP TANAH WARIS MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI (Studi Kasus Terhadap Ahli Waris Berpindah Agama Dari Hindu

keluarga ada di tangannya. Hal inisesuai dengan susunan kekeluargaan patrilinial

yang umumnya dianut oleh masyarakat adat Bali.

Pengertian harta warisan atau disebut juga harta peninggalan menurut

Hilman Hadikusuma adalah semua harta berupa hak-hak dan kewajiban-

kewajiban yang beralih penguasaan atau pemilikannya setelah pewaris meninggal

dunia kepada ahliwaris.18

Wujud harta warisan menurut hukum waris adat di Bali adalah :

1. Harta pusaka yaitu merupakan harta warisan yang memiliki nilai magis

religius. Jenis harta pusaka ini dibedakan menjadi dua yaitu :

a. Harta pusaka yang tidak dapat dibagi-bagi ialah harta warisan yang

mempunyai nilai magis religius. Contohnya berupa keris yang bertuah

dan lain-lain.

b. Harta pusaka yang dapat dibagi-bagi ialah harta warisan yang tidak

mempunyai nilai magis religius. Harta ini dapat berupa sawah, ladang

dan lain-lain.

2. Harta bawaan yaitu harta yang dibawa oleh mempelai wanita maupun pria

ke dalam perkawinan. Adapun sifat dari harta bawaan ini adalah :

a. Tetap menjadi hak masing-masing (suami/istri)

b. Setelah lampau beberapa waktu (3/5 tahun) menjadi milik bersama.

3. Harta perkawinan yaitu berupa harta yang diperoleh dalam perkawinan

(guna kaya).

181 Hilman Hadikusuma II. Op. Cit. h. 33.

Page 45: SKRIPSI KEDUDUKAN AHLI WARIS BERPINDAH AGAMA … · BERPINDAH AGAMA TERHADAP TANAH WARIS MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI (Studi Kasus Terhadap Ahli Waris Berpindah Agama Dari Hindu

4. Hak yang didapat dari masyarakat, contohnya adalah hak untuk

mempergunakan kuburan.

Dalam wujud harta warisan seperti tersebut di atas ada harta yang memang

tidak dapat dibagi-bagikan karena penguasaan dan pemilikannya, sifat benda serta

kegunaannya. Sehingga harta warisan itu dipelihara, digunakan dan menjadi milik

bersama diantara para ahli warisnya dalam suatu keturunan.

Pengertian ahli waris menurut Hilman Hadikusuma adalah orang-orang

yang berhak mewarisi harta warisan.19 Hal ini berarti bahwa orang tersebut berhak

untuk meneruskan penguasaan dan pemilikan harta warisan atau berhak memiliki

bagian-bagian yang telah ditentukan dalam pembagian harta warisan diantara ahli

waris tersebut. Ahli waris itu bisa anak, cucu, bapak, ibu, paman, kakek dan

nenek. Pada dasarnya semua ahli waris berhak mewaris kecuali karena tingkah

laku atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh ahli waris sangat merugikan si

pewaris.

Sedangkan yang disebut dengan ahli waris menurut hasil-hasil diskusi

Hukum Waris Adat di Bali20 adalah :

1. Setiap laki-laki dalam hubungan purusa selama tidak terputus haknya

untuk menerima warisan

2. Setiap sentana rajeg selama tidak terputus haknya untuk menerima

warisan.

191 Hilman Hadikusuma II. Op. Cit. h .53.

202 Lembaga Pembinaan Hukum Nasional. 1997. Kedudukan Wanita Dalam Hukum Waris Menurut Hukum Adat Bali. Hasil-Hasil Diskusi Hukum Adat Waris di Bali. Sekretariat Panitia Diskusi Hukum Adat Waris di Denpasar. h. 57

Page 46: SKRIPSI KEDUDUKAN AHLI WARIS BERPINDAH AGAMA … · BERPINDAH AGAMA TERHADAP TANAH WARIS MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI (Studi Kasus Terhadap Ahli Waris Berpindah Agama Dari Hindu

Anak yang dikatakan sebagai ahli waris adalah anak kandung dan anak

angkat. Anak kandung pada prinsipnya mempunyai hak penuh terhadap harta

warisan orang tuanya. Anak kandung disini adalah anak kandung laki-laki yakni

anak yang lahir dari perkawinan sah orang tuanya. Anak laki-laki itu berhak

mewaris apabila :

1. Tidak melakukan perkawinan nyeburin

2. Melaksanakan dharmanya sebagai anak atau tidak durhaka terhadap orang

tuadan leluhurnya.

Apabila suatu keluarga hanya mempunyai anak perempuan tanpa ada anak

laki-laki maka anak perempuan itu dapat diangkat statusnya sebagai anak laki-laki

(sentana rajeg) dengan cara perkawinan ambil laki. Sehingga anak perempuan

tersebut dapat sebagai ahli waris dari harta warisan orang tuanya. Anak angkat

berdasarkan hukum adat waris di Bali dilakukan bilamana suatu keluarga tidak

mempunyai keturunan, sehingga fungsi anak angkat itu sebagai penerus generasi

atau keturunan. Sebagai penerus keturunan maka pengangkatan anak ini haruslah

diadakan upacara “pemerasan” dan diumumkan dihadapan masyarakat. Upacara

pengangkatan anak ini dimaksudkan untuk melepaskan anak itu dari ikatan atau

hubungan dengan orang tua kandungnya dan sekaligus memasukkan anak itu ke

dalam keluarga yang mengangkatnya. Anak angkat di Bali mempunyai hak penuh

sama seperti anak kandung terhadap harta warisan orang tuanya dan mempunyai

kewajiban yang sama sebagaimana berlaku sebagai anak kandung sendiri.

2.5 Syarat - Syarat Sebagai Ahli Waris Menurut Hukum Waris Adat Bali

Page 47: SKRIPSI KEDUDUKAN AHLI WARIS BERPINDAH AGAMA … · BERPINDAH AGAMA TERHADAP TANAH WARIS MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI (Studi Kasus Terhadap Ahli Waris Berpindah Agama Dari Hindu

Dalam hukum waris adat Bali, anak-anak dari si peninggal warisan

merupakan golongan ahli waris yang terpenting dibandingkan dengan golongan

ahli waris pengganti lainnya, karena apabila si peninggal harta warisan

meninggalkan anak maka anaknya itulah sebagai ahli waris utama.

Dalam hukum adat waris, anak-anak dari si peninggal warisan merupakan

golongan ahli waris yang terpenting dibandingkan dengan golongan ahli waris

pengganti lainnya, karena apabila si peninggal harta warisan meninggalkan anak

maka anaknya itulah sebagai ahli waris utama.Secara umum terdapat empat

golongan hak mewaris menurut undang-undang yaitu :

a. Golongan pertama yaitu anak-anak beserta keturunan dalam garis lancang

ke bawah dengan tidak membedakan urutan kelahiran.

b. Golongan kedua yaitu orang tua dan saudara dari si pewaris.

c. Golongan ketiga yaitu ahli waris dimana sama sekali tidak terdapat

anggota keluarga dari golongan pertama maupun golongan kedua.

d. Golongan keempat yaitu ahli waris dari harta yang ditinggalkan apabila

tidak terdapat golongan pertama, kedua maupun ketiga.

Pada penganut susunan kekeluargaan patrilinial, syarat yang harus

dipenuhi sebagai ahli waris adalah :21

a. Ahli waris harus mempunyai hubungan darah, yaitu misalnya anak

pewaris sendiri.

b. Anak itu harus laki-laki.

212 I Gde Pudja. Op. cit. h. 42

Page 48: SKRIPSI KEDUDUKAN AHLI WARIS BERPINDAH AGAMA … · BERPINDAH AGAMA TERHADAP TANAH WARIS MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI (Studi Kasus Terhadap Ahli Waris Berpindah Agama Dari Hindu

c. Bila tidak ada anak barulah jatuh kepada anak yang bukan sedarah

yang karena hukum ia berhak menjadi ahli waris misalnya anak angkat.

d. Bila tidak ada anak dan tidak ada anak angkat, hukum Hindu membuka

kemungkinan adanya penggantian melalui penggantian atas kelompok ahli

waris dengan hak keutamaan kepada kelompok dengan hak penggantian

lainnya yang memenuhi syarat.

Dari persyaratan tersebut jelaslah bahwa anak laki-laki lebih diutamakan

sebagai ahli waris. Jika tidak ada anak laki-laki maupun anak angkat maka

dimungkinkan adanya penggantian ahli waris.

2.6 Cara Pembagian Harta Warisan

Cara pembagian harta warisan menurut hukum waris di Indonesia

dibedakan menjadi tiga bagian yaitu :22

1. Sistem kewarisan individual yaitu sistem kewarisan dimana

hartapeninggalan akan diwarisi bersama-sama dibagi-bagi kepada semua

ahli waris (individual). Sistem ini dapat dilihat pada masyarakatbilateral di

Jawa

2. Sistem kewarisan kolektif, dimana harta peninggalan akan diwarisisecara

kolektif (bersama-sama) oleh sekumpulan ahli waris, dimanaharta warisan

tersebut tidak akan dibagi-bagikan seperti pada sistemkewarisan

individual. Pada sistem ini harta warisan akan dinikmatisecara bersama-

sama. Ahli waris hanya mempunyai hak pakai atauboleh menikmati saja

222 IGN Sugangga. 2005. Diktat Hukum Waris Adat. Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro. h.8

Page 49: SKRIPSI KEDUDUKAN AHLI WARIS BERPINDAH AGAMA … · BERPINDAH AGAMA TERHADAP TANAH WARIS MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI (Studi Kasus Terhadap Ahli Waris Berpindah Agama Dari Hindu

dari harta warisan dan tidak mempunyai atautidak dapat memiliki harta

warisan dan tidak mempunyai atau tidakdapat memiliki harta warisan

tersebut. Hal seperti ini dapat dilihat pada pewarisan harta pusaka.

3. Sistem kewarisan mayorat yaitu sistem kewarisan dimana harta

peninggalan secara keseluruhan atau sebagian besar akan diwarisi

olehseorang ahli waris. Hal pada pewarisan terhadap karang desa pada

masyarakat Bali seperti ini dapat dijumpai. Pada masyarakat adat Bali,

umumnya menganut sistem kekeluargaan patrilinial, di dalam sistem

kewarisannya menganut sistem kewarisan individual,dimana ahli waris

akan mewarisi secara perorangan harta warisan berupa tanah,sawah dan

ladang tersebut setelah orang tuanya wafat. Tetapi dalam kaitannya dengan

kepemimpinan harta warisan oleh anak laki-laki tertua barulah sistem

kewarisan mayorat sebab anak laki-laki tertua inilah yang akan menguasai

hartawarisan dengan kewajiban mengasuh adik-adiknya sampai dewasa.

Kemudian terhadap harta pusaka seperti keris bertuah, sanggah/merajan

dan alat-alat persembahyangan adalah berlaku sistem kewarisan kolektif

yakni ahli waris akan mewarisi harta warisan secara bersama-sama dan

harta warisan tersebut tidak dibagikan diantara para ahli warisnya.

Berdasarkan hal tersebut, maka sistem kewarisan yang dianut oleh

masyarakat adat Balimenurut Cokorda Istri Putra Astiti adalah sistem kewarisan

individual, kolektif danmayorat.23

232 Cokorda Istri Putra Astiti, I Wayan Beni, Ni Nyoman Sukerti. Op. Cit. h.51.

Page 50: SKRIPSI KEDUDUKAN AHLI WARIS BERPINDAH AGAMA … · BERPINDAH AGAMA TERHADAP TANAH WARIS MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI (Studi Kasus Terhadap Ahli Waris Berpindah Agama Dari Hindu

Ketiga sistem kewarisan tersebut dalam pembagian harta warisannya

sering menimbulkan sengketa, dimana sengketa itu terjadi setelah pewaris

meninggal dunia, tidak saja di kalangan masyarakat yang parental tetapi juga

terjadi pada masyarakat patrilinial dan matrilinial. Dalam mencapai penyelesaian

sengketa pembagian warisan pada umumnya masyarakat hukum adat

menghendaki adanya penyelesaian yang rukun dan damai tidak saja terbatas pada

para pihak yang berselisih tetapi juga termasuk semua anggota almarhum pewaris.

Jalan penyelesaian atau cara pembagian harta warisan menurut Hilman

Hadikusuma adalah :

“Dapat ditempuh dengan cara bermusyawarah, baik musyawarah terbatas

dalam lingkungan anggota keluarga sendiri yakni antara anak-anak

pewaris yang sebagai ahli waris, atau dapat juga dengan musyawarah

keluarga. Jika perselisihan pembagian itu tak juga dapat diselesaikan maka

dipandang perlu dimusyawarahkan di dalam musyawarah perjanjian adat

yang disaksikan oleh petua-petua adat. Apabila segala usaha telah

ditempuh dengan jalan damai dimuka keluarga dan peradilan adat

mengalami kegagalan maka barulah perkara itu dibawa ke pengadilan.”24

Selaras dengan pendapat tersebut, Soerojo Wignjodipoero mengungkapkan

bahwa:

“Pembagian harta peninggalan merupakan suatu perbuatan daripada para

ahli waris bersama, dimana pembagian ini diselenggarakan dengan

permufakatan atau atas kehendak bersama para ahli warisnya. Pembagian

242 Hilman Hadikusuma I. Op. Cit. Hal 116 - 117

Page 51: SKRIPSI KEDUDUKAN AHLI WARIS BERPINDAH AGAMA … · BERPINDAH AGAMA TERHADAP TANAH WARIS MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI (Studi Kasus Terhadap Ahli Waris Berpindah Agama Dari Hindu

itu biasanya dilaksanakan dengan kerukunan diantara ahli waris, apabila

tidak terdapat permufakatan dalam menyelesaikan pembagian harta

peningalan ini, maka hakim (hakim adat/ hakim perdamaian desa atau

hakim pengadilan negeri) berwenang atas permohonan ahli waris untuk

menetapkan cara pembagiannya.”25

Berdasarkan penelitian tentang masalah warisan yang beralih agama

penyelesaian sementara dapat dilakukan dengan musyawarah diantara ahli waris

di dalam keluarganya. Bilamana terjadi perbedaan pendapat karena

ketidakrukunan dalam keluarga maka musyawarah itu dapat diajukan kepada

ketua adat. Apabila usaha ketua adat tidak mendatangkan hasil maka perselisihan

pembagian harta warisan dapat dimusyawarahkan dengan kepala desa untuk dapat

dimintakan petuah-petuah sesuai dengan aturan-aturan atau hukum adat yang

berlaku. Jika masih juga terdapat perdebatan maka langkah terakhir adalah

mengajukan ke pengadilan.

252 Soerojo Wignjodipoero. 1988. Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat. Jakarta: CV. Haji Masagung. h. 70

Page 52: SKRIPSI KEDUDUKAN AHLI WARIS BERPINDAH AGAMA … · BERPINDAH AGAMA TERHADAP TANAH WARIS MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI (Studi Kasus Terhadap Ahli Waris Berpindah Agama Dari Hindu

BAB III

STATUS HUKUM AHLI WARIS BERPINDAH AGAMA

3.1 Ahli Waris Berpindah Agama Tidak Lagi Berstatus Sebagai Ahli Waris

Dengan beralihnya agama ahli waris dari agama Hindu ke agama Kristen,

maka ahli waris tersebut tidak lagi mempunyai hak dan kewajiban terhadap

pewaris, keluarga dan masyarakat. Karena peralihan agama ini, terputus hubungan

kekeluargaan antara pewaris dengan ahli waris, dan akibat hukum, ahli waris itu

akan kehilangan hak mewaris atas harta warisan pusaka orang tuanya. Ini

disebabkan apabila ahli waris berpindah agama, maka ahli waris tersebut dianggap

sudah tidak mampu lagi untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban adat maupun

agama terhadap pewaris, keluarga dan masyarakat. Dalam kenyataan, terdapat

pengecualian dalam hal pewarisan yang berpindah agama dimana ahli waris yang

berpindah agama tetap mendapatkan harta warisan pusaka orang tuanya. Hal

tersebut disebabkan rasa belas kasih dan sayang orang tua (pewaris) kepada

anaknya (ahli waris). Namun hal ini dapat menimbulkan resiko di masa

mendatang apabila terjadi masalah dalam pembagian warisan keluarga. Hanya

harta warisan bawaan dan harta yang dihasilkan oleh orang tua selama masa

perkawinan berlangsung yang dapat diberikan kepada ahli waris yang berpindah

agama tersebut apabila pengecualian ituterjadi.

Page 53: SKRIPSI KEDUDUKAN AHLI WARIS BERPINDAH AGAMA … · BERPINDAH AGAMA TERHADAP TANAH WARIS MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI (Studi Kasus Terhadap Ahli Waris Berpindah Agama Dari Hindu

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan narasumber,

yaitu Bendesa Desa Adat Kesiman, I Made Karim, dalam periode tahun 2006

sampai dengan tahun 2013 telah terjadi dua kali peralihan agama pada warga

desanya. Narasumber menyatakan bahwa ahli waris yang beralih agama pada

dasarnya tidak berhak lagi untuk menerima harta warisanberbentuk apapun dari

pewaris, karena telah meninggalkan agama aslinya dan tidak dapat melaksanakan

kewajibannya terhadap leluhur, pewaris dan masyarakat adatnya (Wawancara hari

Senin 18 Agustus 2014)

Begitu juga dengan hasil penelitian langsung yang dilakukan peneliti

terhadap ahli waris berpindah agama dimana semua ahli waris berpindah agama

yang berhasil di temui di Desa Pekraman Kesiman tidak lagi berstatus sebagai ahli

waris dikarenakan sudah tidak lagi menjalankan swadarma nya sebagai anak ,

memang keputusan desa tidak ada jelas mengatur tetapi warga masyarakat

menganggap tidak lagi sebagai ahli waris.

3.2 Hubungan Antara Hukum Waris Perdata dengan Hukum Waris Adat

Terdapat beberapa persamaan dalam hukum waris adat dengan hukum

waris perdata yaitu dalam hal harta warisan, pewaris dan ahli warisnya.Namun

terdapat pula perbedaan dalam pembagian harta warisan pewaris, dimana ahli

waris menurut hukum waris adat Bali adalah mengikuti garis keturunan patrilinial

sedangkan menurut hukum waris perdata adalah mengikuti garis keturunan

parental.

Page 54: SKRIPSI KEDUDUKAN AHLI WARIS BERPINDAH AGAMA … · BERPINDAH AGAMA TERHADAP TANAH WARIS MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI (Studi Kasus Terhadap Ahli Waris Berpindah Agama Dari Hindu

Dalam permasalahan ahli waris berpindah agama, ditinjau dari hukum

waris adat Bali maka orang yang beralih agama tersebut sebenarnya tidak

mendapatkan bagian warisan, karena sudah dianggap putus hubungan dengan

keluarganya dan tidak dapat lagi melaksanakan kewajibannya. Tetapi apabila

ditinjau dari hukum waris perdata maka ahli waris yang berpindah agama tersebut

tetap mendapatkan harta warisan karena merupakan ahli waris yang sah menurut

garis keturunan dengan pewaris.

Erman Suparman mengemukakan pendapatnya bahwa undang-undang

tidak membedakan ahli waris laki-laki dan perempuan, jugatidak membedakan

urutan kelahiran, hanya ada ketentuan bahwa ahli waris golongan pertama jika

masih ada maka akan menutup hak anggota keluargalainnya dalam garis lurus

keatas maupun kesamping.26

Apabila terjadi masalah dalam pembagian harta warisan yang diakibatkan

karena ahli waris berpindah agama dan permasalahan tersebut diajukan ke

Pengadilan Negeri setempat, hal tersebut kemungkinan akan ditinjau dari sisi

hukum waris perdata yang berlaku secara nasional di Indonesia. Tidak

digunakannya hukum waris adat dikarenakan hal tersebut hanya berlaku secara

kedaerahan saja. Selain itu hukum waris perdata ini lebih banyak digunakan oleh

orang yang mengesampingkan hukum adat waris dalam mendapatkan

penyelesaian pembagian harta warisan.

262 Erman Suparman.2005. Hukum Waris Indonesia (Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW). Bandung: PT. Refika Aditama h. 39

Page 55: SKRIPSI KEDUDUKAN AHLI WARIS BERPINDAH AGAMA … · BERPINDAH AGAMA TERHADAP TANAH WARIS MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI (Studi Kasus Terhadap Ahli Waris Berpindah Agama Dari Hindu

3.3 Hubungan Antara Hukum Kekeluargaan, Hukum Perkawinan dan

Hukum Waris Adat

Hukum kekeluargaan ini merupakan hukum yang mengatur hubungan-

hubungan hukum antara orang seorang dalam suatu ikatan kekeluargaan yakni

antara orang tua dengan anak-anaknya dan juga ada akibat-akibat hukum yang

berhubungan dengan keturunan, dimana akibat hukum ini tidak semuanya sama

untuk masing-masing masyarakat. Walaupun demikian terdapat suatu pandangan

pokok yang sama terhadap masalah keturunan adalah merupakan unsur yang

pokok bagi sesuatu keluarga menghendaki agar ada generasi penerusnya.

Hukum kekeluargaan mengenal tiga macam sistem yakni patrilinial,

matrilinial dan parental. Untuk masing-masing sistem kekeluargaan yangdianut

oleh masyarakat yang bersangkutan mempunyai cara tersendiri dalam mengatur

hubungan kekeluargaan antara anak dan orang tua dan anak dengan pihak

keluarga orang tuanya. Tidak hanya itu saja yang diatur dalam hukum

kekeluargaan tetapi juga meliputi masalah perkawinan dan pewarisan.

Hukum perkawinan adat mengatur bagaimana suatu perkawinan itu terjadi

dan berakhir serta akibat-akibat hukumnya terhadap hukum kekeluargaan.

Perkawinan bukan hanya merupakan urusan pribadi antara pihak mempelai saja

tetapi menyangkut nilai hidup, kehormatan keluarga dan soal kebendaan. Ter Haar

Bzn mengatakan bahwa perkawinan menurut hukum adat bersangkut-paut dengan

urusan kerabat, masyarakat, martabat dan urusan pribadi.27

272 Ter Haar Bzn. Op. Cit. h. 158

Page 56: SKRIPSI KEDUDUKAN AHLI WARIS BERPINDAH AGAMA … · BERPINDAH AGAMA TERHADAP TANAH WARIS MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI (Studi Kasus Terhadap Ahli Waris Berpindah Agama Dari Hindu

Soerojo Wignjodipoero berpendapat bahwa antara perkawinan dan sifat

susunan kekeluargaan terdapat hubungan yang erat, bahkan suatu peraturan

hukum perkawinan sukar untuk dipahami tanpa dibarengi dengan peminjaman

hukum kekeluargaan yang bersangkutan.28

Dari pendapat tersebut dapat dilihat bahwa hukum perkawinan mempunyai

hubungan yang erat dengan hukum kekeluargaan, walaupun bentuk perkawinan

dalam masing-masing susunan atau sistem kekeluargaan pada suatu masyarakat

berbeda-beda. Bentuk perkawinan pada masyarakat patrilinial yaitu perkawinan

jujur dimana pemberian jujur oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan adalah

lambang diputuskannya hubungan kekeluargaan si istri dengan orang tua dan

saudara-saudaranya. Setelah berlangsungnya perkawinan itu si istri berada dalam

lingkungan keluarga suaminya. Begitu pula dengan anak-anaknya yang

dilahirkannya dari perkawinan itu.

Di Bali terdapat bentuk perkawinan sebaliknya yang disebut dengan

perkawinan nyeburin, yakni si suami setelah kawin tinggal pada keluarga istrinya

dan melepaskan hubungan dengan keluarga orang tua serta saudara-saudaranya,

yang mengakibatkan anak yang diperoleh dari perkawinan itu berada dalam

lingkungan keluarga ibunya.

Hubungan kekeluargaan antara seorang anak dengan bapaknya dapat

dianggap ada, apabila anak tersebut dilahirkan dari perkawinan bapak dan ibunya

yang sah. Jika ada anak yang lahir dari perkawinan itu maka anak itu dapat

mewarisi harta warisan orang tuanya. Van Apeldoorn mengatakan bahwa

282 Soerojo Wignjodipoero. Op. Cit. h. 127

Page 57: SKRIPSI KEDUDUKAN AHLI WARIS BERPINDAH AGAMA … · BERPINDAH AGAMA TERHADAP TANAH WARIS MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI (Studi Kasus Terhadap Ahli Waris Berpindah Agama Dari Hindu

hubungan antara hukum kekeluargaan dengan hukum waris adalah apabila

seseorang meninggal dunia, maka keluarga yang ditinggalkan tersangkut dengan

harta peninggalan.29 Jadi hukum waris mengatur akibat-akibat hubungan keluarga

mengenai peninggalan seseorang.

I Gde Pudja mengatakan bahwa perkawinan mempengaruhi hukum waris

dimana sah atau tidaknya suatu perkawinan dapat mempengaruhi status seorang

anak sebagai ahli waris.30 Pengesahan perkawinan dianggap penting untuk

menentukan ahli waris karena seorang anak yang lahir dari perkawinan yang tidak

sah dari kedua orang tuanya tidak akan berhak mewarisiharta warisan orang

tuanya.

Dari hal tersebut di atas jelaslah bahwa antara hukum kekeluargaan,

hukum perkawinan dan hukum waris berhubungan erat. Apabila tidak ada hukum

kekeluargaan maka sudah tentu tidak ada batasan mengenai bentuk perkawinan

yang berlaku pada masyarakat dan orang-orang yang berhak sebagai ahli waris

sebab harta warisan berfungsi sebagai modal kehidupan anggota keluarganya.

3.4 Hak dan Kewajiban Ahli Waris Berpindah Agama Terhadap Pewaris,

Keluarga dan Masyarakat

Dalam kehidupan masyarakat Bali yang lebih mengutamakan

kebersamaan, kekeluargaan dan persatuan guna terciptanya kerukunan hidup

bersama menyebabkan masing-masing orang lebih mengutamakan kewajibannya

292 Van Apeldoorn. 1990. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: PT. Pradnya Paramita h. 56

303 I Gde Pudja.Op. Cit. h. 67

Page 58: SKRIPSI KEDUDUKAN AHLI WARIS BERPINDAH AGAMA … · BERPINDAH AGAMA TERHADAP TANAH WARIS MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI (Studi Kasus Terhadap Ahli Waris Berpindah Agama Dari Hindu

daripada haknya. Hal ini dikarenakan bahwa landasan dari pada hukum adat

adalah landasan hidup bersama dan bukan untuk kepentingan individu. Dalam

hukum adat waris di Bali hak adalah perlekatan yang ada pada individu untuk

mewarisi harta warisan yang ditinggalkan oleh si pewaris, sedangkan kewajiban

adalah serentetan kegiatan yang harus dilakukan oleh para ahli waris baik itu

kewajiban terhadap orang tua (pewaris), keluarga maupun masyarakatnya.

Kewajiban itu berupa kewajiban keagamaan dan kewajiban sehari-hari dalam

masyarakat yang ditujukan kepada orang tua (pewaris) dan nama baik keluarga.

Selain itu terdapat juga kewajiban kemasyarakatan yang berhubungan dengan

desa adat yang sering kali berupa pelaksanaan kegiatan gotong royong dalam

upacara keagamaan.

Seperti yang telah diuraikan di atas, bahwa masyarakat adat di Bali

umumnya menganut sistem kekeluargaan patrilinial sehingga anak laki-laki pada

masyarakat adat di Bali memiliki kedudukan penting sebagai ahli waris. Anak

laki-laki sebagai ahli waris adalah merupakan penerus keturunan, sebagai

penyelamat keturunan keluarga dan juga harapan orangtuanya di masa depan.

Anak laki-laki yang dimaksud yakni anak laki-laki yang lahir dari perkawinan

yang sah dari kedua orang tuanya. Selain itu, yang dapat ditunjuk sebagai ahli

waris yakni anak perempuan yang diangkat statusnya sebagai anak laki-laki yang

disebut sentana rajeg. Mereka inilah mempunyai tanggung jawab yang besar

untuk melaksanakan kewaiiban-kewajiban yang ada, yang diberikan pewaris

kepada ahli warisnya. Dengan meninggalnya seorang pewaris maka seketika itu

juga segala kewajibannya beralih kepada ahli warisnya. Kewajiban tersebut

Page 59: SKRIPSI KEDUDUKAN AHLI WARIS BERPINDAH AGAMA … · BERPINDAH AGAMA TERHADAP TANAH WARIS MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI (Studi Kasus Terhadap Ahli Waris Berpindah Agama Dari Hindu

berupa melunasi hutang-hutang pewaris baik berupa materiil maupun hutangin

materiil.

Di dalam kenyataan hidup masyarakat adat Bali selain kewajiban tersebut

di atas terdapat kewajiban lain yang seharusnya dilaksanakan oleh seorang ahli

waris yaitu untuk melaksanakan upacara keagamaan yang dilakukan dirumah

maupun di tempat persembahyangan, kemudian melaksanakan kewajiban yang

berlaku dalam masyarakat yang sebelumnya dilaksanakan juga oleh pewaris

sebelum meninggal.

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan di Desa Pakraman Kesiman,

sangat sedikit warganya yang beralih agama baik beralih agama dari Hindu ke

Kristen maupun ke agama lain. Faktor penyebab beralih agama lebih banyak

dikarenakan oleh perkawinan.Anak perempuan pada masyarakat desa

Adat/Pekraman Kesiman tidak disebut sebagai ahli waris dikarenakan yang

menjadi ahli waris adalah anak laki-laki. Anak perempuan hanya berhak

menikmati harta warisan orang tuanya bukan untuk memilikinya selama anak

perempuan itu tinggal dirumah orang tuanya dan belum kawin keluar.

Mereka yang beralih agama tidak lagi bertempat tinggal di tempat orang

tuanya atau di rumah aslinya melainkan pindah atau bertempat tinggal ditempat

yang lain jika ia sudah kawin, melainkan ia akan tinggal pada kelompok

persekutuannya atau ditempat yang baru, karena biasanya orang yang menganut

agama Hindu terutama laki-laki apabila ia melakukan suatu perkawinan maka ia

mempunyai hak untuk tetap tinggal dirumah keluarga aslinya atau dirumah orang

tuanya.

Page 60: SKRIPSI KEDUDUKAN AHLI WARIS BERPINDAH AGAMA … · BERPINDAH AGAMA TERHADAP TANAH WARIS MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI (Studi Kasus Terhadap Ahli Waris Berpindah Agama Dari Hindu

Mengenai kuburan maka ahli waris beralih agama ini tidak diperkenankan

menggunakan kuburan masyarakat adat yang beragama Hindu karena mereka

sudah ada kuburan khusus untuknya.

Seorang laki-laki (ahli waris) dapat saja tidak melaksanakan kewajiban-

kewajiban di atas, apabila ahli waris itu beralih agama Hindu menjadi Kristen.

Bendesa Adat Desa Pekraman Kesiman mengatakan bahwa apabila seorang ahli

waris tidak diberikan harta warisan karena orang tuanya tidak mempunyai harta

yang ditinggalkan maka ahli waris tersebut tetap berkewajiban untuk

melaksanakan dan menyelesaikan kewajiban-kewajibannya sebagai ahli waris,

dimana ahli waris yang utama di Desa Pekraman Kesiman adalah seorang laki-

laki.

3.5 Terputusnya Hubungan Kekeluargaan Antara Pewaris dengan Ahli

Waris Berpindah Agama

Dalam pandangan hukum waris adat Bali, seorang ahli waris tidaklah

semata-mata hanya mempunyai hak untuk mewarisi harta yang ditinggalkan oleh

pewaris tetapi seorang ahli waris juga dibebankan kewajiban-kewajiban yang

harus dilaksanakan.Bahkan lebih lanjut kewajiban-kewajiban inilah yang lebih

diutamakan dan setelah kewajiban itu terlaksana barulah seorang ahli waris akan

memperhatikan apa yang menjadi haknya sebagai ahli waris, yakni mewarisi harta

yang ditinggalkan orangtuanya baik harta yang berwujud benda (materiil) maupun

harta yang tidak berwujud benda (immateriil). Harta warisan yang berwujud

benda adalah harta yang dapat dibagi-bagikan dan harta yang tidak berwujud

Page 61: SKRIPSI KEDUDUKAN AHLI WARIS BERPINDAH AGAMA … · BERPINDAH AGAMA TERHADAP TANAH WARIS MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI (Studi Kasus Terhadap Ahli Waris Berpindah Agama Dari Hindu

adalah harta yang tidak dapat di bagikan diantara para ahli warisnya karena harta

ini adalah milik bersama atau dibebankan bersama. Di Bali harta tidak berwujud

ini disebut dengan harta pusaka berupa tempat persembahyangan keluarga, alat-

alat pusaka dan alat-alat persembahyangan. Semua ini termasuk harta berupa

kewajiban-kewajiban keagamaan atau kewajiban yang bersifat religius magis.

Di dalam kenyataan hidup di masyarakat terjadi bahwa ahli waris dapat

sajamelakukan perbuatan-perbuatan yang kurang baik terhadap pewaris sehingga

akan membawa dampak terhadap terhadap penerimaan harta warisan yang

ditinggalkan oleh pewaris itu sendiri. Hal ini disebabkan ahli waris tidak hanya

mempunyai hak untuk mewarisi harta warisan orang tuanya tetapi hukum adat

waris Bali juga jelas menentukan bahwa ahli waris untuk dapat menerima haknya

haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu seperti tidak melakukan perbuatan-

perbuatan durhaka terhadaporang tua serta juga harus melaksanakan kewajiban-

kewajiban keagamaan terhadap pewaris itu sendiri meskipun seorang anak itu

adalah anak sah dari hasil perkawinan pewaris akan tetapi karena melakukan

perbuatan durhaka terhadap orang tuanya seperti :

1. Membunuh atau mencoba membunuh orang tuanya

2. Menganiaya orang tuanya

3. Memaki-maki dengan kata yang kasar yang tidak patut dikeluarkan

untukorang tuanya.

Dari hal tersebut di atas, dapat saja seorang ahli waris dibatalkan haknya

untuk mewaris harta warisan orang tuanya. Disamping itu seorang ahli waris

dapat juga kehilangan hak mewarisnya, apabila ahli waris tersebut beralih agama

Page 62: SKRIPSI KEDUDUKAN AHLI WARIS BERPINDAH AGAMA … · BERPINDAH AGAMA TERHADAP TANAH WARIS MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI (Studi Kasus Terhadap Ahli Waris Berpindah Agama Dari Hindu

dari agama Hindu ke agama lainnya dalamhal ini ke agama Kristen, seperti yang

dikemukakan oleh I Gde Pudja yaitu :

“Meninggalkan agama leluhur dianggap juga sebagai sebab lenyapnya

kedudukan mereka sebagai ahli waris. Kejadian ini pun dapat dianggap

sebagai kejadian durhaka terhadap leluhur karena sebagai akibat dari

meninggalkan agama yang dianut oleh leluhurnya, jelas mereka tidak akan

dapat melakukan kewajiban-kewajiban sebagai kewajiban seorang anak

(putra) terhadap leluhurnya.”31

Dengan demikian perbedaan agama ahli waris dengan agama yang dianut

oleh pewaris, maka ahli waris beralih agama tersebut tidak lagi melaksanakan

kewajibannya karena masalah waris erat kaitannya dengan hak dankewajiban,

serta menurut agama yang dianut sebelum pindah agama yaitu agama Hindu,

dimana tanggung jawab seorang anak laki-laki terhadap orang tuanya tidak saja

menyangkut tanggung jawab kebendaan pada waktu orang tua masih hidup, tetapi

juga mempunyai kewajiban untuk melakukan upacara kematian pewaris

dantanggung jawab terhadap tempat persembahyangan. Dari uraian di atas,

dapatlah dikatakan walaupun ahli waris beralih agama berusaha untuk

melaksanakan upacara kematian pewaristidaklah dianggap benar diberikan hak

untuk mewarisi harta warisan yang ditinggalkan pewaris. Sehingga secara hukum

sesuai dengan hukum adat Bali, ahli waris tersebut dilenyapkan haknya untuk

menerima harta warisan.

313 I Gde Pudja.1977. Hukum Kewarisan Hindu yang Diresepir Kedalam Hukum Adat di Bali dan Lombok. Jakarta: CV. Junasco, h 97 – 98

Page 63: SKRIPSI KEDUDUKAN AHLI WARIS BERPINDAH AGAMA … · BERPINDAH AGAMA TERHADAP TANAH WARIS MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI (Studi Kasus Terhadap Ahli Waris Berpindah Agama Dari Hindu

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Desa Pekraman Kesiman,

menurut keterangan I Bagus Raka sebagai Sesepuh Adat Desa Pekraman Kesiman

mengatakan bahwa :

“Apabila ada seorang yang beralih agama dari agama Hindu menjadi

agamayang lain, maka terputuslah hubungan kekeluargaannya, walaupun

peralihan agamatersebut dilakukan sebelum maupun sesudah pewaris

meninggal dunia maka ia tidakakan berhak mendapatkan bagian harta

warisan si pewaris sedikitpun karena ahliwaris yang beralih agama

tersebut sudah dianggap tidak ada lagi.” (Wawancara hari Senin Tanggal

25 Agustus 2014).

Adapun keterangan yang diberikan oleh I Made Karim, sebagai Bendesa

Adat Desa Pekraman Kesiman :

“Bahwa orang yang melakukan peralihan agama, maka segala kedudukan

yang dulu dimilikinya akan berubah, dari kedudukan segera hilang pada

saat orang itu beralih agama walaupun orang beralih agamatersebut telah

melaksanakan kewajiban sebagai ahli waris berupa ikut menanggung

upacara kematian atau mengabenkan orang tuanya dan untuk kedudukan

dimasyarakat ia tidak lagi dianggap ada sebagai salah satu anggota

masyarakat adat tersebut.” (Wawancara hari senin tanggal 18 agustus

2014)

Menurut keterangan Ir. Ngakan Sang Made Jati Mancika sebagai

responden mengenai kasus yang terjadi akibat perpindahan agama di Desa

Pekraman Kesiman yaitu pada waktu pembagian warisan orang tuanya, terjadi

Page 64: SKRIPSI KEDUDUKAN AHLI WARIS BERPINDAH AGAMA … · BERPINDAH AGAMA TERHADAP TANAH WARIS MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI (Studi Kasus Terhadap Ahli Waris Berpindah Agama Dari Hindu

perselisihan antara dia dan saudara-saudaranya yang masih tetap beragama Hindu.

Hal ini selaras dengan pendapat Gde Penetje yakni hak waris seorang calon ahli

waris gugur, jika ia sebelum kematian atau pengabenan dilakukan menanggalkan

agama Hindu dan mengalih ke agama lain.32

Sesuai dengan pendapat tersebut, jika seorang ahli waris berpindah agama

sebelum pengabenan orang tuanya, maka hak untuk mewarisi harta warisanorang

tuanya akan hilang, karena hukum adat waris mempunyai hubungan yang erat

dengan agama dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat adat Bali yang

beragama Hindu yakni pelaksanaan agama dalam segala aspek penuangannya

terwujud dalam pancayadnya atau tata cara kehidupan sehari-hari. Dalam awig-

awig atau hukum adat Desa Pekraman Kesiman, adakalanya ahli waris tidak

mendapat warisan, apabila ia meninggalkan agama leluhurnya yaitu agama Hindu.

Pada dasarnya apabila melihat awig-awig atau hukum adat yang berlaku di

Desa Pekraman Kesiman terhadap ahli waris beralih agama, tidak akan diberikan

haknya atas harta warisan yang ditinggalkan pewarisnya. Sehingga ahli waris

berpindah agama tidak berkedudukan sebagai ahli waris lagi karena mereka sudah

tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai ahli waris dan terputusnya

hubungan kekeluargaan si berpindah agama dengan keluarga pewaris dan

leluhurnya.

3.6 Hilangnya Hak Mewaris

323 Gede Penetje. Op. Cit. h 142

Page 65: SKRIPSI KEDUDUKAN AHLI WARIS BERPINDAH AGAMA … · BERPINDAH AGAMA TERHADAP TANAH WARIS MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI (Studi Kasus Terhadap Ahli Waris Berpindah Agama Dari Hindu

Hilangnya hak mewaris dari seseorang ahli waris apabila dia melakukan

perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap pewaris misalnya ahli waris pernah

mencoba membunuh, menganiaya, membiarkan atau tidak menghiraukan pewaris

dalam keadaan sakit.

Pada dasarnya seorang ahli waris apabila melakukan perbuatan tidak

menyenangkan seperti yang tersebut diatas terhadap pewaris akan kehilangan

haknya atas harta warisan pewaris. Dalam pertimbangan hukum atas juga

disebutkan mengenai beralih agama ini dihubungkan dengan pasal 29 Undang-

Undang Dasar1945 yakni memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada

seluruh warga negara Indonesia untuk memeluk agama yang diakui sesuai dengan

keyakinan masing-masing.

Disamping itu negara Indonesia mengenal Bhineka Tunggal Ika, yang

terdiri dari adat istiadat yang berbeda-beda. Adat dan agama di Bali saling terjalin

dan saling mempengaruhi.Hukum adat merupakan hukum tertulis dan tidak

tertulis, dalam perbuatannya telah menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-

Undang Dasar 1945, yang dipergunakan sebagai dasar dalam pembuatan hukum

adat tersebut karena Pancasila menjadi falsafah negara dimana setiap orang bebas

memilih agama maka dianggap tidak tepatkalau masih membatasi apalagi

menghapus hak mewaris seseorang. Menurut pertimbangan hukum dari hakim

pengadilan negeri tentang seseorang beralih agama dianggap tidak berhak atas

harta warisan orang tuanya dianggap bertentangan dengan Pasal 29 Undang-

Undang Dasar 1945.

Page 66: SKRIPSI KEDUDUKAN AHLI WARIS BERPINDAH AGAMA … · BERPINDAH AGAMA TERHADAP TANAH WARIS MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI (Studi Kasus Terhadap Ahli Waris Berpindah Agama Dari Hindu

Hal ini apabila dihubungkan dengan ketentuan hukum waris adat di Bali,

bahwa hak dan kewajiban ahli waris itu bukan saja hak kebendaan melainkan

pelaksanaan keagamaan sehingga karena ahli waris beralih agama dari agama

Hindu ke agama Kristen, makadia tidak akan dapat melaksanakan kewajiban

keagamaan itu, maka haknya sebagai ahli warispun lenyap.

BAB IV

HAK AHLI WARIS BERPINDAH AGAMA MENERIMA TANAH

DI LUAR WARISAN DARI PEWARIS

4.1 Faktor Pendukung Ahli Waris Berpindah Agama Masih Boleh Menerima

Tanah Pemberian Orang Tuanya

Kemungkinan ahli waris yang beralih agama tetap mendapatkan harta

warisan orang tuanya dapat saja terjadi. Dalam hal ini pengecualian tetap ada,

dimana pewaris tetap memberikan harta warisan yang dapat dibagi-bagikan

kepada ahli waris yang beralih agama, ini disebabkan oleh rasa belas kasih dan

sayang orang tua kepada anak. Hal ini sering menimbulkan masalah dengan ahli

waris lainnya, karena ahli waris yang telah beralih agama dianggap sudah tidak

lagi memliki hubungan kekeluargaan dengan pewaris maupun dengan saudara

kandungnya, dan pemberian harta warisan seperti ini dapat digolongkan

melanggar hukum adat waris Bali. Apabila pewaris tetap memberikan bagian

warisan kepada ahli waris yang beralih agama, maka untuk sanksi adat tidak

Page 67: SKRIPSI KEDUDUKAN AHLI WARIS BERPINDAH AGAMA … · BERPINDAH AGAMA TERHADAP TANAH WARIS MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI (Studi Kasus Terhadap Ahli Waris Berpindah Agama Dari Hindu

dikenakan, karena pada dasarnya sanksi adat yang berlaku di Bali telah

mengalami perubahan yang dulunya berupa pengasingan sampai pada kekerasan

fisik kini hanya sebatas pada sanksi denda. Pembagian warisan adalah bersifat

kekeluargaan, dan hal ini merupakan urusan dalam rumah tangga seseorang,

dimana orang di luar anggota keluarga tidak berhak untuk ikut campur dalam

pembagian harta warisan.

Tentang banyaknya Pembagian Tanah yang diberikan Menurut hasil

penelitian adalah berupa 1 kecoran, dimana 1 kecoran itu adalah sebagai berikut: 1

Kecoran adalah mengairi 3-4 petak sawah yang luasnya beragam jadi kurang lebih

1 kecoran itu adalah 15 are.

4.2 Sumber Harta Warisan yang Tidak Boleh Diwariskan Kepada Ahli

Waris Berpindah Agama

Sumber harta warisan dapat yang sama sekali tidak boleh diwariskan

kepada ahli waris yang berpindah agama dari Hindu ke Kristen antara lain :

1. Harta Pusaka

a. Harta pusaka yang tidak dapat dibagi-bagi ialah harta warisan yang

mempunyai nilai magis religius.

Contoh : keris yang bertuah, tanah ayahan, tanah duwe merajan.

2. Tanah yang tidak bisa diwariskan kepada ahli waris berpindah agama

menurut hukum adat Bali

Page 68: SKRIPSI KEDUDUKAN AHLI WARIS BERPINDAH AGAMA … · BERPINDAH AGAMA TERHADAP TANAH WARIS MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI (Studi Kasus Terhadap Ahli Waris Berpindah Agama Dari Hindu

a. Tanah druwe atau sering disebut juga druwe desa adalah tanah yang

dimiliki atau dikuasai oleh desa pakraman seperti tanah pasar, tanah

lapang, tanah kuburan dan tanah bukti

b. Tanah pelaba pura adalah tanah yang dulu milik desa yang khusus

dipergunakan untuk keperluan Pura yaitu tempat bangunan Pura dan

yang dipergunakan guna pembiayaan keperluan Pura seperti

pembiayaan upacara-upacara rutin, hingga perbaikan pura.

c. Tanah pekarangan desa merupakan tanah yang dikuasai oleh desa

pakraman yang diberikan kepada krama negak untuk tempat tinggal

dengan ayahan yang melekat,

d. Tanah ayahan merupakan tanah yang dikuasai desa pakraman yang

penggarapannya diserahkan kepada krama desa setempat dengan hak

untuk dinikmati dengan perjanjian tertentu serta kewajiban

memberikan ayahan.

4.3 Sumber Harta Warisan Yang Boleh Diwariskan Ahli Waris Berpindah

Agama

Sumber harta warisan yang masih boleh diwariskan oleh ahli waris yang

berpindah agama dari Hindu ke Kristen antara lain :

1. Harta bawaan yaitu harta yang dibawa oleh mempelai wanita maupun pria

ke dalam perkawinan.

a. Tetap menjadi hak masing-masing (suami/istri)

b. Setelah lampau beberapa waktu (3/5 tahun) menjadi milik bersama.

Page 69: SKRIPSI KEDUDUKAN AHLI WARIS BERPINDAH AGAMA … · BERPINDAH AGAMA TERHADAP TANAH WARIS MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI (Studi Kasus Terhadap Ahli Waris Berpindah Agama Dari Hindu

2. Harta perkawinan yaitu harta yang diperoleh dalam perkawinan (guna

kaya).

3. Harta pusaka yang dapat dibagi-bagi ialah harta warisan yang tidak

mempunyai nilai magis religius.

Contoh : sawah, ladang, tanah dan lain-lain.

Apabila tanah yang diterima ahli waris adalah bukan berupa warisan hal

itu diperbolehkan menurut hukum adat Bali, dan dalam hukum perdata itu dikenal

sebagai hibah. Adapun pengertian adalah suatu persetujuan dengan mana seorang

penghibah menyerahkan suatu barangsecara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya

kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu.

Undang-undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang

yang masih hidup.

4.4 Hibah Menurut Hukum Waris Adat Bali

Hilman Hadikusuma menyatakan hibah menurut hukum waris adat bali

adalah dhana yaitu harta yang berupa pemberian harta kepada seorang lain oleh

seorang bapak yang berhak atas harta peninggalannya. Harta yang dapat

dihibahkan adalah harta tertentu yang bukan harta pusaka.33

Menurut Gde Puja dalam penghibahan terdapat 3 unsur yaitu :

1. Pemberian hibah atau yang menyerahkan hak. Menurut Hukum Hindu

yang membuat hibah adalah ayah, karena istri dan anak dianggap tidak

mempunyai hak tanpa didampingi oleh ayah sebagai kepala keluarga.

333 Hilman Hadikusuma II . Op . Cit . h. 302

Page 70: SKRIPSI KEDUDUKAN AHLI WARIS BERPINDAH AGAMA … · BERPINDAH AGAMA TERHADAP TANAH WARIS MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI (Studi Kasus Terhadap Ahli Waris Berpindah Agama Dari Hindu

2. Penerima hibah adalah penerima hak yang baru atas harta yang

dilimpahkan.

3. Suatu benda atau hak yang akan dilimpahkan mengatur tentang

pembatasan-pembatasan tentang penghibahan supaya tidak terjadi

permasalahan dengan ahli waris lainnya.34

Dalam pelaksaannya penghibahan ada 2 macam yaitu penghibahan

bersyarat dan tidak bersayarat. Dalam penghibahan bersyarat, penghibahan ini

dapat dituntut kembali kalau tidak sesuai, oleh karena itu penghibahan dan

penggunaanya harus jelas. Penghibahan ini biasanya hanya berlangsung secara

lisan sehingga bila sudah lewat masanya atau sudah bertahun-tahun sangat susah

melakukan pembuktian tentang penghibahan ini. Beda halnya dengan

penghibahan tanpa syarat, bilamana terjadi saat penghibahan itu maka saat proses

penghibahan selesai dan perpindahan hak telah terjadi maka berakhirlah

kekuasaan pemberi hibah yang telah beralih kepada penerima hibah.

Dalam hal ini menurut hukum waris adat Bali memang tidak mungkin

seorang ahli waris yang berpindah agama mendapatkan tanah sebagai warisan

akan tetapi sangat mungkin dia menerima tanah dalam bentuk hibah dari orang

tuanya ketika orang tuanya masih hidup.Lebih lanjut tentang hibah di Bali ini

dalam yurisprudensi peradilan adalah tertuang dalam Putusan MARI tanggal 19

September 1970 No.123/K/Sip/1970 yang mengatakan bahwa hukum adat Bali

tidak melarang adanya penghibahan sepanjang hal itu tidak mengenai harta

pusaka.

343 Gde Puja. Op . Cit h. 78

Page 71: SKRIPSI KEDUDUKAN AHLI WARIS BERPINDAH AGAMA … · BERPINDAH AGAMA TERHADAP TANAH WARIS MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI (Studi Kasus Terhadap Ahli Waris Berpindah Agama Dari Hindu

Dan juga berikut contoh lain berupa putusan pengadilan tentang ahli waris

berpindah agama :

Dalam permasalahan ahli waris yang beralih agama, terjadi di Desa

Adat/Pekraman Panjer, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota

Denpasar, dimana salah satu dari lima bersaudara yang melakukan peralihan

agama dari agama Hindu menjadi agama Kristen Protestan, melakukan gugatan ke

Pengadilan Negeri Denpasar. Saudara yang beralih agama tersebut menuntut

haknya dalam pembagian harta warisan berupa sebidang tanah yang mana telah

dijual oleh ahli waris lainnya. Karena peralihan agama tersebut maka menurut

Hukum Waris Adat Bali mengakibatkan putusnya hubungan kekeluargaan antara

pewaris (orang tua) dan dengan saudara-saudara kandungnya, dan putusnya hak

mewaris dari ahli waris yang beralih agama tersebut. Putusan dari gugatan

tersebut telah mendapatkan kekuatan hukum tetap, No.19/Pdt/G/1990/PN.DPS.

4.5 Tujuan Pemberian Hibah Berupa Tanah Menurut Hukum Waris Adat

Bali

Tujuan pemberian hibah menurut hukum waris adat bali adalah sebagai

sarana agar para ahli waris tidak merebutkan harta warisan peninggalannya,

dikarenakan hibah yang diberikan dalam masalah ini adalah hibah berupa tanah.

Adapun tujuan dari pewaris menghibahkan tanahnya kepada ahli waris

yang berpindah agama adalah sebagai berikut :

1. Untuk menghindari percekcokkan yang terjadi antara ahli warisnya

bilamana pewaris meninggal dunia.

Page 72: SKRIPSI KEDUDUKAN AHLI WARIS BERPINDAH AGAMA … · BERPINDAH AGAMA TERHADAP TANAH WARIS MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI (Studi Kasus Terhadap Ahli Waris Berpindah Agama Dari Hindu

2. Untuk mengadakan suatu pembagian yang adil menurut pertimbangan

atau pendapat pewaris sendiri.

3. Sebagai pernyataan kasih sayang kepada penerima hibah.

4. Sebagai bekal dikemudian hari kepada anaknya.

5. Karena pewaris memang suka memberi / beramal.

6. Unsur religius sebagai sarana penyempurnaan arwah pewaris

dikemudian hari.

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Dari keseluruhan uraian tersebut di atas, maka dapatlah ditarik kesimpulan

sebagai intisari dari uraian permasalahan tersebut sebagai berikut :

1. Status Hukum dengan adanya ahli waris berpindah agama di Desa

Adat/Pekraman Kesiman, tidak lagi mempunyai hak dan kewajiban

terhadap pewaris, keluarga dan masyarakat adatnya. Sebab ahli waris

beralih agama dianggap tidak mungkin lagi melaksanakan kewajiban yang

khususnya bersifat keagamaan dan adat. Dan tidak lagi berstatus sebagai

ahli waris

2. Ahli waris berpindah agama masih boleh menerima tanah dari orang

tuanya dikarenakan pemberian tanah tersebut adalah berupa hibah bukan

Page 73: SKRIPSI KEDUDUKAN AHLI WARIS BERPINDAH AGAMA … · BERPINDAH AGAMA TERHADAP TANAH WARIS MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI (Studi Kasus Terhadap Ahli Waris Berpindah Agama Dari Hindu

sebagai tanah warisan. Hal itu bertujuan untuk menghindari perselisihan

dengan ahli waris lainnya dikemudian hari.

5.2. Saran

Sebagai sumbangan pemikiran dalam menhadapi dan memecahkan

permasalahan hukum di masyarakat khususnya masalah tentang kedudukan ahli

waris beralih agama terhadap hak atas tanah waris di Desa Pekraman Kesiman,

maka penulis disarankan sebagai berikut :

1. Apabila ada sengketa tentang ahli waris beralih agama dari agama Hindu

ke agama yang lain, disarankan kepada hakim agar mendasarkan

putusannya berdasarkan awig-awig/ peraturan hukum adat yang berlaku di

Desa Adat Pekraman Kesiman, sehingga apa yang diputuskan oleh hakim

lebih dapat diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat karena sesuai

dengan hukum yang berlaku di desa tersebut.

2. Apabila ada sengketa tentang ahli waris berpindah agama diharapkan

hakim mengambil posisi tengah dengan mempertimbangkan hukum waris

adat bali dan hukum keluarga sehingga nantinya keputusan yang

dihasilkan tidak mengalami permasalahan dan bisa diterima di masyarakat.

Dan Perlu adanya hukum waris nasional, yang berlandaskan asas-asas

hukum waris adat sehingga hakim dalam memutuskan perkara waris

khususnya ahli waris beralih agama dapat langsung mempergunakan

hukum waris nasional tersebut.

Page 74: SKRIPSI KEDUDUKAN AHLI WARIS BERPINDAH AGAMA … · BERPINDAH AGAMA TERHADAP TANAH WARIS MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI (Studi Kasus Terhadap Ahli Waris Berpindah Agama Dari Hindu

DAFTAR BACAAN

A. BUKU-BUKU

Ayu Putu Nantri,1982, Kedudukan Ahli Waris Yang Beralih Agama Menurut Hukum Adat Waris di Kabupaten Badung,Laporan Penelitian, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar

Cokorda Istri Putra Astiti, 1984, Hukum Adat Dua (Bagian Dua), Biro Dokumentasi dan Publikasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Udaya, Denpasar

Effendi Perangin,2012, Hukum Waris, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Elisabeth Nurhaini ButarButar, 2012, Hukum Harta Kekayaan, Refika Aditama, Medan

Erman Suparman, 2005, Hukum Waris Indonesia ( Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW), PT Refika Aditama, Bandung

Hilman Hadikusuma,1980, Pokok Pokok Pengertian Hukum Adat, Alumni, Bandung

________________,1991, Hukum Waris Indonesia Menurut Perundang-undangan Hukum Adat Hukum Agama Hindu, Islam, PT Citra Aditya Bakti, Bandung

________________, 2003, Hukum Waris Adat, PT Citra Aditya Bakti, Bandung

Page 75: SKRIPSI KEDUDUKAN AHLI WARIS BERPINDAH AGAMA … · BERPINDAH AGAMA TERHADAP TANAH WARIS MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI (Studi Kasus Terhadap Ahli Waris Berpindah Agama Dari Hindu

________________, 2005, Bahasa Hukum Indonesia, Cet. III. PT Alumni, Bandung

Mooleong Lexy, 1990, Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung

Mulyadi, 2005, Hukum Waris Tanpa Wasiat, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang

Lembaga Pembinaan Hukum Nasional, 1997, Kedudukan Wanita Dalam Hukum Waris Menurut Hukum Adat Bali. Sekretariat Panitia Diskusi Hukum Adat Waris, Denpasar

Penetje Gede, 1986, Hukum Adat Bali, Kayumas, Denpasar

___________, 2004, Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali, CV. Kayumas Agung, Denpasar

Pitlo, 1986, Hukum Waris Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Belanda. Cet. II. PT Intermasa. Jakarta

Pudja, I Gede, 1977, Hukum Kewarisan Hindu Yang Diresepir Kedalam Hukum Adat di Bali dan Lombok, CV Junasco, Jakarta

____________, 1982, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dan Ajaran Hindu Dharma, Cet. IV, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu dan Budha Departemen Agama RI

Salim, 2008, Pengantar Hukum Perdata Tertulis, Sinar Grafika, Jakarta

Saragih Djaren, 1984,Pengantar Hukum Adat Indonesia, Tarsito, Jakarta

Soepomo, R.1986,Bab-Bab Tentang Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta

Soeripto, 1983, Beberapa Bab Tentang Hukum Adat Waris, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember

Soerjono Soekanto dan Soelaeman B. Taneko, 1981, Hukum Adat Indonesia, CV. Rajawali, Jakarta

Soerojo Wignjodipoero, 1988, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat,CV. Haji Masagung, Jakarta

Sugangga IGN, 2005, Diktat Hukum Waris Adat. Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang

Page 76: SKRIPSI KEDUDUKAN AHLI WARIS BERPINDAH AGAMA … · BERPINDAH AGAMA TERHADAP TANAH WARIS MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI (Studi Kasus Terhadap Ahli Waris Berpindah Agama Dari Hindu

Sukerti Nyoman, 2012, Hak Mewaris Perempuan dalam Hukum Adat Bali, Udayana University Press, Denpasar

Sutha I Gusti Ketut 1987, Bunga Rampai Beberapa Aspekta Hukum Adat, Liberty, Yogyakarta

TerHaar, 1976, Azas-Azas dan Susunan Hukum Adat. Pradnya Paramita, Jakarta

Van Apeldoorn, 1990, Pengantar Ilmu Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta

Windya P Wayan, 2005, Pengantar Hukum Adat Bali, Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana

Wirjono Prodjodikoro, R, 2000, Azas- Azas Hukum Perjanjian, Cet VIII, CV. Mandar Maju. Bandung

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang Undang Hukum Perdata, 2007, (Terjemahan R Subekti, Kata Pengantar Bismar Siregar), Sinar Grafika, Jakarta.

Page 77: SKRIPSI KEDUDUKAN AHLI WARIS BERPINDAH AGAMA … · BERPINDAH AGAMA TERHADAP TANAH WARIS MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI (Studi Kasus Terhadap Ahli Waris Berpindah Agama Dari Hindu

DAFTAR RESPONDEN

1. Nama : Ir. Ngakan Sang Made Jati Mancika

Umur : 75 tahun

Alamat : Jalan Sedap Malam, Banjar Kebonkuri Tengah, Kesiman

Pekerjaan : Pensiunan PNS

Status : Responden Utama

Page 78: SKRIPSI KEDUDUKAN AHLI WARIS BERPINDAH AGAMA … · BERPINDAH AGAMA TERHADAP TANAH WARIS MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI (Studi Kasus Terhadap Ahli Waris Berpindah Agama Dari Hindu

DAFTAR INFORMAN

1. Nama : I Made Karim

Umur : 70 tahun

Pekerjaan : Bendesa Adat Kesiman

Alamat : Banjar Kedaton Kesiman

2. Nama : I Bagus Made Raka

Umur : 63 tahun

Pekerjaan : Pensiunan PNS

Alamat : Banjar Batan Buah Kesiman

Page 79: SKRIPSI KEDUDUKAN AHLI WARIS BERPINDAH AGAMA … · BERPINDAH AGAMA TERHADAP TANAH WARIS MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI (Studi Kasus Terhadap Ahli Waris Berpindah Agama Dari Hindu

KEDUDUKAN AHLI WARIS BERPINDAH AGAMA TERHADAP TANAH

WARIS MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI

(Studi Kasus Terhadap Ahli Waris Berpindah Agama Dari Hindu ke Kristen

di Desa Pekraman Kesiman)

Abstrak:

Negara Indonesia merupakan Negara yang pluralisme, terdiri dari berbagai

macam suku dan agama serta budaya yang beragam, di setiap daerah sangat

menjunjung tinggi nilai budaya adat dan istiadat, baik dalam kehidupan sehari hari

maupun dalam perkawinan. Di bali menganut system perkawinan patrilineal yang

dimana menarik garis keturunan dari pihak laki laki, begitu pula system

pewarisanya, tetapi dalam kenyataanya agama juga mempengaruhi system

pewarisan tersebut, dibali khususnya jika ada ahli waris yang pindah agama maka

warisan yang diperoleh tersebut akan hapus secara adat tetapi masih

memungkinkan untuk mendapatkan warisan tersebut melalui proses hibah kepada

ahli waris yang pindah agama tersebut.

Kata kunci

Budaya, Adat, Perkawinan, Waris

Page 80: SKRIPSI KEDUDUKAN AHLI WARIS BERPINDAH AGAMA … · BERPINDAH AGAMA TERHADAP TANAH WARIS MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI (Studi Kasus Terhadap Ahli Waris Berpindah Agama Dari Hindu

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945 telah dinyatakan bahwa

tujuan dari pembangunan adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Oleh karena itu, pembangunan di Indonesia tidak hanya mencakup pembangunan

fisik tetapi juga pembangunan spiritual yang dilaksanakan secara gigih, tekun dan

ulet.

“Kebebasan agama adalah salah satu hak yang paling asasi diantara hak

asasi manusia, karena kebebasan beragama itu langsung bersumber kepada

martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Hak kebebasan beragama

bukan pemberian Negara atau pemberian golongan.”35

Dalam kenyataan, kebebasan beragama juga dapat menimbulkan

permasalahan antara lain terjadinya peralihan agama dari satu agama ke agama

lain yang diyakini, sehingga terkadang dalam suatu keluarga terjadi perbedaan

agama yang dianut. Adanya perbedaan ini kemungkinan besar berpengaruh

kepada sistem pembagian warisan dimana sebagian besar masyarakat di Indonesia

masih menganut sistem patrilineal atau sistem pembagian warisan dari garis

keturunan laki-laki.

1.2. Tujuan Penelitian

1.2.1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui dan memahami secara lebih dalam tentang kedudukan

ahli waris berpindah agama terhadap hak atas tanah waris di Desa Pekraman

Kesiman.

1.2.2. Tujuan Khusus

3. Untuk mengetahui kedudukan ahli waris berpindah agama

dari Hindu ke Kristen menurut hukum Waris Adat Bali

353 I Gede Pudja. 1982. Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dan Ajaran Hindu Dharma. Cet. IV. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu dan Budha Departemen Agama RI. h. 68.

Page 81: SKRIPSI KEDUDUKAN AHLI WARIS BERPINDAH AGAMA … · BERPINDAH AGAMA TERHADAP TANAH WARIS MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI (Studi Kasus Terhadap Ahli Waris Berpindah Agama Dari Hindu

4. Untuk mengetahui apakah ahli waris berpindah agama dari

Hindu ke Kristen masih boleh menerima suatu pemberian berupa

tanah dari orang tuanya.

1.3. Jenis Pendekatan

Dalam penulisian skripsi ini menggunakan 3 jenis pendekatan yaitu :

a. Pendekatan Kasus (The Case Approach)

b. Pendekatan Fakta (The Fact Approach)

c. Pendekatan Sejarah (Historical Approach)

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM WARIS ADAT BALI

2.1.Pengertian Hukum Waris Adat

Secara umum, pengertian hukum waris yang didasarkan pada pasal 830

Kitab Undang-Undang hukum perdata dapat dirumuskan sebagai berikut: Hukum

waris adalah suatu rangkaian ketentuan-ketentuan, dimana, berhubung dengan

meninggalnya seseorang, akibat-akibatnya di dalam bidang kebendaan, diatur,

yaitu: akibat dari beralihnya harta peninggalan dari seorang yang meninggal,

kepada ahli waris baik di dalam hubungannya antara mereka sendiri maupun

dengan pihak ketiga. Hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-

garis ketentuan tentang sistem dan azas hukum waris, tentang harta warisan,

pewaris dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan

dan pemilikannya dari pewaris kepada waris. Hukum waris adat memuat

ketentuan-ketentuan yang mengatur cara penerusan dan peralihan harta kekayaan

(berwujud atau tidak berwujud) dari pewaris kepada para warisnya. Cara

penerusan dan peralihan harta kekayaan itu dapat berlangsung sejak pewaris

masih hidup atau setelah pewaris meninggal dunia.36

363 Hilman Hadikusuma, 2003, Hukum Waris Adat, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, H. 88

Page 82: SKRIPSI KEDUDUKAN AHLI WARIS BERPINDAH AGAMA … · BERPINDAH AGAMA TERHADAP TANAH WARIS MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI (Studi Kasus Terhadap Ahli Waris Berpindah Agama Dari Hindu

2.1.1 Pengertian Hukum Waris Adat Bali Menurut Para Ahli

Pengertian Hukum Waris Adat Bali menurut Korn mengatakan dalam

bukunya Panetje hukum pewarisan adalah bagian yang paling sulit dari hukum

adat di Bali. Hal ini karena perbedaan-perbedaan di beberapa daerah dalam

wilayah Hukum Bali, baik mengenai banyaknya barang- barang yang boleh

diwarisan atau mengenai banyaknya bagian masing-masingahli waris, maupun

mengenai putusan-putusan pengadilan adat37.

Paswara Residen Bali dan Lombok tahun 1900, mengenai pewarisan

menentukan bahwa harta warisan terjadi dari hasil bersih kekayaan pewaris yang

telah dipotong hutangnya, termasuk juga hutang yang dibuat untuk ongkos

menyelenggarakan pewaris. Sedangkan pengertian hukum waris adat Bali

menurut Ayu Putu Nantri adalah suatu proses penerusan dari pewaris kepada ahli

waris tentang barang-barang materiil maupun barang-barang immateriil yang

mana hal ini berarti bahwa penerusan ini menyangkut penerusan hak-hak dan

kewajiban-kewajiban.38

BAB III

STATUS HUKUM AHLI WARIS BERPINDAH AGAMA

3.1. Hilangnya Status Hukum Ahli Waris Berpindah Agama

Dengan beralihnya agama ahli waris dari agama Hindu ke agama Kristen,

maka ahli waris tersebut tidak lagi mempunyai hak dan kewajiban terhadap

pewaris, keluarga dan masyarakat. Karena peralihan agama ini, terputus hubungan

kekeluargaan antara pewaris dengan ahli waris, dan akibat hukum, ahli waris itu

akan kehilangan hak mewaris atas harta warisan pusaka orang tuanya.

3.2. Hubungan Antara Hukum Waris Perdata dengan Hukum Waris Adat

373 I Gede Panetje I . 2004. Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali. CV. Kayumas Agung Denpasar. H. 101.

383 Ayu Putu Nantri,1982, Kedudukan Ahli Waris Yang Beralih Agama Menurut Hukum Adat Waris di Kabupaten Badung,Laporan Penelitian, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar. H. 38

Page 83: SKRIPSI KEDUDUKAN AHLI WARIS BERPINDAH AGAMA … · BERPINDAH AGAMA TERHADAP TANAH WARIS MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI (Studi Kasus Terhadap Ahli Waris Berpindah Agama Dari Hindu

Terdapat beberapa persamaan dalam hukum waris adat dengan hukum

waris perdata yaitu dalam hal harta warisan, pewaris dan ahli warisnya.Namun

terdapat pula perbedaan dalam pembagian harta warisan pewaris, dimana ahli

waris menurut hukum waris adat Bali adalah mengikuti garis keturunan patrilinial

sedangkan menurut hukum waris perdata adalah mengikuti garis keturunan

parental.

Erman Suparman mengemukakan pendapatnya bahwa undang-undang

tidak membedakan ahli waris laki-laki dan perempuan, juga tidak membedakan

urutan kelahiran, hanya ada ketentuan bahwa ahli waris golongan pertama jika

masih ada maka akan menutup hak anggota keluargalainnya dalam garis lurus

keatas maupun kesamping.39

BAB IVHAK AHLI WARIS BERPINDAH AGAMA MENERIMA TANAH

DI LUAR WARISAN DARI PEWARIS

4.1. Faktor Pendukung Ahli Waris Berpindah Agama Masih Boleh Menerima

Tanah Pemberian Orang Tuanya

Kemungkinan ahli waris yang beralih agama tetap mendapatkan harta

warisan orang tuanya dapat saja terjadi. Dalam hal ini pengecualian tetap ada,

dimana pewaris tetap memberikan harta warisan yang dapat dibagi-bagikan

kepada ahli waris yang beralih agama, ini disebabkan oleh rasa belas kasih dan

sayang orang tua kepada anak. Hal ini sering menimbulkan masalah dengan ahli

waris lainnya, karena ahli waris yang telah beralih agama dianggap sudah tidak

lagi memliki hubungan kekeluargaan dengan pewaris maupun dengan saudara

kandungnya, dan pemberian harta warisan seperti ini dapat digolongkan

melanggar hukum adat waris Bali.

4.2. Sumber Harta Warisan Yang Boleh Diwariskan Ahli Waris Berpindah

Agama

393 Erman Suparman.2005. HukumWaris Indonesia (DalamPerspektif Islam, Adatdan BW). Bandung: PT. Refika Aditama h. 39

Page 84: SKRIPSI KEDUDUKAN AHLI WARIS BERPINDAH AGAMA … · BERPINDAH AGAMA TERHADAP TANAH WARIS MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI (Studi Kasus Terhadap Ahli Waris Berpindah Agama Dari Hindu

Sumber harta warisan yang masih boleh diwariskan oleh ahli waris yang

berpindah agama dari Hindu ke Kristen antara lain :

1. Harta bawaan yaitu harta yang dibawa oleh mempelai wanita maupun pria ke

dalam perkawinan.

a. Tetap menjadi hak masing-masing (suami/istri)

b. Setelah lampau beberapa waktu (3/5 tahun) menjadi milik bersama.

2. Harta perkawinan yaitu harta yang diperoleh dalam perkawinan (guna kaya).

3. Harta pusaka yang dapat dibagi-bagi ialah harta warisan yang tidak

mempunyai nilai magis religius.

BAB VPENUTUP

5.1. Simpulan

Dari keseluruhan uraian tersebut di atas, maka dapatlah ditarik kesimpulan

sebagai intisari dari uraian permasalahan tersebut sebagai berikut :

1. Status Hukum dengan adanya ahli waris berpindah agama di Desa

Adat/Pekraman Kesiman, tidak lagi mempunyai hak dan kewajiban terhadap

pewaris, keluarga dan masyarakat adatnya. Sebab ahli waris beralih agama

dianggap tidak mungkin lagi melaksanakan kewajiban yang khususnya

bersifat keagamaan dan adat. Dan tidak lagi berstatus sebagai ahli waris

2. Ahli waris berpindah agama masih boleh menerima tanah dari orang tuanya

dikarenakan pemberian tanah tersebut adalah berupa hibah bukan sebagai

tanah warisan. Hal itu bertujuan untuk menghindari perselisihan dengan ahli

waris lainnya dikemudian hari.

5.2. Saran

Sebagai sumbangan pemikiran dalam menghadapi dan memecahkan

permasalahan hukum maka penulis menyarankan sebagai berikut :

1. Apabila ada sengketa tentang ahli waris beralih agama dari agama Hindu ke

agama yang lain, disarankan kepada hakim agar mendasarkan putusannya

berdasarkan awig-awig/peraturan hukum adat yang berlaku di Desa Adat

Pekraman Kesiman, sehingga apa yang diputuskan oleh hakim lebih dapat

Page 85: SKRIPSI KEDUDUKAN AHLI WARIS BERPINDAH AGAMA … · BERPINDAH AGAMA TERHADAP TANAH WARIS MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI (Studi Kasus Terhadap Ahli Waris Berpindah Agama Dari Hindu

diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat karena sesuai dengan hukum yang

berlaku di desa tersebut.

2. Apabila ada sengketa tentang ahli waris berpindah agama diharapkan hakim

mengambil posisi tengah dengan mempertimbangkan hukum waris adat bali

dan hukum keluarga sehingga nantinya keputusan yang dihasilkan tidak

mengalami permasalahan dan bisa diterima di masyarakat dan perlu adanya

hukum waris nasional, yang berlandaskan asas-asas hukum waris adat

sehingga hakim dalam memutuskan perkara waris khususnya ahli waris

beralih agama dapat langsung mempergunakan hukum waris nasional

tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Ayu Putu Nantri,1982, Kedudukan Ahli Waris Yang Beralih Agama Menurut Hukum Adat Waris di Kabupaten Badung,Laporan Penelitian, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar

Erman Suparman, 2005, Hukum Waris Indonesia ( Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW), PT Refika Aditama, Bandung

Hilman Hadikusuma, 2003, Hukum Waris Adat, PT Citra Aditya Bakti, Bandung

Penetje Gede, 2004, Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali, CV. Kayumas Agung, Denpasar

Pudja I Gede, 1982, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dan Ajaran Hindu Dharma, Cet. IV, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu dan Budha Departemen Agama RI

Page 86: SKRIPSI KEDUDUKAN AHLI WARIS BERPINDAH AGAMA … · BERPINDAH AGAMA TERHADAP TANAH WARIS MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI (Studi Kasus Terhadap Ahli Waris Berpindah Agama Dari Hindu