SKRIPSI

Peran United Nations Melalui Conventions on The Rights of The Child (CRC)

dan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) Terhadap

Pemberlakuan Mandatory Minimum Sentencing Law di Northern Territory,

Australia

Disusun dan Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Politik (S.IP) Strata 1

Jurusan Hubungan Internasional

OLEH:

YUYUN ARIANI

NIM. 09260075

JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2013

ii

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Yuyun Ariani

NIM : 09260075

Jurusan : Hubungan Internasional

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Judul Skripsi : Peran United Nations Melalui Conventions on The Rights

of The Child (CRC) dan International Covenant on Civil

and Political Rights (ICCPR) Terhadap Pemberlakuan

Mandatory Minimum Sentencing Law di Northern

Territory, Australia

Disetujui

Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Dyah Estu Kurniawati, M.Si

Pembimbing II

Cekli Setya Pratiwi, S.H., LL.M

Mengetahui,

Dekan

FISIP UMM

Dr. Asep Nurjaman, M. Si.

Ketua Jurusan

Hubungan Internasional

Ruli Inayah Ramadhoan, M. Si

iii

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Yuyun Ariani

NIM : 09260094

Jurusan : Hubungan Internasional

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Judul Skripsi : Peran United Nations Melalui Conventions on The Rights

of The Child (CRC) dan International Covenant on Civil

and Political Rights (ICCPR) Terhadap Pemberlakuan

Mandatory Minimum Sentencing Law di Northern

Territory, Australia

Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Ujian Skripsi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jurusan Hubungan Internasional

dan dinyatakan LULUS

Pada hari : Jum’at

Tanggal : 11 Oktober 2013

Tempat : Laboratorium HI

Mengesahkan,

Dekan FISIP UMM

Dr. Asep Nurjaman, M. Si.

Dewan Penguji :

1. Dyah Estu Kurniawati, M. Si. Penguji I ( )

2. Cekli Setya Pratiwi, S.H., LL.M Penguji II ( )

3. M. Syaprin Zahidi, MA Penguji III ( )

4. Demeiati Nurksuma Ningrum, MA Penguji IV ( )

iv

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-

orang yang beri ilmu pengetahuan beberapa derajat” (Q.S Al Mujadalah:11)

Hakekat Pendidikan bukan hanya mendapatkan ijazah dan gelar, namun

melejitkan potensi diri agar lebih bermakna bagi sumbangsih peradaban!

Saya datang, saya bimbingan, saya ujian, saya revisi dan saya menang!

Skripsi ini kupersembahkan kepada

Allah SWT

Atas limpahan rahmat dan karuniaNya yang tak henti-

hentinya kepada hambaNya

Kedua orangtuaku tercinta

H.M.Zaini, MH.,M.Kn dan Rusliani

Atas dukungan moril dan materil yang tak terhingga kepada

putrinya

Keluarga Besar

Atas dukungan dan motivasinya yang selalu menyemangati

penulis untuk segera menyelesaikan skripsinya

Teman-teman atas senyum dan tawanya, all of you are part of

my happines

v

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbilalamin, segala puji syukur kepada Allah tuhan

semesta alam yang mengatur dan menjadikan segala sesuatu di dunia ini secara

sempurna, dengan izinNya jua lah penulis dapat menyelesaikan karya ini. Karya

yang mulanya berangkat dari tugas paper mata kuliah democracy and civil society

ini mempunyai tema yaitu hak asasi manusia atau HAM di Australia. Banyaknya

kasus pelangggaran HAM di Australia berkenaan dengan orang pribumi asli

Australia atau lebih dikenal Aborigin membuat penulis tertarik menjadikan sebuah

tulisan yang mengupas lebih dalam yaitu dalam bentuk skripsi.

Skripsi ini menjelaskan dan mendeskripsikan mengenai dampak ratifikasi

konvensi HAM internasional dari United Nations yaitu Conventions on the Rights

of the Child (CRC) dan International Covenant on Civil and Political Rights

(ICCPR) oleh Australia terhadap undang-undang yang dibuatnya di Northern

Territory yaitu Mandatory minimum sentencing law. Beberapa pasal dari CRC

dan ICCPR telah dilanggar oleh Australia melalui Mandatory minimum

sentencing law.

Adapun skripsi ini dibagi dalam lima bab, yang setiap bab nya memiliki

bagian penjelasan yang berbeda namun saling terikat satu sama lain. Pada Bab I

merupakan bagian pendahuluan yang berisi latar belakang masalah penelitian,

rumusan masalah, serta tujuan dan manfaat penelitian ini. Penulis juga

menyajikan penelitian terdahulu untuk menjelaskan posisi penelitian ini

dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Landasan konsep mengenai

Mandatory minimum sentencing law dan teori rezim internasional yang digunakan

penulis sebagai kerangka dalam menganalisis permasalahan dan menjawab

rumusan masalah penelitian. Metodologi penelitian meliputi tipe penelitian, teknik

pengumpulan data, dan teknik analisis data. Selanjutnya ruang lingkup penelitian

meliputi materi dan batasan waktu agar penelitian dapat fokus pada masalah yang

dibahas. Hipotesis sebagai jawaban sementara hasil penelitian yang selanjutnya

vi

akan dibuktikan melalui penelitian ini serta terdapat sistematika penelitian sebagai

gambaran dari alur penelitian.

Bab II penulis menguraikan mengenai Mandatory minimum sentencing

law di Northern Territory dan relevansi kehadiran United Nations. Penulis

membagi bab ini ke dalam tiga bagian kemudian menjadi sub-sub bab. Tinjauan

Mandatory minimum sentencing law dijelaskan mengenai dampak MSL terhadap

peningkatan jumlah narapidana di Northern Territory serta studi kasus MSL nya.

Kedua, sejarah United Nations dalam standar HAM. Ketiga, dijelaskan mengenai

sistem United Nations dalam kaitan HAM.

Bab III memaparkan mengenai analisa peran United Nations melalui

CRC dan ICCPR dalam MSL di Northern Territory. Ini adalah bab inti atau pokok

dari skripsi penulis karena di dalam bab ini dijelaskan mengenai masing-masing

kewajiban Australia setelah meratifikasi CRC dan ICCPR dan juga dijelaskan

bagaimana prosedur pelaporan yang dilakukan Australia ke United Nations dan

juga sebaliknya.

Pada Bab IV penulis fokus kepada bagaimana tanggapan atau langkah

Australia dalam menanggapi United Nations mengenai MSL di Northern

Territory. Ada gejolak politik di dalam domestik Australia yang menarik untuk

dibahas, karena setelah ada penyelidikan yang dilakukan oleh United Nations atas

pelanggaran CRC dan ICCPR, pemerintah Australia mengkaji ulang undang-

undangnya tersebut. Pada akhirnya terjadilah penghapusan atau pencabutan

Mandatory minimum sentencing law di Northern Territory pada tahun 2001.

Selanjutnya Bab V atau bagian penutup pada skripsi ini penulis

menguraikan kesimpulan yang diambil setelah menguji hipotesis dengan

menggunakan teori rezim internasional. Saran untuk penulis selanjutnya juga

dijelaskan pada bab ini disertai rekomendasi fokus penelitian yang dapat dipakai

oleh penulis selanjutnya berkaitan dengan Mandatory minimum sentencing law di

Australia

***

vii

Skripsi ini tentunya tidak selesai hanya dalam sekejap, banyak hal

halangan dan rintangan yang terjadi di dalamnya. Ketekunan, kesabaran, dan

keyakinanlah yang menjadi obat dan penawarnya. Namun seberapa besar rasa

tersebut ada, dirasa tidaklah cukup tanpa ada dukungan orang-orang di sekitarnya.

Terima kasih sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada, yaitu:

1. Kedua orang tua penulis, H.M.Zaini, MH.,M.Kn dan Rusliani yang telah

memberikan kasih sayang, nasehat, dukungan materil, dan doa yang selalu

menyertai penulis dalam setiap langkahnya.

2. Ketua Jurusan Hubungan Internasional UMM Bapak Ruli Inayah

Ramadhoan, M. Si atas kontribusi dan dukungannya selama penulis menjadi

mahasiswa. Ibu Dyah Estu, M.Si dan Ibu Cekli Setya Pratiwi, SH., LL.M

selaku Pembimbing atas bimbingan, arahan, masukan, dan motivasi beliau

sehingga karya ini dapat selesai. Kepada Bapak Syaprin Zahidi, MA dan Ibu

Demeiati Nurksuma Ningrum, MA selaku Penguji yang telah memberikan

masukan dan pujian atas karya ini. Selain itu, juga kepada seluruh dosen HI

UMM yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas ilmu

dan pengetahuannya selama empat tahun.

3. Seluruh keluarga besar terutama kakak perempuan penulis Desy Ariani, SH.,

M.Kn yang selalu mengingatkan untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

Dukungan, saran, dan motivasi beliau mempunyai dampak besar atas

terselesaikan skripsi ini.

4. Keluarga besar AIESEC di seluruh dunia. AIESEC International, Indonesia,

dan UMM yang telah banyak memberikan pengalaman dan pembelajaran

kepada penulis. Semangat para AIESECer untuk mengubah dunia lebih baik

dan berperan aktif di dalamnya membuat penulis kian semangat untuk

menyelesaikan skripsi ini agar bisa berkontribusi lebih ke negeri tercinta

Indonesia.

5. Serta, kepada seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Namun penulis mengucapkan terima kasih setulus-tulusnya, semoga Allah

SWT membalas kebaikan kalian semua di dunia maupun di akhirat. Amiiin

viii

Lebih dari itu skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan

kesalahan. Penulis berharap nantinya akan ada karya yang serupa yang

menyempurnakan skripsi ini, semoga penulis sendiri atau penulis lainnya yang

tertarik untuk menulis dalam tema yang sama.

Malang, 11 Oktober 2013

Yuyun Ariani

ix

DAFTAR ISI

COVER ........................................................................................................... i

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI ............................................................. ii

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .............................................................. iii

PERNYATAAN ORISINALITAS ................................................................... iv

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI ..................................................... v

MOTTO DAN PERSEMBAHAN .................................................................... vi

KATA PENGANTAR ..................................................................................... vii

ABSTRAK ...................................................................................................... xi

ABSTRACT .................................................................................................... xii

DAFTAR ISI ................................................................................................... xiii

DAFTAR GAMBAR ....................................................................................... xiv

DAFTAR TABEL ........................................................................................... xv

DAFTAR GRAFIK.......................................................................................... xvi

DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................... xvii

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................... 1

1.1 Latar Belakang ........................................................................................ 1

1.2 Rumusan Masalah ................................................................................... 4

1.3 Tujuan Penelitian .................................................................................... 4

1.4 Manfaat Penelitian .................................................................................. 5

1.5 Penelitian Terdahulu ............................................................................... 5

1.6 Landasan Konsep dan Teori .................................................................... 9

1.6.1 Teori Rezim Internasional............................................................... 9

1.7 Metodologi Penelitian ............................................................................. 14

1.7.1 Tipe Penelitian ............................................................................... 14

1.7.2 Teknik Pengumpulan Data .............................................................. 14

1.7.3 Teknik Analisis Data ...................................................................... 14

1.8 Ruang Lingkup Penelitian ....................................................................... 15

x

1.8.1 Batasan Materi................................................................................ 15

1.8.2 Batasan Waktu................................................................................ 15

1.9 Hipotesis ................................................................................................... 16

1.10 Sistematika Penulisan ............................................................................... 16

BAB II MANDATORY MINIMUM SENTENCING LAW DI NORTHERN

TERRITORY DAN KEHADIRAN UNITED NATIONS ............... 19

2.1 Tinjauan Mandatory Minimum Sentencing Law di Northern Territory ........ 19

2.1.1 Dampak Mandatory Minimum Sentencing Law terhadap Peningkatan

Jumlah Narapidana di Northern Territory .......................................... 20

2.1.2 Studi Kasus Mandatory Minimum Sentencing Law di Northern

Territory ............................................................................................ 22

2.2 Sejarah United Nations dalam Standar Hak Asasi Manusia ........................ 24

2.2.1 Piagam PBB ...................................................................................... 24

2.2.2 Traktat-Traktat Hak Asasi Manusia ................................................... 26

2.2.3 Reservasi padaTraktat-Traktat Hak Asasi Manusia ............................ 27

2.3 The United Nations System dan Hak Asasi Manusia ................................... 30

2.3.1 Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC) ............................................ 30

2.3.2 Komisi Hak Asasi Manusia ............................................................... 31

2.3.2 Badan Pemantau Traktat .................................................................... 31

2.3.4 Resolusi ECOSOC 728F, 1235, dan 1503 mengenai pengaduan

perorangan ........................................................................................ 35

BAB III ANALISA PERAN UNITED NATIONS MELALUI CRC DAN

ICCPR DALAM MANDATORY MINIMUM SENTENCING LAW

DI NORTHERN TERRITORY ...................................................... 38

3.1 Convention on the Rights of the Child (CRC) ............................................. 38

3.1.1 Kewajiban Australia dalam Meratifikasi Convention on the Rights of

the Child (CRC) ................................................................................ 39

3.1.2 Prosedur Pelaporan Mengenai Convention on the Rights of the Child

(CRC) .............................................................................................. 46

xi

3.2 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) ................... 48

3.2.1 Kewajiban Australia dalam Meratifikasi International Covenant on

Civil and Political Rights (ICCPR) .................................................... 51

3.2.2 Prosedur Pelaporan Mengenai International Covenant on Civil and

Political Rights (ICCPR) ................................................................... 58

3.3 Penyelidikan dan Laporan United Nations .................................................. 61

BAB IV TANGGAPAN AUSTRALIA DALAM MENYIKAPI UNITED

NATIONS MENGENAI MANDATORY MINIMUM SENTENCING

LAW DI NORTHERN TERRITORY................................................... 63

4.1 Pengadaan Penyelidikan oleh United Nations .......................................... 63

4.2 Diversionary Program for Exceptional Circumstances ............................ 68

4.3 Penghapusan/ Pencabutan Mandatory Minimum Sentencing Law di

Northern Territory ................................................................................... 72

4.4 Setelah Pencabutan/Penghapusan Mandatory Minimum Sentencing Law

pada 22 Oktober 2001 ............................................................................. 76

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan ................................................................................................ 77

5.2 Saran .......................................................................................................... 78

DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................... 80

DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................. 83

xii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi United Nations Human Rights ........................... 34

Gambar 2 Prosedur komunikasi perorangan yang diterima oleh sekretaris

jenderal PBB berdasarkan Resolusi ECOSOC 728F (XXVIII)

30 Juli 1959 dan sesuai dengan Resolusi 1235 (XLII) 6 Juni

1967 ............................................................................................... 37

Gambar 3 Proses Pembuatan UU di Australia .................................................. 67

xiii

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perbandingan Masing-Masing Penelitian ............................................. 9

Tabel 2 Daftar Hukuman Minimum Mandatory minimum sentencing law

untuk Dewasa dan Anak di Northern territory ...................................... 20

xiv

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Data Pelanggar Aborigin dan Non Aborigin berdasarkan

Kategori Umur .................................................................................. 21

Grafik 2 Data Pelanggar Aborigin dan Non Aborigin untuk Setiap

Pelanggaran ....................................................................................... 22

Grafik 3 Data Sebelum Mandatory minimum sentencing law 1996 –

Diversionary Program 2000 .............................................................. 70

Grafik 4 Narapidana Diversionary Program Tahun 2000 – Penghapusan

Mandatory Minimum Sentencing Law Tahun 2001 .......................... 75

xv

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 HUMAN RIGHTS (MANDATORY SENTENCING FOR

PROPERTY OFFENCES) BILL 2000 ...................................... 83

LAMPIRAN 2 UN CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD........... 85

LAMPIRAN 3 UN INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL

RIGHTS (ICCPR) .................................................................. 102

LAMPIRAN 4 OPTIONAL PROTOCOL TO THE INTERNATIONAL

COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS ................ 120

LAMPIRAN 5 SECOND OPTIONAL PROTOCOL TO THE INTERNATIONAL

COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS, AIMING AT

THE ABOLITION OF THE DEATH PENALTY ....................... 124

LAMPIRAN 6 PUBLIC HEARINGS................................................................ 128

xvi

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Budiardjo, Miriam . Dasar-dasar ilmu politik,. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

De, Rover. 1998. To serve & to protect acuan universal penegakan HAM. Jakarta:

PT. RajaGrafindo Persada

Hamid, Zulkifli. 1999. Sistem Politik Australia. Bandung: Remaja Rosdakarya

Hardjono, Ratih. 1992. Suku Putihnya Asia Perjalanan Australia Mencari Jati

Dirinya. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Hartono, Sunaryati. Ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jakarta:

Depdiknas

Hasenclever Andreas et.al, 1997, Theories of International Regime, UK:

Cambridge University Pers

Hidayat, Komaruddin . 2009, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia dan Masayrakat

Madani, Jakarta: Kencana Prenade Media Group

Hutauruk, Muhammad. 1989. Kenallah PBB. Jakarta: Erlangga

Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia. 1997. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi

Manusia

Mauna, Boer. 2003. Hukum internasiona pengertian, peranan dan fungsi dalam

era dinamika global. Bandung: PT. Alumni

Oberletneir, Gerd.2007, Global Human Rights Intitutions, Cambridge: Polity Pers

Syam, Firdaus . 2006,. Pemikiran Politik Barat,.Jakarta: Bumi aksara

Tunggal, Setia. 2000. Tanya jawab perserikatan bangsa-bangsa dan hak-hak

asasi manusia. Jakarta: Harvarindo

Goff, Honn. 2000. United Nations Handbook 2000. New Zealand: Ministry of

Foreign Affeirs and Trade

Van duk Peter, dkk. 1997. Instrumen Internasional Pokok Hak-Hak Asasi

Manusia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

xvii

INTERNET:

Adam Graycar. Australian Institute of criminology trends&issues in crime and

criminal justice.

http://www.aic.gov.au/documents/C/1/E/%7BC1EFCBE4-7FCE-4B22-

8BB9-AFD965E2E536%7Dti138.pdf

Another refugee suicide: mandatory sentencing must end. http://lee-

rhiannon.greensmps.org.au/content/blog/another-refugee-suicide-

mandatory-sentencing-must-end

Australia Human Rights Commission, Mandatory Detention laws in Australia.

http://www.hreoc.gov.au/human_rights/children/mandatory_briefing.ht

ml

Australian News Commentary, Mandatory sentencing and aboriginal crime.

http://www.australian-news.com.au/abocrime.htm

Australian News Commentary, Mandatory sentencing in Australia,The elite

versus the majority. http://www.australian-

news.com.au/mandsentletter.htm

Australian news Commentary, Mandatory sentencing of Criminals.

http://www.australian-news.com.au/mandsentencing.html

Australian news Commentary,Aboriginal crime in Australia.

http://www.australian-news.com.au/aborepresent.htm

Australian news Commentary, Judges soft on aboriginal criminals.

http://www.australian-news.com.au/abosentence.htm

Brett Le Plastrier. Western Australia's Sentencing Laws and Australia's

International Legal Obligations.

http://www.polsis.uq.edu.au/dialogue/3-2-1.pdf

Charlotte Baker. Mandatory sentencing.

http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=mandatory%20sentencing

%20law%20kevin%20rudd&source=web&cd=3&ved=0CFMQFjAC&u

rl=http%3A%2F%2Fstmarysqcs.wikispaces.com%2Ffile%2Fview%2F

xviii

Mandatory%2BSentencing%2Bcharlotte.ppt&ei=OtnST--

UC4K4rAer78z8Dw&usg=AFQjCNE-6defetHpvnbdk3aHf3AqttaWOA

Creative Spirits, Mandatory sentencing.

http://www.creativespirits.info/aboriginalculture/law/mandatory-

sentencing.html

Debates, this house supports mandatory sentencing.

http://idebate.org/debatabase/debates/law-crime/house-supports-

mandatory-sentencing

DUHAM. http://www.kontras.org/baru/Deklarasi%20Universal%20HAM.pdf

E notes,Mandatory sentencing. http://www.enotes.com/mandatory-sentencing-

reference/mandatory-sentencing

Fitriani, Amalia. Kebijakan Asimilasi Terhadap Anak-Anak Aborigin “Half

Caste” di Australia (1936-1967).

http://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/20161083-RB04A261p-

Penerapan%20kebijakan.pdf

Hughes ,Robert The Fatalshore.

http://www.middlemiss.org/lit/australian/fatalshore.html

Law Council of Australia, The Mandatory sentencing Debate.

http://www.lawcouncil.asn.au/shadomx/apps/fms/fmsdownload.cfm?file_

uuid=91B75434-1E4F-17FA-D2BA-B6D5A60592A7&siteName=lca

Mandatory minimum sentencing laws, Information Brief, Research Department

Minnesota House of Representatives

http://www.house.leg.state.mn.us/hrd/pubs/mandsent.pdf

Mandatory minimum sentencing laws in The Northern territory and western

Australia.

http://www.hreoc.gov.au/pdf/social_justice/submissions_un_hr_committ

ee/5_mandatory_sentencing.pdf

Peranan Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Pelanggaran Ham.

http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/30935/4/Chapter%20I.p

df

xix

Rudi.M Rizki. Pokok-pokok hukum hak asasi manusia internasional.

http://www.elsam.or.id/pdf/kursusham/Pokok_pokok_HAM_Intl.pdf

Radio Australia,Bid to end Australian mandatory sentencing for people

smugglers.

http://www.radioaustralia.net.au/international/radio/onairhighlights/bid

-to-end-australian-mandatory-sentencing-for-people-smugglers

UN Convention on the Rights of the Child (CRC) melalui

http://fata.gov.pk/index.php?option=com_content&view=article&id=15

9&Itemid=144

Smart Justice Mandatory Sentencing

http://www.smartjustice.org.au/resources/SMART_Mandatory.pdf

Western Australia takes steps to end mandatory one third reductions in crimial

sentences.

http://sentencing.typepad.com/sentencing_law_and_policy/2008/08/west

ern-austral.html