KEPUTUSANDIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN PENYAKIT DAN

PENYEHATAN LINGKUNGAN (PP dan PL)KEMENTERIAN KESEHATAN

NOMOR : HK.02.03/D/II.4/264/2014

TENTANG

KELOMPOK KERJA PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN BIDANG PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN

LINGKUNGAN

DIREKTUR JENDERAL PP dan PL,

Menimbang : a.

b.

c.

bahwa secara geografis Indonesia merupakan wilayah yang rawan bencana dan krisis kesehatan, baik bencana alam maupun akibat ulah manusia dalam berbagai bentuk yang berdampak buruk terhadap kesehatan masyarakat khususnya risiko penyebaran penyakit potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) / wabah;

bahwa untuk mengantisipasi timbulnya dampak buruk akibat bencana dan krisis kesehatan sebagaimana diuraikan huruf a di atas, maka perlu dikembangkan dan dimantapkan upaya pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan dalam penanggulangan krisis kesehatan;

bahwa upaya untuk penanggulangan krisis kesehatan dalam bidang pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan sebagaimana diuraikan huruf b di atas, Dirjen PP dan PL telah menetapkan Keputusan Nomor HK.02.03/d/II.4/678/2013 tentang kelompok kerja Bidang pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan dalam Penanggulangan Bencana dan Krisis Kesehatan sebagai upaya koordinasi antar unit kerja di lingkungan Ditjen PP dan PL agar upaya penanggulangan tersebut dapat terselenggara dengan berhasil dan berdayaguna;

Mengingat :

d.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

bahwa berdasarkan uraian huruf a, b dan c di atas, dan perubahan organisasi dan tata kerja Ditjen PP dan PL berdasarkan Permenkes Nomor 1144 tahun 2010, maka dipandang perlu dilakukan peninjauan kembali Keputusan Dirjen PP dan PL Nomor HK.02.03/d/II.4/678/2013 tentang kelompok kerja Bidang pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan dalam Penanggulangan Bencana dan Krisis Kesehatan.

Undang-undang nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular; (Lembaran Negara RI tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 4723);Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah DaerahUndang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara 3495);Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara RI tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3447);Peraturan Menteri Kesehatan nomor 1501/MENKES/PER/X/2010 tentang Jenis Penyakit Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/SK/VIII/2004 tentang Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa;Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 145/Menkes/SK/I/2007 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan;Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan No. 61/Menkes/Per/IX/2013 tentang Kesehatan Matra.

MEMUTUSKAN

MenetapkanKesatu

Kedua

Ketiga

:

:

:

:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PP dan PL TENTANG KELOMPOK KERJA PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN BIDANG PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN.

Susunan kelompok kerja penanggulangan krisis kesehatan bidang pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Tugas Pokja adalah sebagai berikut :

1. Memberikan masukan dan bahan pertimbangan kepada unsur pimpinan di lingkungan Ditjen PP dan PL dalam menyiapkan kebijakan operasional, langkah dan strategi.

2. Melaksanakan koordinasi dan integrasi dengan lintas program dan lintas sektor terkait dalam upaya pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan pada kejadian Krisis Kesehatan.

3. Menjalin kemitraan dalam Bidang pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan dengan berbagai organisasi, kelembagaan, LSM dalam koordinasi Pusat Penanggulangan Krisis Sekretariat jenderal Kementerian Kesehatan.

4. Memfasilitasi penyusunan dan peninjauan kembali prosedur tetap (PROTAP) pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan pada kejadian Krisis Kesehatan.

5. Melaksanakan asistensi teknis, advokasi, dan menggerakkan sumber daya yang diperlukan dalam pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan pada kejadian Krisis Kesehatan berkoordinasi dengan Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan.

6. Melakukan monitoring, bimbingan teknis, dan bantuan logistik sebagai buffer stock di Sentra Regional penanggulangan krisis kesehatan Ditjen PP dan PL.

7. Mengevaluasi kinerja Tim Reaksi Cepat

Keempat

Kelima

Keenam

Ketujuh

Kedelapan

:

:

:

:

Dalam Melaksanakan tugasnya Pokja bekerja sama dan menjalin komunikasi dengan para ahli serta unit lain yang relevan dengan tugas baik di pusat maupun daerah.

Pokja Penanggulangan Krisis Kesehatan Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal PP dan PL dan wajib menyampaikan laporannya secara berkala.

Biaya pelaksanaan tugas Pokja Penanggulangan Krisis Kesehatan Bidang Pengendalian Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan dibebankan pada anggaran Ditjen PP dan PL Kementerian Kesehatan serta sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka keputusan Dirjen PP dan PL Nomor HK.02.03/d/II.4/678/2013 tentang Kelompok Kerja Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan dalam Penanggulangan Bencana dan Krisis Kesehatan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagimana mestinya apabila terdapat kekeliruan.

DITETAPKAN DI : JAKARTAPADA TANGGAL : Maret 2014

DIREKTUR JENDERAL PP dan PL

Prof. dr. Tjandra Yoga Aditama, Sp.P(K), MARS, DTM &H, DTCENIP 195509031980121001

Salinan Keputusan ini Disampaikan kepada Yth:1. Menteri Kesehatan (sebagai laporan)2. Sekretaris Jenderal Kemenkes RI3. Inspektur Jenderal Kemenkes RI4. yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

LampiranDirektur Jenderal PP dan PLTentang Pokja Penanggulangan Krisis Kesehatan Bidang Pengendalian Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan Nomor : HK.02.03/D/II.4/264/2014Tanggal : 5 Maret 2014

SUSUNAN KELOMPOK KERJA PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN

BIDANG PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN

PengarahKetua PokjaWakil Ketua

Sekretaris

:::

:::

::

Direktur Jenderal PP dan PLSekretaris Ditjen PP dan PLDirektur Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan MatraDirektur Penyehatan LingkunganDirektur Pengendalian Penyakit Menular Langsung Direktur Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang Direktur Pengendalian Penyakit Tidak MenularKepala Subdit Kesehatan Matra

Bidang Pengembangan Surveilans KetuaAnggota

::

Kasubdit Surveilans dan Respon KLB1. Kasubdit Penyehatan Permukiman dan Tempat

Tempat Umum 2. Kasubdit Infeksi Saluran Pernapasan Akut3. Kasubdit Pengendalian Filariasis dan

Kecacingan4. Kasubdit Pengendalian TB5. Kasubdit Pengendalian Kusta dan Frambusia6. Kasubdit Pengendalian Penyakit Kronis7. Kasubdit Pengendalian Kanker

Bidang Pengembangan Pengendalian PenyakitKetuaAnggota

::

Kasubdit Diare dan Infeksi Saluran Pencernaan1. Kasubdit Pengendalian Malaria2. Kasubdit Imunisasi3. Kasubdit Pengendalian Zoonosis4. Kasubdit Pengendalian Gangguan Kecelakaan dan Tindak Kekerasan 5. Kasubdit Jantung dan Pembuluh Darah6. Kasubdit Pengendalian Arbovirosis7. Kasubdit Pengendalian HIV/AIDS dan PMS

Bidang Pengendalian Faktor Resiko dan Penyehatan LingkunganKetuaAnggota

::

Kasubdit Penyehatan Kawasan dan Sanitasi Darurat1. Kasubdit Pengamanan Limbah, Udara dan

Radiasi

2. Kasubdit Penyehatan Air dan Sanitasi Dasar3. Kasubdit Higiene Sanitasi Pangan4. Kasubdit Karantina Kesehatan dan Kesehatan

Pelabuhan5. Kasubdit Pengendalian Vektor6. Kasubdit Pengendalian DM dan Penyakit

Endokrin

Bidang Penggerakan Logistik, Keuangan dan SDMKetuaAnggota

::

Kabag Kepegawaian dan Umum 1. Kabag Keuangan2. Kasubbag Rumah Tangga3. Kasubbag Anggaran4. Kasubbag Kepegawaian

Bidang Pengembangan Perencanaan Kontingensi dan DaruratKetuaAnggota

::

Kabag Program dan Informasi1. Kasubbag Program2. Kasubbag Perbendaharaan3. Kasubbag Organisasi

Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Bantuan HukumKetuaAnggota

::

Kabag Hukum, Organisasi dan Humas1. Kasubbag Hukum2. Kasubbag Verifikasi & Akuntansi3. Kasubbag Humas4. Kasubbag Evaluasi & Pelaporan

Sekretariat Pokja Subdit Kesehatan Matra

DITETAPKAN DI : JAKARTAPADA TANGGAL : MARET 2014

DIREKTUR JENDERAL PP dan PL

Prof. dr. Tjandra Yoga Aditama, Sp.P(K), MARS, DTM &H, DTCE

NIP 195509031980121001