sistem transportasi laut

8/16/2019 Sistem Transportasi Laut

http://slidepdf.com/reader/full/sistem-transportasi-laut 1/4

Jaringan Sistem Transportasi Laut

Jaringan Sistem Transportasi Laut

Sistem jaringan transportasi laut terdiri atas

1. tatanan kepelabuhanan dan2. alur pelayaran.

Tatanan kepelabuhanan terdiri atas pelabuhan umum; dan pelabuhan khusus.

Alur pelayaran terdiri atas alur pelayaran internasional dan alur pelayaran nasional.

Tatanan Kepelabuhanan

Tatanan kepelabuhanan terdiri atas:

1. pelabuhan umum; dan2. pelabuhan khusus.

Pelabuhan Umum

Pelabuhan umum terdiri atas:

pelabuhan internasional hub, pelabuhan internasional, pelabuhan nasional, pelabuhan regional, dan pelabuhan lokal.

Pelabuhan internasional hub dan pelabuhan internasional dikembangkan untuk:



melayani kegiatan pelayaran dan alih muat peti kemas angkutan laut nasional daninternasional dalam jumlah besar;

menjangkau wilayah pelayanan sangat luas; dan

menjadi simpul jaringan transportasi laut internasional.

Pelabuhan nasional dikembangkan untuk:

melayani kegiatan pelayaran dan alih muat peti kemas angkutan laut nasional daninternasional dalam jumlah menengah;

menjangkau wilayah pelayanan menengah; dan memiliki fungsi sebagai simpul jaringan transportasi laut nasional.

Pelabuhan regional dikembangkan untuk: melayani kegiatan pelayaran dan alih muat angkutan laut nasional dan regional,

pelayaran rakyat, angkutan sungai, dan angkutan perintis dalam jumlah menengah;dan

menjangkau wilayah pelayanan menengah.

Pelabuhan lokal dikembangkan untuk:

melayani kegiatan pelayaran dan alih muat angkutan laut lokal dan regional,

pelayaran rakyat, angkutan sungai, dan angkutan perintis dalam jumlah kecil; dan menjangkau wilayah pelayanan terbatas.

Pelabuhan Khusus

Pelabuhan khusus dikembangkan untuk menunjang pengembangan kegiatan atau fungsitertentu.

Pelabuhan khusus dapat dialihkan fungsinya menjadi pelabuhan umum denganmemperhatikan sistem transportasi laut.

Pelabuhan khusus ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang transportasi laut setelah mendapat rekomendasi dari gubernur dan

bupati/walikota.

Alur Pelayaran



Alur pelayaran terdiri atas alur pelayaran internasional dan alur pelayaran nasional.

Alur Pelayaran Internasional, terdiri atas:

Alur Laut Kepulauan Indonesia;

jaringan pelayaran yang menghubungkan antarpelabuhan internasional hub dan pelabuhan internasional; dan jaringan pelayaran yang menghubungkan antara pelabuhan internasional hub dan

pelabuhan internasional dengan pelabuhan internasional di negara lain.

Alur pelayaran nasional terdiri atas:

alur pelayaran yang menghubungkan pelabuhan nasional dengan pelabuhaninternasional atau pelabuhan internasional hub;

alur pelayaran yang menghubungkan antarpelabuhan nasional;

alur pelayaran yang menghubungkan antara pelabuhan nasional dan pelabuhanregional; dan alur pelayaran yang menghubungkan antarpelabuhan regional.

Alur pelayaran internasional ditetapkan berdasarkan kriteria yang berlaku secarainternasional dan peraturan perundangundangan. Alur pelayaran nasional ditetapkan olehmenteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang transportasi laut.

Kriteria Teknis

Pelabuhan internasional hub dan pelabuhan internasional ditetapkan dengan kriteria:

berhadapan langsung dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia dan/atau jalur pelayaran internasional;

berjarak paling jauh 500 (lima ratus) mil dari Alur Laut Kepulauan Indonesia atau jalur pelayaran internasional;



bagian dari prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN dalam sistem transportasiantarnegara;

berfungsi sebagai simpul utama pendukung pengembangan produksi kawasan

andalan ke pasar internasional; berada di luar kawasan lindung; dan berada pada perairan yang memiliki kedalaman paling sedikit 12 (dua belas) meter

untuk pelabuhan internasional hub dan 9 (sembilan) meter untuk pelabuhaninternasional.

Pelabuhan nasional ditetapkan dengan kriteria:

merupakan bagian dari prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN dalam sistemtransportasi antarprovinsi;

berfungsi sebagai simpul pendukung pemasaran produk kawasan andalan ke pasarnasional;

memberikan akses bagi pengembangan pulau-pulau kecil dan kawasan andalan laut,termasuk pengembangan kawasan tertinggal;

berada di luar kawasan lindung; dan berada pada perairan yang memiliki kedalaman paling sedikit 9 (sembilan) meter.

Pelabuhan regional ditetapkan dengan kriteria:

merupakan bagian dari prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN atau PKW

dalam sistem transportasi antarprovinsi; berfungsi sebagai simpul pendukung pemasaran produk kawasan andalan ke pasarregional;

memberikan akses bagi pengembangan kawasan andalan laut, kawasan pedalamansungai, dan pulau-pulau kecil, termasuk pengembangan kawasan tertinggal;

berada di luar kawasan lindung; dan berada pada perairan yang memiliki kedalaman paling sedikit 4 (empat) meter.

Pelabuhan lokal ditetapkan dengan kriteria:

merupakan bagian dari prasarana penunjang fungsi pelayanan PKW atau PKLdalam sistem transportasi antarkabupaten/kota dalam satu provinsi;

berfungsi sebagai simpul pendukung pemasaran produk kawasan budi daya disekitarnya ke pasar lokal;

berada di luar kawasan lindung; berada pada perairan yang memiliki kedalaman paling sedikit 1,5 (satu setengah)

meter; dan dapat melayani pelayaran rakyat.

Kriteria teknis pelabuhan internasional hub, pelabuhan internasional, pelabuhan nasional, pelabuhan regional, dan pelabuhan lokal ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang transportasi laut.

sistem transportasi laut

Documents