sistem politik

5/13/2018 sistem politik - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/sistem-politik-55a8239a04cbb 1/86

>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>

MARI KITA BELAJAR

PKN BERSAMA

PLAY



>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>

6



>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>

5



>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>

4



>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>

3



>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>



Anggota kelompok:

M. Hanif Dikdaya (22)Nevy Ardianto (23)Nifrinas Yulistin R. (24)Ostunive Yona A. (25)Rachmawati Dewi (26)Ramzy Rahman H. (27)Reza Swastika N.B. (28)

Saiful Fathan (29)Siti Lisnayanti (30)Titis Marhening T. (31)Yogi Budi Utami (32)



A. Sistem Politik (kita akan liat di

internet)

B. Insfrastruktur dan Suprastruktur Politik di Indonesia (kita akan

liat di buku)

C. Perbedaan Sistem Politik diBerbagai Negara (kita akan liat

di catatan)

Materi yg akan kami sampaikan:

l k d b



w

w

Sistem Politik Indonesia – Internet Web Browser

http://www.for-joint.blogspot.com/

Sistem Politik Indonesia


Search


A. Sistem Politik

h l I W b B



w

w

search results – Internet Web Browser

http://www.for-joint.blogspot.com/search/sistem-politik-indonesia/

search results


Your search results here

Kata sistem berasal dari bahasa yunani yaitu systema yang berarti

http://www.for-joint.blogsopt.com/pengertian...

Terbuka

Terdiri dari dua atau lebih sub sistem http://www.for-joint.blogsopt.com/ciri...

Istilah “politik ” dari asal kata polis yang berarti negara kota, dan kata

http://www.for-joint.blogsopt.com/pengertian...

1 2 3 >>selanjutnya

Pengertian Sistem

Ciri-ciri Sistem

Pengertian Politik.. More

.. More

.. More

h lt I t t W b B



w

w


http://www.for-joint.blogspot.com/search/sistem-politik-indonesia:page_2/

search results



Fungsi Perumusan Kepentingan

http://www.for-joint.blogsopt.com/fungsi

Suatu system politik terdiri dari interaksi peranan para warga Negara. Orang yang

sama dalam system politik dapat sekaligushttp://www.for-joint.blogsopt.com/pengertian...

Sistem politik baik modern maupun primitive memiliki ciri-ciri tertentu almond

dalam

http://www.for-joint.blogsopt.com/ciri-umu...

Sebelumnya << 1 2 3 >>selanjutnya

Ciri-Ciri Umum Sistem Politik

Pengertian Sistem Politik

Fungsi Politik

.. More

.. More

.. More

w search results Internet Web Browser



w

w


http://www.for-joint.blogspot.com/search/sistem-politik-indonesia:page_2/

search results



Macam-macam sistem politik yang hendak diuraikan, sesungguhnya merupakan tipe,

atau model yang

http://www.for-joint.blogsopt.com/macam...

Kata demokrasi dalam sistem politik memiliki makna umum, yaitu adanya

prlindungan hak

http://www.for-joint.blogsopt.com/demokrasi...

Sebelumnya << 1 2 3

.. More

.. More

Macam-Macam Sistem Politik

Demokrasi sebagai Sistem Politik

w Pengertian Sistem Politik Internet Web Browser



w

w

Pengertian Sistem Politik – Internet Web Browser

http://www.for-joint.blogspot.com/pengertian-sistem-politik.html




Suatu system politik terdiri dari interaksi peranan para warga Negara. Orang yang samadalam system politik dapat sekaligus memainkan peranan lain seperti dalam system

ekonomi, social, keagamaan, dan lain-lain. Berikut ini adalah batasan system politik

menurut para ahli politik.

• Rusandi Simuntapura

• David Easton

• Robert Dahl

• Sukarna

Berdasarkan pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa dalam system

politik tercakup hal-hal sebagai berikut :

Fungsi integrasi dan adaptasi terhadap masyarajat, baik kedalam maupun keluar

Penerapan nilai-nilai dalam masyarakat berdasarkan kewenangan

Penggunaan kewenangan atau kekuasaan, baik secara sah ataupun tidak,

w Pengertian Sistem Politik Internet Web Browser



w

w

Pengertian Sistem Politik – Internet Web Browser

http://www.for-joint.blogspot.com/ciri-umum-sistem-politik.html




Sistem politik baik modern maupun primitive memiliki ciri-ciri tertentu almonddalam the politics of developing areas , mengatakan ada 4 (empat ) ciri dalam

sistem politik

Dalam memahami cara kerja sistem politik pada umumnya, peran

input dan output mempunyai pengaruh besar terhadap kebijakan publik.

Hoogerwerf berpendapat bahwa “ input “ bisa berasal dari sistem lain,

misalnya sistem ekonomi.sistem ekonomi yang terkena dampak

kebijakan pemerintah akan memberikan reaksi tertentu, mungkin

memperkuat atau bertentangan. reaksi ini merupakan input bagi sistem

politik untuk diperoses lebih lanjut. disamping itu, input juga berasal dari

perilaku politik berupa unjuk rasa / demonstrasi atau tindakan makersebagai dampak dari output sistempolitik.

LIHAT

w Pengertian Sistem Politik – Internet Web Browser



w

w

Pengertian Sistem Politik Internet Web Browser

http://www.for-joint.blogspot.com/macam-sistem-politik.html




Macam-macam sistem politik yang hendak diuraikan, sesungguhnya merupakan tipe, ataumodel yang didasarkan pada sudut kesejarahan dan perkembangan sistem politik dari

berbagai Negara yang disesuaikan dengan perkembangan kultur dan struktur

masyarakatnya.

a. Almond dan Powell membagi 3 (tiga) kategori sistem politik

b. Alfian mengklasiikasikan sistem politik menjadi 4 (empat) tipe




w

w


http://www.for-joint.blogspot.com/demokrasi-sebagai-sistem-politik.html




Kata demokrasi dalam sistem politik memiliki makna umum,yaitu adanya perlindungan HAM, menjunjung tinggi hukum,

tunduk terhadap kemauan orang banyak, tanpa mengabaikan

hak golongan kecil agar tidak timbul diktator mayoritas. Sebuah

sistem politik demokrasi akan bertahan apabila bersumber pada“kehendak rakyat” dan bertujuan untuk mencapai kepentingan

bersama. Untuk itu, demokrasi selalu berkaitan dengan

persoalan perwakilan kehendak rakyat.

Menurut Bingham Powel, Jr




w





Pengertian Sistem

Kata sistem berasal dari bahasa yunani yaitu

systema yang berarti :

1. Suatu keseluruhan yang tersusun dari sekian banyakbagian (Shrode & Voich, 1974:115)

2. Hubungan yang berlangsung diantara satu-satuan

atau komponen secara teratur (Awad, 1979 : 4)




w





Bingham Powel, Jr.

a. Legitimasi pemerintah didasarkan pada klaim bahwa pemerintahtersebut mewakili keinginan rakyatnya, artinya klaim pemerintahuntuk patuh pada aturan hukum didasarkan pada penekan bahwa apayang dilakukan merupakan kehendak rakyat.

b. Pengaturan yang mengorganisasikan perudingan (bargaining)untuk memperoleh legitimasi dilaksanakan melalui pemilihanumum yang kompetitif . Pemilihan dipilih dengan interval yangteratur dan pemilih dapat memilih di antar beberapa alternative calon.

c. Sebagian besar orang dewasa dapat ikut serta dalam proses pemilihan,baik sebagai pemilih maupun sebagai calon untuk menduduki jabatan

penting.d. Penduduk memilih secara rahasia dan tanpa dipaksa.

e. Masyarakat dan pimpinan menikmati hak-hak dasar, seperti kebebasanberbicara, berkumpul, berorganisasi, dan kebebasan pers.




w

g




Almond dan Powell

Sistem-sistem primitif yang intermittent(bekerja dengan sebentar-bentar istirahat).

Sistem-sistem tradisional dengan struktur-struktur bersifat pemerintahan politik yangberbeda - beda dan suatu kebudayaan “subjek”.

Sistem-sistem modern dimana struktur-struktur

politik yang berbeda-beda (partai politik,kelompok-kelompok kepentingan, dan mediamassa) berkembang dan mencerminkanaktivitas budaya politik “participant”




w

g




Alfian

Sistem politik otoriter/totaliter

Sistem politik anarki

Sistem politik demokrasi

Sistem politik demokrasi dalam transisi




w http://www.for-joint.blogspot.com/demokrasi-sebagai-sistem-politik.html



the politics of developing areas

1. Semua sistem politik termasuk yang paling sederhana mempunyai kedudukanpolitik. dalam pengertian bahwa masyarakat yang paling sederhana punmempunyai tipe struktur politik yang tedapat dalam masyarakat yang palingkompleks sekali pun.

2. Semua system politik menjalankan fungsi – fungsi yang sama walaupun

tingkatannya berbeda – beda yang ditimbulkan karena perbedaan stuktur.yaitu bagaimana fungsi-fungsi tadi sering dilaksanakan atau tidak danbagaimana gaya pelaksanaannya.

3. Semua struktur politik, walaupun dispesifikasikan dengan berbagai unsur baikitu pada masyarakat primitif maupun pada masyarakat modern,melaksanakan banyak fungsi. oleh karena itu, sistem politik dapat

dibandingkan sesuai dengan tingkat kekhususan tugas.4. Semua sistem politik adalah sistem campuran dalam pengertian kebudayaan.

secara rasional tidak ada struktur dan kebudayaan yang semuanya modernatau semuanya primitif melainkan dalam pengertian tradisional, semuanyaadalah campuran antara unsur modern dan tradisional.







Ciri-ciri Sistem

• Terbuka

• Terdiri dari dua atau lebih sub sistem

• Saling ketergantungan• Kemampuan menyesuaikan diri dengan

lingkungan

• Kemampuan untuk mengatur diri sendiri

• Tujuan dan SasaranCiri Pokok >>







Ciri-ciri Pokok Sistem

– Setiap sistem mempunyai tujuan

– Setiap sistem mempunyai batas

–

Memiliki sifat terbuka – suatu sistem terdiri dari unsur atau komponen

– Setiap sistem melakukan kegiatan atau proses

transformasi – Setiap sistem memiliki kontrol







Pengertian Politik

Istilah “politik ” dari asal kata polis yang berarti

negara kota, dan kata “Taia” yang berati urusan.

sehingga istilah politik menunjukkan adanyahubungan khusus antarmanusia yang hidup

bersama. Dalam hubuangan ini timbul aturan,

kewenangan, kelakuan pejabat, legalitas dan

akhirnya kekuasaan.







Fungsi Politika. Fungsi Perumusan Kepentingan

adalah Fungsi menyusun dan mengungkapkan tuntutan politik suatu negara.

b. Fungsi Pemaduan Kepentingan

adalah fungsi menyatupadukan tuntutan-tuntutan politik dari berbagi pihak dalam suatu negara

dan mewujudkan sebuah kenyataan ke dalam berbagai alternatif kebijakan.

c. Fungsi Pembuatan Kebijakan Umum (Kebijakan Pemerintah)

adalah fungsi untuk mempertimbangkan berbagai alternatif kebijakan yang diusulkan oleh partai-

partai politik dan pihak-pihak lain untuk dipilih, diantaranya sebagai satu kebijakan pemerintah.

d. Fungsi Penerapan Kebijakan

adalah fungsi melaksanakan berbagai kebijakan yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang.

e. Fungsi Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan

adalah fungsi menyelaraskan perilaku masyarakat dan pejabat publik yang menentang

atau menyeleweng dari kebijakn pemerintah dari norma-norma yang berlaku. Lanjut…







Disamping itu juga terdapat fungsi-fungsi politik

lain, yaitu :a. Fungsi Sosialisasi Politik

adalah proses penyampaian informasi mengenai politik dari masyarakat kepada

pemerintah dan juga dari pemerintah kepada masyarakat.

b. Fungsi Komunikasi Politik

adalah proses penyampaian informasi mengenai politik dari masyarakat kepada

pemerintah dan juga dari pemerintah kepada maasyarakat.

c. Fungsi Rekrutmen Politik

adalah proses menyeleksi orang yang akan dipilih atau diangkat sebagai pejabat dari

pejabat-pejabat yang ada dalam suatu negara atau partai politik.



Rusandi Simuntapura Sistem politik ialahmekanisme seperangkat

fungsi atau peranan

dalam struktur politik

dalam hubungan satusama lain yang

menunjukan suatu proses

yang langgeng.

MACK NEWSwww.mack-news.com THE WORLD’S FAVOURITE NEWSPAPER - Since 1879

?



David Easton

Sistem politik dapatdiperkenalkan sebagai

interaksi yang diabstrasikan

dari seluruh tingkah laku

sosial sehingga nila-nilaidialokasikan secara

otoritatif kepada

masyarakat.

Mack news

YOUR CATCH PHRASE HERE - Since 1802



Robert Dahl

Sistem politik merupakan pola

yang tetap dari hubungan

antar manusia serta melibatkan

sesuatu yang luas dan berartitentang kekuasaan,

aturan-aturan, dan

kewenangan.

CELEBRITY NEWS AND GOSSIP WORLD EXCLUSIVES

THE

MACK NEWS



SUKARNA

sistem politik ialah tatacara mengatur negara

MACK NEWSwww.mack-news.com THE WORLD’S FAVOURITE NEWSPAPER - Since 1879

?







CARA KERJA SISTEM POLITIK BERDASARKAN INPUT DAN

OUTPUT YANG DIGAMBARKAN OLEH HOOGERWERF

SISTEM

EKONOMI

MASUKAN (Input)

Referensi Kebijaksanaan

sarana kekuasaan

SISTEM

TEKNIS

HASIL (Output)

Kebijaksanaan

pemerintah

Dampak

kebijaksanaanpemerintah

Sistem Budaya

Politik

Struktur Politik

Pengembangan Integrasi

Dampakkebijaksanaan

pemerintah

MASUKAN (INPUT)

UMPAN BALIK

UMPAN BALIK



Lihat



Go Back



Dalam hal partisipasi politik, Rousseau menyatakan bahwa hanyamelalui partisipasi seluruh warga Negara dalam kehidupan politik secaralangsung dan berkelanjutan, Negara dapat terikat kedalam tujuan kebaikansebagai kehendak bersama.

Konvensional Non-Konvensional

Pemberian suara (voting)

Diskusi politik

Kegiatan kampanye

Membentuk & bergabung dalam kelompok kepentingan

Komunikasi individual dengan pejabat administratif

Pengajuan petisi

Berdemonstrasi

Konfrontasi

Mogok

Tindak kekerasan politik terhadap harta benda; perusakan,

pemboman, pembakaran

Tindak kekerasan politik terhadap manusia; penculikan,

pembunuhan, perang gerilyarevolusi



No Bentuk Aspirasi Uraian/ Keterangan

1. Aphatetic Inactives Tidak beraktifitas dan partisipatif, tidak pernah memilih.

2. Passive Supporters Memilih secara reguler/teratur , menghadiri parade patriotik, membayar seluruh pajak,

“mencintai negara”.

3. Contact Spesialis Pejabat penghubung lokal (daerah), propinsi dan nasional dalam masalah-masalah tertentu

4. Communicator Mengikuti informasi-informasi politik, terlibat dalam diskusi-diskusi, menulis surat pada editor

surat kabar, mengirim pesan-pesan dukungan dan protes terhadap pemimpin-pemimpin partai

politik.

5. Party and Campaign Workers Bekerja untuk partai politik atau kandidat, meyakinkan orang lain tentang bagaimana memilih,

menghadiri pertemuan-pertemuan, menyumbang uang pada partai politik atau kandidat,

bergabung dan mendukung partai politik, dipilih jadi kandidat partai politik.

6. Community Activist Bekerja dengan orang-orang lain berkaitan dengan masalah-masalah lokal, membentuk

kelompok untuk menangani problem-problem lokal, keanggotaan aktif dalam organisasi-

organisasi kemasyarakatan, melakukan kontak terhadap pejabat-pejabat berkenaan dengan isu-

isu sosial.

7. Protesters Bergabung dengan demonstrasi-demonstrasi publik di jalanan, melakukan kerusuhan bila perlu,melakukan protes keras apabila pemerintah melakukan kesalahan, menghadapi pertemuan-

pertemuan protes, menolak mematuhi aturan=aturan.



(menyimpang)

Pembunuh politik, teroris, pembajak

Pejabat umum, pejabat parpol sepenuh waktu,pimpinan kelompok kepentingan

Petugas kampanye, aktif dalam parpol/kelompokkepentingan, aktif dalam proyek sosial

Menghadiri rapat umum, anggota kelompok kepentingan, usahameyakinkan orang, memberikan suara dalam pemilu, mendiskusikan

masalah politik, perhatian pada perkembangan politik.

orang yang apolitis



C. Perbedaan Sistem Politikdi Berbagai Negara



1. Pendekatan Sistem Politik Negara

Untuk mengetahui adanya perbedaan sistem politik di berbagai negara, terlebih

dahulu perlu dipahami fungsi dari sistem politik tersebut. Terdapat tiga fungsi politik yangtidak secara langsung terlibat dalam pembuatan dan pelaksanaan pemerintahan, tetapi

sangat penting dalam menentukan cara kerjanya sistem politik. Ketiga fungsi itu adalah :

a. Sosial Politik . Setiap sistem politik memiliki fungsi pengembangan dan memperkuat

sikap-sikap politik dikalangan penduduk umum, bagian-bagian dari penduduk, atau

melatih rakyat untuk menjalankan peranan-pranan politik, administrative, dan yudisial

tertentu.b. Rekrutmen politik . Rekrutmen merupakan fungsi penyeleksian rakyat untuk kegiatan

politik dan masa jabatan pemerintahan melalui penampilan dalam media komunikasi,

menjadi anggota organisasi, mencalonkan diri untuk jabatan tertentu, pendidikan, dan

ujian.

c. Komunikasi politik. Komunikasi politik merupakan jalan mengalirnya informasi melalui

masyarkat dan melalui berbagai struktur yang ada dalam sistem politik.

Setiap negara memiliki sistem politik yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, dalam

mmpelajari proses politik suatu negara diperlukan beberapa pendekatan sebagai berikut :


http://slidepdf.com/reader/full/sistem-politik-55a8239a04cbb 61/862. Perbedaan Sistem Politik

Memahami perbedaan sitem politik yang ada pada setiap negara bukanlah



Memahami perbedaan sitem politik yang ada pada setiap negara bukanlah

sesuatu yang mudah. Perlu waktu untuk mengadakan studi mendalam tentang apa dan

bagaimana suatu negara dijalankan dengan sistem politik yang dianutnya.

a. Sistem politik negara Inggris



Dalam struktur politik pemerintah Inggris, pemegang peran politik pusat

digolongkan dalam 3 (tiga) bagian, yaitu : para menteri kabinet, para pegawai negeri

senior, dan para pegawai tidak tetap lainnya. Para pemegang peranan politik pusat,

pengalaman/senioritas sangat dihargai.

Penyelenggaraan pemerintah dilaksanakan oleh kabinet (perdana menteri dan

dewan menteri) serta parlemen yang terdiri dari Majelis Rendah dan Majeis Tinggi.

Peranan parlemen dalam merumuskan kebijakan pemerintah dibatasi, karena cara kerjanya

diawasi oleh kabinet. Sedangkan perdana menteri dapat memastikan bahwa setiap usul

yang diajukan oleh pemerintahnya akan diputuskan dalam parlemen tepat pada waktu

yang telah ditetapkan, dan disetujui dalam bentuk yang dikehendaki oleh parlemen.

b. Sistem politik negara Republik Indonesia



c. Sistem politik negara Republik Rakyat Cina (RRC)



3. Model-model Sistem politik

Setiap Negara mempunyai sistem politik yang berbeda-beda antara Negara satu

dengan yang lainnya,

hal ini dipengaruhi oleh sejarah, lingkungan dan atau kultur serta Ideologi yang digunakan

oleh negara tersebut.

Beberapa model-model sistem politik ditinjau dari sudut historis dan

perkembangan sistem politik, dimulai Otokrasi Tradisisonal ke Totaliter dan sampai ke

Demokrasi (Ramlan Surbakti)

1. Sistem politik Otokrasi Tradisional

Sistem politik menekankan pada nilai-nilai moral dari kebutuhan materil,

menekankan kekerabatan dari pada individualisme, menekanakan ikatan primordial

seperti ikatan keturunan, ikatan suku bangsa atau agama yang terwujud dalam diri

seorang pemimpin yang dominan ( Otokrat ), contoh pemimpinya biasanya sultan, raja atau

kaisar yang dijadikan identitas bersama dalam sistem ini. Kekuasaanya lebih bersifatpribadi, berada di sekitar otokrat tersebut, seperti kaum bangsawan, tuan tanah & alim

ulama, kelompok sosial modern seperti kelompok kepentingan, partai politik media massa

belum berkembang, para petani tidak ikut kegiatan politik karena mskin, buta huruf, terikat

tradisi dan dikuasai tuan tanah sedangkan tuan tanah sebagai kaki tangan otokrat.

Kewenangan otokrat bersumber dan berdasarkan tradisi atau warisan orang tuanya yang

mungkin pernah memegang otokrat atau kerabat otokrat.



2. Sistem politik Totaliter

Sistem ini sangat menekankan konsessus total di dalam masyarakat dan

menimbulkan konflik di dalam maupun di luar negeri. Namun untuk mencapai itu semua

bukan hanya dengan Indoktrinasi Ideologi tetapi juga dengan cara paksaan yang luas dan

mendalam. Sistem ini terdapat dalam Sistem Politik Komunisme dan Sistem politik

Fasisme.

3. Sistem Politik Demokrasi

Sistem ini sistem politik yang menghendaki keseimbangan antara konflik dan

konsessus artinya demokrasi yang memungkinkan adanya perbedaan pendapat, persaingan

dan pertentangan diantara individu dan kelompok, individu dan pemerintah,

kelompok dan pemerintah selama tidak menganggu sistem.



4. Sistem Kepartaian Dunia

Masing-masing negara mempunyai sistem politik yang berbeda-beda, termasuk

sistem kpartaian yang digunakan.

Sistem kepartaian yang ada di dunia ini terdapat tiga macam sistem yaitu :

a. Sistem satu Partai ( One Party Sistem )

Suatu negara yang menerapkan sistem ini hanya terdapat satu partai saja yangberkuasa dalam negara itu bersifat dictator. Fungsi partai dalam sistem kepartaian ini

sebagai pembimbing dan penggerak masyarakat serta menekan perpaduan antara

kepentingan partai dengan kepentingan rakyat. Negarayang menerapkan sistem ini adalah

beberapa negara Afrika, Erofa Timur, RRC serta Korea Utara atau dinegara-negara komunis.



b. Sistem Dua Partai ( Two Party Sistem )

Suatu negara yang menerapkan sistem ini terdapat dua partai atau beberapa

partai tetapi peranan dominan tetap pada dua partai yaitu partai yang berkuasa ( karenamenang dalam pemilu ) dan partai oposisi ( karena kalah dalam pemilu ). Dalam sistem

ini partai yang kalah dalam pemilu berperan sebagai pengecam utama terhadap

kebijakan partai yang duduk dalam pemerintahan, sedangkan partai yang menang dalam

pemilu duduk dalam pemerintahan. Kedudukan partai yang berkuasa sewaktu-waktu dapat

berpindah tangan, didasarkan pada hasil pemilu. Sistem ini sangat cocok diterapkan di

masyarakat yang sifatnya homogen. Negara yang menerapkan sistem ini adalah Amerika

serikat, Inggris, terutama negara-negara liberal.

c. Sistem Multi Partai ( Multy Party Sistem )

Suatu ngara yang menerapkan sistem ini terdapat banyak partai politik yang

diperbolehkan hidup dan berkembang. Masing-masing partai politik mempunyai asas yang

berbeda-beda. Biasanya di dalam sistem ini susah di temukan adanya suatu partai yang

memperoleh suara terbanyak, oleh karena itu dilakukan koalisi diantara beberapa partai

agar suara yang diperoleh dapat menjadi suara terbanyak. Demikian juga dengan sistem

pemerintahan yang dibentuknya juga pemerintahan koalisi. Sistem ini biasanya diterapkan

dalam masyarakat yang bersifat majemuk (heterogen). Negara yang menerapkan sistem ini

antara lain Perancis, Belgia, Nederland, Filipina, Indonesia dll.



5. Dinamika Politik Indonesia

Setelah bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaanya padatanggal 17 Agustus1945, gagasan Demokrasi dalam kehidupan politik mendapat tempat yang sangat

menonjol. Sehingga hal ini dinyatakan dalam UUD 1945. Pada awal perjalanan politik di

Indonesia presiden diberi kekuasaan sementara untuk kekuasaan MPR, DPR, dan DPA

sebelum lembaga-lembaga tersebut terbentuk sebagai mana mestinya. Kaum muda

menghendaki agar sistem pemerintahan yang akan dibentuk adalah sistem parlementer

bukan presidensial. Beberapa alasan yang dikemukakan antara lain :

a. Adanya ketidak setujuan terhadap peletakan kekuasaan ditangan Soekarno yang

pemerintahannya didominasi oleh orang-orang pada zaman pendudukan Jepang

menduduki jabatan penting.



b. Adanya pandangan bahwa sistem presidensial memungkinkan dibuatnya produk darurat

legislasi, yang berarti negara terlalu kuat dan tidak mencerminkan demokrasi.c. Pemerintahan yang ada hanya untuk memberikan kesan kepada dunia internasional

bahwa negara ini adalah negara demokrasi yang bukan boneka jepang.

d. Adanya keinginan untuk menghalau kegiatan politik Subardjo untuk menjadi partai

persatuan nasional sebagai partai tunggal.

Secara umum dinamika politik Indonesia dapat di bagi dalam empat periode 1. Periode Demokrasi liberal ( 1945-1959 )

Pada periode ini dinamika politik negara Indonesia dapat dilihat berdasarkan aktifitas

politik kenegaraan sebagai berikut:

a. Pada awal kemerdkaan presiden untuk sementara memegang jabatan rangkap dan

segera membentuk serta melantik Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP)



b. Untuk menghindari kekuasaan presiden yang terpusat, timbul usaha-usaha untuk

membangun corak pemerintahan yang lebih demokratis, yaitu parlementer.

c. Dengan dikeluarkannya maklumat wakil presiden No. X tahun 1945 yang menyatakan

bahwa Komite Nasional Pusat sebelum terbentuk MPR dan DPR diserahi kekuasaan

legislative dan ikut menetapkan GBHN.

2. Periode Demokrasi Terpimpin ( 1959-1966 )

Pada periode ini dinamika politik negara Indonesia dapat dilihat berdasarkan

aktifitas politik kenegaraan sebagai berikut :

a. Keluarnya dekrit presiden 5 juli 1959 telah mengakhiri sistem politik liberal yang

kemudian berganti dengan sistem demokrasi terpimpin dan berlakunya kembali UUD

1945.

b. Dekrit presiden selain didukung oleh anggota Angkatan Darat dan MA, juga banyak

didukung oleh rakyat karena kegagalan dewan konstituante dalam melaksanakan

tugasnya yaitu membuat UUD yang baru.c. Demokrasi terpimpin mengandung ketentuan tentang mekanisme pengambilan

keputusan dengan musyawarah dan mufakat. Jika musyawarah mufakat tidak dapat

tercapai maka keputusan tentang masalah yang dimusyawarahkan tersebut diserahkan

kepada presiden untuk diambil keputusan.

d. Pilar-pilar demokrasi dan kehidupan kepartaian serta legislatif menjadi sanngat lemah,

sebaliknya presiden sebagai kepala eksekutif menjadi sangat kuat.



Dalam demokrasi terpimpin yang diterapkan pada masa orde lama ini telah

banyak terjadi penyimpangan terhadap Pancasila maupun UUD 1945, antara lain :

a. Penyimpangan ideology yaitu konsepsi pancasila berubah menjadi konsepsi

NASAKOM ( Nasionalis, Agama, Komunis )

b. MPRS melalui ketetaan MPRS No.III/MPRS/!(mengangkat Ir. Soekarno sebagaipresiden seumur hidup.

c. Pada tahun 1960 DPR hasil pemilu tahun 1955 dibubarkan oleh presiden karena

RAPBN yang diajukan pemerintah tidak disetujui DPR. Kemudian dibentuklah DPR-GR tanpa

melalui pemilu.



3. Periode Orde Baru ( 1966-1998 )

Tarik menarik kekuatan antara Soekarno, PKI, dan angkatan darat akhirnya dimenangkan

oleh angkatan darat. Soeharto mendapat mandate dari Soekarno untuk memulihkankeamanan melalui surat perintah 11 Maret 1966 ( SUPERSEMAR ) yang antara lain berisi

“pelimpahan kekuasaan kepada soeharto untuk mengambil segala tindakan yang

diperlukan untuk menjamin keamanan dan stabilitas pemerintahan serta keselamatan

pribadi presiden”. SUPERSEMAR tersebut menjadi jalan bagi tampilnya angkatan darat

sebagai peran utama dalam politik Indonesia. Selanjutnya pemerintah Soeharto yang

tampil menggantikan Soekarno sejak 1967 menamakan dirinya pemerintahan orde baru( ORBA ). Orde Baru adalah suatu tatanan seluruh peri kehidupan rakyat, bangsa dan

negara yang diletakan kembali kepada kemurnian Pancasila dan UUD 1945. Dinamika

politik pada masa ini dapat dilihat berdasarkan aktifitas politik kenegaraan sebagai berikut :



a. Terjadinya krisis politik yang luar biasa yaitu banyaknya demonstrasi oleh

mahasiswa, pelajar dan ormas-ormas yang hidup dalam tekanan selama era demokrasi

terpimpin sehingga melahirkan tuntutan rakyat ( TRI TURA ) yaitu : Bubarkan PKI, TurunkanHarga/perbaikan ekonomi, dan bersihkan cabinet dwi kora dari unsur0unsur PKI.

b. Pemerintah orde baru lebih memprioritaskan pembangunan ekonomi dan pada

sisi lain rezim ini berupaya menciptakan stabilitas politik dan keamanan. Upaya untuk

membangun stabilitas tersebut dilakukan dengan mengekang hak-hak politik rakyat atau

demokrasi.

c. Pada awal pemerintahan orde baru parpol dan media masa diberi kebebasan

untuk melancarkan kritik dan menyingkapkan realita di dalam masyarakat. Namun sejak

dibetuknya format politik baru yang dituangkan dalam UU No. 15 tahun 1969 tentang

pemilu dan susduk MPR/DPR/DPRD, mengiring masyarkat Indonesia kearah otoritarian.

Dalam UU tersebut dinyatakan bahwa pengisian 1/3 kursi anggota MPR dan 1/5 kursi

anggota DPR dilakukan melalui pengangkatan secara langsung tanpa melalui pemilu.



d. Kemenangan Golkar pada pemilu tahun 1971 mengurai oposisi terhadap

pemerintah dikalangan sipil, karena Golkar sangat dominan sementara partai lain dibawah

pengawasan pemerintah.

e. Pada tahun 1973 pemerintah melaksanakan penggabungan Sembilan partai

politik peserta pemilu tahun 1971 kedalam dua parpol yaitu PPP yang menggabungkan

partai-partai islam, PDI yang merupakan gabungan partai nasionalis dan Kristen.

Penggabungan ini mengakibatkan merosostnya perolehan suara kedua partai tersebut.

f. Selama orde baru berkuasa pilar-pilar demokrasi seperti parpol dan lembaga

perwakilan rakyat dalam kondisi lemah dan selalu dibayangi kontrol dan penetrasi birokrasi

yang kuat.

g. Lembaga eksekutif sangat kuat sehingga partisipasi politik dari kekuatan-kekuatan

diluar birokrasi sangat lemah. Kehidupan pers selalu dibayangi-bayangi oleh percabutan

Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers (SIUP)



4. Periode Reformasi

Akibat langsung yang disarankan oleh masyarakat menjelang runtuhnya orde baru adalah

praktek korupsi, kolusi dan nepotisme yang semakin marak dalam berbagai bidangkehidupan. Hal ini selain mengakibatkan terjadinya krisis kepercayaan, juga telah

menghancurkan nilai-nilai kejujuran dan keadilan, etika politik, moral hukum, dasar-dasar

demokrasi dan sendi-sendi agama. khusus dibidang politik krisis kepercayaan tersebut

direspon oleh masyarakat melalui kelompok penekan (Pressure group) dengan

mengadakan berbagai macam unjuk rasa/demonstrasi yang dipelopori oleh mahasiswa,

pelajar, dosen, praktisi, LSM, dan politisi. Gelombang demonstrasi yang menyuarakanreformasi begitu deras mengalir dengan dukungan dari berbagai kalangan.

Akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998 presiden Soeharto menyatakan mengundurkan diri dan

digantikan oleh wakil presiden B.J.Habibie .



6. Peran Serta dalam Sistem Politik di Indonesia

Manusia memiliki naluri untuk hidup berkawan dan hidup bersama dengansesamanyaatau bertentangan satu sama lain.

Dengan demikian timbul lah kelompok-kelompok masyarakat yang didasarkan pada

kepentingan-kepentingan tertentu. Misalnya untuk mengejar kepentingan dibidang politik

akan terbentuk masyarakat politik. Masyarakat politik adalah masyarakat yang sadar

berpolitik atau masyarakat yang keikutsertaan hidup bernegara menjadi penting dalam

kehidupannya sebagai warga negara. Tugas negara bersifat menyeluruh dan kompleks,

sehingga tanpa dukungan positif dari seluruh warga negara atau masyarakat, tugas-tugas

negara akan banyak yang terbengkelai.



Masyarakat politik yang berdiri dari elit politik dan massa politik serta menjadi

peserta rutin dalam kompetisi politik harus dibangun sebagai komponen masyarakat yang

mempunyai etika politik dalam demokrasi yang baik. Mereka harus disadarkan bahwademokrasi bukan hanya kompetisi bebas dengan menggunakan partai-partai untuk

merebut jabatan pemerintahan, tetapi demokrasi juga harus menghormati harkat dan

martabat hidup manusia dan membangun masyarakat politik, ekonomi, dan sosial yang

baik.

Ciri-ciri masyarakat politik adalah: 1). Dengan sadar dan sukarela menggunakan hak pilihnya dalam pemilu, terutama hak

pilih aktif.

2). Bersifat kritis terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dengan bersikap:

a) Menerima sebagai apa adanya.

b) Menolak dengan alasan tertentu, atau

c) Adanya yang suka diam tanpa memberikan reaksi apa-apa.

3). Memiliki komitmen kuat terhadap partai politik yang menjadi pilihannya.

4). Dalam penyelesaian suatu masalah lebih suka dilakukan melalui dialog atau

musyawarah.



Adapun bentuk-bentuk aktifitas yang dapat dilakukan oleh warga negara

sebagai masyarakat politik antara lain:

1). Perilaku politik,

2). Budaya politik,

3). Kelompok kepentingan, dan

4). Kelompok penekan

Banyak cara yang dilakukan oleh masyarakat dalam berpolitik antara lain menjadi

anggota partai politik, menggunakan hak pilihnya dalam pemilu, maupun aktif dalam

kegiatan organisasi-organisasi kemasyarakatan. Perilaku politik warga negara pada

umumnya terhadap dua hal yaitu:

1). Perasaan puas atau tidak puas dengan kenyataan yang ada

2). Perilaku yang mengnginkan atau menolak perubahan

Orang yang sudah puas dengan kenyataan yang ada umumnya memiliki sikap perilaku

politik yang positif terhadap

pemerintah. Sedangkan orang yang tidak puas dengan kenyataan yang ada memiliki

sikap politik yang negatif terhadap apa saja yang dilakukan oleh pemerintah.



Berdasarkan dua penggolongan sikap perilaku yang ada tersebut, maka sikap perilaku

politiknya antara lain :

1) Radikal

Adalah sikap perilaku warga negara tidak puas terhadap keadaan yang ada sertamenginginkan perubahan yang cepat dan mendasar. Orang yang bersifat radial biasanya

tidak mengenal kompromi yang tidak mengindahkan orang lain serta cenderung maunya

menang sendiri.

2) Moderat

Adalah sikap perilaku politik masyarakat yang telah cukup puas dengan keadaan dan

bersedia maju, tetapi tidak menerima sepenuhnya perubahan apalagi perubahan yang

serba cepat seperti kelompok radial.

3) Status Quo

Adalah sikap perilaku politik dari warga negara yang sudah puas dengan keadaan yang

ada/berlaku dan keadaan tersebut berusaha tetap dipertahankan.

4) Konservatif

Adalah sikap perilaku politik masyarakat yang sudah puas dengan keadaan yang sudah ada

dan cenderung bertahan dari perubahan (perubahan tahap demi tahap).



5) Liberal

Adalah sikap perilaku politik masyarakat yang berpikir bebas dan ingin maju terus dengan

perubahan progresif dancepat. Perubahan yang diinginkan berdasarkan hukum atau kekuatan legal untuk mencapai

tujuan.

6) Reaksioner

Adalah sikap perilaku politik masyarakat yang bersifat menentang kemajuan atau

perubahan, bersifat berlawanan

dengan kebijakan pemerintah yang sah.Biasanya dilakukan dengan konfrontasi, proteskeras, pemogokan masal, tindak kekerasan terhadap harta benda dan fasilitas umm, tindak

kekerasan terhadap manusia dan sebagainya.



Bagi bangsa Indonesia yang memiliki pandangan hidup pancasila semestinya kita

dalam berpolitik sesuai dengan budaya dan nilai-nilai pancasila antara lain:

• Menghargai perbedaan dan kemajemukan serta keanekaragaman• Kritis, inovatif dan konstruktif

• Kemandirian dan kompetitif

• Komitmen yang kuat dan tanggung jawab atas pilihannya 5. Santun dan anti kekerasan

serta mampu mengendalikan diri

• Lapang dada dan mau kompromi demi kepentingan dan keutuhan bangsa dan negara

• Terbuka dan toleransi• Saling menghargai dan bekerja sama

• Mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan masalah

Beberapa contoh peran serta warga negara dalam sistem politik di Indonesia:

a. Dalam menyalurkan aspirasi sesuai dengan peraturan yang ada

b. Ikut mengsukseskan pemilu

c. Selalu menjaga kondisi yang tetap kondusif

d. Mau menerima hasil pemilu dengan lapang dada,dan lain-lain

sistem politik

Documents